DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang i KATA PENGANTAR Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melak...

0 downloads 144 Views 1MB Size
DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG Jl. Merdeka No. 72 Telp. 0711-350651 Fax. 0711-350523 E-mail: [email protected], website :www.dinkes,palembang.go.id PALEMBANG

KATA PENGANTAR Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersamasama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya. Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Palembang ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pembangunan kesehatan.

Palembang,

Februari 2017

Plt.Kepala Dinas Kesehatan Sekretaris

dr. Hj. Letizia, M.Kes. Pembina TK.I NIP : 196402141991032002

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang

i

Daftar Isi Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Ikhtisar Eksekutif

iii

I . Pendahuluan

1

A. Latar Belakang

1

B. Tugas dan Fungsi

4

C. Struktur Organisasi

5

D. Sistematika Penyajian

6

II. Perencanaan Kinerja Tahun 2016

7

A. Umum

7

B. IKU

9

B. Arah Kebijakan

14

C. Program Utama

15

D. Strategi

16

E. Program dan Kegiatan Pokok

18

F. Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018

21

G. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

24

III. Akuntabilitas Kinerja

27

A. Pengukuran Capaian Kinerja

27

B. Capaian Kinerja Organisasi

28

C. Sumber Daya

68

IV. Penutup

78

A. Simpulan

78

B. Saran

78

Lampiran 1. Struktur Organisasi 2. Rencana Kinerja Tahun 2016 3. Tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang

ii

Ikhtisar Eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Palembang tahun 2016 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya. Renstra Kota Palembang merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2013 - 2018 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan dan memuat 1 (satu) pernyataan Visi, 4 (empat) pernyataan Misi yang diemban, serta 4 (empat) tujuan yang harus dicapai pada akhir tahun 2018. Sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disusun untuk tahun 2016 terdapat 9 sasaran, 5 kebijakan, 32 progam, 148 kegiatan yang harus dicapai / dilaksanakan, dengan dukungan anggaran DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016 yang tersedia sebesar Rp 243.585.015.035,41,- termasuk belanja tidak langsung. Pencapaian Sasaran Nilai Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dari 40 indikator yang ada 25 telah mencapai target (100%), sedangkan yang belum mencapai ada 15 indikator yaitu Cakupan Kelurahan Siaga Aktif, Obat esensial generik di sarana kesehatan, Cakupan Alat kesehatan essensial puskesmas yang terkaliberasi, Jumlah Puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan, Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin, Cakupan pelayanan Gawat Darurat Level I yang harus diberikan di Sarana Kesehatan (RS) Kab/Kota, Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin, Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa, Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia, Jumlah Rumah Sakit Pratama yang disediakan, Penyediaan alat kesehatan untuk RS Pratama, Cakupan penemuan penderita pneumonia balita, Cakupan penemuan dan penanganan diare, Cakupan pelayanan nifas.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang

iii

Rencana dan Realisasi Anggaran Anggaran yang tersedia untuk Dinas Kesehatan Kota Palembang tahun 2016 sebesar Rp 243.585.015.035,41,- Dana yang terealisasi sebesar Rp.211.037.789.705,76,- atau 86,64% dari anggaran tersebut.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang

iv

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan kesehatan merupakan bagian

integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan

diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dimasa mendatang diperlukan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016, yang berisi visi, misi serta tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) yang telah ditetapkan. Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Palembang mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

1

di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi Kota Palembang yaitu “Palembang Emas Tahun 2018” dan Misi Kota Palembang sebagai berikut : 1. Menciptakan Kota Palembang lebih aman untuk berinvestasi dan mandiri dalam pembangunan 2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta peningkatan pelayanan masyarakat 3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan masyarakat kelurahan 4. Meningkatkan pembangunan bidang keagamaan sehingga terciptanya masyarakat yang religius 5. Meningkatkan pembangunan yang adil dan berwawasan lingkungan di setiap sektor 6. Melanjutkan pembangunan Kota Palembang sebagai kota metropolitan bertaraf internasional, beradat, dan sejahtera Dari 7 misi tersebut misi yang sangat erat terkait dengan sektor kesehatan adalah misi ke 5 (lima) dan 6 (enam) dan dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Palembang menetapkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan yaitu : 1. Program obat dan perbekalan kesehatan 2. Program upaya kesehatan masyarakat 3. Program pengawasan obat dan makanan 4. Program pengembangan obat asli Indonesia 5. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 6. Program perbaikan gizi masyarakat 7. Program pengembangan lingkungan sehat 8. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 9. Program standarisasi pelayanan kesehatan 10. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 11. Program

pengadaan,

pengadaan

sarana

dan

prasarana

rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru 12. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

2

13. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 14. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 15. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 16. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 17. Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD. Program prioritas tersebut seluruhnya sangat berpengaruh terhadap pembangunan bidang kesehatan, sedangkan program prioritas Kota Palembang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2018

dalam

upaya

Meningkatkan

Umur

Harapan

Hidup

(UHH),

Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Bayi, dan Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat

2.

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang optimal dan bermutu

3.

Pengentasan masalah penyakit menular dan tidak menular

4.

Peningkatan mutu layanan kesehatan dan SDM kesehatan

5.

Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi

6.

Perbaikan gizi masyarakat

7.

Peningkatan kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat

8.

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat (PHBS)

9.

Penguatan sistem informasi kesehatan

10. Peningkatan kualitas lingkungan 11. Peningkatan pelayanan kesehatan khusus 12. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan 13. Penguatan pelayanan rujukan Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang selama tahun anggaran 2016, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 Tanggal 20 November 2016 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

3

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini semata-mata untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Kesehatan Kota Palembang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome, disisi yang lain, penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang juga

dimaksudkan

sebagai

pengejawantahan

prinsip

transparansi

dan

akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

B.

Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang. 1. Kedudukan Dinas Kesehatan Kota Palembang unsur pelaksana urusan daerah dibidang kesehatan berdasarkan kewenangan yang dimiliki berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah 2. Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kota Palembang mempunyai tugas membantu Walikota Palembang dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan. 3. Fungsi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan Kota Palembang menyelenggarakan fungsi: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

4

1)

Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan,

2)

Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan,

3)

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan

4)

Pengaturan, pengawasan dan pemberian perizinan dibidang kesehatan

5)

Pelaksanaan pelayanan tekhnis ketatausahaan dinas

6)

Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi

7)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, dibantu oleh: 1. Sekretariat, yang membawahi : 1) Sub Bagian Penyusunan Program 2) Sub Bagian Tata Usaha 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 2. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi : 1) Seksi Kesehatan Dasar 2) Seksi Kesehatan Rujukan 3) Seksi Kesehatan Khusus 3. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi : 1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit 2) Seksi Pengendalian Wabah dan Bencana 3) Seksi Penyehatan Lingkungan 4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi 1) Seksi Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan 2) Seksi Data dan Informasi Kesehatan 3) Seksi Registrasi, Perizinan dan Akreditasi

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

5

5. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi : 1) Seksi Jaminan Kesehatan 2) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan 3) Seksi Kefarmasian 6. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas, 7. Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palembang terlampir.

D. Sistematika Penyajian Pada dasarnya Laporan Kinerja ini berisi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang selama tahun 2016. Capaian kinerja (performance results) 2016 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016 adalah sebagai berikut ini. Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Kesehatan Kota Palembang dan struktur organisasi; Bab II – Perencanaan Kinerja 2016, menjelaskan berbagai kebijakan umum Dinas Kesehatan Kota Palembang, rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Palembang

untuk periode tahun 2015 - 2018 dan penetapan kinerja untuk

tahun 2016. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang

dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik

terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2016. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang

tahun 2016 ini dan menguraikan

rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

6

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2016 A. Umum Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang ada di Kota Palembang, Dinas Kesehatan menyadari sepenuhnya akan peran di masa yang akan datang sebagai tumpuan dan harapan masyarakat kota untuk mengatasi masalah kesehatan yang timbul akibat perubahan pola hidup masyarakat perkotaan. Masalah kesehatan yang disadari antara lain masalah lingkungan pemukiman, gizi, kesehatan reproduksi maupun penanggulangan penyakit menular yang ada di lingkungan kota maupun yang datang dari luar kota. Untuk menjalankan peran penting kesehatan tersebut, Dinas Kesehatan Kota Palembang memiliki visi yaitu “Tercapainya Palembang Sehat ”. Dilandasi dengan pemikiran di atas maka selayaknya Dinas Kesehatan bertanggung jawab untuk mengemban amanah yang diberikan Walikota Palembang yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai standar Kementerian Kesehatan RI pada masyarakat, seperti yang dinyatakan dalam visi GBHN yaitu “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis,

berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didukung oleh manusia yang sehat,

mandiri,

beriman,

bertaqwa,

berakhlak

mulia,

cinta

tanah

air

berkesadaran hukum dan lingkungan sehat, menguasai teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin” Visi tersebut dinyatakan sejalan dengan perubahan - perubahan di era reformasi ini, yaitu Palembang sehat adalah penduduk yang hidup di lingkungan sehat, memperaktekkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mampu menyediakan sehingga

pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata,

memiliki

derajat

kesehatan

yang

optimal

dengan

indeks

pembangunan manusia semakin baik antara lain dengan menurunnya Angka Kematian Bayi dari 25 menjadi 16 per 1.000 kelahiran hidup. menurunnya Angka Kematian Ibu dari

13 menjadi 10 per 100.000 kelahiran hidup dan

menurunnya prevalensi gizi buruk pada anak balita sampai dengan < 0.9%. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

7

Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi Dinas Kesehatan Kota Palembang sehingga hal yang abstrak pada visi akan terlihat lebih nyata. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh insan kesehatan dan pihak yang berkepentingan dapat lebih mengenal cara hidup sehat di tengah-tengah masyarakat mengetahui program-program kesehatan serta hasil yang akan dicapai di masa yang akan datang. Dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, terdapat 4 (empat) misi yang diemban dan akan dilaksanakan yaitu: 1. Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat; 2. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia; 3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana yang bermutu prima 4. Menurunkan resiko kesakitan dan kematian. Dalam mempercepat Tercapainya Palembang Sehat dan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan dijabarkan dalam bentuk kegiatan pembangunan kesehatan yaitu Misi

1.

Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan

masyarakat, kegiatannya antara lain meningkatkan kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat, Misi 2. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia, kegiatan yang dilaksanakan antara lain tersedianya SDM yang berkualitas dan bekerja sesuai dengan Standard Of Procedure (SOP) yang ditetapkan. Misi 3 Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana yang bermutu prima kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan dengan tepat, cepat, dan nyaman. Misi 4 Menurunkan resiko kesakitan dan kematian merupakan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA), serta meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) dan Balita Kurang Gizi.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

8

B.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran

Indikator Kinerja Jumlah balita dengan gizi buruk

Penanggung Jawab Ka. Bid. Yankes

Jumlah kematian bayi

Ka. Bid. Yankes

Jumlah kematian ibu

Ka. Bid. Yankes

Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaa n masyarakat

Cakupan Kelurahan Siaga Aktif

Ka.Bid. Jaminan dan Sarana Kesehatan

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

Cakupan Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

Ka.Bid. Jaminan dan Sarana Kesehatan

Meningkatkan Mutu Kesehatan Masyarakat

Ka.Bid. Jaminan dan Sarana Kesehatan

Keterangan Jumlah balita dengan gizi buruk adalah balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score <-3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwasiorkor). Jumlah Kematian Bayi adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup di tahun yang sama. Jumlah Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain. Cakupan kelurahan siaga aktif adalah desa yang mempunyai pos kesehatan kelurahan (poskeskel) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilans berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah kelurahan siaga yang dibentuk Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada lurun waktu tertentu

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

9

Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan

Meningkatnya Sarana Prasarana dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus

Indikator Kinerja Obat generik di sarana kesehatan

Penanggung Jawab Ka. Bid Jaminan dan Sarana Kesehatan

Keterangan

Cakupan puskesmas berstandar manajemen mutu ISO

Sekretariat

Cakupan Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO adalah Quality Managemen System ISO 9001:2008 adalah merupakan prosedur terdekumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen system,yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu,dimana kebutuhan atau persyaratan tertentu tersebut di tentukan atau di spesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi.

Cakupan Alat Kesehatan Essensial Puskesmas yang Terkalibrasi

Ka. Bid Jaminan dan Sarana Kesehatan

Cakupan alat kesehatan esensial puskesmas yang terkalibrasi adalah alat kesehatan yang di lakukan pengujian secara berkala sekurangkurangnya satu kali dalam setahun, untuk menjamin kebenaran nilai keluaran atau kinerja keselamatan pemakaian yang dilakukan oleh instansi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.

Jumlah puskesmas yang Memenuhi Standar Pelayanan Kesehatan

Ka. Bid Jaminan dan Sarana Kesehatan

Cakupan puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan adalah puskesmas yang memiliki alat kesehatan yang minimal untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan alat kesehatan tersebut telah di lakukan pengujian dan kalibrasi secara berkala oleh instansi yang berwenang

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin

Ka. Bid. Jaminan dan Sarana Kesehatan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyartkat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu

Obat Generik di sarana kesehatan adalah obat dengan nama, kandungan zat aktifnya serta khasiatnya sama, yang diadakan dengan sumber dana APBD dan APBN di sarana pelayanan kesehatan pemerintah (Dinkes + RSUD BARI) dibandingkan dengan perkalian jumlah penduduk Kota Palembang dikalikan standar WHO (kebutuhan obat per orang)

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

10

Sasaran

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus

Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/Kota

Penanggung Jawab Ka. Bid. Yankes

Keterangan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Ka. Bid. Yankes

Cakupan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama dan baru).

Cakupan Sarana Diperiksa Makanan Kadaluarsa

Ka. Bid. Jaminan Sarana Kesehatan

Cakupan sarana yang di periksa makanan kadaluarsa adalah Sarana distribusi,toko, swalayan, supermarket,minimarket yang menjual makanan dan minuman berkemasan

Puskesmas yang Merekomenda sikan Obat Asli Indonesia

Ka. Bid. Yankes

Cakupan Puskesmas yang merekomendasi obat asli Indonesia adalah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional alternative dan komplementer (keterampilan dan herbal), serta melakukan pembinaan dan pemamfaatan taman Obat Keluarga (TOGA)

Jumlah Klinik Upaya Kesehatan Kerja di Perusahaan

Ka. Bid. Yankes

Cakupan Klinik Upaya Kesehatan kerja adalah tempat yang memberikan pelayanan kesehatan terutama bidang pelayanan kesehatan kerja di mana pelayanan yang diberikan berfokus kepada : a. Pendidikan Kesehatan Promosi kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan yang bertujuan agar masyarakat pekerja berprilaku hidup dan bekerja secara sehat meliputi: a. Pendidikan penyuluhan PHBS di tempat kerja

Cakupan pelayanan gawat darurat level I adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki dokter umum on site 24 jam dengan kualifikasi GELS dan/atau ACLS, serta memiliki alat transportasi dan komunikasi.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

11

Sasaran

Meningkatnya pencegahan dan pemberantasa n penyakit

Indikator Kinerja

Penanggung Jawab

Keterangan b. Perbaikan gizi kerja c. Kesehatan reproduksi pada pekerja d. Pemeliharaan tempat kerja e. Olahraga fisik dan kebugaran b. Pelayanan Kesehatan Kerja - Diagnosis Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan penyakit Akibat Hubungan kerja (PAHK) - Pelayanan perawatan kesehatan umum,kuratif dan rehabilitative - Pencatatan, pelaporan dan dokumentasi c. Pembinaan lingkungan kerja Bentuk kegiatan pembinaan lingkungan kerja difokuskan pada asesmen risiko di lingkungan tempat kerja dan pengendalian risiko yang mungkin terjadi baik di sebabkan faktor fisik, kimia, biologi maupun psikososial. Jumlah kasus Acute Flacid Paralysys (AFP) Non Polio yang ditemukan di antara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah tertentu

Acute Flacid Paralysys (AFP)

Ka. Bid. PMK

Penemuan Penderita Pneumonia Balita Penemuan pasien baru TB-BTA Positif

Ka. Bid. PMK

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD

Ka. Bid. PMK

Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai dengan standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang di temukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Penemuan Penderita Diare

Ka. Bid. PMK

Penemuan Penderita Diare adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di satu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun

Ka. Bid. PMK

Persentasi balita dengan Pneumonia yang ditemukan dan diberikan sesuai tatalaksana sesuai standar di sarana kesehatan di satu wilayah dalam waktu satu tahun Angka penemuan pasien baru TB-BTA Positif atau Case Detection Rate (CDR) adalah persentasi jumlah penderita baru TB BTA Positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA Positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

12

Sasaran

Indikator Kinerja Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan (TTU)

Penanggung Jawab Ka. Bid. PMK

Air Bersih Rumah Tangga

Ka. Bid. PMK

Air Bersih Rumah Tangga adalah Air yang memenuhi syarat kesehatan yang digunakan dalam kegiatan rumah tangga pada kurun waktu tertentu.

Meningkatnya Cakupan status Gizi pemberian masyarakat makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Ka. Bid. Pelayanan Kesehatan

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan dari keluarga miskin

Ka. Bid. Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak / Reproduksi

Ka. Bid. Pelayanan Kesehatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standarpaling sedikit 4 kali dalam satu wilayahkerja pada kurun waktu tertentu

Meningkatnya kualitas lingkungan

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)

Ka. Bid. PMK

Ka. Bid. PMK

Keterangan Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam adalah Desa/Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam oleh Kab/Kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu

Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana > 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun Tempat Tempat Umum (TTU) adalah jumlah tempat kegiatan bagi umum yang dilakukan oleh badan maupun perorangan yang langsung digunakan oleh masyarakat umum, mempunyai tempat dan kegiatan yang tetap serta mempunyai fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

13

Sasaran

Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak / Reproduksi

Indikator Kinerja Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Penanggung Jawab Ka. Bid. Pelayanan Kesehatan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Ka. Bid. Pelayanan Kesehatan

C.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar rujukan (Polindes, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK) Cakupan kunjungan usia lanjut yang berumur mulai dari pralansia 45 th s.d 59 th, lansia berumur 60 s.d 69 th dan resti > 75 th

Ka. Bid. Pelayanan Kesehatan

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mmiliki kompetensi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Ka. Bid. Pelayanan Kesehatan

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12 - 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertunbuhan dan perkembangan

Cakupan Ka. Bid. kunjungan bayi Pelayanan Kesehatan

Cakupan pelayanan anak balita

Keterangan

Ka. Bid. Pelayanan Kesehatan

Arah Kebijakan. Arah kebijakan pembangunan di Kota Palembang bidang kesehatan

yang

merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015 – 2018 pada Sasaran Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat,

Meningkatnya kesadaran

masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan, Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus, Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit, Meningkatnya Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

14

kualitas lingkungan, Meningkatnya status gizi masyarakat, Meningkatnya kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi, dan Meningkatnya kualitas pelayanan kantor. Arah kebijakan pembangunan kesehatan adalah : 1. Menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar 2. Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini dan Penyelidikan Epidemiologi serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa / KLB melalui deteksi dini KLB 3. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 4. Memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat

D. Program Utama. Program Utama yang tercantum Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2015 – 2018 (Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Nomor 050/4636/Program/Kes/2016) sejalan dengan sasaran pembangunan kesehatan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN (Perpres No.7 Tahun 2005) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palembang Tahun 2005 – 2025 (Perda Nomor 5 Tahun 2009) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013 – 2018, Program Utama Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerka Keuangan 5) Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 6) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8) Program Pengawasan Obat dan Makananan 9) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

15

10) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 11) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 12) Program Pengembangan Lingkungan Sehat 13) Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Menular 14) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 15) Progran Pengadaan, peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya 16) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 17) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 18) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 19) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 20) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 21) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 22) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD.

E. STRATEGI Strategi pembangunan kesehatan dalam mempercepat tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1) Meningkatnya

kemitraan

pada

lintas

sektor

dan

pemberdayaan

masyarakat a. Cakupan kelurahan siaga aktif b. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya 2) Meningkatnya budaya hidup bersih dan sehat a. Cakupan rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 3) Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan a. Obat essensial generik di sarana kesehatan b. Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO c. Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi d. Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan 4) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan khusus a. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

16

b. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS di Kab/Kota c. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin d. Cakupan puskesmas pengembangan penyakit tidak menular e. Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa f. Puskesmas yang merekomendasi obat asli Indonesia g. Jumlah upaya kesehatan kerja di perusahaan 5) Meningkatnya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit a. Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) b. Acute Flacid Paralisys (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun c. Cakupan penemuan penderita pneumonia balita d. Cakupan penemuan pasien baru TB-BTA Positif e. Cakupan penderita DBD yang ditangani f. Cakupan penemuan penderita diare g. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 6) Meningkatnya Kualitas Lingkungan : a. Cakupan Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan (TTU) b. Cakupan Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan (TPM) c. Cakupan penggunaan air bersih rumah tangga 7) Meningkatnya Status Gizi Masyarakat : a. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan dari keluarga miskin. b. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 8) Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak / Reproduksi. a. Cakupan pelayanan anak balita b. Cakupan pelayanan kesehatan lansia c. Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) d. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani e. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

17

f. Cakupan pelayanan nifas g. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani h. Cakupan kunjungan bayi i.

Cakupan peserta KB aktif

9) Meningkatkanya Kualitas Pelayanan Kantor. a. Meningkatkan tingkat pelayanan administrasi perkantoran b. Meningkatkan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur c. Meningkatkan tingkat disiplin aparatur d. Meningkatkan tingkat ketersediaan aparatur yang kompeten e. Meningkatkan rasio dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu

F. PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK. Seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan hanya dapat dicapai apabila telah disusun, ditetapkan dan dilaksanakannya strategi yang tepat. Strategi yang dibangun ini dilandasi informasi dan data yang relevan dari analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Penjabaran strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pokok . 1. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) a) DAK pelayanan farmasi b) DAK pelayanan dasar -

Pengadaan mobil puskesmas keliling/ambulance

-

Pembangunan/rehabilitasi gedung puskesmas

-

Program pembangunan IPAL

2. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan a) Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (larvasida dan reagensia) 3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat a) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan b) Peningkatan kesehatan masyarakat c) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan d) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

18

4. Program Pengawasan Obat dan Makanan a) Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 5. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia a) Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia 6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat b) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat c) Peningkatan pendidikan pramuka saka bakti husada 7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat a) Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi b) Pemberian tambahan makanan dan vitamin c) Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya d) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi e) Penanggulangan gizi lebih 8. Program Pengembangan Lingkungan Sehat a) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat b) Penyuluhan lingkungan sehat c) Pengendalian dampak kesehatan lingkungan d) Pengembangan Kota Sehat 9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular a) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk b) Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah c) Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik d) Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah 10. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan a) Penyusunan standarisasi pelayanan kesehatan b) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan c) Pembangunan dan pemuktahiran data standar pelayanan kesehatan 11. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan a) Pembangunan puskesmas Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

19

b) Pembangunan puskesmas pembantu c) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas d) Pengadaan puskesmas keliling e) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas f) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan puskesmas pembantu 12. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata a) Pembangunan rumah sakit b) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 13. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan a) Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis b) Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 14. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak a) Penyuluhan kesehatan anak balita b) Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita c) Monitoring evaluasi dan pelaporan 15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia a) Pelayanan pemeliharaan kesehatan b) Pendidikan dan pelatihan perawatan lansia 16. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan a) Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga b) Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restoran 17. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak a) Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu b) Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu c) Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 18. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD a) Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

20

G. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2015 – 2018, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Dinas Kesehatan Kota Palembang selama 5 tahun mulai 2015 – 2018, yaitu sebagai berikut : Tabel 1 MATRIKS PROGRAM LIMA TAHUNAN RPJMD DI BIDANG KESEHATAN Program Kota Palembang

Indikator Kinerja

Satuan

2014

2015

2016

2017

2018

Cakupan desa siaga aktif Cakupan rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat

%

70

70

70

70

80

%

61

62

63

64

65

3

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

%

100

100

100

100

100

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

4

Obat essensial generik di sarana kesehatan

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

5

5

7

8

10

12

%

50

75

100

100

100

Program Dana Alokasi Khusus (DAK)

7

pkm

39

40

40

41

42

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

8

Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

US $ per pddk pkm

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

Pkm

8

9

10

11

12

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1 2

6

9

10

11

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan puskesmas pengembangan penyakit tidak menular

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

21

Program Kota Palembang Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembanga n Obat Asli Indonesia Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular Program Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular

Program Pengembanga n Lingkungan Sehat

Indikator Kinerja

Satuan

2014

2015

2016

2017

2018

12

Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa

objek

90

100

110

120

120

13

Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia

pkm

1

2

4

6

8

14

Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan

klinik

12

14

16

18

20

15

Cakupan penderita TB Paru BTA positif yang ditangani

%

100

100

100

100

100

16

Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD

%

52

51

50

49

49

17

Cakupan penemuan penderita diare

%

100

100

100

100

100

18

Cakupan penderita pneumonia balita

%

100

100

100

100

100

19

AFP rate per 100.000 penduduk <15 tahun

%

100

100

100

100

100

20

Cakupan kelurahan UCI

%

100

100

100

100

100

21

Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang< 24 jam Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

%

100

100

100

100

100

%

81

82

83

84

85

Cakupan rumah tangga yang menggunakan air bersih

%

91

92

93

94

95

22

23

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

22

Program Kota Palembang Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Indikator Kinerja 24

25

26

Satuan

2014

2015

2016

2017

2018

Cakupan Pengawasan tempat pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan

%

81

82

83

84

85

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan kurang gizi keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Pelayanan Kesehatan Lansia

27

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

%

90.5

91

91.5

92

92.5

28

Cakupan pelayanan kesehatan lansia

%

71

72

73

74

75

Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak

29

Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)

%

94

94.5

95

95

95

30

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

80

80

80

80

80

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas

%

90

90

90

90

90

%

90.5

91

91.5

92

93

33

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

%

80

80

80

80

80

34

Cakupan kunjungan bayi

%

90

90

90

90

90

35

Cakupan peserta KB aktif

%

71

71

72

73

75

31

32 Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

23

Program Kota Palembang Program Pengadaan/ Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit

Indikator Kinerja

Satuan

2014

2015

2016

2017

2018

36

Jumlah rumah sakit pratama

RS

0

1

0

1

0

37

Cakupan penyediaan alkes RS pratama

%

0

80

100

80

100

H. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Sasaran umum pembangunan kesehatan Kota Palembang sejalan dengan sasaran pembangunan kesehatan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN (Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2015 – 2018 Tabel 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016 No

1

Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya 1 Mutu Kesehatan 2 Masyarakat 3

2

3

4

Meningkatnya 4 kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat Meningkatkan 5 kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan 6 sehat Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan

7 8 9 10

Jumlah balita dengan gizi buruk Jumlah kematian bayi Jumlah kematian ibu

Satuan

Target

%

<0,9

Per 10000 KH Per 100.000 KH

23 102

Cakupan kelurahan siaga aktif

%

70

Cakupan rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

%

63

Cakupan penjaringan kesehatan pada siswa SD dan setingkat

%

100

US $

1.4

pkm

8

%

100

pkm

40

Cakupan obat generik di sarana kesehatan Cakupan puskesmas berstandar manajemen mutu ISO Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

24

No 5

Sasaran Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus

Indikator Kinerja 11 12 13

6

Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit

%

100

%

100 10

15

Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa

objek

110

16

Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia

pkm

4

17

Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan

klinik

16

18

Jumlah Rumah Sakit pratama yang disediakan

RS

1

19

Penyediaan Alkes untuk RS Pratama

%

100

%

100

%

50

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

83

%

93

%

83

%

100

%

100

20 21

25 26 27 28 29 Meningkatnya status gizi masyarakat

100

pkm

24

8

%

Cakupan puskesmas pengembangan penyakit tidak menular

23

Meningkatnya kualitas lingkungan

Target

14

22

7

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Satuan

30 31

Cakupan penderita penyakit TB paru BTA positif yang ditangani Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD Cakupan penemuan penderita diare Cakupan penemuan penderita pneumonia balita AFP rate per 100.000 penduduk usia <15 tahun Cakupan kelurahan UCI Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam Cakupan tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan Cakupan rumah tangga yang menggunakan air bersih Cakupan pengawasan tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

25

No 9

Sasaran Meningkatnya kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi

Indikator Kinerja

Satuan

Target

32

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

%

91.5

33

Cakupan pelayanan kesehatan lansia

%

73

34

Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)

%

95

%

80

%

90

Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

%

91.5

%

80

39

Cakupan kunjungan bayi

%

90

40

Cakupan peserta KB aktif

%

72

35 36 37 38

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Pengukuran

Kinerja

digunakan

sebagai

dasar

untuk

menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai degan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pemerintah Kota Palembang. Kinerja Pemerintah Kota Palembang diukur berdasarkan tingkat capaian sasaran dan indikator kinerja sasaran serta menggambarkan pula tingkat

capaian

pada

program/kegiatan

untuk

mengetahui

gambaran

mengenai tingkat capaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan. A.1 Kerangka Pengukuran Kinerja Capaian

Indikator

Kinerja

Sasaran

diperoleh

dengan

cara

membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran melalui media Formulir Pengukuran Kinerja pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana disajikan berikut ini : 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus : Persentase capaian rencana tingkat capaian =

Realisasi x 100 % Rencana

2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah capaian kinerja, maka digunakan rumus Persentase capaian rencana tingkat capaian

=

Rencana – (Realisasi-Rencana) x 100% Rencana

A.2 Kategori Pengukuran kinerja Untuk mempermudah kategori atas capaian indikator kinerja sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna/kategori dari nilai tersebut yaitu: 

85

s.d.

>100

= Baik Sekali



70

s.d.

<85

= Baik



55

s.d.

<70

= Cukup



>0

s.d

<55

= Kurang



-

= Tidak bisa di ukur

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

27

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

B.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 terdiri dari 40 Indikator kinerja program untuk mendukung 9 sasaran strategik. Capaian kinerja (perfomance results) selama tahun 2016 terdapat 25 indikator kinerja yang mencapai 100 % dan 15 indikator kinerja yang belum mencapai target. Capaian untuk masing- masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Mutu Kesehatan Masyarakat Target

Realisasi

% Capaian Program

<0.9

0.01

198.9

23

0.54

197

102

34.05

166.6

2016 No

1

Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya mutu kesehatan masyarakat

1 2 3

Jumlah balita dengan gizi buruk Jumlah Kematian Bayi Jumlah Kematian Ibu

1. Sasaran 1: ”Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat” dengan 3 indikator yang seluruhnya telah mencapai target, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Indikator Kinerja 1 Jumlah balita dengan gizi buruk adalah balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score <-3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwasiorkor). Target tahun 2016 angka gizi buruk <0,9%, jumlah gizi buruk yang ada 19 balita dari 146.356 balita yang ada, maka cakupan masih dibawah 1% sehingga capaian kinerja 198.9%. Hal ini didukung oleh peran aktif petugas puskesmas, kader posyandu, dan peran aktif masyarakat dalam penemuan dan tatalaksana kasus. Juga didukung oleh meningkatnya kegiatan deteksi dini gangguan pertumbuhan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

28

pada balita melalui kegiatan penimbangan di posyandu, meningkatnya kualitas hidup atau derajat kesehatan ibu hamil termasuk remaja putri, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi tentang ASI Ekslusif, pemberian ASI eksklusif di tempat kerja yang cenderung meningkat, meningkatnya kompetensi petugas kesehatan dalam tatalaksana gizi buruk sehingga mutu pelayanan kesehatan semakin baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas) maupun fasilitas kesehatan lanjutan (rumah sakit), adanya kebijakan yang mendukung kualitas hidup bayi yaitu Perda No 2 Tahun 2015 tentang ASI Eksklusif termasuk mensosialisasikannya ke lintas

sektor

terkait,

serta

meningkatnya

pembentukan

kelompok

pendukung ibu menyusui. Selain dukungan, masih ada hambatan yang ditemukan yaitu seluruh kasus gizi buruk didasari oleh penyakit penyerta, tetapi penanganannya terutama didominasi oleh sektor kesehatan, keterlibatan lintas sektor terkait masih kurang. Intervensi gizi sensitif ini (keterlibatan lintas sektor) mempunyai kontribusi yang cukup besar (70%) dalam penanganan masalah gizi. Kesadaran masyarakat untuk menimbang bayi/balitanya setiap bulan ke posyandu masih kurang, terutama setelah jadwal

imunisasi

selesai.

Serta

kerjasama

lintas

sektoral

untuk

menggerakkan masyarakat di bidang kesehatan masih kurang, misalnya kegiatan di posyandu atau poskeskel. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, beberapa strategi telah

disusun

antara

lain

meningkatkan

kegiatan

pemantauan

pertumbuhan (surveilans gizi) pada anak balita dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program terkait. Meningkatkan promosi kesehatan tentang kesehatan dan gizi, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi dengan pendekatan siklus kehidupan terutama fokus pada 1000 hari pertama kehidupan (sejak hamil sampai anak berusia 2 tahun), meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam perbaikan gizi, serta penguatan peran lintas sektoral dalam intervensi masalah gizi sensitif dan spesifik.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

29

b. Indikator kinerja 2 Jumlah Kematian Bayi adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup di tahun yang sama. Target tahun 2016 sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup yang ditetapkan berdasarkan target MDG’s. Di Kota Palembang tahun 2016 jumlah kematian bayi sebanyak 16 kasus dari 29.366 kelahiran hidup atau 0.54 per 1000 kelahiran hidup. Angka tersebut diperoleh dari kematian bayi yang terlaporkan pada sarana kesehatan dan masih dibawah target MDG’s. Jumlah kematian bayi masih dibawah target, keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor antara lain sistem pelaporan, pelacakan dan pendataan kematian bayi pada semua fasilitas layanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta dan rumah sakit yang ada semakin baik. Juga meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan bayi sudah

semakin

membaik,

terutama

dalam

penanganan

kasus

kegawatdaruratan neonatal. Termasuk adanya kegiatan kajian kasus kematian maternal perinatal yang fokus pada pembelajaran dan perbaikan mutu pelayanan KIA, tidak hanya menyalahkan. Serta meningkatnya kegiatan pembinaan fasilitas kesehatan pemberi pelayanan kesehatan KIA. Hambatan yang masih ditemui antara lain cakupan pelayanan kesehatan neonatal sudah sangat baik, namun kualitas pelayanan masih belum optimal. Disamping itu kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan masih kurang (perlu di-update), juga peran rumah sakit PONEK yang belum optimal. Serta penyebab tersering kematian bayi terkait masalah gizi (BBLR) dan infeksi, sehingga untuk penangannya memerlukan keterlibatan lintas sektor terkait. Strategi untuk perbaikan ke depan adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (10T) dengan distribusi 1-1-2, meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan remaja di puskesmas dan sekolah (melalui kegiatan UKS dan skrinning anak sekolah) sesuai dengan standar nasional PKPR, meningkatkan jangkauan

dan

mutu

pelayanan

kesehatan

neonatal

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

dengan 30

menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM), meningkatkan

kompetensi

tenaga

kesehatan

dalam

penanganan

kegawatdaruratan neonatal secara berkala, serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bayi. c. Indikator Kinerja 3 Jumlah Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni

kematian

pengelolaannya,

yang tetapi

disebabkan bukan

karena

karena

kehamilannya

sebab-sebab

lain

atau seperti

kecelakaan, terjatuh dan lain-lain. Target tahun 2016 jumlah kematian ibu sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup, sesuai dengan target MDG’s. Di Kota Palembang tahun 2016 jumlah kematian ibu sebanyak 10 kasus dari 29.366 kelahiran hidup atau 34.05 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih dibawah angka target dari MDG’s. Faktor yang mendukung keberhasilan capaian ini antara lain akses dan mutu pelayanan KIA di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan yang sudah semakin membaik, termasuk sistem pelaporan, pelacakan, dan pendataan kematian ibu yang juga membaik. Adanya kegiatan kajian kasus kematian perinatal yang fokus pada upaya pembelajaran

dan

perbaikan

mutu

pelayanan

KIA,

tidak

hanya

menyalahkan. Serta meningkatnya upaya perbaikan gizi pada ibu hamil dan remaja putri. Sedangkan

hambatan

yang

masih

ditemui

adalah

peran

puskesmas PONED dan rumah sakit PONEK belum optimal, belum seluruh fasilitas pemberi layanan KIA (Bidan Praktek Mandiri dan Rumah Bersalin) memberikan pelayanan antenatal sesuai standar antenatal terpadu (10T), kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan neonatus (asfiksia) dan deteksi dini dan ibu hamil resiko tinggi masih kurang, serta sistem rujukan yang belum optimal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa strategi telah disusun antara lain optimalisasi peran puskesmas PONED dan rumah Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

31

sakit PONEK, meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan pemberi pelayanan KIA dalam rangka memantau dan meningkatkan mutu pelayanan KIA, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan secara berkala, dan optimalisasi sistem rujukan maternal neonatal. Tabel 3.2 Realisasi Sasaran tahun 2015 - 2016 Peningkatan Mutu Kesehatan Masyarakat Realisasi Indikator Kinerja Daerah

Sasaran

Meningkatnya Indeks Pembanguna n Manusia (IPM) Bidang Kesehatan

1. Angka gizi buruk 2. Jumlah Kematian Bayi 3. Jumlah Kematian Ibu

Tahun 2016

Satuan

2015

2016

Target

Realis asi

%

IP

Selisih realisasi 2015 dan 2016

Target 2016

%

0,01

0.01

<0,9

0.01

198.9

BS

0

<0,9

Per 1000 KH

0.99

0.54

23

0.54

197

BS

0.45

23

Per 100.000 KH

47.99

34.05

102

34.05

166.6

BS

13.94

102

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk indikator angka gizi buruk cenderung stabil, tidak terdapat selisih realisasi namun masih dibawah 1%. Di Indonesia prevalensi gizi kurang

pada balita (BB/U<-2SD)

sebesar 19.6% di tahun 2015 (Riskesdas, 2015) Sedangkan untuk indikator jumlah Kematian Bayi realisasinya menurun dibandingkan tahun 2015 sebanyak 0.45/1.000KH. Angka Kematian Bayi di Indonesia berdasarkan data SDKI tahun 2012 sebesar 34 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan di Propinsi Sumatera Selatan sebesar 29 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk indikator jumlah kematian ibu pada tahun 2016 terlihat penurunan kematian ibu sebesar 13.94/100.000KH dibandingkan dengan tahun 2015. Angka Kematian Ibu di Indonesia berdasarkan data SDKI tahun 2012 sebesar 369 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

32

Tabel 3.3 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Kemitraan pada Lintas Sektor dan Pemberdayaan Masyarakat 2016 No

Sasaran

Indikator Kinerja

2

Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat

Target

Realisasi

% Capaian Program

70

59.81

85.4

Cakupan kelurahan siaga aktif

4

2. Sasaran 2 ”Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat” dengan indikator kinerja yang sudah mencapai target, dengan penjelasan sbb : a. Indikator Kinerja 4 Cakupan kelurahan siaga aktif adalah desa yang mempunyai pos kesehatan kelurahan (poskeskel) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilans berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah kelurahan yang ada. Target kelurahan siaga tahun 2016 sebesar 70% sedangkan cakupannya seluruh kelurahan di Kota Palembang sebanyak 64 kelurahan sudah menjadi kelurahan siaga atau realisasi sebesar 59.81% sehingga capaian program 85.4%. Ralisasi

sudah

hampir

mendekati

target

pada

tahun

2016

dikarenakan masyarakat sudah mengerti dan sadar akan pentingnya program keluarga siaga. Juga didukung dengan adanya poskeskel yang baru dibentuk dimana setiap poskeskel dikelola oleh bidan desa. Tabel 3.4 Realisasi Sasaran Tahun 2015 – 2016 Peningkatan Kemitraan pada Lintas Sektor dan Pemberdayaan Masyarakat Realisasi Sasaran

Meningkatny a kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaa n masyarakat

Indikator Kinerja Daerah

Cakupan kelurahan siaga aktif

Tahun 2016

Satuan

2015

2016

Target

Realisas i

%

IP

Selisih realisasi 2015 dan 2016

%

67,3

59.8

70

59.8

85.4

B

7.5

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

33

Target 2016

70

Dari tabel di atas terlihat realisasi untuk indikator Cakupan Kelurahan Siaga Aktif fluktuatif, namun telah mencapai target yang ditentukan setiap tahunnya, terdapat selisih realisasi yang menurun sebesar 7.5% di tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Terdapat perbedaan antara target dari Kemenkes RI dengan Kota Palembang.Menurut Permenkes RI No 741 Tahun 2008, target desa siaga aktif sebesar 80% yang harus dicapai pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan capaian sekarang maka dari 107 kelurahan yang ada, pada tahun 2016 mendatang diharapkan minimal ada 86 kelurahan siaga aktif. Tabel 3.5 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat 2016 No

Sasaran

Indikator Kinerja

3

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

5 6

Cakupan penjaringan kesehatan anak SD dan setingkatnya Cakupan rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat

Target 100

Realisasi 100

63

65.07

% Capaian Program

100 104

3. Sasaran ke 3 : “Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat”, dengan 2 indikator kinerja yang seluruhnya telah mencapai target, dengan penjelasan sbb : a. Indikator Kinerja 5 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Target kinerja tahun 2016 sebesar 100%, jumlah murid SD/MI yang diperiksa kesehatannya sebanyak 34.610 murid SD/MI

dibandingkan

dengan sasaran 34.610 murid maka cakupan sebesar 100% sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100%. Target tercapai karena dukungan dari sekolah terutama peran aktif guru UKS dan dokter kecil dalam melakukan kegiatan penjaringan kesehatan murid sekolah. Penjaringan kesehatan siswa SD dan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

34

setingkatnya merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun oleh puskesmas bersama guru UKS dan dokter kecil terhadap SD yang ada di wilayah kerjanya sebagai upaya deteksi dini gangguan kesehatan yang diderita siswa baru. b. Indikator Kinerja 6 Cakupan rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Target kinerja tahun 2016 sebesar 65.07%, jumlah rumah tangga ber-PHBS sebanyak 155.735 rumah tangga dibandingkan dengan 239.325 rumah tangga yang diperiksa maka cakupan sebesar 65.07% sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 104%. Tercapainya target karena peran aktif kader PHBS dalam mendata rumah tangga dengan PHBS dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih sehat dalam kehidupan sehari-hari. Adanya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang mendukung upaya promotif dan preventif di puskesmas dalam pelaksanaan survei dan pembinaan rumah tangga ber-PHBS. Rumah

tangga

sehat

merupakan

aset

atau

modal

utama

pembangunan di masa depan yang perlu dijaga, ditingkatkan dan dilindungi kesehatannya. Rumah tangga sehat juga dapat meningkatkan produktivitas kerja anggota rumah tangga. Tabel 3.6 Realisasi Sasaran Tahun 2015 – 2016 Peningkatan Kemitraan pada Lintas Sektor dan Pemberdayaan Masyarakat Realisasi Sasaran

Indikator Kinerja Daerah

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

Cakupan penjaringan kesehatan anak SD dan setingkatnya Cakupan rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat

Tahun 2016

Satuan

2015

2016

Target

Realisasi

%

IP

Selisih realisasi 2015 dan 2016

Target 2016

%

100

100

100

100

100

BS

0

100

%

64,8

65.07

63

65.07

103

BS

0.27

63

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

35

Untuk indikator Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkatnya terlihat kecenderungan realisasi bersifat stabil dan mencapai target yang ditentukan setiap tahunnya, tidak terdapat selisih realisasi antara tahun 2016 dengan tahun 2015. Tidak ada perbedaan target antara Kementerian Kesehatan RI dengan Kota Palembang. Sedangkan untuk indikator Cakupan rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat terlihat fluktuatif, terjadi peningkatan sebesar 0,27% dibanding tahun 2015, namun tetap mencapai target setiap tahunnya. Di dalam Permenkes RI No 741 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan, tidak ditetapkan target untuk cakupan rumah tangga dengan PHBS. Tabel 3.7 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Target

Realisasi

% Capaian Program

1,4

1.3

95

8

14

175

100

35

35

40

14

35

2016 No

Sasaran

Indikator Kinerja

7

4

Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan

8 9 10

Obat essensial generik di sarana kesehatan Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan

4. Sasaran ke 4 : “Meningkatnya Sarana Prasarana dan Kualitas Pelayanan Kesehatan”, dengan 4 indikator kinerja yang belum seluruhnya mencapai target, dengan penjelasan sbb : a. Indikator kinerja 7 Obat Essensial dan Generik di Sarana Kesehatan yaitu obat dengan nama, kandungan zat aktifnya serta khasiatnya sama, yang diadakan dengan sumber dana APBD dan APBN di sarana pelayanan kesehatan pemerintah (Dinkes + RSUD BARI) dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Palembang dikalikan standar WHO (kebutuhan obat per orang). Target kinerja tahun 2016 adalah $ 1.4 US per penduduk sedangkan dana yang tersedia untuk pengadaan obat adalah sebesar Rp 27.8 Miliyar. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

36

Dengan jumlah penduduk hasil sensus tahun 2016 sebanyak 1.602.100 jiwa maka didapat cakupan $ 1.3 US sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 95%. Target belum tercapai karena alokasi dana untuk pengadaan obat belum sesuai dengan kebutuhan obat per orang. Namun Kota Palembang juga memperoleh bantuan obat dari Propinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat sehingga persediaan obat mencukupi. b. Indikator kinerja 8 Puskesmas Berstandar Manajemen Mutu ISO merupakan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Target tahun 2016 sebanyak 8 puskesmas dengan ISO sedangkan puskesmas yang telah sertifikasi ISO sebanyak 14 puskesmas sehingga capaian kinerja melebihi target yaitu sebesar 175%. Sejak tahun 2011, manajemen mutu ISO telah diterapkan di Dinas Kesehatan Kota Palembang, kemudian puskesmas secara bertahap. Hingga sekarang tahun 2016 total ada 14 puskesmas berstandar manajemen mutu ISO 9001:2008. c. Indikator kinerja 9 Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi adalah alat kesehatan yang dilakukan pengujian secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun untuk menjamin kebenaran nilai luaran atau kinerja keselamatan pemakaian yang dilakukan oleh instansi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang. Di tahun 2016 telah dilakukan kegiatan kalibrasi di 14 Puskesmas di Kota Palembang, sehingga capaian mencapai 35%. Menurut Permenkes RI Nomor 75 tahun 2016 pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa peralatan kesehatan di puskesmas harus memenuhi persyaratan diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang. Untuk itu perlu adanya peningkatan pengalokasian dana untuk kalibrasi alat essensial puskesmas di tahun anggaran berikutnya. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

37

d. Indikator kinerja 10 Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan adalah puskesmas yang memiliki alat kesehatan yang minimal untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan alat kesehatan tersebut telah dilakukan pengujian dan kalibrasi secara berkala oleh instansi yang berwenang. Target tahun 2016 ada sebanyak 40 puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan, namun hanya ada 14 Puskesmas yang telah memenuhi standar. Pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh faktor kalibrasi alat kesehatan puskesmas yang telah dilakukan dengan menggunakan dana APBD tahun 2016 untuk kegiatan standarisasi pelayanan kesehatan puskesmas. Tabel 3.8 Realisasi Sasaran Tahun 2015 – 2016 Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pelayanan Realisasi Sasaran

Meningkatny a sarana prasarana dan kualitas pelayanan

Indikator Kinerja Daerah

Obat essensial generik di sarana kesehatan Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan

Tahun 2016

Satua n

2015

201 6

Target

Realisasi

%

IP

Selisih realisasi 2015 dan 2016

US $ per pddk

1,1

1.3

1,4

1.3

95

BS

0.2

1,4

pkm

11

14

8

14

175

BS

3

8

%

0

14

100

35

35

K

14

100

pkm

0

14

40

14

35

K

14

40

Target 2016

Dari tabel di atas terlihat untuk indikator Obat Generik di Sarana Kesehatan kecenderungan realisasi 2015 – 2016 relatif meningkat, terdapat selisih realisasi yang meningkat sebesar 0.2 % di tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Capaian ini masih jauh dari target WHO yaitu sebesar US $ 23 per kapita. Menurut Renstra 2010 – 2016 Kemenkes RI,

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

38

indikator ketersediaan obat per kapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar sebesar Rp. 18.000 per kapita pada tahun 2016. Untuk indikator puskesmas berstandar manajemen mutu ISO setiap tahunnya terlihat penambahan jumlah puskesmas dengan ISO, bahkan di tahun 2016 melebihi target yang ditentukan. Tidak ada target nasional untuk puskesmas dengan manajemen mutu ISO. Namun dengan adanya sistem manajemen mutu ISO yang berorientasi pada kepuasan pelanggan ternyata mampu mendorong puskesmas untuk menyediakan pelayanan yang lebih baik. Indikator cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi hingga tahun 2016 belum mencapai target yang ditentukan, masih 14 puskesmas yang telah memiliki alat kesehatan yang terkalibrasi. Tidak ada target nasional untuk indikator ini, namun ke depan diharapkan alat kesehatan essensial di 40 puskesmas telah terkalibrasi. Sedangkan untuk indikator jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan kecenderungan terdapat peningkatan realisasi. Tidak ada target nasional untuk indikator ini. Di dalam Renstra Kemenkes RI 2010 – 2016

ditetapkan bahwa persentase puskesmas yang menerapkan standar

pelayanan medik dasar sebesar 90% pada tahun 2016, sedangkan di Kota Palembang telah ditargetkan 100%. Tabel 3.9 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus 2016 No

Sasaran

Indikator Kinerja

5

Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus

11

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin

12

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota

Target 100

Realisasi 57.98

100

96.77

% Capaian Program

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

57.98

96.77

39

No

Sasaran

Indikator Kinerja

5

Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus

13

14

15

16 17 18 19

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan Jumlah Rumah Sakit Pratama yang disediakan Penyedia Alkes untuk RS Pratama

% Capaian Program

2016

100

4.62

4.62

10

10

100

110

45

40.9

4

1

25

16

19

118

1

0

0

100

0

0

5. Sasaran ke 5 : “Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus” dengan 3 indikator kinerja yang belum mencapai target, dengan penjelasan sebagai berikut : a. Indikator Kinerja 11 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Target kinerja tahun 2016 sebesar 100%, dari 308.845 masyarakat miskin yang terdaftar di 40 puskesmas (BPJS, 2016) sebanyak 179.060 orang yang berobat ke puskesmas dan semuanya telah mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 57.98%. Data puskesmas berupa data pelayanan kuratif, tidak menghitung pelayanan promotif dan preventif ke luar gedung puskesmas. Disamping itu sistem P-Care BPJS belum bisa diakses untuk mengetahui jumlah masyarakat miskin di fasilitas kesehatan. Sedangkan data puskesmas Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

40

belum mencakup data pelayanan di fasilitas kesehatan dasar di wilayah kerjanya seperti klinik, dokter praktek swasta, dan bidan praktek swasta. b. Indikator Kinerja 12 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki dokter umum on site 24 jam dengan kualifikasi GELS dan/atau ACLS, serta memiliki alat transportasi dan komunikasi. Target tahun 2016 sebesar 100%, namun dari 31 rumah sakit hanya ada 30 RS yang memiliki pelayanan gawat darurat level 1. Standar yang ada ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 856/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit. c. Indikator Kinerja 13 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama dan baru). Target tahun 2016 sebesar 100%, dari 308.845 masyarakat miskin yang terdaftar di 40 puskesmas (BPJS, 2016) sebanyak 14.273 orang yang berobat ke puskesmas harus dirujuk ke rumah sakit sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 4,62%. Dalam hal rujukan pasien, puskesmas berupaya menekan angka rujukan terkait dengan ketentuan dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2016 bahwa kasus medis yang menjadi kompetensi FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama) harus diselesaikan secara tuntas di FKTP, kecuali karena keterbatasan SDM, sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Ketentuan

dalam

Permenkes

Nomor

71

Tahun

2015

menyebutkan bahwa toleransi rasio rujukan kasus non spesialistik (RRNS) adalah sebesar 15%. d. Indikator Kinerja 14 Cakupan puskesmas pengembangan penyakit tidak menular adalah puskesmas yang mampu menyelenggarakan pengendalian penyakit tidak menular secara komprehensif mulai dari promotif, prventif, kuratif, dan rehabilitatif pada ke-4 penyakit tidak menular beserta faktor Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

41

resikonya yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, penyakit kronis dan degeneratif lainnya, DM dan penyakit metabolik, gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan sebagai upaya merevitalisasi puskesmas. Target tahun 2016 sebanyak 10 puskesmas dengan pengembangan penyakit tidak menular dan telah mencapai target, sehingga capaian 100%. e. Indikator Kinerja 15 Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa adalah sarana distribusi, toko, swalayan, supermarket, minimarket yang menjual makanan dan minuman berkemasan. Target tahun 2016 sebanyak 110 objek yang dilakukan pemeriksaan, sedangkan cakupan sebanyak 45 objek sehingga capaian sebesar 40.9%. Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan dalam bentuk tim operasi gabungan yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pol PP, Bagian Hukum & Ortala Pemkot Palembang, dan BPOM di saat menjelang hari raya Natal dan Lebaran. f. Indikator Kinerja 16 Cakupan Puskesmas yang merekomendasikan obat asli

Indonesia

adalah

puskesmas

yang

melaksanakan

pelayanan

kesehatan tradisional alternatif dan komplementer (keterampilan dan herbal), serta melakukan pembinaan dan pemanfaatan taman obat keluarga (TOGA). Di

Kota

Palembang sejak

tahun

2015

telah

dikembangkan

puskesmas dengan pengobatan tradisional yaitu Puskesmas Kampus. g. Indikator Kinerja 17 Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan adalah tempat yang memberikan pelayanan kesehatan terutama bidang pelayanan kesehatan kerja. Target tahun 2016 ada 16 perusahaan dengan klinik upaya kesehatan kerja dan sudah melebihi target ditahun 2016 yaitu 19 perusahaan, sehingga capaian sebesar 118%. Klinik tersebut antara lain PLN, Pertamina RU III, Pertamina UPS III, PT. Angkasa Pura II, Dexa Medica, Telaga Kimia, Sri Aneka Karya Utama, PT.Semen Baturaja, Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

42

PT.Hoktong Plaju, PT.Indofood, PT.KAI, PT.Prasidha Aneka Niaga, Remco Palembang, BTPN, Angkasa Pura, Bank Mandiri, Batubara, BCA, dan PT.Sri Terang Lingga.. Pada klinik tersebut diberikan pelayanan yang berfokus pada pendidikan kesehatan, pendidikan penyuluhan PHBS di tempat kerja, perbaikan gizi kerja, kesehatan reproduksi pada pekerja, pemeliharaan tempat kerja, olahraga fisik dan kebugaran, pelayanan kesehatan kerja, dan pembinaan kesehatan kerja. h. Indikator Kinerja 18 Jumlah rumah sakit pratama yang disediakan adalah rumah sakit kelas D pratama yaitu rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat serta pelayanan penunjang lainnya. Target tahun 2016 ada 1(satu) Rumah Sakit pratama yang disediakan, tetapi untuk Kota Palembang belum meiliki Rumah Sakit Pratama, yang pembangunannya telah dianggarkan pada tahun 2016. i.

Indikator Kinerja 19 penyediaan alkes untuk RS Pratama adalah peralatan medis dan non medis yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan rumah sakit kelas D Pratama untuk minimal 10 (sepuluh) tempat tidur rawat inap dan rawat jalan 2 (dua) spesialis dasar dari 4 (empat) spesialis dasar sesuai kebutuhan. Target tahun 2016 untuk penyediaan alat kesehatan untuk RS Pratama sebesar 100%, tetapi untuk Kota Palembang belum adanya Rumah sakit Pratama yang tersedia jadi belum adanya juga pengadaan untuk penyediaan alkes di RS Pratama tersebut. .

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

43

Tabel 3.10 Realisasi Sasaran Tahun 2015 – 2016 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus Realisasi Indikator Kinerja Daerah

Sasaran

Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa Puskesmas yang merekomendasika n obat asli Indonesia Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan Jumlah Rumah Sakit Pratama yang disediakan Penyedia Alkes untuk RS Pratama

Tahun 2016

IP

Selisih realisasi 2015 dan 2016

Target 2016

Satuan

2015

2016

Target

Realis asi

%

33,4

57.98

100

57.98

57.98

C

24.58

100

%

93,8

96.8

100

96.8

96.8

BS

3

100

%

4,6

4.62

100

4.62

4.62

K

0

100

pkm

10

10

10

10

100

BS

0

10

obj

90

45

110

45

40.9

K

45

110

pkm

1

1

4

1

25

K

0

4

klinik

14

19

16

19

118

BS

5

16

RS

0

0

1

0

0

K

0

1

%

0

0

100

0

0

K

0

100

%

Dari tabel di atas untuk indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin terlihat kecenderungan realisasi menurun, terdapat selisih realisasi sebesar 24.58% di tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Capaian ini masih dibawah target Kemenkes RI yang tercantum dalam Permenkes RI No 741 Tahun 2008 yang menetapkan 100% pada tahun 2016. Untuk indikator Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota terlihat peningkatan capaian dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 3%. Tidak ada perbedaan target Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

44

antara Kota Palembang dengan Kemenkes RI yaitu sebesar 100% pada tahun 2016. Untuk

indikator

Cakupan

pelayanan

kesehatan

rujukan

pasien

masyarakat miskin terlihat penurunan realisasi, terdapat selisih sebesar 4,62% di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Tidak ada perbedaan antara target Kota Palembang dengan Kemenkes RI yaitu sebesar 100% pada tahun 2016. Sedangkan untuk indikator Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular sama dengan puskesmas.

Target

Kemenkes

RI

adalah

tahun 2015 30%

dari

yaitu 10 puskesmas

menyelenggarakan PTM, jika dibandingkan dengan jumlah puskesmas di Palembang sebanyak 40 puskesmas maka targetnya ada 12 puskesmas PTM. Untuk indikator Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa juga terlihat penurunan jumlah objek yang diperiksa dibandingkan tahun 2015 yaitu sebanyak 45 sarana. Tidak ada target nasional untuk indikator ini. Sedangkan untuk indikator Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia tetap sama dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan Renstra Kemenkes RI 2010 – 2016, cakupan kabupaten/kota yang memiliki minimal 4 puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional sebesar 25%, ini berarti masih kurang 3 puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia di Kota Palembang untuk mencapai target Kemenkes tersebut. Sedangkan untuk indikator jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 5 perusahaan yang dibandingkan tahun 2015. Tidak ada target dari Kemenkes RI untuk indikator ini, namun di dalam Renstra Kemenkes RI tahun 2010 - 2016 disebutkan minimal tiap kabupaten/kota mempunyai 4 puskesmas yang telah melaksanakan upaya kesehatan kerja. Ini berarti tiap puskesmas dengan perusahaan di wilayah kerjanya diharapkan melaksanakan upaya kesehatan melalui salah satu programnya adalah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan, sehingga untuk Kota Palembang target ini telah tercapai.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

45

Tabel 3.11 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit No

5

Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit

20 21 22 23 24

Cakupan penderita TB BTA positif yang ditangani Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD Cakupan penemuan penderita diare Cakupan penemuan penderita pneumonia balita AFP rate per 100.000 penduduk <15 tahun

2016

Target

Realisasi

% Capaian Program

100

54.3

54.3

<50

100

150

100

66.9

66.9

100

89.8

89.8

100

120

120

25

Cakupan kelurahan UCI

100

100

100

26

Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan <24 jam

100

100

100

6. Sasaran ke 5 : “Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit” dari 7 indikator kinerja ada 3 indikator yang belum mencapai target, dengan penjelasan sebagai berikut : a. Indikator Kinerja 20 Cakupan penemuan pasien baru TB-BTA positif adalah Angka penemuan pasien baru TB-BTA Positif atau Case Detection Rate (CDR) dimana persentasi jumlah penderita baru TB BTA Positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA Positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Target kinerja tahun 2016 sebesar 100%, jumlah penderita TB yang ditemukan sebanyak 1.373 orang dibandingkan dengan sasaran sebanyak 2.528 kasus sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 54.3%. Target ini tidak tercapai karena selama ini system pencatatan dan pelaporan

untuk

program

tuberculosis

hanya

mencakup

RS

dan

Puskesmas, padahal masih banyak tempat pelayanan kesehatan di luar RS dan Puskesmas melayani pengobatan tuberculosis juga tetapi tidak melaporkan kasus TB BTA (+) ke Dinas Kesehatan Kota Palembang. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

46

b. Indikator Kinerja 21 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD adalah Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai dengan standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang di temukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Angka yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah Incidence Rate yang menunjukkan jumlah kasus baru per populasi dalam waktu tertentu. Dengan semakin kecilnya angka IR maka semakin kecil pula resiko untuk terkena suatu masalah kesehatan. Target kinerja tahun 2016 sebesar <50 per 100.000 penduduk, jumlah kasus DBD yang ditemukan sebanyak 932 kasus sehingga capaian kinerja sebesar 100 per 100.00 penduduk dan angka ini melebihi angka minimal incidence rate DBD. Kota Palembang memang merupakan daerah endemis DBD, namun banyaknya kasus di tahun 2016 dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti curah hujan yang tinggi, mobilisasi penduduk yang tinggi, dan perilaku PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) yang belum optimal dilakukan oleh masyarakat. Untuk itu berbagai upaya secara gencar telah dilakukan untuk menekan

angka

kejadian

dilakukan

seperti

fogging/penyemprotan,

pembagian bubuk abate, program Gertak DBD, budidaya iwak tempalo, dan gerakan 3M demam berdarah c. Indikator Kinerja 22 yaitu Penemuan dan Penanganan Penderita Diare adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di satu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Target kinerja tahun 2016 sebesar 100%, jumlah perkiraan penderita diare tahun 2016 sebanyak 27.011 orang, sedangkan yang datang dan dilayani disarana kesehatan berjumlah 18.080 orang, sehingga capaian belum mencapai target yaitu sebesar 66.94%. Hal ini karena masyarakat belum memahami pentingnya penanganan diare disarana kesehatan.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

47

d. Indikator Kinerja 23 Cakupan penemuan penderita pneumonia balita adalah persentase balita dengan pneumonia yang ditemukan dan ditangani sesuai dengan tatalaksana standar di sarana kesehatan di satu wilayah dalam waktu satu tahun. Target kinerja tahun 2016 sebesar 100%, berdasarkan proyeksi jumlah sasaran sebanyak 5.784 balita hanya ada 5.145 balita yang ditemukan sehingga capaian hanya sebesar 88.95%, namun semua penderita telah ditangani sesuai tatalaksana standar. Masih terjadi under reporting kasus pneumonia karena tidak semua sarana kesehatan melaporkan kejadian pneumonia yang telah ditemukan dan ditangani sehingga capaian yang ada masih jauh dari target yang ditetapkan. e. Indikator Kinerja 24 Jumlah kasus Acute Flacid Paralysys (AFP) Non Polio yang ditemukan di antara 100.000 penduduk < 15 tahun per tahun di satu wilayah tertentu. Tahun 2016 ditargetkan 2 / 100.000 jumlah penduduk anak usia <15 tahun atau 10 kasus dan kasus yang ditemukan sebanyak 12 sehingga capaian kinerja sebesar 120%. Angka target merupakan angka estimasi sehingga kemudian dilakukan pelacakan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang bersama petugas puskesmas dan kader agar segera dilakukan penanganan terhadap kasus AFP yang ada di Kota Palembang. Sejalan dengan upaya global dari WHO, untuk membebaskan Indonesia dari polio maka pemerintah telah melaksanakan program eradikasi polio (ERP) yang terdiri dari pemberian imunisasi polio secara rutin, pemberian imunisasi tambahan (PIN) pada anak balita, surveilans AFP, dan pengamanan virus polio di laboratorium (laboratory containment).

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

48

f. Indikator Kinerja 25 Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana > 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Target kinerja tahun sebesar 100%, jumlah kelurahan yang telah UCI sebanyak 107 kelurahan dibandingkan dengan sasaran 107 kelurahan maka cakupan sebesar 100% sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100%. g. Indikator Kinerja 26 yaitu Cakupan Kelurahan Mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi Kurang <24 jam yaitu cakupan desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB ) yang ditangani <24 jam oleh Kab/Kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu. Target Tahun 2016 adalah seluruhnya ditangani (100%), dan seluruh KLB yang ada yaitu sebanyak 1 kejadian semuanya telah ditangani serta dilakukan penyelidikan epidemiologi sehingga cakupan sebesar 100%. Pencapaian didukung oleh didapatnya informasi yang akurat sehingga pelacakan kasus cepat dilakukan, sumber daya puskesmas dan Dinkes yang memahami prosedur teknis lapangan, serta lengkapnya alat pendukung yang diperlukan. Petugas gerak cepat penanggulangan KLB telah mengikuti PAEL (Pelatihan Asisten Epidemiologi Lapangan) sehingga makin sensitif terhadap kejadian KLB, setiap ada laporan kejadian KLB segera ditanggulangi dan dilaporkan. Tabel 3.12 Realisasi Sasaran Tahun 2015 – 2016 Sasaran Peningkatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Realisasi Sasaran

Indikator Kinerja Daerah

Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit

Cakupan penderita TB BTA positif yang ditangani Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD Cakupan penemuan penderita diare Cakupan penemuan

Tahun 2016

Satuan

2015

2016

Target

Realisasi

%

IP

Selisih realisa si 2015 dan 2016

%

81,3

54.3

100

54.3

54.3

K

27

100

Per 100.000 pddk

61.9

100

50

100

150

BS

38.1

50

%

119,4

66.9

100

66.9

66.9

C

52.5

100

%

95,5

89.8

100

89.8

89.8

BS

5.7

100

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

49

Target 2016

penderita pneumonia balita AFP rate per 100.000 penduduk <15 tahun Cakupan kelurahan UCI Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan <24 jam

%

100

120

100

120

120

BS

20

100

%

99.1

100

100

100

100

BS

0.9

100

%

100

100

100

100

100

BS

0

100

Dari tabel di atas terlihat untuk indikator Penemuan Pasien Baru BTA Positif terlihat kecenderungan penurunan realisasi, terdapat selisih realisasi sebesar 27% di tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Tidak ada perbedaan target Kota Palembang dengan Kemenkes RI hingga tahun 2016 (100%). Untuk indikator Penderita DBD yang ditemukan dan ditangani terlihat peningkatan incidence rate (IR) dibanding tahun sebelumnya, terdapat selisih sebesar 38.1 di tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Untuk indikator Penemuan Penderita Diare terlihat kecenderungan penurunan realisasi dan belum mencapai target pada tahun 2016, terdapat selisih realisasi sebesar 52.5% di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Tidak ada perbedaan target Kota Palembang dengan Kemenkes RI hingga tahun 2016 (100%). Untuk indikator Cakupan Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) kecenderungan realisasi mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, terdapat selisih realiasi sebesar 0.9% di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Tidak ada perbedaan target Kota Palembang dengan Kemenkes RI hingga tahun 2016 (100%). Untuk

indikator

Penemuan

Penderita

Pneumonia

terlihat

kecenderungan realisasi bersifat stabil dan mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya, terdapat selisih realisasi antara tahun 2016 dengan tahun 2015 yaitu sebesar 5.7. Tidak ada perbedaan target Kota Palembang dengan Kemenkes RI hingga tahun 2016 (100%). Untuk

indikator

Acute

Flacid

Paralysis

terlihat

kecenderungan

peningkatan realisasi dan telah mencapai target yang ditetapkan, terdapat selisih realisasi antara tahun 2015 dan tahun 2016 yaitu sebesar 20%. Tidak Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

50

ada perbedaan target Kota Palembang dengan Kemenkes RI hingga tahun 2016 (100%). Sedangkan untuk indikator Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam terlihat kecenderungan realisasi bersifat stabil dan telah mencapai target yang ditentukan setiap tahunnya, tidak terdapat selisih realisasi antara tahun 2016 dengan tahun 2015. Tidak ada perbedaan target Kota Palembang dengan Kemenkes RI hingga tahun 2016 (100%). Tabel 3.13 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan 2016 No

Sasaran

Indikator Kinerja

27

7

Meningkatnya kualitas lingkungan

28

29

Tempat Tempat Umum yang Memenuhi Syarat Kesehatan (TTU) Air Bersih Rumah Tangga Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Syarat Kesehatan (TPM)

% Capaian Progra m

Target

Realisasi

83

83.06

100

93

93.14

100

83

82.95

100

7. Sasaran ke 7 : “Meningkatnya kualitas lingkungan” dengan 3 indikator kinerja yang seluruhnya sudah mencapai target, dengan penjelasan sbb : a. Indikator Kinerja 27 Tempat–Tempat Umum (TTU) memenuhi syarat kesehatan adalah jumlah tempat kegiatan bagi umum yang dilakukan oleh badan maupun perorangan yang langsung digunakan oleh masyarakat umum, mempunyai tempat dan kegiatan yang tetap serta mempunyai fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan. Target kinerja tahun 2016 sebesar 83% dan ada 2.707 TTU telah memenuhi syarat dibandingkan dengan sasaran sebanyak 3.259 TTU sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 83.06%. Adapun indikator pemeriksaan TTU antara lain adanya jamban sehat, sarana air bersih, tempat sampah dan lingkungan bersih. Bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian meliputi pengawasan kualitas lingkungan TTU secara berkala, bimbingan, Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

51

penyuluhan dan saran perbaikan dalam pengelolaan lingkungan yang sehat. b. Indikator Kinerja 28 Keluarga menggunakan air bersih adalah air yang memenuhi syarat kesehatan yang digunakan dalam kegiatan rumah tangga pada kurun waktu tertentu. Target kinerja tahun 2016 sebesar 93%, jumlah keluarga yang menggunakan air bersih sebanyak 1.492.263 keluarga dibandingkan dengan sasaran 1.602.100 keluarga maka cakupan sebesar 93.14% sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100.2%. Saat ini PDAM belum terdistribusi ke seluruh penduduk Kota Palembang sehingga belum semua penduduk mengakses air bersih PDAM. Namun air bersih tetap diperoleh melalui air kemasan dan sumur gali. Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat

penting

masyarakat, khususnya

untuk

yaitu yang

meningkatkan

dalam

kesehatan

menurunkan

berhubungan

dengan

angka air,

lingkungan

penderita

dan

atau

penyakit,

berperan

dalam

meningkatkan standar atau kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan indikator perlu dukungan kesadaran masyarakat akan penggunaan sarana air bersih baik yang dibangun secara mandiri maupun oleh

pemerintah.

Disamping

itu

peran

tenaga

kesehatan

yang

memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. c. Indikator Kinerja 29 Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan adalah tempat dilakukannya upaya penyimpanan dan pengolahan bahan makanan serta penyajian makanan yang keseluruhan proses tersebut memenuhi persyaratan kesehatan. Target kinerja tahun 2016 sebesar 83%, seluruh TPM yang ada yaitu sebanyak 3.584 dan yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 2.973 TPM sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 82.95%. Standarisasi sesuai dengan Permenkes No. 1098/Menkes/SK/ VII/2003 tentang hygiene rumah makan dan restoran. Dalam upaya Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

52

pengawasan terhadap TPM yang ada dilakukan pembinaan dan pengambilan sampel makanan terhadap TPM diantaranya rumah makan/restoran, jasa boga, industri rumah tangga, makanan jajanan, pelatihan dan penyuluhan terhadap TPM, hingga pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin usaha. Tabel 3.14 Realisasi Sasaran Tahun 2015 – 2016 Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan Realisasi Sasaran

Indikator Kinerja Daerah

Meningkatnya kualitas lingkungan

Tempat Tempat Umum yang Memenuhi Syarat Kesehatan (TTU) Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Syarat Kesehatan (TPM) Air Bersih Rumah Tangga

Tahun 2016

Satuan

2015

2016

Target

Realisasi

%

IP

Selisih realisasi 2015 dan 2016

%

82,5

83.06

83

83.06

100

BS

0.56

83

%

82,7

82.95

83

82.95

100

BS

0.2

83

%

92,2

93.14

93

93.14

100.2

BS

0.2

93

Dari tabel di atas terlihat untuk indikator Tempat Tempat Umum yang Memenuhi

Syarat

Kesehatan

(TTU)

terlihat

kecenderungan

realisasi

meningkat, terdapat selisih realisasi sebesar 0.56% di tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Ada perbedaan besaran target dengan Kemenkes RI yaitu sebesar 85%. Sedangkan untuk indikator Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi

Syarat

Kesehatan

(TPM)

terlihat

kecenderungan

realisasi

mengalami peningkatan, terdapat selisih realisasi sebesar 0.2% di tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2016. Target Kemenkes RI untuk TPM lebih rendah dari Kota Palembang yaitu sebesar 75%. Untuk Kota Palembang sudah melampaui target nasional. Untuk indikator Air Bersih Rumah Tangga terlihat kecenderungan peningkatan realisasi, terdapat selisih sebesar 0,2% di tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Target Kemenkes RI untuk air bersih lebih rendah dari Kota Palembang yaitu sebesar 67. Untuk Kota Palembang sudah melampuai target nasional. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

53

Targe t 2016

Tabel 3.15 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Status Gizi Masyarakat 2016 No

8

Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya status gizi masyarakat

30

31

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

% Capaian Progra m

Target

Realisasi

100

100

100

100

100

100

8. Sasaran ke 8 : “Meningkatnya status gizi masyarakat” dari 2 indikator kinerja semuanya sudah mencapai target, dengan penjelasan sebagai berikut : a. Indikator Kinerja 30 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6–24 bulan keluarga miskin adalah Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6–24 bulan keluarga miskin. Target kinerja tahun 2016 sebesar 100%, jumlah anak keluarga miskin kurang gizi yang ditemukan sebanyak 311 anak dan semuanya telah diberikan makanan pendamping ASI

sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar

100%. Kriteria Gakin ditetapkan oleh pemerintah kota. MP-ASI pabrikan berupa bubuk instan untuk bayi usia 6–11 bulan dan biskuit untuk anak usia 12–24 bulan. Pengadaan untuk MP-ASI setiap tahunnya telah sesuai dengan jumlah bayi dan balita keluarga miskin yang ada di Kota Palembang terutama dengan status gizi kurang. Didukung penuh oleh skrining kasus dari posyandu yang sudah berjalan dengan baik. b. Indikator Kinerja 31 Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Target kinerja tahun 2016 sebesar 100%, jumlah balita gizi buruk yang ditemukan sebanyak 19 orang dan seluruhnya dirawat di rumah sakit sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100%. Target

tercapai

karena

adanya

dukungan

masyarakat

dalam

melaporkan kasus gizi buruk yang ada di lingkungannya, serta peran aktif Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

54

puskesmas dalam melakukan pelacakan terhadap setiap laporan kasus, serta koordinasi yang baik dengan rumah sakit rujukan untuk perawatan. Tabel 3.16 Realisasi Sasaran Tahun 2015 – 2016 Sasaran Peningkatan Status Gizi Masyarakat Realisasi Sasaran

Indikator Kinerja Daerah

Meningkatnya status gizi masyarakat

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Tahun 2016

Satuan

2015

2016

Target

Realisasi

%

IP

Selisih realisasi 2015 dan 2016

%

100

100

100

100

100

BS

0

100

%

100

100

100

100

100

BS

0

100

Target 2016

Dari tabel di atas terlihat untuk indikator Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin terlihat kecenderungan realisasi stabil dan mencapai target yang ditentukan setiap tahunnya, tidak terdapat selisih realisasi antara tahun 2016 dengan tahun 2015. Pengertian anak usia 6–24 bulan keluarga miskin adalah bayi usia 6–11 bulan dan anak usia 12–24 bulan dari Keluarga Miskin (Gakin). Tidak ada perbedaan antara target Kemenkes RI dengan Kota Palembang. Untuk indikator Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan terlihat kecenderungan realisasi tiap tahunnya stabil dan mencapai target yang ditentukan, tidak dapat selisih realisasi antara tahun 2016 dengan tahun 2015. Tidak ada perbedaan antara target Kemenkes RI dengan Kota Palembang.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

55

Tabel 3.17 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Reproduksi 2016 No

Sasaran

Indikator Kinerja

32

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

33

Cakupan pelayanan kesehatan lansia

34 35

9

Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak / Reproduksi

36

37

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas

% Capaian Progra m

Target

Realisasi

91.5

95.14

103

73

73.1

100

95

96.02

101

80

92.48

115.6

90

94.98

105

91.5

91.27

99.7

38

Cakupan KB aktif

72

78.98

109.7

39

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

80

85.33

106.6

40

Cakupan kunjungan bayi

90

93.47

103.8

9. Sasaran ke 9 : “Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak / Reproduksi” dengan 9 indikator kinerja yang seluruhnya sudah mencapai target, dengan penjelasan sbb : a. Indikator Kinerja 32 Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita adalah anak balita (12-59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Target kinerja tahun 2016 sebesar 91.5%, sedangkan yang memperoleh pelayanan pemantauan 110.998 balita dibandingkan dengan sasaran sebanyak 116.665 balita, sehingga realisasi sebesar 95.14%. Hal ini didukung oleh akses dan mutu pelayanan kesehatan anak balita di dalam dan luar gedung puskesmas sudah berjalan dengan baik, yaitu meliputi pelayanan di puskesmas, posyandu, panti asuhan anak, TK/PAUD, maupun melalui kegiatan kunjungan rumah. Pemantauan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

56

pertumbuhan

merupakan

salah

satu

kegiatan

yang

terdiri

dari

penimbangan anak setiap bulan, pencatatan dan pengisian Kartu Menuju Sehat, penilaian naik atau tidak naik yang bertujuan melakukan deteksi dini

gangguan

pertumbuhan

dan

melakukan

tindak

lanjut

hasil

pemantauan pertumbuhan. b. Indikator Kinerja 33 Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia adalah cakupan kunjungan usia lanjut yang berumur mulai dari pra lansia 45 tahun hingga 59 tahun, lansia berumur 60 hingga 69 tahun, dan resiko tinggi >75 tahun. Target tahun 2016 sebesar 73%, sedangkan yang lansia yang melakukan kunjungan sebanyak 105.885 orang dibandingkan dengan sasaran sebanyak 144.891 orang maka didapat cakupan sebesar 73.1% sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100%. Saat ini ada 29 puskesmas di Kota Palembang yang telah dikembangkan menjadi puskesmas santun lansia. Untuk meningkatkan cakupan kunjungan lansia, telah dikembangkan program posyandu lansia dimana posyandu dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang pelaksanaan

posyandu.

Juga

dipertimbangkan

kemudahan

dalam

menjangkau lokasi posyandu untuk meminimalkan jarak tempuh dan biaya transportasi yang harus dikeluarkan, serta faktor keamanan dan keselamatan bagi lansia. Dari 107 kelurahan di Kota Palembang ada 91 kelurahan (85%) sudah memiliki posyandu lansia, dengan jumlah total 229 posyandu lansia. c. Indikator Kinerja 34 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali dalam satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Target

kinerja

tahun

2016

adalah

95%,

sedangkan

yang

memeriksakan kehamilannya 4 kali sebanyak 31.020 ibu hamil dengan dibandingkan sasaran 32.307 ibu hamil maka didapat cakupan 96.02% sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 101%. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

57

Hal ini dikarenakan sudah meningkatnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan

kesehatan

kehamilannya

dan

membaiknya

kualitas

pelayanan kesehatan ibu hamil di fasilitas kesehatan. Disamping itu didukung oleh sistem pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan di fasilitas kesehatan jejaring dan mitra puskesmas sudah berjalan dengan baik, termasuk mutu pelayanan antenatal care yang semakin membaik. d. Indikator Kinerja 35 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar rujukan (Polindes, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). Pada tahun 2016 target kinerja sebesar 80%, jumlah kasus yang ditangani sebanyak 5.975 orang dibandingkan dengan sasaran sebesar 6.461 ibu hamil maka didapat cakupan sebesar 92.48% sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 115.6%. Target tercapai karena semua fasilitas rujukan telah memberikan pelayanan terhadap setiap kasus komplikasi kebidanan yang ditemukan dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk administrasi pencatatan dan pelaporan. Termasuk dukungan proses deteksi, baik oleh masyarakat maupun tenaga kesehatan yang semakin baik. e. Indikator Kinerja 36 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Target kinerja tahun 2016 sebesar 90%, jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan 29.116 orang dibandingkan dengan sasaran 30.654 ibu hamil maka didapat cakupan sebesar 94.98% sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 105%.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

58

Target tercapai disebabkan oleh masyarakat umumnya dan ibu hamil khususnya telah menyadari pentingnya melakukan persalinan dengan tenaga

kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan,

semakin

mudahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan

yang

berkompeten,

pencanangan

program

Percepatan

Penurunan Angka Kematian Ibu (RAN PP AKI) tahun 2015-2016 melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional, peningkatan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor kesehatan untuk peningkatan cakupan, serta penguatan manajemen dan jejaring rujukan di Kota Palembang pada pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. f. Indikator Kinerja 37 Cakupan Pelayanan Nifas adalah pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar. Target kinerja tahun 2016 sebesar 91.5%, jumlah ibu nifas yang memeriksakan ke fasilitas kesehatan sebanyak sebanyak 27.978 orang dibandingkan dengan jumlah sasaran 30.654 ibu nifas maka didapat cakupan sebesar 91,27% sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 99.7 %. Target tercapai karena adanya kegiatan pemantauan kesehatan ibu nifas di posyandu maupun kunjungan rumah, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan pada masa nifas sudah semakin baik, serta dukungan sistem pencatatan dan pelaporan yang terpadu. g. Indikator Kinerja 38 Cakupan KB Aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan pasangan usia subur (PUS) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Target kinerja tahun 2016 sebesar 72%, jumlah peserta KB aktif sebanyak 210.291 pasangan dibandingkan dengan sasaran 266.272 pasangan maka didapat cakupan sebesar 78.98% sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 109.7%.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

59

Hal ini didukung oleh peningkatan promosi tentang pelayanan KB sehingga kesadaran masyarakat untuk ber-KB juga meningkat, juga mudahnya akses terhadap pelayanan KB baik di fasilitas pelayanan primer maupun rujukan. h. Indikator Kinerja 39 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Target kinerja tahun 2016 sebesar 80%, jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebanyak 3.851 orang dibandingkan dengan sasaran 4.531 neonatus maka didapat cakupan sebesar 85.33% sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 106.6%. Target tercapai karena semua fasilitas rujukan telah memberikan pelayanan terhadap setiap kasus neonatus dengan komplikasi yang ditemukan dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk administrasi pencatatan dan pelaporan. Juga dukungan proses deteksi/skrining yang sudah berjalan baik dalam penemuan segera kasus neonatus komplikasi di masyarakat. i.

Indikator Kinerja 40 Cakupan Kunjungan Bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2016 target kunjungan bayi sebesar 90% dan yang berkunjung ke pelayanan kesehatan minimal 4 kali sebanyak 28.165 bayi dibandingkan dengan sasaran 30.132 bayi maka didapat cakupan sebesar 93.47% sehingga capaian kinerja sebesar 103.8%. Tercapainya target karena masyarakat telah menyadari pentingnya pemantauan tumbuh kembang bayinya secara rutin. Termasuk semakin mudahnya akses untuk mendapatkan pelayanan yaitu di puskesmas, posyandu, panti asuhan anak, TK/PAUD, maupun kunjungan rumah.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

60

Tabel 3.18 Realisasi Sasaran Tahun 2015 – 2016 Sasaran Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Reproduksi Realisasi Sasaran

Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak / Reproduksi

Indikator Kinerja Daerah

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita Cakupan pelayanan kesehatan lansia Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas Cakupan KB aktif Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi

Tahun 2016

Satuan

2015

2016

Target

Realisasi

%

IP

Selisih realisasi 2015 dan 2016

%

93,9

95.14

91.5

95.14

103

BS

1.24

91.5

%

72,3

73.1

73

73.1

100

BS

0.8

73

%

96,7

96.02

95

96.02

101

BS

0.68

95

%

80,4

92.48

80

92.48

115.6

BS

12.08

80

%

96

94.98

90

94.98

105

BS

1.02

90

%

91,7

91.27

91.5

91.27

99.7

BS

0.43

91.5

%

76,9

78.98

72

78.98

109.7

BS

2.08

72

%

80,4

85.33

80

85.33

106.6

BS

4.93

80

%

95,1

93.47

90

93.47

103.8

BS

1.63

90

Target 2016

Dari tabel di atas terlihat untuk indikator Cakupan pelayanan kesehatan anak balita relatif sedikit meningkat, terdapat selisih sebesar 1.24% di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Menurut Renstra Kemenkes RI tahun 2010 -2016, target cakupan pelayanan kesehatan anak balita sebesar 85%. Ini berarti capaian Kota Palembang saat ini telah melampaui target nasional. Untuk

indikator

Cakupan

pelayanan

kesehatan

lansia

kecenderungannya meningkat, terdapat selisih sebesar 0.8% di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Tidak terdapat target nasional untuk indikator ini. Untuk Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) kecenderungan menurun, pada tahun 2016 dengan selisih 0.68% dan mencapai target yang ditentukan setiap tahunnya. Menurut Permenkes RI N0 741 tahun 2008, target cakupan kunjungan K4 sebesar 95% untuk dicapai tahun 2016, ada perbedaan sebesar 1% dibandingkan dengan target Kota Palembang. Ini berarti dari sasaran

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

61

32.307 ibu hamil saat ini sebanyak 30.789 ibu hamil telah melakukan kunjungan K4, sehingga target nasional telah tercapai. Untuk indikator Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani terlihat kecenderungan realisasi meningkat, namun telah mencapai target yang ditentukan setiap tahunnya, terdapat selisih realisasi sebesar 12.08% di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2016. Menurut Permenkes RI N0 741 tahun 2008, target cakupan indikator ini sebesar 80% untuk dicapai tahun 2016, berarti tidak ada perbedaan dengan target Kota Palembang. Untuk indikator Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan terlihat kecenderungan realisasi menurun, terdapat selisih realisasi sebesar 1.02% di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2016. Menurut Permenkes RI N0 741 tahun 2008, target cakupan indikator ini sebesar 90% untuk dicapai tahun 2016, berarti tidak ada perbedaan dengan target Kota Palembang. Untuk indikator Cakupan Pelayanan Nifas terlihat kecenderungan realisasi menurun, terdapat selisih realisasi sebesar 0.43% di tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Menurut Permenkes RI No 741 tahun 2008, target cakupan indikator ini sebesar 90% untuk dicapai tahun 2016, ada perbedaan sebesar 1.5% dengan target Kota Palembang yaitu 91.5%. Ini berarti capaian Kota Palembang telah melampaui target nasional. Untuk indikator cakupan KB aktif terlihat kecenderungan realisasi meningkat, tetap mencapai target yang ditentukan. Terdapat selisih sebesar 2,08% di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2016. Menurut Renstra Kemenkes RI 2010 – 2016, target indikator ini sebesar 65%, ada perbedaan sebesar 7% dibandingkan dengan Kota Palembang. Ini berarti capaian Kota Palembang telah melampaui target nasional. Untuk indikator Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani terlihat kecenderungan meningkat, namun telah mencapai target yang ditetapkan.

Terdapat selisih realisasi sebesar 4.93% di tahun 2016

dibandingkan tahun 2015. Menurut Renstra Kemenkes RI 2010 – 2016, target indikator ini sebesar 80%, berarti tidak ada perbedaan dengan Kota Palembang. Capaian Kota Palembang telah melampaui target nasional.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

62

Sedangkan

untuk

indikator

Cakupan

Kunjungan

Bayi

terlihat

kecenderungan realisasi menurun, namun telah mencapai target yang ditetapkan. Terdapat selisih realisasi sebesar 1.63% di tahun 2015 dibandingkan tahun 2016. Menurut Permenkes RI N0 741 tahun 2008, target cakupan indikator ini sebesar 90%, berarti tidak ada perbedaan dengan target Kota Palembang. Dari 9 sasaran yang ada dan 40 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 ada 15 indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu :

1 2 3 4 5

6

7

8

9

Tabel 3.19 Indikator Kinerja yang Belum Tercapai dalam Penetapan Indikator Utama (IKU) Tahun 2016. % 2016 Indikator Kinerja Capaian Realisasi Target Program Cakupan kelurahan siaga 70 59.81 85.4 aktif Obat essensial generik di sarana kesehatan Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia

1,4

1.3

95

100

35

35

40

14

35

100

57.98

57.98

100

96.77

96.77

100

4.62

4.62

110

45

40.9

4

1

25

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

63

2016 Indikator Kinerja 10 11 12

Target

Realisasi

1

0

0

100

0

0

100

89.87

Jumlah rumah sakit pratama yang disediakan Penyediaan alat kesehatan untuk RS pratama Cakupan penemuan pneumonia balita

% Capaian Program

89.87

13

Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif

100

54.31

54.31

14

Cakupan penemuan dan penanganan diare

100

66.94

66.94

15

Cakupan pelayanan nifas

91.5

91.27

99.7

Penyebab tidak tercapainya target indikator kinerja adalah sebagai berikut : 1) Kelurahan siaga aktif di Kota Palembang tidak tercapai karena salah satu syarat sebuah kelurahan dikatakan siaga aktif adalah harus memiliki minimal satu poskeskel yang aktif beroperasi, sedangkan poskeskel yang aktif beroperasi di kota Palembang tahun ini hanya 64 poskeskel. Jumlah poskeskel mengalami penurunan dikarenakan banyaknya bidan / perawat poskeskel

yang

mengundurkan

diri

karena

tidak

memiliki

status

kepegawaian yang pasti. 2) Target belum tercapai jika dilihat dari alokasi dana untuk pengadaan obat sesuai dengan kebutuhan obat per orang, namun Kota Palembang juga memperoleh bantuan obat dari Propinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat sehingga stock obat mencukupi. 3) Adanya keterbatasan dana APBD tahun 2016 sehingga dana untuk kegiatan kalibrasi alat kesehatan puskesmas belum dapat dianggarkan. 4) Pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh keterbatasan biaya/anggaran untuk kalibrasi. 5) Data puskesmas berupa data pelayanan kuratif, tidak menghitung pelayanan promotif dan preventif ke luar gedung puskesmas. Disamping itu sistem P-Care BPJS belum bisa diakses untuk mengetahui jumlah masyarakat miskin di fasilitas kesehatan. Sedangkan data puskesmas

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

64

belum mencakup data pelayanan di fasilitas kesehatan dasar di wilayah kerjanya seperti klinik, dokter praktek swasta, dan bidan praktek swasta. 6) Ada 1 rumah sakit yang sedang perbaikan atau renovasi instalasi gawat darurat yaitu RS. Sriwijaya Eyes Center. 7) Dalam hal rujukan pasien, puskesmas berupaya menekan angka rujukan terkait dengan ketentuan dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2016 bahwa kasus medis yang menjadi kompetensi FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama) harus diselesaikan secara tuntas di FKTP, kecuali karena keterbatasan SDM, sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Ketentuan

dalam

Permenkes

Nomor

71

Tahun

2015

menyebutkan bahwa toleransi rasio rujukan kasus non spesialistik (RRNS) adalah sebesar 15%. 8) Pemeriksaan makanan kadaluarsa terbatas karena adanya keterbatasan anggaran di tahun 2016, alokasi anggaran hanya untuk 45 objek. 9) Saat ini beberapa puskesmas telah mengadopsi layanan pengobatan tradisional namun tempat pelayanan masih bergabung dengan layanan medis sehingga belum dapat diklasifikasikan dalam puskesmas yang merekomendasikan obat tradisional. Hingga saat ini hanya 1 puskesmas yang dikategorikan puskesmas dengan pengobatan tradisional yaitu Puskesmas Kampus dengan griya sehat-nya. 10) Pembangunan rumah sakit pratama masih belum dapat direalisasikan pada tahun 2016, direncanakan pada tahun 2017 baru akan dialokasikan 11) Penyediaan alat kesehatan untuk rumah sakit pratama masih belum terealisasi, berkaitan dengan pembangunan rumah sakit pratama yang belum dilaksanakan. 12) Ada

Puskesmas

yang

tidak

memenuhi

sasaran/target

sehingga

mempengaruhi jumlah keseluruhan cakupan, ketepatan dan kelengkapan laporan yang masih kurang, belum maksimalnya data pneumonia dari unit pelayanan kesehatan dan rumah sakit, masih kurangnya upaya petugas kesehatan dan kader untuk meningkatkan intensitas penemuan pneumonia pada balita, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

65

memelihara kesehatan pada balita sehingga tidak segera membawa balita ke UPK jika mengalami gejala penyakit ISPA sebelum penyakit tersebut melangkah ke stase yang lebih lanjut seperti penyakit pneumonia. 13) Cakupan diperoleh dari pasien yang melakukan pemeriksaan dahak, sedangkan tidak semua tersangka pasien dan fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pemeriksaan dahak dimana diagnosa TB ditegakkan dengan pemeriksaan lainnya dan juga selama ini system pencatatan dan pelaporan

untuk

program

tuberculosis

hanya

mencakup

RS

dan

Puskesmas, padahal masih banyak tempat pelayanan kesehatan di luar RS dan Puskesmas melayani pengobatan tuberculosis juga tetapi tidak melaporkan kasus TB BTA (+) ke Dinas Kesehatan Kota Palembang. 14) Ada

Puskesmas

yang

tidak

memenuhi

sasaran/target

sehingga

mempengaruhi jumlah keseluruhan cakupan belum maksimal data diare dari UPK, RS dan penemuan kader, jangkauan sarana kesehatan terlalu luas sehingga tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat di wilayah tersebut dan masyarakat bisa mengobati diare di rumah. 15) Cakupan pelayanan nifas belum mencapai target diakibatkan oleh masih kurangnya kesadaran ibu untuk memeriksakan kesehatan pada masa nifas. Langkah – langkah yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk mengatasi kendala : 1) Kerjasama lintas sektor harus ditingkatkan sebagai upaya untuk mengaktifkan kembali poskeskel lainnya mulai dari perekrutan kembali bidan poskeskel, penyediaan sarana prasarana dan gedung poskeskel, serta dukungan aktif dari masyarakat sekitar poskeskel 2) Meningkatkan

informasi

mengenai

penggunaan

obat

rasional

di

puskesmas dan puskesmas pembantu 3) Pengalokasian dana untuk kegiatan kalibrasi alat kesehatan puskesmas di tahun anggaran berikutnya 4) Pengalokasian dana untuk kegiatan standarisasi pelayanan kesehatan puskesmas di tahun anggaran berikutnya 5) Pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin akan terus dilakukan, disamping meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

66

berupa sarana, prasarana, dan sumber daya manusia, serta meningkatkan kesadaran masyarakat miskin untuk mencari pengobatan ke layanan kesehatan bila menderita sakit. 6) Penambahan sumber daya manusia dan sarana prasarana di rumah sakit sehingga tidak semua menyelenggarakan pelayanan gawat darurat. 7) Sosialisasi ke pihak terkait mengenai Permenkes Nomor 28 tahun 2016 dan Permenkes No 71 Tahun 2003, serta umpan balik rujukan dari rumah sakit rujukan. 8) Tahun anggaran berikutnya akan dialokasikan dana untuk pemeriksaan makanan kadaluarsa sesuai dengan target yang telah ditetapkan 9) Pembinaan akan dilakukan bagi puskesmas yang telah mengadopsi layanan

pengobatan

tradisional,

disamping

meningkatkan

kualitas

pelayanan dan jenis layanan, juga harus mengembangkan tanaman obat keluarga (TOGA) 10) Pengalokasian dana untuk pembangunan RS. Pratama 11) Pengalokasian dana untuk penyediaan alkes yang sesuai standar 12) Dalam upaya meningkatkan capaian dengan mengirimkan feedback laporan ke 39 puskesmas, petugas puskesmas secara aktif mengambil laporan yang ada di UPK lainnya dan rumah sakit yang ada di wilayah kerja puskesmas dengan menganggarkan dana transport petugas di perencanaan BOK dan melatih dan mendorong petugas kesehatan dan kader untuk melakukan penyuluhan tentang penyakit pneumonia. 13) Sarana pelayanan kesehatan lain seperti dokter praktek, klinik swasta atau balai pengobatan dapat melaporkan kasus TB BTA (+) yang mereka obati dan dengan Meningkatkan kemitraan dengan berbagai sektor terkait terutama sarana pelayanan kesehatan mengenai pentingnya penegakan diagnosa bagi tersangka TB dengan pemeriksaan dahak secara mikroskopis. 14) Memaksimalkan pengambilan data diare dari UPK dan RS oleh pengelola hepatitis dan ISP Puskesmas setiap bulan dan oleh kader di wilayah kerja puskesmas, serta petugas memamaksimalkan kerjasama dengan pustu diwilayah kerjanya untuk penjariangan data diare.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

67

15) Mengadakan pendekatan lintas sektor dan penyuluhan di masyarakat, serta peran aktif petugas posyandu.

C. SUMBER DAYA Sumber daya merupakan salah satu komponen penting dalam pencapaian kinerja. Sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang antara lain dijabarkan sebagai berikut: 1. Sumber Daya Manusia Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebanyak 1.166 PNS dan 648 tenaga non PNSD & Non PNSD BLUD dengan rincian sebagai berikut: a. Menurut jabatan 1) Jabatan struktural

= 20 orang

2) Jabatan fungsional

= 688 orang

3) Staf

= 450 orang

b. Menurut golongan 1) Golongan IV

= 74 orang

2) Golongan III

= 859 orang

3) Golongan II

= 227 orang

4) Golongan I

= 6 orang

5) Non PNS dan BLUD

= 648 orang

c. Menurut pendidikan 1) S2/spesialis

= 210 orang

2) S1/D.IV

= 433 orang

3) D.I/D.III

= 1.010 orang

4) SMA

= 147 orang

5) SMP

= 11 orang

6) SD

= 3 orang

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

68

d. Menurut ketenagaan 1) Dokter

= 93 orang

2) Dokter gigi

= 49 orang

3) Dokter spesialis

= 9 orang

4) Apoteker

= 7 orang

5) Asisten apoteker

= 90 orang

6) Kesehatan masyarakat (S1)

= 291 orang

7) Perawat

= 386 orang

8) Bidan

= 390 orang

9) Ahli madya gizi

= 41 orang

10) Sanitarian

= 58 orang

11) Analis

= 53 orang

12) Perawat gigi

= 80 orang

13) Tenaga non kesehatan

= 259 orang

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

69

2. Sumber Daya Anggaran Pembiayaaan kesehatan secara garis besar berasal dari tiga sumber yaitu pemerintah, swasta (termasuk masyarakat), dan bantuan luar negeri. Di sektor pemerintah pembiayaan kesehatan digunakan untuk pembangunan, pengadaan fisik dan non fisik. Sumber pembiayaan pembangunan kesehatan SKPD Dinas Kesehatan Kota Palembang tahun anggaran 2016 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun 2016 berjumlah

Rp 243.585.015.035,41- terdiri dari :

1. Belanja Langsung

Rp 149.650.892.035,41,-

2. Belanja Tidak Langsung

Rp 93.931.123.000,-

Tabel 3.20 Realisasi Keuangan Tahun 2016 Sasaran Peningkatan Mutu Kesehatan Masyarakat No

Sasaran

Indikator

Kegiatan

1

Meningkatnya mutu kesehatan masyarakat

Angka balita dengan gizi buruk

pertemuan diseminasi dan informasi program gizi kota palembang Rapat Penguatan dan pemantapan tim pangan dan gizi/SKPG Kota Palembang Seminar ASI dalam rangka Pekan ASI Sedunia Kota Palembang Tahun 2016 Pertemuan tenaga konselor menyusui Puskesmas kota Palembang Pembinaan sistem rujukan maternal neonatal emergensi terintegrasi Kajian kasus kematian maternal perinatal Pembelajaran kasus kematian maternal perinatal

Jumlah kematian bayi Jumlah kematian ibu

Anggaran (Rp.) 33.038.900

Realisasi (Rp.) 33.038.900

% 100

31.916.100

29.916.100

93.7

51.908.000

51.908.000

100

39.000.000

39.000.000

100

32.000.000

32.000.000

100

28.665.000

28.665.000

100

31.615.000

31.615.000

100

Untuk sasaran peningkatan mutu kesehatan masyarakat, seluruh anggaran kegiatan terkait telah terealisasi sesuai perencanaan (100%), kecuali untuk kegiatan Rapat

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

70

Penguatan dan pemantapan tim pangan dan gizi/SKPG Kota Palembang (93.7%) dimana terdapat pengembalian anggaran untuk sewa ruang sebesar Rp 2.000.000,. Tabel 3.21 Realisasi Keuangan Tahun 2016 Sasaran Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat No 1

Sasaran Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Indikator Desa siaga aktif

Cakupan penjaringan kesehatan pada anak sekolah dasar dan setingkat

Kegiatan Penilaian PHBS, Posyandu Balita, Posyandu Lansia & Kader Kesehatan) Orientasi pemberdayaan masyarakat bagi bidan/perawat &kader Poskeskel Peningkatan pengetahuan kader tentang posyandu Penilaian sekolah sehat kota Palembang Penilaian dokter kecil

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

59.750.000

59.750.000

% 100

28.310.000

28.310.000

100

39.750.000

39.750.000

100

62.500.000

62.500.000

100

28.850.000

28.850.000

100

Dari seluruh kegiatan terkait sasaran promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, realisasi anggaran telah mencapai 100%. Tabel 3.22 Realisasi Keuangan Tahun 2016 Sasaran Peningkatan PHBS bagi seluruh masyarakat di setiap tatanan No 1

Sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

Indikator Cakupan PHBS

Kegiatan Peningkatan peran serta ormas dalam pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat pencapaian PHBS Peningkatan pengetahuan tentang PHBS

Anggaran (Rp.) 18.850.000

Realisasi (Rp.) 18.100.000

% 96

54.500.000

52.990.000

97

Untuk sasaran peningkatan PHBS, realisasi anggaran untuk seluruh kegiatan terkait belum mencapai 100%. Pada

Kegiatan Peningkatan peran serta ormas dalam

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

71

pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat pencapaian PHBS realisasi anggaran telah mencapai 96 % dimana terdapat pengembalian anggaran untuk sewa ruang sebesar Rp.750.000,- dan pada Kegiatan Peningkatan pengetahuan tentang PHBS telah mencapai 97% dimana terdapat pengembalian anggaran untuk honor panitia, penjilidan dan makan minum sebesar Rp.1.510.000,-. Tabel 3.23 Realisasi Keuangan Tahun 2016 Sasaran Peningkatan Sarana Prasarana & Kualitas Pelayanan Kesehatan No 1

Sasaran Meningkatnya sarana prasarana & kualitas pelayanan kesehatan

Indikator Obat essensial generik di sarana kesehatan Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO

Kegiatan Pertemuan penerapan aplikasi SIPNAP di unit layanan kesehatan

Anggaran (Rp.) 27.238.000

Realisasi (Rp.) 27.238.000

% 100

Dana pendampingan konsultan Dana audit ISO

Rp. 245.600.000,-

Rp. 203.435.000,-

83

Rp. 96.200.000,-

Rp. 84.527.589,-

88

Untuk indikator obat essensial generik di sarana kesehatan, realisasi keuangan untuk kegiatan Pertemuan penerapan aplikasi SIPNAP di unit layanan kesehatan sudah mencapai 100%. Sedangkan untuk indikator puskesmas berstandar manajemen mutu ISO, realisasi keuangan tidak mencapai 100%, dimana terdapat pengembalian Dana pendampingan konsultan sebesar Rp 42.165.000,- untuk uang harian dan transport sehingga realisiasi keuangannya mencapai 83%, serta kegiatan Dana audit ISO juga terdapat pengembalian Dana sebesar Rp.11.672.411,- untuk

uang harian dan

transport dengan realisasi keuangannya mecapai 88%. Tabel 3.24 Realisasi Keuangan Tahun 2016 Sasaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus No 1

Sasaran Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus

Indikator Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

Kegiatan Peningkatan kualitas petugas perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) Penggunaan alat THT di Puskesmas

Anggaran(Rp) 20.000.000

Realisasi(Rp) 20.000.000

% 100

7.700.000

7.700.000

100

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

72

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Sosialisasi pelayanan kesehatan jiwa di kecamatan, keluarahan dan TP-PKK Pembinaan instruktur senam di puskesmas dan posyandu

28.445.000

28.445.000

100

55.130.000

55.130.000

100

Pembinaan petugas kesehatan gigi dan mulut di puskesmas Pembinaan sistem informasi rumah sakit

11.000.000

11.000.000

100

25.000.000

25.000.000

100

Pembinaan pelayanan laporan rujukan puskesmas

25.487.400

25.487.400

100

Untuk Sasaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus, realisasi keuangannya sudah mencapai 100%. Tabel 3.25 Realisasi Keuangan Tahun 2016 Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat No

Sasaran

Indikator

Kegiatan

1

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular

Pertemuan penguatan kapasitas kader posbindu PTM Pertemuan monev program kanker Pemeriksaan IVA WUS kurang mampu

Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa

Pemeriksaan pap smear Peningkatan pengawasan obat dan makanan

Anggaran (Rp.) 14.757.000

Realisasi (Rp.) 14.757.000

100

5.707.000

5.707.000

100

108.938.000

108.938.000

100

23.480.000

23.480.000

100

11.917.000

11.917.000

100

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

73

%

Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia

Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alami Indonesia

47.147.500

47.147.500

100

Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat semua realisasi keuangan pada semua indikatornya sudah mencapai 100%. Tabel 3.26 Realisasi Keuangan Tahun 2016 Sasaran Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit No

Sasaran

Indikator

1

Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit

Cakupan kelurahan Universal Child Immunizatiob (UCI) Cakupan penemuan penderita pneumonia

Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif

Cakupan penderita DBD yang ditangani

Kegiatan

Anggaran (Rp.) 17.500.000

Realisasi (Rp.)

%

17.500.000

100

29.467.900

29.467.900

100

4.925.000

4.925.000

100

15.075.000

15.075.000

100

4.400.000

4.400.000

100

9.100.000

9.100.000

100

19.722.000

19.722.000

100

82.201.500

82.201.500

100

Workshop pengelola lab TB

26.846.000

26.846.000

100

Transport supervisi ke 107 SD Honor rekam medis RS

7.500.000

7.500.000

100

4.200.000

4.200.000

100

Cetak blangko laporan

30.360.000

30.360.000

100

Roadshow DBD

17.250.000

17.250.000

100

Pertemuan BIAS, imunisasi dasar dan monev program immunisasi Belanja auto disable syringe Pertemuan kader dan pengelola program P2 ISPA Pengadaan alat Sound System Transport penemuan pasien baru TB.BTA(+) Makan minum ekstra puding pasien TB MDR Cetak bahan pendukung bahan promosi TB Pengadaan pot sputum dan slide

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

74

Cakupan penemuan dan penanganan diare Tempattempat umum memenuhi syarat kesehatan Tempat pengolahan makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan

Keluarga menggunakan air bersih

Sosialisasi PJB bagi Guru UKS

30.319.000

30.319.000

100

Transport petugas penyelidikan epidemiologi Pertemuan pengelola dan kader program P2 diare Pengadaan tempat CTPS

8.000.000

8.000.000

100

5.000.000

5.000.000

100

10.000.000

10.000.000

100

31.345.000

31.345.000

100

21.750.000

21.750.000

100

32.785.000

32.785.000

100

39.415.000

39.415.000

100

27.804.000

27.594.000

99.24

Monitoring evaluasi STBM Lomba kebersihan toilet Pembinaan pasar tradisional Pengawasan dan pengendalian keamanan & kesehatan makanan rumah tangga Pengawasan dan pengendalian keamanan & kesehatan makanan restoran Penyehatan kualitas air

19.086.500

Sasaran Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, dengan semua realisasi keuangannnya sudah mencapai 100%, hanya pada indikator keluarga menggunakan air bersih dengan kegiatannya penyehatan kualitas air baru mencapai 99,24% indikatornya dengan selisih anggaran sebesar Rp.210.000,- yaitu terdapat pada pengembalian honor lembur golongan II. Tabel 3.27 Realisasi Keuangan Tahun 2016 Sasaran Peningkatan Status Gizi Masyarakat No 1

Sasaran Meningkatnya status gizi masyarakat

Indikator Cakupan pemberian makanan pendamping ASI

Kegiatan Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Anggaran(Rp.) 601.875.000

Realisasi(Rp.) 601.875.000

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

75

% 100

pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Pendampingan pemberian tambahan makanan dan vitamin Penanggulangan balita gizi kurang/buruk pasca perawatan

13.860.000

13.860.000

100

16.092.000

16.092.000

100

Untuk Sasaran Peningkatan Status Gizi Masyarakat dengan realisasi keuangannya sudah mencapai 100%. Tabel 3.28 Realisasi Keuangan Tahun 2016 Sasaran Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta Kesehatan Reproduksi No 1

Sasaran Meningkatnya kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi

Indikator Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

Cakupan pelayanan kesehatan lansia

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

Kegiatan Penilaian balita sehat di Kota Palembang Pembinaan kesehatan balita bagi guru TK/PAUD Pembinaan SDIDTKbagi petugas puskesmas dan pustu Pembinaan PKPR Pelacakan dan intervensi kasus kekerasan terhadap anak Sosialisasi kesehatan intelegensia anak dan remaja Orientasi anak berkebutuhan khusu bagi petugas puskesmas dan pustu Evaluasi kesehatan intelegensia lansia Pembinaan kebugaran bagi kader usila Pertemuan pengelola program usia lanjut Pelaksanaan seminar sehari lansia usia nasional Workshop peningkatan kualitas pelayanan kesehatan KIA

Anggaran 62.496.000

Realisasi 62.496.000

% 100

21.010.000

21.010.000

100

23.610.000

23.610.000

100

19.310.000 985.000

19.310.000 0

100

17.437.300

17.437.300

100

9.845.000

9.845.000

100

15.810.000

15.810.000

100

40.281.000

40.281.000

100

11.920.000

11.770.000

99

48.038.000

48.038.000

100

27.650.000

27.650.000

100

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

76

0

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas Cakupan KB aktif Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani Cakupan kunjungan bayi

Pertemuan pengelola program ibu Sosialisasi brain booster tingkat kota palembang Supervisi/pembinaan faskesdes bermasalah AMP

11.920.000

11.920.000

100

28.870.000

28.817.500

99.8

17.398.000

17.398.000

100

Pembinaan Pelayanan penunjang medis puskesmas

32.000.000

32.000.000

100

Review pelayanan antenatal dan kelas ibu hamil Pembinaan kelasibu hamil dan ibu balita Pembelajaran petugas puskesmas PONED oleh RS PONEK

32.560.000

32.320.000

99

30.795.000

30.795.000

100

52.72.000

52.72.000

100

Orientasi program kesehatan anak

20.645.000

20.645.000

100

Untuk kegiatan Pelacakan dan intervensi kasus kekerasan terhadap anak, realisasi keuangan tidak digunakan karena tidak ada laporan kasus kekerasan anak yang perlu tindak lanjut ke lapangan. Untuk kegiatan Pertemuan pengelola program usia lanjut, realisasi sebesar 99% karena ada pengembalian sebesar Rp 150.000,- atas selisih honor narasumber (eselon III). Untuk kegiatan Sosialisasi brain booster tingkat kota palembang, realisasi sebesar 99,8% karena ada pengembalian uang perjalanan dinas luar daerah (selisih tiket) sebesar Rp.52.500,Untuk kegiatan Review pelayanan antenatal dan kelas ibu hamil, realisasi sebesar 99% atas selisih honor marasumber sebesar Rp. 240.000,-

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

77

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasi pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategik yang telah melalui proses penyesuian dan penajaman terhadap sasaran yang didukung indikator setingkat outcome, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja secara mandiri menunjukan bahwa dari 40 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016, ada 15 indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu Cakupan Desa Siaga Aktif, Obat Esensial Generik di Sarana Kesehatan, Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi, Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan, Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin, Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, Cakupan Sarana yang Diperiksa Makanan Kadaluarsa, Puskesmas yang Merekomendasikan Obat Tradisional, Jumlah Rumah Sakit Pratama yang Disediakan, Penyediaan Alat Kesehatan untuk RS Pratama, Cakupan penemuan penderita pneumonia balita, Cakupan penemuan baru pasien TB-BTA positif, Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita diare, dan cakupan pelayanan nifas. Pembiayaaan kesehatan dengan sumber pembiayaan dari APBD Tahun 2016 Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berjumlah Rp 243.585.015.035,41- terdiri dari (1) Belanja Langsung Rp 149.650.892.035,41,dan (2) Belanja Tidak Langsung Rp 93.931.123.000,- dan penyerapan dana untuk Tahun 2016 sebesar 91.37%.

B. Saran Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang pada tahun mendatang disarankan meningkatkan informasi mengenai penggunaan obat rasional di puskesmas dan puskesmas pembantu, mengalokasikan dana untuk kegiatan kalibrasi alat kesehatan puskesmas di tahun anggaran berikutnya, pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

78

miskin akan terus dilakukan, disamping meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas berupa sarana, prasarana, dan sumber daya manusia, serta meningkatkan kesadaran masyarakat miskin untuk mencari pengobatan ke layanan kesehatan bila menderita sakit. Perlu

adanya

pengalokasian

dana

untuk

kegiatan

standarisasi

pelayanan kesehatan puskesmas di tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan penemuan pasien baru TB BTA positif maka harus meningkatkan kemitraan dengan berbagai sektor terkait terutama sarana pelayanan kesehatan mengenai pentingnya penegakan diagnosa bagi tersangka TB dengan pemeriksaan dahak secara mikroskopis. Dalam

upaya

meningkatkan

capaian

penemuan

dan

penanganan

pneumonia balita diperlukan dukungan petugas di puskesmas dan kader dalam deteksi dini penderita sesuai klasifikasi dan pemberian pengobatan, perbaikan fasilitas penderita pneumonia berat yang memerlukan rujukan, pembinaan care seeking. Untuk peningkatan penemuan pneumonia balita diperlukan kerjasama lintas sektor dengan sarana kesehatan lainnya dalam hal komitmen pelaporan rutin kasus pneumonia. Untuk peningkatan pelayanan dan rujukan masyarakat miskin maka perlu dilakukan sosialisasi ke pihak terkait mengenai Permenkes Nomor 28 tahun 2016 dan Permenkes No 71 Tahun 2003, adanya umpan balik rujukan dari rumah sakit rujukan, serta peningkatan komitmen bersama untuk pencatatan dan pelaporan terpadu secara berjenjang pelayanan pasien masyarakat miskin baik pelayanan promotif, preventif, dan kuratif di dalam dan luar gedung puskesmas.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

79

Lampiran

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016

80

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

KEPALA DINAS dr. Anton Suwindro, M.Kes 19570527 198612 1 001

SEKRETARIAT dr. Hj. Letizia, M.Kes 19640214 199103 2 002 SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM Arpansah, SKM, MSi 19740611 199803 1004

SUBBAG TATA USAHA H. Alimin Wanir, SH 19590414 198003 1 009

SUBBAG KEUANGAN & PERLENGKAPAN Toraha, SE, MM 19670927 198803 2 004

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN dr. H. Alfarobi, M.Kes 19750103 200312 1 005

BIDANG PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN dr. Afrimelda Syafaruddin, M.Kes 19680208 200012 2 001

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA H. Sopandi, SIP, MM 19620201 198501 1 002

SEKSI KESEHATAN DASAR dr. Dewi Handayani 19801010 200712 2 028

SEKSI PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT Yudhi Setiawan, SKM, M.Epid 19720520 199503 1 001

SEKSI PERENCANAAN PENDIDIKAN PELATIHAN Erikson Siregar, SKM 19771028 200312 1 003

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN dr. Uke Veronika 19780223 200604 2 012

SEKSI PENGENDALIAN WABAH DAN BENCANA Sri Darlina, SKM, MKes 19711021 199203 2 005

SEKSI DATA DAN INFORMASI KESEHATAN M.Daud Rusdi, SKM, MKM 19721025 200312 1 003

Plt.SEKSI SARANA & PERALATAN KESEHATAN

SEKSI KESEHATAN KHUSUS Hj. Erma Febrita, S.Sos, MSi 19660214 198703 2 002

SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN Zulkifli, ST, M.Si 19690909 199203 1 008

SEKSI REGISTRASI, PERIZINAN & AKREDITASI Muhammad Yamin, SIP, MSi 19730409 199503 1 003

Plt.SEKSI KEFARMASIAN Tien Atika Setiawati, S.Si.Apt 19741015 200903 2 001

KEL. JABFUNG Dokter; Dokter Gigi; Nutrisionist; Bidan; Perawat; Perawat Gigi

KEL. JABFUNG Epidemiolog; Entomolog; Laboratorian; Sanitarian; Penyuluh Kesehatan

UPTD UPTD Puskesmas

KEL. JABFUNG Administrator Kesehatan Perekam Medis

BIDANG JAMINAN DAN SARANA KESEHATAN Hj. Eni Hardiyani, SKM, MSi

19620503 198503 2 005 SEKSI JAMINAN KESEHATAN Hj. Rosylawiyah, SKM, M.Kes

19680115 199103 2 004

Yolanita Septriumi, SKM, MScPH

197809132003122005

KEL. JABFUNG

Apoteker; Administrator Kesehatan

KEL. JABFUNG

Perekam Medis; Administrator Kesehatan

KERTAS KERJA MATRIKS PROGRAM LIMA TAHUNAN RPJMD 2013-2018 DI BIDANG KESEHATAN

TUJUAN

Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Prevalensi Gizi Kurang

KEBIJAKAN

1

2 Meningkatkan mutu kesehatan masyarakat

SASARAN

1

3 Meningkatnya mutu kesehatan masyarakat

INDIKATOR KINERJA DAERAH 4 1 Angka balita dengan gizi buruk 2 Jumlah kematian bayi 3 Jumlah kematian ibu

1

Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

1

Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat

2015 2016 2017 2018 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9

26

26

23

23

23

23

118

102

102

102

102

102

5 1 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

- Jumlah kematian bayi

per 1000 KH

- Jumlah kematian ibu

per 100.000 KH

- Desa Siaga Aktif

2013 <1

2014 2015 2016 2017 2018 <1 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9

26

26

23

23

23

23

118

102

102

102

102

102

%

70

70

70

70

70

80

70

70

70

70

80

5 Cakupan penjaringan kesehatan pada anak sekolah dasar dan setingkat

%

100

100

100

100

100

100

- Cakupan penjaringan kesehatan pada anak sekolah dasar dan setingkat

%

100

100

100

100

100

100

6 Cakupan rumah tangga dengan Perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS)

%

60

61

62

63

64

65

Cakupan rumah tangga dengan Perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS)

%

60

61

62

63

64

65

US $ per pddk

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

- Obat essensial generik di sarana kesehatan

US $ per pddk

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

pkm

3

5

7

8

10

12

- Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO

pkm

3

5

7

8

10

12

% `

0

50

75

100

100

100

- Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi

% `

0

50

75

100

100

100

pkm

39

39

40

40

41

42

- Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan

pkm

39

39

40

40

41

42

%

100

100

100

100

100

100

- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

- Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota

%

100

100

100

100

100

100

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

3

Meningkatkan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan

3

Meningkatnya sarana 7 Obat essensial prasarana dan generik di sarana kualitas pelayanan kesehatan kesehatan 8 Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO 9 Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi 10 Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan

Meningkatnya 11 Cakupan pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan dasar khusus masyarakat miskin

12 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota

2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

6 Satuan - Angka balita % dengan gizi buruk

70

2

4

per 100.000 KH

2014 <1

PROGRAM SKPD

%

Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) bagi seluruh masyarakat di setiap tatanan

Upaya kesehatan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

per 1000 KH

2013 <1

INDIKASI CAPAIAN PROGRAM

4 Desa Siaga Aktif

2

4

Satuan %

PROGRAM KOTA

3 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Urusan Wajib/pilihn

SKPD

7 1 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

8 Kesehatan

9 Dinkes

2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Kesehatan

Dinkes

3 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Kesehatan

Dinkes

TUJUAN

KEBIJAKAN

5

6

7

8

SASARAN

2 Upaya kesehatan diarahkan untuk meningkatkan sistem rujukan upaya kesehatan masyarakat

3

Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat

Meningkatkan profesionalisme SDM dibidang pencegahan dan pemberantasan penyakit

Mengembangkan dan memperkuat jejaring surveilans epidemiologi dengan fokus pemantauan wilayah setempat dan kewaspadaan dini guna mengantisipasi ancaman penyebaran penyakit maupun KLB

5

Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit

INDIKATOR KINERJA DAERAH

PROGRAM KOTA

4 13 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Satuan %

2013 100

2014 100

2015 2016 2017 2018 100 100 100 100

14 Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular

pkm

7

8

9

10

11

12

15 Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa

objek

80

90

100

110

120

120

16 Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia

pkm

1

1

2

4

6

8

17 Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan

klinik

8

12

14

16

18

20

18 Jumlah rumah sakit pratama yang disediakan

RS

0

0

1

1

0

1

19 Penyediaan alkes untuk RS pratama

%

0

0

80

100

80

100

20 Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

%

100

100

100

100

100

100

21 AFP rate 2/100.000 penduduk

%

100

100

100

100

100

100

22 Cakupan penemuan penderita pneumonia balita

%

85

100

100

100

100

23 Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif

%

85

100

100

100

24 Cakupan penderita DBD yang ditangani

%

53

52

51

25 Cakupan penemuan dan penanganan diare

%

100

100

26 Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

%

100

100

5

INDIKASI CAPAIAN PROGRAM 6 Satuan - Cakupan % pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

- Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular

2013 100

2014 2015 2016 2017 2018 100 100 100 100 100

pkm

7

8

9

10

11

12

4 Program - Cakupan sarana Pengawasan Obat yang diperiksa dan Makanan makanan kadaluarsa

objek

80

90

100

110

120

120

5 Program - Puskesmas yang pengembangan merekomendasika obat asli Indonesia n obat asli Indonesia

pkm

1

1

2

4

6

8

klinik

8

12

14

16

18

20

6 Program - Jumlah rumah Pengadaan , sakit pratama Peningkatan yang disediakan Sarana & - Penyediaan alkes Prasarana Rumah untuk RS pratama Sakit

RS

0

0

1

1

0

1

%

0

0

80

100

80

100

7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

- Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) - AFP rate 2/100.000 penduduk

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

- Cakupan penemuan penderita pneumonia balita

%

85

100

100

100

100

100

100

100

Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif

%

85

100

100

100

100

100

50

49

49

- Cakupan penderita DBD yang ditangani

%

53

52

51

50

49

49

100

100

100

100

- Cakupan penemuan dan penanganan diare

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

- Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

%

100

100

100

100

100

100

- Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan

PROGRAM SKPD

Urusan Wajib/pilihn

SKPD

7

8

9

4 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Kesehatan

Dinkes

5 Program pengembangan obat asli Indonesia

Kesehatan

Dinkes

6 Program Pengadaan , Kesehatan Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit

Dinkes

7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Dinkes

Kesehatan

TUJUAN

KEBIJAKAN

SASARAN

2 6

9

Meningkatnya gizi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan gerakan kadarzi, promosi ASI ekslusif, suplemen zat gizi

7

3 Meningkatnya kualitas lingkungan

INDIKATOR KINERJA DAERAH 4 27 Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

Satuan %

2013 80

2014 81

28 Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan

%

80

81

82

83

84

85

29 Keluarga menggunakan air bersih

%

90

91

92

93

94

95

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

90

90.5

91

91.5

92

33 Cakupan pelayanan kesehatan lansia

%

70

71

72

73

74

75

34 Cakupan kunjungan ibu hamil K4

%

93

94

94.5

95

95

95

35 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

80

80

80

80

80

36 Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes dengan kompetensi kebidanan

%

90

90

90

90

37 Cakupan pelayanan nifas

%

90

90.5

91

38 Cakupan KB aktif 39 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

% %

70 80

71 80

40 Cakupan kunjungan bayi

%

90

90

Meningkatkan status 30 Cakupan pemberian gizi masyarakat makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

31 Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan 10 Upaya kesehatan masyarakat diarahkan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif, terintegrasi, dan bermutu terutama bagi bayi, anak, ibu hamil, kelompok masyarakat resiko tinggi termasuk pekerja rentan dan usia lanjut

8

PROGRAM KOTA

Meningkatnya 32 Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan kesehatan anak balita anak serta kesehatan reproduksi

2015 2016 2017 2018 82 83 84 85

5

INDIKASI CAPAIAN PROGRAM 6 Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

Satuan %

2013 80

Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan

%

80

81

82

83

84

85

Keluarga menggunakan air bersih

%

90

91

92

93

94

95

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 624 bulan keluarga miskin

%

100

100

100

100

100

100

100

Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan

%

100

100

100

100

100

100

92.5 10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

%

90

90.5

91

91.5

92

11 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Cakupan pelayanan kesehatan lansia

%

70

71

72

73

12 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

%

93

94

94.5

80

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

80

80

90

90

Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes dengan kompetensi kebidanan

%

90

91.5

92

93

Cakupan pelayanan nifas

%

71 80

72 80

73 80

74 80

Cakupan KB aktif Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

90

90

90

90

Cakupan kunjungan bayi

8 Program Pengawasan & Pengendalian Kesehatan Makanan

9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

2014 2015 2016 2017 2018 81 82 83 84 85

PROGRAM SKPD

Urusan Wajib/pilihn

SKPD

7

8

9

8 Program Pengawasan & Pengendalian Kesehatan Makanan

Kesehatan

Dinkes

9 Program Perbaikan Gizi Kesehatan Masyarakat

Dinkes

92.5

10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

Kesehatan

Dinkes

74

75

11 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Kesehatan

Dinkes

95

95

95

12 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Kesehatan

Dinkes

80

80

80

80

90

90

90

90

90

90

90.5

91

91.5

92

93

% %

70 80

71 80

71 80

72 80

73 80

74 80

%

90

90

90

90

90

90

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 BIDANG KESEHATAN

INDIKATOR KINERJA DAERAH

SASARAN Meningkatnya mutu kesehatan masyarakat

Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan

2015

2016

REALISASI 2016

%

<1

<0,9

<0,9

0.01

19 ----- X 100 % 146,356

26

23

23

0.54

16 ----- x 1000 29,366

per 100.000 KH

118

102

102

34.05

10 ----- x 100,000 29,366

166.6

- Cakupan desa siaga aktif

%

70

70

70

59.81

64 ----- X 100 % 107

85.4

100

- Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya

%

100

100

100

100

34,610 ------X 100 34,610

100

62

63

- Cakupan rumah tangga dengan hidup bersih dan sehat

%

61

62

63

65.07

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.3

2014

2015

2016

PROGRAM SKPD

1 Jumlah balita dengan gizi buruk

%

<1

<0,9

<0,9

- Jumlah balita dengan gizi buruk

26

23

23

-

per 100.000 KH

118

102

102

-

4 Cakupan desa siaga aktif

%

70

70

70

5 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya

%

100

100

6 Cakupan rumah tangga dengan hidup bersih dan sehat

%

61

7 Obat essensial generik di sarana kesehatan

US $ per

1.4

3

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

2014

Satuan

Jumlah kematian bayi

Jumlah kematian ibu

per 1000 KH

pddk

PERHITUNGAN 8

Satuan

INDIKATOR KINERJA

2

Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat

INDIKASI CAPAIAN PROGRAM SKPD

PROGRAM KOTA (Program Prioritas)

Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat

Program obat dan perbekalan kesehatan

Jumlah kematian bayi

Jumlah kematian ibu

- Obat essensial generik di sarana kesehatan

per 1000 KH

US $ per pddk

155,735 -----------x 100% 239,325

27,800,000,000.0

% CAPAIAN PROGRAM 198.9

197

103.3

95

--------------------------------1,602,100

8 Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO

9 Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi

10 Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan

pkm

5

7

8

%

50

75

100

pkm

39

40

40

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

pkm

5

7

8

14

14

100

- Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi

%

50

75

100

35

14 -----------x 100% 40

35.0

- Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan

pkm

39

40

40

14

14

- Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO

35

SASARAN

INDIKATOR KINERJA DAERAH

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

INDIKASI CAPAIAN PROGRAM SKPD

PERHITUNGAN 8 179,060 ---------- x 100 %

Satuan

2014

2015

2016

REALISASI 2016

- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

%

100

100

100

57.98

100

- Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota

%

100

100

100

96.77

30 -------------x 100% 31

96.77

100

100

- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

%

100

100

100

4.62

14,273 -------------x 100% 308,845

4.62

8

9

10

- Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular

pkm

8

9

10

10

10

100

objek

90

100

110

- Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa

objek

90

100

110

45

45

40.9

16 Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia

pkm

1

2

4

pkm

1

2

4

1

1

25

17 Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan

klinik

12

14

16

- Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan

klinik

12

14

16

0

0

0

18 Jumlah rumah sakit pratama yang disediakan

RS

0

1

1

Program - Jumlah rumah sakit Pengadaan, pratama yang Peningkatan Sarana disediakan Prasarana RS

RS

0

1

1

0.0

0

0.0

19 Penyediaan alkes untuk RS pratama

%

0

80

100

%

0

80

100

0.0

0 -------- x 100 % 0

0.0

INDIKATOR KINERJA Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan khusus

PROGRAM KOTA (Program Prioritas)

Satuan

2014

2015

2016

11 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

%

100

100

100

12 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota

%

100

100

13 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

%

100

14 Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular

pkm

15 Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa

PROGRAM SKPD

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program - Puskesmas yang Pengembangan merekomendasikan obat Obat Asli Indonesia asli Indonesia

- Penyediaan alkes untuk RS pratama

% CAPAIAN PROGRAM 57.98

308,845

SASARAN

INDIKATOR KINERJA DAERAH

INDIKASI CAPAIAN PROGRAM SKPD

PERHITUNGAN 8

Satuan

2014

2015

2016

REALISASI 2016

- Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

%

100

100

100

100

107 --------- x 100 % 107

100

100

- AFP rate 2/100.000 penduduk

%

100

100

100

120

12 --------- x 100 % 10

120

100

100

- Cakupan penemuan penderita pneumonia balita

%

100

100

100

89.87

5,198 --------- x 100 % 5,784

89.9

100

100

100

- Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif

%

100

100

100

54.31

1,373 --------- x 100 % 2,528

54.31

/100.000 pddk

52

51

50

- Cakupan penderita DBD yang ditangani

/100.000 pddk

52

51

50

100

25 Cakupan penemuan dan penanganan diare

%

100

100

100

Cakupan penemuan dan penanganan diare

%

100

100

100

26 Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

%

100

100

100

- Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

%

100

100

27 Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

%

81

82

83

- Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

%

81

28 Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan

%

- Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan

%

INDIKATOR KINERJA Meningkatnya mutu pencegahan dan penanggulangan penyakit

PROGRAM KOTA (Program Prioritas)

Satuan

2014

2015

2016

20 Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

%

100

100

100

21 AFP rate 2/100.000 penduduk

%

100

100

22 Cakupan penemuan penderita pneumonia balita

%

100

23 Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif

%

24 Cakupan penderita DBD yang ditangani

29 Keluarga menggunakan air bersih

PROGRAM SKPD Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 81

82

83 Program Pengawasan & Pengendalian Kesehatan Makanan

91

92

93

- Keluarga menggunakan air bersih

% CAPAIAN PROGRAM

932 --------- x 100.000 932

150

66.94

18,080 --------- x 100 % 27,011

66.9

100

100

1 -------- x 100 % 1

100

82

83

83.06

2,707 --------- x 100 % 3,259

100.08

81

82

83

82.95

2,973 --------- x 100 % 3,584

100.00

91

92

93

93.14

1,492,263 --------- x 100 % 1,602,100

100

SASARAN

INDIKATOR KINERJA DAERAH INDIKATOR KINERJA

INDIKASI CAPAIAN PROGRAM SKPD

PERHITUNGAN 8

Satuan

2014

2015

2016

REALISASI 2016

%

100

100

100

100

311 ------------- x 100% 311

100

- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

%

100

100

100

100

19 -------- x 100% 19

100

- Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

%

90.5

91

91.5

95.14

110,998 --------- x 100 % 116,665

104.0

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan lansia

- Cakupan pelayanan kesehatan lansia

%

71

72

73

73.1

105,885 --------- x 100 % 144,891

100.0

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

- Cakupan kunjungan ibu hamil K4

%

94

94.5

95

96.02

31,020 --------- x 100 % 32307

101.1

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

80

80

80

92.48

5,975 --------- x 100 % 6,461

115.6

- Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan

%

90

90

90

94.98

29116 -------- x 100 % 30654

105.5

- Cakupan pelayanan nifas

%

90.5

91

91.5

91.27

PROGRAM SKPD

Satuan

2014

2015

2016

%

100

100

100

31 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

%

100

100

100

32 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

%

90.5

91

91.5 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

33 Cakupan pelayanan kesehatan lansia

%

71

72

73

34 Cakupan kunjungan ibu hamil K4

%

94

94.5

95

35 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

80

80

80

36 Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan

%

90

90

90

37 Cakupan pelayanan nifas

%

90.5

91

91.5

mutu 30 Cakupan pemberian Meningkatnya status gizi masyarakat makanan pendamping ASI pada anak usia 624 bulan keluarga miskin

Meningkatnya kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi

PROGRAM KOTA (Program Prioritas)

Program Perbaikan - Cakupan pemberian Gizi Masyarakat makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

27,978

% CAPAIAN PROGRAM

99.7

------------- x 100% 30,654 38 Cakupan KB aktif

%

71

71

72

- Cakupan KB aktif

%

71

71

72

78.98

210,291 -------- x 100% 266,272

109.7

39 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

%

80

80

80

- Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

%

80

80

80

85.33

3,851 ------------- x 100% 4,513

106.7

40 Cakupan kunjungan bayi

%

90

90

90

- Cakupan kunjungan bayi

%

90

90

90

93.47

28,165 -------- x 100% 30,132

103.9