a. bahwa dalam rangka meningkatkan

yang telah ditetapkan dalam Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement), wajib disesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini berdas...

0 downloads 37 Views 847KB Size
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI

DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENETAPAN HARGA BATUBARA UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK MULUT TAMBANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan batubara secara optimal serta untuk meningkatkan

kelayakan pengembangan pembangkit listrik mulut tambang, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang, b.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang;

-2-

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran I Nomor

Negara Republik Indonesia Tahun 2007

96, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4746);

2.

Undang-Undang

Nomor

4

Tahun

2009

tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 3.

Undang-Undang

Nomor

30

Tahun

2009

tentang

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5052);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77

Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 263, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5489); 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);

6.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Enei-gi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);

- 3-

7.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan

Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);

8.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan

Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 463); 9.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan

Usaha

Ketenagalistrikan

(Berita

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan

Penetapan Harga Batubara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 512);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MINERAL

MENTERI

TENTANG

ENERGI

DAN

PERUBAHAN

SUMBER

ATAS

DAYA

PERATURAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 09 TAHUN

2016 TENTANG

PENETAPAN

HARGA

TATA

CARA

BATUBARA

LISTRIK MULUT TAMBANG.

PENYEDIAAN

UNTUK

DAN

PEMBANGKIT

-4

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 512) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Batubara

adalah

endapan

senyawa

organik

karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh tumbuhan.

2.

Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang adalah harga khusus untuk Batubara

yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik mulut tambang.

3.

Harga Dasar Batubara adalah harga dasar yang ditentukan

berdasarkan

total

biaya

produksi

Batubara ditambah margin.

4.

Pembangkit

Listrik

Mulut

Tambang

adalah

pembangkit listrik tenaga uap dan pembangkit listrik tenaga gas Batubara, yang menggunakan bahan bakar Batubara, yang dijamin ketersediaan

Batubaranya oleh Perusahaan Tambang sesuai kesepakatan perjanjian jual beli Batubara. 5.

Perusahaan Tambang adalah

Perusahaan

yang

melakukan kegiatan usaha pertambangan Batubara. 6.

Perusahaan Pembangkit Listrik

Mulut Tambang

adalah pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang mengoperasikan Pembangkit Listrik Mulut Tambang.

-5-

7.

Izin

Usaha

Pertambangan

Operasi

Produksi

Batubara, yang selanjutnya disebut lUP Operasi Produksi

Batubara,

adalah

izin

usaha

yang

diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha

Pertambangan

Eksplorasi

melakukan tahapan

Batubara

kegiatan

untuk

operasi produksi

Batubara.

8.

Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi

Batubara, yang selanjutnya disebut lUPK Operasi Produksi

Batubara,

adalah

izin

usaha

yang

diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha

Pertambangan Khusus Eksplorasi Batubara untuk melakukan

tahapan

kegiatan

operasi

produksi

Batubara di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Batubara.

9.

Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan

Batubara, yang selanjutnya disingkat PKP2B, adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian Batubara.

10. Izin

Usaha

Penyediaan

Tenaga

Listrik,

yang

selanjutnya disingkat lUPTL, adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

11. Menteri adalah

urusan

Menteri yang menyelenggarakan

pemerintahan

di bidang

pertambangan

mineral dan Batubara.

12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang

melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan standardisasi Batubara.

serta

pelaksanaan

teknis

di

bidang

kebijakan

dan

mineral

dan

-6-

2.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang dihitung berdasarkan Harga Dasar Batubara ditambah iuran produksi/royalti.

3.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Harga Dasar Batubara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal

7

ditentukan

berdasarkan

basil

kesepakatan antara Perusahaan Tambang dengan Perusahaan Pembangkit Listik Mulut Tambang.

(2) Harga Dasar Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formula biaya produksi ditambah margin dengan memperhitungkan eskalasi.

4.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Biaya produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung atas komponen biaya produksi yang terdiri atas:

a.

biaya pengupasan overburden;

b.

penggalian Batubara;

c.

pengangkutan Batubara dari lokasi tambang sampai lokasi pengolahan;

d.

pengangkutan Batubara dari lokasi pengolahan ke stockpile PLTU;

e.

pengolahan Batubara;

f.

pemantauan dan pengelolaan lingkungan;

7

g.

reklamasi dan pascatambang;

h.

keselamatan dan kesehatan kerja;

i.

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;

j.

pembebasan/penggantian tanah;

k.

overhead;

1.

depresiasi dan amortisasi; dan

m. iuran tetap.

(2) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak serta biaya lain yang terdapat pada proses produksi Batubara.

(3) Patokan besaran komponen biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Menteri tersendiri. 5.

Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Besaran margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup keuntungan Perusahaan Tambang

paling rendah sebesar 15% (lima belas persen) dan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total biaya produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Besaran margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan basil kesepakatan antara Perusahaan

Tambang

dengan

Perusahaan

Pembangkit Listrik Mulut Tambang. (3)

6.

Dihapus.

Judul BAB 111 Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi "Harga Dasar Batubara".

7.

Ketentuan Pasal 11 dihapus.

-8-

8.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi

sebagai berikut:

| Pasal 12

Harga Dasar Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku tetap selama jangka waktu perjanjian

jual beli Batubara atau jangka waktu perjanjian jual ball tenaga listrik (power purchase agreement).

9.

Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal

yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Perusahaan Tambang wajib menyampaikan Harga Dasar

Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Menteri.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perjanjian

Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement) yang

telah ditandatangani, dan/atau Harga Batubara untuk Pembangkit

Listrik

Mulut

Tambang

yang

telah

mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri, hasil lelang dan/atau penunjukan langsung yang telah ditetapkan dalam Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement), wajib disesuaikan dengan

berpedoman pada Peraturan Menteri ini berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal II

Peraturan

Menteri

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.

Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 September 2016

Pit. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 13 September 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1367

SaliQgn sesuai aslinya

KEMENTEFU^^^S^?^N SUMBER DAYA MINERAL )a

\Hukum,

srofi