ABSTRAK

apakah suatu perbuatan hukum itu sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku ... berlaku, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI...

0 downloads 62 Views 8KB Size
ABSTRAK

Sulhah, Asa Maulida. 2012. Pelaksanaan Isbat Nikah Pasca Berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2009-2011). Skripsi. Jurusan Syari’ah. Program Studi Ahwal Al Syakhshiyyah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Evi Ariyani, MH. Kata Kunci: Pelaksanaan Isbat Nikah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Isbat Nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) faktor apa yang mendorong masyarakat untuk melakukan isbat nikah?, (2) bagaimana pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama?, dan (3) apakah pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutuskan permohon isbat nikah tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan Yurisprudensi Normatif yaitu suatu pendekatan untuk menemukan apakah suatu perbuatan hukum itu sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku atau tidak. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Temuan penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui apa saja faktor yang mendorong masyarakat khususnya masyarakat Salatiga untuk melakukan isbat nikah. Selain itu juga untuk mengetahui cara pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama (PA) khususnya di PA Salatiga. Dan untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan isbat nikah. Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendorong masyarakat Salatiga melakukan isbat nikah adalah karena buku akta nikahnya hilang. Sedangkan pelaksanaan isbat nikah di PA Salatiga jarang terjadi, hanya tujuh permohonan yang diajukan dari tahun 2009-2011. Dan dalam memutus permohonan isbat nikah, pertimbangan hakim sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).