BAB II TINJAUAN PUSTAKA

“Rumah Sakit adalah suatu sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga k...

0 downloads 35 Views 88KB Size
BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan Konsep mengenai peranan (rule) yang dikemukakan oleh Komaruddin (1994;763) adalah sebagai berikut : ”1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam manajemen. 2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 3. Bagian atau fungsi seseorang di dalam kelompok 4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya. 5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat”. 2.2 Rumah Sakit Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, rumah sakit mempunyai peranan yang sangat penting, terutama di dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan. Rumah sakit merupakan suatu bentuk organisasi sosial ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk memberikan jasa pelayanan di bidang kesehatan, baik dalam bentuk pemeriksaan, perawatan, pengobatan, tindakan medis, dan tindakan diagnosa lainnya yang dibutuhkan oleh pasien. Untuk lebih jelas kita perlu mengetahui lebih lanjut dari pengertian rumah sakit.

2.2.1 Pengertian Rumah Sakit Berdasarkan jenis usahanya, rumah sakit merupakan suatu sarana di bidang kesehatan yang memberikan pelayanan baik di bidang medis maupun non medis dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebagai organisasi nirlaba, rumah sakit umum berusaha memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan semaksimal mungkin kepada masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bagian dari fungsi rumah sakit. Pengertian Rumah Sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1596 / Menkes / Per 11 / 1998 adalah sebagai berikut :

“Rumah Sakit adalah suatu sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian“. Kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi di atas adalah bahwa rumah sakit mempunyai fungsi memberikan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis, juga sebagai tempat pendidikan dan atau latihan tenaga medis dan para medis, serta tempat penelitian dan pengembangan ilmu teknologi di bidang kesehatan dan tujuan didirikannya rumah sakit adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan. Upaya kesehatan berdasarkan Undang-undang no.23 tahun 1992 Bab I pasal 1 ayat 2 adalah sebagai berikut : “ upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.” Sarana kesehatan menurut Undang-undang no.23 tahun 1992 Bab I pasal 1 ayat 4 adalah sebagai berikut : “sarana

kesehatan

adalah

tempat

yang

digunakan

untuk

menyelenggarakan uapaya kesehatan.” Menurut Peraturan Menteri No. 1596 / Menkes / Per 11 / 1998. Fungsi rumah sakit umum adalah sebagai berikut : a. Tempat pengobatan ( medical care ) bagi penderita rawat jalan maupun bagi penderita yang dirawat inap ; b. Tempat pendidikan dan atau latihan tenaga medis maupun para medis ; c. Tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan ; d. Tempat pencegahan dan peningkatan kesehatan. Menurut pasal 5, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan, fungsi rumah sakit umum adalah sebagai berikut : a. b. c. d. e.

Menyelenggarakan pelayanan medis ; Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis ; Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan ; Menyelenggarakan pelayanan rujukan ; Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ;

f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ; g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan. Berdasarkan fungsi-fungsi rumah sakit di atas, maka jelaslah bahwa fungsi rumah sakit tidak hanya dalam medis saja, tetapi juga di bidang nonmedis. Rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan di bidang kesehatan secara lebih professional dan lebih berkualitas. Oleh karena itu, manajemen rumah sakit harus dapat memanfaatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya teknologi, maupun sumber daya modal secara lebih efektif dan efisien. Di Indonesia rumah sakit dapat dibedakan menjadi rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Perbedaan ini terletak pada siapa yang menyediakan dana, dan di samping itu juga di dalam menjalankan operasinya rumah sakit swasta diwajibkan untuk menyediakan 25% dari fasilitas yang tersedia untuk pasien-pasien kurang atau tidak mampu. Sedangkan rumah sakit pemerintah harus menyediakan fasilitas untuk pasien-pasien kurang atau tidak mampu sebesar 75%

2.2.2 Klasifikasi Rumah Sakit Umum Golongan A Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit, dari yang bersifat dasar sampai dengan sub spesialisasi. Penggolongan rumah sakit terdiri dari beberapa tingkat, menurut kemampuan pelayanan kesehatan yang dapat disediakan, tetapi yang diteliti dalam penelitian ini adalah rumah sakit kelas A, yaitu rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialitik luas dan sub spesialitik luas. Klasifikasi ini merupakan klasifikasi rumah sakit pemerintah, rumah sakit A dan rumah sakit B II dapat juga berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan. Rumah sakit umum yang berada di Ibukota Propinsi secara administratif finansial bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan Propinsi.

2.2.3 Organisasi Rumah Sakit Secara teknis organisasi, keberadaan rumah sakit adalah di bawah naungan Menteri Kesehatan. Sehingga peraturan pelaksanaan mengenai rumah sakit sebagian besar adalah Keputusan Menter Kesehatan. Tenaga kesehatan menurut Undang-undang no.23 tahun 1992 Bab I pasal 1 ayat 3 adalah sebagai berikut : “tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.” Penyelenggaraan rumah sakit mencakup pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan pelayanan administrasi. Pelayanan medis di rumah sakit secara langsung dilakukan oleh : 1.

Staf medis, terdiri dari para dokter professional dalam bidangnya masingmasing. Dokter memiliki wewenang dan hak otonomi untuk menangani pasien mereka. Wewenang ini melekat karena profesi tidak dapat dicampuri oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam penanganan pasien.

2.

Staf perawatan yang terdiri dari para perawat professional yang bertugas untuk memberi pertolongan kepada pasien atas dasar instruksi dokter.

3.

Staf administrasi, urusan administrasi seperti penerimaan pembayaran, penagihan piutang, pembayaran biaya, pengendalian terhadap pendapatan ditangani oleh staf adaministrasi. Sasaran staf medis diarahkan pada pengobatan pasien sedangkan pihak

manajemen berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup rumah sakit. Koordinasi yang harmonis antara staf medis dan pihak manajemen diperlukan agar tujuan di rumah sakit dapat tercapai, sebab pada dasarnya ketiga staf tersebut saling tergantung satu sama lainnya. Staf medis dan perawatan harus menyadari bahwa tanggung jawab mereka tidak hanya sebatas pada pasien saja tetapi juga pada rumah sakit, demikian juga dengan staf administrasi yang harus menyadari bahwa tanggung jawabnya tidak

hanya sekedar menyangkut hal mendapatkan uang dan sebagainya tetapi harus juga mengingat fungsi sosial rumah sakit. Mengenai standarisasi ketenagaan Rumah Sakit Umum diatur oleh peraturan Menkes RI No.262/Men.K/Per/VII/1979. Ketenagaan dirumah sakit dibedakan atas empat kelompok yaitu : a. Tenaga Medis : yakni lulusan Fak. Kedokteran/FKG antara lain Dokter Umum, Dokter Gigi, dan lain sebagainya. b. Tenaga para medis perawatan : lulusan sekolah atau Akademi Perawatan Kesehatan. c. Tenaga Para Medis Non Keperawatan : lulusan sekolah atau akademi kesehatan lainnya. d. Tenaga Non Medis : yaitu di luar butir 1, 2, dan 3 seperti Apoteker, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Untuk menentukan ketenagaan minimum bagi setiap kategori di atas, dapat mempergunakan angka perbandingan antara jumlah tempat tidur dengan jumlah ketenagaan dibutuhkan. Misal untuk rumah sakit kelas A dan B sebagai berikut : a. Tempat tidur : tenaga medis ( 4-6 : 1 ) b. Tempat tidur : tenaga para medis perawatan ( 2 : 3-4 ) c. Tempat tidur : tenaga para medis nonperawatan adalah ( 3 : 1 ) d. Tempat tidur : tenaga non medis ( 1: 1) Suatu masalah organisatoris yang timbul, terutama pada rumah sakit umum yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Kedokteran seperti Rumah Sakit dr.Cipto Mangunkusumo dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ( UI ) ataupun antara Rumah Sakit Umum dr.Pirngadi Medan dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Masalah yang dihadapi adalah terjadinya dualism antara lain : a. Kepala unit pelaksana harus bertanggung jawab kepada dua atasan, masalah pelayanan kesehatan kepada rumah sakit dan masalah pendidikan ke pimpinan Fakultas.

b. Tenaga medis unit pelaksana fungsional mempunyai status kepegawaian di Depdikbud yang sekarang menjadi Depdiknas.

2.2.4 Pemakai Jasa Rumah Sakit Pemakai jasa rumah sakit ( the users of hospital services ) khususnya di Indonesia, dibedakan dalam tiga kategori : 1.

Full purchasers Pada kategori ini pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta merupakan

pelanggan yang terbesar. 2.

Semi buyers pelayanan Yaitu pemakai jasa yang tidak atau belum dapat membayar penuh nota tagihan

rumah sakit. 3. Prodeo users Yaitu pemakai jasa yang sama sekali tidak sanggup membayar biaya perawatan rumah sakit. Kelompok ini terbagi lagi ke dalam dua bagian, yaitu : a.

Kelompok yang secara material tidak sanggup membayar sesenpun

b.

Kelompok prodeo users “in optima forma” yang terdiri dari : • Mereka yang meninggalkan rumah sakit tanpa izin. • Mereka yang kurang puas dengan pelayanan rumah sakit • Mereka yang mendapat privilege social ( ditaggung oleh badan-badan ). Selain itu pasien berdasarkan keadannya dapat diklasifikasikan menurut

Blanchet ( 1985 : 291 ) sebagai berikut : a. Emergency Patient b. Urgent Patient c. Elective Patient. Maksud dari masing-masing hal tersebut di atas adalah sebagai berikut : a.

Emergency Patient Kehidupan

pasien

menghadapi

situasi

memerlukan pengobatan sesegera mungkin.

ancaman

kematian

sehingga

b. Urgent Patient Pasien

memerlukan

pengobatan

segera,

bila

ada

penundaan

yang

berkepanjangan dapat menimbulkan bahaya terhadap kehidupan pasien. c.

Elective Patient Keadaan pasien tidak membahayakan kehidupanya.

2.3 Prosedur Prosedur merupakan bagian dari sistem akuntansi yang terdiri dari urutan suatu pekerjaan tata usaha yang dilakukan untuk menjamin keseragaman pelaksanaan kegiatan transaksi yang terjadi di perusahaan secara berulang-ulang, sehingga dapat membantu pelaksanaan pekerjaan yang efektif dan efisien.

2.3.1 Pengertian Prosedur Menurut Mulyadi ( 2001;5 ) memberikan pengertian prosedur adalah sebagai berikut : “Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”. Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa prosedur merupakan kegiatan klerikal ( clerical operation ) harus dapat membuat pekerjaan menjadi efisien dan efektif, sehingga dapat memudahkan dalam proses pengelolaannya dan dapat menghasilkan suatu informasi yang akurat. Jadi setiap prosedur harus menggambarkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Urutan-urutan pekerjaan dimulai dan berakhir. 2. Aliran dokumen berikut distribusi dan pelaksanaan pekerjaan oleh masingmasing bagian yang terlibat. 3. Kegiatan persiapan dan kontrol. 4. Kegiatan pengarsipan

2.3.2 Hubungan Sistem dan Prosedur Dalam suatu sistem yang baik, harus mencakup prosedur-prosedur yang saling berkaitan dan menunjang pekerjaan operasional perusahaan, sehingga sistem yang ada dapat berjalan dan mengikuti perkembangan yang terjadi di luar perusahaan. Mulyadi ( 2001; 5 ) menjelaskan bahwa hubungan sistem dan prosedur adalah sebagai berikut : “Sistem merupakan suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam setiap sistem terdapat prosedur-prosedur yang terjalin satu sama lain secara sistematis. Prosedur tersebut tidak dapat berdiri sendiri-sendiri karena hal tersebut akan dapat melemahkan sistem yang ada. Suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal. Kegiatan klerikal ( clerical operation ) terdiri dari kegiatan berikut ini yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam fomulir, buku jurnal, dan buku besar : 1. Menulis 2. Menggandakan 3. Menghitung 4. Memberi kode 5. Mendaftar 6. Memilih 7. Memindah 8. Membandingkan

2.4 Sistem Informasi Akuntansi Sistem informasi akuntansi sangat berperan bagi perusahaan sebagai alat bantu bagi manajemen, dalam rangka mengkoordinir secara ekonomis, alat-alat produksi yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya modal. Selain itu juga sistem informasi akuntansi harus dapat melindungi kekayaan perusahaan dengan memberikan tindakan pengendalian dalam

mencegah

atau

meminimalkan

kesalahan-kesalahan

dan

penyelewengan-

penyelewengan yang terjadi dalam perusahaan.

2.4.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Definisi pertama menurut Barry E. Cuhing yang diterjemahkan oleh La Midjan dan Azhar Susanto ( 2003;11 ) adalah sebagai berikut : “ sistem informasi akuntansi merupakan seperangkat sumber manusia dan modal dalam organisasi, yang berkewajiban untuk menyajikan informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan memproses data”. Definisi kedua menurut Krismiaji ( 2002;4 ) adalah “ sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis”. Definisi ketiga menurut Willkinson, dkk ( 2000;7 ), yaitu “an accounting information systems is a unified structures within an entity, such as a business firms, that employs physical resources and other components to transform economic data into accounting information with the purpose of satisfying the information needs of variation of user’s”. Definisi di atas menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi adalah kesatuan struktur-struktur

dalam

suatu

entitas,

seperti

perusahaan

bisnis

yang

memperkerjakan sumber-sumber daya fisik dan komponen-komponen lain untuk mentransformasi data ekonomi menjadi informasi akuntansi, dengan tujuan untuk memuaskan para kebutuhan para pemakai informasi yang bervariasi. Definisi keempat menurut Amir Abadi Jusuf dan Rudi M. Tambunan (2000;1), terjemahan dari George Bodnar dan William S.Hopwood, yaitu : “sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumberdaya seperti manusia, peralatan, yang diatur untuk megubah data menjadi informasi”.

2.4.2 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi Dari definisi sistem informasi akuntansi yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa di dalam sistem informasi akuntansi terdapat unsurunsur pokok. Menurut Krismiaji (2002;16) unsur-unsur sistem informasi akuntansi adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tujuan Masukan Keluaran Penyimpanan data Pengolahan Instruksi dan prosedur Penggunaan Pengendalian dan pengukuran keamanan

Penjelasan dari unsur-unsur sistem informsi akuntansi di atas, yaitu : 1. Tujuan Setiap informasi akuntansi dirancang untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang menggambarkan tenaga penggerak di belakang sistem dan tujuannya. 2. Masukan Data yang dikumpulkan dan di masukkan sebagai sistem masukkan. 3. Keluaran Keluaran / output dari suatu sistem informasi akuntansi adalah informasi. 4. Penyimpanan data Data disimpan untuk pemakaian berikutnya. 5. Pengolahan ( processing ) Data harus diolah untuk menghasilkan informasi. 6. Instruksi dan prosedur Sistem informasi akuntansi tidak dapat mengolah data untuk menghasilkan informasi tanpa adanya instruksi dan prosedur. 7. Penggunaan Pengguna sistem informasi akuntansi adalah orang yang berhubungan dengan sistem dan memakai informasi yang dihasilkan.

8. Pengendalian dan pengukuran keamanan Informasi yang dihasilkan harus akurat, bebas dari kesalahan dan dilindungi dari akses-akses yang tidak sah. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu sistem informasi akuntansi memiliki beberapa komponen dasar yaitu orang, alat untuk mengolah data, prosedur-prosedur, data sebagai masukkan, informasi sebagai output, tujuan, pengendalian dan pengukuran keamanan.

2.4.3 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Dalam memenuhi kebutuhan informasi, baik untuk kebutuhan pihak eksternal maupun pihak internal, sistem informasi akuntansi harus didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsinya. Demikian pula suatu sistem informasi akuntansi dalam memenuhi fungsinya harus mempunyai tujuan-tujuan yang dapat memberikan pedoman kepada manajemen dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat

menghasilkan

informasi-informasi

yang

berguna,

terutama

dalam

menunjang perencanaan dan pengendalian. Menurut Krismiaji ( 2002;5 ), adalah “fungsi sistem informasi akuntansi yaitu untuk melakukan pengawasan yang memadai untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan dapat dipercaya, aktivitas bisnis yang dilaksanakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen, serta sejalan dengan peraturan yang telah digariskan, melindungi dan menjaga aktiva organisasi termasuk data lain yang dimiliki perusahaan”. Selanjutnya menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinburt (2004;3), tiga fungsi penting sistem informasi akuntansi dalam suatu organisasi yaitu : “ 1. Collecting and storing data about the activities performed by the organization, the resources affected by those events and the agents who participate in the various activities so that management, employees, and intrested outsiders can review what has happened. 2. Transforming data into information that’s is useful for making decisions that enable management to plan, execute, and control activities. 3. Providing adequate controls to safeguard the organizations assets, including its data, to ensure that the data are variable when needed and are accurate and reliable”.

Penjelasan dari sistem informasi akuntansi di atas yaitu : 1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitasaktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai dan pihak eksternal yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal yang telah terjadi. 2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga asset-asset organisasi, termasuk data-data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan andal. Dari uraian mengenai tujuan dan fungsi sistem informasi akuntansi di atas, tedapat hal-hal yang saling berhubungan satu sama lainya. Itu berarti peningkatan informasi sangat diperlukan untuk meningkatan kualitas dan kuantitas dari aktivitas perusahaan. Menurut La midjan ( 1995;12 ), tujuan sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut : Sistem informasi akuntansi mempunyai tujuan utama sebagai berikut : 1.

Untuk meningkatkan informasi Yaitu informasi yang tepat guna, terpercaya dan tepat waktu. Dengan kata lain sistem akuntansi harus dengan cepat dan tepat dapat memberikan informasi yang diperlukan.

2.

Untuk meningkatkan sistem internal cek atau sistem pengendalian internal Yaitu sistem pengendalian internal yang diperlukan agar dapat mengamankan kekayaan perusahaan. Ini berarti bahwa sistem akuntansi yang disusun harus juga mengandung kegiatan sistem pengendalian internal.

3.

Harus dapat menekan biaya-biaya tata usaha Ini berarti bahwa biaya tata usaha untuk menyusun sistem akuntansi harus seefisien mungkin.

Ketiga tujuan sistem akuntansi tersebut harus saling terkait. Peningkatan informasi yang diperlukan atau pengendalian internal, baik kualitas maupun kuantitas tidak dapat dilaksanakan apabila tanpa mempertimbangkan kenaikan biaya.

2.5 Efektifitas 2.5.1 Pengertian Efektivitas Pengertian efektivitas menurut Arens dan Locbbecke ( 1997;801 ), adalah sebagai berikut : “ effectiveness refers to the accomplishment of the objectives where as efficiency refers to the resources used to achieve those objectivies”. Jadi efektivitas dapat diartikan sebagai suatu tingkat sampai dimana tujuan dari perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Efektifitas dihubungkan dengan penyelesaian suatu tujuan sedangkan efisiensi dihubungkan dengan sumber yang digunakan untuk tercapainya suatu tujuan.

2.6 Pengendalian internal Sebelum dikenal dengan pengendalian internal, terdapat beberapa istilah diantaranya : 1. Pengendalian Tindakan dengan turut campur tangan dalam melakukan pengaturan dan pengarahan terhadap pelaksanaan, dengan maksud agar suatu tujuan tertentu dapat tercapai dengan efektif dan efisien. 2. Pengawasan Pengendalian tanpa turut campur tangan dalam melakukan tindakan korektif. 3. Pemeriksaaan Suatu proses penilaian atas suatu tindakan dengan jalan membandingkan antara yang seharusnya dilakukan dengan yang seharusnya dilaksanakan.

2.6.1 Pengertian Pengendalian Internal

Definisi pengendalian internal bisa berbeda-beda, namun pengertiannya sama. Berikut penulis mengutip beberapa difinisi mengenai pengendalian internal yang berbeda-beda, untuk mengetahui pengertian yang lebih jelas. Menurut Krismiaji ( 2002;218 ) adalah sebagai berikut : ”pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metoda bisnis yang digunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan”. Menurut Mulyadi ( 2002;180 ), terdapat konsep dasar dari pengendalian internal, diantaranya : 1.

Pengendalian internal merupakan suatu proses. Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian internal merupakan suatu rangkaian tindakan dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas.

2.

Pengendalian internal dijalankan oleh orang. Pengendalian internal bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personil lain.

3.

Pengendalian internal diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian internal dan pertimbangan

manfaat

dan

pengorbanan

dalam

pencapaian

tujuan

pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak. 4.

Pengendalian internal ditunjukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan : pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

Adapula pengendalian internal yang dikutip dari Hiro Tugiman (2004;12) adalah sebagai berikut : ”Pengendalian internal yang baik berarti :

1. 2. 3.

Kegiatan organisasi efektif dan efisien Laporan keuangan atau informasi dari organisasi dapat dipercaya Manajemen dalam organisasi patuh terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku “

Menurut Aliminsyah ( 2001;103 ), pengendalian internal, yaitu : “Prosedur terperinci yang disusun oleh suatu perusahaan untuk mengawasi operasinya”. Menurut Commitee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO) pada tahun 1992 telah mengeluarkan definisi tentang pengendalian internal, yaitu : “Internal control is broadly defined as a prosess, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories : 1. Effectiveness and efficiency of operations 2. Reliability of financial reporting 3. Compliance with applicable laws and regulations “ Menurut Mulyadi (2002;181), pengendalian internal adalah : “Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : 4. Efektivitas dan efisiensi operasi 5. Keandalan pelaporan keuangan 6. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”. Sebuah sistem pengendalian internal yang efektif merupakan komponen kritis dari manajemen dan dasar bagi kegiatan operasi yang aman dan sehat dalam sebuah perusahaan. Sebagai sebuah sistem, pengendalian merupakan kumpulan dari berbagai komponen pengendalian dan aktivitas yang terintegrasi dan yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuannya.

2.6.2 Unsur-Unsur Pengendalian Internal Komponen pengendalian internal menurut Commitee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO) ada lima komponen, yaitu : 1. Lingkungan pengendalian (control environment)

Lingkungan pengendalian adalah efek kumpulan dari beragam faktor pada pembuatan, penguatan, atau mengurangi efektivitas dari kebijakan dan prosedur khusus. Dengan kata lain, lingkungan pengendalian mengatur keseluruhan nada dari

organisasi

dan

mempengaruhi

kesadaran

pengendalian

karyawan.

Lingkungan yang baik merupakan pondasi bagi semua komponen pengendalian internal, membangun disiplin dan struktur kontrol. Faktor yang disertakan dalam lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut: a.

Nilai integritas dan etika (integrity and ethical value) Sub komponen ini berkaitan dengan masalah perilaku. Perusahaan harus membuat suatu pernyataan yang dijadikan standar perilaku dan etika yang harus dijalankan oleh semua orang dalam perusahaan.

b.

Komitmen kepada kompetensi (commitment to competence) Perusahaan harus memiliki karyawan yang competen dan dapat dipercaya agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

c.

Filosofi manajemen dan gaya operasional (managemen’s philosophy and operating style) Yaitu sikap dan kesadaran manajemen akan pentingnya pengendalian internal.

d.

Struktur organisasi (organizational structure) Yaitu kerangka hubungan formal untuk mencapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi mencerminkan pembagian wewenang dan tanggungjawab dalam suatu perusahaan.

e.

Perhatian dan arahan yang diberikan oleh dewan direksi dan komitenya (Board of Directors or audits committee participation) Komite audit perusahaan melaksanakan tugas pemeriksaan sehingga diharapkan dapat mendeteksi penyimpangan yang terjadi dan membuat langkah-langkah untuk perbaikan pengendalian perusahaan.

f.

Pembagian wewenang dan tanggung jawab Pembagian wewenang dan tanggung jawab merupakan perluasan lebih lanjut pengembangan struktur organisasi. Dengan pembagian wewenang yang jelas,

organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. g.

Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia (human resources policies and practis) Pengendalian internal yang baik tidak akan dapat menghasilkan informasi keuangan yang andal jika dilaksanakan oleh karyawan yang tidak kompeten dan tidak jujur. Karena kepentingan perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur agar terciptanya lingkungan pengendalian yang baik, perusahaan perlu memiliki metode yang baik dalam menerima karyawan, mengembangkan kompetensi mereka, menilai prestasi dan memberikan kompensasi atas prestasi mereka.

h.

Kesadaran pengendalian Kesadaran pengendalian dapat tercermin dari reaksi yang ditunjukkan oleh manajemen dari berbagai jenjang organisasi atas kelemahan pengendalian yang ditunjuk oleh auditor internal atau auditor independen. Jika manajemen peduli dan melakukan koreksi terhadap kelemahan pengendalian itu merupakan petunjuk adanya komitmen manajemen terhadap penciptaan lingkungan pengendalian yang baik.

2. Penilaian risiko (risk assessment) Bertujuan untuk mengindentifikasikan, menganalisa dan mengola resiko yang berhubungan dengan persiapan laporan keuangan yang akan disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Resiko dapat timbul oleh keadaan sebagai berikut ; a.

Perubahan dalam lingkungan operasi perusahaan Perubahan lingkungan operasi perusahaan dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan dan resiko yang berbeda secara signifikan.

b.

Karyawan baru Karyawan baru mungkin mempunyai pengertian dan pandangan yang lain atas pengendalian internal yang sedang diterapkan dalam perusahaan.

c.

Sistem informasi baru

Perubahan sistem informasi dapat merubah resiko yang berhubungan dengan pengendalian internal. d.

Perubahan yang pesat Pertumbuhan operasi perusahaan yang pesat dapat meningkatkan resiko sebagai akibat dari pengendalian yang sudah tidak berfungsi secara tidak memadai.

e.

Teknologi baru Teknologi baru sudah pasti resiko yang belum tentu ada pengendaliannya.

f.

Lingkup produk dan kegiatan baru

g.

Restrukturisasi perusahaan Penyusunan kembali dalam tubuh perusahaan dapat disertai dengan pengurangan staff dan perubahan dalam pemisahan tugas yang dapat merubah resiko yang berkaitan dengan pengendalian internal.

h.

Operasi perusahaan secara luas Perluasan daerah perusahaan dapat menimbulkan resiko yang dapat menimbulkan dampak bagi pengendalian internal.

i.

Aktivitas akuntansi Penerapan atau perubahan prinsip-prinsip akuntansi dapat menimbulkan resiko dalam mempersiapkan laporan keuangan.

3. Aktivitas pengendalian (control activities) Aktivitas pengendalian terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk meredam resiko dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan pengendalian dapat dikategorikan dalam kebijakan dan prosedur sebagai berikut : a.

Kaji ulang atas prestasi Kegiatan pengendalian dilakukan dengan mengadakan perbandingan antara hasil kerja aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya, serta analisis-analisis yang telah dilakukan dan tindakan koreksi yang telah dilaksanakan.

b.

Pengolahan informasi

Berbagai kegiatan pengendalian dilakukan dengan memeriksa tingkat keakuratan, kelengkapan dan otorisasi transaksi. 4. Informasi dan komunikasi (information and communication) Kualitas

sistem

informasi,

termasuk

sistem

informasi

akuntansi

mempengaruhi kemampuan manajemen dalam membuat keputusan dalam pengelolaan dan pengendalian kegiatan perusahaan, serta menyiapkan laporan keuangan yang layak. Komunikasi

merupakan

proses

pemahaman

peran

individual

dalam

pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Komunikasi biasanya dibuat berdasarkan paduan kebijakan akuntansi, pelaporan keuangan, dan momerandum. Komunikasi dapat juga dibuat secara lisan, dan melakukan tindakan yang dilakukan manajemen. 5. Pemantauan (monitoring) Pemantauan adalah proses menguji dan menetapkan kualitas pengendalian internal, termasuk menetapkan rancangan dan operasi pengendalian dalam dasar periode waktu dan pengambilan tindakan perbaikan yang diperlukan. Proses ini dicapai dengan pengawasan yang berkesinambungan terhadap kegiatan operasi perusahaan, evaluasi terpisah, atau kombinasi keduanya. 2.6.3 Tujuan Pengendalian Internal Tujuan dari pengendalian intern, menurut COSO adalah: 1. Reliability of financial reporting 2. Efficiency and effectiveness of operations 3. Compliance with applicable laws and regulations Tujuan tersebut dijelaskan sebagai berikut : 1. Reliability of financial reporting Adanya informasi mengenai keuangan dan informasi untuk manajemen yang bebas dan dapat dipercaya, lengkap, dan tepat waktu, termasuk penyiapan laporan keuangan yang handal serta mencegah penggelapan informasi kepada publik. Secara lebih rinci tujuan ini berhubungan dengan :

a.

Penyiapan laporan yang tepat waktu, bebas dan dapat dipercaya (reliable), dan sesuai dengan kebutuhan untuk pengambilan keputusan.

b.

Laporan tahunan, laporan keuangan lainnya, dan penjelasan keuangan maupun laporan kepada pemilik saham, pengawas dan regulator, dari pihak luar lainnya, yang kesemuanya harus bebas dan dapat dipercaya serta tepat waktu.

2. Efficiency and effectiveness of operations Adanya aktivitas yang efisien dan efektif dalam hubungannya dengan misi dasar dan kegiatan usaha organisasi, termasuk standar kinerja dan pengamanan sumber daya. Secara lebih rinci tujuan ini berhubungan dengan : a.

Efektivitas dan efisiensi dari kinerja sebuah perusahaan dalam menggunakan asset dan sumber daya lainnya

b.

Memastikan bahwa semua pegawai telah bekerja memenuhi sasaran dan tujuan dengan efisien dan disertai integritas yang tinggi, tanpa biaya yang tidak diinginkan atau berlebihan

3. Compliance with applicable laws and regulations Tujuan ini untuk memastikan bahwa kegiatan usaha perusahaan patuh kepada hukum, peraturan, rekomendasi dari regulator, kebijakan dan prosedur internal perusahaan.

2.6.4 Klasifikasi Pengendalian Internal Menurut Krismiaji ( 2002;220 ), pengendalian internal dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut : 1. Menurut tujuannya a. Pengendalian prepentif, dimaksudkan untuk mencegah masalah sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi. b. Pengendalian detektif, dimaksudkan untuk menemukan masalah segera setelah masalah tersebut terjadi. 2. Menurut waktu pelaksanaannya

a.

Pengendalian dini Pengendalian yang termasuk ke dalam kelompok pengendalian preventif, karena pengawasan ini memonitor proses dan input untuk memprediksi kemungkinan masalah yang akan terjadi.

b.

Pengendalian umpan balik Pengendalian yang termasuk ke dalam kelompok pengendalian detektif, karena

jenis

pengawasan

ini

mengukur

sebuah

proses

dan

menyesuaikannya apabila terjadi penyimpangan dari rencana semula. 3. Menurut objek yang dikendalikannya a.

Pengawasan umum Yaitu pengawasan yang dirancang untuk menjamin bahwa lingkungan pengawasan organisasi mantap dan dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektifitas pengawasan.

b.

Pengawasan aplikasi Yaitu pengawasan yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi dan membetulkan kesalahan transaksi saat transaksi tersebut di proses.

4. Menurut tempat implementasi dalam siklus pengolahan data a.

Pengawasan input Dirancang untuk menjamin bahwa data yang akan diproses itu sah, akurat dan diotorisasi.

b.

Pengawasan proses Dirancang untuk menjamin bahwa semua data yang diproses secara akurat dan lengkap.

c.

Pengawasan output Dirancang untuk menjamin bahwa keluaran sistem diawasi dengan semestinya.

2.6.5 Keterbatasan Pengendalian Internal Pengendalian internal setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan, yang dikutip dari Mulyadi ( 2004;182 ). Oleh karena itu, pengendalian internal hanya memberikan keyakinan memadai, bukan mutlak, kepada manajeman dan dewan

komisaris tentang pencapaian tujuan entitas. Berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian internal : 1.

Kesalahan dalam pertimbangan Seringkali

manajeman

dan

personel

lain

dapat

salah

dalam

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain. 2.

Gangguan Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena

personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan. 3.

Kolusi Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan

kolusi (collusion). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang. 4.

Pengabaian oleh manajeman Manajeman dapat mengabaikan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan

untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. 5.

Biaya lawan manfaat Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak

boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut, karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian internal.

2.6.6 Sasaran Pengendalian Internal Sasaran utama pengendalian internal, seperti dinyatakan oleh The American Institute of Certified Public Accountans, yang dikutip dari Wilkinson (1993;180), yaitu: 1.

Melindungi asset perusahaan (yaitu sumber daya, termasuk data dan informasi)

2.

Memastikan ketepatan dan keandalan data dan informasi akuntansi (menjaga agar data dan informasi bebas dari kesalahan dan menyediakan hasil yang konsisten bila memproses data yang serupa)

3.

Mendorong efisiensi di semua operasi perusahaan

4.

Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajeman. Sasaran-sasaran pengendalian yang disebutkan di atas sukar dicapai

sepenuhnya, salah satu kesulitan disebabakan oleh kompleksitas dan perubahan cepat yang dihadapi perusahaan. Perusahaan dihujani dengan aturan-aturan perpajakan yang membingungkan dan

berubah-ubah,

teknologi

baru,

tindakan

pesaing

dan

sebagainya.

Kompleksitas dan perubahan seperti ini mempengaruhi tolak ukur yang menjadi dasar kegiatan pengendalian. Kesukaran lainnya adalah adanya serangkaian risiko yang dihadapi struktur pengendalian internal dan perusahaan. Sebagai contoh data mungkin saja diakses oleh orang yang tidak berhak. Kesulitan yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi computer dalam struktur pengendaliannya, adanya karyawan yang tidak mematuhi prosedur secara konsisten, dan kesulitan yang terakhir yaitu, kesulitan yang berkaitan dengan masalah biaya.

2.7 Hubungan Sistem Informasi Akuntasi dan Pengendalian Internal Kerangka dari pengendalian dan pengukuran keamanan yang lebih dikenal sebagai pengendalian internal merupakan suatu bagian yang terpadu dari sebuah sistem informasi akuntansi. Bahkan pengendalian internal ini merupakan bagian yang terpenting dalam suatu sistem informasi. Selain itu pengendalian internal

juga memberikan saran atau tindakan yang perlu dilakukan di dalam melaksanakan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. Informasi akuntansi yang dihasilkan melalui pengendalian internal yang lebih baik dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan dan juga membantu seluruh kegiatan perusahaan yang dipimpinnya. Jadi jelas terlihat adanya hubungan timbal balik antara pengendalian internal dengan sistem informasi akuntansi. Kenyataan ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh La Midjan ( 2000;26 ) sebagai berikut : “….ada hubungan yang saling menunjang antara sistem informasi akuntansi dengan pengendalian internal, dapat dikatakan kedua alat tersebut harus berjalan bersama-sama dalam suatu perusahaan. Tidak mungkin suatu perusahaan yang telah melaksanakan sistem akuntansi yang baik tanpa memiliki pengendalian internal yang baik pula, karena salah satu tujuan sistem informasi akuntansi adalah meningkatkan pengendalian internal”. Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pengendalian internal yang dijalankan harus ditunjang oleh sistem informasi akuntansi yang baik agar pengendalian internal dapat mencapai sasarannya, yaitu mengamankan aktiva dan ketaatan pada kebijakan yang telah digariskan oleh pimpinan perusahaan Dengan demikian hubungan antara sistem informasi akuntansi dengan pengendalian internal merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi sebagai alat untuk memenuhi keperluan manajemen dalam upaya peningkatan efisiensi operasi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Hubungan Sistem Informasi Akuntansi dengan Pengendalian Internal dapat digambarkan ( dapat dilihat dilampiran ). Berdasarkan gambar tersebut tampaklah ada hubungan yang saling menunjang antara sistem informasi akuntansi dengan sistem pengendalian internal. Dapat dikatakan kedua alat tersebut harus berjalan bersama-sama dalam suatu perusahaan. Tidak mungkin suatu perusahaan yang telah melaksanakan sistem akuntansi yang baik tanpa memiliki pengendalian internal yang baik pula, karena salah satu tujuan sistem akuntansi adalah meningkatkan pengendalian internal. Dengan kata lain sistem informasi akuntansi yang berlaku dan berisi berbagai

metode dan prosedur, harus mendukung terciptanya kegiatan pengendalian internal.

2.8 Pendapatan Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, royalti, dan sewa. Maksud dari pernyataan ini adalah mengatur pelaksanaan akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi tertentu.

2.8.1 Pengertian Pendapatan Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia ( IAI ), dalam bukunya Standar Akuntansi Keuangan ( SAK ) no.23 ( 2002;23.2 ) : “pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat-manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas-aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”. Itu berarti pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga dan royalti.

2.8.2 Pengendalian Internal Pendapatan Pengendalian internal pendapatan merupakan rencana dan metode yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan untuk mengendalikan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas yang dilakukannya dalam suatu periode, dimana akan menghasilakan laporan keuangan yang handal mengenai pendapatan, efektif dan efisien serta tetap mentaati peraturan-peraturan yang berlaku dalam memperoleh pendapatannya.

2.9 Jasa Rawat Jalan dan Rawat Inap sebagai Sumber Perolehan Pendapatan

Dalam usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan khususnya setiap perusahaan jasa akan berusaha untuk memperoleh pendapatan yang optimal. Sumber perolehan pendapatan adalah dari penjualan produk perusahaan. Aktivitas penjualan dapat terdiri dari penjualan barang maupun penjualan jasa. Komoditi yang dijual pada sebuah rumah sakit adalah jasa. Penjualan terjadi jika rumah sakit menyerahkan jasa perawatan kepada pasien, dan pendapatan yang terbesar yang diperoleh rumah sakit berasal dari penjualan jasa pelayanan jasa rawat jalan dan rawat inap. Pendapatan dari rumah sakit terutama merupakan pendapatan tunai, tetapi karena fungsinya sebagai institusi sosial, rumah sakit tidak dapat memaksakan pembayaran bagi setiap pasien pada saat pasien meninggalkan rumah sakit, oleh karena itu rumah sakit juga mempunyai perkiraan piutang. Di samping perkiraan piutang untuk pasien tidak mampu, beberapa perusahaan terbesar juga memiliki piutang di rumah sakit untuk pembebanan pegawainya yang dirawat di rumah sakit yang ditunjuk. Aktivitas jasa perawatan, di mulai ketika pasien diterima dibagian hospital admitting sampai saat pembebanan terhadap pasien atas jasa perawatan yang diterima bagian administrasi.

2.10 Pengendalian atas Pendapatan Jasa Rawat Jalan dan Rawat Inap Pengendalian pendapatan yang memadai akan memungkinkan penyelesaian semua transaksi dengan sempurna dan tepat, di samping akan menjamin pada efektifitas prosedur penerimaan dan keakuratan informasi mengenai aktivitas penjualan, sehingga akan menjamin efektifitas penerimaan pendapatan. Pengendalian yang memadai atas jasa rawat jalan dan rawat inap juga menjamin kelancaran aktivitas penerimaan pendapatan oleh pihak rumah sakit.