Aspek Hukum Dalam Usaha Makanan

Akta Pendirian (Akta Notaris yang berisi AD/ART badan hukum usaha. Utk Mikro cukup mendapat perizinan Surat Keterangan Utk Mikro …...

0 downloads 110 Views 3MB Size
Aspek Hukum Dalam Usaha Makanan Oleh: Ilzamha Hadijah Rusdan, S.TP., M.Sc

Adalah Kegiatan usaha dengan tujuan mencari keuntungan.

Adalah Aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai sanksi. Hukum Bisnis : Peraturan yang mengatur bidang perdagangan agar bisnis dijalankan secara adil.

Aspek Hukum Bisnis : Menyikapi, menyiasati, atau mengendalikan setiap keadaan, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan, risiko atau kerugian dikemudian hari dapat dihindari atau diperkecil.

SKALA USAHA Usaha Besar Usaha Menengah Usaha Kecil Usaha Mikro

Usaha Mikro

 Usaha yang tidak berbadan hukum,  biasanya tidak memiliki perizinan yang dikeluarkan instansi berwenang dan sering disebut usaha informal.  Aset usaha yang dimiliki skala mikro ini maksimal sebesar Rp. 25 Juta (diluar tanah dan bangunan)

Usaha Kecil

 Usaha yang memiliki izin usaha dalam bentuk badan hukum seperti Usaha Dagang (UD) Perusahaan Dagang (PD), Koperasi , CV dan sebagian kecil berbentuk PT.  Kekayaan /aset usaha maksimal sebesar Rp. 200 juta ( diluar tanah & bangunan).  Omzet (perputaran usaha) dalam waktu 1 tahun maksimal sebesar Rp. 1 miliar

Usaha Menengah

 Usaha yang memiliki izin usaha dalam bentuk badan hukum seperti Koperasi , CV dan PT.  Kekayaan / aset usaha antara Rp 200 juta sampai dengan Rp 500 juta ( diluar tanah & bangunan).  Omzet (perputaran usaha) dalam waktu 1 tahun maksimal sebesar Rp 10 miliar

Usaha Besar

 Usaha yang memiliki izin usaha dalam bentuk badan PT.  Kekayaan /aset usaha diatas Rp 500 juta ( diluar tanah & bangunan)  Omzet (perputaran usaha) dalam waktu 1 tahun diatas Rp. 10 miliar

Jenis Perizinan Usaha 1. Izin lokasi a). Sertifikat (akte tanah), b). Bukti pembayaran PBB yang terakhir, c). Akta Pendirian (Akta Notaris yang berisi AD/ART badan hukum usaha. Utk Mikro cukup mendapat perizinan Surat Keterangan Usaha yg dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Pasar setempat), d). Surat Keterangan Domisili Usaha (Bukti adanya persetujuan dari RT / RW / Kecamatan/ Kelurahan).

2. Izin Usaha a). Akte pendirian perusahaan dari notaris setempat PT/CV atau berbentuk badan hukum lainnya, b). NPWP (nomor pokok wajib pajak), Dikeluarkan oleh Dinas pajak setempat. Utk itu diperlukan dokumen akta notaris, FC KTP Pemilik, surat keterangan domisili

c). Surat tanda daftar perusahaan, Setiap usaha /perusahaan wajib didaftarkan

di

Kementerian Perindustrian & Perdagangan dan akan mendapatkan Nomor Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

d). Surat izin tempat usaha dan Surat tanda rekanan dari pemda setempat, e). SIUP setempat, Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Perindustrian & Perdagangan untuk investasi dengan nilai diatas Rp. 200 juta

f). Surat tanda terbit yang dikeluarkan oleh Kanwil Departemen,

g). Tanda daftar Usaha Perdagangan (TDUP).

Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Perindustrian & perdagangan utk perusahaan dgn nilai investasi s/d 200 juta

LEGALITAS PRODUK 1. P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) 2. SP (Surat Penyuluhan)

LEGALITAS PRODUK

3. BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) a. MD : Makanan Dalam Negeri b. ML : Makanan Luar Negeri

LEGALITAS PRODUK 3. Halal MUI 4. SNI (Standart Nasional Indonesia) 5. Standart Kualitas: a. ISO 22000 b. HACCP

LEGALITAS MERK Undang-Undang No. 15 tahun 2001: Merk merupakan tanda pembeda atas barang dan jasa bagi suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Sebagai tanda pembeda, merek dalam suatu klasifikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dengan yang lainnya baik pada keseluruhan (asal, sifat, cara pembuatan, tujuan pemakain) maupun pada pokoknya (bentuk, cara penempatan, bunyi ucapan)

1. Objek Perlindungan : a. Perlindungan atas merk  hak eksklusif yg diberikan negara kepada pemilik merk yg terdaftar b. Kepastian Hukum  dapat digunakan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa elanggaran atas merek terdaftar 2. Status Pendaftaran : Indonesia mengenal asas Konstitutif yaitu hak atas merek yang diperoleh atas nama pendaftarnya. Artinya, pemegang hak merek adalah seorang yang mendaftar pertama kali di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

3. Jangka Waktu Perlindungan : Jangka waktu perlindungan merek 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran (filling date). Setelah 10 tahun dapat diperpanjang kembali 4. Mutasi & Lisensi : Mutasi / Pengalihan Hak : pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian Lisensi : izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kpd seseorang atau beberapa orang utk menggunakan merk tersebut baik seluruh maupun sebagian jenis barang/jasa yg didaftarkan.

5. Pelanggaran & Sangsi :  Pasal 90 UU Merk 15 th 2001 Pelanggaran atas merk terdaftar yang sama pada seluruhan dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah



Pasal 91 UU Merk 15 th 2001 Pelanggaran atas merk terdaftar yang sama pada pokoknya dipidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 800 jut rupiah

PELAKU USAHA PENGUSAHA

PEKERJA

PEMBANTU PENGUSAHA

Pengusaha memiliki ciri: 1. Terus menerus 2. Terang-terangan 3. Dalam kualitas tertentu 4. Bertujuan untuk mencarai keuntungan atau laba 5. Pembukuan 6. Badan usaha

JENIS BADAN USAHA Badan Usaha Berbadan Hukum : 1. Perseroan Terbatas / PT. ( UU No. 40 Tahun 2007) 2. Yayasan ( UU No. 16 Tahun 2001) 3. Koperasi ( UU No. 25 Tahun 1992) Badan Usaha Bukan Berbadan Hukum : 1. Persekutuan Perdata / maatschap (pasal 1619 KUHPerdata) 2. Firma (pasal 16 – 35 KUH Dagang) 3. Perseroan Komanditer / CV (pasal 19 KUH Dagang) 4. Perusahaan Dagang / Usaha Dagang

AKIBAT HUKUM Sanksi atas tidak dimilikinya Izin Usaha Perkebunan walaupun telah melakukan kegiatan produksi diatur di dalam Pasal 46 UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan yaitu : 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 17 ayat ( 1) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industripengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00

UUPK pada pasal 8 ayat 1h disebutkan  Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan ‘’halal’’ yang dicantumkan pada label.  Sehingga jika terdapat produsen yang melanggar aturan tersebut maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 62 yang menyatakan; (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), (2) Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Namun, jika produsen tidak mencantumkan label halal maka tidak terdapat sanksi yang melekat padanya.