ASPEK HUKUM KEPERAWATAN

Alternatif lain sebagai pengganti rencana tindakan medis itu, termasuk keuntungan dan kerugian dari masing-masing alternatif tersebut 15. Kriteria pas...

0 downloads 57 Views 277KB Size
ASPEK HUKUM KEPERAWATAN

Hargianti Dini Iswandari [email protected]

1

I. Pengertian Hukum Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama; atau keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Berkembang di dalam masyarakat dalam kehendak, merupakan sistem peraturan, sistem asas-asas, mengandung pesan kultural karena tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.

2

Pengertian Hukum kesehatan : Adalah ketentuan2 yang mengatur hak dan kewajiban baik dari tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan maupun dari individu dan masyarakat yang menerima upaya kesehatan tersebut dalam segala aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta organisasi dan sarana. Hukum Kesehatan adalah kumpulan peraturan yang berkaitan langsung dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi (Prof. Van der Mijn). • Hukum Kesehatan lebih luas dari pada Hukum Kedokteran atau Hukum Perawatan. 3

Mengapa perlu Undang-undang Kesehatan 1. Kesehatan-kesejahteraan merupakan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; 2. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan sumber daya manusia yang merupakan modal pembangunan nasional; 3. Perlunya penyelenggaraan upaya kesehatan yang menyeluruh dan terpadu; 4. Perundang-undangan yang ada tidak sesuai lagi.

4

Mengapa perlu Undang-Undang Praktik Keperawatan 1. Alasan filosofi: Perawat telah berkonstribusi besar dlm peningkatan derajat kes, tapi belum diimbangi dgn perlindungan hukum, bahkan cenderung menjadi objek hukum. 2. Perawat memiliki kompetensi keilmuan, sikap rasional, etis dan profesional, semangat pengabdian yang tinggi, berdisiplin, kreatif, terampil, berbudi luhur dan dapat memegang teguh etika profesi. 3. Tujuan menyusun UU: lingkup profesi yang jelas, kemutlakan profesi, kepentingan bersama berbagai pihak (masyarakat, profesi, pemerintah dan pihak terkait lainnya), keterwakilan yang seimbang, optimalisasi profesi, fleksibilitas, efisiensi dan keselarasan, universal, keadilan, serta kesetaraan dan kesesuaian 5 interprofesional (WHO, 2002)

II. FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM Hukum: 1. Berlaku untuk umum 2. Disusun oleh badan pemerintah / kekuasaan 3. Tercantum secara rinci dalam kitab UU dan lembaran/berita negara 4. Pelanggaran diselesaikan melalui pengadilan 5. Sanksi pelanggaran tuntutan 6. Penyelesaian pelanggaran memerlukan bukti fisik

6

Fungsi Hukum dalam Praktik Perawat

- Memberikan kerangka utk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum - Membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi lain - Membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri - Membantu mempertahankan standard praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat yg memiliki akuntabilitas dibawah hukum.

7

TUJUAN Undang- Undang praktek Keperawatan : A. Tujuan utama 1. Memberi landasan hukum terhadap praktik keperawatan 2. Melindungi masyarakat maupun perawat B. Tujuan Khusus 1. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan kesehatan yang diberikan oleh perawat. 2. Melindungi masyarakat dari tindakan yang dilakukan perawat . 3. Menetapkan standar pelayanan keperawatan 4. Menapis ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan 5. Menilai boleh tidaknya perawat menjalankan praktik keperawatan 6. Menilai ada tidaknya kesalahan dan atau kelalaian yang dilakukan perawat dalam memberi pelayanan. 8

III. HUKUM PUBLIK VS HUKUM PRIVAT Perbedaan terletak pada penitik beratan hubungan hukum yang terjadi. Pada hukum publik : Titik berat hubungan hukum adalah kepentingan umum atau orang dengan negara. Pada hukum privat: Titik berat hubungan hukum adalah kepentingan perseorangan atau orang dengan orang.

9

Hukum Publik: 1. Hukum Tata Negara: hukum yang mengatur tentang lembaga-lembaga negara atau alat-alat serta perangkat negara 2. Hukum Administrasi Negara: hukum yang mengatur tentang bagaimana cara lembaga-lembaga negara menjalankan tugas dan wewenangnya 3. Hukum Pidana: hukum yang berisi tentang aturan-aturan yang harus di taati oleh masyarakat, dan apabila melanggar akan mendapat sanksi (terdiri dari kejahatan dan pelanggaran) 4. Hukum Internasional: adalah seperangkat asas dan kaidah yang mengatur masalah atau persoalan yang melintasi batas negara yang tidak bersifat perdata 10

Hukum Privat: 1. Hukum perdata (dalam arti sempit) adalah hukum perdata sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja (BW) 2. Hukum Perdata (dalam arti luas) adalah hukum perdata yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta undang-undang lainnya yang mengatur masalah perdata. (Hukum dagang,dll) 11

IV. HAK, KEWAJIBAN DAN PERSETUJUAN

Informed Consent ??? HAK ASAZI 1. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (the right to health care), 2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to information), dan 3. Hak untuk ikut menentukan (the right to determination)

12

Hak atas informasi 1. Diberikan sebelum dilakukan tindakan medis, ringan maupun berat. 2. Pasien berhak bertanya seputar rencana tindakan medis yang akan diterimanya, apabila informasi yang diberikan dirasakan masih belum jelas, 3. Pasien berhak meminta pendapat atau penjelasan dari dokter lain untuk memperjelas atau membandingkan informasi tentang rencana tindakan medis yang akan dialaminya (second opinion) 4. Pasien berhak menolak rencana tindakan medis tersebut

13

Pemberian informasi selayaknya bersifat obyektif, tidak memihak, tanpa tekanan. Setelah menerima semua informasi tersebut, pasien harus diberi waktu untuk berfikir dan mempertimbangkan keputusannya.

14

Informasi yang diperoleh: 1. Bentuk tindakan medis 2. Prosedur pelaksanaannya 3. Tujuan dan keuntungan dari pelaksanaannya 4. Resiko dan efek samping dari pelaksanaannya 5. Resiko / kerugian apabila rencana tindakan medis itu tidak dilakukan 6. Alternatif lain sebagai pengganti rencana tindakan medis itu, termasuk keuntungan dan kerugian dari masing-masing alternatif tersebut

15

Kriteria pasien yang berhak 1. Pasien tersebut sudah dewasa. batas 21 tahun. 2. Pasien dalam keadaan sadar. Pasien harus bisa diajak berkomunikasi secara wajar dan lancar. 3. Pasien dalam keadaan sehat akal. Jadi yang paling berhak untuk menentukan dan memberikan pernyataan persetujuan terhadap rencana tindakan medis adalah pasien itu sendiri. Namun apabila pasien tersebut tidak memenuhi 3 kriteria diatas maka dia dapat diwakili oleh wali keluarga atau wali hukumnya.

16

Hak suami/istri pasien Untuk beberapa jenis tindakan medis yang berkaitan dengan kehidupan berpasangan sebagai suami-istri. Misalnya tindakan terhadap organ reproduksi, KB, dan tindakan medis yang bisa berpengaruh terhadap kemampuan seksual atau reproduksi dari pasien tersebut.

17

Keadaan Gawat Darurat Proses pemberian informasi dan permintaan persetujuan rencana tindakan medis ini bisa saja tidak dilaksanakan oleh dokter apabila situasi pasien tersebut dalam kondisi gawat darurat. Dalam kondisi ini, dokter akan mendahulukan tindakan untuk penyelamatan nyawa pasien. Prosedur penyelamatan nyawa ini tetap harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan / prosedur medis yang berlaku disertai profesionalisme yang dijunjung tinggi.

18

Setelah masa kritis terlewati dan pasien sudah bisa berkomunikasi, maka pasien berhak untuk mendapat informasi lengkap tentang tindakan medis yang sudah dialaminya tersebut.

19

Tidak berarti kebal hukum Pelaksanaan informed consent ini semata-mata menyatakan bahwa pasien (dan/atau walinya yang sah) telah menyetujui rencana tindakan medis yang akan dilakukan. Pelaksanaan tindakan medis itu sendiri tetap harus sesuai dengan standar proferi kedokteran. Setiap kelalaian, kecelakaan, atau bentuk kesalahan lain yang timbul dalam pelaksanaan tindakan medis, tetap bisa membuat pasien merasa tidak puas dan berpotensi mengajukan tuntutan hukum. Informed consent tidak menjadikan tenaga medis kebal terhadap hukum atas kejadian yang disebabkan karena kelalaiannya dalam melaksanakan tindakan medis.

20

KLIEN HAK 1. 2. 3.

4. 5. 6. a. b. c. d. e.

Mendapatkan informasi secara, benar, jelas, dan jujur tentang tindakan Keperawatan yang akan dilakukan; meminta pendapat Perawat lain dan/atau tenaga kesehatan lainnya; mendapatkan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; memberi persetujuan atau penolakan tindakan Keperawatan yang akan diterimanya; dan memperoleh keterjagaan kerahasiaan kondisi kesehatannya. Pengecualian pada point 5 dapat dilakukan dalam hal : kepentingan kesehatan Klien; pemenuhan permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum; persetujuan Klien sendiri; kepentingan pendidikan dan penelitian; dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

KEWAJIBAN 1. 2. 3. 4.

memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang masalah kesehatannya; mematuhi nasihat dan petunjuk Perawat; mematuhi ketentuan yang berlaku di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Dasar Hukum: Pasal 40 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Dasar Hukum: Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

21

PERAWAT

HAK 1.

2. 3. 4.

5.

memperoleh perlindungan hukum sepa+njang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari Klien dan/atau keluarganya; menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan yang telah diberikan; menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar

KEWAJIBAN 1.

2.

3.

4. 5.

Dasar Hukum: Pasal 36 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 6.

7.

melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan Keperawatan dan ketentuan Peraturan Perundangundangan; memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada Perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya; mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai dengan standar; memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan Keperawatan kepada Klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya;8 melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi Perawat; dan melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dasar Hukum: Pasal 37 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

22