BUPATI BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

bupati banjar provinsi kalimantan selatan peraturan bupati banjar nomor 31 tahun 2016 tentang indikator kesehatan daerah dengan rahmat tuhan yang maha...

0 downloads 88 Views 288KB Size
BUPATI BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KESEHATAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR, Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin mutu dan kesinambungan pelayanan kesehatan serta menganalisis atau mengukur status kesehatan atau perubahan baik langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan kesehatan, dipandang perlu mengatur Indikator Kesehatan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Keuangan Republik Lembaran

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);

2

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

75

Tahun 2014

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6); 10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 64); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH.

BUPATI

TENTANG

INDIKATOR

KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Banjar. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banjar dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. 5. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Banjar. 6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut dengan Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

2

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

3

7. Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. 8. Indikator Kesehatan adalah istilah, nilai, dan/atau tingkatan sebagai variabel yang membantu untuk menganalisis atau mengukur status kesehatan atau perubahan baik langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan kesehatan. BAB II INDIKATOR KESEHATAN DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Indikator Kesehatan Daerah terdiri dari indikator pada Dinas Kesehatan Daerah dan indikator pada Puskesmas. (2) Indikator Kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah nilai, dan/atau tingkatan sebagai variabel berupa keluaran, masukan dan atau manfaat dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan hingga tahun 2021. (3) Indikator Kesehatan pada Puskesmas adalah nilai, dan/atau tingkatan sebagai variabel berupa keluaran dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan hingga tahun 2021. Bagian Kedua Indikator Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Pasal 3 (1) Indikator Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan berkaitan dengan pengukuran kinerja pelayanan kesehatan di Daerah. (2) Indikator Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan terdiri dari sasaran, nama indikator, definisi operasional, rumus dan target kinerja sebagai berikut: a. Sasaran Pertama, Menurunnya kematian ibu melahirkan, yang terdiri dari 7 indikator : 1. Angka kematian ibu melahirkan; Definisi Operasional : Jumlah kematian ibu melahirkan dalam kurun waktu 1 tahun, dihitung dengan menggunakan konstanta per 100.000 kelahiran hidup (sumber data dari fasilitas kesehatan yang dikonversi sesuai rumus). Rumus : Jumlah kematian ibu melahirkan selama 1 tahun Jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu yang sama

x 100.000

Target Kinerja : 110,4 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021

3

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

4

2. Cakupan kunjungan ibu hamil K4; Definisi Operasional : Frekuensi pemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan, minimal dilakukan 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua dan 2 kali pada trimester ketiga. Rumus : Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

x 100

Target Kinerja : 95% pada tahun 2021 3. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) baru; Definisi Operasional : Kurang Energi Kronis (KEK) baru pada ibu hamil, masuk kategori KEK jika lingkar lengan atas dibawah 23,5 cm. Rumus : Jumlah ibu hamil KEK baru disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu Jumlah sasaran ibu hamil disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

x 100

Target Kinerja : 7,5% pada tahun 2021 4. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan; Definisi Operasional : Proses persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan dan dilaksanakan di fasilitas kesehatan dengan unit analisis balita. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter kandungan, dokter umum dan bidan. Fasilitas kesehatan yang dimaksud adalah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Klinik Bersalin, Praktek Bidan Mandiri, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Rumus : Jumlah persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

x 100

Jumlah seluruh persalinan disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama Target Kinerja : 85% pada tahun 2021

4

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

5

5. Persentase pencapaian indikator SPM; Definisi Operasional : Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untukmenggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupamasukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar bidang kesehatan. Rumus : Jumlah indikator SPM Bidang Kesehatan yang dicapai dalam kurun waktu tertentu Jumlah seluruh indikator SPM Bidang Kesehatan dalam kurun waktu yang sama

x 100

Target Kinerja : 85% pada tahun 2021 6. Persentase Puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik; Definisi Operasional : Jaringan Puskesmas terdiri dari Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. Puskesmas dan jaringannya dalam kondisi baik jika kerusakannya kurang dari 20% Rumus : Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang kondisi fisiknya baik Jumlah seluruh Puskesmas jaringannya yang tercatat pada aset

dan

x 100

Target Kinerja : 90% pada tahun 2021. 7. Persentase Puskesmas yang memiliki jaringan komunikasi data; Definisi Operasional : Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta mempunyai kesiapan sumber daya manusia, perangkat lunak, perangkat keras dan terpasang jaringan untuk menghubungkan antar komputer melalui internet untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Rumus : Jumlah Puskesmas yang jaringan komunikasi data

memiliki x 100

Jumlah seluruh Puskesmas Target Kinerja : 20% pada tahun 2021 b. Sasaran Kedua, Menurunnya kematian bayi, yang terdiri dari 5 indikator: 1. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup; Definisi Operasional : Jumlah kematian bayi dalam kurun waktu 1 tahun, dihitung dengan menggunakan konstanta per 1.000 kelahiran hidup (sumber data dari fasilitas kesehatan yang dikonversi sesuai rumus). 5

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

6

Rumus : Jumlah kematian bayi disatu wilayah kerja selama 1 tahun Jumlah kelahiran hidup disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

x 1.000

Target Kinerja : 11 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 2. Cakupan kunjungan neonatal; Definisi Operasional : Bayi berumur 0 – 28 hari mendapat pelayanan kesehatan pada 6 jam – 48 jam pertama setelah lahir. Rumus : Jumlah bayi 0-28 hari mendapat pelayanan neonatal disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu Jumlah sasaran bayi disatu wilayah kerja dalam x 100 kurun waktu yang sama Target Kinerja : 95% pada tahun 2021 3. Cakupan penanganan kasus baru Pneumonia pada balita melalui Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); Definisi Operasional : Anak umur 0-4 tahun yang di diagnosis tersangka Pneumonia atau Pneumonia baru oleh dokter.Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang ditandai dengan batuk disertai nafas cepat dan atau kesukaran bernafas (Kemenkes 2002). Rumus : Jumlah pasien umur 0-4 tahun tersangka pneumonia atau pneumonia baru yang dilakukan penanganan melalui pendekatan MTBS disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu Pasien umur 0-4 tahun yang di diagnosis tersangka pneumonia atau pneumonia baru oleh dokter disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

x 100

Target Kinerja : 100% pada tahun 2021 4. Cakupan imunisasi lengkap; Definisi Operasional : Jenis dan frekuensi imunisasi yang telah diperoleh bayi usia 0-11 bulan. Lengkap apabila sudah memperoleh imunisasi 1x HB0, 1x BCG, 3x Pentavalen, 4x Polio dan 1x Campak.

6

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

7

Rumus : Jumlah bayi yang memperoleh imunisasi lengkap disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu x 100 Jumlah seluruh bayi disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama Target Kinerja : 91,5% pada tahun 2021 5. Cakupan penemuan dan pengobatan penderita diare pada balita; Definisi Operasional : Balita (anak usia 0-4 tahun) yang di diagnosis diare atau mengalami gejala diare oleh tenaga kesehatan dan dilayani di fasilitas kesehatan atau kader pada suatu wilayah kerja dan dalam kurun waktu tertentu. Rumus : Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di fasilitas kesehatan atau kader kesehatan disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk).

x 100

Target Kinerja : 100% pada tahun 2021 c. Sasaran Ketiga, Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang, terdiri dari 4 indikator : 1. Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang; Definisi Operasional : Perbandingan berat badan dan umur. Gizi buruk dan kurang jika mempunyai nilai Z skor kurang <-2 SD sampai dengan < -3 SD. Rumus : Jumlah balita gizi buruk dan kurang pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu Jumlah seluruh balita pada satu wilayah kerja x 100 dalam kurun waktu yang sama Target Kinerja : 17% pada tahun 2021 2. Persentase upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) Purnama dan Mandiri; Definisi Operasional : Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) adalah salah satu wujud nyata peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan seperti Posyandu, Pos Kesehatan Desa/Pondok Bersalin Desa, Pos Obat Desa, Pos Upaya Kesehatan Kerja, Posyandu Lansia, Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular dan Pos Kesehatan Pesantren. Strata UKBM terdiri dari Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. 7

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

8

Rumus : Jumlah UKBM Purnama dan Mandiri pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu Jumlah seluruh UKBM yang terdaftar pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

x 100

Target Kinerja : 30% pada tahun 2021 3. Cakupan penimbangan balita; Definisi Operasional : Balita yang ditimbang di Posyandu, Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya setiap bulan. Rumus : Rata-rata jumlah kunjungan balita di Posyandu dan atau di Puskesmas pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu x 100 Rata-rata seluruh balita yang terdaftar pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama Target Kinerja : 90% pada tahun 2021 4. Rasio jumlah balita per Posyandu Definisi Operasional : Jumlah balita dalam satu wilayah kerja dibandingkan dengan jumlah Posyandu.  

Satu Posyandu diharapkan dapat melayani tidak lebih dari 100 balita. Rasio ideal 1 Posyandu untuk 50 balita (Kemenkes 2012).

Rumus : Jumlah balita pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu Jumlah Posyandu yang ada pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

x 100%

Target Kinerja : 50 balita per Posyandu pada tahun 2021 d.Sasaran Keempat, Terkendalinya faktor risiko penyakit tidak menular, terdiri dari 6 indikator : 1. Persentase Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Utama; Definisi Operasional : Posbindu PTM adalah pusat bimbingan pelayanan kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan dalam rangka mencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera (Depkes RI 2002). Jumlah Posbindu PTM ideal adalah 1 desa 1 Posbindu PTM

8

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

9

Rumus : Jumlah Posbindu PTM Utama pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu Jumlah seluruh Posbindu yang terdaftar pada x 100 satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama Target Kinerja : 40% pada tahun 2021. 2. Cakupan skrining kesehatan gigi dan mulut; Definisi Operasional : Skrining dilakukan dalam rangka upaya deteksi dini masalah kesehatan gigi dan atau mulut. Skrining dilakukan terhadap peserta PAUD, siswa kelas 1 dan siswa kelas 7 minimal 2 kali dalam setahun. Rumus : Jumlah peserta PAUD serta siswa kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan pemeriksaan gigi dan mulut pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu Jumlah seluruh peserta PAUD serta siswa kelas 1 dan kelas 7 pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

x 100

Target Kinerja : 100% pada tahun 2021. 3. Persentase Puskesmas dengan Pandu PTM; Definisi Operasional : Puskesmas dengan pandu Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan penyakit tidak menular terpadu, yaitu minimal melaksanakan deteksi dini faktor risiko PTM terpadu melalui Posbindu PTM di 10% desa dan kelurahan di wilayah kerjanya dan melaksanakan pelayanan Hipertensi dan Diabetes Melitus terintegrasi. Rumus : Jumlah Puskesmas dengan Pandu PTM Jumlah seluruh Puskesmas

x 100%

Target Kinerja : ≥40% pada tahun 2021 4. Prevalensi Hipertensi; Definisi Operasional : Penduduk umur 15 tahun keatas yang diukur sistol dan diastolnya pada saat pemeriksaan. Hipertensi adalah jika tekanan darah sistol lebih besar sama dengan 140 mmHg atau tekanan darah diastol lebih besar sama dengan 90 mmHg (National Institute of Health, 2004)

9

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

10

Rumus : Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas dengan hipertensi Jumlah seluruh penduduk umur 15 tahun keatas

x 100%

Target Kinerja : 24,33% pada tahun 2021 5. Prevalensi Diabetes Mellitus; Definisi Operasional : Penduduk umur 15 tahun keatas yang pernah didiagnosis menderita kencing manis oleh dokter (ADA, 2011) Rumus : Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas dengan diagnosis kencing manis Jumlah seluruh seluruh umur 15 tahun keatas

penduduk

x 100%

Target Kinerja : 1,53% pada tahun 2021 6. Persentase pelayanan kesehatan paripurna bagi calon jamaah haji; Definisi Operasional : Jumlah calon jama’ah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari pemeriksaan tahap 1 dan 2 termasuk pemeriksaan lengkap, pelayanan rujukan dan tes kebugaran yang dilakukan minimal 3 bulan sebelum keberangkatan untuk di entry dalam Siskuhatkes. Rumus : Jumlah calon jama’ah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan minimal 3 bulan sebelum x 100% keberangkatan Jumlah kuota jama’ah haji pada tahun berjalan Target Kinerja : 80% pada tahun 2021 e. Sasaran Kelima, Terkendalinya penyebaran dan faktor risiko penyakit menular, terdiri dari 12 indikator : 1. Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas; Definisi Operasional : Penggunaan obat rasional adalah pemberian obat non antibiotik untuk pasien ISPA, diare non spesifik dan myalgia. Rumus : Jumlah pasien dengan diagnosa ISPA, diare non spesifik dan myalgia yang tidak diberikan antibiotik pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu Jumlah seluruh pasien dengan diagnosa ISPA, diare non spesifik dan myalgia pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama 10

x 100%

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

11

Target Kinerja : 90% pada tahun 2021 2. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas; Definisi Operasional : Tersedianya obat dan vaksin indikator di Puskesmas untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas. Pemantauan dilakukan terhadap 17 item obat dan 3 item vaksin. Rumus : Jumlah kumulatif item obat indikator yang tersedia di (n) Puskesmas Jumlah (n) Puskesmas yang melapor dikali jumlah total obat indikator

x 100%

Target Kinerja : 93% tahun 2021 3. Angka notifikasi kasus baru TB (Case Notification Rate-CNR); Definisi Operasional : Adalah angka yang menujukkan jumlah pasien baru yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk disuatu wilayah tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial, akan menggambarkan kecenderungan penemuan kasus dari tahun ke tahun di wilayah tersebut. Rumus : Jumlah pasien TB (semua tipe) yang dilaporkan dalam formulir TB.07 pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu x 100% Jumlah penduduk pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama Target Kinerja : 190/100.000 penduduk pada tahun 2021 4. Insidens Rate DBD per 100.000 penduduk; Definisi Operasional : Penderita DBD adalah penderita penyakit yang memenuhi sekurangkurangnya 2 kriteria klinis dan 2 kriteria laboratorium dibawah ini : Kriteria klinis :    

Panas mendadak 2-7 hari tanpa sebab yang jelas Tanda-tanda perdarahan (sekurang-kurangnya positif) Pembesaran hati Syok

uji

Torniquet

Kriteria laboratorium :  

11

Trombositopenia (trombosit ≤ 100.000/µl Hematokrit naik ≥20%

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

12

Atau Penderita yang menunjukkan hasil positif pada pemeriksaan HI Test atau hasil positif pada pemeriksaan antibode dengan RapidDiagnostic Test (RDT) / ELISA. Insidens rate (IR) adalah jumlah kasus baru penyakit tertentu yang dilaporkan pada periode waktu dan tempat tertentu dibagi dengan jumlah penduduk dan dikalikan dengan konstanta. Rumus : Jumlah penderita DBD yang ditemukan pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu Jumlah penduduk pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

x 100.000

Target Kinerja : < 49 pada tahun 2021. 5. Cakupan sarana air minum yang dilakukan pengawasan; Definisi Operasional : Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan langsung dapat diminum yang dikelola oleh penyelenggara air minum. Penyelenggara air minum tingkat kabupaten yang dimaksud adalah Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU). Rumus : Jumlah sampel yang diperiksa pada penyelenggara air minum x 100% Jumlah sampel yang harus diperiksa Target Kinerja : 50% pada tahun 2021 6. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); Definisi Operasional : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. STBM terdiri dari 5 pilar: 1. Stop buang air besar sembarangan; 2. Cuci tangan pakai sabun; 3. Pengelolaan air minum/makanan rumah tangga; 4. Pengelolaan sampah rumah tangga; 5. Pengelolaan limbah cair rumah tangga. Rumus : Jumlah desa / kelurahan (baru) yang melaksanakan STBM, dihitung secara akumulasi. Target Kinerja : 50 desa pada tahun 2021 12

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

13

7. Persentase sinyal kewaspadaan dalam sistem kewaspadaan dini yang direspon; Definisi Operasional : Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang direspon oleh Dinas Kesehatan Kabupaten untuk memferifikasi laporan yang diterima dari Puskesmas dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dalam upaya mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) Rumus : Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang direspon oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dalam kurun waktu tertentu Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten pada kurun waktu tertentu

x 100%

Target Kinerja : 75% pada tahun 2021 8. Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan; Definisi Operasional : Tempat pengolahan makanan adalah tempat makanan diolah sehingga menjadi makanan jadi yang biasa disebut dengan dapur. Persyaratan pengolahan makanan meliputi kebersihan dan ketersediaan air bersih yang cukup. Tempat pengolahan makanan meliputi catering, rumah makan, jasa boga, jajanan, kantin. Rumus : Jumlah TPM kesehatan

yang

memenuhi

syarat x 100%

Jumlah seluruh TPM Target Kinerja : 32% pada tahun 2021 9. Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan; Definisi Operasional : Suatu tempat dimana umum (semua orang) dapat masuk ke tempat tersebut untuk berkumpul mengadakan kegiatan secara insidentil maupun terus menerus dan berisiko terjadi penularan penyakit. Tempat umum dimaksud meliputi sekolah, tempat ibadah, hotel, pasar, salon, rumah sakit). Rumus : Jumlah tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan x 100% Jumlah seluruh tempat umum yang diperiksa Target Kinerja : 58% pada tahun 2021

13

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

14

10. Cakupan kepemilikan jaminan pemeliharaan kesehatan; Definisi Operasional : Penduduk yang memiliki minimal satu jenis jaminan pelayanan kesehatan. Jenis jaminan dimaksud adalah JKN, asuransi kesehatan swasta, tunjangan kesehatan perusahaan atau jamkesda. Rumus : Jumlah penduduk yang memiliki satu jenis jaminan pelayanan kesehatan pada satu wilayah kerja Jumlah seluruh penduduk pada satu wilayah kerja yang sama

x 100%

Target Kinerja : 100% pada tahun 2021 11. Persentase Puskesmas terakreditasi; Definisi Operasional : Puskesmas yang memiliki akreditasi Dasar, Madya, Utama atau Paripurna. Rumus : Jumlah Puskesmas akreditasi

yang

telah

memperoleh x 100%

Jumlah seluruh Puskesmas yang ada Target Kinerja : 100% pada tahun 2021 12. Persentase Puskesmas yang melaporkan data kegiatan secara lengkap; Definisi Operasional : Persentase Puskesmas yang melaporkan data-data kesehatan (SP2TP, Profil Kesehatan, Data Dasar, Data Sheet Prioritas, Selayang Pandang) secara lengkap dan tepat waktu ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Rumus : Jumlah laporan SP2TP yang dilaporkan Puskesmas lengkap dan tepat waktu selama 1 tahun x 100% Jumlah seluruh Puskesmas dikali 12 bulan Target Kinerja : 100% pada tahun 2021. Bagian Ketiga Indikator Kesehatan pada Puskesmas Pasal 4 (1) Indikator Kesehatan pada puskesmas berkaitan dengan pengukuran kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas. (2) Indikator Kesehatan Daerah pada Puskesmas yang terdiri dari sasaran, nama indikator, definisi operasional, rumus dan target kinerja adalah sebagai berikut :

14

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

15

a. Sasaran Pertama, Menurunnya kematian ibu melahirkan, terdiri dari 12 indikator : 1. Cakupan kunjungan ibu hamil K1; Definisi Operasional : Frekuensi pemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan, minimal dilakukan 1 kali pada trimester pertama. Rumus : Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K1 disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

x 100%

Target Kinerja : 100% pada tahun 2021 2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; Definisi Operasional : Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau bayi. Komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penangangan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar. Rumus : Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x 100% Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama Target Kinerja : 85% pada tahun 2021 3. Kasus kematian ibu melahirkan per 1.000 kelahiran hidup; Definisi Operasional : Jumlah kematian ibu melahirkan dalam kurun waktu 1 tahun, dihitung dengan menggunakan konstanta per 1.000 kelahiran hidup. Rumus : Jumlah kematian ibu melahirkan selama 1 tahun Jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu yang sama

x 1.000

Target Kinerja : Terjadi penurunan kasus kematian ibu hingga tahun 2021 (dengan menggunakan data dasar tahun 2015).

15

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

16

4. Cakupan pelayanan nifas; Definisi Operasional : Pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar. Rumus : Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu x 100% Jumlah ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama Target Kinerja : 95% pada tahun 2021 5. Cakupan peserta KB aktif; Definisi Operasional : Cakupan peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktf dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Rumus : Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu Seluruh pasangan usia subur di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

x 100%

Target Kinerja : 80% pada tahun 2021. 6. SLTP dan SLTA yang menyelenggarakan PKPR; Definisi Operasional : PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) adalah pelayanan kesehatan pada remaja yang mengakses semua golongan remaja, dapat diterima, sesuai, komprehensif, efektif dan efisien. Kegiatan PKPR diantaranya penyuluhan, pelayanan klinis maupun konseling oleh pelaksana program, serta melatih konselor sebaya. Konselor sebaya yang dimaksud adalah kader kesehatanremaja yang telah diberi tambahan pelatihan interpersonal relationship dan konseling. Kelompok umur remaja adalah laki-laki dan perempuan yang belum kawin dengan batasan usia 10 - 19 tahun(WHO). Rumus : Jumlah SLTP dan SLTA yang bekerjasama dengan Puskesmas untuk menyelenggarakan PKPR x 100% Jumlah SLTP dan SLTA yang terdaftar Target Kinerja : 70% tahun 2021.

16

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

17

7. Cakupan kunjungan ibu hamil K4; Definisi Operasional : Frekuensi pemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan, minimal dilakukan 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua dan 2 kali pada trimester ketiga. Rumus : Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

x 100%

Target Kinerja : 95% pada tahun 2021 8. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet tambah darah; Definisi Operasional : Cakupan ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet (TTD program maupunTTD mandiri) sejak masa kehamilan disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Rumus : Jumlah ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah minimal 90 tablet disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu x 100% Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama Target Kinerja : 95% pada tahun 2021 9. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan; Definisi Operasional : Proses persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan dan dilaksanakan di fasilitas kesehatan dengan unit analisis balita. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter kandungan, dokter umum dan bidan. Fasilitas kesehatan yang dimaksud adalah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Klinik Bersalin, Praktek Bidan Mandiri, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Rumus : Jumlah persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu x 100% Jumlah seluruh persalinan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama Target Kinerja : 85% pada tahun 2021.

17

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

18

10. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan; Definisi Operasional : Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Rumus : Jumlah ibu bersalin yang di tolong oleh tenaga kesehatan disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu x 100% Jumlah sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama Target Kinerja : 95% pada tahun 2021. 11. Persentase pencapaian standar pelayanan minimal; Definisi Operasional : Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar bidang kesehatan. Rumus : Jumlah indikator SPM Bidang Kesehatan yang dicapai dalam kurun waktu tertentu Jumlah seluruh indikator SPM Bidang Kesehatan dalam kurun waktu yang sama

x 100%

Target Kinerja : 85% pada tahun 2021. 12. Persentase rumah tangga dengan PHBS; Definisi Operasional : Jumlah rumah tangga yang melaksanakan 10 (sepuluh) indikator perilaku hidup bersih dan sehat secarakonsisten yaitu Persalinan oleh tenaga kesehatan; Pemberian ASI eksklusif; Melakukan penimbangan balitasetiap bulan; Tersedia air bersih; Cuci tangan pakaisabun; Mempunyai jamban sehat; Bebas jentik nyamuk; Makan buah dan sayur setiap hari; Melakukan aktifitasfisik setiap hari; dan Tidak merokok didalam rumah. Rumus : Jumlah rumah tangga yang melaksanakan 10 indikator PHBS di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu Jumlah seluruh rumah tangga dalam wilayah kerja yang sama dalam kurun waktu yang sama

x 100%

Target Kinerja : 60% pada tahun 2021. 18

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

19

b. Sasaran Kedua, Menurunnya kematian bayi, terdiri dari 6 indikator : 1. Cakupan pelayanan bayi; Definisi Operasional : Cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis, paling sedikit 4 kali disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu Rumus : Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu x 100% Jumlah seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama Target Kinerja : 91% pada tahun 2021. 2. Kasus kematian bayi per 100 kelahiran hidup; Definisi Operasional : Jumlah kematian bayi dalam kurun waktu 1 tahun, dihitung dengan menggunakan konstanta per 100 kelahiran hidup. Rumus : Jumlah kematian bayi disatu wilayah kerja selama 1 tahun Jumlah kelahiran hidup disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

x 100%

Target Kinerja : Terjadi penurunan kasus kematian bayi hingga tahun 2021 (dengan menggunakan data dasar tahun 2015). 3. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani; Definisi Operasional : Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR, sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital. Rumus : Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani Jumlah seluruh neonatus komplikasi yang ada

dengan

x 100%

Target Kinerja : 80% pada tahun 2021

19

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

20

4. Cakupan penanganan kasus baru Pneumonia pada balita melalui MTBS; Definisi Operasional : Anak umur 0-4 tahun yang di diagnosis tersangka Pneumonia atau Pneumonia baru oleh dokter. Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang ditandai dengan batuk disertai nafas cepat dan atau kesukaran bernafas (Kemenkes 2002). Rumus : Jumlah pasien umur 0-4 tahun tersangka pneumonia atau pneumonia baru yang dilakukan penanganan melalui pendekatan MTBS disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu Pasien umur 0-4 tahun yang di diagnosis tersangka pneumonia atau pneumonia baru oleh dokter disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

x 100%

Target Kinerja : 100% pada tahun 2021. 5. Desa/kelurahan dengan Universal Child Immunization (UCI); Definisi Operasional : UCI adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi, ibu hamil, WUS dan anak sekolah tingkat dasar. Rumus : Jumlah desa / kelurahan UCI Jumlah desa / kelurahan

x 100%

Target Kinerja : 100% pada tahun 2021. 6. Cakupan penemuan dan pengobatan penderita diare pada balita; Definisi Operasional : Balita yang di diagnosa diare atau mengalami gejala diare oleh tenaga kesehatan. Rumus : Jumlah penderita diare balita yang datang dan dilayani dai sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu tahun Jumlah perkiraan penderita diare balita pada satu wilayah tertentu dan kurun waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare balita)

x 100%

Target Kinerja : 100% pada tahun 2021

20

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

21

c. Sasaran Ketiga, Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang, terdiri dari 6 indikator : 1. Jumlah kasus marasmus, kwashiorkor atau keduanya; Definisi Operasional : Marasmus adalah salah satu dari tiga bentuk serius malnutrisi protein, terutama pada kelompok balita. Dua bentuk lainnya adalah kwashiorkor dan marasmus-kwashiorkor. Marasmus ditandai dengan retardasi pertumbuhan dan kehilangan lemak dan otot di bawah kulit. Marasmus terutama disebabkan oleh kekurangan kalori dan energi protein, sedangkan kwashiorkor disebabkan kekurangan protein yang terkait, yang membentuk edema. Rumus : Jumlah penderita kwashiorkor

marasmus,

kwashiorkor

atau

marasmus-

Target Kinerja : 0 (tidak ada kasus) pada tahun 2021. 2. Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang; Definisi Operasional : Perbandingan berat badan dan umur.Gizi buruk dan kurang jika mempunyai nilai Z skor <2 SD sampai dengan <-3 SD. Rumus : Jumlah balita gizi buruk dan kurang pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu Jumlah seluruh balita pada satu wilayah kerja x 100% dalam kurun waktu yang sama Target Kinerja : 17% pada tahun 2021 3. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin; Definisi Operasional : Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin selama 90 hari. Rumus : Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI Jumlah seluruh keluarga miskin

usia

6-24

bulan

x 100%

Target Kinerja : 100% pada tahun 2021.

21

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

22

4. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri; Definisi Operasional : Posyandu Purnama adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% KK di wilayah kerja Posyandu. Posyandu Mandiri adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehaty ang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya lebih dari 50% KK yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu. (Kemenkes 2011). Rumus : Jumlah Posyandu Purnama dan Mandiri Jumlah seluruh Posyandu aktif

x 100%

Target Kinerja : 60% pada tahun 2021. 5. Cakupan D/S; Definisi Operasional : D adalah jumlah balita yang datang di Posyandu atau kunjungan rumah dan menimbang berat badannya. S adalah jumlah seluruh balita yang ada diwilayah kerja Posyandu Rumus : Jumlah balita yang datang di Posyandu atau kunjungan rumah dan menimbang berat badannya x 100% Jumlah seluruh balita yang ada diwilayah kerja Posyandu Target Kinerja : 95% pada tahun 2021 6. Rasio jumlah balita per Posyandu Definisi Operasional : Jumlah balita dalam satu wilayah kerja Posyandu Rumus : Jumlah balita di satu wilayah kerja Posyandu Jumlah Posyandu yang ada di wilayah kerja tersebut

x 100%

Target Kinerja : 50 balita per Posyandu pada tahun 2021. 22

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

23

d. Sasaran Keempat, Terkendalinya faktor risiko penyakit tidak menular, terdiri dari 11 indikator : 1. Cakupan desa dan kelurahan dengan Posbindu PTM; Definisi Operasional : Setiap desa dan kelurahan terdapat minimal 1 Posbindu PTM Rumus : Desa dan kelurahan yang sudah berdiri Posbindu PTM Jumlah seluruh kelurahan

desa

dan

x 100%

Target Kinerja : 60% pada tahun 2021. 2. Jumlah kelompok olahraga yang dibina (P); Definisi Operasional : Kelompok olah raga adalah klub olah raga amatir maupun profesional yang memiliki pengurus, mempunyai sarana latihan tetap serta aktif dalam melaksanakan latihan dan atau pertandingan di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu Rumus : Jumlah kelompok olah raga yang dibina sesuai kriteria di satu wilayah dalam kurun waktu tertentu Target Kinerja : 5 kelompok 3. Cakupan pelayanan tes kebugaran (P); Definisi Operasional : Tes kebugaran jasmani adalah suatu instrument yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi tentang individu atau objekobjek yang merupakan upaya untuk mengetahui derajat kebugaran jasmani seseorang. Dengan tes ini, peserta akan mendapatkan informasi mengenai kebugaran tubuhnya. Rumus : Jumlah individu yang melakukan tes kebugaran di sarana kesehatan atau sarana yang ditentukan oleh petugas yang terlatih di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktutertentu x 100% Jumlah penduduk remaja hingga pra usia lanjut di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama Target Kinerja : 0,25% pada tahun 2021.

23

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

24

4. Cakupan pelayanan kesehatan gigi dan mulut; Definisi Operasional : Pelayanan kesehatan gigi dan mulut adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan gigi baik medis maupun paramedis di sarana kesehatan di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Rumus : Jumlah penderita dengan keluhan penyakit gigi dan mulut yang diberikan tindakan pengobatan di Puskesmas dan jaringannya atau diluar Puskesmas di x 100% suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu Jumlah seluruh penduduk di suatu wilayah kerja dalamkurun waktu yang sama Target Kinerja : 22,5% pada tahun 2021. 5. Cakupan pelayanan penyakit mata (P); Definisi Operasional : Mata merah, atau Conjunctivitis, adalah kemerahan dan peradangan dari selaput-selaput (conjuctiva) yang menutupi putih-putih dari mata-mata dan selaput-selaput pada bagian dalam dari kelopakkelopak mata. Membran-membran atau selaput-selaput ini bereaksi pada suatu batasan yang luas dari bakteri-bakteri, virus-virus, agen agen yang memprovokasi alergi, pengganggu-pengganggu (irritants), dan agen-agen racun, begitu juga pada penyakit yang mendasarinya dalam tubuh. Katarak adalah suatu keadaan patologiklensa di mana lensa menjadi keruh akibat hidrasi cairan lensa, atau denaturasi protein lensa. Kekeruhan ini terjadi akibat gangguan metabolisme normal lensa yang dapat timbul pada berbagaiusia tertentu Rumus : Jumlah penderita conjunctivitis dan katarak yang ditemukan di sarana kesehatan atau di luar sarana kesehatan dan diberikan tindakan pengobatan di suatu wilayah x 100% tertentu dalam kurun waktu tertentu. Jumlah penduduk di suatu wilayah kerja dalam kurunwaktu yang sama Target Kinerja : ≤ 1‰ pada tahun 2021. 6. Cakupan pelayanan gangguan jiwa di Puskesmas (P); Definisi Operasional : Gangguan jiwa meliputi neurosis hingga psikosis yang ditangani oleh Puskesmas dan atau dirujuk ke Rumah Sakit rujukan jiwa di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu.

24

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

25

Rumus : Jumlah gangguan jiwa yang ditemukan dan dilakukan tindakan pengobatan di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu. x 100% Jumlah seluruh penduduk di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama Target Kinerja : 2% pada tahun 2021. 7. Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut; Definisi Operasional : Pelayanan kesehatan standar yang diberikan meliputipemeriksaan gula darah, pemeriksaan asam urat,pemeriksaan kolesterol, penimbangan berat badan/tb,pelayanan deteksi dini kelainan kognitif pada lansia. Sasaran program adalah pra usila (45-59 tahun); usila (60-69 tahun) dan lansia beresiko (≥70 th) di Posyandu Usila di suatu wilayah kerja dalam kurunwaktu tertentu. Rumus : Jumlah penduduk pra usila dan usila yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar oleh petugas medis danatau paramedis di suatu wilayah tertentu dalam kurunwaktu tertentu. x 100% Jumlah sasaran penduduk pra usila dan usila di suatuwilayah kerja dalam kurun waktu yang sama Target Kinerja : 70% pada tahun 2021. 8. Jumlah Posyandu Lansia Definisi Operasional : Pos Pelayanan Terpadu yang peruntukannya khusus bagilanjut usia dengan frekuensi buka minimal 5 kali dalam1 tahun di suatu wilayah kerja dalam kurun waktutertentu. Rumus : Jumlah desa yang mempunyai Posyandu Lansia di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu x 100% Jumlah seluruh desa dalam wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu yang sama Target Kinerja : 70% pada tahun 2021.

25

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

26

9. Persentase penyelenggaraan pengobatan tradisional yang dibina (P); Definisi Operasional : Pengobatan tradisional adalah upaya pengobatan dengan menggunakan bahan atau ramuan bahan yang berupabahantumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaansarian (galenik), ataucampuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telahdigunakan untuk pengobatan,dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlakudi masyarakat di suatu wilayah kerja dalam kurun waktutertentu. Rumus : Jumlah penyelenggaran pengobatan tradisional yang dibina di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktutertentu. Jumlah penyelenggaran pengobatan tradisional yangterdaftar di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu yangsama

x 100%

Target Kinerja : 30% pada tahun 2021. 10. Persentase pemeriksaan gula darah 2 jam post prandial; Definisi Operasional : Glukosa darah 2 jam setelah makan adalah pemeriksaan yang dilakukan 2 jam dihitung setelah pasien menyelesaikan makan (Dep.Kes RI 1999). Rumus : Jumlah pasien dengan gejala dan diagnosa yang diperiksa 2 jpp dalam kurun waktu satu tahun Jumlah pasien dengan gejala dan diagnosa kencing manis dalam kurun waktu yang sama

x 100%

Target Kinerja : 80% pada tahun 2021 11. Persentase pemeriksaan klinis hipertensi; Definisi Operasional : Penduduk umur 15 tahun keatas yang diukur sistol dan diastolnya pada saat pemeriksaan. Hipertensi adalah jika tekanan darah sistol lebih besar sama dengan 140 mmHg atau tekanan darah diastol lebih besar sama dengan 90 mmHg (National Institute of Health, 2004). Pemeriksaan klinis hipertensi adalah pemeriksaan tekanan darah, berat badan dan lingkar perut di Puskesmas dan Posbindu PTM. Rumus : Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang diperiksa tekanan darah, berat badan dan lingkar perut dalam kurun waktu 1 tahun x 100% Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas dengan keluhan dan gejala hipertensi 26

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

27

Target Kinerja : 80% pada tahun 2021 e. Sasaran Kelima, Terkendalinya penyebaran dan faktor risiko penyakit menular, terdiri dari 21 indikator : 1. Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas; Definisi Operasional : Penggunaan obat rasional adalah pemberian obat non antibiotik untuk pasien ISPA, diare non spesifik dan myalgia. Rumus : Jumlah pasien dengan diagnosa ISPA, diare non spesifik dan myalgia yang tidak diberikan antibiotik pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu Jumlah seluruh pasien dengan diagnosa ISPA, diare non spesifik dan myalgia pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

x 100%

Target Kinerja : 90% pada tahun 2021. 2. Cakupan rawat jalan; Definisi Operasional : Cakupan rawat jalan kasus baru di sarana pelayanankesehatan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu Rumus : Jumlah kunjungan kasus baru pasien rawat jalan di sarana kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu,Poskesdes) dalam kurun waktu tertentu x 100% Jumlah penduduk dalam satu wilayah kerja pada kurunwaktu yang sama Target Kinerja : 15% pada tahun 2021 3. Cakupan kunjungan Puskesmas; Definisi Operasional : Penduduk yang datang ke Puskesmas untukmendapatkan pelayanan kesehatan atau pelayanan laindalam kurun waktu satu tahun. Setiap fasilitas kesehatan(Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes)melakukan pencatatan sendiri-sendiri dan tidak bisadigabung. Rumus : Jumlah pengunjung baru di sarana kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes) dalamkurun waktu tertentu x 100% Jumlah penduduk dalam satu wilayah kerja pada kurunwaktu yang sama Target Kinerja : 80% pada tahun 2021. 27

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

28

4. Cakupan BOR Puskesmas rawat inap (P); Definisi Operasional : BOR adalah prosentase pemakaian tempat tidur padasatuan waktu tertentu.Indikator ini memberikangambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempattidur rumah sakit/puskesmas. Rumus : Jumlah hari rawat inap dalam kurun waktu tertentu Jumlah tempat tidur x Jumlah hari dalam periode yang sama

x 100%

Target Kinerja : 40% pada tahun 2021. 5. Cakupan pelayanan gawat darurat Puskesmas UGD (P); Definisi Operasional : Cakupan kegawatdaruratan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu Rumus : Jumlah kunjungan pasien dengan kegawatdaruratan dalam kurun waktu tertentu Jumlah penduduk dalam satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

x 100%

Target Kinerja : 2,4% pada tahun 2021. 6. Kepuasan pelanggan pelayanan rawat jalan / rawat inap; Definisi Operasional : Jumlah pengunjung Puskesmas yang merasa puasterhadap pelayanan yang diberikan di sarana pelayanan kesehatan, baik rawat jalan maupun rawat inap di satuwilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Rumus : Jumlah pengunjung Puskesmas yang menyatakan puas dalam kurun waktu tertentu Jumlah seluruh pengunjung Puskesmas dalam wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

x 100%

Target Kinerja : ≥ 80% pada tahun 2021 7. Pesentase rujukan pelayanan laboratorium; Definisi Operasional : Cakupan pelayanan laboratorium di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu.

28

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

29

Rumus : Jumlah pasien rawat jalan di Puskesmas dengan indikasi medis yang dirujuk ke laboratorium dalam kurun waktutertentu x 100% Jumlah seluruh pasien rawat jalan pada kurun waktu yang sama Target Kinerja : 10% pada tahun 2021. 8. Penemuan pasien baru TB dengan BTA+; Definisi Operasional : Penemuan pasien baru TB dengan BTA+ adalah penemuan pasien TB melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan dengan OAT selama 6 bulan. Rumus : Jumlah pasien baru TB BTA+ yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama 1 tahun Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA+ dalam satu wilayah dalam waktu 1 tahun

x 100%

Target Kinerja : 70% pada tahun 2021. 9. Persentase rumah sehat; Definisi Operasional : Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan meliputi fisik, biologis, psikologis dan perlindungan darikecelakaan serta penyakit disatu wilayah kerja dalamkurun waktu tertentu. Rumus : Jumlah rumah yang memenuhi syarat kesehatan dalam wilayah kerja pada waktu tertentu Jumlah seluruh rumah dalam wilayah kerja yang sama pada kurun waktu yang sama

x 100%

Target Kinerja : 65% pada tahun 2021. 10. Cakupan penderita DBD yang ditangani; Definisi Operasional : Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dan ditindaklanjuti dengan PSN dan atau dengan fogging focus dalam waktu 1 tahun pada satu wilayah kerja terhadap jumlah penderita DBD yang dilaporkan dan ditemukan dalam kurun waktu yang sama. Rumus : Jumlah penderita DBD yang ditangani pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu Jumlah penderita DBD yang ditemukan pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama 29

x 100%

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

30

Target Kinerja : 100% pada tahun 2021. 11. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih; Definisi Operasional : Penggunaan air bersih dalam rumah tangga untuk keperluan seharihari. Akses air bersih baik jika rumah tangga tersebut menggunakan air yang berasal dari air ledeng (PDAM), sumur bor/pompa atau sumur gali yang terlindungi atau mata air yang terlindungi serta sistem pengolahan air sungai (SIPAS). Rumus : Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu x 100% Jumlah seluruh rumah tangga pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama Target Kinerja : 60% pada tahun 2021 12. Persentase rumah tangga yang melaksanakan STBM; Definisi Operasional : Jumlah rumah tangga di desa/kelurahan yang melaksanakan STBM. Rumus : Jumlah rumah tangga di desa/kelurahan yang melaksanakan STBM Jumlah seluruh rumah tangga di desa / kelurahan yang melaksanakan STBM

x 100%

Target Kinerja : 100% pada tahun 2021 13. Annual Paracite Incidens (API) Malaria (P); Definisi Operasional : Malariapositif adalah kasus malaria yang di diagnosis(pemeriksaan specimen/sediaan darahnya) secaramikroskopist atau rapid diagnosis test hasil positifmengandung plasmodium. Pendudukberisiko adalah penduduk yang tinggal di daera berisiko terjadi penularan malaria atau endemis malaria pada satua wilayah terkecil seperti desa/dusundalam kurun waktu satu tahun. Annual ParasiteIncidence atau API (o/oo) adalah jumlah penderit positifmalaria per seribu penduduk. Rumus : Jumlah Malaria Positif di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu x 100% Jumlah penduduk Berisiko di wilayah yang sama Target Kinerja : ≤ 1‰ pada tahun 2021. 30

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

31

14. Cakupan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di tempat pengolahan makanan; Definisi Operasional : Tempat pengolahan makanan adalah tempat makanan diolah sehingga menjadi makanan jadi yang biasa disebut dengan dapur.Persyaratan pengolahan makanan meliputi kebersihan dan ketersediaan air bersih yang cukup.Tempat pengolahan makanan meliputi catering, rumah makan, jasa boga, jajanan, kantin. Rumus : Frekwensi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan di tempat pengolahan makanan selama 1 tahun Jumlah tempat pengolahan makanan yang terdaftar dalam kurun waktu yang sama Target Kinerja : ≥ 1 kali pada tahun 2021. 15. Tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan; Definisi Operasional : Suatu tempat dimana umum (semua orang) dapat masuk ke tempat tersebut untuk berkumpul mengadakan kegiatan secara insidentil maupun terus menerus dan berisiko terjadi penularan penyakit.Tempat umum dimaksud meliputi sekolah, tempat ibadah, hotel, pasar, salon, rumah sakit). Rumus : Jumlah tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan Jumlah seluruh tempat umum yang diperiksa

x 100%

Target Kinerja : 60% pada tahun 2021. 16. Cakupan jaminan kesehatan nasional; Definisi Operasional : Jumlah seluruh penduduk yang sudah terdaftar dan memiliki kartu kepesertaan sistem jaminan kesehatan. Rumus : Jumlah seluruh penduduk yang sudah terdaftar dan memiliki kartu kepesertaan jaminan kesehatan x 100% Jumlah seluruh penduduk dalam wilayah kerja tersebut Target Kinerja : 100% pada tahun 2021. 17. Cakupan penjaringan kesehatan siswa Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD dan MI);

31

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

32

Definisi Operasional : Penjaringan kesehatan siswa Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD dan MI) adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa kelas 1 Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD dan MI) melalui penjaringan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru dan dokter kecil. Rumus : Jumlah murid kelas 1 Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD dan MI) yang dilakukan penjaringan kesehatan selama 1 tahun Jumlah seluruh murid kelas 1 Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD dan MI) dalam kurun waktu yang sama

x 100%

Target Kinerja : 100% pada tahun 2021. 18. Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD dan MI) yang memiliki dokter kecil; Definisi Operasional : Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD dan MI) yang melaksanakan pelatihan dokter kecil oleh Tim Kesehatandengan kurikulum sesuai aturan serta mendapat sertifikat dari Tim Pembina UKS Kabupaten dan aktif melaksanakan kegiatan secara rutin. Rumus : Jumlah Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah(SD dan MI) yang melaksanakan pelatihan dokter kecil dan program berkelanjutan x 100% Jumlah seluruh Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD dan MI) yang terdaftar Target Kinerja : 25% pada tahun 2021 19. Persentase sekolah dengan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); Definisi Operasional : Jumlah sekolah yang melaksanakan minimal 8 (delapan) indikator perilaku hidup bersih dan sehat secarakonsisten yaitu Mencuci tangan dengan air bersih yangmengalir dan sabun; Jajan di kantin sekolah yang sehat;Membuang sampah pada tempatnya; Mengikuti kegiatanolah raga di sekolah; Menimbang berat badan danmengukur tinggi badan secara teratur setiap 6 bulan sekali; Bebaskan dirimu dari asap rokok; Memberantasjentik nyamuk; dan Buang air kecil dan buang air besar dijamban sekolah.

32

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

33

Rumus : Jumlah sekolah yang melaksanakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di satu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu

x 100%

Jumlah sekolah yang terdaftar di satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama Target Kinerja : 80% pada tahun 2021 20. Jumlah kelompok kerja yang dibina (P); Definisi Operasional : Bentuk pemberdayaan masyarakat di kelompok pekerja informal, utamanya di dalam upaya promotif dan prventif untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. 1 pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) melayani 10 – 50 orang pekerja Rumus : Jumlah kelompok kerja yang dibina Jumlah kelompok kerja yang terdaftar

x 100%

Target Kinerja : 30% kelompok kerja pada tahun 2021. 21. Persentase keluaga mandiri 4 (KM4); Definisi Operasional : Keluarga mandiri tingkat empat (KM –4) adalah keluargayang telah menerima petugas (Perkesmas); Menerimapelayanan kesehatan sesuai rencana keperawatan; Tahudan dapat mengungkapkan masalah kesehatannya secarabenar; Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatansesuai anjuran; Melakukan tindakan keperawatansederhana sesuai anjuran;dan Melakukan tindakanpencegahan secara aktif, dan melakukan tindakanpeningkatan kesehatan (promotif) secara aktif, di suatuwilayah tertentu dan kurun waktu satu tahun. Rumus : Jumlah keluarga rawan (maternal, anak balita, bayi, usia lanjut, penyakit kronik dan tindak lanjut perawatan) yangmendapat pelayanan perawatan kesehatan masyarakatdisuatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun x 100% Jumlah sasaran keluarga rawan Perkesmas (maternal,anak balita, bayi, usia lanjut, penyakit kronik dan tindaklanjut perawatan) disuatu wilayah dalam kurun waktuyang sama Target Kinerja : 2,8% pada tahun 2021.

33

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

34

Pasal 5 (1) Indikator kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang bertanda (P), merupakan indikator Pilihan, yang dipilih oleh Puskesmas berdasarkan kategori Puskesmas dan atau berdasarkan Upaya Kesehatan Pengembangan yang dilaksanakan. (2) Bagi Puskesmas BLUD, indikator SPM Puskesmas BLUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Banjar, tetap berlaku. BAB III PENERAPAN INDIKATOR KESEHATAN Pasal 6 (1) Indikator Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan acuan dalam penetapan indikator kinerja di dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan penentuan indikator kinerja utama. (2) Indikator Kesehatan Daerah pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan acuan dalam penetapan indikator kinerja di dalam Rencana Lima Tahunan Puskesmas. PENCATATAN DAN PELAPORAN Pasal 7 (1) Puskesmas melakukan pencatatan hasil kegiatan melalui register, kohort dan buku pencatatan lain sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. (2) Puskesmas menyampaikan laporan hasil kegiatan melalui Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas setiap bulan selambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya secara lengkap. (3) Dinas Kesehatan menyampaikan progres kinerja indikator kesehatan pada Dinas Kesehatan kepada Bupati setiap 3 bulan. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 8 (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Indikator Kesehatan Daerah. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan memastikan pencapaian kinerja Indikator Kesehatan Daerah. (3) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan indikator kesehatan pada Puskesmas. (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada Puskesmas, memastikan pencapaian kinerja indikator kesehatan di Puskesmas dan mengembangkan indikator kesehatan pada Puskesmas sebagai bagian dari Sistem Informasi Kesehatan.

34

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

35

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. Ditetapkan di Martapura pada tanggal 15 Agustus 2016 BUPATI BANJAR, TTD H. KHALILURRAHMAN Diundangkan di Martapura pada tanggal 15 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, TTD H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 31

35

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/