ANALISIS REKONSILIASI FISKAL TERHADAP

Rekonsiliasi Fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang s...

0 downloads 3 Views 1MB Size
Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

ANALISIS REKONSILIASI FISKAL TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. PILLAR MUTIARA TAHUN 2013 Uswatun Khasanah Dosen STIE Pertiwi - Bekasi Jl. Ir. H. Juanda No. 133 Bekasi Telp. 021 - 8808264

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai pajak penghasilan terutang perusahaan dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal pada PT. Pillar Mutiara yang beralamat di Jl. Siaga Bappenas No. 5 – 6 Jakarta . Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menganalisis data dengan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan laporan keuangan atas fenomena yang terjadi dengan melakukan pengumpulan data, menghitung PPh, melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa laporan keuangan komersial telah sesuai dengan PSAK No. 24 tahun 2012 dan sesuai berdasarkan Pasal 17dan 31E UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan dari usaha. Terdapat komponen – komponen biaya yang mempengaruhi terjadi koreksi fiskal positif dan negatif seperti upah tenaga kerja, biaya overhead dan lain sebagainya . Terdapat selisih sebesar Rp. 417.061.740 atas laba fiskal dimana menurut perusahaan laba fiskal sebesar Rp. 1.225.743.398 sedangkan menurut penulis, laba fiskal PT Pillar Mutiara Tahun 2013 sebesar Rp. 1.642.805.138. Dan diketahui PPh badan yang dikenakan Pada PT. Pillar Mutiara sebelum koreksi fiskal sebesar Rp. 51.762.393 dan Rp. 206.289.160 Setelah rekonsiliasi Fiskal. Keywords : Rekonsiliasi Fiscal & Pajak Badan

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah Di era modernisasi sekarang ini, pajak merupakan aspek penting dalam pembangunan, apalagi bagi negara berkembang seperti Indonesia. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang diatur oleh pemerintah demi kepatuhan pajak itu sendiri. Laporan keuangan merupakan output perusahaan dalam memberikan gambaran final dari suatu perusahaan, baik secara keuangan maupun kondisi perusahaan tersebut dan juga menjadi tolak ukur perusahaan dalam menilai produktifitas selama periode tersebut. Laporan keuangan yang biasa dibuat oleh perusahaan dalam dunia bisnis biasanya disebut dengan Laporan Keuangan Komersial dan laporan keuangan yang biasa

[Volume 7] No.1, Juni 2014

1

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

dibuat oleh perusahaan dalam perpajakan disebut sebagai Laporan Keuangan Fiskal. Selain pada pedoman yang digunakan, perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal juga terjadi pada pengakuan penghasilan dan beban. PT. Pillar Mutiara merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang konstruksi BTS. PT Pillar Mutiara juga salah satu pengusaha kena pajak yang telah dikukuhkan, sehingga setiap tahunnya pasti membuat laporan keuangan, baik laporan keuangan komersial maupun laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial tersebut disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Akan tetapi, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) akan berbeda dengan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Maka, untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar atau hutang pajak diperlukan suatu penyesuaian atau rekonsiliasi laporan keuangan komersial untuk menyesuaikan perkiraan- perkiraan yang belum sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan. Proses rekonsiliasi secara langsung akan mempengaruhi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, karena dalam proses rekonsiliasi tersebut terjadi suatu koreksi- koreksi pada perkiraan-perkiraan tertentu yang menyebabkan laba perusahaan akan menjadi lebih besar ataupun sebaliknya akan menjadi lebih kecil. 2. Perumusan Masalah Penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang ingin diteliti lebih dalam, yaitu: 1. Seberapa besar laba/ Rugi akuntansi komersial yang di hitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan oleh PT. Pillar Mutiara pada tahun 2013 ? 2. Komponen-komponen apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya rekonsiliasi fiskal ? 3. Seberapa besarkah laba/ Rugi fiskal PT. Pillar Mutiara ? 4. Seberapa besar PPh badan yang dikenakan pada PT. Pillar Mutiara ? 3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini diantaranya : 1. Untuk mengetahui seberapa besar laba akuntansi komersial yang di hitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan oleh PT.Pillar Mutiara pada tahun 2013. 2. Untuk mengetahui komponen – komponen apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya rekonsiliasi fiskal. 3. Untuk mengetahui seberapa besarkah laba akuntansi fiskal PT. Pillar Mutiara setelah di rekonsiliasi berdasarkan Ketentuan Umum Perpajakan pada tahun 2013 untuk perhitungan PPh Badan. 4. Untuk Mengetahui seberapa besar PPh badan yang di kenakan pada PT. Pillar Mutiara. [Volume 7] No.1, Juni 2014

2

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

B. LANDASAN TEORI 1. Definisi Rekonsiliasi Fiskal Rekonsiliasi Fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Rekonsilisasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Jika suatu entitas (Wajib Pajak) harus menyusun dua laporan keuangan yang berbeda, maka disamping terdapat pemborosan waktu, tenaga, dan uang juga akan terjadi tidak tercapainya tujuan menghindari manipulasi pajak. untuk mengatasi masalah tersebut digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu: 1. Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. 2. Laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan bisnis. 3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuanketentuan pajak dalam laporang keuangan bisnis. Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan Keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka lebih dimungkinkan untuk menetapkan pendekatan yang kedua. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal barulah menyusun rokonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut. 2. Jenis Rekonsiliasi Fiskal a. Rekonsiliasi Fiskal Positif Pengertian Rekonsiliasi Fiskal Positif Yaitu : Koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. b. Rekonsiliasi Negatif Pengertian Rekonsiliasi Fiskal Negatif Yaitu : Koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

[Volume 7] No.1, Juni 2014

3

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

3. Dasar atau penyebab terjadinya Rekonsiliasi Fiskal Perbedaan pertimbangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan komersial dengan ketentuan pajak menghasilkan jumlah angka laba yang berbeda (laba komersial vs laba fiskal). Dengan demikian akan terdapat perbedaan perlakuan dalam hal pengakuan penghasilan dan biayabiaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan inilah yang menyebabkan perlunya dilakukan rekonsiliasi fiskal, yaitu suatu mekanisme untuk menyesuaikan laporan keuangan komersil Wajib Pajak menjadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Inti dari rekonsiliasi fiskal adalah koreksi fiskal, baik koreksi positif (menambah Penghasilan Kena Pajak) ataupun koreksi negatif (mengurangi penghasilan Kena Pajak). Rekonsiliasi fiskal dilakukan terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam akuntansi komersial untuk disesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Gambar : 3.1 Rekonsiliasi Fiskal Biaya

Dapat di Kurangkan

Sesuai UU

Tidak sesuai UU

Over

Under

Koreksi Positif

Koreksi Negatif

Tidak dapat di Kurangkan

Koreksi Positif

[Volume 7] No.1, Juni 2014

4

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

Rekonsiliasi dilakukan terhadap pos-pos biaya dan pos-pos pendapatan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial. Pos-pos yang perlu direkonsiliasi pada prinsipnya adalah: 1. Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang telah dikenakan PPh final. Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final maka penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan PPh terutang akhir tahun karena kewajiban pajaknya dianggap telah selesai. Sehingga atas PPh final yang telah dipotong tidak boleh menjadi kredit pajak. 2. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh). Atas penghasilan ini WP harus melakukan rekonsiliasi karena atas penghasilan tersebut WP tidak terutang PPh. Misal : Dividen yang memenuhi syarat-syarat sesuai Pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh. 3. Wajib Pajak mengeluarkan biaya-biaya yang sebenarnya tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto (Non Deductible Expense) sesuai Pasal 9 UU PPh. Hal ini mengakibatkan adanya Beda Tetap yaitu perbedaan perlakuan yang sangat jelas karena pengaturan yang berlawanan antara perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), atas perbedaan ini harus dikoreksi. 4. Wajib Pajak menggunakan metode perhitungan yang berbeda dengan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini terjadi Beda Waktu yaitu perbedaan perlakuan yang diakibatkan oleh adanya perbedaan metode antara perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), atas perbedaan ini harus dikoreksi sesuai dengan ketentuan perpajakan. Misal perbedaan metode penghitungan penyusutan yang menyebabkan selisih biaya penyusutan tiap tahunnya, walaupun pada akhirnya sama. 5. WP mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh Final ataupun pendapatan yang bukan merupakan objek pajak dengan pendapatan yang merupakan objek pajak (Joint cost). Atas pengeluaran biaya tersebut maka WP harus menghitung secara proporsional biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan yang tidak dapat dikurangkan. 4. Tarif Pajak Penghasilan Badan Tarif pajak penghasilan sudah di tentukan oleh pemerintah, sebagaimana yang telah di atur oleh : 1. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, 2. UU. No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan [Volume 7] No.1, Juni 2014

5

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

3. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tarif Pajak Penghasilan untuk Badan Usaha Penghasilan Kotor (Peredaran Tarif Pajak Bruto) (Rp) 1% x Penghasilan Kotor Kurang dari Rp4.8 Miliar (Peredaran Bruto) Lebih dari Rp4.8 Miliar s/d {0.25 - (0.6 Miliar/Penghasilan Kotor)} Rp50 Miliar x PKP Lebih dari Rp50 Miliar

25% x PKP

C. METODE PENELITIAN 1. Populasi dan Sampel Metode yang digunakan dalam penentuan sampel pada penelitian ini adalah dengan teknik pengambilan sampel non-probabilitas, yaitu pengambilan sampel mudah (convenience sampling). Sampel dipilih karena faktor kondisi, seperti keberadaan sampel pada tempat dan waktu yang tepat. Atau dengan kata lain, responden adalah orang yang kebetulan ditemukan dilapangan ataupun mudah untuk ditemui atau dijangkau (Danang Sunyoto, 2013:76). 2. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional Penghasilan Menurut Akuntansi dan Perpajakan a. Penghasilan menurut Akuntansi Penghasilan (income) adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains). b. Penghasilan menurut Perpajakan Penghasilan adalah segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Beban Menurut Akuntansi dan Perpajakan a. Beban menurut Akuntansi Beban adalah penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang sehubungan dengan penurunan asset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan modal. [Volume 7] No.1, Juni 2014

6

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

b.

ISSN:2302-8599

Beban menurut Perpajakan Beban adalah pengeluaran biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau laba kena pajak.

3. Teknik Analisa Data Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan studi kasus. Penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/ peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Dalam penelitian semacam itu, peneliti mencoba menentukan sifat situasi sebagaimana adanya pada waktu penelitian dilakukan. (Nyoman Dantes, 2012:51) Analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengumpulkan data dari perusahaan berupa laporan keuangan komersial yang meliputi neraca, laporan laba rugi, rekonsiliasi fiskal, daftar aktiva tetap serta data lain yang diperlukan. 2. Mengevaluasi tiap-tiap akun laporan keuangan komersial khususnya laporan laba rugi yang terdiri dari penjualan, harga pokok penjualan, beban penjualan, beban umum dan administrasi, pendapatan dan beban lain-lain berdasarkan data yang sudah dikumpulkan penulis dari perusahaan. 3. Melihat kesesuaian tiap-tiap akun laporan laba rugi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan koreksi fiskal dan menentukan besarnya koreksi jika ternyata dilakukan koreksi fiskal 4. Mengevaluasi daftar aktiva tetap perusahaan berikut penyusutan aktiva tetap secara komersial. 5. Melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetap secara fiskal berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku untuk menentukan besarnya koreksi fiskal atas biaya penyusutan aktiva tetap. 6. Menyusun rekonsiliasi fiskal atas koreksi fiskal beda tetap dan beda waktu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 7. Menghitung laba kena pajak dan menentukan jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar perusahaan pada tahun 2013. D. PEMBAHASAN 1.1 Laba – Rugi Fiskal PT Pillar Mutiara Tahun 2013 1.1.1 Perhitungan Penghasilan Netto Fiskal PT Pillar Mutiara Tahun 2013 Dalam menghitung pajak penghasilan badan perlu diketahui dahulu penghasilan netto fiskal. Penghasilan netto fiskal merupakan hasil dari laba komersial yang telah dilakukan koreksi fiskal berdasarkan undang-undang perpajakan dan nantinya akan menjadi dasar dalam menghitung pajak

[Volume 7] No.1, Juni 2014

7

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

penghasilan badan terhutang. Dari pembahasan diatas, maka penghasilan netto fiskal dapat dihitung sebagai berikut : Tabel : 1 Rekapitulasi Penghasilan Netto Fiskal Penghasilan Netto Komersial Peredaran usaha

10.431.667.150

Harga pokok penjualan

(7.764.171.650)

Biaya usaha Lainnya

(1.794.976.070) 872.519.430

Penghasilan netto dari usaha Penghasilan dari luar usaha

97.779.181

Biaya dari luar usaha Jumlah Penghasilan Netto Komersial

(95.161.063)

Koreksi Fiskal Koreksi Fiskal Positif : Imbalan Pasca Kerja Biaya Overhead Biaya Asuransi Biaya PPh 21

869.901.312

97.362.811 259.361.110 2.012.592 11.868.278

Biaya Transport & U.makan Biaya telp, Fak, Internet Biaya Pemeliharaan & Perawatan Biaya Supplies dan ATK

6.428.151 893.780 1.012.000 2.890.000

Biaya Peny. Peralatan Kantor Biaya Peny. Perlengkapan Kantor Biaya Peny. Kendaraan Biaya Perjalanan Dinas Biaya Entertainment Biaya Sewa

1.683.299 4.567.590 20.500.000 4.569.984 15.285.997 18.816.115

[Volume 7] No.1, Juni 2014

8

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

Upah Tenaga Kerja Biaya Konsumsi

ISSN:2302-8599

48.313.310 28.612.689

Jumlah Koreksi Positif Koreksi Fiskal Negatif : Bunga Bank

524.177.706

894.556,00

Jumlah Koreksi Negatif

(894.556)

Jumlah Penghasilan Netto Fiskal sebelum pajak

1.058.302.334

1.1.2 Ringkasan Evaluasi Terhadap Rekonsiliasi Fiskal PT Pillar Mutiara Tahun 2013 Tabel 2 Ringkasan Evaluasi Terhadap Rekonsiliasi Fiskal PT Pillar Mutiara Tahun 2013 Selisih Keterangan Menurut WP Menurut Penulis Evaluasi Penghasilan Netto Komersial

702.460.248

818.138.919

115.678.671

Jumlah Koreksi Positif

524.177.706

825.560.775

301.383.069

894.556

894.556

-

1.225.743.398

1.642.805.138

417.061.740

PPh Pasal 22

717.238

717.238

-

PPh Pasal 23

7.190.433

7.190.433

-

PPh Pasal 25 Masa

98.549.686

107.771.000

9.221.314

Jumlah Kredit Pajak

106.457.357

115.678.671

9.221.314

Jumlah Koreksi Negatif Penghasilan Netto Fiskal Kredit Pajak :

Sumber : Data diolah

[Volume 7] No.1, Juni 2014

9

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

1.1.3 Pajak Penghasilan Terhutang PT Pillar Mutiara Tahun 2013 Pada tahun pajak 2013 PT Pillar Mutiara mendapatkan Netto Fiskal sebesar 1.058.302.334 di luar dari PPh tahun 2013 yang di kreditkan sebesar 167.441.064. a. PPh Pasal 22 PPh pasal 22 yang menjadi kredit pajak bagi perusahaan berasal dari pembelian bahan baku semen dari PT Holcim Indonesia untuk tahun 2013 sebesar Rp 286.895.400. Atas objek pasal 22 tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 bahwa badan usaha industri semen dikenakan pajak sebesar 0,25% PPh pasal 22 yang menjadi kredit pajak bagi perusahaan berasal dari pembelian bahan baku semen dari PT Holcim Indonesia dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Perhitungan PPh Pasal 22 PT Pillar Mutiara tahun pajak 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 3 Perhitungan PPh Pasal 22 PT Pillar Mutiara Tahun 2013 Jumlah Transaksi Tarif PPh 22 Yang Keterangan (Rp) PPh 22 dipotong Pembelian semen dari PT Holcim Indonesia

286.895.400

Jumlah PPh 22 Yang dipotong

0,25%

717.238,50 717.238,50

Sumber : Data diolah

a.

PPh Pasal 23 PPh pasal 23 yang menjadi kredit pajak bagi perusahaan berasal dari pendapatan sewa kendaraan dan penghasilan lain atas penggunaan harta yang disewakan PT Pillar Mutiara kepada PT Hariff Daya Tunggal selama tahun 2013 sebesar Rp 359.521.650. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dikenakan pajak sebesar 2% (dua persen). Perhitungan PPh pasal 23 untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut : Rp. 359.521.650 x 2% = Rp. 7.190.433

[Volume 7] No.1, Juni 2014

10

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

b. PPh Pasal 25 Tabel 4 Rekapitulasi SSP PPh Pasal 25 Tahun 2013 Surat Setoran Pajak Bulan Tanggal Bayar Tanggal Lapor Jumlah Bayar Januari 12-Feb-13 18-Feb-13 6.336.546 Februari 13-Mar-13 18-Mar-13 9.221.314 Maret 15-Apr-13 19-Apr-13 9.221.314 April 13-Mei-13 20-Mei-13 9.221.314 Mei 14-Jun-13 20-Jun-13 9.221.314 Juni 15-Jul-13 19-Jul-13 9.221.314 Juli 13-Agust-13 20-Agust-13 9.221.314 Agustus 13-Sep-13 20-Sep-13 9.221.314 September 11-Okt-13 17-Okt-13 9.221.314 Oktober 15-Nop-13 20-Nop-13 9.221.314 Nopember 13-Des-13 20-Des-13 9.221.314 Desember 13-Jan-14 17-Jan-14 9.221.314 Jumlah 107.771.000 Sumber : Data diolah Berdasarkan tabel 4.33 diatas terdapat kesalahan perhitungan jumlah PPh Pasal 25 yang disetor dikarenakan tidak ikut terhitungnya angsuran PPh Pasal 25 masa Desember sehingga menyebabkan jumlah PPh Pasal 25 Bulanan Tahun 2013 kurang sebesar Rp 9.221.314. Setelah semua komponen kredit pajak perusahaan tahun 2013 diperoleh, maka dapat dihitung PPh kurang bayar (PPh Pasal 29) atau PPh lebih bayar (PPh Pasal 28A) yang dikenakan terhadap PT Pillar Mutiara. Berikut merupakan perhitungan PPh kurang atau lebih bayar PT Pillar Mutiara tahun 2013 :

[Volume 7] No.1, Juni 2014

11

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

Perhitungan PPh Badan Peredaran Bruto Kredit Pajak : PPh Ps. 22 PPh Ps. 23 PPh Ps. 25

10.431.667.150 717.238 7.190.433 107.771.000 115.678.671

Perhitungan PPh Badan : Peredarab Bruto

10.431.667.150

Biaya dari kegiatan usaha

9.559.147.720

Laba usaha Penghasilan dari luar usaha Biaya dari luar usaha

872.519.430 97.779.181 (95.161.063) 2.618.118

Jumlah seluruh penghasilan Netto 869.901.312 PPh Terutang {0,25- (0,6M / Gross Income ) x PKP {0,25- (600.000.000 / 10.431.667.150 )} x 869.901.312 PPh Terutang : Kredit Pajak : PPh Ps. 22 PPh Ps. 23 PPh Ps. 25

167.441.064

717.238 7.190.433 107.771.000 115.678.671

PPh Pasal 29 Kurang bayar

51.762.393

[Volume 7] No.1, Juni 2014

12

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

Dari perhitungan diatas menyatakan bahwa perusahaan memiliki PPh sebelum koreksi fiskal kurang bayar sebesar Rp 51.046.148 yang nantinya dapat di bayarkan ke KPP terdaftar perusahaan. 1.1.4 Pajak Penghasilan setelah Rekonsiliasi Fiskal Pajak Penghasilan setelah Rekonsiliasi Fiskal menurut Penulis : Tabel : 4.36 Pajak Penghasilan setelah Rekonsiliasi Fiskal menurut Penulis

Peredaran Bruto Kredit Pajak : PPh Ps. 22 PPh Ps. 23 PPh Ps. 25

10.431.667.150 717.238 7.190.433 107.771.000 115.678.671

Perhitungan PPh Badan : Peredarab Bruto Biaya dari kegiatan usaha Laba usaha Penghasilan dari luar usaha Biaya dari luar usaha

10.431.667.150 9.559.147.720 872.519.430 97.779.181 (95.161.063) 2.618.118 869.901.312

Jumlah seluruh penghasilan Netto Koreksi Fiskal : Koreksi Positif Koreksi Negatif Penghasilan setelah koreksi Fiskal

825.560.775 894.556 824.666.219 1.694.567.531

PPh Terutang {0,25- (0,6M / Gross Income ) x PKP

[Volume 7] No.1, Juni 2014

13

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

{0,25- (600.000.000 / 10.431.667.150 )} x 1.393.184.462 PPh Terutang : Kredit Pajak : PPh Ps. 22 PPh Ps. 23 PPh Ps. 25 PPh Pasal 29 Kurang bayar

321.967.830

717.238 7.190.433 107.771.000 115.678.671 206.289.160

Terjadi perbedaan antara perusahaan dan penulis dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2013 dimana perusahaan mengakui PPh badan 2013 sebesar Rp. 158.247.671 sedangan menurut penulis perusahaan harus membayar kekurangan pajak sebesar Rp. 206.289.160 dan pajak tersebut dapat di bayarkan secara partial dengan perjanjian tertentu dengan KPP setempat . E.

KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh penulis terhadap laporan rekonsiliasi fiskal PT Pillar Mutiara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan sudah tepat dan sesuai PSAK No. 24 tahun 2012 dan sesuai berdasarkan Pasal 17dan 31E UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan dari usaha. 1. Terdapat komponen – komponen yang mempengaruhi terjadinya rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan PT Pillar Mutiara Tahun 2013 yaitu antara lain : a. Upah tenaga kerja b. Biaya Overhead c. Beban Gaji karyawan d. Biaya Asuransi e. PPh 21 f. Uang makan dan Transport g. Biaya Telepon h. Biaya Pemeliharaan dan Perawatan i. Biaya Supplies dan ATK j. Biaya Penyusutan Asset k. Biaya Perjalanan dinas

[Volume 7] No.1, Juni 2014

14

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

l. Biaya Entertain m. Biaya Konsumsi n. Biaya Sewa, dan o. Pendapatan Bunga Bank 2. Dari hasil analisis penulis ditemukan jumlah selisih laba Fiskal sebesar Rp. 417.061.740 dimana perusahaan atas laporan laba rugi fiskal mengakui laba fiskal tersebut hanya sebesar Rp. 1.225.743.398 sedangkan menurut penulis, laba fiskal PT Pillar Mutiara Tahun 2013 sebesar Rp. 1.642.805.138 3. Perusahaan memiliki pajak yang lebih dibayar, yaitu PPh Pasal 22 sebesar Rp. 717.238, PPh Pasal 23 Sebesar Rp. 7.190.433, PPh Pasal 25 Bulanan sebesar Rp. 107.771.000 dan PPh Badan sebesar Rp. 167.441.064 Maka besaran Pajak penghasilan kurang bayar (pasal 29) sebesar Rp. 51.762.393 . dan Pajak penghasilan setelah rekonsiliasi fiskal menurut perusahaan sebesar Rp. 158.247.671 sedangkan menurut penulis Pajak penghasilan setelah rekonsiliasi fiskal sebesar Rp. 206.289.160 . 2. Saran Saran dari hasil penelitian dan analisis pada PT Pillar Mutiara yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan adalah sebagai berikut : 1. Untuk Laporan Keuangan Komersial perusahaan sudah tepat, dan sesuai dengan PSAK 2012 maka penulis menyarankan agar lebih di tingkatkan kembali kinerja pegawai PT Pillar Mutiara agar Perusahaan dapat berkembang dan tumbuh menjadi perusahaan yang besar di era yang akan dating. 2. Perusahaan perlu membedakan pos – pos rekening atau biaya – biaya yang menurut akuntansi komersial perlu di akui sedangkan akuntansi perpajakan tidak perlu diakui atau sebaliknya dalam menyusun laporan keuangan. 3. Agar perusahaan dapat mencari solusi terbaik dalam menangani masalah yang menyebabkan kerugian fiskal yang dialami perusahaan, salah satunya perusahaan harus mencari dan menggunakan konsultan pajak yang lebih kompeten dan berpengalaman dikarenakan masih adanya kesalahan – kesalahan dalam pencatatan .

[Volume 7] No.1, Juni 2014

15

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

DAFTAR PUSTAKA Dantes, Nyoman. 2012. Metode Penelitian. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Direktorat Jendral Pajak . 2008. Undang – undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia. Hery. 2013. Teori Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Http://id.wiktionary.org/wiki/perhitungan_laba_rugi _fiskal

Ilyas, Wirawan B. 2010, Panduan Komprehensif dan Pratis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Rudy Suhartono, Wirawan B.Ilyas. 2010. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jakarta: Salemba Empat Suandy, Erly 2011, Perencanaan Pajak,Jakarta: Salemba Empat Sumarsan, Thomas. 2013. Perpajakan Indonesia: Edisi 3, Pedoman Perpajakan yang lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru. Jakarta: PT Indeks. Syadullah, Makmun. 2013. Kebijakan Fiskal. Jakarta: Observation & Research of Taxation ( Ortax ) www.fiskal.kemenkeu.go.id

[Volume 7] No.1, Juni 2014

16

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

PERANAN INTERNAL AUDIT TERHADAP FUNGSI PEMBELIAN PADA PT. T. RAD INDONESIA Ade Irawan Dosen STIE Pertiwi - Bekasi Jl. Ir. H. Juanda No. 133 Bekasi Telp. 021 - 8808264

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang sahih (valid), dan dapat dipercaya (reliable) tentang sejauh mana Peranan Audit Internal Terhadap Fungsi pembelian, serta Prosedur dalam pembelian yang telah dibuat oleh perusahaan apakah sudah dijalankan sesuai prosedur. Peranan audit internal bertujuan menilai peranan audit internal terhadap fungsi pembelian dan mengetahui bagaimana prosedur pembelian yang dijalankan oleh PT T.rad Indonesia. Perusahaan menyadari perlunya peranan audit internal terhadap kegiatan pembelian yang dilakukan, yang dapat meningkatkan kinerja dan kemajuan perusahaan, walaupun masih terdapat penemuan audit yang perlu diperbaiki yang dapat mengurangi nilai kinerja pembelian. Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah kualitatif yang dilaksanakan pada PT T.Rad Indonesia, yang menggunakan data primer dimana data yang dihasilkan adalah data deskriptif. Mengenai hasil peranan audit internal terhadap fungsi pembelian yang dilaksanakan dengan menggunakan beberapa sumber buku, data, wawancara, observasi dan kuesioner dengan cara memberikan kuesioner dengan cara memberikan pertanyaan kepada fungsi-fungsi yang terkait dengan peranan audit internal terhadap fungsi pembelian. Dari penelitian diajukan 30 pertanyaan dan melibatkan 30 responden diperoleh jawaban “Ya” sebanyak 29 butir, sehingga presentase yang dapat dihitung menjadi 95%, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan audit internal terhadap fungsi pembelian pada PT T.Rad Indonesia sudah sangat baik. Tetapi masih ada hal yang perlu diperhatikan pada PT T.Rad Indonesia merupakan perusahaan bergerak dibidang Manufacruring. Untuk pembelian yang dilakukan pada PT T.rad Indonesia sudah dilakukan sesuai prosedur perusahaan sehingga dapat dikatakan fungsi pembelian yang dijalankan pada perusahaan tersebut berjaln dengan baik. Sesuai dengan flowchat yang ada bagian pembelian menjalankan fungsinya dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Keywords : Internal Audit & Pembelian

[Volume 7] No.1, Juni 2014

17

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah Dalam kehidupan sekarang ini, kemajuan suatu negara dapat di pengaruhi oleh berbagai faktor, faktor yang paling mempengaruhi biasanya faktor perkembangan teknologi yang semakin canggih, Perkembangan dari segi perekonomian dan dari perkembangan lainnya. Di indonesia perkembangan perekonomian di jalankan oleh dua perusahaan yaitu perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta. Namun dalam perjalanannya perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta melakukan persaingan secara ketat. Semakin kompetitifnya tingkat persaingan dalam dunia bisnis, menjadi berbagai komponen dalam perusahaan untuk lebih memacu tingkat kreativitas dan produktivitas. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar, yang ujungnya tak lain adalah memaksimalkan laba dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Namun yang harus disadari perusahaan adalah bagaimana mereka mengenali dan menganalisa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, mengendalikan hambatan yang muncul, serta memaksimalkan peluang dalam bisnis. Pembelian adalah tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan tujuan menukarkan barang atau jasa dengan menggunakan alat transaksi yang sah dan sama-sama memiliki kesepakatan dalam transaksinya, dalam pembelian terkadang akan terjadi tawar menawar antara pembeli dan penjual hingga mendapatkan kesepakatan harga yang kemudian akan melakukan transaksi penukaran barang atau jasa dengan alat tukar yang sah dan disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut Sofjan Assauri (2008 : 223) fungsi pembelian merupakan salah satu fungsi yang penting dalam berhasilnya operasi suatu perusahaan, Fungsi ini dibebani tanggung jawab untuk mendapatkan kuantitas dan kualitas bahan-bahan yang tersedia pada waktu yang dibutuhkan dengan harga yang berlaku. Pengawasan perlu dilakukan terhadap pelaksanaan fungsi ini, karena pembelian menyangkut investasi dana dalam persediaan dan kelancaran arus bahan ke dalam pabrik. PT. T.rad Indonesia merupakan perusahaan yang baru berdiri di indonesia pada tahun 2008. Perusahaan yang tergabung dalan T.rad Co., Ltd sebelumnya bernama toyo radiator Co., Ltd yang kemudian pada 1 april 2005 berganti nama menjadi T.rad Co., Ltd. Produk utama dari PT T.rad Indonesia yaitu Radiators, Intercoolers, Oil Cooler dll. Beberapa hal yang menyebabkan kurang maksimalnya penerapan kegiatan internal audit terutama menyangkut fungsi pembelian sehingga dapat memberi ganjalan dalam usaha mewujudkan visi dan misi perusahaan secara keseluruahan. Halhal yang menyebabkan kurang maksimalnya perwujudan visi dan misi perlu diketahui dan di atasi.

[Volume 7] No.1, Juni 2014

18

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

2. Perumusan Masalah 1.Bagaimana Prosedur Pembelian pada PT T.RAD Indonesia 2.Bagaimana Peranan Internal Audit Terhadap Fungsi Pembelian PT T.RAD Indonesia? 3. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui prosedur Pembelian pada PT T.RAD Indonesia. 2. Menilai bagaimana Peranan Internal Audit terhadap fungsi Pembelian pada PT T.RAD Indonesia. B. LANDASAN TEORI 1.Pengertian Auditing Menurut Sukrisno Agoes (2012 ; 4): “Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”. Menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder (2011; 4) “Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”. 2. Standar Auditing Menurut PSAP 01 (2011: 150.1-150.2) Standar auditing yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia terdiri atas sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu: a. Standar Umum 1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor 2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor 3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama b. Standar Pekerjaan Lapangan 1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya 2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan

[Volume 7] No.1, Juni 2014

19

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit c. Standar Pelaporan 1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia 2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya 3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor 4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. (IAPI, 2011:150.1 & 150.2) 3. Pengertian Audit internal Pengertiaan audit internal Menurut Sukrisno Agoes (2004:221) adalah sebagai berikut : internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi dan lain-lain Sedangkan pengertiaan audit internal menurut Mulyadi (2002:29) adalah sebagai berikut : Audit internal adalah kegiatan penelitian bebas yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi keuangan dan kegiatan lain untuk memberikan jasa kepada manajemen dalam melaksanakan tanggungj jawab mereka dengan cara menyajikan analisis penilaian, rekomedasi, dan komentar – komentar penting terhadap kegiatan manajemen. Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa audit internal adalah suatu fungsi atau kegiatan penilaian yang bebas dalam suatu organisasi dan sebagai pelayanan jasa tehadap organisasi tersebut.

[Volume 7] No.1, Juni 2014

20

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

4. Wewenang dan Tanggung Jawab Audit internal Tanggung jawab penting fungsi audit internal adalah memantau kinerja pengendalian internal dalam perusahaan. Pada waktu auditor berusaha memahami pengendalian internal, ia harus berusaha memahami fungsi audit internal untuk mengidentifikasi aktivitas audit internal yang relevan dengan perencanaan audit. Lingkup prosedur yang diperlukan untuk memahaminya bervariasi, tergantung atas sifat aktivitas audit internal tersebut. Tanggung jawab seorang audit internal menurut Komite SPAP Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesi Akuntan Publik (2004;322.1) yaitu : Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain kepada manajemen entitas dan bagian komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut auditor intern mempertahankan obyektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya. Wewenang yang dapat ditetapkan bagi auditor internal antara lain: 1. Menyusun program audit internal secara menyeluruh atau semua aktifitas dalam perusahaan. 2. Menguji keandalan pengendalian manajemen. 3. Tanpa batasan untuk memasuki semua bagian perusahaan, meneliti catatan, pelaporan serta harta milik perusahaan. 5. Pelaksanaan Audit Internal Pelaksanaan audit menurut Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:16), dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. Seperti yang dikemukakan oleh The Institute of Internal auditors (IIA) yang dikutip oleh Boynton et al (2001:983). “Audit work should include planning the audit, examining and evaluating information performance of audit work should include: a) Planning the audit b) Examining and evaluation information c) Communicating result d) Following up” 6. Laporan Hasil Audit Internal Hasil akhir dari pelaksanaan audit internal dituangkan dalam suatu Bentuk laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik dan teratur. Laporan ini merupakan suatu alat penting untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada manajemen. Menurut AA. Arens, R.J. Elder, M.S. Beasley (2008:6), tahap terakhir dalam proses audit adalah menyiapkan laporan audit (audit report), yang menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai. Laporan seperti ini memiliki sifat yang berbeda-beda, tetapi semuanya harus memberi tahu para [Volume 7] No.1, Juni 2014

21

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

pembaca tentang derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Laporan juga memiliki bentuk yang berbeda dan dapat bervariasi mulai dari jenis yang sangat teknis yang biasanya dikaitkan dengan audit laporan keuangan hingga laporan lisan yang sederhana dalam audit operasional atas efektivitas suatu departemen kecil. Menurut Sukrisno Agoes (2004:236), sebagai hasil dari pekerjaannya, internal auditor harus membuat laporan kepada manajemen. Laporan tersebut merupakan suatu alat dan kesempatan bagi internal auditor untuk menarik perhatian manajemen dan membuka mata manajemen mengenai manfaat dari Internal Audit Department (IAD), apa saja yang sudah dan dapat dikerjakan IAD, hal penting apa saja yang terjadi di perusahaan dan memerlukan perhatian dan tindakan perbaikan dari manajemen. Untuk itu IAD harus menyampaikan laporan yang: 1. Objective 2. Clear (jelas) 3. Concise (singkat tetapi padat) 4. Constructive (membangun) 5. Timely (cepat waktu) 7. Prosedur Sistem Pembelian Jaringan prosedur yang membentuk Sistem Akuntansi Pembelian Secara garis besar jaringan prosedur dalam sistem akuntansi pembelian disajikan pada gambar 2.1 Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian adalah : a. Prosedur permintaan pembelian b. Prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok c. Prosedur order pembelian d. Prosedur penerimaan barang e. Prosedur pencatatan utang f. Prosedur distribusi pembelian C.

METODE PENELITIAN 1. Populasi dan Sampel Penyusunan mengambil data dari Divisi Audit dengan meminta ijin kepada Ketua audit internal dan asisten manager pembelian terkait dengan adanya pengambilan data perusahaan dan wawancara tentang company profile perusahaan. 2. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional 1. Pengertian Audit Audit adalah sebuah proses sistematis dan objektif untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti sehubungan dengan pertanyaan mengenai aktifitas ekonomi dan peristiwa-peristiwa, untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara [Volume 7] No.1, Juni 2014

22

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

pertanyaan tersebut dengan kriteria yang telah diterapkan dan mengkomunikasikan hasilnya pada pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Audit Internal Audit Internal merupakan suatu penilaian atas keyakinan, independen, obyektif dan aktifitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan displin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola. Audit internal adalah katalis untuk meningkatkan efektifitas organisasi dan efisiensi dengan memberikan wawasan dan rekomendasi berdasarkan analisis dan penilaian data dan proses bisnis. Dengan komitmen untuk integritas dan akuntabilitas, audit internal yang memberikan nilai kepada mengatur badan dan manajemen senior sebagai sumber tujuan saran independen. Profesional yang disebut auditor internal yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan kegiatan audit internal. 3. Fungsi Pembelian Menurut Mulyadi (2002:120)“Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih.” 3. Teknik Analisa Data Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan deskriptif kasus yang dalam prosesnya mengembangkan kerangka kerja deskriptif untuk mengorganisasikan studi kasus. Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Tahap Perencanaan Pada tahap perencanaan, penulis melakukan dua langkah yaitu : a. menentukan ruang lingkup pemeriksaan dalam penelitian ini ruang lingkup pemeriksaan terletak pada kegiatan internal audit terhadap fungsi pembelian pada PT T.RAD Indonesia. b. Merencanakan kegiatan pemeriksaan langkah-langkah yang peneliti lakukan untuk kegiatan pemeriksaan meliputi : - Melakukan wawancara langsung dengan ketua Internal audit dan pimpinan departemen pembelian. - Melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk mendapatkan data dan informasi yang bersifat umum dengan cara memahami latar belakang perusahaan dan prosedur pembelian. c. Tahap internal audit untuk pembelian 1. Mempelajari peranan audit internal terhadap fungsi pembelian pada perusahaan. 2. Menilai prosedur pembelian yang terdapat dalam perusahaan. [Volume 7] No.1, Juni 2014

23

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

3. Mengumpulkan informasi-informasi yang didapat mengenai struktur organisasi, pembagian audit internal dan prosedur pembelian serta dokumen yang digunakan. 4. Menetapkan rencana audit terjadwal pada bulan maret dan september (2 kali setahun) dengan menggunakan rencana audit (audit yang tidak terjadwal akan dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan) 2) Tahapan pengumpulan data Data-data dikumpulkan melalui penilaian atas hasil wawancara dan observasi dilapangan. Proses yang akan dilakukan penulis adalah melakukan tanya jawab dan diskusi dengan pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. 3) Tahapan pengevaluasian data Setelah data-data hasil penelitian diperoleh terkumpul, kemudian dianalisa dan dilakukan pengujian yang telah dibuat oleh peneliti untuk mengetahui perana internal audit terhadap fungsi pembelian pada perusahaan tersebut. 4) Tahapan penarikan kesimpulan Penarikan kesimpulan harus disesuaikan dengan keseluruhan hasil dari proses pengumpulan data. Kemudian seluruh temuan penelitian dideskripsikan dan disimpulkan sehingga diperoleh penjelasan tentang hasil peranan internal audit terhadap fungsi pembelian. D. PEMBAHASAN 4.2.1 Prosedur Pembelian Pada PT T.Rad Indonesia Berikut Penulis akan menjelaskan proses pembelian yang sesuai prosedur pada PT T.rad Indonesia Prosedur Pembelian pada PT T.rad Indonesia 1. Pengajuan Purchase Requition (PR) Manager Departemen Terkait - Departemen terkait melakukan permintaan pembelian yang berdampak langsung dan tidak langsung kepada K3, mutu produk dan lingkungan dengan menggunakan Purchase Requisition Form - Pengisian Purchase Requisition harus dibuat lengkap dan jelas. Jalur penandatanganan PR harus berdasarkan urutan mulai dari person in charge (orang yang bertanggung jawab) - Menyerahkan PR kepada staff pembelian dilengkapi dengan ringisho jika ada. 2. Memeriksa kelengkapan dan kejelasan dokumen Staff Pembelian - Menerima PR dari departemen terkait - Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan PR yang masuk dari departemen terkait. - Melakukan negoisasi terhadap penawaran yang telah diterima - Meminta perbaikan kepada departemen terkait jika PR dinilai tidak sesuai [Volume 7] No.1, Juni 2014

24

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

3. Pencarian supplier Staff Pembelian & Departemen terkait - Melakukan pencarian supplier bagi supplier yang belum masuk kedalam daftar supplier terpilih. - Mengechek apakah supplier sudah tersedia dalam daftar supplier terpilih (List of Supplier Approval), jika tidak tersedia maka harus dilakukan pencarian supplier baru dan staff pembelian akan melakukan seleksi supplier baru 4. Penentuan supplier yang akan dibeli Manager Pembelian - Menetapkan supplier yang akan dibeli sesuai persyaratan pembelian - Staff pembelian akan mengupdate supplier terpilih kedalam daftar supplier terpilih (List of Supplier Approval) 5. Persetujuan Purchase Requition Manager Pembelian dan Presiden Direktur - Melakukan pemeriksaan kesesuaian PR yang diajukan - Menyetujui PR apabila telah sesuai - Meminta perbaikan PR kepada departemen terkait jika dinilai tidak sesuai 6. Pembuatan Puchase Order (PO) Staff Pembelian - Melakukan pembuatan PO - Meminta persetujuan PO kepada manager pembelian 7. Persetujuan Puchase Order Manager Pembelian - Melakukan pemeriksaan kesesuaian PO yang diajukan - Menyetujui PO apabila telah sesuai - Meminta perbaikan PO jika dinilai tidak sesuai 8. Pengiriman Puchase Order ke supplier Staff Pembelian - Melakukukan pengiriman PO ke supplier yang terlah disetujui manager pembeelian 9. Pemantauan proses pembelian Staff Pembelian - Melakukan pemantauan ketepatan waktu dan spesifikasi barangyang dibeli - Menginformasikan kepada pihak terkait, jika proses pembelian terjadi masalah dalam ketepatan waktu dan spesifikasi barang yang dibeli 10. Kedatangan Barang Admin Store - Menerima kedatangan barang dari supplier - Menginformaikan kedatangan barang kepada departemen terkait QC Departemen

[Volume 7] No.1, Juni 2014

25

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

-

QC memeriksa kesesuaian barang yang berdampak langsung pada mutu produk dan departemen terkait memeriksa kesesuaian berdasarkan spek barang pembelian yang telah dipesan Staff Pembelian - Melanjutkan pembayaran apabila kedatangan barang telah sesuai dengan pembelian - Menginformasikan kepada supplier untuk melakukan tindakan perbaikan apabila kedatangan barang tidak sesuai dengan pembelian - Melakukan monitoring tindakan perbaikan dari supplier terkait masalah kedatangan barang yang tidak sesuai dengan pembelian - Bersama dengan QC memastikan tindakan perbaikan telah efektif dilakukan oleh supplier terkait masalah ketidak sesuaian pembelian yang berdampak langsung terhadap mutu produk - Memastikan tindakan perbaikan telah efektif dilakukan oleh supplier terkait masalah ketidak sesuaian pembelian barang. 11. Pembayaran Staff Pembelian & Accounting Staff - Melakukan permintaan pembayaran kepada finance untuk dilakukan tindak lanjut pembayaran sesuai standar prosedure payment 12. Dokumentasi Staff Pembelian - Mendokumentasikan PR (asli), PO asli dan Ringisho (copy) jika ada, sebagai bukti aktifitas pembelian barang 4.2.2 Peranan Internal Audit Terhadap Fungsi Pembelian Penulis mendapatkan beberapa informasi mengenai peranan audit internal terhadap fungsi pembelian dan prosedur pembelian perusahaan yaitu : 1. Audit internal pada perusahaan mengacu pada ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 dan OHSAS 18001 2. Untuk memastikan proses pembelian berjalan konsisten sesuai prosedur yang ditetapkan 4.2.3 Prosedur Pengawasan Audit Internal Prosedur yang dilakukan PT T.Rad indonesia dalam melakukan audit yaitu dengan cara membentuk terlebih dahulu tim auditor yang akan bertugas menjadi auditor, kemudian menetapkan internal auditor kedalam audit internal perusahaan dengan syarat pernah mengikuti dan lulus dalam pelatihan audit internal dan memiliki sertifikasi internal audit, serta memenuhi kualifikasi atau kompetensi sebagai internal auditor, setelah itu baru meminta persetujuan dan pengesahan daftar audit internal kepada presiden direktur.

[Volume 7] No.1, Juni 2014

26

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

4.2.4 Tahapan Audit Internal Tahapan perencanaan penelitian dilakukan penggumpulan data yang dibutuhkan dalam kegiatan pemeriksaan. Dalam pengumpulan data penulis hanya membatasi pada masalah yang didapat dalam pemeriksaan audit internal terhadap fungsi pembelian. A. Tahap perencanaan penelitian dalam audit internal : a. Mempelajari peranan audit internal terhadap fungsi pembelian pada perusahaan. b. Menilai prosedur pembelian yang terdapat dalam perusahaan. c. Mengumpulkan informasi-informasi yang didapat mengenai struktur organisasi, pembagian audit internal dan prosedur pembelian serta dokumen yang digunakan. d. Menetapkan rencana audit terjadwal pada bulan maret dan september (2 kali setahun) dengan menggunakan rencana audit (audit yang tidak terjadwal akan dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan) B. Tahapan penugasan Audit internal Didalam tahapan penugasan audit dalam perusahaan yaitu melaksanakan audit internal dengan menggunakan Cheklist internal auditor yang telah disediakan oleh ketua dari tim auditor, auditor tidak diperbolehkan mengaudit pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawabnya dikarenakan nantinya akan ada ketidak sesuaian dalam tim audit itu sendiri, dan pembatalan atau penundaan dalam audit harus mendapatkan persetujuan dari Management Representative, disertai dengan alasan yang mendukung untuk pembatalan audit. C. Laporan Hasil Temuan Setelah menganalisa hasil temuan audit dan mendiskusikan dengan bagian pembelian yang menjadi objek audit, selanjutnya tim auditor membuat laporan hasil audit temuan, yang memuat mengenai laporan kegiatan audit, temuan yang dihasilkan oleh auditor, kesimpulan, serta saran perbaikan yang telah diaudit. D. Tindak lanjut laporan hasil audit Pada tahapan ini auditor memberikan saran dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan, agar nantinya temuan audit yang ditemukan tidak akan terjadi lagi dalam fungsi pembelian. Pengujian Peranan Audit Internal Terhadap Fungsi Pembelian Melalui pengujian ini dapat diketahui apakah peranan audit internal terhadap fungsi pembelian sudah baik atau belum. Pengendalian internal [Volume 7] No.1, Juni 2014

27

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

dapat diterapkan dengan baik setelah dilakukan survei pendahuluan oleh penulis pada PT T.Rad Indonesia untuk menilai apakah peranan audit internal terhadap fungsi pembelian sudah sesuai prosedur. Dalam hal pengujian terhadap pengendalian internal, maka penulis melakukan pertanyaan Internal Control Quesioner (ICQ) dan akan dijawab dengan jawaban “ ya” atau “tidak” kepada pihak perusahaan. Jawaban dari hasil tersebut, akan membantu penulis untuk menemukan peranan perusahaan dalam melaksanakan audit internal terhadap fungsi pembelian. Pertanyaan sebanyak 30 butir diajukan dan disusun sedemikian rupa sehingga hasil dari pertanyaan dapat menunjukan baik atau tidaknya pelaksanaan peranan audit internal terhadap fungsi pembelian pada perusahaan. Hasil dari jawaban ICQ menunjukan jawaban “ ya” yang berarti menunjukan sistem pengendalian internal dalam peranan audit terhadap fungsi pembelian berjalan dengan “baik” sedangkan “tidak” berarti sebaliknya.Berdasarkan hasil dari pertanyaan yang diajukan terdapat 29 jawaban “Ya” dan untuk jawaban “Tidak” terdapat 1 jawaban. Dan untuk menilai pelaksanaan peranan audit internal terhadap fungsi pembelian dihitung dan di nilai dari Score Control Quesioner Pembelian. Tabel 4.1 Score Internal Control Quesioner Pembelian No Score Keterangan 1 0– Tidak 39.9 Baik 2 40-59.9 Kurang Baik 3 60-79.9 Cukup Baik 4 80-89.9 Baik 5 90-100 Sangat Baik Sumber : Audit Sistem Informasi, Gondodiyoto (2007) Melalui tabel diatas, maka pengendalian interen peranan audit internal terhadap fungsi pembelian dihitung sebagai berikut :

[Volume 7] No.1, Juni 2014

28

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

Nilai Relatif =∑ Butiran jawaban “Ya” x 100% ∑ Butiran Pertanyaan = 29 x 100% 30 = 97, 67 % Dengan hasil perhitungan diatas dan melihat hasil tabelnya nilai perhitungan untuk Internal Control Quesioner Peranan audit internal terhadap fungsi pembelian terdapat pada range 90 -100 yang berarti peranan audit internal terhadap fungsi pembelian sangat baik. 3. Pengujian Terinci Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan bukti- bukti yang cukup kompeten dan relevan untuk menentukan kelemahan yang mungkin ada di perusahaan tersebut, dan dari bukti tersebut peneliti dapat mengetahui seberapa besar dan kecilnya efek yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan tersebut. Dalam tahap pengujian terinci ini yang di lakukan oleh peneliti, yaitu : a. Wawancara dengan pihak yang berwewenang mengenai proses pelaksanaan audit internal b. Dokumen-dokumen yang digunakan oleh PT T.Rad Indonesia dalam pembelian yang dijalankan adalah : 1. PO (Purchase Order) 2. PR (Purchase Requition) 3. Ringisho ( Pembelian diatas 20 juta) E. KESIMPULAN DAN SARAN 1.Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan dari data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Peranan Audit internal terhadap fungsi pembelian dapat memahami mengenai objek yang diaudit, sehingga mendapat pandangan pentingnya peranan audit internal terhadap fungsi pembelian. 2. Pelaksanan yang dilakukan audit internal rutin setiap 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan maret dan september. 3. Telah berjalan sesuai prosedur proses pembelian yang ada di dalam perusahaan Hal-hal tersebut membuktikan bahwa peranan audit internal terhadap fungsi pembelian pada PT T.Rad Indonesia telah memadai sehingga dapat mendorong tercapainya pengendalian internal perusahaan yang efektif. Berdasarkan kesimpulan penelitian tentang Peranan Audit Internal terhadap fungsi pembelian, masih terdapat keterbatasan yang harus diperhatikan oleh [Volume 7] No.1, Juni 2014

29

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan tersebut adalah peneliti merasa sulit mendapatkan bukti seperti contoh kertas kerja pemeriksaan, surat pemeriksaan, dan dokumen pendukung lainnya, karena faktor kerahasiaan dokumen perusahaan, sehingga membuat penelitian ini kurang sempurna. 2.Saran Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas masih banyak kekurangan dan belum sempurna, untuk itu penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak yang memiliki kepentingan dengan hasil penelitian. 1. Diharapkan penelitian selanjutnya bisa mendapatkan lampiran bukti contoh kertas pemeriksaan, surat pemeriksaan, dan dokumen bukti pendukung lainnya. 2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya tidak melakukan penelitian pada periode audit internal perusahaan sedang berjalan, agar proses penelitian tidak memiliki hambatan. DAFTAR PUSTAKA Agoes, Sukrisno. 2004. Audit (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik. Edisi Ketiga. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Arens, A. A., Loebbecke, J. K (2003) Auditing An Integrated Approach Jilid 1 (edisi indonesia) (terjemahan Jusuf, A. A) Jakarta Salemba Empat. Bayangkara, IBK. (2008). Audit Manajemen, Jakarta : Salemba Empat Boyton C. William, Raymond N. Johnson, Walter G. Kell. 2003. Modern Audiring, Ediisi Ketujuh, Alih Bahasa oleh Paul A. Radjoe, Gina Gania, Ichsan Setyo Budi, Penerbit Erlangga, Jilid satu Jakarta. Fess, Warren, Reeve, 2006. Pengantar Akuntannsi, Edisi 21, penerbit : Salemba Empat, Jakarta Hall, James.A. (2007). Sistem Akuntansi (Judul Asli Accounting Informasi System), Edisi Keempat, Jilid 1, Penerjemah Dewi Fitriasari dan Deny Arnas. Kwary. Jakarta : Salemba Empat. Jerry R. Strawser dan Robert H. Strawser (Auditing : Theory and Practise, 2001 : 1) Mulyadi (2008). Sistem Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat Novia (2008) Audit Manajemen Atas Fungsi Pembelian. Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Cetakan ke-15, Alfabeta Bandung, 2010 Tunggal, A. W. (2012). Pokok-pokok Operasional dan Financial Auditing : suatu pengantar. Jakarta : Harvarindo. William, F. Messier., Jr, Steven. M. Glover., Douglas, F. Prawit. (2005) Auditing And Assurance Service buku satu (edisi empat). (Alih Bahasa Nuri Hinduan, SE., Ak). Jakarta : penerbit Salemba Empat.

[Volume 7] No.1, Juni 2014

30

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

ANALISIS PEMERIKSAAN INTERNAL TERHADAP PERSEDIAAN BAHAN BAKU PT. YOROZU AUTOMOTIVE INDONESIA Saltum Dosen STIE Pertiwi - Bekasi Jl. Ir. H. Juanda No. 133 Bekasi Telp. 021 - 8808264

Abstrak Persediaan merupakan sala satu aktiva penting yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk itu diperlukan adanya sistem pengendalian internal terhadap persediaan bahan baku yang baik untuk menjaga persediaan tersebut dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengendalian internal terhadap persediaan bahan baku yang diterapkan. Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan data berupa observasi, wawancara, dan kepustkaan dengan cara meminta informasi dan data-data dari PT Yorozu Automotive Indonesia kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang diperoleh dari berbagai pengarang buku, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Penulis memperoleh data melalui teknik wawancara langsung dengan karyawan tersebut dan observasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal terhadap persediaan bahan baku pada PT Yorozu Automotive Indonesia sudah cukup berjalan sesuai prosedur, dimana adanya pemisahaan diantara fungsi-fungsi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran barang, pemantauan terhadap persediaan bahan baku juga dilakukan secara periodik oleh bagian Gudang melalui kegiatan stok opname. Keywords : Pemeriksaan Internal & Persediaan Bahan Baku

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah Semakin ketatnya persaingan di dunia usaha dewasa ini, terutama disebabkan oleh semakin banyaknya perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama membuat perusahaan harus menerapkan manajemen yang baik sehingga penyelenggara kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Dalam suatu perusahaan pengendalian internal yang baik akan mempengaruhi efektifitas perusahaan dalam menjalankan aktifitas operasional perusahaan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengendalian pemeriksaan internal terhadap persedian merupakan salah satu faktor penting dalam kelangsungan kegiatan perusahaan.

[Volume 7] No.1, Juni 2014

31

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

Salah satu dari unsur yang paling aktif dalam perusahaan dagangan adalah Persediaan. 1. Menentukan laba – rugi periodik (Income determination) yaitu melalui proses mempertemukan antara harga pokok barang dijual dengan hasil penjualan dalam satu periode akuntansi. 2. Menentukan jumlah persedian yang akan disajikan di dalam neraca. Persediaan merupakan barang dagangan yang dibeli kemudian disimpan untuk di jual dalam operasi normal perusahaan sehingga perusahaan senantiasa memberi perhatian yang besar dalam persediaan. Persediaan mempunyai arti yang sangat strategis bagi perusahaan baik perusahaan dagang maupun perusahaan industri. Modal yang tertanam dalam pesediaan sering kali merupakan harta lancar yang paling besar dalam perusahaan, dan juga merupakan bagian yang paling besar dalam harta perusahaan. Penjualan akan menurun jika barang tidak tersedia dalam bentuk, jenis, dan jumlah yang diinginkan pelanggan. Sistem persediaan yang tidak efesien atau upaya penjualan yang tidak memadai dapat membebani suatu perusahaan dengan persediaan yang berlebihan dan tidak terjual. Jadi, penting bagi perusahaan untuk mengendalikan persediaan secara cermat untuk membatasi biaya penyimpanan yang terlalu besar Persediaan sangat rentan terhadap kerusakan maupun pencurian, pemeriksaan internal juga bertujuan melindungi harta perusahaan (asset) dan juga agar informasi mengenai persediaan dapat dipercaya. Pengendalian Internal persediaan dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pengamanan untuk mencegah terjadinya kerusakan, pencurian, maupun tindakan penyimpangan lainnya. Kerusakan, pemasukan yang tidak benar, lalai untuk mencatat permintaan barang yang dikeluarkan tidak sesuai pesanan, dan semua kemungkinan lainnya dapat menyebabkan catatan persediaan berbeda dengan persediaan yang sebenarnya ada digudang. Untuk, itu diperlukan pemeriksaan persediaan secara periodik atas catatan persediaan. Pada era globalisasi ini perkembangan dunia usaha menjadi sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya persaingan yang ketat dalam dunia usaha. Persaingan yang semakin ketat ini mengharuskan perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia yang dimilikinya semaksimal mungkin agar perusahaan dapat menghasilkan dan menawarkan produk yang diinginkan konsumen dengan kualitas tinggi pada harga yang memadai. Untuk menjaga hal itu maka perusahaan harus memiliki sistem pemeriksaan internal yang baik. Dari uraian di atas, maka tuntutan sebuah lembaga yang bergerak dalam dunia bisnis sangat membutuhkan sistem performance management yang menghubungkan aktivitas karyawan dengan tujuan organisasi, dimana Sumber Daya Manusia terlatih yang siap pakai pada waktu, tempat, dan jabatan yang tepat, untuk menghasilkan. Kinerja yang diinginkan.

[Volume 7] No.1, Juni 2014

32

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

Bagi perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur, sistem pemeriksaan internal pada persediaan bahan baku yang efektif merupakan suatu keharusan guna kelancaran operasi perusahaan, penyediaan bahan baku yang bermutu baik, tepat waktu dan memenuhi kualitas yang diinginkan, dengan adanya sistem pemeriksaan yang efektif maka dapat membantu manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan guna kelancaran operasi perusahaan. PT.Yorozu Automotive Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri Otomotif. Dalam industri otomotif sendiri PT Yorozu Automotive Indonesia memiliki banyak pemasok. Sehingga perusahaan harus memiliki sistem yang baik dalam mengatur bahan bakunya agar memiliki kualitas yang baik dan tepat waktu ketika bahan baku dibutuhkan untuk produksi. 2.Perumusan Masalah Maka di simpulkan dari uraian yang di atas peneliti dapat merumuskan masalah dalam bentuk pernyataan sebagai berikut : a. Bagaimana prosedur pemeriksaan internal terhadap Persediaan bahan baku pada PT Yorozu Automotive Indonesia? b. Bagaimana hasil pemeriksaan internal atas persedian bahan baku pada PT Yorozu Automotive Indonesia? 3. Tujuan Penelitian Dengan di lakukan penelitian ini maka ada beberapa tujuan yang dapat di simpulkan diantaranya adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui gambaran prosedur pemeriksaan internal terhadap persediaan bahan baku PT Yorozu Automotive Indonesia. b. Untuk mengetahui hasil sistem pemeriksaan internal terhadap persediaan bahan baku pada PT Yorozu Automotive Indonesia. B. LANDASAN TEORI 1. Pengertian Audit Internal Pengertian Pengendalian Intern menurut Soekrisno Agoes (2012) adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain dari suatu entitas yang didesain untuk memberikan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapai golong tujuan berikut ini, keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efesiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

[Volume 7] No.1, Juni 2014

33

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

Pengertian Internal Audit menurut Soekrisno Agoes (2008) menyatakan bahwa audit internal adalah sebagai berikut: Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan dibidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi dan lain-lainnya 2.Laporan Audit (Audit Report) Pada akhir pemeriksaannya, dalam suatu pemeriksaan persediaan pada umumnya (general audit), Internal audit perusahaan akan memberikan suatu laporan sesuai dengan akuntan yang terdiri dari: 1. Lembaran opini yang merupakan tangggung jawab akuntan publik, dimana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan terhadap pemeriksaan persediaan yang sudah disusun oleh pihak manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen. 2. Laporan pemeriksaan persediaan (inventory) pada perusahaan terdiri dari yaitu: a. Ringkasan stok barang ( inventory list summary), yaitu daftar stok barang b. Rincian stok barang (inventory list detail) yaitu daftar stok beserta nilai persediaanya c. Kartu stok (stock card) yaitu daftar mutasi barang d. Ringkasan mutasi nilai persediaan barang yaitu laporan mutasi barang beserta nilai persediaanya e. Rincian mutasi nilai persediaan barang yaitu laporan mutasi barang beserta nilai persediaan dilengkapi dengan rincian faktur pembelian/penjualan f. Kartu stok opname yaitu lembar kerja untuk keperluan penghitungan barang secara fisik g. Mutasi barang per item. 3. Pemeriksaan terhadap Penghitungan Fisik Persediaan Pemeriksaan persediaan merupakan prosedur audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Auditor independen yang mengeluarkan suatu pendapat pada waktu tidak melaksanakan pengamatan persediaan harus menyadari bahwa ia bertanggung jawab untuk menjelaskan dasar yang digunakan untuk menyatakan pendapatnya. Jika kuantitas persediaan hanya ditentukan melalui perhitungan fisik, dan semua perhitungan dilakukan pada tanggal periode yang tepat, baik sebelum maupun sesudah tanggal neraca, maka perlu bagi auditor untuk hadir pada saat penghitungan fisik persediaan dan melalui pengamatan, pengujian dan permintaan keterangan yang memadai untuk meyakinkan dirinya tentang efektifitas metode

[Volume 7] No.1, Juni 2014

34

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

perhitungan fisik persediaan dan mengukur keandalan yang dapat diletakkan atas representasi klien tentang kuatitas dan kondisi fisik persediaan. Jika catatan mutasi persediaan (perpetual inventory record) yang diselenggarakan dengan baik dicek secara periodik oleh klien melalui pembandingan dengan hasil perhitungan fisik, prosedur pengamatan perhitungan fisik persediaan dapat dilakukan oleh auditor baik selama setelah periode yang diaudit, dari tahun terakhir ini, beberapa perusahaan telah mengembangkan metode pengendalian persediaan atau metode penentuan persediaan termasuk sampling statistik yang sangat efektif dalam penentuan kualitas fisik persediaan dan cukup dapat diandalkan, sehingga pelaksanaan penghitungan fisik persediaan untuk setiap jenis persediaan menjadi tidak perlu, dalam kondisi demikian auditor harus memperoleh keyakinan bahwa prosedur atau metode yang digunakan oleh klien cukup dapat diandalkan untuk menghasilkan kuantitas yang sama jika dilakukan melalui perhitungan fisik persediaan terhadap semua jenis persediaan. Jika dengan prosedur auditor maka akan memperoleh keyakinan bahwa persediaan berada ditangan klien, maka pengujian atas catatan akuntansi saja tidak cukup bagi auditor untuk memperoleh keyakinan tentang kualitas persediaan. Ada beberapa penghitungan fisik persediaan dan menerapkan pengujian memadai atas transaksi yang terkait, hal ini harus digabung dengan inpeksi atas catatan penghitungan fisik yang diselenggarakan oleh klien dan prosedur yang berkaitan dengan fisik persediaan yang mendasari saldo persediaan saldo yang dicantumkan dalam neraca. Auditor dapat diminta untuk mengaudit laporan keuangan periode berjalan dan satu atau lebih periode yang tidak mengamati atau melakukan beberapa penghitungan fisik persediaan periode sebelumnya, namun dapat memperoleh keyakinan atas persediaan sebelumnya melalui prosedur audit. Unsur pengendalian intern dalam sistem perhitungan fisik persediaan, yaitu: a. Organisasi a) Perhitungan fisik persediaan harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari dari fungsi pemegang kartu perhitungsn fisik persediaan, fungsi penghitung dan fungsi pengecek. b) Panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan selain karyawan fungsi gudang fungsi akuntansi persediaan, karena karyawan fungsi inilah yang justru dievaluasi tanggung jawabnya atas persediaan. b. Sisitem Otoritas dan Prosedur Pencatatan a) Daftar hasil perhitungan fiik persediaan ditandatangi oleh panitia perhitungan fisik persediaan. b) Pencatatan hasil perhitungan fisik persediaan didasarkan atas kartu perhitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya oleh pemegang kartu fisik persediaan. c) Harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil perhitungan fisik persediaan berasal dari kartu persediaan yang bersangkutan.

[Volume 7] No.1, Juni 2014

35

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

d) Adusment terhadap kartu persediaan didasarkan kartu pada informasi (kuantitas maupun harga pokok total) tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar perhitungan fisik persediaan. c. Praktik yang sehat a) Kartu fisik persediaan bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggung jawabkan oleh fungsi pemegang kartu perhitungan fisik persediaan b) Perhitungan fisik setiap jenis persediaan dilakukan dua kali secara independen, pertama kali oleh perhitungan dan kedua kali oleh pengecek. c) Peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas persediaan harus dijamin ketelitiannya. d) Kuantitas dan data persediaan yang lain tercantum dalam bagian ke-3 dan bagian ke-2 kartu perhitungan fisik dicocokan oleh fungsi pemegang kartu perhitungan fisik sebelum data yang tercantum dalam bagian ke-2 perhitungan fisik dicatat dalam daftar hasil perhitungan fisik. C. METODE PENELITIAN 1. Populasi dan Sampel Populasi merupakan suatu keseluruhan dari analisa yang karakteristiknya akan diduga suatu objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya jadi populasi bukan hanya sekelompok orang, tetapi subyek/obyek dan benda- benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Sedangkan Sample merupakan bagian terkecil dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena keterbatasan dari dana, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat dilakukan sampel itu diambil dari populasi. 1. Populasi adalah berupa data mengenai internal audit pemeriksaan atas persediaan bahan baku PT Yorozu Automotive Indonesia. 2. Sample adalah berupa prosedur dan pencatatan persediaan pada PT Yorozu Automotive Indonesia. Yang dimaksud dengan Teknik Sampling menurut Sugiyono (2008 : 81) adalah sebagai berikut. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Dalam penentuan jumlah sampel digunakan metode penetapan sampel Nonprobability Sampling. Pengertian Nonprobability Sampling menurut Sugiyono (2008:84) adalah sebagai berikut, Nonprobability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sampling Purposive.

[Volume 7] No.1, Juni 2014

36

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

Sugiyono (2008:85) menyatakan bahwa Sampling Purvosive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu Sampling Purposive digunakan dengan pertimbangan tujuan atau masalah penelitian yaitu dengan teknik tersebut peneliti dapat menganalisis pangaruh audit internal terhadap persediaan bahan baku. 2. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional Menurut Soekrisno Agoes dalam buku Auditing (2008:221). Mendefinisikan sistem Internal Audit (pemeriksaan internal) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuanketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Menurut Mulyadi (2008 ). Persediaan merupakan elemen aktiva yang disimpan untuk dijual dalam kegiatan bisnis yang normal atau barang-barang yang akan dikonsumsi dalam pengelolaan produk yang dijual. Operasional variabel merupakan spesifikasi kegiatan peneliti dalam mengukur suatu variabel. Spesifikasi tersebut menunjuk pada dimensi dan indikator-indikator dari variabel penelitian yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi, wawancara. Untuk variabel (sistem pengendalian internal) diukur indikator komponen sistem pengendalian internal, dimana dalam indikator tersebut terdapat lima sub indikator, yaitu, lingkungan pengendalian,penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini dengan skala sedang. Untuk variabel (Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional pada siklus persediaan diukur melalui beberapa indikator, yaitu konsep persediaan bahan baku, jenis-jenis persediaan dan sistem pencatatan persediaan menjadi efektivitas dan efisiensi. Jadi dapat disimpulkan bahwa internal audit pemeriksaan terhadap persediaan bahan baku sangat penting karena suatu proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang terdiri dari berbagai kebijakan prosedur, teknik, peralatan fisik, dokumentasi dan sumber daya manusia.

[Volume 7] No.1, Juni 2014

37

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

Daftar Tabel 2.1 Komponen Persediaan dan Pengendalian Internal No Variabel 1 Persediaan

2

Pengendalian Intern (pemeriksaan internal)

Definisi Persediaan adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam satu periode usaha yang normal, termasuk barang dalam pengerjaan / proses produksi menunggu masa penggunaannya pada proses produksi

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhdapa kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.

-

-

Indikator Persediaan bahan baku Jenis-jenis persediaan Sistem persediaan

Lingkungan pengendalian Penilaian resiko Informasi dan komunikasi Aktivitas pengendalian Pemantauan

3. Teknik Analisa Data Teknik Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahanbahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat

[Volume 7] No.1, Juni 2014

38

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

dikemukakan di sini bahwa analis data memproses data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dalam unit-unit sintesa dan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menghubungkan assosiatif suatu rumusan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara komponen yang lain. yang menekankan analisisnya pada pemahaman mengenai masalah-masalah dan lebih didasarkan pada pengamatan pendahuluan terhadap obyek yang diteliti dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang kompleks dan rinci yang sifatnya menjelaskan secara uraian dalam bentuk kalimat. D. PEMBAHASAN Setelah melakukan prosedur pemeriksaan persediaan bahan baku, dapat disimpulkan bahwa nilai persediaan bahan baku yang dicantumkan pada laporan report inventory, PT Yorozu Automotive Indonesia cukup wajar dan telah didukung dengan dokumen yang memadai. Namun PT Yorozu Automotive Indonesia perlu melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan pengendalian internal dalam siklus persediaan bahan bakunya agar dapat meningkatkan kewajaran penyajian laporan yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan struktur pengendalian pemeriksaan internal yang perlu dibenahi, seperti gudang yang bebas dimasuki oleh siapapun dan tidak adanya dokumen pengeluaran persediaan bahan baku. Namun kelemahan-kelemahan pengendalian internal yang ditemukan pada PT Yorozu Automotive Indonesia ini masih dapat ditolerans dikarenakan kerugian kehilangan barang sangat sedikit saat di lakukan stok opname. Jika terjadi kehilangan barang maka pihak, manajemen akan memberikan sanksi surat peringatan teguran secara lisan kepada kepala operasional gudang agar lebih memperhatikan ketika pengambilan barang di gudang. Penyimpanganpenyimpangan yang terjadi pada perusahaan yang dapat menimbulkan dampak negatif harus diatasi demi kebaikan perusahaan itu sendiri. Berdasarkan implikasi yang sudah ditemukan, dapat dibuat rekomendasi sebagai berikut: 1. PT Yorozu Automotive Indonesia sebaiknya memiliki petugas gudang yang bertanggung jawab dan jujur atas keluar-masuknya persediaan, serta mengotorisasi dokumentasi pengeluaran maupun pengembalian bahan baku. Hal ini juga harus disertai dengan penggunaan ruangan gudang, terutama untuk menyimpan persediaan bahan baku yang bernilai material. Aspek keamanan gudang juga harus diperhatikan dengan pemberian kunci pada pintu gudang, dan pengawasan kamera CCTV. Dengan adanya sistem penyimpanan yang memadai, PT Yorozu Automotive Indonesia dapat mengurangi risiko kehilangan bahan baku. Selain itu, dengan memiliki fungsi penyimpanan yang memadai maka dapat mempermudah PT Yorozu Automotive Indonesia dalam melakukan kontrol atas penggunaan bahan baku serta untuk menilai kinerja petugas produksi. Dengan adanya [Volume 7] No.1, Juni 2014

39

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

pencatatan yang memadai atas penggunaan bahan baku maka apabila terjadi pemborosan bahan baku dapat segera diketahui dan ditindak lanjuti oleh petugas operasional gudang. 2. Perusahaan harus mempunyai peraturan yang mengatur siapa saja yang berhak keluar masuk gudang. Selain itu perusahaan harus menindak tegas kepala gudang yang atas tindakannya memperbolehkan siapapun masuk walaupun tidak disertai dengan otorisasi dari pihak yang berwenang ataupun yang bertanggung jawab atas gudang. Padahal perusahaan telah memberikan kepercayaan penuh kepada kepala gudang untuk menjaga persediaan barang di gudang dimana hal itu merupakan asset perusahaan. Perusahaan di sini juga harus memiliki kamera pengawas CCTV yang berguna untuk peningkatan mutu pengamanan gudang. 3. Manajemen harus menindak tegas kepada kepala gudang karena memperbolehkan siapa saja masuk ke dalam gudang, padahal kepala gudang berhak untuk tidak memperbolehkan siapapun yang tidak mempunyai otorisasi dari pihak yang berwenang ataupun tanggung jawab atas gudang. Selain itu perusahaan seharusnya mempertegas peraturan siapa saja orang yang berhak mendapatkan akses keluar – masuk gudang. Dengan adanya peraturan tersebut, gudang perusahaan akan mendapatkan pengawasan yang ketat sehingga dapat mencegah hal – hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan persediaan. 4. Untuk peningkatan kualitas hasil produksi, sebaiknya PT Yorozu Automotive Indonesia merumuskan formula/standarisasi pemakaian bahan baku sehingga produk yang dihasilkan dapat sesuai dengan kualitas yang diminta manajemen. Pelaksanaan stok opname atas persediaan bahan baku hendaknya didasarkan atas instruksi tertulis dari pihak yang berwenang sehingga hasil perhitungan fisik persediaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dipertanggung jawabkan serta dipercaya. E. KESIMPULAN DAN SARAN 1.Kesimpulan Setelah menganalisa dan mengevaluasi system pengendalian pemeriksaan internal atas persediaan bahan baku di PT.Yorozu Automotive Indonesia, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yang didapat saat penelitian. 1. Struktur organisasi dan manajemen PT.Yorozu berbentuk fungsional yang terdiri dari atas fungsi sales dan marekting, fungsi accounting, fungsi PC dan lain-lain. Pembagian tugas-tugas kedalam setiap pembagiaan didasarkan fungsi utama yang dilaksanakan oleh perusahaan, PT.Yorozu belum memiliki fungsi auditor internal, yaitu bagian khusus yang secara independen melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan prosedur dan pencatatan yang ada dalam perusahaan. 2. Selama ini peranan dan fungsi tersebut telah dirangkap oleh bagian Staff dan Administrasi PC, yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip pengendalian

[Volume 7] No.1, Juni 2014

40

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

3.

4.

5.

ISSN:2302-8599

internal yang ada. Penilaian resiko yang dilakukan perusahaan atas persediaan bahan baku sudah cukup memadai. Perusahaan juga telah membuat kebijakan stok opname secara rutin setiap satu bulan untuk mengatasi resiko persediaan tersebut. Pelaksanaan informasi dan komunikasi atas persediaan bahan baku secara umum masih memadai untuk mendukung pengendalian pemeriksaan internal, fungsi-fungsi yang terlibat prosedur-prosedur, dokumen, dan catatan yang diperlukan dan dibentuk untuk dikordinasikan sedekimian rupa agar informasi persediaan bahan baku yang wajar dapat dihasilkan dan komunikasikan setiap hari ke bagian PC selaku penanggung jawab. PT.Yorozu Automotive Indonesia sebaiknya memiliki petugas gudang yang bertanggung jawab dan jujur atas keluar-masuknya barang persediaan, serta mengotorisasi dokumentasi pengeluaran maupun pengembalian bahan baku. untuk menyimpan persediaan bahan baku yang bernilai material. Aspek keamanan gudang juga harus diperhatikan. Dengan adanya sistem internal audit dapat mengurangi risiko kehilangan bahan baku. PT.Yorozu Automotive Indonesia dalam melakukan kontrol atas penggunaan bahan baku serta untuk menilai kinerja petugas produksi. Dengan adanya pencatatan yang memadai atas penggunaan bahan baku maka apabila terjadi pemborosan bahan baku dapat segera diketahui dan ditindak lanjuti oleh petugas operasional gudang. Aktivitas pemantauan terhadap pengendalian intern persediaan bahan baku yang telah dilaksanakan oleh bagian gudang melalui kegiatan stok opname secara periodik setiap bulannya. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh bagian operasional gudang harus dilaporkan kepada pimpinan untuk dievaluasi kembali untuk lebih dapat menciptakan pengendalian pemeriksaan internal yang memadai didalam perusahaan.

2.Saran Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan saran kepada PT Yorozu Automotive Indonesia yang mungkin bermanfaat dalam mengatasi kelemahan yang terdapat dalam system pengendalian pemeriksaan internal atas persediaan bahan baku, adapun beberapa saran atau masukan untuk PT.Yorozu Automotive Indonesia. 1. Kebijakan perusahaan dalam menentukan resiko persediaan bahan baku yang telah memadai dan harus ditingkatkan dengan lebih tanggap terhadap perubahan tekhnologi dan informasi, serta penilaian resiko terhadap faktor kadaluarsa bahan baku, hal ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas perusahaan yang harus berpacu dengan tingkat persaingan yang semakin ketat diera globalisasi. 2. Pelaksanaan informasi dan komunikasi atas persediaan bahan baku yang telah pengkoordinasian fungsi-fungsi setiap bagian departemen sudah sesuai dengan prosedur yang terkait, dokumen, dan catatan yang diperlukan dalam semua transaksi persediaan bahan baku di PT.Yorozu Automotive Indonesia sudah berjalan dengan baik. [Volume 7] No.1, Juni 2014

41

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

3.

4.

ISSN:2302-8599

Untuk menciptakan pengendalian pemeriksaan internal yang memadai terhadap persediaan perusahaan secara keseluruhan sebaiknya perusahaan membentuk bagian internal auditor yang dapat menilai dan mencatat efektifitas pelaksanaan unsurunsur internal yang telah ditetapkan oleh manajemen, karena fungsi Internal Audit doubel job sangat rentan dengan kecurangan (fraud), untuk tidak terjadinya kecurangan alangkah baiknya PT.Yorozu harus membentuk departemen Internal Auditor fungsinya untuk melakukan pengecekan setiap asset perusahaan terutama pengecekan hasil (inventory), setiap satu bulan agar mengurangi kecurangan. Perusahaan harus mempunyai peraturan yang mengatur siapa saja yang berhak keluar masuk gudang. Selain perusahaan menindak tegas kepala gudang yang atas tindakannya memperbolehkan siapapun masuk walaupun tidak disertai dengan otorisasi dari pihak yang berwenang ataupun yang bertanggung jawab atas gudang. Padahal perusahaan telah memberikan kepercayaan penuh kepada kepala gudang untuk menjaga persediaan barang di gudang dimana hal itu merupakan asset perusahaan. Perusahaan di sini juga harus memiliki kamera pengawas CCTV dan pemberian kunci pada pintu gudang yang berguna untuk peningkatan mutu pengamanan gudang. Integritas dan nilai etika, lingkungan pengendalian pemeriksaan menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi suatu kinerja karyawan agar mendapatkan nilai etika seorang karyawan yang disiplin, taat peraturan terhadap perusahaan sesuai prosedur agar perusahaan tercapainya tingkat produktifitas yang optimal, disisi lain seorang karyawan harus mempunyai integritas yang sangat tinggi dan memelihara moral kerja terhadap perusahaan.

[Volume 7] No.1, Juni 2014

42

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

DAFTAR PUSTAKA Agoes, Sukrisno. 2012. Auditing ( Pemeriksaan Akuntan ) oleh Kantor Akuntan jilid 1. Jakarta: Lembaga Penerbit Falkutas Ekonomi Universitas

Publik,

Indonesia.

Agoes,Soekrisno. 2008. Auditing Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA). Akmal. 2006. Pemeriksaan Intern ( Internal Audit ) Penerbit Gramedia. Ardiansyah, Andre bahasa Indonesia EYD, Penerbit Cv Pustaka Agung Harapan, Surabaya. Bayangkara, IBK. 2008. Management Audit ( Audit Manajemen ) Prosedur

dan

Impelementasi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Hery. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah I Penerbit Bumi Aksara, Jakarta Institut Profesi Akuntan Publik. 2011. ( Standar Profesi Akuntan Publik ) PenerbitSalemba Empat, Jakarta. Jusup, AI Haryono. 2011. Dasar-dasar Akuntansi Edisi ke Tujuh, Penerbit Sekolah Ilmu Ekonomi YPKN, Yogyakarta. Mulyadi. 2013. Sistem Akuntansi Edisi ke Tiga, Salemba Empat, Jakarta. Mulyadi. 2008. Auditing, Edisi ke Satu dan Dua, Salemba Empat, Jakarta. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.

[Volume 7] No.1, Juni 2014

43

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

PEMERIKSAAN INTERN ATAS PROSEDUR PENJUALAN PADA PT. MULTI GUNA TRANS ENERGI Ela Fauziah Dosen STIE Pertiwi - Bekasi Jl. Ir. H. Juanda No. 133 Bekasi Telp. 021 - 8808264

Abstrak Penelitian ini bertujuan Menilai apakah proses penjualan pada PT. Multi Guna Trans Energi sudah sesuai dengan aturan Standart Prosedur yang ditetapkan perusahaan dan menilai apakah ada kelemahan dalam prosedur penjualan, sehingga dapat memberikan masukan ke perusahaan supaya prosedur penjulan semakin lebih baik dan dan dapat meningkatkan efektivitas dan efesinsi dalam fungsi penjualan. penelitian menggunakan metode kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan, membaca dan mencatat serta mempelajari literatur. Metode penelitian lapangan yaitu mengadakan observasi langsung, melakukan wawancara dengan bagian terkait, mengamati cara kerja bagian penjualan , dan diskusi dengan manajemen perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan struktur organisasi perusahaan tidak memisahkan fungsi penjualan dan fungsi penagihan mengakibatkan terlambat menagih piutang ke pelanggan. Sebagian besar sales order tidak mendapatkan otorisasi dari Sales Manager hal ini mengakibatkan tidak ada yang bertanggung jawab terhadap sales order. Tidak adanya fungsi kredit mengakibatkan banyak piutang tidak tertagih. Monitoring pekerjaan oleh atasan langsung belum berjalan dengan baik sehingga banyak tugas-tugas administratif yang terbengkalai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas disarankan agar perusahaan mengkaji kembali prosedur penjualan yang sudah berjalan dan membentuk fungsi kredit. Keywords : Pemeriksaan Intern Prosedur Penjualan A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan intern adalah suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi , informasi yang dihasilkan yang ditujukan untuk manajemen organisasi itu sendiri. Auditor internal berfungsi untuk membantu manajemen dalam meningkatkan efesiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan. Aktivitas semua fungsi di perusahaan berpengaruh besar terhadap keberhasilan perusahaan dan salah satunya adalah fungsi penjualan. Fungsi

[Volume 7] No.1, Juni 2014

44

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

penjualan merupakan fungsi yang dianggap sangat penting karena mempengaruhi berbagai jenis pelaksanaan pada bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. jika diterima pendapat bahwa fungsi penjualan merupakan salah satu fungsi terpenting dalam kehidupan suatu perusahaan dan bahwa seluruh aspek kegiatan penjualan harus terselenggara dengan tingkat yang setinggi mungkin, berarti harus pula diterima pandangan bahwa audit fungsi penjualan wajar dan tepat dijadikan salah satu sasaran audit. Pada intinya dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan proses audit dengan menjadikan fungsi penjualan sebagai sasarannya berorientasi pada pencarian dan penemuan fakta dan informasi tentang seluruh kegiatan penjualan. Informasi yang terungkap akan digunakan oleh manajemen puncak sebagai masukan untuk pengambilan keputusan, Seiring berjalannya waktu sebuah perusahaan yang berkembang, kegiatan usahanya juga akan semakin kompleks dan melibatkan banyak sumberdaya . kegiatan perusahaan juga akan menjadi lebih banyak dan karena itu harus ada pemeriksaan internal yang baik . Salah satu yang harus diaudit adalah fungsi penjualan dimana penjualan merupakan hal terpenting dari sebuah perusahaan dan transaksinya juga sering terjadi jika pengendalian internal atas penjulan baik maka tujuan perusahaan akan tercapai tetapi jika pengendalian internal atas penjulan lemah maka tujuan perusahaan sulit tercapai . Sistem pengendalian bertujuan untuk menjaga kekayaan perusahaan, mendorong dipatuhinya kebijakan perusahaan dan dapat memberikan informasi yang akurat dan handal bagi manajemen dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini tentunya harus ada pemeriksaan internal yang memadai .Hal ini juga dilakukan oleh PT.Multi Guna Trans Energi yang berada di kawasan industri Jababeka II, Cikarang, Jawa Barat. Berdiri pada tanggal 8 Agustus 2011 PT.Multi guna Trans Energi adalah distributor dan Authorized Service Center untuk merk Schneider Electric. PT. Multi Guna Trans Energi menjual komponen elektrikal merk Schneider Electric sekaligus menjual jasa-jasa engineer untuk melakukan instalasi dan perbaikan untuk komponen-komponen merk Schneider Electric. Siklus penjualan di PT. Multi Guna Trans Eneri ada dua yaitu melalui penjualan tunai dan penjualan kredit. Penjualan tunai terjadi apabila pembeli mendatangi PT. Multi Guna Trans Energi dan mereka membeli komponen dalam jumlah yang kecil dan langsung melakukan pembayaran. Sedangkan untuk penjualan kredit, pembeli memesan menggunakan surat pemesanan setelah barang di kirim dan pembayaran akan di terima di kemudian hari. Kebijakan di PT. Multi Guna Trans Energi adalah suatu pembelian bisa kredit apabila pembelian lebih dari satu juta rupiah. Apabila kurang dari satu juta rupiah, maka penjualan harus tunai (toko) Transaksi penjualan tunai maupun kredit di PT. Multi Guna Trans Energi semakin lama semakin banyak, sehingga memungkinkan Perusahaan kehilangan kontrol terhadap harta dan memunculkan resiko-resiko seperti kesulitan dalam [Volume 7] No.1, Juni 2014

45

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

penagihan piutang, keterlambatan dalam penagihan, keterlambatan pengiriman barang, keterlambatan pembayaran dari waktu yang sudah ditentukan, resiko retur penjualan karena barang tidak sesuai dengan pesanan, order pembelian dari pelanggan yang tidak di Cek dan tidak diotorisasi. Berdasarkan penelitian awal, ditemukan permasalahan yang merugikan PT. Multi Guna Trans Energi yaitu terjadi piutang yang tidak tertagih karena ketidak waspadaan dalam menganalisa Pelanggan sehingga pelanggan tidak membayar piutang tersebut dan diketahui perusahaannya sudah mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu PT. Multi Guna Trans Energi harus melakukan kontrol dan pemeriksaan baik agar resiko-resiko tersebut dapat dicegah. 2. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah : 1. Apakah proses penjualan pada PT. Multi Guna Trans Energi sudah sesuai dengan aturan Standart Procedur yang ditetapkan perusahaan? 2. Apakah ditemukan kelemahan dalam Prosedur Penjualan PT. Multi Guna Trans Energi? 3. Tujuan Penelitian Dengan memperhatikan masalah penelitian diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1. Menilai apakah proses penjualan pada PT. Multi Guna Trans Energi sudah sesuai dengan aturan Standart Prosedur yang ditetapkan perusahaan. 2. untuk mengetahui apakah ada kelemahan dalam prosedur penjualan pada PT. Multi Guna Trans Energi mengevalauasi dan memberikan saran untuk mengatasi kelemahan – kelemahan tersebut. B. LANDASAN TEORI 1. Pengertian Pemeriksaan Intern Pemeriksaan intern memiliki peranan penting dalam menunjang efektivitas kegiatan operasional pada perusahaan dan digunakan untuk menguji dan mengevaluasi suatu kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan tersebut. Menurut Sukrisno Agoes (Auditing, 2012:13) . Menurut Wuryan andayani (audit Internal, 2008:1)“Audit internal adalah audit yang dilakaukan oleh unit khusus dalam suatu organisasi yang independen terhadap unit-unit organisasi lain yang diaudit dan dilakukan untuk kepentingan manajemen organisasi tersebut”.

[Volume 7] No.1, Juni 2014

46

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

2. Program Pemeriksaan Intern Menurut Sukrisno (Auditing 2012:147) mengemukakan tentang program pemeriksaan sebagai berikut: “Instruksi terperinci untuk mengumpulkan bahan bukti menyeluruh untuk satu bidang audit atau seluruh audit. Program audit selalu mencakup prosedur audit dan juga dapat meliputi besar sampel, pos atau unsur yang dipilih, serta saat pelaksanaan pengujian.” 3. Laporan Pemeriksaan Intern Menurut Hiro Tugiman dalam bukunya Standar Profesional Audit Internal mengemukakan tentang penyampaian hasil pemeriksaan sebagai berikut:“Pemeriksaan internal harus melaporkan hasil pemriksaan yang dilakukannya”. Menurut Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya “Internal Auditing (suatu pengantar (2005 : 97) mengemukakan pendapatnya bahwa laporan pemeriksaan terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya yaitu sebagai berikut: “Pada umumnya laporan auditor intern tersebut dibagi dalam beberapa bentuk yaitu: (1) lisan, (2) daftar kuesioner, (3) surat, (4) laporan yang berisi sekumpulan komentar, (5) laporan yang terdiri dari laporan keuangan dengan atau tanpa komentar atas laporan keuangan tersebut”. Berikut ini penjelasan dari pernyataan diatas: Laporan secara lisan biasanya timbul dari suatu kejadian yang serius atau segera, yang tidak memerlukan pencatatan. Komunikasi secara lisan ini merupakan cara yang terbaik untuk memecahkan masalah-masalah kecil (tidak penting) atau mendiskusikan terlebih dahulu masalah-masalah yang akan di laporkan dalam laporan tertulis. Daftar kusioner diperlukan untuk suatu check list atau berfungsi sebagai pencatat pekerjaan apa saja yang telah dilakukan, tetapi sebagai suatu bentuk laporan daftar kuesioner tersebut kurang memberikan informasi secara efektif. Laporan berbentuk surat dilakukan apabila masalah yang dibicarakan cukup singkat. Hal ini seringkali juga digunakan sebagai pengantar suatu laporan resmi atau rekomendasi kepada staf yang bertanggung jawab dalam suatu kegiatan perusahaan. Laporan yang berisi kumpulan komentar ini sangat tepat digunakan untuk rincian hasil diskusi, rekomendasi yang cukup banyak, atau bila laporan terdiri dari banyak halaman. Laporan dalam bentuk ini lebih mudah penggunaannya. Biasanya auditor akan memilih salah satu dari bentuk laporan tersebut di atas sesuai dengan kebutuhan manajemen. Laporan internal auditor merupakan saran pertanggungjawaban internal auditor atas penugasan pemeriksaan oleh pimpinan. Melalui laporan ini internal auditor akan mengungkapkan dan menguraikan kelemahan yang terjadi dan keberhasilan yang telah dicapai. [Volume 7] No.1, Juni 2014

47

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

Internal auditor dalam melakukan pemeriksaan senantiasa diikuti dengan pembuatan laporan, yang mana hal ini adakah merupakan hasil akhir dari pekerjaannya. Laporan harus disusun, sehingga pimpinan perusahaan dapat mengerti permasalahannya dan segera mengambil keputusan mengenai tindakan seperlunya. Laporan ini sedapat mungkin ringkas, jelas dan lengkap. Fakta yang dilaporkan harus menggambarkan seluruh kegiatan perusahaan yang diperiksa. Maksudnya laporan harus objektif dan dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti pendukung yang kuat. Laporan ini sebaiknya dibuat tepat pada waktunya, karena laporan yang terlambat akan kurang atau tidak bermanfaat. 4. Tujuan Pemeriksaan Atas Penjualan Menurut Alvin A. Arens dan James K. Loebbecke dalam buku Auditing (2203:363) Tujuan Pemeriksaan atas Penjualan antara lain seperti: a. Penjualan yang ada sudah dicatat (kelengkapan). b. Penjualan yang dicatat adalah untuk pengiriman aktual yang dilakukan kepada pelanggan non Fiktif (keberadaan). c. Penjualan yang dicatata adalah untuk jumlah barang yang dikirim dan ditagih serta dicatat dengan benar (akurasi). d. Transansi penjulaan dimasukan dalam berkas induk dan diiktisarkan dengan benar (posting dan pengiktisaran). e. Penjualan dicatat dalam waktu yang tepat. Transansi penjulalan diklasifikasikan dengan pantas C. METODOLOGI PENELITIAN 1. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional a. Pengertian Pemeriksaan Pemeriksaan (Audit) adalah sebuah proses sistematis dan obyektif untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti sehubungan dengan pernyataan mengenai aktivitas ekonomi dan peristiwa-peristiwa untuk mengetahui tingakat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah diterapkan dan mengkomunikasikan hasilnya pada pihak-pihak yang berkepentingan. b. Pengertian Pemeriksaan Intern Pemeriksaan intern merupakan kegiatan penilaian yang bebas (indepanden) dalam suatu organisasi untuk meninjau, menguji, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi untuk membantu pimpinan dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen.

[Volume 7] No.1, Juni 2014

48

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

c. Pengertian Prosedur Prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. d. Pengertian Penjualan Pengertian Penjualan adalah jumlah yang dibebankan kepada pelanggan untuk barang yang dijual, baik secara kredit maupun tunai. Secara umum penjualan dibagi menjadi dua yaitu: 1) Penjualan Tunai Penjualan Tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli untuk melakukan pembayar harga barang terlebih dahulu sebelum barang tersebut diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah pembayara diterima oleh perusahaan barang tersebut diserahkan kepada pembeli. 2) Penjualan Kredit Penjualan Kredit oleh perusahaan dilaksanakan dengan cara mengirimkan barang sesuai pesanan pembelian yang diterima dari pembeli dan pembayarannya dilakaukan pada waktu yang telah ditentukan dan pada waktu tertentu perusaaan memiliki piutang kepada pembeli. e. Pengertian Prosedur Penjualan Prosedur penjualan adalah urutan kegiatan klerikal yang melibatkan beberapa orang atau lebih dalam suatu bagian untuk menyerahkan barang atau jasa sejak secara tunai atau kredit sejak diterimanya pesanan dari pembeli, pengirima barang, pembuatan faktur dan pencatatan penjualan untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahan yang terjadi secara ber ulang – ulang. 2.

Teknik Analisa Data Untuk menganalisa data maka penulis menggunakan kuesioner yang ditujuakan kepada Manager Penjualan PT. Multi Guna Trans Energi

D. PEMBAHASAN Atas hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan maka di buat laporan pemeriksaan dimana ini akan memberikan rekomendasi dan saran kepada manajemen untuk melakukan perbaikan. Laporan yang dibuatkan sebagai berikut: 1. Struktur Organisasi Perusahaan Tidak Memisahkan Fungsi Bagian Penjualan dan Fungsi Bagian Penagihan. Kondisi: Secara singkat struktur organisasi perusahaan yaitu terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, manajemen puncak, manajemen menengah dan staf yang terkait. Di bagian manajemen puncak terdapat direksi yang bertanggung jawab atas semua [Volume 7] No.1, Juni 2014

49

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

kegiatan yang ada di perusahaan. Di bagian manajemen menengah terdapat beberapa manajer yang memimpin berbagai kegiatan operasional perusahaan. Manajer-manajer yang ada di perusahaan yaitu pertama Sales Manager yang bertanggung jawab memastikan target order perusahaan tercapai, Sales Manager membawahi Sales Indoor, Sales Administration, dan Sales Person. Manajer yang kedua yaitu Project & Service Manager yang bertanggung jawab untuk memastikan sales order yang bersifat projek dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Project & Service Manager membawahi bagian Engineer Site serta bagian Project & Tender. Manajer yang ketiga yaitu Procurement & Logistic Manager yang bertanggung jawab untuk mencari supplier dengan harga dan kualitas terbaik, menjamin item barang dagangan terkirim tepat waktu, dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan gudang perusahaan. Procurement & Logistic Manajer membawahi bagian procurement dan logistik. Manager yang keempat adalah Finance & Accounting Manager yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan tepat waktu dan mengatur cash flow keuangan perusahaan, Finance & Accounting Manager dibantu oleh Staff Administration Accounting. Manajer yang kelima adalah HR & PGA yang bertanggung jawab untuk merekrut karyawan sesuai dengan mutu yang diharapkan perusahaan serta merawat semua asset perusahaan. Di dalam struktur organisasi tersebut terdapat bagian yang mempunyai fungsi sebagai pihak-pihak yang terkait di dalam Prosedur penjualan . Kondisi yang terjadi di dalam struktur organisasi untuk sistem penjualan tersebut yaitu tidak terpisahnya fungsi penjualan dan fungsi penagihan. Sales Administration melakukan penerimaan order dari pelanggan dan membuat faktur penjualan. Kriteria: Fungsi Penjualan dan fungsi penagihan seharusnya dipisah. Dalam transaksi penjualan kredit fungsi penjualan bertanggung jawab untuk menerima surat order dari pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum ada pada surat order tersebut, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman. Sedangkan untuk fungsi penagihan yaitu bertanggung jawab membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan copy faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. Setiap transaksi harus dilaksanakan dengan melibatkan lebih dari satu karyawan atau lebih dari satu fungsi. Dengan pengendalian internal tersebut, setiap pelaksanaan transaksi akan selalu tercipta internal cek yang mengakibatkan pekerjaan karyawan yang satu dicek ketelitian dan keandalannya oleh karyawan yang lain. Tidak terpisahnya fungsi penjualan dan fungsi penagihan dikarenakan manajemen belum melakukan review terhadap struktur dan fungsi serta prosedur yang sudah berjalan. Sales Indoor hanya bertanggung jawab dalam pembuatan penawaran harga untuk pelanggan, sedangkan tugas Sales Administration di sini merangkap dua fungsi yakni fungsi penjualan dan fungsi penagihan. [Volume 7] No.1, Juni 2014

50

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

Akibat: Tidak adanya pemisahan fungsi penagihan dan fungsi penjualan mengakibatkan terlambat dalam menagih faktur penjualan kredit kepada pelanggan. Kondisi tersebut tentu sangat merugikan perusahaan. Saran: Untuk mencegah terjadinya hal tersebut sebaiknya manajemen mengkaji kembali tugas dan wewenang bagian Sales Indoor dan Sales Administration. Seyogyanya tugas dan wewenang Sales Indoor dan Sales Administration diuraikan sebagai berikut: a. Membantu pelanggan dalam pengecekan stok barang dagangan. b. Menerima permintaan penawaran baik dari Sales Person atau dari pelanggan langsung. c. Membuat penawaran harga terbaik untuk pelanggan. d. Mengirim penawaran kepada pelanggan melalui faximile atau email. e. Memastikan bahwa pelanggan menerima penawaran tersebut (konfirmasi melalui email atau telephone). f. Mengarsip penawaran tersebut ke dalam odner sesuai nomor urut penawaran g. Mem-follow up penawaran yang telah dibuat. h. Menerima order dari pelanggan dan mencocokkan dengan penawaran yang dibuat. i. Mengecek kebenaran harga, diskon, dan Term Of Paymen j. Meminta data kelengkapan pelanggan apabila mendapat pelanggan baru. k. Meminta otorisasi kepada Sales Manager. l. Sales Indoor bertanggung jawab kepada Sales Manager. 1) Tugas dan wewenang Sales Administration : a. Menerima order yang sudah diotorisasi dari Sales Manager. b. Membubuhkan nomor SPK (penomoran internal). c. Memasukkan Sales order ke dalam sistem (Accurate) d. Membuat tagihan uang muka apabila ada di dalam Sales order tersebut. e. Mengecek ketersediaan stok dari item pesanan yang ada di Sales order. f. Jika stok tersedia: meng-copy Sales order untuk fungsi gudang (bagian logistik). g. Jika stok tidak tersedia: meng-copy Sales order untuk fungsi pembelian (procurement). h. Mencetak Surat jalan. i. Mengecek Sales order yang masih outstanding (Sales order yang item pesanannya belum terkirim ke pelanggan). j. Membuat faktur penjualan dan mengirimkan ke pelanggan. k. Menginformasikan jadwal kedatangan barang kepada pelanggan. l. Sales Administration bertanggung jawab kepada Sales Manager. [Volume 7] No.1, Juni 2014

51

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

2. Sebagian Besar Sales Order Tidak Diotorisasi oleh Sales Manager Kondisi: Sales order yaitu istilah internal yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut purchase order dari pelanggan. Pelanggan dapat mengirimkan sales order ke perusahaan melalui fax atau email. Kondisi yang terjadi pada perusahaan adalah permintaan otorisasi sales order kepada Sales Manager sebagian besar belum dilakukan. Apabila sales order diterima oleh Sales Administration, maka sales order langsung diproses karena bersifat urgent. Sifat urgent yang dimaksud adalah item barang pesanan harus segera sampai ke gudang pelanggan karena sangat dibutuhkan. Kondisi seperti di atas mencerminkan belum berjalannya pengendalian internal untuk sistem otorisasi sistem penjualan kredit di perusahaan. Kriteria: Berkaitan dengan kondisi tersebut Sales Administration harus selalu meminta otorisasi untuk setiap sales order yang diterima. Pengotorisasian dimaksudkan agar order yang diterima perusahaan sudah melalui persetujuan pihak yang berwenang. Sales Manager sebagai pihak yang berwenang dan yang secara langsung mengetahui kondisi pelanggannya akan memeriksa lebih teliti tentang isi dari sales order tersebut. Akibat: Banyaknya sales order yang belum mendapatkan otorisasi disebabkan karena Sales Manager lebih sering berada di luar kantor, sehingga intesitas bertemu di kantor tidak banyak serta belum dibuatnya instruksi kerja yang memberikan alternatif lain dalam permintaan otorisasi kredit ke Sales Manager. Kerugian yang dialami perusahaan antara lain tidak ada yang bertanggung jawab terhadap sales order tersebut, terjadinya piutang yang tidak tertagih, sales order yang tidak sesuai dengan penawaran harga, terjadi retur penjualan kredit, pembatalan order. Saran: Agar masalah tersebut tidak terjadi lagi di perusahaan maka sebaiknya setiap sales order yang masuk harus mendapat otorisasi dari Sales Manager. Perusahaan harus membuat stampel atau cap yang berisi paraf pihak-pihak yang berwenang dalam pengecekan sales order. 3. Tidak Adanya Fungsi Kredit Kondisi: Perusahaan tidak mempunyai fungsi kredit disebabkan karena manajemen belum merasa perlu adanya bagian yang khusus menangani kredit. dan tidak ada kebijakan tertulisa mengenai batasan kredit terhadap Pelanggan Kriteria: Fungsi yang seharusnya terdapat di dalam prosedur penjualan kredit yaitu fungsi penjualan, fungsi penagihan, fungsi kredit, fungsi gudang, fungsi pengiriman, dan [Volume 7] No.1, Juni 2014

52

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

fungsi akuntansi. Transaksi penjualan kredit harus mendapatkan otorisasi dari fungsi kredit ketika menerima order dari pembeli dan sebelum barang dikirimkan kepada pembeli. Jika fungsi kredit melihat status kredit pelanggan terdapat banyak tagihan yang belum terlunasi, maka fungsi kredit akan memberikan peringatan kepada fungsi gudang (logistik) agar tidak membuat surat jalan. Jika fungsi kredit melihat kredit pelanggan tersebut baik, maka barang dagangan dapat dikirim ke pelanggan. Akibat: Kondisi perusahaan yang tidak mempunyai fungsi kredit mengakibatkan piutang kepada pelanggan menjadi tidak terkontrol, banyak terdapat piutang kepelanggan yang tidak dapat ditagih dan banyak piutang jatuh tempo yang tidak dapat segera diterima dan pada akhirnya menjadi piutang tak tertagih (bad debt). Jika hal ini berlangsung lama Cash Flow kurang baik yang akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Saran: Untuk mengatasi permasalahan tersebut manajemen perusahaan harus membuat fungsi yang dapat mengotorisasi kredit pelanggan, bagian ini akan berfungsi sebagai filter kredit-kredit pelanggan, fungsi kredit berada di bawah departemen Finance and Accounting. Jika fungsi gudang akan mengirim barang, maka fungsi gudang harus meminta persetujuan kredit dari fungsi kredit. Jika fungsi kredit memberi persetujuan maka fungsi gudang dapat mengeluarkan barang dan meminta fungsi pengiriman melakukan pengiriman ke pelanggan. Namun apabila fungsi kredit tidak memberikan persetujuan maka fungsi kredit harus memberitahukan kepada fungsi gudang (logistik) agar tidak mengirimkan barang dahulu, dan fungsi kredit harus memberitahukan status kredit tersebut kepada Sales Administration, agar dapat menginformasikan status kredit ke pelanggan. Sales Administration meminta progres jadwal pembayaran ke pelanggan agar manajemen dapat mengambil keputusan barang dagangan tersebut dapat dikirim atau tidak ke pelanggan. 4. Kurang informatif dalam memilih Customer Kondisi: Dalam memilih Pelanggan Perusahaan belum memiliki kriteria tertentu disebabkan karena manajemen merasa bahwa Perusahaan yang baru berdiri masih membutuhkan Pelanggan dan masih harus memperkenalkan perusahaan kepada calon Pelanggan sehinga dalam memilih pelanggan belum ada kriteria yang ditetapkan. Kriteria: Sebaiknya perusahaan mengumpulkan informasi mengenai calon pelanggan untuk memastikan bahwa pelanggan mampu membayar utang jangka pendeknya,mungkin dengan meminta laporan keuangan, survey ke calon pelanggan yang memungkinkan untuk menganalisa bahwa pelanggan mampu membayara utang sehingga perputaran piutang lebih cepat.

[Volume 7] No.1, Juni 2014

53

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

Akibat: Karena kurang informatif dalam memilih pelanggan, akibatnya adalah banyak piutang yang tidak tertagih dan banyak piutang yang pembayaran jauh melampaui batas waktu pembayaran juga ada beberapa pelanggan yang sudah tidak beroprasi lagi. Kas perusahaan mengalami kemacetan dan akhirnya harus meminjam kepada pihak ketiga dimana pinjaman tersebut dikenakan biaya bunga yang merugikan perusahaan. Saran: Untuk mengatasi permasalahan tersebut manajemen harus membuat prosedur penilaian pelanggan baru, atau dapat langsung survey ke lapangan mengenai calon pelanggan dimana dengan data tesebut dapat dipastikan bahwa piutang dapat ditagih. 5. Stok Opname dilakukan hanya satu kali dalam satu tahun. Kondisi: Persediaan barang dagangan di perusahaan dikelompokan atas persediaan fast moving, slow moving, dead stock. Fast Moving yaitu item barang dagang yang perputarannya cepat. Slow Moving yaitu item barang dagang yang perputarannya lambat. Dead Stock yaitu item barang dagang yang tidak pernah ada perputaran. Kondisi yang terjadi yaitu perusahaan melakukan stock opname hanya satu tahun sekali untuk semua kategori persediaan barang dagangan. karena manajemen menganggap persediaan barang dagangan masih sedikit jumlahnya. Kriteria: Perusahaan harus mempunyai kebijakan untuk menetapkan periode stock opname yang dilakukan untuk setiap jenis barang. Untuk fast moving seharusnya dilakukan stock opname enam bulan sekali. Untuk persediaan slow moving dan dead stock dilakukan stock opname satu tahun sekali. Hal ini dilakukan agar perusahaan mudah menelusuri terjadinya selisih antara fisik persediaan dengan catatan persediaan. Akibat: Akibat dari stock opname yang dilakukan hanya 1 tahun sekali untuk persediaan fast moving maka terjadi ketidakcocokan antara fisik barang di gudang dan catatan di sistem accurate dengan jumlah yang cukup material dan sulit ditelusuri mungkin hal ini bisa membuat pencatatan harga pokok penjualan tidak dicatat dengan benar. Hal ini sangat merugikan perusahaan. Saran: Dengan kondisi tersebut di atas maka manajemen harus meninjau kembali penyelenggaraan stock opname pada perusahaan agar dapat mengantisipasi ketidakcocokan antara jumlah fisik dengan jumlah yang ada di sistem accurate sehingga dapat diyakinkan bahwa pencatatan hargapokok penjualan sudah benar dan pemakaian barang dagang benar digunakan untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi.

[Volume 7] No.1, Juni 2014

54

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

6. Survey kepuasan pelanggan pelanggan belum dilaksanakan Kondisi: Survey kepuasan pelanggan atas penjualan barang dan jasa belum dilaksanakan sehingga susah untuk mengukur apakah penjualan barang dan jasa yang diberikan benar- benar memuaskan pelanggan. Kriteria: Sebaiknya Survey kepuasan dilakukan untuk mengetahui apakah penjualan barang dan jasa yang perusahaan berikan sudah memandai apa belum. benar – benar memuaskan pelanggan, adalah mengumpulkan informasi actual dan signifikan mengenai ekspektasi dan persepsi pelanggan terhadap hal-hal yang dianggap focus analisis sebagai dasar tindakan perbaikan/perubahan untuk mengeliminasi ketidaksesuaian yang telah menimbulkan ketidakpuasan pelanggan. Akibat: Karena Survey pelanggan tidak dilakukan pelanggan banyak yang hanya sekali beli saja dan tidak menjadi pelanggan yang tetap, ini jelas tidak menguntukan bagi perusahaan dan perusahaan tidak tahu apa yang menjadi kekurangan dalam pelayanan dalam penjualan akibatnya penjualan akan kurang maksimal. Saran: Untuk mengatasi permasalahan tersebut manajemen harus membuat survey kepuasan pelanggan sehingga ekspektasi dan persepsi pelanggan terhadap hal-hal yang dianggap focus dapat dianalisis sebagai dasar tindakan perbaikan/perubahan untuk mengeliminasi ketidaksesuaian yang telah menimbulkan ketidakpuasan pelanggan. E. KESIMPULAN DAN SARAN 1.Kesimpulan Secara keseluruhan proses penjualan pada PT. Multi Guna Trans Energi sudah sesuai dengan aturan Standar Prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan dan masingmasing bagian sudah memiliki tugas dan tanggung jawab. Struktur organisasi perusahaan untuk sistem penjualan kredit tidak terpisah antara bagian penjualan dan bagian penagihan. Sales Administration melakukan penerimaan order dari pelanggan dan membuat faktur penjualan. seharusnya perusahaan memisahkan fungsi penjualan dan fungsi penagihan di struktur organisasinya. Dalam transaksi penjualan kredit fungsi penjualan bertanggung jawab untuk menerima surat order dari pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum ada pada surat order tersebut, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman. Sedangkan untuk fungsi penagihan yaitu bertanggung jawab membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan copy faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. Setiap transaksi harus dilaksanakan dengan melibatkan lebih dari satu karyawan atau lebih dari satu fungsi. setiap pelaksanaan transaksi selalu akan tercipta internal cek yang mengakibatkan

[Volume 7] No.1, Juni 2014

55

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

pekerjaan karyawan yang satu dicek ketelitian dan keandalannya oleh karyawan yang lain. Sales order yang diterima oleh Sales Administration, langsung diproses karena bersifat urgent. Sifat urgent yang dimaksud adalah item barang pesanan harus segera sampai ke gudang pelanggan karena sangat dibutuhkan. Kondisi seperti di atas mencerminkan belum berjalannya prosedur penjulan untuk sistem otorisasi sistem penjualan kredit di perusahaan. Berkaitan dengan kondisi tersebut Sales Administration harus selalu meminta otorisasi untuk setiap sales order yang diterima. Pengotorisasian dimaksudkan agar order yang diterima perusahaan sudah melalui persetujuan pihak yang berwenang. Sales Manager sebagai pihak yang berwenang dan yang secara langsung mengetahui kondisi pelanggannya akan memeriksa lebih teliti tentang isi dari sales order tersebut. Tidak terdapatnya fungsi kredit merupakan kelemahan yang dialami oleh perusahaan di dalam proses penjualan kreditnya. fungsi yang seharusnya terdapat di dalam sistem penjualan kredit yaitu fungsi penjualan, fungsi penagihan, fungsi kredit, fungsi gudang, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Transaksi penjualan kredit harus mendapatkan otorisasi dari fungsi kredit ketika menerima order dari pembeli dan sebelum barang dikirimkan kepada pembeli hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan piutang yang telah over due. dan membatasi piutang kepada langganan. Perusahaan melakukan stock opname hanya satu tahun sekali untuk semua kategori persediaan barang dagangan. Perusahaan harus mempunyai kebijakan untuk menetapkan periode stock opname yang dilakukan untuk setiap jenis barang. Untuk fast moving seharusnya dilakukan stock opname enam bulan sekali. Untuk persediaan slow moving dan dead stock dilakukan stock opname satu tahun sekali. Hal ini dilakukan agar perusahaan mudah menelusuri terjadinya selisih antara fisik persediaan dengan catatan persediaan. 2.Saran Untuk mengatasi kondisi tersebut di atas disarankan agar perusahaan melakukan : 1. Mengkaji kembali tugas dan wewenang bagian Sales Indoor dan Sales Administration. Setelah dikaji maka manajemen harus merevisi tugas dan wewenang bagian Sales Indoor dan Sales Administration. 2. Perusahaan harus membuat stampel atau cap yang berisi paraf pihak-pihak yang berwenang dalam pengecekan dan pengotorisasian sales order. 3. Manajemen perusahaan harus membuat fungsi yang dapat mengotorisasi kredit, bagian ini akan berfungsi sebagai filter kredit-kredit pelanggan, fungsi kredit berada di bawah departemen Finance dan Accounting.Perusahaan harus mempunyai prosedur retur penjualan kredit untuk melengkapi prosedur sistem penjualan kredit yang sudah ada. 4. Manajemen sebaiknya meninjau kembali penyelenggaraan stock opname pada perusahaan agar dapat mengantisipasi ketidakcocokan antara jumlah fisik dengan jumlah yang ada di sistem accurate. [Volume 7] No.1, Juni 2014

56

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

5.

6.

ISSN:2302-8599

Manajemen sebaiknya membuat survey kepuasan pelanggan sehingga ekspektasi dan persepsi pelanggan terhadap hal-hal yang dianggap focus dapat dianalisis sebagai dasar tindakan perbaikan/perubahan untuk mengeliminasi ketidaksesuaian yang telah menimbulkan ketidakpuasan pelanggan. Sebaiknya perusahaan mengumpulkan informasi mengenai calon pelanggan untuk memastikan bahwa pelanggan mampu membayar utang jangka pendeknya, survey langsung ke calon pelanggan yang memungkinkan untuk menganalisa bahwa pelanggan mampu membayara utang sehingga perputaran piutang lebih cepat dan kemungkinan untuk piutang tak tertagih dapat diantisipasi.

[Volume 7] No.1, Juni 2014

57

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

DAFTAR PUSTAKA Aguoes, Sukrisno, Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik, Edisi Ketiga, 2004, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta Andayani, Wuryan, Audit Interal, Edisi Pertama, 2008, BPFE-Yogyakarta. Arianto, Pengertian Pengendalian Intern, http://sobatbaru.blogspot.com/2010/05/pengertian-pengendalian-intern.htm1 , 2010 Baridwan, Zaki, Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Kedua, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta. 1993 Fakhri, Muhammad dan Amin Wibowo, Sistem Informasi Manajemen, Edisi Revisi, 2006, YUPP STIM YKPN. Handoko, T Hani, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi 2, BPFEYogyakarta, Yogyakarta. 2002 Harahap, Sofyan Syafri, Teori Akuntansi, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007 Ika P, Sulistya, Konsep Dasar Sistem, Http://kuliah.dinus.ac.id/asi1.html , 28 Juni 2000 Luphmama’sblog, Pengertian Sistem, http://luphmama.wordpress.com/2010/02/15/pengertian_sistem/, 15 Februari 2010 Mulyadi, Sistem Akuntansi, 2001, Salemba Empat. Nasution, Ahmad Sanusi, Sistem Akuntansi Gaji dan Upah, http://sanoesi.wordpress.com/2009/01/16/sistemakuntansi-gaji-dan-upah/ , 16 Januari 1009 Nurjanah , Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penggajian pada Perum Damri, Skripsi 2006, STIE Pertiw Bekasi. Sugiyono; Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung.2007 Sutabri, Tata, sistem Informasi Akuntansi, Andi Yogyakarta, Yogyakarta. 2003 Trihastutie, Unsur dan Prinsip Sistem Pengendalian Intern, http://trihastutie.wordpree.com/2010/02/16/unsur-dan-prinsip-sistempengendalian-intern/ , 16 Februari 2010 Tunggal, Amin Wijaya , Dasar Audit Internal Pedoman Untuk Auditor Baru; 2010, Harvarindo. ___________Struktur Pengendalian Intern, 1995, Rineka Cipta. Winarto, Sigit dan Sijana Ismaya, Kamus Akuntansi, 2006, CV Pustaka Grafika.

[Volume 7] No.1, Juni 2014

58

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

PENGARUH PERANAN AUDIT INTERNAL TERHADAP PENERAPAN GOOD COORPORATE GOVERNANCE PADA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Fitrawansyah Dosen STIE Pertiwi - Bekasi Jl. Ir. H. Juanda No. 133 Bekasi Telp. 021 - 8808264

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang valid tentang sejauh mana pengaruh Peranan Audit Internal terhadap Penerapan GCG pada PT. KAI (Persero) yang beralamat di JL. Perintis Kemerdekaan Bandung. Metode Penelitian yang digunakan Deskriptif dan Assosiatif (Kuantitatif) , dengan teknik penyebaran kuesioner kepada responden yaitu Audit Internal PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebanyak 33 orang, dengan berbentuk skala likert dengan kategori nilai 1 – 5. Analisa data dilakukan dengan regresi linear sederhana diperoleh persamaan Y = 33,137 + 0,389x. yang berarti bila jika peranan audit internal ditingkatkan 1 satuan maka penerapan GCG meningkat sebesar 33,317. Dari perhitungan Koefisien Korelasi diperoleh hasil nilai R sebesar 0.444 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara peranan audit internal dengan penerapan Good Corporate Governance mempunyai hubungan yang sedang sebesar 44.4 %. Sedangkan nilai R Square = 0,197 = 19,7% Artinya bahwa variabel independen yg diteliti memiliki pengaruh kontribusi sebesar 19,7% terhadap variabel Y, sedangkan 80,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yg diteliti. Keywords : Audit Internal & GCG A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah Penerapan Good Corporate Governance, bermula dari berbagai kasus besar yang terjadi pada perusahaan perusahaan besar baik di Inggris maupun Amerika. Penyimpangan yang ada dilakukan hanya untuk kepentingan pihak pihak tertentu. Salah satunya adalah pengalaman Amerika Serikat yang harus melakukan restrukturisasi Coorporate Governance sebagai akibat market crash pada tahun 1929. Krisis ekonomi politik pada tahun 1998 yang dialami Indonesia pun disinyalir akibat Coorporate governance yang buruk. Ini adalah sebagai awal penting dalam menyebarluaskan gagasan yang mengarah pada perbaikan Governance dan demokrasi partisipatoris di Indonesia. Good Corporate Governance dipandang

[Volume 7] No.1, Juni 2014

59

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

sebagai paradigma baru dan menjadi ciri yang perlu ada dalam system administrasi public. Kebutuhan penerapan Good Coorporate Governance adalah untuk menghindari konflik dan krisis yang terjadi pada suatu perusahaan. Dimana setiap konflik muncul akibat perbedaan kepentingan antar pihak stakeholders dan shareholders, sehingga hal tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian pada para pihak. Sentralisasi isu Corporate Governance dilatar belakangi permasalahan yang terkait dengan trend di industry pasar modal, korporasi, pasar audit, tuntutan akan transparansi dan independensi, dan krisis finansial Asia. Penerapan prinsip prinsip Good Corporate Governance, yang didukung dengan regulasi yang memadai, akan mencegah berbagai bentuk overstated, ketidakjujuran dalam financial disclosure yang merugikan stakeholders. Perkembangan lain adalah tumbuhnya investor, seperti perusahaan investasi, perbankan dana pension, dan lain lain. Penerapan Good Corporate Governance dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya Coorporate Governance dapat meningkatkan kepercayaan investor. Lemahnya praktik Good Corporate Governance merupakan salah satu faktor yang memperpanjang krisis ekonomi di Negara kita. Berbagai pengertian Good Corporate Governance yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Corporate Governance merupakan seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. (OECD dalam Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata, 2007:17) 2. ADB (Asian Development Bank) menjelaskan bahwa Good Corporate Governance mengandung empat nilai utama yaitu: Accountability, Transparency, Predictability dan Participation. 3. Finance Committee on Corporate Governance Malaysia. Menurut lembaga tersebut Good Corporate Governance merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para stakeholder lainnya. 4. Menurut Komite Cadburry, Good Corporate Governance adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan

[Volume 7] No.1, Juni 2014

60

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

kewenangan Direktur, Manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Good Coorporate Governance adalah system pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, dan dengan demikian peranan Auditor Internal juga berkaitan dalam pencapaian GCG, karena dengan adanya Intern Audit, membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan yang terarah, sistematis dalam menilai dan mengevaluasi efektifitas manajemen resiko, melalui pengendalian internal dan proses tata kelola perusahaan yang baik. Karena itu Audit Internal dapat memberikan bantuan berupa analisa, penilaian, konsultasi, informasi lainnya dan rekomendasi mengenai aktifitas yang dinilai melalui review kepada unit terkait dan kepada Direktur Utama. Sasaran Audit Internal adalah guna membantu semua anggota pimpinan untuk melaksanakan hal hal yang menjadi tanggung jawabnya, dengan menyiapkan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar yang tepat mengenai kegiatan kegiatan yang diperiksa. Audit Intern berkepentingan atas segala tahap dari kegiatan perusahaan agar ia dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan pimpinan. Ini berarti hal hal yang lebih mendalam dari keterangan akuntansi dan keuangan demi memperoleh pengertian tentang pekerjaan pekerjaan yang sedang diteliti. Untuk mencapai sasaran ini terlihat kegiatan kegiatan seperti : 1. Meneliti dan menilai baik tidaknya, memadai tidaknya penerapan pengendalian akuntansi, keuangan dan cara cara pengendalian lainnya, serta meningkatkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar. 2. Meyakinkan sejauh mana kebijakan, rencana rencana dan prosedur prosedur yang telah ditetapkan untuk ditaati. 3. Memeriksa sejauh mana kekayaan/ harta perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan diamankan terhadap segala macam kerugian/kehilangan 4. Memeriksa sejauh mana management data yang telah dikembangkan didalam perusahaan dapat diandalkan 5. Menilai mutu hasil hasil pekerjaan dalam melaksanakan tanggung jawab/tugas atau kewajiban yang diserahkan 6. Mengajukan rekomendasi/saran untuk meningkatkan efisiensi operasi Tugas dan kewajiban audit internal didalam organisasi harus ditetapkan dengan jelas oleh kebijakan pimpinan. Diantaranya, harus berupa : 7. Memberikan keterangan keterangan dan saran saran kepada pimpinan dan menunaikan tugas kewajiban ini dengan cara cara yang tidak melanggar aturan etika (code of ethics) 8. Mengkoordinasikan pekerjaannya dengan pihak pihak lain demi mencapai sasaran auditnya dan sasaran organisasi. Dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan keputusan Mentri Negara BUMN Nomor : KEP-117/MBU/2002 [Volume 7] No.1, Juni 2014

61

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

tanggal 1 Agustus 2002 tentang penerapan Praktek Good Corporate Governance, maka PT. Kereta Api (Persero) membuat pedoman tata kelola perusahaan demi terwujudnya visi dan misi PT. Kereta Api (Persero) dan dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan Audit Internal untuk memastikan bahwa kebijakan kebijakan yang telah ditetapkan telah dijalankan dengan baik. 2. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diambil dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah peranan Auditor yang terdapat di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 2. Bagaimanakah penerapan Good Coorporate Governance di PT. Kereta Api Indonesia (Persero)? 3. Seberapa besar pengaruh peranan Audit Internal terhadap penerapan Good Corporate Governance? 3. Tujuan Penelitian  Untuk mengetahui peranan Audit Internal di PT. Kereta Api Indonesia (Persero)  Untuk mengetahui penerapan Good Corporate Governance di PT. Kereta Api Indonesia  Untuk Mengetahui seberapa Pengaruh Peran Audit Internal terhadap penerapan Good Corporate Governance pada PT. Kereta Api Indonesia B. LANDASAN TEORI 1. Pengertian Audit Internal Menurut Hiro Tugiman (2006:11), internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Menurut Mulyadi (2002:29), audit intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. 2. Perencanaan Audit 1. Tahap Survei Pendahuluan 2. Tahap Penentuan Anggaran Untuk Sumber Daya Audit 3. Tahap Penyusunan Rencana Kerja

[Volume 7] No.1, Juni 2014

62

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

3. Tahapan - tahapan dalam pelaksanaan Kegiatan Audit Internal Sama halnya yang diungkapkan Boynton et al, menurut Hiro Tugiman (2006:53), tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal adalah sebagai berikut: 1. Tahap perencanaan audit 2. Tahap pengujian dan pengevaluasian informasi 3. Tahap penyampaian hasil audit 4. Tahap tindak lanjut (follow up) hasil audit. 4.

Prinsip Good Corporate Governance Prinsip Good Corporate Governance diharapkan menjadi titik rujukan pembuat kebijakan (pemerintah) dalam membangun kerangka kerja penerapan Good Coorporate Governance. Menurut SK Mentri BUMN Nomor: Kep. 117/MMBU/2002 tentang penerapan praktik GCG diutarakan bahwa prinsip GCG meliputi : 1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan 2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip prinsip korporasi yang sehat 3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip prinsip koorporasi yang sehat 5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

5. Tujuan Penerapan Good Coorporate Governance Dalam keputusan BUMN Nomor : Kep. 117/M-MBU/2000 diutarakan bahwa penerapan Good Coorporate Governance pada BUMN, bertujuan untuk: 1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional, maupun internasional 2. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ 3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tiggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab social BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN [Volume 7] No.1, Juni 2014

63

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

4. 5. 6.

ISSN:2302-8599

Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional Meningkatkan investasi nasional Mensukseskan program privatisasi

C. METODE PENELITIAN 1. Populasi dan Sampel Populasi adalah sekumpulan objek yang ditentukan melalui suatu kriteria tertentu dan dapat dikategorikan kedalam objek tersebut bisa termasuk orang, file-file atau dokumen dan catatan yang dipandang sebagai objek penelitian. Pengertian populasi menurut Sugiyono (2008:61) adalah “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. 2. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional 1. Variabel Independen Variabel Independent dalam penelitian ini adalah peranan Audit Internal. Peranan Audit Internal adalah suatu konsep aktivitas pemeriksaan independen yang secara objektif memberi jaminan dan konsultasi untuk memberi nlai tambah, dengan pendekatan disiplin yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas, pengendalian pengelolaan organisasi dan proses (Boyton et. al, 2003:980) Pengukuran variable independen yang dilakukan penelitian ini adalah melakukan wawancara dan menggunakan kuesioner, dengan indikator indikator penelitian yaitu mencakup Independensi, Kompetensi, Ruang lingkup pekerjaan, Pelaksanaan Internal Audit, dan pelaporan hasil audit 2. Variabel dependent Variabel Dependent yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan Good Coorporate Governance. Good Coorporate Governance adalah seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. (OECD dalam Leo J.Susilo dan Karlen Simarmata, 2007:17). Adapun 5 Elemen yang terdapat dalam penerapan GCG adalah : 1. Transparansi, 2. Kemandirian, 3. Akuntabilitas, 4. Pertanggungjawaban 5. Kewajaran. Berdasarkan prinsip Good Corporate Governance, SK Mentri BUMN Nomor 117/M/M-MBU/2002

[Volume 7] No.1, Juni 2014

64

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

Tabel 2 Operasional Variabel Penelitian No

1

Variabel

Konsep

Variabel Independen (Peranan Audit Internal)

Suatu konsep aktivitas pemeriksaan independen yang secara objektif memberi jaminan dan konsultasi untuk memberi nilai tambah, dengan pendekatan disiplin yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas, pengendalian pengelolaan organisasi dan proses (Boyton et. al, 2003:980)

Indikator

No. Item Instrumen

Independensi

1,2,3

Kompetensi

4,5,6,7

Ruang Lingkup Audit

8,9,10

Pelaksanaan Internal Audit

11,12,13

Laporan Audit

14,15,16 17

Tindak lanjut Transparansi 1, 2, 3, 4, 5

2

Variabel Dependen (Good Corporate Governance)

Kualitas Corporate Governance mencakup teori, business Confernance yang bertujuan menciptakan proses nilai tambah secara berkesinambungan (Stanley, 2002 dalam Yusuf Faishal, 2002:7)

Kemandirian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kewajaran

6, 7, 8 9, 10, 11, 12 13, 14, 15 16, 17

Prinsip GCG, SK Mentri BUMN Nomor: Kep. 117/M-MBU/2002

[Volume 7] No.1, Juni 2014

65

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

3. Teknik Analisa Data 3.4.1 Pengujian kualitas Data a. Uji Validitas Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah semua pertanyaan (instrument) penelitian yang diajukan untuk mengukur variable penelitian adalah valid. Jika valid berarti instrument itudapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak di ukur (Singarimbun dan Sofian Effendi, 1995). Pengujian validitas ini dilakukan dengan mencari korelasi dari setiap indicator terhadap skor totalnya dengan menggunakan rumus teknik korelasi “Product Moment” Berikut ini criteria pengujian validitas : - Jika nilai Pearson Correlation > R table (0.3) maka dikatakan valid. Nilai R yang digunakan adalah 0,3 berdasarkan teori yang tercantum dalam buku Sugiyono, jika nilai person correlationnya kurang dari 0.3 maka pertanyaan tersebut tidak valid dan keluarkan dalam perhitungan. b. Uji Reabilitas Pengujian reabilitas digunakan untuk melihat reabilitas masing masing instrument yang digunakan dengan koefisien cronbach alpha. Menurut Nunnaly (1967) dalam Ghozali (2005) dinyatakan bahwa suatu konstruk atau variable dikatakan realible jika memberikan nilai cronbach alpha lebih dari 0,6 3.4.2

Uji Normalitas Data Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data.Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui normal dan layaknya data penelitian yang digunakan, maka dilakukan pengujian terhadap data tersebut sebelum digunakan dalam penelitian.Hal ini dilakukan agar data penelitian yang disajikan tidak mempunyai arti ganda dan layak digunakan dalam penelitian sehingga dapat membantu Penulis dalam melakukan penelitian data. Uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan uji statistic One Sample Kolmogorov – Smirnov Test. Dari hasil uji normalitas tersebut akan dapat diketahui apakah populasi yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Dengan mengasumsikan bahwa jika nilai> 0.05 maka dapat disimpulkan populasi berdistribusi normal, sedangkan jika nilai< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa populasi tidak berdistribusi normal.

3.4.3

Statistik Deskriptif Statistik ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang terkumpul namun bukan merupakan membuat kesimpulan yang bersifat generalisasi, Sugiyono(2004 : 142)

[Volume 7] No.1, Juni 2014

66

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

3.5 Pengujian Hipotesis 3.5.1 Analisis Korelasi Analisis korelasi parsial (Partial Correlation) digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel di mana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap (sebagai variabel kontrol). Koefisien korelasi tersebut dapat diperoleh dari : r =

n∑x1y – (∑x1) (∑y) √{n∑x2 2 – (∑x1)2} {n∑y2 – (∑y)2} Pedoman Untuk Memberikan Interprestasi Koefisien Korelasi Tabel 3.2 Interval Tingkat hubungan koefisien 0,00-0,19

Sangat lemah

0,21-0,39

Lemah

0,40-0,59

Sedang

0,60-0,79

Kuat

0,80-1,00

Sangat kuat

Sumber: Ridwan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, 2005:13 3.5.2

Analisis Regresi Linear Sederhana Analisis Regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variable bebas untuk mengetahui secara jauh perubahan variable bebas dalam mempengaruhi variable terikat. Dalam analisis regresi sederhana, pengaruh satu variable bebas terhadap variable terikat dapat dibuat persamaan sebagai berikut : Y=a+bx Keterangan : Y = Variabel Dependen X = Variabel Independen A = Nilai Konstanta B = Koefisien Regresi Untuk mencari persamaan garis regresi dapat digunakan berbagai pendekatan rumus, sehingga nilai konstanta (a) dan nilai koefisien regresi (b) dapat dicari dengan metode berikut : [Volume 7] No.1, Juni 2014

67

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

a = Y-Bx dan b = n∑XY – (∑X) (∑Y) n∑X2- (∑X)2 3.5.3

Uji t Untuk menguji tingkat signifikasi nilai p tersebut, maka rumus untuk menguji tingkat signifikasi menggunakan uji t menurut Sugiyono (2012 :366) dengan rumus sebagai berikut

Jika taraf kesalahan a= 5% (0,05) dan diuji dua pihak dengan dk= n2 maka menghitung t tabel adalah : T tabel = a. (n-2). Adapun criteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. T hitung > T table , maka terdapat hubungan yang signifikan antara audit internal terhadap penerapan GCG PT. KAI, dengan kata lain H0 ditolak, dan Ha diterima 2. T hitung < T table , maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara audit internal terhadap penerapan GCG PT. KAI, dengan kata lain H0 diterima, dan Ha ditolak 3.5.4

Koefisien Deterninasi Koefisien determinasi atau disebut jugs dengan koefisien penentu (coefficient of determination) adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar pengaruh peranan audit internal terhadap penerapan GCG . Rumus : KD = R2 x 100% Dimana : KD : Koefisien determinasi r : Koefisien korelasi Nilai koefisien determinasi diantara nol dan satu, nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi-variasi dependen amat terbatas, sedangkan nilai koefisien determinasi yang mendekati satu variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

[Volume 7] No.1, Juni 2014

68

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

D. PEMBAHASAN Uji statistik t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh suatu variable independen dalam menerangkan variable dependen. Uji t dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah variable independent peranan audit internal berpengaruh terhadap variable dependen Good Corporate Governance,

Menurut Ghozali (2005 : 87) uji t dilihat dari tingkat signifikasi, jika nilai signifikasi berada dibawah 5 % , maka masing masing variable independen berpengaruh terhadap variable dependen , dari hasil uji t diatas, memperlihatkan nilai signifikasi sebesar 0.010, nilai ini berada dibawah 5 %. Oleh karena itu dapat disimpulkan peranan audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan GCG. Dari table diatas pun dapat disimpulkan t hitung>t table (5.070 > 2.760). ini menunjukkan bahwa Ha diterima, dan H0 ditolak. Ini berarti bahwa audit internal PT. KAI berpengaruh terhadap penerapan GCG. Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 4.5

Terlihat bahwa nilai R sebesar 0.444 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara peranan audit internal dengan penerapan Good Corporate Governance mempunyai hubungan yang sedang sebesar 44.4 %. Sedangkan nilai R Square = 0,197 = 19,7% Artinya bahwa variabel independen yg diteliti memiliki pengaruh kontribusi sebesar 19,7% terhadap variabel Y, sedangkan 80,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yg diteliti. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil penelitian yang menerima semua rumusan hipotesis. Artinya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan audit internal memiliki pengaruh terhadap penerapan GCG pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

[Volume 7] No.1, Juni 2014

69

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

E.

ISSN:2302-8599

KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan Diakhir pembahasan ini, penulis mencoba menyimpulkan ini dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh Peranan audit internal terhadap penerapan GCG pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Dari penelitian yang dilakukan terhadap 33 orang responden didapatkan hal sebagai berikut: 1. Dari hasil analisa Regresi Sederhana dapat diartikan bahwa setiap peranan audit internal ditingkatkan 1 satuan maka penerapan gcg meningkat sebesar 33,317 2. Dari perhitungan Analisa Koefisien Korelasi sederhana diperoleh nilai r= 0,44 memberi indikasi bahwa antara variabel Peranan Audit Internal (X) dengan variabel Penerapan Good Corporate Governance (Y) terdapat hubungan yang sedang sebesar 44,4 % 3. Dari perhitungan Analisa Koefisien Determinasi diperoleh nilai sebesar 19,37% hal ini menunjukan bahwa besarnya konstribusi atau pengaruh variabel Peranan Audit Internal (X) terhadap kinerja karyawan (Y) adalah 19,37% sedangkan 80,63% adalah pengaruh dari faktor lain 4. Dari hasil uji t diatas, memperlihatkan nilai signifikasi sebesar 0.010, nilai ini berada dibawah 5 %. Oleh karena itu dapat disimpulkan peranan audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan GCG 2. Saran Berikut ini akan dikemukakan saran saran dari hasil penelitian yang ditemukan, diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti bagi PT. Kereta Api Indonesia 1. Peranan Audit Internal sudah cukup baik dalam pengaruhnya terhadap penerapan GCG, Perlu dipertahankan dan ditingkatkan 2. Untuk meningkatkan peranan Audit Internal, perlu diadakan pelatihan yang lebih intensif lagi oleh Perusahaan

[Volume 7] No.1, Juni 2014

70

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim. Auditing. Edisi Ketiga. (UPP) AMP YKPN. Yogyakarta.2003 Andi Supangat. Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan nonparametrik. Kencana Prenada Group. Jakarta.2007 Alvin A. Arens. Auditing. Salemba Empat. Jakarta.2003 Guy, Dan M. Auditing. Jilid 1 dan 2. Erlangga. Jakarta3.2002 Henry Simamora. Auditing. (UPP) AMP YKPN. Yogyakarta.2002 Hiro Tugiman. Audit Internal. YPIA. Bandung.2002 Hiro Tugiman. Standar Profesional Audit Internal. Kanisius. Yogyakarta.2003 Iman Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal. 2002. Memahami Konsep Corporate Governance. Harvarindo. Jakarta Indra Surya dan Ivan Yustiavandana. Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha. Kencana. Jakarta.2006 Kep-117/M-BUMN Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada BUMN.2002 Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.2002 Mulyadi. . Auditing. Salemba Empat. Jakarta.2002 Rodi Kartamulja. Peran Komite Audit. Cintya Press.Jakarta.2010 Sukrisno Agoes. Auditing (Pemeriksaan Akuntansi) oleh Kantor Akuntan Publik. Edisi ketiga. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.2004 Sedarmayanti. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik). Mandar Maju. Bandung.2007

[Volume 7] No.1, Juni 2014

71

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

ANALISIS WITHOLDING TAX SYSTEM PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS BUNGA DEPOSITO & TABUNGAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG KABUPATEN KARAWANG, JAWA BARAT. Sri Mulyani Dosen STIE Pertiwi - Bekasi Jl. Ir. H. Juanda No. 133 Bekasi Telp. 021 - 8808264

Abstrak The Purpose of this research is to know mechanism of withholding tax system of income tax section 4 article 2 of interst deposit and saving at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) branch Karawang Regency, West Java. The data collection technique used a field research and literature study. This reasearch has concluded the factor affecting deposit and saving that is interest rate, deposit amount, and period of deposit or saving. Example : Total deposit in january is Rp. 2.063.000.000 and total interest of deposit Rp. 13.126.330 and then income tax section 4 articel 2 of interest deposit is Rp. 2.641.384 could be compared with ferbruary total deposit Rp. 1.156.000.000 and total interest of deposit Rp. 6.573.539 and then income tax section 4 articel 2 of interest deposit is Rp. 1.319.750. Increase and decrease of income tax section 4 articel 2 affecting by interest rate, deposit amount, and period of deposit or saving Key Word : Income Tax Section 4 Article 2, Interst Deposit & Saving, Witholding Tax system

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan kas negara yang sangat penting dan vital. Salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 merupakan pajak langsung yang bersifat final. Sesuai dengan prinsip yang dianut oleh undang – undang, pajak penghasilan Indonesia yang menganut pengertian penghasilan dalam arti yang luas, berupa penghasilan bunga deposito, bunga tabungan, penghasilan dari transaksi saham, sekuritas, serta penghasilan lainnya merupakan objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Salah satunya adalah depostio & bunga tabungan yang dimana pernah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001. Penghasilan tersebut juga diatur dan dikenakan pajak penghasilan dengan perlakuan tersendiri yang diatur dengan UU PPh pasal 4 ayat 2, dimana didalamnya juga diatur deposito dan bunga tabungan. Pemerintah telah memberikan kewenangan kepada pihak bank yang merupakan tangan ketiga untuk melakukan Withholding Tax System11] dimana [Volume 7] No.1, Juni 2014

72

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

pemerintah menunjuk instansi perbankan sebagai bentuk upaya secara intensifikasi dan ekstentifikasi untuk membantu meningkatkan penerimaan pajak. Pajak Penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2 sangatlah penting sama dengan pajak lainnya, dimana seperti pihak bank yang memberikan penghasilan kepada nasabah dan penghasilan tersebut masuk kedalam objek PPh pasal 4 ayat 2 dan salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang merupakan bank yang tergabung kedalam kelompok BUMN serta salah satu bank tertua di Indonesia yang bergerak dalam dunia perbankan yang memberikan jasa layanan seperti KUR atau Kredit Usaha Rakyat yang diperuntukan untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Mengengah), Pinjaman Kupedes, Pinjaman Briguna untuk karyawan, Kartu kredit / credit card, Layanan E-Banking dan Mobile Banking, Tabungan Haji, Mocash, Simpanan Berupa Desposito dan Tabungan dimana dalam salah satu jasa layanan tersebut pihak bank telah memberikan penghasilan tambahan kepada nasabah dalam bentuk penghasilan berupa Bunga Deposito dan Bunga tabungan namun disamping pihak bank yang telah memberikan penghasilan tersebut juga berkewajiban untuk melakukan perhitungan pemotongan, pencatatan, penyetoran & pelaporan Pajak Penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2 atas sejumlah pembayaran dari transaksi tersebut berupa Bunga Deposito dan Bunga Tabungan. Pemungut pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito & tabungan wajib melakukan perhitungan pemotongan, pencatatan, penyetoran & pelaporan dengan baik sesuai dengan undang – undang yang berlaku apalagi mengingat Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank kelompok BUMN. Transaksi atas bunga deposito dan bunga tabungan yang telah dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah adalah objek Pajak Penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2 dimana proses perhitungan pemotongan, pencatatan, penyetoran & pelaporan melalui pihak bank tersebut dinamakan dengan Withholding tax system. Perbankan saat ini mengalami perkembangan yang pesat salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan juga telah memberikan penghasilan bagi nasabah berupa Bunga Deposito & Bunga Tabungan yang diberikan melalui suku bunga bank nasabah mendapatkan penghasilan tambahan dimana penghasilan tambahan bagi nasabah tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2 harus dipungut oleh bank sesuai Undang - Undang perpajakan & Surat KMK menteri keuangan. Peneliti berencana untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Withholding tax system tentang pajak pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan bunga tabungan dengan menganilisis data yang ada, dimana analisis data yang dilakukan dengan memusatkan perhatian pada prinsip umum yang mendasari perwujudan dan satuan gejala yang ada dalam pola yang ada. Proses analisis data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Analisis diperlukan karena sebagai alat untuk perbandingan yang kontras untuk menemukan sesuatu yang mendasar serta memberi gambaran. Analisis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas. Berikut Gambaran Withholding tax system yang terjadi di Bank BRI [Volume 7] No.1, Juni 2014

73

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

Adanya Penyimpanan Dalam Bentuk Deposito dan Tabungan

Deposito & Tabungan yang dismpan Tersebut Diberi Bunga

Bunga Yang Diberikan Akan Dipungut Pajak Final Pasal 4 (2)

Keputusan MenKeu No. 51/KMK.04/2001 dimana Bank Pelaksana Witholding

Maka peneliti mengadakan penelitian terhadap sebuah instansi perbankan milik pemerintah / Bank BUMN yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) atas pelaksanaan Withholding tax system tentang pajak pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan bunga tabungan. Peneliti berharap bisa mengetahui bagaimana suatu perbankan menjalankan Withholding tax system atas pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan. 2. Perumusan Masalah Adapun perumusan masalah seperti yang telah yang diuraikan sebelumnya, maka peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan Withholding Tax System pada pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat ? 2. Seberapa besar PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito & tabungan yang dipungut oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat ? 3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian yang diharapkan oleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem Withholding Tax system pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. 2. Untuk mengetahui besarnya PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito & tabungan yang dipungut oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

[Volume 7] No.1, Juni 2014

74

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

B. LANDASAN TEORI 1.Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Pengertian menurut Siti Resmi (2013 : 145) dalam buku perpajakan teori dan kasus pajak final adalah “pajak penghasilan bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaanya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak” Bedasarkan pasal 4 ayat 2 UU PPh, penghasilan final terdiri atas : a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi, dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. b. Penghasilan berupa hadiah undian. c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan dibursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan / atau bangunan, jasa usaha konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan / atau bangunan. e. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, atau penghentian penyidakan tindakan pidana, dll). Jenis penghasilan PPh Final yang dipotong PPh bedasarkan pasal 4 ayat 2 UU PPh dapat dilihat pada SPT Masa PPh pasal ayat 2. 2. Subjek & Objek PPh Pasal 4 ayat 2 Atas Bunga Deposito & Tabungan Penghasilan tambahan dari bunga deposito dan tabungan ternyata telah menambah nilai ekonomis bagi pemiliknya yang ternyata subjek pajak dan objek pajak dari penghasilan yang diterimanya ada dalam PPh pasal 4 ayat 2, dalam buku karangan Siti Rahayu Kurnia (2010 : 164) berjudul Perpajakan Indonesia , Konsep & Aspek formal : a. Subjek pajak atas bunga yang diterima dari bank adalah nasabah. b. Objek pajak adalah bunga deposito dan tabungan yang diterima oleh nasabah. c. Pemotong pajak atas PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito adalah bank dan bank Indonesia Ada beberapa pengecualian dari PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan adalah sebagai berikut : a. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh sepanjang jumlah pokok deposito dan tabungan serta SBI tidak melebihi Rp. 7.500.000,- dan bukan jumlah yang dipecah – pecah b. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank dalam negeri. c. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka kepemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling, rumah susun sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. [Volume 7] No.1, Juni 2014

75

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

3. Dasar & Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito & Tabungan Besarnya tarif pemotongan atas pajak penghasilan yang diterima atas bunga deposito dan tabungan adalah : a. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final, atas bunga dan diskonto yang terutang atau dibayarkan kepada penerima penghasilan baik orang probadi maupun badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. b. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam perjanjian P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) atau Tax Treaty dan bersifat final, atas bunga dan diskonto yang terutang atau dibayarkan kepada penerima penghasilan wajib pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Bruto X 20% = PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito & Tabungan

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan merupakan pajak penghasilan yang pengenaanya sudah final (berakhir) & Bunga Deposito & Tabungan serta diskonto SBI sudah dipotong / dipungut oleh pihak bank / dana pensiun sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. 4.Witholding Tax System Witholding Tax System atau sistem pemungutan pajak melalui tangan ketiga. Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan perundang - perundangan perpajakan, keputusan presiden, peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan ini banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Adapun pengertian Witholding Tax System dikutip dari buku Waluyo (2011 : 17) yang berjudul perpajakan Indonesia : “Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada phak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang”. Sementara itu menurut adapun pengertian lain dari Witholding Tax System menurut Resmi (2011 : 11) dalam buku yang berjudul Perpajakan adalah : “Withholding Tax System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.” Pemungutan melalui pihak ketiga atau Witholding Tax System ini banyak dijalankan di Indonesia salah satunya oleh pihak bank dalam memungut pajak penghasilan yang bersifat final yaitu PPh pasal 4 ayat 2 pajak atas bunga deposito dan tabungan. Sesuai [Volume 7] No.1, Juni 2014

76

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

pengertian Witholding Tax System dimana pemungutan pajak menunjuk pihak ketiga untuk membantu pemerintah dalam pengawasan dan menghimpun pajak dari masyarakat. Penunjukan bank untuk memungut pajak penghasilan bersifat final PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan tersebut ada dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001, Tgl. 01-02-2001 menyebutkan dalam pasal 6 ayat 1 KMK No. 51 Tahun 2001 bahwa : “(1) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Bank Indonesia wajib memotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.“Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001, Tgl. 01-02-2001 menyebutkan dalam pasal 3 bahwa pajak penghasilan atas bunga deposito & tabungan sebesar 20%dari jumlah bruto. C. METODE PENELITIAN 1. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional 1.1.1 Pengertian pajak final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito & tabungan a. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. b. Pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaanya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. c. Objek pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 adalah penghasilan yang pengenaanya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan dan penghasilan tersebut berupa bunga deposito, tabungan lainnya, bunga obligasi, dan surat utang negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi, penghasilan berupa undian, sekuritas, jasa konstruksi, persewaan tanah dan bangunan serta penghasilan lainya. d. Witholding Tax system adalah Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan perundang - perundangan perpajakan, keputusan presiden, peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak. e. Deposito adalah Simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penerikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. f. Tabungan adalah adalah salah satu produk simpanan bank namun terdapat perbedaan dengan deposito walau memang merupakan produk simpanan tabungan dapat diambil kapan saja dan penerikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat – syarat tertentu. [Volume 7] No.1, Juni 2014

77

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

1.1.2 Dasar hukum pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito & tabungan a. Undang – undang perpajakan, pajak penghasilan nomor 7 tahun 1983 perubahan ke empat nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan. b. Peraturan pelaksanaan PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan : a) Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001 tentang “Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia”. b) Peraturan Standar akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang “Pajak Penghasilan Final” atas pencatatan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. 1.1.3 Dasar pengenaan & tarif perhitungan pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito & tabungan Dasar tarif atas pajak penghasilan yang diterima atas bunga deposito dan tabungan adalah : 1. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final, atas bunga dan diskonto yang terutang atau dibayarkan kepada penerima penghasilan baik orang probadi maupun badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. 2. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam perjanjian P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) atau Tax Treaty dan bersifat final, atas bunga dan diskonto yang terutang atau dibayarkan kepada penerima penghasilan wajib pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan selain bentuk usaha tetap di Indonesia. PPh pasal 4 ayat 2 merupakan salah satu cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui peotongan atau pemungutan dan atau penyetoran sendiri pajak yang bersifat final atas penghasilan yang telah disebutkan diatas. Oleh karena ibersifat final maka pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 tidak dikreditkan. Secara umum tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 serta jatuh tempo penyampaian SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut :

[Volume 7] No.1, Juni 2014

78

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

Jenis Pajak PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong dan dibayar sendiri oleh wajib pajak.

ISSN:2302-8599

Penyetoran dan Pembayaran Harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh menteri keuangan. Harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh menteri keuangan.

Penyampaian SPT Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Gambar 3.2.2 Tabel Penyampaian SPT PPh Pasal 4 Ayat 2

Sementara itu untuk dasar tarif tersebut dijelaskan dalam undang – undang perpajakan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 51/ KMK.04/ 2001 pasal 3 huruf a dan b. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut : Bruto X 20% = PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito & Tabungan

1.1.4

Witholding Tax System Witholding Tax System atau sistem pemungutan pajak melalui tangan ketiga. Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan perundang - perundangan perpajakan, keputusan presiden, peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak. Adapun pengertian lain yang dikutip dari beberapa buku tentang pengertian Witholding Tax System dikutip dari buku Waluyo (2011 : 17) yang berjudul perpajakan Indonesia menyebutkan bahwa Witholding Tax System adalah “Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada phak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang”, adapun pengertian lain dari Witholding Tax System menurut Resmi (2011 : 11) dalam buku yang berjudul Perpajakan adalah “Withholding Tax System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.” Proses pemungutan pajak atas bunga deposito dan tabungan adalah salah satunya yang menggunakan Witholding Tax System dimana pihak bank memungut pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan, Dimana dalam pasal 6 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 51/ KMK.04/ 2001 “Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Bank [Volume 7] No.1, Juni 2014

79

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

Indonesia wajib memotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”. 2. Teknik Analisa Data Adapun data yang telah dikumpulkan akan dilakukan teknik analisa data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisa data juga akan menggunakan rumus perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan, adapun rumus menghitung PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan adalah sebagai berikut :

Bruto X 20% = PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito & Tabungan

D.

PEMBAHASAN Hasil Analisis data pada BAB IV ini bahwa terjadi fluktukulasi tingkat suku bunga, jumlah penyimpanan pihak ketiga baik dalam bentuk tabungan maupun deposito, serta jangka waktu deposito yang dipilih oleh pihak ketiga mempengaruhi besarnya pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan, contohnya pada bulan januari total simpanan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 2.063.000.000 dengan total bunga yang dibayarkan oleh pihak bank kepada nasabah sebesar Rp. 13.126.330 dengan total pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito sebesar Rp. 2.641.384 pada bulan februari jumlah total simpanan pihak ketiga dalam bentuk deposito sebesar Rp. 1.156.000.000 dengan total bunga yang dibayarkan sebesar Rp. 6.573.539 dengan total pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito sebesar Rp. 1.319.750 begitu pula pada bulan berikutnya mengalami kenaikan atau penurunan yang disebabkan oleh faktor – faktor seperti suku bunga, jumlah deposit, serta jangka waktu yang diambil oleh nasabah hingga pada bulan november mengalami kenaikan dikarenakan jumlah deposit sebesar Rp. 1.772.000.000 dengan total bunga yang dibayarkan Rp. 9.538.955 dan pajak yang diperoleh pun cukup besar yakni Rp. 1.918.508, hingga akhir tahun rekapitulasi total deposito sebesar Rp. 15.072.000.000 serta total pajak atas bunga deposito sebesar Rp. 17.174.387. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan pun demikian, pada bulan januari total simpanan atas tabungan sebesar Rp. 607.104.431 dengan total bunga yang dibayarkan sebesar Rp. 505.920 dengan total pajak pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan yang dibayarkan sebesar Rp. 99.058, pada bulan februari total tabungan mengalami kenaikan sebesar Rp. 988.576.131 dengan total bunga yang dibayarkan sebesar Rp. 823.813 yang tentunya ini berpengaruh terhadap pajak yang dipungut menjadi sebesar Rp. 144.980 kenaikan ini dikarena jumlah simpanan yang ada pada tabungan menjadi faktor pengali atas bunga bank yang diberikan sehingga menjadi [Volume 7] No.1, Juni 2014

80

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

penentu besar kecilnya pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan. Sementara itu total rekapitulasi tabungan akhir tahun sebesar Rp. 12.791.835.940 dengan bunga yang dibayarkan sebesar Rp. 10.659.862 dan pajak yang diterima sebesar Rp. 1.901.143. Pemungutan witholding tax system sudah sesuai dengan teori dan peraturan yang ada dimana pajak yang dipungut sebesar 20% dan dilakukan secara sistematis dan terstuktur. Bank telah menjalankan aturan Keputusan Menteri Keuangan No. 51/ KMK.04/ 2001 dimana bank sebagai pelaksana witholding tax system memungut dan memotong pajak atas bunga deposito dan tabungan atas pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pemungutan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dimana pihak bank telah memungut pajak sebesar 20% dan melaksanakan pemotongan dan pemungutan pajak yang diberikan kepada nasabah dilakukan secara sistematis dan terstuktur dengan menggunakan sistem komputerisasi. Berikut adalah gambaran sistem pemungutan pajak atas bunga deposito dan tabungan yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (Persero) Cabang Kabupaten Karawang :

Nasabah Menyimpan UANG Dalam Bentuk Deposito / Tabungan

Ada Bunga Yang Diberikan Atas Deposito / Tabungan

Bunga Deposito / Tabungan Dipotongan Pasal 4 Ayat 2 Sebesar 20% Oleh Bank Keputusan Menteri Keuangan No. 51/ KMK.04/ 2001 Dimana BANK Sebagai pelaksana Witholding Tax System

Pemungutan Dilakukan Dengan Cara Kompeterisasi & Sistematis

Pajak Yang Dipungut Dibuku Dan Disetor Tanggal 10 Bulan Berikut Dengan e - SPT

[Volume 7] No.1, Juni 2014

81

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

4.2.1

ISSN:2302-8599

Pelaksanaan penyetoran dan pelaporan pada pajak pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito & tabungan PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan pembayaran disetorkan ke rekening kas negara yang disetorkan tanggal 10 bulan berikutnya. PPh yang telah dihitung sendiri dan disetorkan dengan menggunakan e-SPT lalu dilaporkan ke KPP setempat, e-SPT yaitu Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Kelebihan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut: a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman b. Data perpajakan terorganisir dengan baik c. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis d. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer e. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak f. Data yang disampaikan WP selalu lengkap Proses pelaporan melalui e-SPT ini dilakukan oleh kantor pusat bagian pajak yang ada di Jakarta oleh divisi akuntansi keuangan dan manajemen.

E. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan Dari penulisan skripsi ini dan dari pembahasan pada bab – bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : a. Bahwa terjadi fluktukulasi tingkat suku bunga, jumlah penyimpanan pihak ketiga baik dalam bentuk tabungan maupun deposito, serta jangka waktu deposito yang dipilih oleh pihak ketiga mempengaruhi besarnya pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan, contohnya pada bulan januari total simpanan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 2.063.000.000 dengan total bunga yang dibayarkan oleh pihak bank kepada nasabah sebesar Rp. 13.126.330 dengan total pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito sebesar Rp. 2.641.384 pada bulan februari jumlah total simpanan pihak ketiga dalam bentuk deposito sebesar Rp. 1.156.000.000 dengan total bunga yang dibayarkan sebesar Rp. 6.573.539 dengan total pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito sebesar Rp. 1.319.750. Pajak atas bunga tabungan pun demikian, pada bulan januari total simpanan atas tabungan sebesar Rp. 607.104.431 dengan total bunga yang dibayarkan sebesar Rp. 505.920 dengan total pajak pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan yang dibayarkan sebesar Rp. 99.058, pada bulan februari total tabungan mengalami kenaikan sebesar Rp. 988.576.131 dengan total bunga yang [Volume 7] No.1, Juni 2014

82

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

dibayarkan sebesar Rp. 823.813 yang tentunya ini berpengaruh terhadap pajak yang dipungut menjadi sebesar Rp. 144.980 kenaikan ini dikarena jumlah simpanan yang ada pada tabungan menjadi faktor pengali atas bunga bank yang diberikan sehingga menjadi penentu besar kecilnya pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan. b. Pelaksanaan penyajian data tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan dilakukan secara sistematis dan terstruktur dan proses penghitungan dengan pencatatan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 dilakukan secara sistematis dengan menggunakan sistem komputerisasi yang secara otomatis akan masuk kedalam pelimpahan / jurnal. c. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2atas bunga deposito dan tabungan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah : suku bunga, jumlah nominal deposito dan tabungan, serta jangka waktu yang diambil nasabah dalam mendepositokan uangnya ke bank, dapat disimpulakan bahwa kenaikan / penurunan suku bunga, jangka waktu dalam deposito dan jumlah deposito dan tabungan akan menambah / mengurangi nilai Pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas bunga yang diberikan kepada nasabah. 2. Saran Dalam rangka memaksimalkan proses pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 pada PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk maka dari hasil penelitian skripsi ini penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi kemajuan perusahaan. Saran tersebut adalah sebagai berikut : 1. 2.

3.

Dalam penyajian data mengenai pajak diharapkan lebih dimonitoring dan dilakukan penghitungan kembali terhadap bunga yang diberikan kepada nasabah agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak final. Dalam hal sosialisasi suku bunga bank perlu adanya penjelasan lebih mendetail mengenai perhitungan bunga dan penjelasan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan yang dikenakan kepada nasabah. Dalam pembuatan dan penyampaian laporan melalui e-SPT terkadaang terjadi kesalahan data atau gangguan teknis pada saat pelaporan. Oleh karena itu hendaknya menciptakan sistem yang dapat meminimalisir hal tersebut.

[Volume 7] No.1, Juni 2014

83

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

DAFTAR PUSTAKA -

Al Harjono Jusuf, “Dasar - Dasar Akuntansi Jilid 1, Edisi 7”, Yogyakarta, STIE YKPN, 2011.

-

Djoko Muljono, “Pph dan Ppn untuk berbagai kegiatan”, Yogyakarta, Andhi, 2007.

-

Edi Supriyanto, “Akuntansi Perpajakan”, Semarang,Graha Ilmu,

-

Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001, Tgl. 01-02-2001.

-

Thomas Suyatmo, Djuhaepah T. Marala, Azhar Abdulllah, dkk., “Kelembagaan Keuangan Edisi Ketiga”, STIE Perbanas, Jakarta, PT. GramediaPustakaUtama, 2007.

-

Serdamayanti, Syafrudin Hidayat, “metodologi penelitian”, Bandung, Cv. Mandra Maju, 2011.

-

Siti Kurnia Rahayu, Ely Suhayati, “Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan”, Bandung, Graha Ilmu, 2010.

-

Siti Kurnia Rahayu, “Perpajakan Indonesia, Konsep & Aspek Formal”, Bandung, Graha Ilmu, 2010.

-

Siti Resmi, “Perpajakan, Teori Dan Kasus”, Jakarta, Salemba Empat, 2013.

-

Sugiyono,“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” Bandung, Alfabeta, 2013.

-

Taswan, “Akuntansi Perbankan, Transaksi Dalam Valuta Rupiah”, Yogyakarta, STIE YKPN, 2013.

-

Wirawan B. Ilyas & Rudy, “perpajakan pembahasan lengkap bedasarkan perundang – undangan dan aturan pelaksanaan terbaru”, Jakarta, MitraWacana Media, 2012.

-

Waluyo, “Perpajakan Indonesia Edisi 10 buku 1”, Jakarta, SalembaEmpat, 2011.

2011.

[Volume 7] No.1, Juni 2014

84