Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya terhadap

peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 579 orang di wilayah bersangkutan. Bila seseorang menganggur maka ia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan d...

0 downloads 6 Views 439KB Size
DESENTRALISASI FISKAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Oleh SUPARNO

PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2010

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian di Indonesia adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor,

Februari 2010 SUPARNO H151080364

ii

ABSTRACTS

Fiscal decentralization policy started in 2001 was a “big bang” from a centralistic into decentralistic government. The decentralistic government focuses on triple track strategy which are pro growth, pro job and pro poor as its macroeconomic and sectoral development objectives. Based on the concepts and the implementations of the policy in Indonesia, the amount of transfers fund to region and the possibilities of increasing potential local revenue should have positive related to the effort to increase society wealth through economic growth by creating job creation and decrease poverty. This research using panel data regression analysis to describe the relation between fiscal decentralization with economic growth, poverty and unemployement rate. The research results show that the local finance performance (measured by fiscal decentralization degree and local finance independency ratio) is low. Just then, in the decentralization era the local-central government dependency is increase. The research also encounter that fiscal decentralization policy affects to the increasing of economic growth rate (in small amount), unemployment rate and poverty. The part of local government budget that have positive affect to the economic growth are revenue sharing, specific allocation funds, local tax revenue and local government corporation, while local retribution revenue has negative affect. Meanwhile, total government expenditure affects negatively to the poverty and open unemployment rate. Klasifikasi JEL: H71, H73, H77, J41, J65 Keywords: fiscal decentralization, panel data, growth, poverty, unemployment, local finance performance

iii

RINGKASAN SUPARNO.2010. Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian di Indonesia. Dibimbing oleh SRI HARTOYO dan SLAMET SUTOMO. Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia yang dimulai dari tahun 2001 merupakan sebuah gebrakan (big bang) dari semula pemerintahan yang bersifat sentralistis menjadi pemerintahan yang desentralistis. Sasaran ekonomi makro dan sasaran sektoral pembangunan nasional sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi makro, neraca pembayaran, ketenagakerjaan dan kemiskinan. Dalam banyak kesempatan pemerintah selalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan/pengangguran dan kemiskinan yang populer disebut triple track strategy (pro growth, pro job dan pro poor). Untuk mencapai hal tersebut salah satu caranya adalah melalui kebijakan pengalokasian anggaran yang digambarkan dalam pengeluaran pemerintah baik APBN maupun APBD. Desentralisasi fiskal telah berjalan kurang lebih delapan tahun sejak di berlakukan secara efektif pada tahun 2001. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketenagakerjaan di Indonesia serta bagaimana kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah? Penelitian ini menggunakan data panel berupa data seluruh propinsi di wilayah Indonesia dalam kurun waktu dari tahun 1994 hingga tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif dengan menggunakan metode ekonometrika regresi panel data. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah (yang diukur dari derajat desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah) masih rendah. Justru di era desentralisasi, tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin meningkat. Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel terlihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi output ekonomi daerah di Indonesia adalah modal swasta (K), modal pemerintah yang meliputi:dana bagi hasil (BH), dana alokasi khusus (DAK), pajak daerah (PD), retribusi daerah (RD), dan laba dari pengelolaan kekayaan daerah (LD), tenaga kerja (L), tingkat keterbukaan daerah (XM) dan variabel dummy otonomi daerah. Variabel modal dari swasta (K) signifikan dengan nilai elastisitas 0,009. Peningkatan peran sektor swasta untuk berinvestasi mulai meningkat seiring dengan keterbukaan pemerintah dengan membuka kran investasi bagi pemodal swasta asing. Sedangkan variabel fiskal DAK menunjukkan pengaruh yang positif terhadap PDRB dengan nilai elastisitas sebesar 0,018. Sesuai dengan tujuannya, pemberian DAK dimaksudkan untuk membantu daerah tertentu dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. Elastisitas bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar 0,014. Pengelolaan dana bagi hasil baik pajak dan bukan pajak sebagian diserahkan ke daerah penghasil, hal ini menyebabkan anggaran untuk pembangunan di daerah penghasil menjadi semakin besar sehingga daerah semakin leluasa untuk menjalankan

iv

fungsinya untuk meningkatkan penyediaan barang publik yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas di daerah tersebut. Sementara variabel Pajak Daerah (PD) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,089%. Scully (1995) dalam Arsal (2004) menyatakan bahwa sampai dengan suatu level tertentu, jumlah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah yang kemudian digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dapat membuat keseluruhan sistem perekonomian menjadi lebih produktif. Variabel retribusi daerah terbukti berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan seiring dengan di mulainya era otonomi daerah, banyak daerah berupaya meningkatkan PAD-nya dengan jalan pintas, menarik retribusi hampir di semua sektor ekonomi tanpa kajian yang matang. Akibatnya menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga para pelaku ekonomi banyak yang batal ataupun membatasi investasi mereka. Sampai dengan akhir tahun 2006, terdapat sekitar 280 jenis retribusi baru yang ditetapkan oleh daerah. Nilai elastisitas variabel laba badan usaha milik daerah sebesar 0,01. Seiring semangat demokrasi dewasa ini mendorong pengelolaan BUMD menjadi lebih efisien dan transparan. Sementara itu, peranan tenaga kerja dalam pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia juga sangat signifikan. Bahkan dalam penelitian ini elastisitas peranan tenaga kerja (sebesar 0,58) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia merupakan yang terbesar dibanding dengan faktor input yang lain. Sedangkan variabel keterbukaan daerah yang diwakili dengan penjumlahan ekspor dan impor juga signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Barro (1991), Edward (1992), Harrison (1996) dalam Jin (2000) juga memperlihatkan bahwa tingkat keterbukaan daerah memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peubah dummy desentralisasi fiskal (D1) menunjukkan nilai elastisitas yang relatif kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun penerapan otonomi daerah dengan desentralisasi fiskal sebagai tulang punggungnya telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2001, namun dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masih sangat kecil. Sementara itu, beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka adalah total pengeluaran pemerintah, upah, pendidikan, investasi swasta dan kebijakan desentralisasi fiskal. Peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar satu juta rupiah perkapita akan mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,71% di daerah yang bersangkutan, dengan asumsi ceteris paribus. Secara teori, semakin besar anggaran, pemerintah diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan pelayanan publik serta perbaikan infrastrukur. Hal ini akan mendorong bergairahnya investasi sehingga perekonomian di daerah tersebut menjadi semakin maju. Dampak dari hal ini adalah semakin banyak orang yang akan terlibat didalam perekonomian. Variabel modal swasta (investasi sektor swasta) juga berpengaruh signifikan menurunkan tingkat pengangguran. Investasi swasta yang digunakan untuk membuka usaha di Indonesia akan membutuhkan tenagakerja sehingga akan membuka lapangan kerja. Variabel pendidikan yang diwakili oleh rasio penduduk yang tamat SMA keatas menunjukkan pengaruh yang positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan karakteristik orang-orang yang berpendidikan tinggi adalah berkeinginan untuk mendapatkan

v

pekerjaan formal disektor modern dengan upah yang tinggi (Todaro dan Smith, 2006), mereka cenderung memilih-milih pekerjaan yang akan mereka lakukan. Hasil analisis juga mengindikasikan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal justru memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan tingkat pengangguran terbuka. Setelah desentralisasi diberlakukan, tingkat pengangguran terbuka bertambah 3,01% dibanding sebelum desentralisasi. Sementara itu, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan adalah pengeluaran pemerintah, pengangguran, populasi, inflasi, keterbukaan daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal. Dari hasil analisis regresi data panel dapat dilihat bahwa peningkatan inflasi sebesar 1% akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di propinsi yang bersangkutan sebanyak 6414 jiwa. Peningkatan inflasi akan menyebabkan tingkat harga terutama harga barang kebutuhan pokok melonjak. Akibatnya semakin banyak masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga jatuh menjadi miskin. Demikian juga dengan peningkatan jumlah penduduk/populasi (POP) sebanyak 1000 jiwa di propinsi terkait yang akan menyebabkan kemiskinan meningkat sekitar 144 jiwa. Apabila peningkatan populasi tidak diiringi dengan peningkatan lapangan pekerjaan dan peningkatan stok pangan akan menyebabkan penduduk miskin semakin bertambah. Sementara peningkatan pengeluaran pemerintah di daerah sebesar 1 milyar rupiah akan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 153 jiwa. Dampak dari pengeluaran pemerintah untuk peningkatan layanan publik dan perbaikan infrastruktur akan mendorong bergairahnya investasi sehingga semakin banyak orang yang akan terlibat didalam perekonomian sehingga jumlah penduduk yang miskin semakin berkurang. Peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 1000 orang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 579 orang di wilayah bersangkutan. Bila seseorang menganggur maka ia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Pada gilirannya mereka akan hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara peningkatan ekspor dan impor sebesar 1 milyar rupiah akan mampu mengurangi kemiskinan sebanyak 9 orang. Peningkatan keterbukaan daerah akan menyebabkan ekonomi semakin bergairah yang akan menciptakan lapangan kerja baru sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Hasil analisis regresi yang diperoleh sejauh ini mengindikasikan bahwa penerapan desentralisasi fiskal justru memberikan dampak yang bertolak belakang bagi kemiskinan. Kesimpulan ini didukung pula oleh survei iklim investasi yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa ketidakpuasan responden terhadap praktek korupsi dan pemungutan liar serta tambahan pungutan dan peraturan daerah yang telah merugikan iklim investasi lokal (Koran Tempo, 10 Mei 2004). Kata kunci:

desentralisasi fiskal, panel data, pertumbuhan pengangguran, kemiskinan, kinerja keuangan daerah

ekonomi,

vi

© Hak cipta milik IPB, tahun 2010 Hak cipta dilindungi Undang-undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB

vii

DESENTRALISASI FISKAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Oleh SUPARNO

Tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Ekonomi

PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2010

viii

Halaman ini sengaja dikosongkan

ix

Judul Tesis

: DESENTRALISASI FISKAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Nama Mahasiswa

: Suparno

Nomor Pokok

: H151080364

Program Studi

: Ilmu Ekonomi

Disetujui, Komisi Pembimbing

Dr. Sri Hartoyo, MS Ketua

Dr. Slamet Sutomo, MS Anggota

Diketahui Ketua Program Studi

Dr.Ir.Nunung Nuryartono, MSi

Tanggal Ujian: 22 Februari 2010

Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS

Tanggal Lulus:

x

Penguji Luar Komisi pada Ujian Tesis: Dr. Wiwiek Rindayati, MSi

xi

PRAKATA Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan karunia dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Topik yang penulis angkat untuk di teliti adalah ”Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Di Indonesia”, yang pelaksanaanya dimulai pada bulan September 2009. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Sri Hartoyo selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Dr. Slamet Sutomo selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang sangat berharga dalam menyusun thesis ini. Ucapan terimakasih dan penghargaan juga disampaikan kepada pengelola Program Studi Ilmu Ekonomi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si selaku Ketua Program Studi dan Dr. Lukytawati Anggraeni selaku sekretaris Program Studi. Penulis juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada Kepala Badan Pusat Statistik yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam melanjutkan pendidikan Program Magister pada Program Studi Ilmu Ekonomi di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Ucapan terimakasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan saudara-saudara penulis. Berkat kesabaran, dorongan, nasehat dan doa-doa mereka membuat penulis mampu menyusun karya ini. Akhirnya terimakasih yang tak terhingga kepada Istriku tercinta, Asriyati Nadjamuddin, SPd serta kedua buah hatiku yang selalu memberi inspirasi, Muhadzdzib Luthfi Hadid dan Muhadzdzib Rifky Hanif, terimakasih telah mendampingi, menghibur dan memotivasi penulis sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan. Semoga karya ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bogor, Februari 2010 Penulis

Suparno

xii

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Suparno, lahir pada tanggal 8 Maret 1978 di Sragen Provinsi Jawa Tengah. Penulis anak ketiga dari lima bersaudara, dari pasangan Paimin Mitro Sugito dan Tukinem. Penulis menamatkan pendidikan dasar di SDN Bedoro IV kemudian melanjutkan ke SMPN I Sambungmacan pada tahun 1990 dan lulus SMP pada tahun 1993. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Gondang dan lulus pada tahun 1996. Kesemuanya berlokasi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pada tahun 1997, penulis diterima menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta dengan jurusan Komputasi Statistik, menyelesaikan pendidikan DIII pada tahun 2000 dan pada tahun 2001 menamatkan DIV dan mendapat gelar Sarjana Sains Terapan (SST) pada Perguruan Tinggi yang sama dengan jurusan yang sama. Pada tahun 2000 penulis diangkat menjadi CPNS di Badan Pusat Statistik dan satu tahun kemudian ditugaskan di BPS Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2008, penulis diterima menjadi mahasiswa Pascasarjana Institut Pertanian Bogor melalui jalur Beasiswa dari BPS dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ilmu Ekonomi dan Manajemen. Sebelum mengikuti perkuliahan pascasarjana, penulis mengikuti program Alih Jenjang untuk mendapatkan status sarjana S1 dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada perguruan tinggi dan program studi yang sama.

xiii

DAFTAR ISI DAFTAR TABEL............................................................................................ xv DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xvii DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................... xix 1. PENDAHULUAN ..................................................................................... 1.1. Latar Belakang .................................................................................... 1.2. Permasalahan ...................................................................................... 1.3. Tujuan Penelitian ................................................................................ 1.4. Manfaat Penelitian .............................................................................. 1.5. Ruang Lingkup Penelitian...................................................................

1 1 5 6 7 7

2. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................ 2.1. Tinjauan Teori-teori ............................................................................ 2.1.1. Peranan Pemerintah Daerah ..................................................... 2.1.2. Pengeluaran Pemerintah........................................................... 2.1.3. Pengertian dan Konsep Desentralisasi ..................................... 2.1.4. Desentralisasi Fiskal................................................................. 2.1.5. Teori Pengeluaran Pemerintah ................................................. 2.1.6. Model Teori Pertumbuhan ....................................................... 2.1.7. Definisi Kemiskinan ................................................................ 2.1.8. Definisi Pengangguran ............................................................. 2.1.9. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Desentralisasi Fiskal 2.1.10. Pengeluaran Pemerintah dan Kesempatan Kerja ..................... 2.1.11. Pengeluaran Pemerintah dan Kemiskinan................................ 2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu............................................................ 2.3. Kerangka Pemikiran............................................................................ 2.4. Hipothesis Penelitian ..........................................................................

9 9 9 12 14 14 16 21 28 32 35 37 37 38 40 42

3. METODE PENELITIAN........................................................................... 3.1. Jenis dan Sumber Data........................................................................ 3.2. Alat/Metode Analisis ......................................................................... 3.2.1. Analisis Deskriptif ................................................................... 3.2.2. Analisis Kinerja Keuangan Daerah.......................................... 3.2.3. Analisis Data Panel .................................................................. 3.3. Konstruksi Model ............................................................................... 3.3.1. Model Pertumbuhan Ekonomi ................................................. 3.3.2. Model Kemiskinan ................................................................... 3.3.3. Model Ketenagakerjaan ...........................................................

43 43 43 43 43 46 57 57 59 60

4. GAMBARAN UMUM .............................................................................. 4.1. Sejarah Perkembangan Pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia....... 4.2. Tinjauan Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah ............................ 4.3. Tinjauan Perekonomian Indonesia...................................................... 4.3.1. Tinjauan Perekonomian Regional ............................................ 4.3.2. PDRB Perkapita .......................................................................

63 63 70 75 78 80

xiv

4.4. Tinjauan Kemiskinan di Indonesia...................................................... 4.5. Tinjauan Ketenagakerjaan di Indonesia ..............................................

81 87

5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN............................................................ 5.1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah ..................................................... 5.2. Analisis Model Pertumbuhan Ekonomi .............................................. 5.3. Analisis Model Ketenagakerjaan......................................................... 5.4. Analisis Model Kemiskinan ................................................................ 5.5. Paradoks antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan dan pengangguran di era desentralisasi ..................................................... 5.6. Berbagai Permasalahan dalam Penerapan Desentralisasi Fiskal.........

95 95 100 113 119 126 131

6. KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................. 135 6.1. Kesimpulan ......................................................................................... 135 6.2. Saran.................................................................................................... 136 DAFTAR PUSTAKA....................................................................................... 139 LAMPIRAN ..................................................................................................... 147

xv

DAFTAR TABEL Tabel 3.1 Pola hubungan tingkat kemampuan daerah....................................

44

Tabel 3.2 Skala interval derajat desentralisasi fiskal .....................................

45

Tabel 3.3 Skala interval indeks kemampuan rutin .........................................

46

Tabel 4.1 Distibusi dana perimbangan di Indonesia ......................................

69

Tabel 4.2 Nilai dana perimbangan yang di berikan Kepada Pemerintah Daerah ............................................................................................

71

Tabel 4.3 Komposisi PAD dan dana perimbangan terhadap total pendapatan sebelum dan di era desentralisasi................................

72

Tabel 4.4 Proporsi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sebelum dan di era desentralisasi ...................................................

74

Tabel 4.5 Rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum dan pada saat desentralisasi berbagai wilayah di Indonesia .................................

79

Tabel 4.6. Perkembangan garis kemiskinan menurut daerah, 2002-2008 ......

81

Tabel 4.7 Rata-rata tingkat kemiskinan menurut provinsi sebelum dan di era desentralisasi ............................................................................

85

Tabel.4.8 Rata-rata perkembangan ketenagakerjaan per Provinsi di Indonesia sebelum dan di era desentralisasi...................................

88

Tabel 4.9 TPAK, TKK dan TPT menurut provinsi di Indonesia tahun 20052008................................................................................................

91

Tabel 5.1 Perkembangan jumlah provinsi menurut kriteria kemampuan keuangan daerah 1994-2008 ..........................................................

96

Tabel 5.2 Perkembangan jumlah provinsi menurut kriteria kemandirian keuangan daerah 1994-2008 ..........................................................

97

Tabel 5.3 Perkembangan jumlah provinsi menurut kriteria kemandirian kemampuan rutin daerah 1994-2008..............................................

99

Tabel 5.4 Hasil pendugaan parameter model terhadap output/pertumbuhan ekonomi.......................................................................................... 100 Tabel 5.5 Perkembangan Investasi PMA dan PMDN di Indonesia ............... 101 Tabel 5.6 Jumlah perda pungutan daerah yang direkomendasikan untuk dibatalkan/direvisi berdasarkan wilayah, tahun 2001-2008........... 106

xvi

Tabel 5.7 Jumlah raperda pungutan daerah (retribusi) yang direkomendasi kan untuk ditolak/direvisi berdasarkan wilayah, tahun 2005-2008 108 Tabel 5.8 Hasil pendugaan parameter model terhadap tingkat pengangguran terbuka..................................................................... 114 Tabel 5.9 Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Indonesia (Ribuan)........................... 117 Tabel 5.10 Hasil pendugaan parameter model terhadap jumlah penduduk miskin ............................................................................................. 120 Tabel 5.11 Persentase penduduk miskin menurut daerah dan sektor kepala rumahtangga indonesia periode 2002-2008.................................... 127 Tabel 5.12 Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut lapangan usaha tahun 2000-2007....................................................................................... 128 Tabel 5.13 Komposisi PDB menurut pengeluaran tahun 2000-2007 ............... 129 Tabel 5.14 Jumlah angkatan kerja dan penambahan angkatan kerja di Indonesia tahun 2001-2008 ........................................................... 129 Tabel 5.15 Indeks gini menurut daerah dan sektor kepala rumahtangga Indonesia periode 2002-2008 ......................................................... 130

xvii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Efek positif dari peningkatan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan dan permintaan agregat ............................................

13

Gambar 2.2 Kenaikan belanja pemerintah dalam model IS-LM ....................

20

Gambar 2.3 Penurunan pajak dalam model IS-LM ........................................

21

Gambar 2.4 Investasi aktual dan break-even ..................................................

27

Gambar 2.5 Bagan ketenagakerjaan................................................................

34

Gambar 2.6 Hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan porsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB ....................................

37

Gambar 2.7 Kerangka berpikir dampak desentralisasi fiskal terhadap indikator perekonomian di Indonesia..........................................

41

Gambar 3.1 Estimasi dengan pendekatan pooled least square.......................

50

Gambar 3.2 Estimasi dengan pendekatan within group..................................

51

Gambar 4.1 Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dan regional...................

76

Gambar 4.2 Perkembangan persentase penduduk miskin perkotaan, perdesaan dan total Indonesia periode 1976-2009 ......................

82

Gambar 4.3 Kontribusi sektoral pada total kemiskinan Indonesia periode 1996-2002 ...................................................................................

83

Gambar 4.4 Jumlah angkatan kerja yang bekerja dan yang menganggur di Indonesia tahun 1993-2008 .........................................................

89

Gambar 4.5 Tingkat pengangguran terbuka beberapa kawasan di Indonesia dari tahun 1993-2008 ..................................................................

89

Gambar 4.6 Tingkat kesempatan kerja beberapa kawasan di Indonesia dari tahun 1993-2008 .........................................................................

90

Gambar 5.1 Derajat desentralisasi fiskal provinsi-provinsi di Indonesia tahun 1994 -2008 .......................................................................

95

Gambar 5.2 Rasio kemandirian keuangan daerah provinsi-provinsi di Indonesia tahun 1994 -2008 ........................................................

97

Gambar 5.3 Indeks kemampuan rutin provinsi-provinsi di Indonesia tahun 1994 -2008 ..................................................................................

98

xviii

Gambar 5.4 Kurva permintaan tenaga kerja.................................................... 116 Gambar 5.5 Rata-rata tingkat upah minimum regional (UMR) di Indonesia tahun 1993-2008 .......................................................................... 116

xix

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil pendugaan parameter model terhadap output/pertumbuhan ekonomi...................................................................................................... 148 2. Hasil pendugaan parameter model terhadap tingkat pengangguran terbuka........................................................................................................ 153 3. Hasil pendugaan parameter model terhadap jumlah penduduk miskin ..... 157 4. Tingkat kemiskinan dan kontribusi terhadap total kemiskinan menurut sektor utama tenaga kerja Indonesia, 1984-2002 (%)................................ 161 5. Perkembangan garis kemiskinan menurut provinsi dan daerah Tahun 2002 -2008. ................................................................................................ 162 6. Perkembangan derajat desentralisasi fiskal perprovinsi tahun 1994-2008

163

7. Perkembangan rasio kemandirian keuangan daerah per provinsi tahun 1994 -2008 ................................................................................................. 164 8. Pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia tahun 1994-2008 .. 165

xx

Halaman ini sengaja dikosongkan