DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

syariah, sebagaimana ... c. risiko aset dan liabilitas; d. risiko ... setiap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank perlu menerapkan manajemen risiko untuk me...

0 downloads 28 Views 133KB Size
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2014 TENTANG PENILAIAN TINGKAT RISIKO LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan sektor jasa keuangan non-bank yang sehat dan akuntabel, diperlukan sistem pengawasan yang efektif; b. bahwa untuk mewujudkan sistem pengawasan

yang

efektif diperlukan beberapa prasyarat seperti instrumen penilaian tingkat risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank

guna

menentukan

prioritas

dan

intensitas

pengawasan; c. bahwa

lembaga

jasa

keuangan

non-bank

perlu

melakukan penilaian tingkat risiko sebagai bagian dari manajemen risiko; d. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan NonBank; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia...

-2Indonesia Nomor 3477); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508); 7. Peraturan

Presiden

Nomor

9

Tahun

2009

tentang

Lembaga Pembiayaan; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

OTORITAS

JASA

KEUANGAN

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT RISIKO LEMBAGA JASA KEUANGAN NON- BANK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam

Peraturan

Otoritas

Jasa

Keuangan

ini,

yang

dimaksud dengan: 1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank adalah: a.perusahaan...

-3a. perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian

usahanya

sebagaimana

dengan

dimaksud

perundang-undangan

prinsip dalam

di

syariah, peraturan

bidang

usaha

perasuransian; b. perusahaan

pembiayaan,

termasuk

yang

menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan; dan c.

dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

2. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas,

dan

wewenang

pengaturan,

pengawasan,

pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. BAB II PENILAIAN TINGKAT RISIKO LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK Pasal 2 (1) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usahanya. (2) Dalam

rangka

penerapan

manajemen

risiko

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib melakukan penilaian tingkat risiko

sesuai

Peraturan

OJK

ini

dan

peraturan

pelaksanaannya. (3) Penilaian...

-4-

(3) Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun untuk posisi akhir tahun. (4) Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk melakukan penilaian tingkat risiko sewaktu-waktu. Pasal 3 (1) Dalam rangka pengawasan, OJK melakukan penilaian tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. (2) Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan penilaian tingkat risiko yang dilakukan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4). BAB III METODE PENILAIAN TINGKAT RISIKO LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK Pasal 4 (1) Penilaian tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan NonBank

merupakan

penilaian

terhadap

probabilitas

kegagalan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk memenuhi kewajibannya terhadap nasabah dan pihak lain. (2) Penilaian tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan NonBank dilakukan melalui penilaian terhadap: a. risiko strategi; b. risiko operasional; c. risiko aset dan liabilitas; d. risiko kepengurusan; e. risiko tata kelola; f.

risiko dukungan dana;

g. risiko asuransi, khusus untuk perusahaan asuransi dan...

-5dan perusahaan reasuransi; dan h. risiko

pembiayaan,

khusus

untuk

perusahaan

pembiayaan. Pasal 5 (1) Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) menghasilkan nilai risiko dan tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. (2) Nilai risiko dan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dengan ketentuan: a. nilai risiko 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) untuk tingkat risiko Rendah; b. nilai risiko lebih besar dari 1 (satu) sampai dengan 1,5 (satu koma lima) untuk tingkat risiko Sedang Rendah; c. nilai risiko lebih besar dari 1,5 (satu koma lima) sampai dengan 2 (dua) untuk tingkat risiko Sedang Tinggi; d. nilai risiko lebih besar dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) untuk tingkat risiko Tinggi; dan e. nilai risiko lebih besar dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) untuk tingkat risiko Sangat Tinggi. (3) Nilai risiko dan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi setiap jenis risiko. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran OJK. BAB IV PELAPORAN HASIL PENILAIAN TINGKAT RISIKO LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK Pasal 6 (1) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib menyusun laporan...

-6laporan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4). (2) Direksi, komisaris, atau organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan pengawasan pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan isi, dan ketepatan waktu penyampaian laporan hasil penilaian tingkat risiko. (3) Laporan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nilai risiko dan tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan NonBank. Pasal 7 (1) Lembaga

Jasa

Keuangan

Non-Bank

wajib

menyampaikan laporan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada OJK dengan ketentuan: a. untuk penilaian tingkat risiko posisi akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya; dan b. untuk

penilaian

tingkat

risiko

sewaktu-waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) disampaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh OJK. (2) Dalam hal tanggal 28 Februari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jatuh pada hari libur, maka laporan hasil penilaian tingkat risiko wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan tata cara penyampaian laporan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

BAB...

-7-

BAB V TINDAK LANJUT PENILAIAN TINGKAT RISIKO LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK Pasal 8 (1) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4). (2) Dalam hal tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan NonBank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah

Tinggi

Keuangan

atau

Sangat

Non-Bank

wajib

Tinggi,

Lembaga

menyampaikan

Jasa

rencana

tindak lanjut kepada OJK. (3) Rencana tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat langkah-langkah untuk menurunkan tingkat risiko dan jangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut. (4) Penyampaian

rencana

tindak

lanjut

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat: a. tanggal 31 Maret tahun berikutnya untuk penilaian tingkat risiko untuk posisi akhir tahun; dan b. sesuai tanggal yang ditetapkan OJK untuk penilaian tingkat risiko atas permintaan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4). (5) Dalam hal tanggal 31 Maret sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a jatuh pada hari libur, maka rencana tindak lanjut wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan tata cara penyampaian

rencana

tindak

lanjut

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal...

-8-

Pasal 9 (1) Dalam rangka tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), OJK berwenang untuk: a. meminta Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk melakukan penyesuaian atas rencana tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2); b. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan/atau pihak tertentu; c. melakukan penunjukan pengelola statuter; d. menetapkan penggunaan pengelola statuter; e. mencabut izin usaha Lembaga Jasa Keuangan NonBank; dan f.

menetapkan pembubaran Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

(2) Lembaga

Jasa

menyampaikan

Keuangan tanggapan

atas

Non-Bank permintaan

dapat OJK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan OJK oleh Lembaga Jasa Keuangan NonBank. BAB VI SANKSI Pasal 10 (1) Lembaga

Jasa

Keuangan

Non-Bank

yang

tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dapat dikenakan sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. kewajiban...

-9-

c. kewajiban

bagi

direksi

atau

yang

setara

pada

Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang; d. pembatasan kegiatan usaha; e. pembekuan kegiatan usaha; dan f.

pencabutan izin kegiatan usaha.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dapat dikenakan dengan

atau

tanpa

didahului

pengenaan

sanksi

peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f. (4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan OJK berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan. (5) OJK

dapat

mengumumkan

pengenaan

sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 (1) Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) secara efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2015 yaitu untuk penilaian tingkat risiko posisi per 31 Desember 2014. (2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) secara efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2015. Pasal...

- 10 -

Pasal 12 Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2014 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Ttd. MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 197

Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum I Departemen Hukum, Ttd. td. Tini Kustini

PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2014 TENTANG PENILAIAN TINGKAT RISIKO LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

I. UMUM OJK merupakan lembaga independen yang dibentuk dengan tujuan agar sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Agar tujuan tersebut tercapai, OJK perlu melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan secara efektif. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank merupakan industri jasa keuangan yang saat ini dalam fase pertumbuhan. Seiring dengan pertumbuhan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang pesat, kompleksitas dan risiko yang melekat pada kegiatan usaha Lembaga Keuangan Non-Bank juga semakin tinggi. Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang dilakukan oleh OJK harus mampu mengidentifikasi risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan mendorong agar Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank mengatasi risiko yang ada sedini mungkin. Selain itu, setiap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank perlu menerapkan manajemen risiko untuk meminimalisir potensi kegagalan penyelenggaraan usahanya. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko, Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank perlu memiliki mekanisme pengukuran dan penilaian tingkat risiko. Peraturan OJK ini mengatur kewajiban Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk melakukan penilaian tingkat risiko. Agar penilaian tingkat risiko yang dilakukan oleh setiap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank memiliki bahasa

yang...

-2yang sama, diperlukan pengaturan mengenai penilaian tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penilaian tingkat risiko merupakan proses evaluasi terhadap risiko kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang diukur dalam bentuk tingkat risiko dan nilai risiko. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “posisi akhir tahun” adalah posisi per 31 Desember. Ayat (4) Berdasarkan hasil pengawasan, OJK dapat meminta Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk melakukan penilaian tingkat risiko pada waktu tertentu selain akhir tahun. Pasal 3 Ayat (1) OJK melakukan pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko. Salah satu tahap kegiatan pengawasan berbasis risiko adalah penilaian tingkat risiko. Ayat (2) Dalam

melakukan

penilaian

tingkat

risiko

Lembaga

Jasa

Keuangan Non-Bank, OJK menggunakan berbagai informasi, antara lain laporan berkala seperti laporan keuangan dan penilaian tingkat risiko, laporan non-berkala seperti laporan perubahan kepengurusan, dan informasi lain seperti informasi pengaduan.

Pasal...

-3Pasal 4 Ayat (1) Penilaian tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank merupakan suatu alat untuk mendeteksi potensi kegagalan Lembaga

Jasa

Keuangan

Non-Bank

dalam

memenuhi

kewajibannya kepada nasabah atau pihak lain. Bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, risiko diartikan sebagai potensi kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis dan tertanggung. Bagi dana pensiun, risiko diartikan sebagai potensi kegagalan dana pensiun dalam memenuhi kewajibannya kepada peserta dan pihak yang berhak lainnya. Adapun bagi perusahaan pembiayaan, risiko diartikan sebagai

potensi

kegagalan

perusahaan

dalam

memenuhi

kewajibannya kepada kreditur. Ayat (2) huruf a Penilaian

risiko

strategi

dilakukan

dengan

mengidentifikasi, menilai, dan menentukan tingkat risiko yang dapat muncul sebagai akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. huruf b Penilaian

risiko

operasional

dilakukan

dengan

mengidentifikasi, menilai, dan menentukan tingkat risiko yang dapat muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari luar lingkungan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. huruf c Penilaian risiko aset dan liabilitas dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai, dan menentukan tingkat risiko yang dapat muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. huruf d Penilaian

risiko

kepengurusan

dilakukan

dengan

mengidentifikasi, menilai, dan menentukan tingkat risiko yang...

-4yang dapat muncul sebagai akibat kegagalan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dalam memelihara komposisi terbaik

pengurusnya,

yaitu

direksi

dan

dewan

komisaris,atau yang setara, yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. huruf e Penilaian

risiko

tata

kelola

dilakukan

dengan

mengidentifikasi, menilai, dan menentukan tingkat risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (good governance) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. huruf f Penilaian risiko dukungan dana dilakukan dengan menilai kecukupan dana/modal yang ada pada Lembaga Jasa Keuangan

Non-Bank,

termasuk

ketersediaan

akses

tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga. huruf g Penilaian

risiko

asuransi

dilakukan

dengan

mengidentifikasi, menilai, dan menentukan tingkat risiko kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada

pemegang

ketidakcukupan penetapan

polis

proses

premi

sebagai

seleksi

(pricing),

risiko

akibat

dari

(underwriting),

penggunaan

reasuransi

dan/atau penanganan klaim. huruf h Penilaian

risiko

pembiayaan

dilakukan

dengan

mengidentifikasi, menilai, dan menentukan tingkat risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam

memenuhi

kewajiban

kepada

perusahaan

pembiayaan.

Pasal...

-5Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) huruf a Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berada pada tingkat risiko Rendah apabila secara umum sehat dan memiliki risiko kegagalan yang rendah. huruf b Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berada pada tingkat risiko Sedang Rendah apabila Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank secara umum sehat, namun terdapat beberapa permasalahan minor yang dihadapi dan bila dibiarkan akan meningkatkan risiko Lembaga Jasa Keuangan NonBank. huruf c Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berada pada tingkat risiko Sedang Tinggi apabila Lembaga Jasa Keuangan NonBank

secara

beberapa

umum

cukup

permasalahan

yang

sehat, cukup

namun

terdapat

signifikan

yang

berpotensi menyebabkan Lembaga Jasa Keuangan NonBank berisiko tinggi. huruf d Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berada pada tingkat risiko Tinggi apabila Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank secara umum kurang sehat dan memiliki risiko kegagalan yang tinggi. huruf e Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berada pada tingkat risiko Sangat Tinggi apabila Lembaga Jasa Keuangan NonBank secara umum tidak sehat dan memiliki risiko kegagalan yang sangat tinggi. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “analisis yang komprehensif” adalah analisis terhadap seluruh jenis risiko, sedangkan “terstruktur” berarti mengikuti pedoman penilaian tingkat risiko. Ayat...

-6-

Ayat (4) Hal-hal yang diatur dalam Surat Edaran OJK antara lain pedoman penilaian setiap jenis risiko dan pedoman penentuan nilai dan tingkat risiko. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Permintaan OJK kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk melakukan penyesuaian atas rencana tindak lanjut dapat disampaikan secara tertulis melalui surat maupun melalui rapat atau pertemuan dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Batas waktu 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya surat dari OJK atau sejak tanggal rapat atau pertemuan dimaksud. Pasal 10 Penerapan sanksi atas pelanggaran Peraturan OJK ini disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5575