BAGIAN I: PERAN PEMERINTAH

Teori tentang pemerintahan yang dikemukan oleh Adam Smith, yang membahas tentang tiga peran terpenting dari pemerintah. Peran penting tersebut digunak...

0 downloads 7 Views 725KB Size
BAGIAN I: PERAN PEMERINTAH

Dosen: Ferry Prasetyia, SE, M.App Ec

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya

1

OUTLINE BAB I

Pendahuluan …………………………………………………………..3

BAB II

Pengenalan Pemerintah ………………………………………….......4 a) Sejarah Pembangunan........................................................4 b) Penghitungan dalam Pemerintah........................................5

BAB III

Peran Pemerintah dalam Pasar Ekonomi …………………………..7 a) Efisiensi Ekonomi dan Pasar Persaingan………………….8 b) Peran Alokasi, Peran Distribusi dan Peran Stabilisasi…..10 c) Peran Pertumbuhan dan Pembangunan Pemerintah…....11 d) Pendukung dalam Peran Pertumbuhan dan Pembangunan Pemerintah…………………………………………………. .12 e) Pemerintah

sebagai

Pelindung

dan

Pelanggar

Hak

Asasi.................................................................................15 BAB IV

Kegagalan Pasar dan Peran Pemerintah dalam Pengalokasian Sumber Daya………………………………………………………....17 a) Persaingan Tidak Sempurna..................................................17 b) Barang Publik.........................................................................21 c) Eksternalitas...........................................................................22 d) Kegagalan Institusional...........................................................26 e) Kegagalan Informasi...............................................................26

BAB V

Kegagalan Pemerintah…………………………………………........29

BAB VI

Pemerintah dan Pembangunan Berorientasi Pasar………………32

BAB VII

Kesimpulan……………………………………………………….......36

BAB VIII

Studi Kasus……………………………………………………….......37

BAB IX

Soal-soal……………………………………………………………....38

BAB X

Kata Kunci………………………………………………………….....40

DAFTAR PUSTAKA

2

BAB I PENDAHULUAN

Pada

umumnya

keberadaan

pemerintah

memiliki

pengaruh

perekononomian pada tingkat yang berbeda-beda. Ada pemerintahan yang mengatur perekonomian secara ketat atau intensif dan ada pula yang membatasi sebagai

pendukung

saja

dalam

suatu

perekonomian.

Beberapa

peran

pemerintah dalam perekonomian adalah membantu perkembangan bisnis secara umum, mendorong persaingan usaha yang sehat, membantu kelompok ekonomi yang lemah dan sebagai penyeimbang. Dalam perekonomian suatu Negara, pemerintah

mempunyai

peranan

untuk

mengatur,

memperbaiki

atau

mengalahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, perkembangan dan kemajuan pembangunan suatu Negara tergantung pada peranan pemerintah dalam mengatur negaranya termasuk di dalamnya adalah perekonomian. Kebutuhan barang publik seperti barang, jasa, atau sistem merupakan sesuatu yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat berpengaruh pada tingkat-tingkat perekonomian suatu Negara. Dalam

menjalankan peranannya,

pemerintah terbentur

dalam

beberapa

kegagalan untuk menjalankan fungsinya. Dalam makalah ini, akan dipaparkan tentang pengenalan pemerintah, bagaimana peran pemerintah dalam perekonomian, kegagalan pasar, kegagalan pemerintah dan peran pemerintah dalam pembangunan berorientasi pasar. Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran pemerintah dalam perekonomian Negara dan campur tangan pemerintah dalam mengatasi kegagalan-kegagalan dalam pasar.

3

BAB II PENGENALAN PEMERINTAH

Pemerintah mempunyai peran penting dalam mengatur perekonomian pada suatu negara. Teori tentang pemerintahan yang dikemukan oleh Adam Smith, yang membahas tentang tiga peran terpenting dari pemerintah. Peran penting tersebut digunakan dalam sistem kemerdekaan yang mengharuskan pemerintah untuk menjalankan tiga peran/tugas utamanya tersebut yakni : 1) Peran untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. 2) Peran untuk menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya. 3) Peran untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan sektor swasta. Dalam hal ini, Smith menyadari bahwa pasar tidak dapat menyediakan beberapa barang publik yang mana terlalu mahal apabila diusahakan sendiri penyediaannya oleh individu.

a) Sejarah Pembangunan Sejarah perkembangan sektor publik dapat dijelaskan secara singkat sebagai salah satu proses pertumbuhan yang signifikan. Ukuran sektor publik mempelajari bagaimana memilih kemampuan untuk mengumpulkan pendapatan dan alokasi pengeluaran. Hal ini juga diperhatikan bahwa data pada pengeluaran biasanya berada pada pengaruh dari sektor publik pada perekonomian. Fungsi redistributif juga cenderung terkonsentrasi secara terpusat. Untuk program pendidikan misalnya, di sisi lain terlihat bahwa di semua negara, sebagian besar penyelenggaraan program diserahkan kepada tingkat yang lebih rendah baik kepada negara atau pemerintah daerah. Pengeluaran kesehatan selalu bersifat substansial di tingkat pusat tetapi juga dapat menjadi penting pada tingkatan yang lebih rendah. Contoh nyata dari kasus ini adalah di Jerman.

Insentif dari tingkatan yang lebih rendah dalam

menghabiskan dana dapat diubah oleh desain dari rumus hibah dan pemerintah pusat dapat menggunakan ini sebagai cara untuk mendorong pengakuan atas eksternalitas antar lokalitas.

4

b) Mengukur dalam tingkat Pemerintahan Dalam menghitung data-data dalam perekonomian yang sangat banyak ini, diperlukan sebuah metode perhitungan khusus yang tepat. Dalam hal ini, menurut kami, metode statistika merupakan metode yang paling sesuai. Statistika memberikan sudut pandang yang berbeda di sektor publik. Statistika memperhatikan tentang pembagian dan tingkat pengeluaran. Metode ini juga merupakan metode yang menarik dan informatif untuk mendapatkan gambaran yang luas mengenai sektor publik. Namun, ada beberapa permasalahan yang harus diatasi dalam rangka mendapatkan perspektif yang benar-benar sesuai. Masalah pertama yang menyatakan bahwa angka-angka dalam ukuran sektor publik bersifat relatif dalam ukuran ekonomi secara keseluruhan. Artinya, angka- angka bukanlah faktor absolut dalam kasus ini dan tidak begitu memperhatikan faktor kuantitas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan lain untuk mendapatkan ukuran yang akurat dari tingkat pengeluaran pada sektor publik. Pendekatan standar adalah dengan menggunakan produk domestik bruto nominal (yaitu produk domestik bruto diukur menggunakan harga sendiri setiap tahun). Ini dapat diterapkan pada produk domestik maupun produk nasional. Dengan mengadopsi ukuran terkecil dari ukuran ekonomi (yang ini tergantung pada sejumlah faktor seperti tingkat investasi baru relatif terhadap penyusutan, struktur sistem pajak dan pendapatan dari luar negeri), ukuran nyata dari sektor masyarakat dapat ditingkatkan beberapa persen terhadap penggunaan yang terbesar. Meskipun tidak secara signifikan merubah kondisi ekonomi, manipulasi seperti ini bisa sangat bernilai dalam perdebatan politik. Ada tingkat kebebasan bagi mereka yang mendukung sektor publik, atau penentang, untuk menyajikan sosok yang lebih menguntungkan. Selama angka dihitung dengan cara yang konsisten, maka

tidaklah ada masalah untuk tujuan perbandingan

terhadap definisi yang tepat dari output yang digunakan. Sebaliknya, untuk penilaian mengenai apakah sektor publik menjadi terlalu besar, bisa menjadi masalah yang cukup signifikan. Satu-satunya perbedaan antara perusahaan yang dikelola negara dan setiap perusahaan swasta lainnya di mana pemerintah adalah pemegang saham yakni sejauh mana kepemilikan saham tersebut berjalan. Ada alasan kuat untuk meliputi

5

kegiatan perusahaan dalam ukuran pemerintah. Ketika pemerintah berposisi

sebagai

pemegang

saham,

sebaiknya

tidak

langsung

mempengaruhi keputusan perusahaan. Dilihat dengan cara ini, mengukur ukuran

pemerintah

melalui

pengeluaran

merupakan

sarana

memperkirakan pengaruh pemerintah menggunakan statistik sehingga lebih mudah untuk diamati. Bahkan, pada kenyataan yang sebenarnya, tingkat pengaruh pemerintah jauh lebih luas dari sekedar pengeluaran. Yang juga harus disertakan adalah konsekuensi ekonomi dari pemerintah yang didukung peraturan dan pembatasan pada perilaku ekonomi. Hukum upah minimum, bobot dan langkah-langkah regulasi, kesehatan dan hukum keselamatan merupakan contoh intervensi pemerintah dalam perekonomian.

Selanjutnya, pemerintah mempengaruhi perekonomian

hanya sekitaran angka pengeluaran.

6

BAB III PERAN PEMERINTAH DALAM PASAR EKONOMI

Mengenai peran pemerintah, akan dibahas mengenai perannya baik di negara maju maupun negara berkembang. Telah diketahui sebelumnya bahwa kegagalan pasar menyebabkan dibutuhkannya intervensi pemerintah yang rasional. Pendekatan kegagalan pasar ini menekankan pada teori tentang efisiensi ekonomi. Menurut sudut pandang neo-klasikal, peran pemerintah adalah memastikan mekanisme harga berjalan dengan baik dan mengalokasikan sumber-sumber daya secara efisien. Analisis mengenai peran pemerintah ini dimulai dengan sudut pandang para ahli ekonomi. Para ahli ekonomi yang membahas tentang ekonomi industri adalah Adam Smith dan Nozick. Adam Smith memiliki teori lain yang bertentangan dengan interferensi pemerintah dalam mengatur pasar. Tetapi dalam hal lain, Smith mengakui bahwa tidak semua barang dapat disediakan oleh sektor swasta. Lain lagi halnya dengan Nozick, yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak individual dan mereka juga menyadari bahwa manusia lain pun memiliki hak yang sama. Setiap manusia harus menghormati hak dari manusia lain jika ingin haknya dihormati. Namun, ada saja manusia yang kurang bisa menghargai hak individual tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah agensi (negara) untuk menyediakan layanan terhadap perlindungan hak tersebut. Masalah-masalah seperti adanya free-riders diselesaikan dengan mengadopsi sistem perpajakan koersif untuk menyediakan layanan perlindungan tersebut. Namun, hal ini biasanya hanya terjadi pada negara minimalis dimana negara tersebut hanya menyediakan satu barang publik, yang lebih berfokus kepada perlindungan. Padahal masyarakat mungkin membutuhkan barang yang lebih banyak yang tidak mereka dapat dari sektor swasta. Jika dilihat, konsep negara minimalis ini sangatlah bertentangan dengan konsep redistribusi. Berdasarkan pernyataan Musgrave (1985:3), “Pengoperasian pada sektor publik sebagaimana yang telah dikembangkan oleh ahli ekonomi klasik, terlihat pada konteks tatanan alam yang bergantung ada dan tidaknya campur tangan pada pasar tersebut”. Pada jangkauan tiga fungsi Musgrave yang merupakan respon dari kegagalan pasar, yang pada mulanya dirancang untuk menjamin efisiensi ekonomi, maka dapat didefinisikan pendekatan ini sebagai peran neo-klasikal dari pemerintah.

7

a) Efisiensi Ekonomi dan Pasar Persaingan Ekonomi

sering

didefinisikan

sebagai

suatu

studi

tentang

kelangkaan. Hal ini dapat dilihat dari fokus efisiensi penggunaan sumber daya yang lebih khusus dibahas dalam bidang ini. Efisiensi sekarang dapat menjadi suatu ciri khas dari konsep ekonomi, keadaan efisien tercapai jika tidak ada lagi yang bisa dicapai (usaha telah maksimal). Dalam kasus ini, seseorang yang membuat keputusan membahas tentang masalah ketergantungan apada hal-hal yang efisien dan hal-hal yang rumit. Orang tersebut harus benar-benar mempertimbangkan dengan

matang-matang

sebelum

mengambil

keputusan

agar

keputusannya tersebut dapat bermanfaat bagi kebanyakan orang, bukan malah menimbulkan masalah lain yang tidak diinginkan. Seseorang akan mengeksplorasi sumber daya untuk memaksimisasi utilitas terhadap anggaran yang mereka

miliki. Mereka akan melakukan usaha untuk

mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Ketika utilitas telah mencapai titik maksimal, saat itulah keadaan efisien telah dicapai. Tapi bukan berarti dalam usaha-usaha tersebut, mereka tidak menemui halangan. Masalah muncul ketika dalam suatu komunitas, ada lebih dari satu orang yang membuat keputusan. Karena setiap orang berbeda, tentu apabila pembuat keputusan lebih dari satu, maka akan terdapat perbedaan pikiran dari masing-masing orang tersebut. Oleh karena itu, masalah perbedaan pengambilan keputusan ini harus diselesaikan mengingat akan kebutuhan untuk bersaing dari para pembuat keputusan. Konsep efisiensi telah mendefinisikan beberapa preferensi tentang sebuah sistem yang bertanggung jawab. Tapi pada nyatanya, untuk menentukan preferensi ini tidaklah mudah. Mendefinisikan kriteria efisiensi bukanlah sebuah perkara mudah. Salah satu solusi untuk mencoba memecahkannya adalah dengan mengamati satu jenis konsumen

atau

jenis

ekonomi

yang

memiliki

kesamaan

pada

konsumennya. Dalam menemukan preferensi ini, kemungkinan masalah yang akan ditemui sedikit. Lain halnya jika terdapat konsumen-konsumen yang berbeda, maka dibutuhkanlah suatu keahlian khusus untuk menjelaskan seperti apa konsep efisiensi yang dimaksud. Dalam hal ini, akan di bahas mengenai konsep efisiensi yang terdapat pada pasar persaingan sempurna.

8

Efisiensi pada pasar persaingan dapat digambarkan pada gambar di bawah.Kurva permintaan D mewakili nilai dari output yang dihasilkan pasar berdasarkan konsumen yang mengkonsumsi output tersebut, karena kurva tersebut menunjukkan ketersediaan konsumen untuk membayar output yang dikonsumsinya.

Kurva penawaran S mewakili

opportunity cost dari memproduksi output karena kurva tersebut menunjukkan seberapa banyak produsen harus dibayar agar mereka setuju untuk menghasilkan output.

Sumber : Public Finance (no cover) Jumlah output optimal yang dihasilkan oleh pasar persaingan berada pada titik ekuilibrium. Letak kurva permintaan dan penawaran bergantung dari jumlah output yang di produksi. Jika output yang diproduksi kurang dari Q*, maka kurva permintaan akan berada diatas kurva penawaran, yang artinya bagi konsumen, output tambahan tersebut bernilai lebih dari opportunity cost-nya dan oleh karena itu barang tersebut harus diproduksi lebih banyak lagi. Output yang lebih dari Q* akan bernilai lebih mahal dari nilai output itu sendiri. Kesimpulannya, titik Q* adalah jumlah output optimal yang bisa diproduksi. Selama nilai unit tambahan output yang tergambarkan dalam kurva

permintaan

melebihi

opportunity

cost

dari

output

yang

tergambarkan dalam kurva penawaran maka biaya output tambahan akan lebih tinggi daripada biaya produksinya. Dengan kata lain, biaya marjinal untuk memproduksi output ikut mempengaruhi letak kurva permintaan dan penawaran dalam grafik.

9

b) Peran Alokasi, Peran Distribusi dan Peran Stabilisasi Dalam bukunya, Musgrave (1959) telah mengidentifikasi 3 (tiga) jenis fungsi dari pemerintah : ·

Fungsi alokasi

·

Fungsi distribusi

·

Fungsi stabilisasi

Fungsi alokasi terjadi ketika pemerintah turut serta dalam memperbaiki distorsi ekonomi yang disebabkan oleh kegagalan pasar. Pemerintah bertugas untuk mengadakan kembali distribusi disaat pasar gagal untuk melakukan tugasnya tersebut. Peran alokasi pemerintah berkaitan dengan pencapaian efisiensi statis alokasi sumber daya. Pengalokasian

sumberdaya

ini

harus

dilakukan

secara

merata.

Pemerintah harus mengoreksi dan menyediakan barang dan jasa publik yang mungkin tidak dapat disediakan secara efisien oleh sektor swasta. Pengalokasian sumberdaya berhubungan dengan teori tentang hak milik. Salah satu teori alokasi yang efisien dikemukakan oleh Ronald Coase, yang teorinya disebut sebagai “The Coase Theorem”. Teori ini menjelaskan tentang cara mengalokasikan sumber daya secara efisien melalu pertukaran individual dan jika tak ada biaya transaksi maka pengalokasian sumberdaya tidak akan bergantung pada keberadaan hak milik

individual.

Artinya

semakin

sedikit

biaya

transaksi

maka

memungkinkan untuk semakin efisien pengalokasiannya. Fungsi

selanjutnya

adalah

fungsi

distribusi.

Dalam

mempertimbangkan distribusi pendapatan, pemerintah menggunakan konsep ekuitas dan keadilan. Pendapatan didistribusikan dengan melihat pada sejarah, hukum warisan, pendidikan, mobilitas sosial, kesempatan ekonomi dan beberapa faktor-faktor lainnya pada suatu negara. Pemerintah dalam hal ini menggunakan kebijakan fiskal yang lebih luas cakupannya untuk mengadakan kembali proses distribusi. Pemerintah juga mendistribusikan kembali pendapatan melalui kebijakan pengeluaran yang telah dikeluarkan pemerintah. Selain itu, negara juga dapat ikut serta dalam mekanisme pasar melalui pemberian subsidi, kontrol terhadap harga, dan pengenaan pajak pada barang mewah Fungsi yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi adalah fungsi jangka pendek dari pemerintah. Stabilisasi sangat penting

10

dalam ekonomi terbuka, yang dapat dilihat sebagai ketidakseimbangan sistem (Balassa 1982). Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan untuk memperbaiki kondisi ketidakseimbangan tersebut agar tidak berdampak buruk kedepannya. Fungsi atau peran pemerintah yang lain adalah fungsi regulasi. Fungsi regulasi adalah fungsi pemerintah yang terpisah. Sebuah teori regulasi yang terkenal yang merupakan teori yang dikembangkan oleh Stigler (1971), Posner (1974) dan Peltzman (1976). Teori ini menjelaskan tentang pandangan bahwa badan regulasi tergabung dalam sebuah kelompok yang berkepentingan, yang di dalamnya termasuk produsen, konsumen dan kelompok yang memiliki kepentingan umum seperti pelobi lingkungan. Regulasi diterapkan dalam penanganan kasus pengalokasian sumber daya yang tidak efisien tapi dapat juga tanpa menggunakan bantuan regulasi dari pemerintah tersebut. Walaupun begitu, kadang keterlibatan

negara

menyebabkan

kegagalan

pemerintah

dimana

pemerintah menjadi lebih terpengaruh oleh kelompok yang lebih mengejar

kepentingan

pribadi

(rent-seeking)

yang

mengalihkan

penggunaan sumber daya ke aktivitas yang tidak berguna. Pada awal tahun 1980-an, adanya penekanan baru pada pengembangan orientasi pasar, penyesuaian struktural, privatisasi dan deregulasi merupakan solusi terhadap kegagalan pemerintah besar-besaran yang terjadi pada tahun 1970-an. c) Peran Pertumbuhan dan Pembangunan Pemerintah Banyak ahli ekonomi pembangunan serta beberapa ahli ekonomi keuangan

publik

telah

mengidentifikasi

peran

pertumbuhan

dan

pembangunan pemerintah. Meskipun beberapa dari fungsi pemerintah yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi ini dapat digabungkan dalam klasifikasi

Musgrave,

penekanannya

terletak

pada

faktor-faktor

institusional dan struktural yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan jangka panjang. Ahli ekonomi pembangunan berpendapat bahwa pembangunan melibatkan lebih dari pengalokasian sumber daya secara efisien yang telah ditekankan oleh ahli ekonomi neo-klasikal. Dalam hal ini, distribusi harus dianggap sebagai bagian dari proses pembangunan jangka panjang. Pendekatan terhadap pembangunan ini

11

telah dikemukan oleh para ahli ekonomi seperti Lewis (1955), Stiglitz (1996), Goode (1984), Howard (1992) and Tanzi (1991). Seperti yang dinyatakan oleh Rodney (1972) bahwa masyarakat berkembang secara ekonomi sejalan dengan anggotanya yang secara bersama-sama meningkatkan kapasitas untuk menghadapi lingkungan. Peningkatan

kapasitas

ini

bergantung

kepada

penerapan

ilmu

pengetahuan dan teknologi serta pengorganisasian kerja. Definisi Rodney tentang pembangunan tersebut juga berarti bahwa manusia telah mengalami perkembangan ekonomi yang konstan dan cenderung statis. Definisi ini berbanding terbalik dengan definisi mengenai ekonomi pembangunan.

Dalam

pengertiannya,

ekonomi

pembangunan

didefinisikan sebagai suatu proses dinamis dari perubahan struktural yang menjamin kenaikan output riil, sebuah redistribusi pendapatan yang lebih merata dan kenaikan tingkat kesejahteraan bagi mayoritas penduduk

miskin.

Pembangunan

juga

berarti

peningkatan

cara

mengambil keputusan lokal dalam perekonomian.

d) Pendukung dalam Peran Pertumbuhan dan Pembangunan Pemerintah Ada

beberapa

pandangan

mengenai

pertumbuhan

dan

pembangunan pemerintah, salah satunya menurut pandangan Lewis. Menurut pandangan Lewis (1955), negara adalah sebuah pendorong terhadap pembangunan. Cara-cara untuk mendorong pembangunan tersebut

adalah

dengan

menciptakan

suatu

lembaga

terkait

pembangunan dan membuat insentif untuk menstimulasi pertumbuhan, dalam hal ini pertumbuhan dalam produktivitas tingkat kapitalis. Lewis menjelaskan lagi bahwa perlindungan terhadap hak milik sebagai syarat untuk perubahan pembangunan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, dibutuhkan semacam perlindungan hak milik swasta dari serangan publik dan begitupun sebaliknya. Karena bukan hanya hak milik swasta yang harus dilindungi, hak milik siapapun dan apapun juga harus dilindungi. Lewis mengemukakan 9 (sembilan) fungsi pemerintah yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yakni : 1. Memelihara

jasa

publik.

Dengan

bantuan

swasta,

pemerintah berusaha menyediakan jasa pelayanan publik

12

kepada masyarakat. Karena mengingat tujuan pemerintah untuk

mensejahterakan

masyarakat,

dan

dengan

kemampuan masyarakat untuk menggunakan jasa layanan publik

tersebutlah

kesejahteraan

itu

dapat

diukur,

khususnya pada Negara berkembang. 2. Mempengaruhi masyarakat. Dengan kekuasaanya yang tinggi, pemerintah cenderung mendapat kepercayaan dari masyarakat sehingga masyarakat dapat diajak untuk bekerjasama dalam membangun ekonomi. 3. Memperbanyak institusi ekonomi. Institusi-institusi

ini

diharapkan dapat membantu dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan. 4. Mempengaruhi penggunaan sumber daya. Terbagi atas

dua, penggunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Dalam hal ini, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilakukan melalui program pendidikan dan kesehatan. Sedangkan penggunaan sumberdaya alam lebih berpusat kepada pengelolaan lingkungan seperti penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta kegiatan pendukung pengelolaan lingkungan yang lain seperti melakukan pembaharuan teknologi yang ramah lingkungan, mendukung serta memberikan dana bagi institusi atau individu yang melakukan pembaharuan teknologi tersebut. 5. Mempengaruhi suatu

distribusi

program

pendapatan.

kebijakan

Mengadakan

pemerataan

distribusi

pendapatan dalam rangka menaikan produktivitas kerja khususnya bagi masyarakat golongan rendah. Selain itu, program pemerataan distribusi pendapatan juga harus didukung dengan perluasan sarana dan prasarana di daerah pedesaan dan daerah terpencil. 6. Mengatur

jumlah

mengendalikan

jumlah

uang uang

beredar. yang

Pemerintah

beredar,

melalui

kebijakan-kebijakan seperti Tight Money Policy dan Easy Money Policy. Tight Money Policy yaitu kebijakan Bank

13

Sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikan suku bunga, menjual surat berharga, menaikan cadangan kas, membatasi pemberian kredit. Easy Money Policy yaitu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar dengan cara menurunkan tingkat suku bunga, membeli surat-surat berharga, menurunkan cadangan kas, dan memberikan kredit longgar. 7. Mengatur fluktuasi. Fluktuasi atau naik-turunnya harga

karena pengaruh permintaan dan penawaran. Contoh fluktuasi yang terjadi adalah pada harga minyak dunia yang menjadi salah satu pemicu krisis ekonomi global. Krisis ekonomi terus menjalar ke berbagai negara karena adanya krisis energi. Harga minyak naik atau turun akan menentukan

jumlah

penerimaan

negara

tersebut,

sekaligus menentukan seberapa banyak subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk keperluan konsumsi maupun produksi, untuk masyarakat atau perusahaan, untuk golongan bawah atau golongan atas. Oleh karena itu, pemerintah harus sanggup mengendalikan fluktuasi karena fluktuasi berpengaruh terhadap APBN. 8. Memastikan tak ada pengangguran. Cara-cara yang kini

dipersiapkan adalah mempersiapkan sekolah kejuruan untuk menampung lulusan sekolah menengah dan menjadi tenaga

siap

pakai,

Memperluas

kesempatan

kerja,

menumbuhkan kreativitas dan keterampilan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja sendiri ataupun orang lain

dengan

sosialisasi

melakukan

lapangan

kerja

pembinaan, kepada

mengadakan

pekerja

dengan

mengundang beberapa pengusaha atau perusahaan yang memiliki lowongan kerja. 9. Mempengaruhi tingkat investasi. Proses mendorong investasi hingga ke tingkat optimal secara sosial ini berhubungan dengan tanggung jawab Negara dan pola

14

optimum investasi untuk menciptakan investasi pada keseluruhan ekonomi dan sosial.

Dalam upaya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, beberapa negara berkembang mengimpor bahan baku dan barang modal dalam jumlah yang banyak. Negara-negara berkembang harus berusaha untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kemampuan mereka untuk mendapatkan devisa semaksimal mungkin. e) Pemerintah sebagai Pelindung dan Pelanggar Hak Asasi Sistem pasar mampu mengalokasikan sumberdaya secara efisien karena semua individu memiliki hak untuk menukar output yang mereka hasilkan untuk memiliki output yang dihasilkan oleh orang lain. Hal ini dimisalkan bahwa individu memiliki hak untuk output yang mereka hasilkan dan memiliki hak untuk melakukan pertukaran secara bebas. Pertahanan nasional melindungi individu dari agresi oleh negara-negara asing. Sistem pengadilan secara sah menengahi perselisihan yang timbul di antara individu. Tanpa adanya perlindungan pemerintah terhadap hakhak individu, manusia akan berusaha untuk menemukan cara melindungi hak mereka sendiri, yang tentunya hal ini akan sangat mengurangi efisiensi ekonomi. Operasi dari sebuah ekonomi pasar tergantung pada perlindungan terhadap hak-hak individu, yang merupakan fungsi utama dari setiap pemerintah. Tanpa perlindungan tersebut, niscaya ekonomi akan menjadi sangat buruk. Dalam ekonomi perencanaan terpusat, meskipun struktur dan fungsi pemerintah dan apa yang diminta dari para warga negara sangat berbeda dengan ekonomi pasar, pemerintah masih memberikan perlindungan, pertahanan nasional, dan sistem pengadilan bagi warga negaranya. Pemerintah dapat menjadi pelindung hak-hak individu, tetapi pemerintah juga dapat melanggar hak-hak individu. Pemerintah cukup kuat untuk melindungi hak-hak warga negaranya dari agresi oleh orang lain, tapi juga memiliki kekuatan untuk menyalahgunakan hak-hak warganya. Contohnya kasus dalam pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah ketika pemerintah melakukan tindak pidana korupsi yang mana uang hasil korupsi tersebut merupakan uang

15

rakyat. Dengan kata lain, pemerintah telah melanggar hak-hak rakyat melalui korupsi atas uang yang bukan miliknya. Oleh karena itu, perhatian harus ditujukan ke arah untuk merancang lembaga-lembaga sektor publik sehingga pemerintah bertindak untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan politik.

16

BAB IV KEGAGALAN PASAR DAN PERAN PEMERINTAH DALAM MENGALOKASIKAN SUMBERDAYA

Kegagalan pasar ada ketika tidak tercapainya kondisi Pareto optimal. Artinya, konsumen tidak bisa lagi menyamakan tarif marginal substitusi dan produsen menawarkan barang untuk dijual dengan harga lebih tinggi daripada biaya marjinal produksi. Kegagalan pasar tersebar luas di negara berkembang. Barang ekonomi dan faktor pasar yang berada dalam keadaan disekuilibrium menyebabkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya. pasar barang ditandai dengan kekurangan dan surplus, sedangkan faktor pasar menunjukkan tingkat pengangguran yang tinggi dan kelangkaan modal. Dalam kebanyakan kasus, harga pasar tidak mencerminkan biaya produksi marjinal. Penyebab kegagalan pasar sebagai berikut : a) Persaingan Tidak Sempurna Persaingan tidak sempurna adalah penyebab kegagalan pasar. Dibawah pasar ini perusahaan menghadapi penurunan kemiringan kurva permintaan untuk produknya. Menyimpangnya pendapatan marjinal dari pendapatan rata-rata dan harga tidak lagi sama dengan biaya marjinal. Dalam skenario ini, perusahaan monopoli menetapkan harga yang melebihi biaya marjinal, untuk memaksimalkan keuntungan. Hal ini menyebabkan output yang jauh lebih rendah daripada yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersaing sempurna dan beroperasi di bawah kondisi biaya yang sama. Konsumen tidak memiliki kedaulatan dalam hal alokasi sumber daya di bawah monopoli. Pengoperasian perusahaan monopoli dikatakan tidak efisien, karena dapat menyebabkan alokasi dari sumber daya yang kurang optimal. Monopoli alami dan perusahaan lain yang mengalami penurunan biaya rata-rata atas berbagai output adalah sumber kegagalan pasar. Sebuah monopoli alamiah tidak diatur perbaikan outputnya dengan harga yang lebih besar daripada biaya marjinal. Tingkat output tidak berada pada kondisi Pareto optimal. Jika perusahaan mencoba untuk harga produknya di biaya marjinal, kerugian harus dibiayai oleh pajak atau diskriminasi harga. Contoh dari persaingan tidak sempurna adalan sebagai berikut :

17

Monopoli Monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual, tidak ada substitusi produk yang mirip (close substitute), dan terdapat hambatan masuk (barriers to entry) ke pasar. Pada pasar monopoli, produsen mempunyai prinsip keuntungan yang maksimum yaitu pada tingkat produksi dimana MC=MR. gambaran dari pasar monopoli akan digambarkan sebagai berikut :

(Sumber : http://nuhfil.lecture.ub.ac.id/files/2009/03/mikro-7struktur-pasar-nuhfil.pdf)

Dari dari gambar diatas terlihat bahwa ekuilibrium jangka pendek terjadi pada titik E dimana MC = MR. Pada kondisi ini produk yang dijual adalah 0Q* dengan harga 0P*dan rata-rata biaya total OC* ( = C*B ). Keuntungan per unit adalah 0P* – 0C* = P*C* Sehingga keuntungan monopoli jangka pendek adalah P*C* x 0Q* = P*ABC* ( luas terarsir). kurva menggambarkan kondisi pasar bersaing, maka titik ekuilibrium adalah pada titik F, dimana kurva permintaan berpotongan dengan MC yang berarti MC = P ( syarat ekuilibrium pasar bersaing). Dengan demikian pasar bersaing akan menurunkan harga dan memperbesar jumlah produk

18

Oligopoli Pasar oligopoli sebuah keadaan dimana dalam pasar jumlah perusahaan yang menguasai pasar lebih dari dua tetapi tidak banyak (210) sehingga tindakan dari pengusaha yang satu akan mempengaruhi kebijakan dari pengusaha lainnya. Ketika pasar terdiri dari dua perusahaan maka disebut dengan istilah duopoly. Apabila produk yang dihasilkan oleh pengusaha oligopoli homogen, maka pasar dinamakan oligopoli murni (pure oligopoly) dan apabila produk yang dihasilkan tidak homogen maka dinamakan oligopoli yang dibedakan (differentiated oligopoly). Akibat dari bebasnya masing-masing pengusaha di dalam menentukan kebijakan-kebijakannya, terutama kebijakan harga dan produksi, maka akan menimbulkan perang harga diantara sesama pengusaha oligopoli tersebut. Akhir dari perang harga ini adalah membuat kehancuran bagi beberapa pengusaha tertentu. Sampai di mana kemampuan pengusaha oligopoli di dalam perang harga ini, sangat tergantung kepada produk yang dihasilkan dan biaya produksinya. Apabila produk dalam pasar oligopoli adalah homogen ( oligopoli murni ) maka tiap-tiap pengusaha hanya akan turut dalam perang harga sampai batas keuntungan normal. Jika produk yang dihasilkan tidak homogen ( oligopoli yang dibedakan) maka pengusaha akan turut dalam perang harga sampai pada tingkat harga dimana biaya rata-rata (AC) sama dengan nilai penjualan rata-rata (P). Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut.

Gambar a Oligopoli murni

Gambar b Oligopoli yang dibedakan

(Sumber gambar : http://nuhfil.lecture.ub.ac.id/files/2009/03/mikro-7-strukturpasar-nuhfil.pdf)

19

Gambar a menunjukkan keadaan suatu perusahaan oligopoli murni dalam perang harga. Pengusaha itu hanya akan turut dalam perang harga sampai harga sebesar P1 dengan jumlah produk yang dihasilkan sebesar Q1, dimana harga sama dengan biaya rata-rata ( P1 = AC). Jika harga

dibawah

P1,

maka

pengusaha

akan

memberhentikan

perusahaannya karena dalam jangka panjang ia akan menderita kerugian. Gambar b menunjukkan keadaan suatu perusahaan “oligopoli yang dibedakan” dalam perang harga . Pengusaha ini hanya akan dapat mengikuti perang harga sampai pada tingkat harga P2 dengan tingkat produksi Q2, dimana harga sama dengan biaya rata-rata (AC). Tetapi kapasitas produksi Q2 belum optimum, karena produksi optimum dicapai pada saat MC = AC. Jika harga lebih rendah dari pada P2 maka perusahaan terpaksa harus ditutup karena biaya rata-rata lebih besar dari pada nilai penjualan rata-rata.

Monopoli Alamiah Ketika pemerintah berusaha untuk menghapus monopoli pada produksi suatu barang tetapi hal tersebut akan menyebabkan diantara produsen terjadi persaingan yang menyebabkan hanya ada satu produsen saja yang bertahan. Penyebab dari hal tersebut karena pasar akan barang tersebut terlalu kecil atau investasi yang dibutuhkan sangat besar sehingga ekonomi yang efisien akan terjadi ketika tingkat produksi besar. Keadaan diatas disebut dengan monopoli alamiah. Biaya rata-rata pada monopoli alamiah akan digambarkan sebagai berikut.

A

Sumber : DR. Guritno Mangkusoebroto, M.Ec – Ekonomi Publik

20

Pada gambar terlihat bahwa permintaan akan barang X sangat kecil. Sehingga AR memotong biaya rata-rata pada bagian yang menurun. Tingkat produksi yang efisien ketika AR=MC yang mana produsen akan menghasilkan barang 0X1 dan menjualnya dengan harga 0P0. Tetapi hal itu tidak akan berlangsung lama karena produsen akan mengalami kerugian karena pendapatan yang diterima sebesar 0X1AP0 sedangkan pengeluaran sebesar 0X1BX1 sehingga kerugian BAP0P1. Campur tangan pemerintah dibutuhkan pada saat kondisi barang X tersebut diperlukan oleh masyarakat kerena tidak ada produsen yang mau memproduksi barang pada keadaan tersebut. Atau barang tersebut diserahkan pada sector swasta dengan memberi ganti rugi sebesar P0ABP1 sehingga tidak terjadi kerugian dan menyebabkan penerimaan total sama dengan pengeluaran (TR=TC). Tetapi jika pihak swasta menganut prinsip keuntungan maksimal, produsen akan memproduksi pada MR=MC yaitu pada tingkat produksi 0X2 dan harga 0P2. Campur tangan pemerintah juga dibutuhkan pada kondisi yang seperti ini karena harga menjadi tinggi dan jumlah yang diproduksi sedikit. Campur tangan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Tindakan pemerintah bisa berupa peraturan untuk meningkatkan tingkat produksi sebesar 0X1 dan harga sebesar 0P0 tetapi pengusaha akan menderita kerugian P0ABP1 yang harus disubsidi oleh pemerintah. b) Barang Publik Barang publik murni telah menjadi subjek dari sebagian besar analisis ekonomi barang publik. Dalam beberapa hal, barang publik murni adalah abstraksi yang diadopsi untuk memberikan kasus benchmark terhadap yang lain, lebih realistis, kasus dapat dinilai. Sebuah barang publik murni memiliki dua sifat berikut : • Non-excludability (tanpa dikecualikan) : Jika kepentingan publik diberikan,

konsumen

tidak

dapat

dikecualikan

dari

dikonsumsi.

• Non-rivalry ( tanpa persaingan) : Konsumsi barang publik oleh salah satu konsumen tidak mengurangi jumlah yang tersedia untuk dikonsumsi oleh konsumen lainnya. Kedua sifat yang menjadi ciri barang publik memiliki implikasi penting. Pertimbangkan sebuah perusahaan yang memasok barang publik murni. Karena perusahaan pasokan salah satu konsumen itu telah

21

efektif memasok barang publik bagi semua. Perusahaan dapat mengisi pembeli awal tetapi tidak dapat membebankan konsumen berikutnya. Ini mencegah dari mendapatkan pembayaran untuk total konsumsi publik. Pajak dan utang publik dapat menurunkan nilai properti di suatu daerah jika pendapatan tidak produktif dihabiskan. Namun, jika pendapatan digunakan secara produktif pada barang yang manfaatnya berhubungan dengan penggunaan properti lokal, seperti taman, jalan, dan sekolah, atau digunakan untuk menghasilkan perlindungan polisi dan api, maka nilai dari barang dan jasa akan meningkat nilai properti di daerah tersebut. Nilai output sektor publik yang dibiayai oleh pajak dapat dikapitalisasi ke dalam nilai properti dengan cara yang sama sebagai beban pajak dan utang. Dengan demikian, pajak meningkat di suatu daerah dapat dikaitkan dengan nilai properti yang lebih tinggi ketika pendapatan pajak digunakan dengan cara yang meningkatkan nilai yang berada di daerah itu. Tidak ada persaingan dalam konsumsi menunjukkan bahwa satu orang yang mengkonsumsi barang tidak akan mengurangi kegunaan barang tersebut kepada orang lain. Tak dapat dikecualikan berarti bahwa tidak mungkin untuk mengecualikan siapapun untuk mendapatkan keuntungan barang,

selama barang tersedia.

Kedua kondisi ini

menyiratkan bahwa pasar tidak akan mampu menyediakan barang atau jasa secara efisien, karena pasar berfungsi dengan mengecualikan orang yang tidak bisa membayar untuk barang. Penyediaan anggaran barang publik itu diperlukan karena adanya kegagalan pasar. Tiebout mengamati bahwa barang publik murni menyebabkan kegagalan pasar karena kesulitan terhubung dengan transmisi informasi. Karena penilaian yang benar oleh konsumen dari barang publik tidak dapat diamati, dan karena barang publik murni adalah tidak dikecualikan, maka penumpang gelap terjadi dan penyediaan swasta tidak efisien.

c) Eksternalitas Kegagalan pasar ditandai oleh konsumsi barang yang terlalu banyak menyebabkan eksternalitas negatif dan terlalu sedikit konsumsi barang yang menghasilkan eksternalitas positif. Eksternalitas terjadi bila aktivitas seorang pelaku ekonomi mempengaruhi utilitas atau produksi

22

lain tanpa harga. Efek eksternal bermanfaat dikenal sebagai eksternalitas positif. Disekonomis eksternal atau eksternalitas negatif adalah biaya yang dapat ditanggung oleh konsumen atau produsen. Barang publik seperti penelitian medis yang didanai publik dan pendidikan merupakan sumber eksternalitas positif. Polusi adalah contoh klasik eksternalitas negatif. Pasar atau sistem harga tidak dapat mencerminkan biaya-biaya eksternal dan manfaat. Ini memberikan alasan bagi intervensi pemerintah, baik

untuk

mempromosikan

eksternalitas

positif

atau

mengatur

eksternalitas negatif. -

Dampak eksternalitas negatif Konsep eksternalitas negatif dapat digambarkan secara

grafis dalam kerangka penawaran dan permintaan seperti pada gambar dibawah ini. Angka ini menunjukkan kurva penawaran dan permintaan industri yang bersaing yang menghasilkan biaya eksternal pada orang lain sebagai produk sampingan dari produksi. Tanpa memperhitungkan biaya eksternalitas, industri akan menghasilkan output Qa pada harga Pa. kurva penawaran S, mengukur biaya oportunitas dari input harga ke dalam proses produksi, sedangkan kurva permintaan D mengukur nilai dari output bagi mereka yang akan mengkonsumsi itu. Jadi, dengan tidak adanya eksternalitas, sumber daya akan dialokasikan secara efisien jika kuantitas Qa diproduksi.

Sumber : Public Finance (no cover) Namun eksternalitas ini menghasilkan biaya peluang tambahan yang tidak termasuk dalam kurva penawaran. Biaya ini dapat

digambarkan

sebagai

E

dalam

diagram

ini,

yang

ditambahkan ke kurva penawaran S. kurva S+E termasuk biaya

23

oportunitas seluruh produksi, termasuk biaya eksternalitas. Seperti dalam

gambar

dijelaskan,

jika

biaya-biaya

oportunitas

diperhitungkan, maka jumlah yang optimal bagi industri untuk menghasilkan adalah Q *, dan output industri akan dijual P* jika biaya eksternalitas termasuk dalam harga produk. Karena eksternalitas negatif, perusahaan dalam industri itu telah menggunakan salah satu input mereka secara gratis. Oleh karena itu, mereka menggunakan terlalu banyak input tanpa harga dan

menghasilkan

output

terlalu

banyak.

Jika

mereka

memperhitungkan dengan biaya penuh dari sumber daya yang mereka gunakan, maka mereka hanya akan menghasilkan Q*, tapi jika sebaliknya mereka menghasilkan Qa. -

Dampak eksternalitas positif Konsep eksternalitas positif dapat digambarkan seperti

contoh dibawah ini. Contoh gambar dibawah ini menunjukkan kasus eksternalitas positif dalam konsumsi, misalnya konsumsi pendidikan. Dalam kasus ini, nilai sosial lebih besar dari pada nilai pribadi, dan kuantitas yang optimal secara sosial juga lebih besar dari pada kuantitas yang diinginkan pasar secara pribadi (yang diinginkan oleh produsennya saja). Dalam kasus tersebut, pemerintah dapat memperbaiki kegagalan pasar tersebut melalui internalisasi eksternalitas. Langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus eksternalitas konsumsi ini mirip dengan penanganan dalam kasus eksternalitas produksi positif. Untuk menggerakkan ekuilibrium pasar mendekati titik optimum sosial, keberadaan eksternalitas negatif itu dapat ditekan melalui penerapan pajak, sedangkan untuk eksternalitas positif dapat diimbangi dengan pemberian subsidi.

24

Sumber :http://bebasbanjir2025.wordpress.com/04-konsep-konsep dasar/eksternalitas/

Keberadaan eksternalitas positif dalam konsumsi maupun produksi mendorong pasar menghasilkan output produksi dalam kuantitas lebih sedikit dibanding yang diinginkan secara sosial. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah perlu campur tangan dengan

melakukan

internalisasi

eksternalitas

melalui

pemberlakuan pajak terhadap barang barang yang mengandung eksternaliatas negatif, serta memberikan subsidi bagi produksi barang-barang yang mengandung eksternalitas positif.

Setelah mengidentifikasi eksternalitas sebagai sumber kegagalan pasar, bab ini telah mengambil pendekatan standar kemudian membahas solusi kebijakan. Titik fokus untuk ini adalah Teorema Coase yang menunjukkan bahwa agen-agen ekonomi dapat mengatasi masalah eksternalitas sendiri tanpa perlu campur tangan pemerintah. Teorema Coase menyatakan bahwa jika pasar diperbolehkan untuk berfungsi secara bebas maka akan mencapai alokasi sumber daya yang efisien. Klaim ini dapat dinyatakan secara resmi sebagai berikut “Teorema 9 (Teorema Coase) “Dalam ekonomi kompetitif dengan informasi yang lengkap dan biaya transaksi nol, alokasi sumber daya akan efisien dan invarian terhadap aturan hukum hak.” Implikasi dari teorema Coase adalah bahwa tidak ada kebutuhan untuk intervensi kebijakan mengenai eksternalitas kecuali untuk memastikan bahwa hak properti jelas. Ketika teorema menganggap bahwa mereka yang terkena dampak eksternalitas

25

akan menemukannya dalam kepentingan mereka untuk mencapai kesepakatan pribadi dengan mereka yang menyebabkan itu untuk menghilangkan

kegagalan

pasar.

Perjanjian

ini

akan

melibatkan

pembayaran kompensasi ke agen properti yang tepat sedang dilanggar. Tingkat kompensasi akan memastikan bahwa harga yang tepat untuk muncul eksternalitas dan hasil yang Pareto efisien akan tercapai.

d) Kegagalan Institusional Gillis,

Perkins

dan

Roemer

(1992)

telah

mengidentifikasi

kegagalan institusional sebagai penyebab utama kegagalan pasar di negara berkembang. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa lembaga terbelakang mengecualikan banyak orang dari pasar. Di banyak negara uang dan pasar modal yang kecil dan terbelakang, dan mobilisator tabungan tidak efisien. Selanjutnya, pasar uang di negara-negara tidak merespon dengan cepat terhadap sinyal suku bunga. Gillis, Perkins dan Roemer. (1992: 540) juga menganggap kegagalan kelembagaan sebagai penyebab kerusakan lingkungan di negara berkembang. Mereka berpendapat bahwa meskipun pemerintah memiliki hak milik atas sebagian besar kawasan hutan di negara berkembang, tetapi pemerintah tidak mampu menegakkan peraturan di bidang ini. Hutan merupakan sumber daya milik umum tetapi penyebab kerusakan hutan adalah kelembagaan itu sendiri, sedangkan Mekanisme pasar tidak dapat mengatur penggunaan sumber daya milik umum. Kegagalan pasar ini dikenal sebagai "tragedi milik bersama (tragedy of the common)".

e) Kegagalan Informasi Persaingan sempurna yang menjamin Pareto optimal, dianggap berpengetahuan yang sempurna tentang barang dan harga di pasar. Di banyak

negara

berkembang

konsumen

dan

pekerja

memiliki

pengetahuan yang tidak lengkap tentang barang dan jasa dan kesempatan kerja. Gillis, Perkins dan Roemer (1992: 104) menunjukkan bahwa investor, produsen dan pedagang tidak mampu untuk lindung nilai terhadap risiko karena keuangan, komoditas, dan asuransi pasar kurang berkembang atau hilang. Penurunan inefisiensi pasar dapat dicapai jika

26

campur tangan pemerintah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur untuk memastikan perkembangan uang dan pasar modal. Beberapa negara berkembang telah mengejar kebijakan liberalisasi pasar tidak efisien. Stiglitz (1994) membahas masalah informasi yang tidak sempurna atau pasar tidak lengkap dalam konteks uang dan pasar keuangan. Dia berpendapat bahwa beberapa tingkat intervensi pemerintah dapat meningkatkan efisiensi pasar keuangan di negara berkembang. Investor prihatin tentang solvabilitas dan pengelolaan lembaga keuangan. Dalam beberapa kasus informasi tentang variabel-variabel ini sulit diperoleh. Pemantauan yang tepat dari kinerja manajemen perusahaan oleh negara dapat meningkatkan efisiensi pasar. Dua jenis akibat kegagalan informasi dari masalah Moral hazard dan Adverse selection.

Misalnya, untuk

informasi asuransi di pasar, kegagalan dapat dihasilkan dari fakta bahwa orang-orang untuk mengambil asuransi tidak memiliki informasinya. Hal ini menyebabkan kurangnya dari alokasi sumber daya yang optimal. Jenis pertama adalah masalah Moral hazard. Seseorang diasuransikan terhadap penyakit mungkin terlalu sering menggunakan fasilitas medis karena biaya pribadi marjinal nya mungkin kurang dari biaya sosial yang menyediakan fasilitas tersebut. Akibatnya, perusahaan asuransi mungkin akan meningkatkan biaya untuk semua orang sehingga menyebabkan kegagalan pasar. Adverse selection terjadi pada asuransi ketika perusahaan asuransi tidak dapat membedakan antara risiko tinggi dan individu berisiko rendah berdasarkan informasi yang tersedia untuk dia. Kegagalan Informasi juga dapat terjadi di pasar saham mana insider trading, yang merupakan strategi untuk meminimalkan resiko, dapat mencegah pasar dari mencapai alokasi yang efisien di antara pedagang. Insider trading terjadi ketika sekelompok istimewa individu memiliki akses ke informasi saham pasar yang pedagang lain tidak memiliki. Inman (1987: 660) telah membahas jenis lembaga pasar untuk mengatasi masalah informasi yang asimetris. Pertama, kontrak kontingen seperti jaminan dapat ditawarkan baik itu dibayar hanya jika kualitas komoditas mencapai standar yang ditetapkan sebelumnya. Dia berpendapat bahwa kontrak dapat bertindak sebagai sinyal untuk karakteristik penjual. Pemerintah sertifikasi penjual adalah cara lain untuk mengatasi kegagalan pasar. Hal ini membutuhkan sertifikasi yang menjadi biaya,

27

penjual yang paling memenuhi syarat utama untuk menjadi bersertifikat, sehingga menghasilkan efisiensi pasar. Sertifikasi dapat dianggap sebagai barang publik dengan eksternalitas positif, memberikan informasi tentang penjual kepada konsumen di pasar. Kegagalan pasar memberikan sebuah alasan penting kepada pemerintah untuk melakukan intervensi. Kegagalan pasar tersebar luas di negara-negara berkembang, sehingga pemerintah harus menghadapi isuisu ekonomi yang mungkin tidak terlalu penting bagi tugas pemerintah dalam ekonomi industri negara maju. Beberapa isu-isu ekonomi tersebut berhubungan langsung dengan inefisiensi pasar, missing market (suatu kasus dimana pasar yang permintaan terhadap barang ada tetapi penawaran

tidak

ada),

dan

rendahnya

tingkat

pengembangan

kelembagaan. Beberapa hal seperti pertukaran asing dalam jumlah kecil dan kemunculan paham ekonomi yang bersifat informal dan tersembunyi menyebabkan munculnya hambatan serius pada pelaksanaan kebijakan fiskal di negara berkembang. Sebagai contoh, jika aktivitas ekonomi yang dihasilkan eksternalitas (efek yang satu agen ekonomi memaksakan yang lain tanpa persetujuan mereka), sehingga ada perbedaan antara biaya pribadi dan sosial dan hasil kompetitif tidak efisien, mungkin dirasa perlu bagi negara untuk campur tangan untuk membatasi inefisiensi yang dihasilkan. Jika ada kegagalan pasar, pemerintah dapat ikut campur dalam ekonomi untuk meningkatkan efisiensi. Hal ini juga dapat menggunakan campur tangan untuk meningkatkan ekuitas, terlepas dari apakah ekonomi efisien atau tidak. Argumen-argumen membenarkan intervensi, untuk membenarkan multi level pemerintah kasus ini harus dibuat tujuan efisiensi dan ekuitas lebih baik dilayani oleh kombinasi dari pemerintah daerah dan pusat.

28

BAB V KEGAGALAN PEMERINTAH

Ada analisis yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah sebagai sarana untuk mengoreksi kegagalan pasar serta merangsang pembangunan dan pertumbuhan. Namun, pemerintah juga bisa menjadi tidak efisien karena ketidaksempurnaan pemerintah yang dapat digambarkan sebagai kegagalan pemerintah. Banyak pelayanan pemerintah sipil yang terkenal tidak kompeten karena ada beberapa ekonom telah mencatat kecenderungan produktivitas dalam pemerintahan pada sektor tetap yang konstan dibandingkan dengan produktivitas yang meningkat dalam sektor pribadi. Kegagalan pemerintah juga dapat diartikan sebagai pemerintah yang gagal dalam menciptakan kondisi Pareto optimal. Penyebab kegagalan pemerintah dibahas dan disarankan untuk meningkatkan fungsi pemerintah. Peraturan pemerintah dapat fokus pada daerah yang sangat spesifik aktivitasnya tanpa mempertimbangkan beberapa efek sosial atau lingkungan pada kegiatan tersebut. Peraturan juga dapat mengenakan biaya implementasi yang signifikan terhadap ekonomi. Biaya ini mencakup biaya administrasi sistem pemantauan serta biaya kepatuhan yang dikenakan pada individu. Peraturan biaya dapat dibiayai oleh pajak yang membuat beberapa orang lebih terpuruk dalam hal penurunan kesejahteraan. dengan

mengganggu

mekanisme

pasar,

pemerintah

Oleh karena itu

dapat

mengurangi

kesejahteraan warga negara. Kegagalan pemerintah sering terjadi karena pengetahuan yang tidak sempurna dari jenis teknologi yang diterapkan untuk mencapai hasil terbaik. Kegagalan pemerintah ini berdampak bagi masyarakat untuk memilih dan menyikapi kebijakan publik. Ketika pemilih tidak mengetahui manfaat nyata dan biaya kebijakan publik, mereka mungkin menentang proyek bermanfaat dan mendukung usaha yang mahal dan tidak efisien. Ketidaktahuan pemilih dapat menyebabkan overspending dan overtaxation. Ketidaktahuan pemilih berlanjut karena warga tidak memiliki waktu untuk melaksanakan jenis penelitian yang diperlukan untuk mengevaluasi proyek-proyek pemerintah. Selain itu, banyak pemilih yang rabun, lebih memilih kebijakan dengan manfaat jangka pendek. Politisi

sering hadir dan mengarahkan para pemilih dengan tujuan jangka

pendek seperti pengurangan-pengangguran atau penurunan inflasi, meskipun

29

tujuan-tujuannya mungkin memaksakan beban pajak yang lebih berat pada pemilih jangka pendek. Kegagalan pemerintah disebabkan yang pertama karena adanya campur tangan pemerintah yang kadang-kadang menimbulkan dampak yang tidak diperkirakan terlebih dahulu. Kedua, adanya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah, dan yang terakhir adalah perilaku pemegang kebijakan pemerintah yang bersifat mengejar keuntungan pribadi. Pemerintah dapat membuat harga sewa pasti dalam kelompok yang berkepentingan dengan memberikan hak hukum untuk perusahaan tertentu atau penyediaan jasa tertentu. Sebagai contoh, Pemerintah dalam Ekonomi Pasar dapat memberikan waralaba perusahaan untuk mengoperasikan layanan, atau lisensi untuk menjual barang-barang tertentu. Selanjutnya, kontrak dapat ditugaskan untuk bisnis tetentu atau membangun jalan raya atau bisa juga melaksanakan proyek-proyek perumahan. Dengan cara ini, pemerintah menciptakan hak milik bagi individu yang dapat menyebabkan hambatan untuk memasuki industri tertentu atau bisnis melalui rent-seeking. Rent-seeking adalah studi tentang bagaimana berbagai kepentingan bisnis bersaing untuk sewa artifisial. Sewa dapat didefinisikan sebagai seorang pemilik sumber daya yang mempunyai biaya kesempatan. Perusahaan kadang kadang menyuap pemerintah atau menghabiskan sejumlah besar uang untuk membujuk para pejabat sektor publik agar mereka memberikan hak untuk mengoperasikan layanan. Persaingan tersebut sering mengarah ke lokasi sumber daya langka. Sering terjadi kontrak dan waralaba tidak dihargai sampai penawar terendah, dan pemerintah proyek dialokasikan atas dasar preferensi politik. Rent-seeking oleh kepentingan kegagalan

pemerintah.

Penyebab

lain

monopoli adalah penyebab

kegagalan

pemerintah

adalah

produktivitas sipil yang layanannya rendah dan kurangnya insentif untuk efisiensi teknologi. Inefisiensi pemerintah ditandai dengan birokrasi. Banyak cara disektor publik yang menyerupai sektor non-progresif Baumols yang mengalami pertumbuhan produktivitasnya nol. Baumol (1967) menegaskan bahwa sifat layanan publik padat karya menawarkan cakupan perubahan teknologi yang kurang dalam rangka meningkatkan produktivitas.

Peacock (1979) juga

mengamati bahwa sifat non-profit dari layanan pemerintah banyak yang kurang insentif untuk memperkenalkan inovasi. Reformasi sektor publik telah maju sebagai alat untuk mengurangi kegagalan pemerintah.

30

Saran penting yang telah dibuat oleh Blackman (1992) : Pertama, harus ada peningkatan dalam kualitas manajemen dan pelayanan publik dengan penekanan lebih besar pada perencanaan strategis

Kedua, dalam peralatan

publik dan jasa produktif lainnya, efisiensi dapat ditingkatkan dengan mengurangi campur tangan manajemen politik dalam sehari-hari. Ketiga, produktivitas dapat ditingkatkan dengan pelaksanaan sistem insentif berdasarkan keuntungan produktivitas.

Ini

panggilan

untuk

pembentukan

kriteria

kinerja

dalam

departemen. Pada akhirnya, sektor publik perlu meningkatkan system informasi untuk memastikan bahwa informasi yang relevan diumpankan ke manajer untuk meningkatkan pengambilan keputusan.

31

BAB VI PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN BERORIENTASI PASAR

Pendekatan berorientasi pasar untuk pengembangan adalah strategi di seluruh dunia yang memperoleh tanah pada 1980-an sebagai tanggapan terhadap kegagalan pemerintah. Kebangkitan pasar difasilitasi oleh runtuhnya banyak ekonomi sosialis. Pendekatan untuk pengembangan perusahaan yang terhambat dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Pada pembangunan berorientasi pasar pengembangan dapat dicapai hanya jika ada reformasi kelembagaan. Contohnya, hak milik harus ditegakkan untuk mengaktifkan pasar untuk bekerja dengan efisien. Di negara-negara berkembang, ada banyak faktor yang menyebabkan lebih besar ketergantungan pada pasar. Pertama, nasionalisasi dan kepemilikan Negara yang dicirikan ekonomi tahun 1960-an dan 1970-an tidak bekerja baik (Howard 1992). Perusahaan-perusahaan milik negara akumulasi signifikan kerugian dan tidak mampu menyesuaikan risiko ekonomi dunia berubah. Manajemen tidak efisien perusahaan-perusahaan ini juga berkontribusi besar, defisit fiskal yang memaksa pemerintah untuk meminjam berat dari luar negeri. peraturan ekonomi ini juga mendorong korupsi, perusahaan terpaksa mencari

sewa

menguntungkan

perilaku dari

dalam

rangka

pemerintah.Kebijakan

untuk

mendapatkan

industrialisasi

yang

kontrak mengejar

keuntungan itu juga melihat terlalu dalam. Kebijakan ini didasarkan pada substitusi impor yang sangat bergantung pada perlindungan dari pasar domestik melalui hambatan tarif. Ditemukan bahwa dengan impor substitusi, istilah yang digunakan untuk menggambarkan produksi dalam negeri yang baik yang sebelumnya diimpor, dimanfaatkan dalam jumlah besar untuk impor. Lebih lanjut, perlindungan didorong produksi yang tidak efisien karena investor terlindung dari persaingan eksternal. Pendekatan berorientasi pasar untuk pengembangan menekankan untuk melihat ke luar untuk strategi mempromosikan ekspor. Penekanan baru pada pembangunan yang berorientasi pasar juga dibantu oleh kebangkitan ekonomi neo-klasik. Sisi penawaran ekonom berpendapat bahwa aliran bebas dari kekuatan pasar dan pengurangan ukuran pemerintah akan menyebabkan peningkatan produktivitas dan investasi. Tarif pajak rendah dan insentif pajak bagi investor yang diperlukan untuk merangsang

32

investasi. Kebangkitan neoklasik juga menyebabkan penekanan baru pada efisiensi produktif dalam perusahaan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam negeri dan daya saing internasional. Proses dimana beberapa negara berkembang telah memperkenalkan pembangunan yang berorientasi pasar yang dikenal sebagai penyesuaian struktural. Reformasi kebijakan termasuk deregulasi ekonomi oleh penghapusan harga kontrol dan subsidi dan penghapusan langit-langit pada suku bunga, proses yang dikenal sebagai liberalisasi keuangan. Penghapusan atau pengurangan kurs kontrol dan penjualan perusahaan-perusahaan negara ke sektor swasta adalah semua upaya untuk meningkatkan fungsi mekanisme pasar. Tujuan dari penyesuaian struktural adalah untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan produktif dana lokatif dan merangsang pertumbuhan ekonomi.Kebijakan ini, yang membentuk dasar penyesuaian struktural, yang dikenal sebagai "Konsensus Washington" karena sangat didukung oleh IMF dan Bank Dunia.

Istilah Konsensus Washington diperkenalkan oleh John

Williamson pada tahun 1989 untuk mendeskripsikan sepuluh kebijakan ekonomi yang menurutnya perlu menjadi standar reformasi bagi negara berkembang yang baru didera krisis. Konsensus ini merekomendasikan : 1.

Disiplin anggaran pemerintah;

2.

Pengarahan pengeluaran pemerintah dari subsidi ke belanja sektor publik, terutama di sektor pendidikan, infrastruktur,

dan

kesehatan,

sebagai

penunjang

pertumbuhan dan pelayanan masyarakat kelas menengah ke bawah 3.

Reformasi pajak, dengan memperluas basis pemungutan pajak;

4.

Tingkat bunga yang ditentukan pasar dan harus dijaga positif secara riil;

5.

Nilai tukar yang kompetitif;

6.

Liberalisasi pasar dengan menghapus restriksi kuantitatif;

33

7.

Penerapan perlakuan yang sama antara investasi asing dan investasi domestik sebagai insentif untuk menarik investasi asing langsung;

8.

Privatisasi BUMN;

9.

Deregulasi untuk menghilangkan hambatan bagi pelaku ekonomi baru dan mendorong pasar agar lebih kompetitif;

10.

Keamanan legal bagi hak kepemilikan.

Konsensus ini terdiri atas 10 elemen, yang bisa dirangkum menjadi tiga pilar, yakni (1) disiplin anggaran pemerintah (fiscal austerity atau fiscal disipline), (2) liberalisasi pasar (market liberalization), dan (3) privatisasi BUMN (Stiglitz 2002:53). Pertama, disiplin fiskal. Pemerintah diminta menjaga agar anggarannya mengalami surplus. Kalaupun terpaksa defisit, tidak boleh melampaui dua persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kedua, memberikan prioritas kepada belanja sektor publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, sebagai upaya

memperbaiki

distribusi

pendapatan.

Ketiga,

memperluas

basis

pemungutan pajak agar dapat dibangun struktur penerimaan anggaran yang sehat. Keempat, liberalisasi finansial. Suku bunga harus dijaga positif secara riil (lebih tinggi daripada laju inflasi) dan hindari kebijakan suku bunga yang mengistimewakan debitor tertentu (preferential interest rates for favored borrowers). Kelima, kurs mata uang harus diusahakan kompetitif (tidak terlalu kuat), tetapi kredibel (tidak terlalu lemah). Keenam, mendorong liberalisasi perdagangan

melalui

upaya

menghapus

restriksi

kuantitatif

(hambatan

perdagangan, seperti pengenaan tarif, kuota, dan larangan-larangan lainnya). Ketujuh, menerapkan kesamaan perlakuan antara investasi asing dan investasi domestik sebagai insentif untuk menarik sebanyak mungkin investasi asing langsung. Kedelapan, untuk mendorong kinerja badan usaha milik negara (BUMN), seyogianya dilakukan privatisasi (penjualan saham ke sektor privat). Kesembilan, pasar harus didorong agar lebih kompetitif melalui serangkaian kebijakan deregulasi dan menghilangkan hambatan atau restriksi bagi para pelaku ekonomi baru. Kesepuluh, harus ada perlindungan terhadap hak milik, baik di sektor formal maupun sektor informal.

34

Pembangunan yang berorientasi pasar telah difasilitasi oleh munculnya globalisasi. Ini adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan integrasi pasar bebas, transfer modal internasional dan informasi. Globalisasi juga melibatkan peningkatan investasi langsung asing. Tren ini di dunia ekonomi berarti bahwa kebijakan ekonomi pemerintah harus lebih luar mencari, dan selalu berusaha untuk meningkatkan daya saing internasional.

35

VII KESIMPULAN

Pemerintah mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu Negara.

Pada

umumnya

keberadaan

pemerintah

memiliki

pengaruh

perekononomian pada tingkat yang berbeda-beda. Kebutuhan barang publik seperti barang, jasa, atau sistem merupakan sesuatu yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga negaranya Menurut sudut pandang neo-klasikal, peran pemerintah adalah memastikan mekanisme harga berjalan dengan baik dan mengalokasikan sumber-sumber daya secara efisien. Dalam perekonomian modern peran pemerintah dapat diklasifikasikan dalam fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi, stabilisasi dan distribusi pemerintah yang diidentifikasi oleh Musgrave telah diterima secara luas. Kegagalan pasar ada ketika kondisi Pareto optimal gagal dicapai. Artinya, konsumen tidak bisa lagi menyamakan tarif marginal substitusi dan produsen menawarkan barang untuk dijual dengan harga lebih tinggi daripada biaya marjinal produksi. Kegagalan pasar tersebar luas di negara berkembang, dan pemerintah harus berurusan dengan berbagai masalah ekonomi yang mungkin tidak penting bagi pemerintah di negara industri maju. Menekankan pentingnya intervensi pemerintah sebagai sarana untuk mengoreksi kegagalan pasar

serta

merangsang

pembangunan

dan

pertumbuhan.

Kegagalan

pemerintah disebabkan yang pertama karena adanya campur tangan pemerintah yang kadang-kadang menimbulkan dampak yang tidak diperkirakan terlebih dahulu. Kedua, adanya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah, dan yang terakhir adalah perilaku pemegang kebijakan pemerintah yang bersifat mengejar keuntungan pribadi Kegagalan pemerintah sering terjadi karena pengetahuan yang tidak sempurna dari jenis teknologi yang diterapkan untuk mencapai hasil terbaik. Pada banyak negara berkembang, pemerintahnya telah mengadopsi pendekatan berorientasi pasar untuk membangun kembali perekonomiannya. Pendekatan berorientasi pasar untuk pengembangan adalah strategi di seluruh dunia. Pembangunan yang berorientasi pasar telah difasilitasi oleh munculnya globalisasi.

36

BAB VIII STUDI KASUS

Sumber : Jawa Pos 15 Mei 2012 Sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Malang, khususnya SD dan SMP, masih perlu banyak dibenahi lagi. Tercatat di kabupaten ada 2.222 ruang kelas yang rusak. Dengan rincian, 1.600 ruang kelas rusak di tingkat SD dan 600 ruang kelas rusak di tingkat SMP. Tahun ini alokasi anggaran untuk perbaikan mencapai Rp 80,2 miliar dengan mencakup 1.434 ruang kelas. Bahkan, akibat kerusakan itu, sejumlah sekolah terpaksa mengungsikan siswanya agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Tahun ini diknas hanya akan membangun 1.165 ruang kelas SD dan 269 ruang kelas SMP. Anggaran rehabilitasi gedung SD bersumber dari dana blockgrant dan DAK. Untuk blockgrant SD, dana dijatahkan Rp 26 miliar. Sedangkan untuk dana DAK dijatah Rp 53 miliar. Rencananya, dana tersebut digunakan untuk merehabulitasi 764 ruang kelas. Mengenai lokasinya dimana saja, diknas masih menerjunkan tim untuk menyurveinya. Demikian juga dengan SMP. Dari 622 ruang kelas, hanya 269 ruang yang direhabilitasi. Dana yang dialokasikan sekitar Rp 9,2 miliar bersumber dari DAK 2012. Jika dikalkulasi sejak 2009 lalu, total dana rehabilitasi ruang kelas yang diterima diknas mencapai ratusan miliar. Informasi dari dewan, tahun 2009 lalu diknas dikucuri dana Rp 55 miliar, tahun 2010 dikucuri dana DAK Rp 66 miliar, tahun 2011 sekitar Rp 71 miliar dan tahun ini Rp 80,2 miliar. Atau empat tahun terakhir kucuran dana mencapai Rp 272 miliar.

Solusi : Dalam menghadapi masalah ini, pemerintah khususnya dinas pendidikan lebih menaruh perhatian. Sesuai dengan peran pemerintah yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi, maka pemerintah harus mampu menjalankan ketiga fungsinya tersebut dalam membantu mengatasi kerusakan gedung sekolah, yang mana merupakan tempat belajar para siswa. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki kerusakan sekolah, tapi pemerintah juga harus mampu mendistribusikannya dengan baik. Pemerintah pun harus mengawasi kemana aliran dana tersebut mengalir untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan hanya ingin mencari keuntungan pribadi.

37

SOAL-SOAL

Multiple Choice 1. Salah satu penyebab umum kegagalan pasar adalah. . . a. Eksternalitas b. Barang swasta c. tidak adanya barang bersama d. adanya kepastian

2. Pemerintah dapat meningkatkan pendapatan melalui penciptaan. . . a. perpajakan b. barang c. jasa d. sektor publik

3. Kebijakan pengeluaran pemerintah merupakan pengaruh distribusi pendapatan secara. . . a. langsung b. tidak langsung c. internal d. eksternal

4. Berikut

ini

yang

bukan

termasuk

peranan

pemerintah

dalam

perekonomian modern adalah. . . a. peranan konsumsi b. peranan alokasi c. peranan distribusi d. peranan stabilisasi

5. Mana yang bukan termasuk peran pemerintah menurut Adam Smith. . . a. peradilan b. pertahanan c. keamanan d. keuangan

38

Essay 1) Jelaskan mengenai peran alokasi melalui intervensi pemerintah yang menyangkut penggunaan sumber daya milik umum ! 2) Jelaskan 3 fase peraturan pemerintah periode pasca Perang Dunia II ! 3) Pernyataan Musgrave mengenai pengoperasian pada sektor publik adalah .... 4) Bandingkan antara negara federal dan unitary dari sudut pandang pendapatannya !

39

KATA KUNCI ·

Fungsi Redistributif adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

·

Gross Domestic Product (GDP) adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

·

Efisiensi Ekonomi adalah sejumlah konsep yang terkait pada kegunaan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa.

·

Privatisasi (Denasionalisasi) ) adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi

·

Opportunity Cost nilai ekonomis yang hilang ketika seseorang memilih suatu alternative dibandingkan dengan alternatif lainnya.

·

Fungsi Alokasi fungsi pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi

·

Fungsi Distribusi pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan atau kekayaan

·

Fungsi Stabilisasi fungsi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi Negara

·

Teorema

Coase

adalah

teori

yang

menjelaskan

tentang

cara

mengalokasikan sumber daya secara efisien melalui pertukaran individual dan jika tak ada biaya transaksi maka pengalokasian sumber daya tidak akan bergantung pada keberadaan hak milik individual. ·

Rent-seeking adalah kelompok yang mengejar kepentingan pribadi

·

Deregulasi adalah aturan/sistem (sistem yang mengatur) ,tindakan atau proses menghilangkan mengurangi segala aturan.

·

Pasar Persaingan Tidak Sempurna

adalah pasar atau industri yang

terdiri dari produsen-produsen yang mempunyai kekuatan pasar atau mampu mengendalikan harga output di pasar. ·

Biaya Marjinal Eksternalitas adalah biaya tambahan yang dikenakan pada pihak ketiga ketika eksternalitas negatif muncul.

·

Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai "monopolis".

40

·

Monopoli Alamiah adalah perusahaan yang menperoleh kekuasaan monopoli karena mencapai skala usaha ekonomis pada tingkat produksi yang sangat banyak jumlahnya

·

Oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh.

·

Pareto Optimum adalah suatu kondisi saat introduksi kebijakan tersebut menyebabkan ada pihak yang diuntungkan.

·

Pareto Efisien m e r u p a k a n efisiensi yang tidak mensyaratkan adanya perbandingan kepuasan (utilitas )antara individu, tetapi para individu tersebut memutuskan sendiri apakah haltersebut meningkatkan kepuasan diri mereka atau tidak

·

Moral Hazard adalah suatu akibat yang muncul karena kegagalan informasi.

·

Adverse Selection adalah suatu kesalahan dalam proses memilih.

·

Kegagalan Pasar adalah kegagalan sistem harga untuk mencapai efisiensi alokatif.

·

Eksternalitas Adalah kerugian atau keuntungan-keuntungan yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain

·

Eksternalitas Negatif adalah kegiatan oleh individu atau kelompok menghasilkan dampak yang membahayakan bagi orang lain.

·

Eksternalitas Positif adalah dampak yang menguntungkan pihak luar tanpa ada konpensasi dari pihak yang di untungkan

·

Manfaat Eksternal Marjinal adalah manfaat ekstra yang timbul kepada pihak ketiga ketika eksternalitas positif hadir.

·

Free-rider adalah orang-orang yang mengkonsumsi sumber daya tanpa melakukan pembayaran terhadap pengkonsumsian tersebut.

·

Efisiensi Alokatif adalah dalam struktur pasar di mana semua sumber daya yang dialokasikan sedemikian rupa sehingga memaksimalkan laba bersih dicapai melalui penggunaannya.

·

Barang Publik adalah barang-barang dan jasa yang menunjukkan karakteristik tidak ada persaingan dalam pengkonsumsiannya dan tak dapat dikecualikan (non-rivalry dan non excludability).

41

DAFTAR PUSTAKA

Balassa, B. 1982. "Disequilibrium analysis in developing economies: An overview". World Development 10, no. 12 (December). Baumol, W. 1967. "Macroeconomics of unbalanced growth". American Economic Review 57, no. 3 (June). Blackman, C. N. 1992. "An analytical framework for the study of Caribbean public enterprise". Social and Economic Studies 41, no. 4 (December). Coase, R. 1960. "The problem of social choice ". Journal of Law and Economics 3. Gillis, M., D. Perkins, and M. Roemer. 1992. Economics of Development. New York:Norton. Goode, R. 1984. Government Finance in Developing Countries. Washington, DC: The Brookings Institution. Hindriks, Jean and Myles, D Gareth. 2004. Intermediate Public Economics. Howard, M. 2001 Public Sector Economics for Developing Country. University of the West Indies Press 1A Aqueduct Flats Mona Kingston 7 Jamaica Howard, M. 1992. Public Finance in Small Open Economies: The Caribbean Experience. Westport, Conn.: Praeger. Hyman, N David. Economics. Lewis, W. A. 1955. The Theory of Economic Growth. London: Allen and Unwin. Musgrave, R. A. 1959. The Theory of Public Finance. New York: McGraw-Hill. Musgrave, R. A. 1985. "A brief history of fiscal doctrine". In Handbook of Public Economics, Vol. 1, edited by A. J. Auerbach, and M. Feldstein.Amsterdam : North Holland. Peacock, A. 1979. The Economic Analysis of Government and Related Themes. Oxford: Martin Robertson.. Peltzman, S. 1976. "Towards a more general theory of regulation". Journal of Law and Economics 19 (August). Posner, R. 1974. "Theories of economic regulation". Bell Journal of Economic and Management Science 5, no. 2 Rodney, W. 1972. How Europe Underdeveloped Africa. London: Bougle L'Ouverture Stigler, G. 1971. "The theory of economic regulation". Bell Journal of Economic and Management Science 2, no. 1.

42

Stiglitz, J. E. 1994. "The role of the state in financial markets". Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics 1993. Washington, DC: World Bank. Stiglitz, J. E. 1996. "The role of government in economic development". In Annual World Bank Conference on Development Economics, edited by M. Bruno, and B. Pleskovic. Washington, DC: World Bank. Tanzi, V. 1991. Public Finance in Developing Countries. Vermont: Edward Elgar. Public Finance (No Cover)

43