Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara

Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik Rosalinda Elsina Latumahina. ... Harry Newton, Newton’s Telecom Dictionary, CMP Books,...

0 downloads 76 Views 93KB Size
Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 4 No. 1, Juni 2015

Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik Rosalinda Elsina Latumahina. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya Surabaya, Indonesia [email protected] Abstrak—Peningkatan pengguna internet di Indonesia juga diikuti dengan makin maraknya transaksi perdagangan secara elektronik (e-commerce). Transaksi perdagangan secara elektronik mengandung banyak sekali aspek hukum yang harus diperhatikan, di antaranya tentang masalah yurisdiksi (wilayah keberlakuan hukum), pilihan hukum dan pilihan forum oleh para pihak, keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat secara elektronik, perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan, maupun tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal-hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mewajibkan para pihak untuk menentukan pilihan hukum dalam kontrak elektronik, mengatur tentang syarat-syarat keabsahan suatu kontrak elektronik, juga mengatur tentang perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik yang antara lain diwujudkan dalam bentuk penerbitan Sertifikat Keandalan bagi pelaku usaha. Kata kunci – transaksi elektronik, pilihan hukum, perlindungan konsumen

PENDAHULUAN

Facebook, Indonesia berada di peringkat ke-4 terbesar di dunia.3 Penggunaan internet sebagai sarana teknologi informasi 4 membawa berbagai dampak yang positif, seperti memajukan perekonomian, meningkatkan pengetahuan dan memperluas jaringan. Penggunaan teknologi informasi tampak dari transformasi berbagai aktivitas yang semula manual menjadi bentuk elektronik, seperti ecommerce, e-government, e-learning, dan berbagai kegiatan berbasis electronic lainnya. Kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat. Salah satu bidang yang membawa dampak bagi masyarakat luas adalah perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Tidak ada definisi yang pasti tentang apa yang dimaksud dengan perdagangan elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE) maupun Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Dari tahun ke tahun, pengguna internet 1 di Indonesia semakin banyak dan semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan. Menurut lembaga riset pasar eMarketer, populasi netter di Indonesia telah mencapai 83,7 juta orang pada 2014. Angka yang berlaku untuk setiap orang yang mengakses internet setidaknya satu kali setiap bulan itu mendudukkan Indonesia di peringkat ke-6 di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Lebih lanjut, e-Marketer memperkirakan bahwa pada tahun 2017 jumlah netter Indonesia bakal mencapai 112 juta orang, mengalahkan Jepang pada peringkat ke-5, yang pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih lamban.2 Dari jumlah pengguna internet di Indonesia tersebut, 80 persen di antaranya adalah remaja berusia 15-19 tahun. Untuk pengguna

Internet (International Network) adalah sebuah jaringan komputer yang sangat besar yang terdiri dari jaringanjaringan kecil yang saling terhubung, yang menjangkau seluruh dunia. Di Indonesia, jaringan internet mulai dikembangkan pada tahun 1983 di Universitas Indonesia (UINet) oleh Joseph F.P Luhukay yang saat itu baru menamatkan program Doktor Ilmu Komputer di Amerika Serikat. Lihat di: Budi Sutedjo Dharma Oetomo, Perspektif e-Business, Tinjauan Teknis, Manajerial dan Strategi, Penerbit Andi, Jogjakarta, 2001, h.10.

3 Pengguna Internet Indonesia Capai 82 Juta, http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/ Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+ 82+Juta/0/berita_satker#.VRNjP5sge8B, 8 Mei 2014. 4

Menurut Newton’s Telecom Dictionary, “Information Technology is a fancy name for data processing, which become management information system (MIS), which become information technology. All mean the same thing.”, Harry Newton, Newton’s Telecom Dictionary, CMP Books, New York, 2002, h.402-403.

2

Oik Yusuf, Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia, http://tekno.kompas.com/read/ 2014/11/24/07430087/pengguna.internet.indonesia.nomo r. enam.dunia, 24 November 2014.

43

Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 4 No. 1, Juni 2015 adalah: apakah keberadaan cyber law6 di Indonesia yang dituangkan dalam UU ITE dan PP PSTE telah cukup menjawab berbagai permasalahan dalam transaksi perdagangan secara elektronik? Apakah konsumen e-commerce di Indonesia sudah cukup terlindungi? Lantas bagaimana dengan mekanisme penyelesaian sengketanya (khususnya mengenai transaksi yang melintasi batas negara)? Dari berbagai pertanyaan itulah penelitian tentang aspekaspek hukum dalam transaksi perdagangan secara elektronik ini dibuat.

Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut PP PSTE) hanya memberikan definisi terhadap transaksi elektronik, yaitu “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Para ahli hukum pun memberikan definisi yang berbedabeda tentang e-commerce. Tanpa disadari, transaksi perdagangan secara elektronik ini sesungguhnya mengandung banyak sekali aspek hukum yang harus diperhatikan, misalnya tentang keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat secara elektronik, tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan, maupun tentang mekanisme penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Mekanisme penyelesaian sengketa ini tentunya akan lebih rumit karena seringkali transaksi elektronik tersebut dilakukan dengan melintasi batas antar negara. Hal ini terkait erat dengan masalah yurisdiksi hukum suatu negara. Tingginya penipuan dalam transaksi perdagangan secara online tampak dari tingginya pengaduan yang diterima oleh Subdirektorat Cyber Crime Polda Metro Jaya selama tahun 2014 yang lalu. Subdirektorat Cyber Crime Polda Metro Jaya mencatat kasus penipuan setiap tahunnya selalu mendominasi kejahatan online atau kejahatan yang dilakukan melalui jaringan nirkabel. Kasus penipuan online tersebut diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu penipuan melalui email, penipuan melalui website, dan penipuan melalui SMS. Kepala Subdirektorat Cyber Crime Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Hilarius Duha, mengatakan, pada 2014 terdapat 446 kasus penipuan yang dilaporkan dan 229 kasus penipuan yang diproses oleh Subdit Cyber Crime. Dari kasus penipuan yang dilaporkan ke Subdit Cyber Crime, korban mengalami berbagai kerugian mulai dari ratusan ribu sampai miliaran rupiah. Tak jarang polisi menemukan kasus penipuan yang pelakunya berada di daerah atau di negara lain. Kasus penipuan juga mengalami peningkatan sebanyak 111 kasus dari tahun 2013. Diduga peningkatan masih akan terus terjadi seiring dengan banyaknya masyarakat yang telah memiliki kesadaran melapor pada kepolisian yang khusus menangani kejahatan online.5 Maraknya berbagai permasalahan yang terkait dengan transaksi perdagangan secara elektronik membuat hal ini menarik untuk diteliti. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul misalnya

II. METODOLOGI PENELITIAN Untuk menjawab permasalahan di atas, digunakanlah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan dalam rangka memperoleh bahan hukum untuk dianalisa. Penelitian yuridis normatif adalah tipe penelitian yang sering digunakan dalam bidang hukum yang merupakan tipe penelitian tersendiri yang berbeda dengan tipe penelitian empiris maupun tipe penelitian dalam bidang ilmu lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan dalam melakukan penelitian hukum7, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach. Pendekatan perundangundangan (statute approach) digunakan karena penelitian ini meneliti berbagai peraturan perundang-undangan, terutama substansi yang berkaitan dengan aspek hukum dalam transaksi perdagangan secara elektronik. Selain itu pendekatan konseptual (conceptual approach) juga digunakan, yakni pendekatan yang didasarkan pada 6 Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum mayantara. Lihat di: UU ITE, Penjelasan Umum. 7

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatanpendekatan yang dapat digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.93.

5 Kasus Penipuan Dominasi Kejahatan Online, http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/0 1/11/nhzwdt-kasus-penipuan-dominasi-kejahatan-online, 11 Januari 2015.

44

Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 4 No. 1, Juni 2015 konsep, doktrin, dan kebiasaan-kebiasaan dalam praktek. Bahan Hukum yang akan dianalisa terdiri atas tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahanbahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat antara lain: Kitab Undang-undang Hukum Perdata / Burgelijk Wetboek (Staatsblad 1847/23) (BW), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Bahan hukum sekunder yaitu bahan–bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel majalah dan koran, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa. Langkah Penelitian terdiri dari dua langkah, yaitu Langkah Pengumpulan Bahan Hukum dan Langkah Analisa Bahan Hukum. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum diawali dengan inventarisasi bahan-bahan hukum, kemudian dilakukan klasifikasi untuk lebih memfokuskan pada bahan-bahan hukum yang mendasar dan penting. Selanjutnya dilakukan sistematisasi bahan hukum untuk mempermudah dalam membaca dan memahaminya. Langkah Analisa dalam penelitian ini menggunakan silogisme deduksi karena diawali dengan ketentuanketentuan yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, antara lain UU ITE dan PP PSTE, yang diterapkan pada pokok masalah yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus dengan menggunakan penafsiran sistematis dan komparatif.

lengkap definisi e-commerce menurut Ford Warwick dan Michael S. Baum adalah sebagai berikut: Electronic commerce is an umbrella term that describes automated business-related transactions, spanning the purchase of pencils via an electronic mail message to an office supplies store, a shopping trip to an electronic mall on the World Wide Web, the electronic filling of tax returns or other governmentoriented information, and high-dollar industrial inventory control transactions.8 Definisi lain mengatakan bahwa ecommerce adalah transaksi elektronik melalui jaringan internet.9 Jenis-jenis transaksi elektronik terbagi menjadi tiga10, yaitu: a. Busines to business (B2B), yang merupakan model transaksi bisnis antar pelaku bisnis / transaksi elektronik antar pelaku usaha yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas / volume produk yang besar. b. Business to consumer (B2C), merupakan transaksi elektronik yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Contohnya Internet Mall. Pada jenis kedua ini, produk yang dijual beraneka ragam, baik barang dan jasa, berwujud maupun dalam bentuk elektronik / digital, yang telah siap untuk digunakan / dikonsumsi (ready to use). c. Consumer to consumer (C2C), yaitu transaksi elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Antar konsumen juga dapat membentuk komunitas pengguna suatu produk tertentu.11 B. Keberlakuan Yurisdiksi Dalam Cyber Space Kegiatan di dunia maya bukanlah hal yang sederhana karena kegiatan ini tidak dibatasi oleh 8 Warwick Ford, Michael S. Baum. Secure Electronic Commerce : Building the Infrastructure for Digital Signatures and Encryption, Prentice Hall, New Jersey, 1997. h. 1.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Definisi Perdagangan Elektronik / ECommerce Sebagaimana telah disebutkan dalam bagian pendahuluan, UU ITE maupun PP PSTE tidak memuat definisi perdagangan elektronik, meskipun keduanya memuat definisi transaksi elektronik. Berbagai definisi yang berbeda juga dirumuskan oleh para ahli hukum tentang ecommerce. Salah satu definisi yang menarik dan punya cakupan luas adalah definisi yang diberikan oleh Ford Warwick dan Michael S. Baum. Menurut mereka, perdagangan elektronik adalah segala transaksi bisnis yang dilakukan secara automasi elektronis dan mencakup bidang yang luas, mulai dari pemesanan barang melalui surat elektronik (email) maupun berbelanja di toko online. Secara

9 Onno W. Purba, Aang Arid Wahyudi, Mengenal E-Commerce, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, h.57. 10

11

Ibid.

Pasal 40 ayat (3) PP PSTE juga menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik: a. antarPelaku Usaha; b. antara Pelaku Usaha dengan konsumen; c. antarpribadi; d. antar-Instansi; dan e. antara Instansi dengan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasannya disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan “antarpribadi” adalah Transaksi Elektronik dengan model transaksi consumer to consumer.

45

Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 4 No. 1, Juni 2015 batas teritorial suatu negara. Masalah yurisdiksi menjadi masalah yang sangat penting dalam cyber law, karena dalam cyber space yurisdiksi teritorial berdasarkan batas wilayah negara tidak dapat diterapkan begitu saja. Menurut Black’s Law Dictionary, jurisdiction adalah: a) The word is a term of large and comprehensive import, and embraces every kind of judicial action; b) It is the authority by which courts and judicial officers take cognizance of and decide cases; c) The legal right by which judges exercise their authority; d) it exists when courts has cognizances of class of cases involved, proper parties are present, and point to be decided is within powers of court; e) The right of power of a court to adjudicate concerning the subject matter in a given case.12 Dalam cyber law, pendekatan prinsip yurisdiksi ekstra-teritorial merupakan upaya untuk dimungkinkannya penerapan suatu aturan hukum di dunia cyber.13 Pengaturan mengenai yurisdiksi dalam UU ITE terdapat di pasal 2 yang menyatakan sebagai berikut: Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Dalam penjelasannya, dijelaskan bahwa undang-undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Sedangkan yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara,

kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia. Perluasan yurisdiksi ini juga dipertegas dalam Pasal 37 UU ITE yang menyatakan bahwa termasuk perbuatan yang dilarang adalah apabila seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Artinya, meskipun pelaku bukan warga negara Indonesia ataupun berada di luar wilayah Indonesia pada saat melakukan perbuatan yang merugikan tersebut, namun selama perbuatan tersebut membawa dampak yang merugikan Indonesia, maka UU ITE dapat diterapkan dalam kasus tersebut. Tentu dalam pelaksanaannya doktrin-doktrin Hukum Perdata Internasional dalam hal tanggung gugat pelaku dan doktrin-doktrin Hukum Pidana Internasional dalam hal pemberian sanksi pidana bagi pelaku harus diterapkan untuk dapat menjerat si pelaku dan menegakkan hukum yang berlaku. C. Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum Dalam Transaksi Elektronik Lintas Negara Masalah mengenai pilihan hukum dan pilihan forum (choice of law and choice of forum) merupakan masalah yang krusial dalam transaksi elektronik. Mengingat bahwa transaksi ini kerap dilakukan dengan melintasi batas negara dan melibatkan pelaku yang berbeda kewarganegaraan, maka sangat penting untuk menentukan hukum apakah yang akan berlaku dan ke forum manakah sengketa yang mungkin timbul akan diajukan. Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak14 dimana para pihak bebas untuk menentukan isi dan bentuk suatu perjanjian, termasuk untuk menentukan pilihan hukum dan pilihan forum yang akan dipakai dalam kontrak tersebut. Sejak tahun 2008, Indonesia telah mengundangkan UU ITE yang kemudian dilengkapi oleh PP PSTE sejak tahun 2012. Sebelum Indonesia memiliki UU ITE, negara14 Kebebasan berkontrak merupakan asas yang terkandung dalam pasal 1338 BW. Kebebasan berkontrak mencakup: (1) kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) kebebasan untuk memilih dengan siapa ia ingin membuat perjanjian; (3) kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa perjanjian yang akan dibuatnya; (4) kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian; (5) kebebasan untuk menentukan isi perjanjian; (6) kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend). Lihat di: Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, h.47.

12 Thomson Reuters, Bryan A Garner, Black's Law Dictionary, 9th ed. 2009, diakses dari Westlaw International: http://international. westlaw.com. 13 Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi, Regulasi & Konvergensi, Refika Aditama, Bandung, 2010, h.136.

46

Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 4 No. 1, Juni 2015 negara lain sudah jauh lebih dulu memiliki aturan hukum tentang transaksi elektronik. Beberapa contoh adalah Singapura yang telah memiliki Electronic Transaction Act sejak tahun 1998, Malaysia yang memiliki Communications And Multimedia Act sejak tahun 1998 dan Amerika Serikat dengan Digital Signature Act-nya pada tahun 1999. 15 Pasal yang berisi aturan tentang pilihan hukum dan pilihan forum dalam UU ITE terdapat dalam Pasal 18, yang isinya berbunyi: 1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. 2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. 16 3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. 4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. 5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin

timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.17 Aturan tentang pilihan hukum dalam transaksi elektronik juga terdapat dalam PP PSTE pasal 48 ayat (3), yang menyatakan bahwa Kontrak Elektronik paling sedikit harus memuat pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik. Hal ini dipertegas dalam pasal 51 ayat (2) PP PSTE yang menyatakan bahwa “dalam penyelenggaraan Transaksi Elektronik para pihak wajib menentukan pilihan hukum secara setimbang (penjelasan: fair) terhadap pelaksanaan Transaksi Elektronik”. Dari isi pasal-pasal tersebut di atas terlihat bahwa pada dasarnya hukum yang dipilih oleh para pihaklah yang akan menjadi “the applicable law” dan sekaligus diakui sebagai “the proper law of contract”. Bagaimanapun juga, kebebasan para pihak untuk menentukan pilihan hukum ini juga dibatasi oleh beberapa hal, yaitu bahwa: a) pilihan hukum tersebut tidak boleh melanggar ketertiban umum dari sistem-sistem hukum yang mempunyai kaitan substansial dengan kontrak; b) pilihan hukum hanya dapat diarahkan pada suatu sistem hukum yang punya kaitan secara substansial; c) pilihan hukum tidak boleh dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari kaidah hukum yang memaksa dari suatu sistem hukum yang seharusnya berlaku (dikenal sebagai penyelundupan hukum)18. Artinya, pilihan hukum tersebut juga harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tentunya harus ke arah sistem hukum yang memang mempunyai kaitan substansial dengan kontrak. Apabila para pihak tidak menentukan pilihan hukum, saat itulah digunakan asas-asas Hukum Perdata Internasional (HPI) untuk menentukan hukum yang berlaku terhadap kontrak yang mengandung unsur asing. Beberapa asas/teori dalam HPI tentang penentuan hukum yang seharusnya berlaku dalam suatu kontrak (the proper law of contract) adalah sebagai berikut19:

15 Selain itu ada banyak organisasi dan forum internasional maupun regional yang membahas dan mengagendakan penyusunan berbagai konsep yang berkaitan dengan penerapan prinsip e-commerce di dunia perdagangan internasional. Organisasi-organisasi atau forum-forum itu antara lain United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL), Model Law on e-Commerce to Enactment (1996), The European Union tahun 2000 yang memperkenalkan E-Commerce Legal Issues Platform, Word Trade Organization (WTO), The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), The Group of Eight (G-8), The International Telecommunication Union (ITU), The United Nation (UN), The World Intellectual Property Organization (WIPO) dan APEC di mana di dalamnya terdapat e-Commerce Steering Group. Lihat di: ECommerce Tentukan Masa Depan Perdagangan Indonesia, http://www.pajak.go.id/content/ e-commercetentukan-masa-depan-perdagangan-indonesia, 17 Oktober 2014.

a. Asas Lex Loci Contractus 17

Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (the basis of presence) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada (principle of effectiveness). Lihat di: Penjelasan UU ITE Pasal 18 ayat (5).

16

Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan choice of law. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut. Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI). Lihat di: Penjelasan UU ITE Pasal 18 ayat (2).

18

Bayu Seto Hardjowahono, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Buku Kesatu, Edisi Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 286-288. 19 Ridwan Khairandy, Hukum Yang Berlaku Dalam Transaksi Bisnis Dengan E-Commerce, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 29 No.1 Tahun 2010, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2010, h.20-26.

47

Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 4 No. 1, Juni 2015 Menurut asas ini, hukum yang berlaku bagi suatu kontrak adalah hukum di tempat perjanjian / kontrak itu dibuat. Asas ini relevan untuk diterapkan dalam kontrak yang bersifat tradisional namun sangat sulit untuk diterapkan dalam kontrak di dunia maya, dimana tempat pembuatan kontrak juga sulit ditentukan. b. Mail Box Theory dan Theory of Declaration Mail Box Theory dianut oleh negara-negara Common Law, dimana menurut teori ini hukum yang berlaku adalah hukum negara dari pihak yang mengirimkan penerimaan atas penawaran penjual (acceptance letter). Sebaliknya, negara-negara Civil Law menganut Theory of Declaration yang menyatakan bahwa acceptance letter tersebut harus diterima dulu oleh pihak yang mengajukan penawaran, dan ia juga harus menyatakan (declare) bahwa ia telah menerima acceptance letter tersebut. Maka menurut Theory of Declaration, hukum yang berlaku adalah hukum negara dari pihak yang menyatakan telah menerima acceptance letter tersebut. c. Asas Lex Loci Solutionis Menurut teori ini, hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat kontrak tersebut dilaksanakan / dieksekusi. Kesulitan akan muncul apabila kontrak dilaksanakan di beberapa negara sekaligus. d. Teori the Proper Law of Contract Menurut teori ini, hukum yang berlaku adalah hukum yang mempunyai kaitan paling erat dan paling nyata dengan transaksi yang terjadi. Dalam hal ini hakim pengadilan harus terlebih dahulu menyelidiki segala titik pertalian seputar kontrak tersebut untuk menentukan hukum mana yang berlaku, termasuk tempat kontrak itu dibuat, tempat pelaksanaan kontrak, tempat tinggal / kedudukan para pihak dan lain-lain. e. Teori The Most Charasteristic Connection Menurut teori ini, hukum yang berlaku adalah hukum dari negara dimana kontrak yang bersangkutan memperlihatkan hubungan yang paling kuat karakteristiknya. Hukum dari pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan prestasi yang paling khas menjadi hukum yang seharusnya berlaku bagi kontrak. Misalnya dalam kontrak jual beli, maka pihak yang mempunyai prestasi yang paling khas adalah pihak penjual. Dari kesemua asas/teori di atas, teori The Proper Law of Contract dan teori The Most Charasteristic Connection dianggap sebagai dua teori yang paling tepat untuk diterapkan dalam menentukan hukum yang berlaku terhadap transaksi perdagangan secara elektronik.

antara mereka yang mengikatkan diri, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu obyek tertentu (obyek perjanjian harus jelas dan dapat dilaksanakan) dan suatu kausa yang diperbolehkan (tidak melanggar hukum, kesusilaan dan ketertiban umum). Keempat syarat sahnya perjanjian ini otomatis juga berlaku dalam perjanjian jual beli dalam transaksi elektronik. Hal ini tegas disebutkan dalam pasal 47 PP PSTE yang isinya sebagai berikut: (1) Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. (2) Kontrak Elektronik dianggap sah apabila: a. terdapat kesepakatan para pihak; b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terdapat hal tertentu; dan d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu terdapat beberapa persyaratan tambahan dalam Pasal 48 PP PSTE sebagai berikut: (1) Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. (2) Kontrak Elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (3) Kontrak Elektronik paling sedikit memuat: a. data identitas para pihak; b. objek dan spesifikasi; c. persyaratan Transaksi Elektronik; d. harga dan biaya; e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan g. Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik. Penentuan kecakapan seseorang dalam membuat transaksi elektronik mungkin akan menjadi kendala karena para pihak tidak bertemu secara langsung. Untuk itu, sebaiknya pelaku usaha memberikan batasan umur bagi konsumen untuk dapat melakukan transaksi elektronik. Bagaimanapun, apabila syarat kecakapan ini dilanggar dan suatu saat ada pihak yang merasa dirugikan, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat meminta agar perjanjian dibatalkan.20

D. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik Dalam hukum perdata nasional Indonesia, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW, yang berisi 4 syarat, yaitu adanya kesepakatan

20 Jika kesepakatan tidak diberikan secara bebas atau salah satu pihak tidak cakap untuk membuat

48

Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 4 No. 1, Juni 2015 Selain itu, penting untuk memastikan bahwa tanda tangan elektronik di suatu kontrak/perjanjian jual beli elektronik telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk memastikan legalitas/ keabsahannya. Menurut Pasal 1 ayat (19) PP PSTE, “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”21. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya (yang berisi tanda tangan elektronik) dapat menjadi alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang telah ada menurut Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, namun hanya apabila Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut menggunakan Sistem Elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE dan PP PSTE.

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ataujasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

E. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi secara elektronik meskipun secara komprehensif aturan ini telah tertuang dalam PP PSTE. Perlindungan konsumen secara umum telah diatur dalam UUPK, yang di dalamnya juga memuat hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha sebagai berikut: Pasal 4 UUPK: Hak konsumen adalah: a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

Pasal 7 UUPK: Kewajiban pelaku usaha adalah: a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar .jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji. dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f. Memberi kompensasi. ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan. pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g. Memberi kompensasi. ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

perjanjian, maka perjanjian ini cacat sehingga dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang telah memberikan kesepakatannya secara tidak bebas atau tidak cakap untuk membuat perjanjian itu. Lihat di: Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXIII, Intermasa, Jakarta, 2008, h.136. 21 Tanda Tangan Elektronik meliputi Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dihasilkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik. Untuk penyelenggara sertifikasi elektronik yang beroperasi di Indonesia wajib memperoleh pengakuan dari Menteri yang terdiri atas tingkatan terdaftar, tersertifikasi, atau berinduk. Kewajiban penyelenggara sertifikasi elektronik antara lain melakukan pendaftaran dan pemeriksaan calon pemilik dan/atau pemegang Sertifikat Elektronik dan menerbitkan Sertifikat Elektronik. Lihat di: Penjelasan Umum PP PSTE.

Selain hak dan kewajiban dalam UUPK, PP PSTE juga mengatur secara khusus tentang kewajiban pelaku usaha dalam transaksi elektronik. Pasal 49 PP PSTE menyatakan bahwa: 1. Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

49

Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 4 No. 1, Juni 2015 2. Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. 3. Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. 4. Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim. 5. Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

penyelesaian sengketa akan dilakukan oleh forum yang dipilih oleh para pihak dengan menggunakan hukum yang telah dipilih pula oleh para pihak dalam kontrak elektronik, sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam pembahasan tentang pilihan hukum dan pilihan forum. UU ITE sendiri menegaskan (dalam pasal 38) bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Menurut pasal ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Lebih lanjut pasal 39 menjelaskan bahwa gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. Selain penyelesaian secara gugatan perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 23 UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, gugatan perdata dapat didasarkan atas dua alasan, yaitu wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad). Adapun landasan hukumnya didasarkan pada ketentuan Buku III pasal 1243 BW untuk wanprestasi dan pasal 1365 BW untuk perbuatan melanggar hukum. Gugatan wanprestasi selalu berawal pada adanya suatu hubungan hukum kontraktual (perjanjian) antara para pihak, sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban di sini diwujudkan dengan apa yang disebut sebagai prestasi (performance). Pada saat prestasi tidak dipenuhi/tidak dilaksanakan/ dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya menurut perjanjian para pihak, maka lahir apa yang dinamakan wanprestasi (cidera janji). Sedangkan pada gugatan perbuatan melanggar hukum, yang menjadi dasar gugatannya adalah kepentingan pihak tertentu yang dirugikan oleh perbuatan pihak lainnya, meskipun di antara para pihak tidak terdapat suatu hubungan hukum keperdataan yang bersifat kontraktual (perjanjian). Untuk kasus-kasus kerugian konsumen dalam transaksi perdagangan secara elektronik, gugatan akan lebih tepat bila didasarkan atas wanprestasi dan bukan perbuatan melanggar hukum, yaitu dengan merujuk pada kewajibankewajiban pelaku usaha dalam kontrak elektronik yang telah dilanggar dan karenanya menimbulkan

Selain kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam UUPK dan PP PSTE sebagaimana tersebut di atas, pemerintah juga memberikan perlindungan bagi konsumen dalam transaksi ecommerce melalui keberadaan sertifikat keandalan yang perlu dimiliki oleh pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya secara elektronis. Pasal 10 UU ITE menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Sertifikat Keandalan memang dibuat dengan tujuan untuk melindungi konsumen dalam Transaksi Elektronik. Lebih jauh pasal 1 ayat (24) dan (25) PP PSTE menyatakan bahwa “Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan Sertifikat Keandalan dalam Transaksi Elektronik”, sedangkan “Sertifikat Keandalan adalah dokumen yang menyatakan Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik telah lulus audit atau uji kesesuaian dari Lembaga Sertifikasi Keandalan”. Untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut, pada bulan Desember 2014 yang lalu Kementerian Komunikasi Dan Informatika telah meluncurkan sertifikat digital Indonesia untuk jaminan kemananan dalam transaksi elektronik.22 F. Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik Terhadap transaksi elektronik yang melibatkan para pihak dari dalam negeri saja, maka tidak sulit untuk menetapkan aturan hukum yang berlaku apabila terjadi masalah. Secara otomatis the applicable law–nya adalah hukum Indonesia, sehingga baik BW maupun UUPK dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Namun bagi transaksi perdagangan lintas negara, 22 Kemenkominfo Luncurkan Sertifikat Digital Indonesia, http://kominfo.go.id/index.php /content/detail/ 4311/Kemenkominfo+Luncurkan+Sertifikat +Digital+Indonesia/0/sorotan_media#.VSYluJsge8A, 3 Desember 2014.

50

Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 4 No. 1, Juni 2015 kerugian. Selain penyelesaian secara perdata, pelanggaran dalam transaksi elektronik yang mengandung unsur pidana seperti penipuan juga dapat diproses secara pidana, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 19 ayat (4) UUPK yang menyatakan bahwa pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

mengajukan gugatan ke badan penyelesaian sengketa konsumen, gugatan perdata ke pengadilan, atau melalui lembaga arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Selain itu tidak tertutup kemungkinan pelaku usaha juga diproses secara pidana.

IV. KESIMPULAN

[1] Budhijanto, Danrivanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi, Regulasi & Konvergensi, Bandung: Refika Aditama, 2010 [2] Ford, Warwick, Michael S. Baum. Secure Electronic Commerce : Building the Infrastructure for Digital Signatures and Encryption, Prentice Hall, New Jersey, 1997 [3] Geist, Michael, A Guide to Global ECommerce Law, University of Ottawa [4] Hardjowahono, Bayu Seto, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Buku Kesatu, Edisi Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 [5] Khairandy, Ridwan, Hukum Yang Berlaku Dalam Transaksi Bisnis Dengan ECommerce, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 29 No.1 Tahun 2010, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2010 [6] Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2009 [7] Penelitian Hukum, Cetakan ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 [8] Makarim, Edmon, Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian). Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005 [9] Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010 [10] Newton, Harry, Newton’s Telecom Dictionary, CMP Books, New York, 2002 [11] Nieuwenhuis, J. H, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985 [12] Oetomo, Budi Sutedjo Dharma, Perspektif e-Business, Tinjauan Teknis, Manajerial dan Strategi, Penerbit Andi, Jogjakarta, 2001 [13] Purba, Onno W., Aang Arid Wahyudi, Mengenal E-Commerce, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000. [14] Reuters, Thomson, Bryan A Garner, Black's Law Dictionary, 9th ed. 2009, diakses dari Westlaw International: http://international. westlaw.com [15] Sitompul, Asril, Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di

REFERENSI

Dari uraian di atas diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: a. E-commerce adalah transaksi elektronik melalui jaringan internet, yang terdiri dari 3 jenis, yaitu business to business (B2B), business to consumer (B2C), dan consumer to consumer (C2C). b. UU ITE menganut yurisdiksi ekstra-teritorial, sehingga dapat diterapkan tidak saja untuk warga negara Indonesia yang melakukan perbuatan hukum di wilayah Indonesia, namun juga untuk pelaku yang melakukan perbuatan hukum di negara lain selama perbuatannya tersebut membawa akibat hukum / kerugian bagi Indonesia. c. Dalam transaksi elektronik para pihak wajib menentukan pilihan hukum dan pilihan forum yang akan dituangkan dalam kontrak elektronik. Apabila tidak dilakukan pilihan hukum, maka untuk menentukan hukum yang berlaku harus digunakan asas/teori dalam Hukum Perdata Internasional yaitu teori The Proper Law of Contract dan teori The Most Charasteristic Connection. d. Keabsahan perjanjian jual beli secara elektronik juga merujuk pada syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 BW, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu obyek tertentu dan suatu kausa yang diperbolehkan. Selain itu perlu pula menjamin legalitas tanda tangan elektronik dan informasi/dokumen elektronik yang dibuat sesuai dengan persyaratan dalam UU ITE dan PP PSTE agar kelak dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah. e. Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik juga merujuk pada UUPK, khususnya yang menyangkut tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Selain itu konsumen juga dilindungi dengan keberadaan Sertifikat Keandalan bagi pelaku usaha yang ikut menjamin legalitas dan integritas pelaku usaha e-commerce. f. Penyelesaian sengketa dalam transaksi perdagangan secara elektronik dilakukan sesuai dengan pilihan hukum dan pilihan forum yang telah dilakukan para pihak. Di Indonesia penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan

51

Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 4 No. 1, Juni 2015 Cyberspace, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001 [16] Sjahdeini, Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993 [17] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXIII, Intermasa, Jakarta, 2008 [18] Yusuf, Oik, Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia, http://tekno.kompas.com/ read/2014/11/24/07430087/pengguna.intern et.indonesia.nomor.enam.dunia, 24 November 2014 [19] Pengguna Internet Indonesia Capai 82 Juta, http://kominfo.go.id/index.php/content/detai l/3980/ Kemkominfo%3A+Pengguna+ Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/be rita_satker#.VRNjP5sge8B, 8 Mei 2014 [20] E-Commerce Tentukan Masa Depan Perdagangan Indonesia, http://www.pajak. go.id/content/ e-commerce-tentukan-masadepan-perdagangan-indonesia, 17 Oktober 2014 [21] Kemenkominfo Luncurkan Sertifikat Digital Indonesia, http://kominfo.go.id/index.php /content/detail/ 4311/Kemenkominfo+ Luncurkan+Sertifikat+Digital+Indonesia/0/ sorotan_media#.VSYluJsge8A, 3 Desember 2014

[22] Kasus Penipuan Dominasi Kejahatan Online, http://nasional.republika.co.id/berita/nasion al/umum/15/01/11/nhzwdt-kasus-penipuandominasi-kejahatan-online, 11 Januari 2015

52

Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 4 No. 1, Juni 2015

53