DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG Jl. Merdeka No. 72 Telp. 0711-350651 Fax. 0711-350523 E-mail:
[email protected], website :www.dinkes,palembang.go.id PALEMBANG
KATA PENGANTAR Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersamasama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya. Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Palembang ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pembangunan kesehatan.
Palembang,
Februari 2017
Plt.Kepala Dinas Kesehatan Sekretaris
dr. Hj. Letizia, M.Kes. Pembina TK.I NIP : 196402141991032002
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang
i
Daftar Isi Kata Pengantar
i
Daftar Isi
ii
Ikhtisar Eksekutif
iii
I . Pendahuluan
1
A. Latar Belakang
1
B. Tugas dan Fungsi
4
C. Struktur Organisasi
5
D. Sistematika Penyajian
6
II. Perencanaan Kinerja Tahun 2016
7
A. Umum
7
B. IKU
9
B. Arah Kebijakan
14
C. Program Utama
15
D. Strategi
16
E. Program dan Kegiatan Pokok
18
F. Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018
21
G. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
24
III. Akuntabilitas Kinerja
27
A. Pengukuran Capaian Kinerja
27
B. Capaian Kinerja Organisasi
28
C. Sumber Daya
68
IV. Penutup
78
A. Simpulan
78
B. Saran
78
Lampiran 1. Struktur Organisasi 2. Rencana Kinerja Tahun 2016 3. Tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang
ii
Ikhtisar Eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Palembang tahun 2016 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya. Renstra Kota Palembang merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2013 - 2018 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan dan memuat 1 (satu) pernyataan Visi, 4 (empat) pernyataan Misi yang diemban, serta 4 (empat) tujuan yang harus dicapai pada akhir tahun 2018. Sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disusun untuk tahun 2016 terdapat 9 sasaran, 5 kebijakan, 32 progam, 148 kegiatan yang harus dicapai / dilaksanakan, dengan dukungan anggaran DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016 yang tersedia sebesar Rp 243.585.015.035,41,- termasuk belanja tidak langsung. Pencapaian Sasaran Nilai Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dari 40 indikator yang ada 25 telah mencapai target (100%), sedangkan yang belum mencapai ada 15 indikator yaitu Cakupan Kelurahan Siaga Aktif, Obat esensial generik di sarana kesehatan, Cakupan Alat kesehatan essensial puskesmas yang terkaliberasi, Jumlah Puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan, Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin, Cakupan pelayanan Gawat Darurat Level I yang harus diberikan di Sarana Kesehatan (RS) Kab/Kota, Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin, Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa, Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia, Jumlah Rumah Sakit Pratama yang disediakan, Penyediaan alat kesehatan untuk RS Pratama, Cakupan penemuan penderita pneumonia balita, Cakupan penemuan dan penanganan diare, Cakupan pelayanan nifas.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang
iii
Rencana dan Realisasi Anggaran Anggaran yang tersedia untuk Dinas Kesehatan Kota Palembang tahun 2016 sebesar Rp 243.585.015.035,41,- Dana yang terealisasi sebesar Rp.211.037.789.705,76,- atau 86,64% dari anggaran tersebut.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang
iv
BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan kesehatan merupakan bagian
integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan
diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dimasa mendatang diperlukan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016, yang berisi visi, misi serta tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) yang telah ditetapkan. Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Palembang mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
1
di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi Kota Palembang yaitu “Palembang Emas Tahun 2018” dan Misi Kota Palembang sebagai berikut : 1. Menciptakan Kota Palembang lebih aman untuk berinvestasi dan mandiri dalam pembangunan 2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta peningkatan pelayanan masyarakat 3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan masyarakat kelurahan 4. Meningkatkan pembangunan bidang keagamaan sehingga terciptanya masyarakat yang religius 5. Meningkatkan pembangunan yang adil dan berwawasan lingkungan di setiap sektor 6. Melanjutkan pembangunan Kota Palembang sebagai kota metropolitan bertaraf internasional, beradat, dan sejahtera Dari 7 misi tersebut misi yang sangat erat terkait dengan sektor kesehatan adalah misi ke 5 (lima) dan 6 (enam) dan dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Palembang menetapkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan yaitu : 1. Program obat dan perbekalan kesehatan 2. Program upaya kesehatan masyarakat 3. Program pengawasan obat dan makanan 4. Program pengembangan obat asli Indonesia 5. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 6. Program perbaikan gizi masyarakat 7. Program pengembangan lingkungan sehat 8. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 9. Program standarisasi pelayanan kesehatan 10. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 11. Program
pengadaan,
pengadaan
sarana
dan
prasarana
rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru 12. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
2
13. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 14. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 15. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 16. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 17. Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD. Program prioritas tersebut seluruhnya sangat berpengaruh terhadap pembangunan bidang kesehatan, sedangkan program prioritas Kota Palembang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2018
dalam
upaya
Meningkatkan
Umur
Harapan
Hidup
(UHH),
Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Bayi, dan Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang adalah sebagai berikut : 1.
Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat
2.
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang optimal dan bermutu
3.
Pengentasan masalah penyakit menular dan tidak menular
4.
Peningkatan mutu layanan kesehatan dan SDM kesehatan
5.
Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi
6.
Perbaikan gizi masyarakat
7.
Peningkatan kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat
8.
Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat (PHBS)
9.
Penguatan sistem informasi kesehatan
10. Peningkatan kualitas lingkungan 11. Peningkatan pelayanan kesehatan khusus 12. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan 13. Penguatan pelayanan rujukan Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang selama tahun anggaran 2016, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 Tanggal 20 November 2016 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
3
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini semata-mata untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Kesehatan Kota Palembang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome, disisi yang lain, penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang juga
dimaksudkan
sebagai
pengejawantahan
prinsip
transparansi
dan
akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.
B.
Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang. 1. Kedudukan Dinas Kesehatan Kota Palembang unsur pelaksana urusan daerah dibidang kesehatan berdasarkan kewenangan yang dimiliki berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah 2. Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kota Palembang mempunyai tugas membantu Walikota Palembang dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan. 3. Fungsi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan Kota Palembang menyelenggarakan fungsi: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
4
1)
Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan,
2)
Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan,
3)
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan
4)
Pengaturan, pengawasan dan pemberian perizinan dibidang kesehatan
5)
Pelaksanaan pelayanan tekhnis ketatausahaan dinas
6)
Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
7)
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
C. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, dibantu oleh: 1. Sekretariat, yang membawahi : 1) Sub Bagian Penyusunan Program 2) Sub Bagian Tata Usaha 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 2. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi : 1) Seksi Kesehatan Dasar 2) Seksi Kesehatan Rujukan 3) Seksi Kesehatan Khusus 3. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi : 1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit 2) Seksi Pengendalian Wabah dan Bencana 3) Seksi Penyehatan Lingkungan 4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi 1) Seksi Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan 2) Seksi Data dan Informasi Kesehatan 3) Seksi Registrasi, Perizinan dan Akreditasi
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
5
5. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi : 1) Seksi Jaminan Kesehatan 2) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan 3) Seksi Kefarmasian 6. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas, 7. Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palembang terlampir.
D. Sistematika Penyajian Pada dasarnya Laporan Kinerja ini berisi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang selama tahun 2016. Capaian kinerja (performance results) 2016 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016 adalah sebagai berikut ini. Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Kesehatan Kota Palembang dan struktur organisasi; Bab II – Perencanaan Kinerja 2016, menjelaskan berbagai kebijakan umum Dinas Kesehatan Kota Palembang, rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Palembang
untuk periode tahun 2015 - 2018 dan penetapan kinerja untuk
tahun 2016. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang
dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik
terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2016. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang
tahun 2016 ini dan menguraikan
rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
6
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2016 A. Umum Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang ada di Kota Palembang, Dinas Kesehatan menyadari sepenuhnya akan peran di masa yang akan datang sebagai tumpuan dan harapan masyarakat kota untuk mengatasi masalah kesehatan yang timbul akibat perubahan pola hidup masyarakat perkotaan. Masalah kesehatan yang disadari antara lain masalah lingkungan pemukiman, gizi, kesehatan reproduksi maupun penanggulangan penyakit menular yang ada di lingkungan kota maupun yang datang dari luar kota. Untuk menjalankan peran penting kesehatan tersebut, Dinas Kesehatan Kota Palembang memiliki visi yaitu “Tercapainya Palembang Sehat ”. Dilandasi dengan pemikiran di atas maka selayaknya Dinas Kesehatan bertanggung jawab untuk mengemban amanah yang diberikan Walikota Palembang yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai standar Kementerian Kesehatan RI pada masyarakat, seperti yang dinyatakan dalam visi GBHN yaitu “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis,
berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didukung oleh manusia yang sehat,
mandiri,
beriman,
bertaqwa,
berakhlak
mulia,
cinta
tanah
air
berkesadaran hukum dan lingkungan sehat, menguasai teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin” Visi tersebut dinyatakan sejalan dengan perubahan - perubahan di era reformasi ini, yaitu Palembang sehat adalah penduduk yang hidup di lingkungan sehat, memperaktekkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mampu menyediakan sehingga
pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata,
memiliki
derajat
kesehatan
yang
optimal
dengan
indeks
pembangunan manusia semakin baik antara lain dengan menurunnya Angka Kematian Bayi dari 25 menjadi 16 per 1.000 kelahiran hidup. menurunnya Angka Kematian Ibu dari
13 menjadi 10 per 100.000 kelahiran hidup dan
menurunnya prevalensi gizi buruk pada anak balita sampai dengan < 0.9%. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
7
Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi Dinas Kesehatan Kota Palembang sehingga hal yang abstrak pada visi akan terlihat lebih nyata. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh insan kesehatan dan pihak yang berkepentingan dapat lebih mengenal cara hidup sehat di tengah-tengah masyarakat mengetahui program-program kesehatan serta hasil yang akan dicapai di masa yang akan datang. Dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, terdapat 4 (empat) misi yang diemban dan akan dilaksanakan yaitu: 1. Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat; 2. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia; 3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana yang bermutu prima 4. Menurunkan resiko kesakitan dan kematian. Dalam mempercepat Tercapainya Palembang Sehat dan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan dijabarkan dalam bentuk kegiatan pembangunan kesehatan yaitu Misi
1.
Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan
masyarakat, kegiatannya antara lain meningkatkan kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat, Misi 2. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia, kegiatan yang dilaksanakan antara lain tersedianya SDM yang berkualitas dan bekerja sesuai dengan Standard Of Procedure (SOP) yang ditetapkan. Misi 3 Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana yang bermutu prima kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan dengan tepat, cepat, dan nyaman. Misi 4 Menurunkan resiko kesakitan dan kematian merupakan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA), serta meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) dan Balita Kurang Gizi.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
8
B.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran
Indikator Kinerja Jumlah balita dengan gizi buruk
Penanggung Jawab Ka. Bid. Yankes
Jumlah kematian bayi
Ka. Bid. Yankes
Jumlah kematian ibu
Ka. Bid. Yankes
Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaa n masyarakat
Cakupan Kelurahan Siaga Aktif
Ka.Bid. Jaminan dan Sarana Kesehatan
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
Cakupan Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Ka.Bid. Jaminan dan Sarana Kesehatan
Meningkatkan Mutu Kesehatan Masyarakat
Ka.Bid. Jaminan dan Sarana Kesehatan
Keterangan Jumlah balita dengan gizi buruk adalah balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score <-3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwasiorkor). Jumlah Kematian Bayi adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup di tahun yang sama. Jumlah Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain. Cakupan kelurahan siaga aktif adalah desa yang mempunyai pos kesehatan kelurahan (poskeskel) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilans berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah kelurahan siaga yang dibentuk Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada lurun waktu tertentu
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
9
Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan
Meningkatnya Sarana Prasarana dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus
Indikator Kinerja Obat generik di sarana kesehatan
Penanggung Jawab Ka. Bid Jaminan dan Sarana Kesehatan
Keterangan
Cakupan puskesmas berstandar manajemen mutu ISO
Sekretariat
Cakupan Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO adalah Quality Managemen System ISO 9001:2008 adalah merupakan prosedur terdekumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen system,yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu,dimana kebutuhan atau persyaratan tertentu tersebut di tentukan atau di spesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi.
Cakupan Alat Kesehatan Essensial Puskesmas yang Terkalibrasi
Ka. Bid Jaminan dan Sarana Kesehatan
Cakupan alat kesehatan esensial puskesmas yang terkalibrasi adalah alat kesehatan yang di lakukan pengujian secara berkala sekurangkurangnya satu kali dalam setahun, untuk menjamin kebenaran nilai keluaran atau kinerja keselamatan pemakaian yang dilakukan oleh instansi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.
Jumlah puskesmas yang Memenuhi Standar Pelayanan Kesehatan
Ka. Bid Jaminan dan Sarana Kesehatan
Cakupan puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan adalah puskesmas yang memiliki alat kesehatan yang minimal untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan alat kesehatan tersebut telah di lakukan pengujian dan kalibrasi secara berkala oleh instansi yang berwenang
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin
Ka. Bid. Jaminan dan Sarana Kesehatan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyartkat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu
Obat Generik di sarana kesehatan adalah obat dengan nama, kandungan zat aktifnya serta khasiatnya sama, yang diadakan dengan sumber dana APBD dan APBN di sarana pelayanan kesehatan pemerintah (Dinkes + RSUD BARI) dibandingkan dengan perkalian jumlah penduduk Kota Palembang dikalikan standar WHO (kebutuhan obat per orang)
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
10
Sasaran
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus
Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/Kota
Penanggung Jawab Ka. Bid. Yankes
Keterangan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Ka. Bid. Yankes
Cakupan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama dan baru).
Cakupan Sarana Diperiksa Makanan Kadaluarsa
Ka. Bid. Jaminan Sarana Kesehatan
Cakupan sarana yang di periksa makanan kadaluarsa adalah Sarana distribusi,toko, swalayan, supermarket,minimarket yang menjual makanan dan minuman berkemasan
Puskesmas yang Merekomenda sikan Obat Asli Indonesia
Ka. Bid. Yankes
Cakupan Puskesmas yang merekomendasi obat asli Indonesia adalah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional alternative dan komplementer (keterampilan dan herbal), serta melakukan pembinaan dan pemamfaatan taman Obat Keluarga (TOGA)
Jumlah Klinik Upaya Kesehatan Kerja di Perusahaan
Ka. Bid. Yankes
Cakupan Klinik Upaya Kesehatan kerja adalah tempat yang memberikan pelayanan kesehatan terutama bidang pelayanan kesehatan kerja di mana pelayanan yang diberikan berfokus kepada : a. Pendidikan Kesehatan Promosi kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan yang bertujuan agar masyarakat pekerja berprilaku hidup dan bekerja secara sehat meliputi: a. Pendidikan penyuluhan PHBS di tempat kerja
Cakupan pelayanan gawat darurat level I adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki dokter umum on site 24 jam dengan kualifikasi GELS dan/atau ACLS, serta memiliki alat transportasi dan komunikasi.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
11
Sasaran
Meningkatnya pencegahan dan pemberantasa n penyakit
Indikator Kinerja
Penanggung Jawab
Keterangan b. Perbaikan gizi kerja c. Kesehatan reproduksi pada pekerja d. Pemeliharaan tempat kerja e. Olahraga fisik dan kebugaran b. Pelayanan Kesehatan Kerja - Diagnosis Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan penyakit Akibat Hubungan kerja (PAHK) - Pelayanan perawatan kesehatan umum,kuratif dan rehabilitative - Pencatatan, pelaporan dan dokumentasi c. Pembinaan lingkungan kerja Bentuk kegiatan pembinaan lingkungan kerja difokuskan pada asesmen risiko di lingkungan tempat kerja dan pengendalian risiko yang mungkin terjadi baik di sebabkan faktor fisik, kimia, biologi maupun psikososial. Jumlah kasus Acute Flacid Paralysys (AFP) Non Polio yang ditemukan di antara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah tertentu
Acute Flacid Paralysys (AFP)
Ka. Bid. PMK
Penemuan Penderita Pneumonia Balita Penemuan pasien baru TB-BTA Positif
Ka. Bid. PMK
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD
Ka. Bid. PMK
Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai dengan standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang di temukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Penemuan Penderita Diare
Ka. Bid. PMK
Penemuan Penderita Diare adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di satu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun
Ka. Bid. PMK
Persentasi balita dengan Pneumonia yang ditemukan dan diberikan sesuai tatalaksana sesuai standar di sarana kesehatan di satu wilayah dalam waktu satu tahun Angka penemuan pasien baru TB-BTA Positif atau Case Detection Rate (CDR) adalah persentasi jumlah penderita baru TB BTA Positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA Positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
12
Sasaran
Indikator Kinerja Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan (TTU)
Penanggung Jawab Ka. Bid. PMK
Air Bersih Rumah Tangga
Ka. Bid. PMK
Air Bersih Rumah Tangga adalah Air yang memenuhi syarat kesehatan yang digunakan dalam kegiatan rumah tangga pada kurun waktu tertentu.
Meningkatnya Cakupan status Gizi pemberian masyarakat makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
Ka. Bid. Pelayanan Kesehatan
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan dari keluarga miskin
Ka. Bid. Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak / Reproduksi
Ka. Bid. Pelayanan Kesehatan
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standarpaling sedikit 4 kali dalam satu wilayahkerja pada kurun waktu tertentu
Meningkatnya kualitas lingkungan
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)
Ka. Bid. PMK
Ka. Bid. PMK
Keterangan Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam adalah Desa/Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam oleh Kab/Kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu
Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana > 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun Tempat Tempat Umum (TTU) adalah jumlah tempat kegiatan bagi umum yang dilakukan oleh badan maupun perorangan yang langsung digunakan oleh masyarakat umum, mempunyai tempat dan kegiatan yang tetap serta mempunyai fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
13
Sasaran
Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak / Reproduksi
Indikator Kinerja Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Penanggung Jawab Ka. Bid. Pelayanan Kesehatan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Ka. Bid. Pelayanan Kesehatan
C.
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar rujukan (Polindes, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK) Cakupan kunjungan usia lanjut yang berumur mulai dari pralansia 45 th s.d 59 th, lansia berumur 60 s.d 69 th dan resti > 75 th
Ka. Bid. Pelayanan Kesehatan
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mmiliki kompetensi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Ka. Bid. Pelayanan Kesehatan
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12 - 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertunbuhan dan perkembangan
Cakupan Ka. Bid. kunjungan bayi Pelayanan Kesehatan
Cakupan pelayanan anak balita
Keterangan
Ka. Bid. Pelayanan Kesehatan
Arah Kebijakan. Arah kebijakan pembangunan di Kota Palembang bidang kesehatan
yang
merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015 – 2018 pada Sasaran Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat,
Meningkatnya kesadaran
masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan, Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus, Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit, Meningkatnya Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
14
kualitas lingkungan, Meningkatnya status gizi masyarakat, Meningkatnya kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi, dan Meningkatnya kualitas pelayanan kantor. Arah kebijakan pembangunan kesehatan adalah : 1. Menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar 2. Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini dan Penyelidikan Epidemiologi serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa / KLB melalui deteksi dini KLB 3. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 4. Memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
D. Program Utama. Program Utama yang tercantum Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2015 – 2018 (Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Nomor 050/4636/Program/Kes/2016) sejalan dengan sasaran pembangunan kesehatan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN (Perpres No.7 Tahun 2005) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palembang Tahun 2005 – 2025 (Perda Nomor 5 Tahun 2009) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013 – 2018, Program Utama Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerka Keuangan 5) Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 6) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8) Program Pengawasan Obat dan Makananan 9) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
15
10) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 11) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 12) Program Pengembangan Lingkungan Sehat 13) Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Menular 14) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 15) Progran Pengadaan, peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya 16) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 17) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 18) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 19) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 20) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 21) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 22) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD.
E. STRATEGI Strategi pembangunan kesehatan dalam mempercepat tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1) Meningkatnya
kemitraan
pada
lintas
sektor
dan
pemberdayaan
masyarakat a. Cakupan kelurahan siaga aktif b. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya 2) Meningkatnya budaya hidup bersih dan sehat a. Cakupan rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 3) Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan a. Obat essensial generik di sarana kesehatan b. Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO c. Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi d. Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan 4) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan khusus a. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
16
b. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS di Kab/Kota c. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin d. Cakupan puskesmas pengembangan penyakit tidak menular e. Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa f. Puskesmas yang merekomendasi obat asli Indonesia g. Jumlah upaya kesehatan kerja di perusahaan 5) Meningkatnya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit a. Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) b. Acute Flacid Paralisys (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun c. Cakupan penemuan penderita pneumonia balita d. Cakupan penemuan pasien baru TB-BTA Positif e. Cakupan penderita DBD yang ditangani f. Cakupan penemuan penderita diare g. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 6) Meningkatnya Kualitas Lingkungan : a. Cakupan Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan (TTU) b. Cakupan Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan (TPM) c. Cakupan penggunaan air bersih rumah tangga 7) Meningkatnya Status Gizi Masyarakat : a. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan dari keluarga miskin. b. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 8) Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak / Reproduksi. a. Cakupan pelayanan anak balita b. Cakupan pelayanan kesehatan lansia c. Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) d. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani e. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
17
f. Cakupan pelayanan nifas g. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani h. Cakupan kunjungan bayi i.
Cakupan peserta KB aktif
9) Meningkatkanya Kualitas Pelayanan Kantor. a. Meningkatkan tingkat pelayanan administrasi perkantoran b. Meningkatkan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur c. Meningkatkan tingkat disiplin aparatur d. Meningkatkan tingkat ketersediaan aparatur yang kompeten e. Meningkatkan rasio dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu
F. PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK. Seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan hanya dapat dicapai apabila telah disusun, ditetapkan dan dilaksanakannya strategi yang tepat. Strategi yang dibangun ini dilandasi informasi dan data yang relevan dari analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Penjabaran strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pokok . 1. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) a) DAK pelayanan farmasi b) DAK pelayanan dasar -
Pengadaan mobil puskesmas keliling/ambulance
-
Pembangunan/rehabilitasi gedung puskesmas
-
Program pembangunan IPAL
2. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan a) Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (larvasida dan reagensia) 3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat a) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan b) Peningkatan kesehatan masyarakat c) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan d) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
18
4. Program Pengawasan Obat dan Makanan a) Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 5. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia a) Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia 6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat b) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat c) Peningkatan pendidikan pramuka saka bakti husada 7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat a) Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi b) Pemberian tambahan makanan dan vitamin c) Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya d) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi e) Penanggulangan gizi lebih 8. Program Pengembangan Lingkungan Sehat a) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat b) Penyuluhan lingkungan sehat c) Pengendalian dampak kesehatan lingkungan d) Pengembangan Kota Sehat 9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular a) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk b) Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah c) Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik d) Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah 10. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan a) Penyusunan standarisasi pelayanan kesehatan b) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan c) Pembangunan dan pemuktahiran data standar pelayanan kesehatan 11. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan a) Pembangunan puskesmas Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
19
b) Pembangunan puskesmas pembantu c) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas d) Pengadaan puskesmas keliling e) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas f) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan puskesmas pembantu 12. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata a) Pembangunan rumah sakit b) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 13. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan a) Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis b) Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 14. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak a) Penyuluhan kesehatan anak balita b) Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita c) Monitoring evaluasi dan pelaporan 15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia a) Pelayanan pemeliharaan kesehatan b) Pendidikan dan pelatihan perawatan lansia 16. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan a) Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga b) Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restoran 17. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak a) Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu b) Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu c) Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 18. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD a) Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
20
G. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2015 – 2018, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Dinas Kesehatan Kota Palembang selama 5 tahun mulai 2015 – 2018, yaitu sebagai berikut : Tabel 1 MATRIKS PROGRAM LIMA TAHUNAN RPJMD DI BIDANG KESEHATAN Program Kota Palembang
Indikator Kinerja
Satuan
2014
2015
2016
2017
2018
Cakupan desa siaga aktif Cakupan rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat
%
70
70
70
70
80
%
61
62
63
64
65
3
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
%
100
100
100
100
100
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
4
Obat essensial generik di sarana kesehatan
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
5
5
7
8
10
12
%
50
75
100
100
100
Program Dana Alokasi Khusus (DAK)
7
pkm
39
40
40
41
42
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
8
Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
US $ per pddk pkm
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
Pkm
8
9
10
11
12
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1 2
6
9
10
11
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan puskesmas pengembangan penyakit tidak menular
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
21
Program Kota Palembang Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembanga n Obat Asli Indonesia Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular Program Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular
Program Pengembanga n Lingkungan Sehat
Indikator Kinerja
Satuan
2014
2015
2016
2017
2018
12
Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa
objek
90
100
110
120
120
13
Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia
pkm
1
2
4
6
8
14
Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan
klinik
12
14
16
18
20
15
Cakupan penderita TB Paru BTA positif yang ditangani
%
100
100
100
100
100
16
Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD
%
52
51
50
49
49
17
Cakupan penemuan penderita diare
%
100
100
100
100
100
18
Cakupan penderita pneumonia balita
%
100
100
100
100
100
19
AFP rate per 100.000 penduduk <15 tahun
%
100
100
100
100
100
20
Cakupan kelurahan UCI
%
100
100
100
100
100
21
Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang< 24 jam Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan
%
100
100
100
100
100
%
81
82
83
84
85
Cakupan rumah tangga yang menggunakan air bersih
%
91
92
93
94
95
22
23
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
22
Program Kota Palembang Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Indikator Kinerja 24
25
26
Satuan
2014
2015
2016
2017
2018
Cakupan Pengawasan tempat pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan
%
81
82
83
84
85
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan kurang gizi keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Pelayanan Kesehatan Lansia
27
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
%
90.5
91
91.5
92
92.5
28
Cakupan pelayanan kesehatan lansia
%
71
72
73
74
75
Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak
29
Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)
%
94
94.5
95
95
95
30
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
%
80
80
80
80
80
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas
%
90
90
90
90
90
%
90.5
91
91.5
92
93
33
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
%
80
80
80
80
80
34
Cakupan kunjungan bayi
%
90
90
90
90
90
35
Cakupan peserta KB aktif
%
71
71
72
73
75
31
32 Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
23
Program Kota Palembang Program Pengadaan/ Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit
Indikator Kinerja
Satuan
2014
2015
2016
2017
2018
36
Jumlah rumah sakit pratama
RS
0
1
0
1
0
37
Cakupan penyediaan alkes RS pratama
%
0
80
100
80
100
H. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Sasaran umum pembangunan kesehatan Kota Palembang sejalan dengan sasaran pembangunan kesehatan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN (Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2015 – 2018 Tabel 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016 No
1
Sasaran
Indikator Kinerja
Meningkatnya 1 Mutu Kesehatan 2 Masyarakat 3
2
3
4
Meningkatnya 4 kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat Meningkatkan 5 kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan 6 sehat Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan
7 8 9 10
Jumlah balita dengan gizi buruk Jumlah kematian bayi Jumlah kematian ibu
Satuan
Target
%
<0,9
Per 10000 KH Per 100.000 KH
23 102
Cakupan kelurahan siaga aktif
%
70
Cakupan rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
%
63
Cakupan penjaringan kesehatan pada siswa SD dan setingkat
%
100
US $
1.4
pkm
8
%
100
pkm
40
Cakupan obat generik di sarana kesehatan Cakupan puskesmas berstandar manajemen mutu ISO Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
24
No 5
Sasaran Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus
Indikator Kinerja 11 12 13
6
Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit
%
100
%
100 10
15
Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa
objek
110
16
Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia
pkm
4
17
Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan
klinik
16
18
Jumlah Rumah Sakit pratama yang disediakan
RS
1
19
Penyediaan Alkes untuk RS Pratama
%
100
%
100
%
50
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
83
%
93
%
83
%
100
%
100
20 21
25 26 27 28 29 Meningkatnya status gizi masyarakat
100
pkm
24
8
%
Cakupan puskesmas pengembangan penyakit tidak menular
23
Meningkatnya kualitas lingkungan
Target
14
22
7
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Satuan
30 31
Cakupan penderita penyakit TB paru BTA positif yang ditangani Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD Cakupan penemuan penderita diare Cakupan penemuan penderita pneumonia balita AFP rate per 100.000 penduduk usia <15 tahun Cakupan kelurahan UCI Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam Cakupan tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan Cakupan rumah tangga yang menggunakan air bersih Cakupan pengawasan tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
25
No 9
Sasaran Meningkatnya kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi
Indikator Kinerja
Satuan
Target
32
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
%
91.5
33
Cakupan pelayanan kesehatan lansia
%
73
34
Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)
%
95
%
80
%
90
Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
%
91.5
%
80
39
Cakupan kunjungan bayi
%
90
40
Cakupan peserta KB aktif
%
72
35 36 37 38
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Pengukuran
Kinerja
digunakan
sebagai
dasar
untuk
menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai degan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pemerintah Kota Palembang. Kinerja Pemerintah Kota Palembang diukur berdasarkan tingkat capaian sasaran dan indikator kinerja sasaran serta menggambarkan pula tingkat
capaian
pada
program/kegiatan
untuk
mengetahui
gambaran
mengenai tingkat capaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan. A.1 Kerangka Pengukuran Kinerja Capaian
Indikator
Kinerja
Sasaran
diperoleh
dengan
cara
membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran melalui media Formulir Pengukuran Kinerja pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana disajikan berikut ini : 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus : Persentase capaian rencana tingkat capaian =
Realisasi x 100 % Rencana
2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah capaian kinerja, maka digunakan rumus Persentase capaian rencana tingkat capaian
=
Rencana – (Realisasi-Rencana) x 100% Rencana
A.2 Kategori Pengukuran kinerja Untuk mempermudah kategori atas capaian indikator kinerja sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna/kategori dari nilai tersebut yaitu:
85
s.d.
>100
= Baik Sekali
70
s.d.
<85
= Baik
55
s.d.
<70
= Cukup
>0
s.d
<55
= Kurang
-
= Tidak bisa di ukur
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
27
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
B.
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 terdiri dari 40 Indikator kinerja program untuk mendukung 9 sasaran strategik. Capaian kinerja (perfomance results) selama tahun 2016 terdapat 25 indikator kinerja yang mencapai 100 % dan 15 indikator kinerja yang belum mencapai target. Capaian untuk masing- masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Mutu Kesehatan Masyarakat Target
Realisasi
% Capaian Program
<0.9
0.01
198.9
23
0.54
197
102
34.05
166.6
2016 No
1
Sasaran
Indikator Kinerja
Meningkatnya mutu kesehatan masyarakat
1 2 3
Jumlah balita dengan gizi buruk Jumlah Kematian Bayi Jumlah Kematian Ibu
1. Sasaran 1: ”Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat” dengan 3 indikator yang seluruhnya telah mencapai target, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Indikator Kinerja 1 Jumlah balita dengan gizi buruk adalah balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score <-3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwasiorkor). Target tahun 2016 angka gizi buruk <0,9%, jumlah gizi buruk yang ada 19 balita dari 146.356 balita yang ada, maka cakupan masih dibawah 1% sehingga capaian kinerja 198.9%. Hal ini didukung oleh peran aktif petugas puskesmas, kader posyandu, dan peran aktif masyarakat dalam penemuan dan tatalaksana kasus. Juga didukung oleh meningkatnya kegiatan deteksi dini gangguan pertumbuhan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
28
pada balita melalui kegiatan penimbangan di posyandu, meningkatnya kualitas hidup atau derajat kesehatan ibu hamil termasuk remaja putri, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi tentang ASI Ekslusif, pemberian ASI eksklusif di tempat kerja yang cenderung meningkat, meningkatnya kompetensi petugas kesehatan dalam tatalaksana gizi buruk sehingga mutu pelayanan kesehatan semakin baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas) maupun fasilitas kesehatan lanjutan (rumah sakit), adanya kebijakan yang mendukung kualitas hidup bayi yaitu Perda No 2 Tahun 2015 tentang ASI Eksklusif termasuk mensosialisasikannya ke lintas
sektor
terkait,
serta
meningkatnya
pembentukan
kelompok
pendukung ibu menyusui. Selain dukungan, masih ada hambatan yang ditemukan yaitu seluruh kasus gizi buruk didasari oleh penyakit penyerta, tetapi penanganannya terutama didominasi oleh sektor kesehatan, keterlibatan lintas sektor terkait masih kurang. Intervensi gizi sensitif ini (keterlibatan lintas sektor) mempunyai kontribusi yang cukup besar (70%) dalam penanganan masalah gizi. Kesadaran masyarakat untuk menimbang bayi/balitanya setiap bulan ke posyandu masih kurang, terutama setelah jadwal
imunisasi
selesai.
Serta
kerjasama
lintas
sektoral
untuk
menggerakkan masyarakat di bidang kesehatan masih kurang, misalnya kegiatan di posyandu atau poskeskel. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, beberapa strategi telah
disusun
antara
lain
meningkatkan
kegiatan
pemantauan
pertumbuhan (surveilans gizi) pada anak balita dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program terkait. Meningkatkan promosi kesehatan tentang kesehatan dan gizi, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi dengan pendekatan siklus kehidupan terutama fokus pada 1000 hari pertama kehidupan (sejak hamil sampai anak berusia 2 tahun), meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam perbaikan gizi, serta penguatan peran lintas sektoral dalam intervensi masalah gizi sensitif dan spesifik.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
29
b. Indikator kinerja 2 Jumlah Kematian Bayi adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup di tahun yang sama. Target tahun 2016 sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup yang ditetapkan berdasarkan target MDG’s. Di Kota Palembang tahun 2016 jumlah kematian bayi sebanyak 16 kasus dari 29.366 kelahiran hidup atau 0.54 per 1000 kelahiran hidup. Angka tersebut diperoleh dari kematian bayi yang terlaporkan pada sarana kesehatan dan masih dibawah target MDG’s. Jumlah kematian bayi masih dibawah target, keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor antara lain sistem pelaporan, pelacakan dan pendataan kematian bayi pada semua fasilitas layanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta dan rumah sakit yang ada semakin baik. Juga meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan bayi sudah
semakin
membaik,
terutama
dalam
penanganan
kasus
kegawatdaruratan neonatal. Termasuk adanya kegiatan kajian kasus kematian maternal perinatal yang fokus pada pembelajaran dan perbaikan mutu pelayanan KIA, tidak hanya menyalahkan. Serta meningkatnya kegiatan pembinaan fasilitas kesehatan pemberi pelayanan kesehatan KIA. Hambatan yang masih ditemui antara lain cakupan pelayanan kesehatan neonatal sudah sangat baik, namun kualitas pelayanan masih belum optimal. Disamping itu kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan masih kurang (perlu di-update), juga peran rumah sakit PONEK yang belum optimal. Serta penyebab tersering kematian bayi terkait masalah gizi (BBLR) dan infeksi, sehingga untuk penangannya memerlukan keterlibatan lintas sektor terkait. Strategi untuk perbaikan ke depan adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (10T) dengan distribusi 1-1-2, meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan remaja di puskesmas dan sekolah (melalui kegiatan UKS dan skrinning anak sekolah) sesuai dengan standar nasional PKPR, meningkatkan jangkauan
dan
mutu
pelayanan
kesehatan
neonatal
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
dengan 30
menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM), meningkatkan
kompetensi
tenaga
kesehatan
dalam
penanganan
kegawatdaruratan neonatal secara berkala, serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bayi. c. Indikator Kinerja 3 Jumlah Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni
kematian
pengelolaannya,
yang tetapi
disebabkan bukan
karena
karena
kehamilannya
sebab-sebab
lain
atau seperti
kecelakaan, terjatuh dan lain-lain. Target tahun 2016 jumlah kematian ibu sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup, sesuai dengan target MDG’s. Di Kota Palembang tahun 2016 jumlah kematian ibu sebanyak 10 kasus dari 29.366 kelahiran hidup atau 34.05 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih dibawah angka target dari MDG’s. Faktor yang mendukung keberhasilan capaian ini antara lain akses dan mutu pelayanan KIA di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan yang sudah semakin membaik, termasuk sistem pelaporan, pelacakan, dan pendataan kematian ibu yang juga membaik. Adanya kegiatan kajian kasus kematian perinatal yang fokus pada upaya pembelajaran
dan
perbaikan
mutu
pelayanan
KIA,
tidak
hanya
menyalahkan. Serta meningkatnya upaya perbaikan gizi pada ibu hamil dan remaja putri. Sedangkan
hambatan
yang
masih
ditemui
adalah
peran
puskesmas PONED dan rumah sakit PONEK belum optimal, belum seluruh fasilitas pemberi layanan KIA (Bidan Praktek Mandiri dan Rumah Bersalin) memberikan pelayanan antenatal sesuai standar antenatal terpadu (10T), kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan neonatus (asfiksia) dan deteksi dini dan ibu hamil resiko tinggi masih kurang, serta sistem rujukan yang belum optimal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa strategi telah disusun antara lain optimalisasi peran puskesmas PONED dan rumah Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
31
sakit PONEK, meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan pemberi pelayanan KIA dalam rangka memantau dan meningkatkan mutu pelayanan KIA, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan secara berkala, dan optimalisasi sistem rujukan maternal neonatal. Tabel 3.2 Realisasi Sasaran tahun 2015 - 2016 Peningkatan Mutu Kesehatan Masyarakat Realisasi Indikator Kinerja Daerah
Sasaran
Meningkatnya Indeks Pembanguna n Manusia (IPM) Bidang Kesehatan
1. Angka gizi buruk 2. Jumlah Kematian Bayi 3. Jumlah Kematian Ibu
Tahun 2016
Satuan
2015
2016
Target
Realis asi
%
IP
Selisih realisasi 2015 dan 2016
Target 2016
%
0,01
0.01
<0,9
0.01
198.9
BS
0
<0,9
Per 1000 KH
0.99
0.54
23
0.54
197
BS
0.45
23
Per 100.000 KH
47.99
34.05
102
34.05
166.6
BS
13.94
102
Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk indikator angka gizi buruk cenderung stabil, tidak terdapat selisih realisasi namun masih dibawah 1%. Di Indonesia prevalensi gizi kurang
pada balita (BB/U<-2SD)
sebesar 19.6% di tahun 2015 (Riskesdas, 2015) Sedangkan untuk indikator jumlah Kematian Bayi realisasinya menurun dibandingkan tahun 2015 sebanyak 0.45/1.000KH. Angka Kematian Bayi di Indonesia berdasarkan data SDKI tahun 2012 sebesar 34 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan di Propinsi Sumatera Selatan sebesar 29 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk indikator jumlah kematian ibu pada tahun 2016 terlihat penurunan kematian ibu sebesar 13.94/100.000KH dibandingkan dengan tahun 2015. Angka Kematian Ibu di Indonesia berdasarkan data SDKI tahun 2012 sebesar 369 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
32
Tabel 3.3 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Kemitraan pada Lintas Sektor dan Pemberdayaan Masyarakat 2016 No
Sasaran
Indikator Kinerja
2
Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat
Target
Realisasi
% Capaian Program
70
59.81
85.4
Cakupan kelurahan siaga aktif
4
2. Sasaran 2 ”Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat” dengan indikator kinerja yang sudah mencapai target, dengan penjelasan sbb : a. Indikator Kinerja 4 Cakupan kelurahan siaga aktif adalah desa yang mempunyai pos kesehatan kelurahan (poskeskel) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilans berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah kelurahan yang ada. Target kelurahan siaga tahun 2016 sebesar 70% sedangkan cakupannya seluruh kelurahan di Kota Palembang sebanyak 64 kelurahan sudah menjadi kelurahan siaga atau realisasi sebesar 59.81% sehingga capaian program 85.4%. Ralisasi
sudah
hampir
mendekati
target
pada
tahun
2016
dikarenakan masyarakat sudah mengerti dan sadar akan pentingnya program keluarga siaga. Juga didukung dengan adanya poskeskel yang baru dibentuk dimana setiap poskeskel dikelola oleh bidan desa. Tabel 3.4 Realisasi Sasaran Tahun 2015 – 2016 Peningkatan Kemitraan pada Lintas Sektor dan Pemberdayaan Masyarakat Realisasi Sasaran
Meningkatny a kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaa n masyarakat
Indikator Kinerja Daerah
Cakupan kelurahan siaga aktif
Tahun 2016
Satuan
2015
2016
Target
Realisas i
%
IP
Selisih realisasi 2015 dan 2016
%
67,3
59.8
70
59.8
85.4
B
7.5
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
33
Target 2016
70
Dari tabel di atas terlihat realisasi untuk indikator Cakupan Kelurahan Siaga Aktif fluktuatif, namun telah mencapai target yang ditentukan setiap tahunnya, terdapat selisih realisasi yang menurun sebesar 7.5% di tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Terdapat perbedaan antara target dari Kemenkes RI dengan Kota Palembang.Menurut Permenkes RI No 741 Tahun 2008, target desa siaga aktif sebesar 80% yang harus dicapai pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan capaian sekarang maka dari 107 kelurahan yang ada, pada tahun 2016 mendatang diharapkan minimal ada 86 kelurahan siaga aktif. Tabel 3.5 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat 2016 No
Sasaran
Indikator Kinerja
3
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
5 6
Cakupan penjaringan kesehatan anak SD dan setingkatnya Cakupan rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat
Target 100
Realisasi 100
63
65.07
% Capaian Program
100 104
3. Sasaran ke 3 : “Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat”, dengan 2 indikator kinerja yang seluruhnya telah mencapai target, dengan penjelasan sbb : a. Indikator Kinerja 5 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Target kinerja tahun 2016 sebesar 100%, jumlah murid SD/MI yang diperiksa kesehatannya sebanyak 34.610 murid SD/MI
dibandingkan
dengan sasaran 34.610 murid maka cakupan sebesar 100% sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100%. Target tercapai karena dukungan dari sekolah terutama peran aktif guru UKS dan dokter kecil dalam melakukan kegiatan penjaringan kesehatan murid sekolah. Penjaringan kesehatan siswa SD dan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
34
setingkatnya merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun oleh puskesmas bersama guru UKS dan dokter kecil terhadap SD yang ada di wilayah kerjanya sebagai upaya deteksi dini gangguan kesehatan yang diderita siswa baru. b. Indikator Kinerja 6 Cakupan rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Target kinerja tahun 2016 sebesar 65.07%, jumlah rumah tangga ber-PHBS sebanyak 155.735 rumah tangga dibandingkan dengan 239.325 rumah tangga yang diperiksa maka cakupan sebesar 65.07% sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 104%. Tercapainya target karena peran aktif kader PHBS dalam mendata rumah tangga dengan PHBS dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih sehat dalam kehidupan sehari-hari. Adanya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang mendukung upaya promotif dan preventif di puskesmas dalam pelaksanaan survei dan pembinaan rumah tangga ber-PHBS. Rumah
tangga
sehat
merupakan
aset
atau
modal
utama
pembangunan di masa depan yang perlu dijaga, ditingkatkan dan dilindungi kesehatannya. Rumah tangga sehat juga dapat meningkatkan produktivitas kerja anggota rumah tangga. Tabel 3.6 Realisasi Sasaran Tahun 2015 – 2016 Peningkatan Kemitraan pada Lintas Sektor dan Pemberdayaan Masyarakat Realisasi Sasaran
Indikator Kinerja Daerah
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
Cakupan penjaringan kesehatan anak SD dan setingkatnya Cakupan rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat
Tahun 2016
Satuan
2015
2016
Target
Realisasi
%
IP
Selisih realisasi 2015 dan 2016
Target 2016
%
100
100
100
100
100
BS
0
100
%
64,8
65.07
63
65.07
103
BS
0.27
63
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
35
Untuk indikator Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkatnya terlihat kecenderungan realisasi bersifat stabil dan mencapai target yang ditentukan setiap tahunnya, tidak terdapat selisih realisasi antara tahun 2016 dengan tahun 2015. Tidak ada perbedaan target antara Kementerian Kesehatan RI dengan Kota Palembang. Sedangkan untuk indikator Cakupan rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat terlihat fluktuatif, terjadi peningkatan sebesar 0,27% dibanding tahun 2015, namun tetap mencapai target setiap tahunnya. Di dalam Permenkes RI No 741 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan, tidak ditetapkan target untuk cakupan rumah tangga dengan PHBS. Tabel 3.7 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Target
Realisasi
% Capaian Program
1,4
1.3
95
8
14
175
100
35
35
40
14
35
2016 No
Sasaran
Indikator Kinerja
7
4
Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan
8 9 10
Obat essensial generik di sarana kesehatan Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan
4. Sasaran ke 4 : “Meningkatnya Sarana Prasarana dan Kualitas Pelayanan Kesehatan”, dengan 4 indikator kinerja yang belum seluruhnya mencapai target, dengan penjelasan sbb : a. Indikator kinerja 7 Obat Essensial dan Generik di Sarana Kesehatan yaitu obat dengan nama, kandungan zat aktifnya serta khasiatnya sama, yang diadakan dengan sumber dana APBD dan APBN di sarana pelayanan kesehatan pemerintah (Dinkes + RSUD BARI) dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Palembang dikalikan standar WHO (kebutuhan obat per orang). Target kinerja tahun 2016 adalah $ 1.4 US per penduduk sedangkan dana yang tersedia untuk pengadaan obat adalah sebesar Rp 27.8 Miliyar. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
36
Dengan jumlah penduduk hasil sensus tahun 2016 sebanyak 1.602.100 jiwa maka didapat cakupan $ 1.3 US sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 95%. Target belum tercapai karena alokasi dana untuk pengadaan obat belum sesuai dengan kebutuhan obat per orang. Namun Kota Palembang juga memperoleh bantuan obat dari Propinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat sehingga persediaan obat mencukupi. b. Indikator kinerja 8 Puskesmas Berstandar Manajemen Mutu ISO merupakan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Target tahun 2016 sebanyak 8 puskesmas dengan ISO sedangkan puskesmas yang telah sertifikasi ISO sebanyak 14 puskesmas sehingga capaian kinerja melebihi target yaitu sebesar 175%. Sejak tahun 2011, manajemen mutu ISO telah diterapkan di Dinas Kesehatan Kota Palembang, kemudian puskesmas secara bertahap. Hingga sekarang tahun 2016 total ada 14 puskesmas berstandar manajemen mutu ISO 9001:2008. c. Indikator kinerja 9 Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi adalah alat kesehatan yang dilakukan pengujian secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun untuk menjamin kebenaran nilai luaran atau kinerja keselamatan pemakaian yang dilakukan oleh instansi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang. Di tahun 2016 telah dilakukan kegiatan kalibrasi di 14 Puskesmas di Kota Palembang, sehingga capaian mencapai 35%. Menurut Permenkes RI Nomor 75 tahun 2016 pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa peralatan kesehatan di puskesmas harus memenuhi persyaratan diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang. Untuk itu perlu adanya peningkatan pengalokasian dana untuk kalibrasi alat essensial puskesmas di tahun anggaran berikutnya. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
37
d. Indikator kinerja 10 Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan adalah puskesmas yang memiliki alat kesehatan yang minimal untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan alat kesehatan tersebut telah dilakukan pengujian dan kalibrasi secara berkala oleh instansi yang berwenang. Target tahun 2016 ada sebanyak 40 puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan, namun hanya ada 14 Puskesmas yang telah memenuhi standar. Pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh faktor kalibrasi alat kesehatan puskesmas yang telah dilakukan dengan menggunakan dana APBD tahun 2016 untuk kegiatan standarisasi pelayanan kesehatan puskesmas. Tabel 3.8 Realisasi Sasaran Tahun 2015 – 2016 Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pelayanan Realisasi Sasaran
Meningkatny a sarana prasarana dan kualitas pelayanan
Indikator Kinerja Daerah
Obat essensial generik di sarana kesehatan Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan
Tahun 2016
Satua n
2015
201 6
Target
Realisasi
%
IP
Selisih realisasi 2015 dan 2016
US $ per pddk
1,1
1.3
1,4
1.3
95
BS
0.2
1,4
pkm
11
14
8
14
175
BS
3
8
%
0
14
100
35
35
K
14
100
pkm
0
14
40
14
35
K
14
40
Target 2016
Dari tabel di atas terlihat untuk indikator Obat Generik di Sarana Kesehatan kecenderungan realisasi 2015 – 2016 relatif meningkat, terdapat selisih realisasi yang meningkat sebesar 0.2 % di tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Capaian ini masih jauh dari target WHO yaitu sebesar US $ 23 per kapita. Menurut Renstra 2010 – 2016 Kemenkes RI,
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
38
indikator ketersediaan obat per kapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar sebesar Rp. 18.000 per kapita pada tahun 2016. Untuk indikator puskesmas berstandar manajemen mutu ISO setiap tahunnya terlihat penambahan jumlah puskesmas dengan ISO, bahkan di tahun 2016 melebihi target yang ditentukan. Tidak ada target nasional untuk puskesmas dengan manajemen mutu ISO. Namun dengan adanya sistem manajemen mutu ISO yang berorientasi pada kepuasan pelanggan ternyata mampu mendorong puskesmas untuk menyediakan pelayanan yang lebih baik. Indikator cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi hingga tahun 2016 belum mencapai target yang ditentukan, masih 14 puskesmas yang telah memiliki alat kesehatan yang terkalibrasi. Tidak ada target nasional untuk indikator ini, namun ke depan diharapkan alat kesehatan essensial di 40 puskesmas telah terkalibrasi. Sedangkan untuk indikator jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan kecenderungan terdapat peningkatan realisasi. Tidak ada target nasional untuk indikator ini. Di dalam Renstra Kemenkes RI 2010 – 2016
ditetapkan bahwa persentase puskesmas yang menerapkan standar
pelayanan medik dasar sebesar 90% pada tahun 2016, sedangkan di Kota Palembang telah ditargetkan 100%. Tabel 3.9 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus 2016 No
Sasaran
Indikator Kinerja
5
Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus
11
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin
12
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota
Target 100
Realisasi 57.98
100
96.77
% Capaian Program
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
57.98
96.77
39
No
Sasaran
Indikator Kinerja
5
Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus
13
14
15
16 17 18 19
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan Jumlah Rumah Sakit Pratama yang disediakan Penyedia Alkes untuk RS Pratama
% Capaian Program
2016
100
4.62
4.62
10
10
100
110
45
40.9
4
1
25
16
19
118
1
0
0
100
0
0
5. Sasaran ke 5 : “Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus” dengan 3 indikator kinerja yang belum mencapai target, dengan penjelasan sebagai berikut : a. Indikator Kinerja 11 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Target kinerja tahun 2016 sebesar 100%, dari 308.845 masyarakat miskin yang terdaftar di 40 puskesmas (BPJS, 2016) sebanyak 179.060 orang yang berobat ke puskesmas dan semuanya telah mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 57.98%. Data puskesmas berupa data pelayanan kuratif, tidak menghitung pelayanan promotif dan preventif ke luar gedung puskesmas. Disamping itu sistem P-Care BPJS belum bisa diakses untuk mengetahui jumlah masyarakat miskin di fasilitas kesehatan. Sedangkan data puskesmas Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
40
belum mencakup data pelayanan di fasilitas kesehatan dasar di wilayah kerjanya seperti klinik, dokter praktek swasta, dan bidan praktek swasta. b. Indikator Kinerja 12 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki dokter umum on site 24 jam dengan kualifikasi GELS dan/atau ACLS, serta memiliki alat transportasi dan komunikasi. Target tahun 2016 sebesar 100%, namun dari 31 rumah sakit hanya ada 30 RS yang memiliki pelayanan gawat darurat level 1. Standar yang ada ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 856/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit. c. Indikator Kinerja 13 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama dan baru). Target tahun 2016 sebesar 100%, dari 308.845 masyarakat miskin yang terdaftar di 40 puskesmas (BPJS, 2016) sebanyak 14.273 orang yang berobat ke puskesmas harus dirujuk ke rumah sakit sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 4,62%. Dalam hal rujukan pasien, puskesmas berupaya menekan angka rujukan terkait dengan ketentuan dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2016 bahwa kasus medis yang menjadi kompetensi FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama) harus diselesaikan secara tuntas di FKTP, kecuali karena keterbatasan SDM, sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Ketentuan
dalam
Permenkes
Nomor
71
Tahun
2015
menyebutkan bahwa toleransi rasio rujukan kasus non spesialistik (RRNS) adalah sebesar 15%. d. Indikator Kinerja 14 Cakupan puskesmas pengembangan penyakit tidak menular adalah puskesmas yang mampu menyelenggarakan pengendalian penyakit tidak menular secara komprehensif mulai dari promotif, prventif, kuratif, dan rehabilitatif pada ke-4 penyakit tidak menular beserta faktor Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
41
resikonya yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, penyakit kronis dan degeneratif lainnya, DM dan penyakit metabolik, gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan sebagai upaya merevitalisasi puskesmas. Target tahun 2016 sebanyak 10 puskesmas dengan pengembangan penyakit tidak menular dan telah mencapai target, sehingga capaian 100%. e. Indikator Kinerja 15 Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa adalah sarana distribusi, toko, swalayan, supermarket, minimarket yang menjual makanan dan minuman berkemasan. Target tahun 2016 sebanyak 110 objek yang dilakukan pemeriksaan, sedangkan cakupan sebanyak 45 objek sehingga capaian sebesar 40.9%. Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan dalam bentuk tim operasi gabungan yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pol PP, Bagian Hukum & Ortala Pemkot Palembang, dan BPOM di saat menjelang hari raya Natal dan Lebaran. f. Indikator Kinerja 16 Cakupan Puskesmas yang merekomendasikan obat asli
Indonesia
adalah
puskesmas
yang
melaksanakan
pelayanan
kesehatan tradisional alternatif dan komplementer (keterampilan dan herbal), serta melakukan pembinaan dan pemanfaatan taman obat keluarga (TOGA). Di
Kota
Palembang sejak
tahun
2015
telah
dikembangkan
puskesmas dengan pengobatan tradisional yaitu Puskesmas Kampus. g. Indikator Kinerja 17 Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan adalah tempat yang memberikan pelayanan kesehatan terutama bidang pelayanan kesehatan kerja. Target tahun 2016 ada 16 perusahaan dengan klinik upaya kesehatan kerja dan sudah melebihi target ditahun 2016 yaitu 19 perusahaan, sehingga capaian sebesar 118%. Klinik tersebut antara lain PLN, Pertamina RU III, Pertamina UPS III, PT. Angkasa Pura II, Dexa Medica, Telaga Kimia, Sri Aneka Karya Utama, PT.Semen Baturaja, Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
42
PT.Hoktong Plaju, PT.Indofood, PT.KAI, PT.Prasidha Aneka Niaga, Remco Palembang, BTPN, Angkasa Pura, Bank Mandiri, Batubara, BCA, dan PT.Sri Terang Lingga.. Pada klinik tersebut diberikan pelayanan yang berfokus pada pendidikan kesehatan, pendidikan penyuluhan PHBS di tempat kerja, perbaikan gizi kerja, kesehatan reproduksi pada pekerja, pemeliharaan tempat kerja, olahraga fisik dan kebugaran, pelayanan kesehatan kerja, dan pembinaan kesehatan kerja. h. Indikator Kinerja 18 Jumlah rumah sakit pratama yang disediakan adalah rumah sakit kelas D pratama yaitu rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat serta pelayanan penunjang lainnya. Target tahun 2016 ada 1(satu) Rumah Sakit pratama yang disediakan, tetapi untuk Kota Palembang belum meiliki Rumah Sakit Pratama, yang pembangunannya telah dianggarkan pada tahun 2016. i.
Indikator Kinerja 19 penyediaan alkes untuk RS Pratama adalah peralatan medis dan non medis yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan rumah sakit kelas D Pratama untuk minimal 10 (sepuluh) tempat tidur rawat inap dan rawat jalan 2 (dua) spesialis dasar dari 4 (empat) spesialis dasar sesuai kebutuhan. Target tahun 2016 untuk penyediaan alat kesehatan untuk RS Pratama sebesar 100%, tetapi untuk Kota Palembang belum adanya Rumah sakit Pratama yang tersedia jadi belum adanya juga pengadaan untuk penyediaan alkes di RS Pratama tersebut. .
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
43
Tabel 3.10 Realisasi Sasaran Tahun 2015 – 2016 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus Realisasi Indikator Kinerja Daerah
Sasaran
Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa Puskesmas yang merekomendasika n obat asli Indonesia Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan Jumlah Rumah Sakit Pratama yang disediakan Penyedia Alkes untuk RS Pratama
Tahun 2016
IP
Selisih realisasi 2015 dan 2016
Target 2016
Satuan
2015
2016
Target
Realis asi
%
33,4
57.98
100
57.98
57.98
C
24.58
100
%
93,8
96.8
100
96.8
96.8
BS
3
100
%
4,6
4.62
100
4.62
4.62
K
0
100
pkm
10
10
10
10
100
BS
0
10
obj
90
45
110
45
40.9
K
45
110
pkm
1
1
4
1
25
K
0
4
klinik
14
19
16
19
118
BS
5
16
RS
0
0
1
0
0
K
0
1
%
0
0
100
0
0
K
0
100
%
Dari tabel di atas untuk indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin terlihat kecenderungan realisasi menurun, terdapat selisih realisasi sebesar 24.58% di tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Capaian ini masih dibawah target Kemenkes RI yang tercantum dalam Permenkes RI No 741 Tahun 2008 yang menetapkan 100% pada tahun 2016. Untuk indikator Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota terlihat peningkatan capaian dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 3%. Tidak ada perbedaan target Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
44
antara Kota Palembang dengan Kemenkes RI yaitu sebesar 100% pada tahun 2016. Untuk
indikator
Cakupan
pelayanan
kesehatan
rujukan
pasien
masyarakat miskin terlihat penurunan realisasi, terdapat selisih sebesar 4,62% di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Tidak ada perbedaan antara target Kota Palembang dengan Kemenkes RI yaitu sebesar 100% pada tahun 2016. Sedangkan untuk indikator Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular sama dengan puskesmas.
Target
Kemenkes
RI
adalah
tahun 2015 30%
dari
yaitu 10 puskesmas
menyelenggarakan PTM, jika dibandingkan dengan jumlah puskesmas di Palembang sebanyak 40 puskesmas maka targetnya ada 12 puskesmas PTM. Untuk indikator Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa juga terlihat penurunan jumlah objek yang diperiksa dibandingkan tahun 2015 yaitu sebanyak 45 sarana. Tidak ada target nasional untuk indikator ini. Sedangkan untuk indikator Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia tetap sama dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan Renstra Kemenkes RI 2010 – 2016, cakupan kabupaten/kota yang memiliki minimal 4 puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional sebesar 25%, ini berarti masih kurang 3 puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia di Kota Palembang untuk mencapai target Kemenkes tersebut. Sedangkan untuk indikator jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 5 perusahaan yang dibandingkan tahun 2015. Tidak ada target dari Kemenkes RI untuk indikator ini, namun di dalam Renstra Kemenkes RI tahun 2010 - 2016 disebutkan minimal tiap kabupaten/kota mempunyai 4 puskesmas yang telah melaksanakan upaya kesehatan kerja. Ini berarti tiap puskesmas dengan perusahaan di wilayah kerjanya diharapkan melaksanakan upaya kesehatan melalui salah satu programnya adalah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan, sehingga untuk Kota Palembang target ini telah tercapai.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
45
Tabel 3.11 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit No
5
Sasaran
Indikator Kinerja
Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit
20 21 22 23 24
Cakupan penderita TB BTA positif yang ditangani Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD Cakupan penemuan penderita diare Cakupan penemuan penderita pneumonia balita AFP rate per 100.000 penduduk <15 tahun
2016
Target
Realisasi
% Capaian Program
100
54.3
54.3
<50
100
150
100
66.9
66.9
100
89.8
89.8
100
120
120
25
Cakupan kelurahan UCI
100
100
100
26
Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan <24 jam
100
100
100
6. Sasaran ke 5 : “Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit” dari 7 indikator kinerja ada 3 indikator yang belum mencapai target, dengan penjelasan sebagai berikut : a. Indikator Kinerja 20 Cakupan penemuan pasien baru TB-BTA positif adalah Angka penemuan pasien baru TB-BTA Positif atau Case Detection Rate (CDR) dimana persentasi jumlah penderita baru TB BTA Positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA Positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Target kinerja tahun 2016 sebesar 100%, jumlah penderita TB yang ditemukan sebanyak 1.373 orang dibandingkan dengan sasaran sebanyak 2.528 kasus sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 54.3%. Target ini tidak tercapai karena selama ini system pencatatan dan pelaporan
untuk
program
tuberculosis
hanya
mencakup
RS
dan
Puskesmas, padahal masih banyak tempat pelayanan kesehatan di luar RS dan Puskesmas melayani pengobatan tuberculosis juga tetapi tidak melaporkan kasus TB BTA (+) ke Dinas Kesehatan Kota Palembang. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
46
b. Indikator Kinerja 21 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD adalah Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai dengan standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang di temukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Angka yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah Incidence Rate yang menunjukkan jumlah kasus baru per populasi dalam waktu tertentu. Dengan semakin kecilnya angka IR maka semakin kecil pula resiko untuk terkena suatu masalah kesehatan. Target kinerja tahun 2016 sebesar <50 per 100.000 penduduk, jumlah kasus DBD yang ditemukan sebanyak 932 kasus sehingga capaian kinerja sebesar 100 per 100.00 penduduk dan angka ini melebihi angka minimal incidence rate DBD. Kota Palembang memang merupakan daerah endemis DBD, namun banyaknya kasus di tahun 2016 dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti curah hujan yang tinggi, mobilisasi penduduk yang tinggi, dan perilaku PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) yang belum optimal dilakukan oleh masyarakat. Untuk itu berbagai upaya secara gencar telah dilakukan untuk menekan
angka
kejadian
dilakukan
seperti
fogging/penyemprotan,
pembagian bubuk abate, program Gertak DBD, budidaya iwak tempalo, dan gerakan 3M demam berdarah c. Indikator Kinerja 22 yaitu Penemuan dan Penanganan Penderita Diare adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di satu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Target kinerja tahun 2016 sebesar 100%, jumlah perkiraan penderita diare tahun 2016 sebanyak 27.011 orang, sedangkan yang datang dan dilayani disarana kesehatan berjumlah 18.080 orang, sehingga capaian belum mencapai target yaitu sebesar 66.94%. Hal ini karena masyarakat belum memahami pentingnya penanganan diare disarana kesehatan.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
47
d. Indikator Kinerja 23 Cakupan penemuan penderita pneumonia balita adalah persentase balita dengan pneumonia yang ditemukan dan ditangani sesuai dengan tatalaksana standar di sarana kesehatan di satu wilayah dalam waktu satu tahun. Target kinerja tahun 2016 sebesar 100%, berdasarkan proyeksi jumlah sasaran sebanyak 5.784 balita hanya ada 5.145 balita yang ditemukan sehingga capaian hanya sebesar 88.95%, namun semua penderita telah ditangani sesuai tatalaksana standar. Masih terjadi under reporting kasus pneumonia karena tidak semua sarana kesehatan melaporkan kejadian pneumonia yang telah ditemukan dan ditangani sehingga capaian yang ada masih jauh dari target yang ditetapkan. e. Indikator Kinerja 24 Jumlah kasus Acute Flacid Paralysys (AFP) Non Polio yang ditemukan di antara 100.000 penduduk < 15 tahun per tahun di satu wilayah tertentu. Tahun 2016 ditargetkan 2 / 100.000 jumlah penduduk anak usia <15 tahun atau 10 kasus dan kasus yang ditemukan sebanyak 12 sehingga capaian kinerja sebesar 120%. Angka target merupakan angka estimasi sehingga kemudian dilakukan pelacakan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang bersama petugas puskesmas dan kader agar segera dilakukan penanganan terhadap kasus AFP yang ada di Kota Palembang. Sejalan dengan upaya global dari WHO, untuk membebaskan Indonesia dari polio maka pemerintah telah melaksanakan program eradikasi polio (ERP) yang terdiri dari pemberian imunisasi polio secara rutin, pemberian imunisasi tambahan (PIN) pada anak balita, surveilans AFP, dan pengamanan virus polio di laboratorium (laboratory containment).
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
48
f. Indikator Kinerja 25 Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana > 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Target kinerja tahun sebesar 100%, jumlah kelurahan yang telah UCI sebanyak 107 kelurahan dibandingkan dengan sasaran 107 kelurahan maka cakupan sebesar 100% sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100%. g. Indikator Kinerja 26 yaitu Cakupan Kelurahan Mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi Kurang <24 jam yaitu cakupan desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB ) yang ditangani <24 jam oleh Kab/Kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu. Target Tahun 2016 adalah seluruhnya ditangani (100%), dan seluruh KLB yang ada yaitu sebanyak 1 kejadian semuanya telah ditangani serta dilakukan penyelidikan epidemiologi sehingga cakupan sebesar 100%. Pencapaian didukung oleh didapatnya informasi yang akurat sehingga pelacakan kasus cepat dilakukan, sumber daya puskesmas dan Dinkes yang memahami prosedur teknis lapangan, serta lengkapnya alat pendukung yang diperlukan. Petugas gerak cepat penanggulangan KLB telah mengikuti PAEL (Pelatihan Asisten Epidemiologi Lapangan) sehingga makin sensitif terhadap kejadian KLB, setiap ada laporan kejadian KLB segera ditanggulangi dan dilaporkan. Tabel 3.12 Realisasi Sasaran Tahun 2015 – 2016 Sasaran Peningkatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Realisasi Sasaran
Indikator Kinerja Daerah
Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit
Cakupan penderita TB BTA positif yang ditangani Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD Cakupan penemuan penderita diare Cakupan penemuan
Tahun 2016
Satuan
2015
2016
Target
Realisasi
%
IP
Selisih realisa si 2015 dan 2016
%
81,3
54.3
100
54.3
54.3
K
27
100
Per 100.000 pddk
61.9
100
50
100
150
BS
38.1
50
%
119,4
66.9
100
66.9
66.9
C
52.5
100
%
95,5
89.8
100
89.8
89.8
BS
5.7
100
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
49
Target 2016
penderita pneumonia balita AFP rate per 100.000 penduduk <15 tahun Cakupan kelurahan UCI Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan <24 jam
%
100
120
100
120
120
BS
20
100
%
99.1
100
100
100
100
BS
0.9
100
%
100
100
100
100
100
BS
0
100
Dari tabel di atas terlihat untuk indikator Penemuan Pasien Baru BTA Positif terlihat kecenderungan penurunan realisasi, terdapat selisih realisasi sebesar 27% di tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Tidak ada perbedaan target Kota Palembang dengan Kemenkes RI hingga tahun 2016 (100%). Untuk indikator Penderita DBD yang ditemukan dan ditangani terlihat peningkatan incidence rate (IR) dibanding tahun sebelumnya, terdapat selisih sebesar 38.1 di tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Untuk indikator Penemuan Penderita Diare terlihat kecenderungan penurunan realisasi dan belum mencapai target pada tahun 2016, terdapat selisih realisasi sebesar 52.5% di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Tidak ada perbedaan target Kota Palembang dengan Kemenkes RI hingga tahun 2016 (100%). Untuk indikator Cakupan Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) kecenderungan realisasi mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, terdapat selisih realiasi sebesar 0.9% di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Tidak ada perbedaan target Kota Palembang dengan Kemenkes RI hingga tahun 2016 (100%). Untuk
indikator
Penemuan
Penderita
Pneumonia
terlihat
kecenderungan realisasi bersifat stabil dan mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya, terdapat selisih realisasi antara tahun 2016 dengan tahun 2015 yaitu sebesar 5.7. Tidak ada perbedaan target Kota Palembang dengan Kemenkes RI hingga tahun 2016 (100%). Untuk
indikator
Acute
Flacid
Paralysis
terlihat
kecenderungan
peningkatan realisasi dan telah mencapai target yang ditetapkan, terdapat selisih realisasi antara tahun 2015 dan tahun 2016 yaitu sebesar 20%. Tidak Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
50
ada perbedaan target Kota Palembang dengan Kemenkes RI hingga tahun 2016 (100%). Sedangkan untuk indikator Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam terlihat kecenderungan realisasi bersifat stabil dan telah mencapai target yang ditentukan setiap tahunnya, tidak terdapat selisih realisasi antara tahun 2016 dengan tahun 2015. Tidak ada perbedaan target Kota Palembang dengan Kemenkes RI hingga tahun 2016 (100%). Tabel 3.13 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan 2016 No
Sasaran
Indikator Kinerja
27
7
Meningkatnya kualitas lingkungan
28
29
Tempat Tempat Umum yang Memenuhi Syarat Kesehatan (TTU) Air Bersih Rumah Tangga Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Syarat Kesehatan (TPM)
% Capaian Progra m
Target
Realisasi
83
83.06
100
93
93.14
100
83
82.95
100
7. Sasaran ke 7 : “Meningkatnya kualitas lingkungan” dengan 3 indikator kinerja yang seluruhnya sudah mencapai target, dengan penjelasan sbb : a. Indikator Kinerja 27 Tempat–Tempat Umum (TTU) memenuhi syarat kesehatan adalah jumlah tempat kegiatan bagi umum yang dilakukan oleh badan maupun perorangan yang langsung digunakan oleh masyarakat umum, mempunyai tempat dan kegiatan yang tetap serta mempunyai fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan. Target kinerja tahun 2016 sebesar 83% dan ada 2.707 TTU telah memenuhi syarat dibandingkan dengan sasaran sebanyak 3.259 TTU sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 83.06%. Adapun indikator pemeriksaan TTU antara lain adanya jamban sehat, sarana air bersih, tempat sampah dan lingkungan bersih. Bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian meliputi pengawasan kualitas lingkungan TTU secara berkala, bimbingan, Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
51
penyuluhan dan saran perbaikan dalam pengelolaan lingkungan yang sehat. b. Indikator Kinerja 28 Keluarga menggunakan air bersih adalah air yang memenuhi syarat kesehatan yang digunakan dalam kegiatan rumah tangga pada kurun waktu tertentu. Target kinerja tahun 2016 sebesar 93%, jumlah keluarga yang menggunakan air bersih sebanyak 1.492.263 keluarga dibandingkan dengan sasaran 1.602.100 keluarga maka cakupan sebesar 93.14% sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100.2%. Saat ini PDAM belum terdistribusi ke seluruh penduduk Kota Palembang sehingga belum semua penduduk mengakses air bersih PDAM. Namun air bersih tetap diperoleh melalui air kemasan dan sumur gali. Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat
penting
masyarakat, khususnya
untuk
yaitu yang
meningkatkan
dalam
kesehatan
menurunkan
berhubungan
dengan
angka air,
lingkungan
penderita
dan
atau
penyakit,
berperan
dalam
meningkatkan standar atau kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan indikator perlu dukungan kesadaran masyarakat akan penggunaan sarana air bersih baik yang dibangun secara mandiri maupun oleh
pemerintah.
Disamping
itu
peran
tenaga
kesehatan
yang
memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. c. Indikator Kinerja 29 Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan adalah tempat dilakukannya upaya penyimpanan dan pengolahan bahan makanan serta penyajian makanan yang keseluruhan proses tersebut memenuhi persyaratan kesehatan. Target kinerja tahun 2016 sebesar 83%, seluruh TPM yang ada yaitu sebanyak 3.584 dan yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 2.973 TPM sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 82.95%. Standarisasi sesuai dengan Permenkes No. 1098/Menkes/SK/ VII/2003 tentang hygiene rumah makan dan restoran. Dalam upaya Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
52
pengawasan terhadap TPM yang ada dilakukan pembinaan dan pengambilan sampel makanan terhadap TPM diantaranya rumah makan/restoran, jasa boga, industri rumah tangga, makanan jajanan, pelatihan dan penyuluhan terhadap TPM, hingga pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin usaha. Tabel 3.14 Realisasi Sasaran Tahun 2015 – 2016 Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan Realisasi Sasaran
Indikator Kinerja Daerah
Meningkatnya kualitas lingkungan
Tempat Tempat Umum yang Memenuhi Syarat Kesehatan (TTU) Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Syarat Kesehatan (TPM) Air Bersih Rumah Tangga
Tahun 2016
Satuan
2015
2016
Target
Realisasi
%
IP
Selisih realisasi 2015 dan 2016
%
82,5
83.06
83
83.06
100
BS
0.56
83
%
82,7
82.95
83
82.95
100
BS
0.2
83
%
92,2
93.14
93
93.14
100.2
BS
0.2
93
Dari tabel di atas terlihat untuk indikator Tempat Tempat Umum yang Memenuhi
Syarat
Kesehatan
(TTU)
terlihat
kecenderungan
realisasi
meningkat, terdapat selisih realisasi sebesar 0.56% di tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Ada perbedaan besaran target dengan Kemenkes RI yaitu sebesar 85%. Sedangkan untuk indikator Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi
Syarat
Kesehatan
(TPM)
terlihat
kecenderungan
realisasi
mengalami peningkatan, terdapat selisih realisasi sebesar 0.2% di tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2016. Target Kemenkes RI untuk TPM lebih rendah dari Kota Palembang yaitu sebesar 75%. Untuk Kota Palembang sudah melampaui target nasional. Untuk indikator Air Bersih Rumah Tangga terlihat kecenderungan peningkatan realisasi, terdapat selisih sebesar 0,2% di tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Target Kemenkes RI untuk air bersih lebih rendah dari Kota Palembang yaitu sebesar 67. Untuk Kota Palembang sudah melampuai target nasional. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
53
Targe t 2016
Tabel 3.15 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Status Gizi Masyarakat 2016 No
8
Sasaran
Indikator Kinerja
Meningkatnya status gizi masyarakat
30
31
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
% Capaian Progra m
Target
Realisasi
100
100
100
100
100
100
8. Sasaran ke 8 : “Meningkatnya status gizi masyarakat” dari 2 indikator kinerja semuanya sudah mencapai target, dengan penjelasan sebagai berikut : a. Indikator Kinerja 30 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6–24 bulan keluarga miskin adalah Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6–24 bulan keluarga miskin. Target kinerja tahun 2016 sebesar 100%, jumlah anak keluarga miskin kurang gizi yang ditemukan sebanyak 311 anak dan semuanya telah diberikan makanan pendamping ASI
sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar
100%. Kriteria Gakin ditetapkan oleh pemerintah kota. MP-ASI pabrikan berupa bubuk instan untuk bayi usia 6–11 bulan dan biskuit untuk anak usia 12–24 bulan. Pengadaan untuk MP-ASI setiap tahunnya telah sesuai dengan jumlah bayi dan balita keluarga miskin yang ada di Kota Palembang terutama dengan status gizi kurang. Didukung penuh oleh skrining kasus dari posyandu yang sudah berjalan dengan baik. b. Indikator Kinerja 31 Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Target kinerja tahun 2016 sebesar 100%, jumlah balita gizi buruk yang ditemukan sebanyak 19 orang dan seluruhnya dirawat di rumah sakit sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100%. Target
tercapai
karena
adanya
dukungan
masyarakat
dalam
melaporkan kasus gizi buruk yang ada di lingkungannya, serta peran aktif Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
54
puskesmas dalam melakukan pelacakan terhadap setiap laporan kasus, serta koordinasi yang baik dengan rumah sakit rujukan untuk perawatan. Tabel 3.16 Realisasi Sasaran Tahun 2015 – 2016 Sasaran Peningkatan Status Gizi Masyarakat Realisasi Sasaran
Indikator Kinerja Daerah
Meningkatnya status gizi masyarakat
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
Tahun 2016
Satuan
2015
2016
Target
Realisasi
%
IP
Selisih realisasi 2015 dan 2016
%
100
100
100
100
100
BS
0
100
%
100
100
100
100
100
BS
0
100
Target 2016
Dari tabel di atas terlihat untuk indikator Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin terlihat kecenderungan realisasi stabil dan mencapai target yang ditentukan setiap tahunnya, tidak terdapat selisih realisasi antara tahun 2016 dengan tahun 2015. Pengertian anak usia 6–24 bulan keluarga miskin adalah bayi usia 6–11 bulan dan anak usia 12–24 bulan dari Keluarga Miskin (Gakin). Tidak ada perbedaan antara target Kemenkes RI dengan Kota Palembang. Untuk indikator Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan terlihat kecenderungan realisasi tiap tahunnya stabil dan mencapai target yang ditentukan, tidak dapat selisih realisasi antara tahun 2016 dengan tahun 2015. Tidak ada perbedaan antara target Kemenkes RI dengan Kota Palembang.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
55
Tabel 3.17 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Reproduksi 2016 No
Sasaran
Indikator Kinerja
32
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
33
Cakupan pelayanan kesehatan lansia
34 35
9
Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak / Reproduksi
36
37
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas
% Capaian Progra m
Target
Realisasi
91.5
95.14
103
73
73.1
100
95
96.02
101
80
92.48
115.6
90
94.98
105
91.5
91.27
99.7
38
Cakupan KB aktif
72
78.98
109.7
39
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
80
85.33
106.6
40
Cakupan kunjungan bayi
90
93.47
103.8
9. Sasaran ke 9 : “Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak / Reproduksi” dengan 9 indikator kinerja yang seluruhnya sudah mencapai target, dengan penjelasan sbb : a. Indikator Kinerja 32 Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita adalah anak balita (12-59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Target kinerja tahun 2016 sebesar 91.5%, sedangkan yang memperoleh pelayanan pemantauan 110.998 balita dibandingkan dengan sasaran sebanyak 116.665 balita, sehingga realisasi sebesar 95.14%. Hal ini didukung oleh akses dan mutu pelayanan kesehatan anak balita di dalam dan luar gedung puskesmas sudah berjalan dengan baik, yaitu meliputi pelayanan di puskesmas, posyandu, panti asuhan anak, TK/PAUD, maupun melalui kegiatan kunjungan rumah. Pemantauan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
56
pertumbuhan
merupakan
salah
satu
kegiatan
yang
terdiri
dari
penimbangan anak setiap bulan, pencatatan dan pengisian Kartu Menuju Sehat, penilaian naik atau tidak naik yang bertujuan melakukan deteksi dini
gangguan
pertumbuhan
dan
melakukan
tindak
lanjut
hasil
pemantauan pertumbuhan. b. Indikator Kinerja 33 Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia adalah cakupan kunjungan usia lanjut yang berumur mulai dari pra lansia 45 tahun hingga 59 tahun, lansia berumur 60 hingga 69 tahun, dan resiko tinggi >75 tahun. Target tahun 2016 sebesar 73%, sedangkan yang lansia yang melakukan kunjungan sebanyak 105.885 orang dibandingkan dengan sasaran sebanyak 144.891 orang maka didapat cakupan sebesar 73.1% sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100%. Saat ini ada 29 puskesmas di Kota Palembang yang telah dikembangkan menjadi puskesmas santun lansia. Untuk meningkatkan cakupan kunjungan lansia, telah dikembangkan program posyandu lansia dimana posyandu dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang pelaksanaan
posyandu.
Juga
dipertimbangkan
kemudahan
dalam
menjangkau lokasi posyandu untuk meminimalkan jarak tempuh dan biaya transportasi yang harus dikeluarkan, serta faktor keamanan dan keselamatan bagi lansia. Dari 107 kelurahan di Kota Palembang ada 91 kelurahan (85%) sudah memiliki posyandu lansia, dengan jumlah total 229 posyandu lansia. c. Indikator Kinerja 34 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali dalam satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Target
kinerja
tahun
2016
adalah
95%,
sedangkan
yang
memeriksakan kehamilannya 4 kali sebanyak 31.020 ibu hamil dengan dibandingkan sasaran 32.307 ibu hamil maka didapat cakupan 96.02% sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 101%. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
57
Hal ini dikarenakan sudah meningkatnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan
kesehatan
kehamilannya
dan
membaiknya
kualitas
pelayanan kesehatan ibu hamil di fasilitas kesehatan. Disamping itu didukung oleh sistem pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan di fasilitas kesehatan jejaring dan mitra puskesmas sudah berjalan dengan baik, termasuk mutu pelayanan antenatal care yang semakin membaik. d. Indikator Kinerja 35 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar rujukan (Polindes, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). Pada tahun 2016 target kinerja sebesar 80%, jumlah kasus yang ditangani sebanyak 5.975 orang dibandingkan dengan sasaran sebesar 6.461 ibu hamil maka didapat cakupan sebesar 92.48% sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 115.6%. Target tercapai karena semua fasilitas rujukan telah memberikan pelayanan terhadap setiap kasus komplikasi kebidanan yang ditemukan dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk administrasi pencatatan dan pelaporan. Termasuk dukungan proses deteksi, baik oleh masyarakat maupun tenaga kesehatan yang semakin baik. e. Indikator Kinerja 36 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Target kinerja tahun 2016 sebesar 90%, jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan 29.116 orang dibandingkan dengan sasaran 30.654 ibu hamil maka didapat cakupan sebesar 94.98% sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 105%.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
58
Target tercapai disebabkan oleh masyarakat umumnya dan ibu hamil khususnya telah menyadari pentingnya melakukan persalinan dengan tenaga
kesehatan
yang memiliki kompetensi kebidanan,
semakin
mudahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan
yang
berkompeten,
pencanangan
program
Percepatan
Penurunan Angka Kematian Ibu (RAN PP AKI) tahun 2015-2016 melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional, peningkatan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor kesehatan untuk peningkatan cakupan, serta penguatan manajemen dan jejaring rujukan di Kota Palembang pada pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. f. Indikator Kinerja 37 Cakupan Pelayanan Nifas adalah pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar. Target kinerja tahun 2016 sebesar 91.5%, jumlah ibu nifas yang memeriksakan ke fasilitas kesehatan sebanyak sebanyak 27.978 orang dibandingkan dengan jumlah sasaran 30.654 ibu nifas maka didapat cakupan sebesar 91,27% sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 99.7 %. Target tercapai karena adanya kegiatan pemantauan kesehatan ibu nifas di posyandu maupun kunjungan rumah, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan pada masa nifas sudah semakin baik, serta dukungan sistem pencatatan dan pelaporan yang terpadu. g. Indikator Kinerja 38 Cakupan KB Aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan pasangan usia subur (PUS) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Target kinerja tahun 2016 sebesar 72%, jumlah peserta KB aktif sebanyak 210.291 pasangan dibandingkan dengan sasaran 266.272 pasangan maka didapat cakupan sebesar 78.98% sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 109.7%.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
59
Hal ini didukung oleh peningkatan promosi tentang pelayanan KB sehingga kesadaran masyarakat untuk ber-KB juga meningkat, juga mudahnya akses terhadap pelayanan KB baik di fasilitas pelayanan primer maupun rujukan. h. Indikator Kinerja 39 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Target kinerja tahun 2016 sebesar 80%, jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebanyak 3.851 orang dibandingkan dengan sasaran 4.531 neonatus maka didapat cakupan sebesar 85.33% sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar 106.6%. Target tercapai karena semua fasilitas rujukan telah memberikan pelayanan terhadap setiap kasus neonatus dengan komplikasi yang ditemukan dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk administrasi pencatatan dan pelaporan. Juga dukungan proses deteksi/skrining yang sudah berjalan baik dalam penemuan segera kasus neonatus komplikasi di masyarakat. i.
Indikator Kinerja 40 Cakupan Kunjungan Bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2016 target kunjungan bayi sebesar 90% dan yang berkunjung ke pelayanan kesehatan minimal 4 kali sebanyak 28.165 bayi dibandingkan dengan sasaran 30.132 bayi maka didapat cakupan sebesar 93.47% sehingga capaian kinerja sebesar 103.8%. Tercapainya target karena masyarakat telah menyadari pentingnya pemantauan tumbuh kembang bayinya secara rutin. Termasuk semakin mudahnya akses untuk mendapatkan pelayanan yaitu di puskesmas, posyandu, panti asuhan anak, TK/PAUD, maupun kunjungan rumah.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
60
Tabel 3.18 Realisasi Sasaran Tahun 2015 – 2016 Sasaran Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Reproduksi Realisasi Sasaran
Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak / Reproduksi
Indikator Kinerja Daerah
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita Cakupan pelayanan kesehatan lansia Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas Cakupan KB aktif Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi
Tahun 2016
Satuan
2015
2016
Target
Realisasi
%
IP
Selisih realisasi 2015 dan 2016
%
93,9
95.14
91.5
95.14
103
BS
1.24
91.5
%
72,3
73.1
73
73.1
100
BS
0.8
73
%
96,7
96.02
95
96.02
101
BS
0.68
95
%
80,4
92.48
80
92.48
115.6
BS
12.08
80
%
96
94.98
90
94.98
105
BS
1.02
90
%
91,7
91.27
91.5
91.27
99.7
BS
0.43
91.5
%
76,9
78.98
72
78.98
109.7
BS
2.08
72
%
80,4
85.33
80
85.33
106.6
BS
4.93
80
%
95,1
93.47
90
93.47
103.8
BS
1.63
90
Target 2016
Dari tabel di atas terlihat untuk indikator Cakupan pelayanan kesehatan anak balita relatif sedikit meningkat, terdapat selisih sebesar 1.24% di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Menurut Renstra Kemenkes RI tahun 2010 -2016, target cakupan pelayanan kesehatan anak balita sebesar 85%. Ini berarti capaian Kota Palembang saat ini telah melampaui target nasional. Untuk
indikator
Cakupan
pelayanan
kesehatan
lansia
kecenderungannya meningkat, terdapat selisih sebesar 0.8% di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Tidak terdapat target nasional untuk indikator ini. Untuk Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) kecenderungan menurun, pada tahun 2016 dengan selisih 0.68% dan mencapai target yang ditentukan setiap tahunnya. Menurut Permenkes RI N0 741 tahun 2008, target cakupan kunjungan K4 sebesar 95% untuk dicapai tahun 2016, ada perbedaan sebesar 1% dibandingkan dengan target Kota Palembang. Ini berarti dari sasaran
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
61
32.307 ibu hamil saat ini sebanyak 30.789 ibu hamil telah melakukan kunjungan K4, sehingga target nasional telah tercapai. Untuk indikator Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani terlihat kecenderungan realisasi meningkat, namun telah mencapai target yang ditentukan setiap tahunnya, terdapat selisih realisasi sebesar 12.08% di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2016. Menurut Permenkes RI N0 741 tahun 2008, target cakupan indikator ini sebesar 80% untuk dicapai tahun 2016, berarti tidak ada perbedaan dengan target Kota Palembang. Untuk indikator Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan terlihat kecenderungan realisasi menurun, terdapat selisih realisasi sebesar 1.02% di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2016. Menurut Permenkes RI N0 741 tahun 2008, target cakupan indikator ini sebesar 90% untuk dicapai tahun 2016, berarti tidak ada perbedaan dengan target Kota Palembang. Untuk indikator Cakupan Pelayanan Nifas terlihat kecenderungan realisasi menurun, terdapat selisih realisasi sebesar 0.43% di tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Menurut Permenkes RI No 741 tahun 2008, target cakupan indikator ini sebesar 90% untuk dicapai tahun 2016, ada perbedaan sebesar 1.5% dengan target Kota Palembang yaitu 91.5%. Ini berarti capaian Kota Palembang telah melampaui target nasional. Untuk indikator cakupan KB aktif terlihat kecenderungan realisasi meningkat, tetap mencapai target yang ditentukan. Terdapat selisih sebesar 2,08% di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2016. Menurut Renstra Kemenkes RI 2010 – 2016, target indikator ini sebesar 65%, ada perbedaan sebesar 7% dibandingkan dengan Kota Palembang. Ini berarti capaian Kota Palembang telah melampaui target nasional. Untuk indikator Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani terlihat kecenderungan meningkat, namun telah mencapai target yang ditetapkan.
Terdapat selisih realisasi sebesar 4.93% di tahun 2016
dibandingkan tahun 2015. Menurut Renstra Kemenkes RI 2010 – 2016, target indikator ini sebesar 80%, berarti tidak ada perbedaan dengan Kota Palembang. Capaian Kota Palembang telah melampaui target nasional.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
62
Sedangkan
untuk
indikator
Cakupan
Kunjungan
Bayi
terlihat
kecenderungan realisasi menurun, namun telah mencapai target yang ditetapkan. Terdapat selisih realisasi sebesar 1.63% di tahun 2015 dibandingkan tahun 2016. Menurut Permenkes RI N0 741 tahun 2008, target cakupan indikator ini sebesar 90%, berarti tidak ada perbedaan dengan target Kota Palembang. Dari 9 sasaran yang ada dan 40 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 ada 15 indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu :
1 2 3 4 5
6
7
8
9
Tabel 3.19 Indikator Kinerja yang Belum Tercapai dalam Penetapan Indikator Utama (IKU) Tahun 2016. % 2016 Indikator Kinerja Capaian Realisasi Target Program Cakupan kelurahan siaga 70 59.81 85.4 aktif Obat essensial generik di sarana kesehatan Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia
1,4
1.3
95
100
35
35
40
14
35
100
57.98
57.98
100
96.77
96.77
100
4.62
4.62
110
45
40.9
4
1
25
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
63
2016 Indikator Kinerja 10 11 12
Target
Realisasi
1
0
0
100
0
0
100
89.87
Jumlah rumah sakit pratama yang disediakan Penyediaan alat kesehatan untuk RS pratama Cakupan penemuan pneumonia balita
% Capaian Program
89.87
13
Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif
100
54.31
54.31
14
Cakupan penemuan dan penanganan diare
100
66.94
66.94
15
Cakupan pelayanan nifas
91.5
91.27
99.7
Penyebab tidak tercapainya target indikator kinerja adalah sebagai berikut : 1) Kelurahan siaga aktif di Kota Palembang tidak tercapai karena salah satu syarat sebuah kelurahan dikatakan siaga aktif adalah harus memiliki minimal satu poskeskel yang aktif beroperasi, sedangkan poskeskel yang aktif beroperasi di kota Palembang tahun ini hanya 64 poskeskel. Jumlah poskeskel mengalami penurunan dikarenakan banyaknya bidan / perawat poskeskel
yang
mengundurkan
diri
karena
tidak
memiliki
status
kepegawaian yang pasti. 2) Target belum tercapai jika dilihat dari alokasi dana untuk pengadaan obat sesuai dengan kebutuhan obat per orang, namun Kota Palembang juga memperoleh bantuan obat dari Propinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat sehingga stock obat mencukupi. 3) Adanya keterbatasan dana APBD tahun 2016 sehingga dana untuk kegiatan kalibrasi alat kesehatan puskesmas belum dapat dianggarkan. 4) Pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh keterbatasan biaya/anggaran untuk kalibrasi. 5) Data puskesmas berupa data pelayanan kuratif, tidak menghitung pelayanan promotif dan preventif ke luar gedung puskesmas. Disamping itu sistem P-Care BPJS belum bisa diakses untuk mengetahui jumlah masyarakat miskin di fasilitas kesehatan. Sedangkan data puskesmas
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
64
belum mencakup data pelayanan di fasilitas kesehatan dasar di wilayah kerjanya seperti klinik, dokter praktek swasta, dan bidan praktek swasta. 6) Ada 1 rumah sakit yang sedang perbaikan atau renovasi instalasi gawat darurat yaitu RS. Sriwijaya Eyes Center. 7) Dalam hal rujukan pasien, puskesmas berupaya menekan angka rujukan terkait dengan ketentuan dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2016 bahwa kasus medis yang menjadi kompetensi FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama) harus diselesaikan secara tuntas di FKTP, kecuali karena keterbatasan SDM, sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Ketentuan
dalam
Permenkes
Nomor
71
Tahun
2015
menyebutkan bahwa toleransi rasio rujukan kasus non spesialistik (RRNS) adalah sebesar 15%. 8) Pemeriksaan makanan kadaluarsa terbatas karena adanya keterbatasan anggaran di tahun 2016, alokasi anggaran hanya untuk 45 objek. 9) Saat ini beberapa puskesmas telah mengadopsi layanan pengobatan tradisional namun tempat pelayanan masih bergabung dengan layanan medis sehingga belum dapat diklasifikasikan dalam puskesmas yang merekomendasikan obat tradisional. Hingga saat ini hanya 1 puskesmas yang dikategorikan puskesmas dengan pengobatan tradisional yaitu Puskesmas Kampus dengan griya sehat-nya. 10) Pembangunan rumah sakit pratama masih belum dapat direalisasikan pada tahun 2016, direncanakan pada tahun 2017 baru akan dialokasikan 11) Penyediaan alat kesehatan untuk rumah sakit pratama masih belum terealisasi, berkaitan dengan pembangunan rumah sakit pratama yang belum dilaksanakan. 12) Ada
Puskesmas
yang
tidak
memenuhi
sasaran/target
sehingga
mempengaruhi jumlah keseluruhan cakupan, ketepatan dan kelengkapan laporan yang masih kurang, belum maksimalnya data pneumonia dari unit pelayanan kesehatan dan rumah sakit, masih kurangnya upaya petugas kesehatan dan kader untuk meningkatkan intensitas penemuan pneumonia pada balita, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
65
memelihara kesehatan pada balita sehingga tidak segera membawa balita ke UPK jika mengalami gejala penyakit ISPA sebelum penyakit tersebut melangkah ke stase yang lebih lanjut seperti penyakit pneumonia. 13) Cakupan diperoleh dari pasien yang melakukan pemeriksaan dahak, sedangkan tidak semua tersangka pasien dan fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pemeriksaan dahak dimana diagnosa TB ditegakkan dengan pemeriksaan lainnya dan juga selama ini system pencatatan dan pelaporan
untuk
program
tuberculosis
hanya
mencakup
RS
dan
Puskesmas, padahal masih banyak tempat pelayanan kesehatan di luar RS dan Puskesmas melayani pengobatan tuberculosis juga tetapi tidak melaporkan kasus TB BTA (+) ke Dinas Kesehatan Kota Palembang. 14) Ada
Puskesmas
yang
tidak
memenuhi
sasaran/target
sehingga
mempengaruhi jumlah keseluruhan cakupan belum maksimal data diare dari UPK, RS dan penemuan kader, jangkauan sarana kesehatan terlalu luas sehingga tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat di wilayah tersebut dan masyarakat bisa mengobati diare di rumah. 15) Cakupan pelayanan nifas belum mencapai target diakibatkan oleh masih kurangnya kesadaran ibu untuk memeriksakan kesehatan pada masa nifas. Langkah – langkah yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk mengatasi kendala : 1) Kerjasama lintas sektor harus ditingkatkan sebagai upaya untuk mengaktifkan kembali poskeskel lainnya mulai dari perekrutan kembali bidan poskeskel, penyediaan sarana prasarana dan gedung poskeskel, serta dukungan aktif dari masyarakat sekitar poskeskel 2) Meningkatkan
informasi
mengenai
penggunaan
obat
rasional
di
puskesmas dan puskesmas pembantu 3) Pengalokasian dana untuk kegiatan kalibrasi alat kesehatan puskesmas di tahun anggaran berikutnya 4) Pengalokasian dana untuk kegiatan standarisasi pelayanan kesehatan puskesmas di tahun anggaran berikutnya 5) Pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin akan terus dilakukan, disamping meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
66
berupa sarana, prasarana, dan sumber daya manusia, serta meningkatkan kesadaran masyarakat miskin untuk mencari pengobatan ke layanan kesehatan bila menderita sakit. 6) Penambahan sumber daya manusia dan sarana prasarana di rumah sakit sehingga tidak semua menyelenggarakan pelayanan gawat darurat. 7) Sosialisasi ke pihak terkait mengenai Permenkes Nomor 28 tahun 2016 dan Permenkes No 71 Tahun 2003, serta umpan balik rujukan dari rumah sakit rujukan. 8) Tahun anggaran berikutnya akan dialokasikan dana untuk pemeriksaan makanan kadaluarsa sesuai dengan target yang telah ditetapkan 9) Pembinaan akan dilakukan bagi puskesmas yang telah mengadopsi layanan
pengobatan
tradisional,
disamping
meningkatkan
kualitas
pelayanan dan jenis layanan, juga harus mengembangkan tanaman obat keluarga (TOGA) 10) Pengalokasian dana untuk pembangunan RS. Pratama 11) Pengalokasian dana untuk penyediaan alkes yang sesuai standar 12) Dalam upaya meningkatkan capaian dengan mengirimkan feedback laporan ke 39 puskesmas, petugas puskesmas secara aktif mengambil laporan yang ada di UPK lainnya dan rumah sakit yang ada di wilayah kerja puskesmas dengan menganggarkan dana transport petugas di perencanaan BOK dan melatih dan mendorong petugas kesehatan dan kader untuk melakukan penyuluhan tentang penyakit pneumonia. 13) Sarana pelayanan kesehatan lain seperti dokter praktek, klinik swasta atau balai pengobatan dapat melaporkan kasus TB BTA (+) yang mereka obati dan dengan Meningkatkan kemitraan dengan berbagai sektor terkait terutama sarana pelayanan kesehatan mengenai pentingnya penegakan diagnosa bagi tersangka TB dengan pemeriksaan dahak secara mikroskopis. 14) Memaksimalkan pengambilan data diare dari UPK dan RS oleh pengelola hepatitis dan ISP Puskesmas setiap bulan dan oleh kader di wilayah kerja puskesmas, serta petugas memamaksimalkan kerjasama dengan pustu diwilayah kerjanya untuk penjariangan data diare.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
67
15) Mengadakan pendekatan lintas sektor dan penyuluhan di masyarakat, serta peran aktif petugas posyandu.
C. SUMBER DAYA Sumber daya merupakan salah satu komponen penting dalam pencapaian kinerja. Sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang antara lain dijabarkan sebagai berikut: 1. Sumber Daya Manusia Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebanyak 1.166 PNS dan 648 tenaga non PNSD & Non PNSD BLUD dengan rincian sebagai berikut: a. Menurut jabatan 1) Jabatan struktural
= 20 orang
2) Jabatan fungsional
= 688 orang
3) Staf
= 450 orang
b. Menurut golongan 1) Golongan IV
= 74 orang
2) Golongan III
= 859 orang
3) Golongan II
= 227 orang
4) Golongan I
= 6 orang
5) Non PNS dan BLUD
= 648 orang
c. Menurut pendidikan 1) S2/spesialis
= 210 orang
2) S1/D.IV
= 433 orang
3) D.I/D.III
= 1.010 orang
4) SMA
= 147 orang
5) SMP
= 11 orang
6) SD
= 3 orang
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
68
d. Menurut ketenagaan 1) Dokter
= 93 orang
2) Dokter gigi
= 49 orang
3) Dokter spesialis
= 9 orang
4) Apoteker
= 7 orang
5) Asisten apoteker
= 90 orang
6) Kesehatan masyarakat (S1)
= 291 orang
7) Perawat
= 386 orang
8) Bidan
= 390 orang
9) Ahli madya gizi
= 41 orang
10) Sanitarian
= 58 orang
11) Analis
= 53 orang
12) Perawat gigi
= 80 orang
13) Tenaga non kesehatan
= 259 orang
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
69
2. Sumber Daya Anggaran Pembiayaaan kesehatan secara garis besar berasal dari tiga sumber yaitu pemerintah, swasta (termasuk masyarakat), dan bantuan luar negeri. Di sektor pemerintah pembiayaan kesehatan digunakan untuk pembangunan, pengadaan fisik dan non fisik. Sumber pembiayaan pembangunan kesehatan SKPD Dinas Kesehatan Kota Palembang tahun anggaran 2016 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun 2016 berjumlah
Rp 243.585.015.035,41- terdiri dari :
1. Belanja Langsung
Rp 149.650.892.035,41,-
2. Belanja Tidak Langsung
Rp 93.931.123.000,-
Tabel 3.20 Realisasi Keuangan Tahun 2016 Sasaran Peningkatan Mutu Kesehatan Masyarakat No
Sasaran
Indikator
Kegiatan
1
Meningkatnya mutu kesehatan masyarakat
Angka balita dengan gizi buruk
pertemuan diseminasi dan informasi program gizi kota palembang Rapat Penguatan dan pemantapan tim pangan dan gizi/SKPG Kota Palembang Seminar ASI dalam rangka Pekan ASI Sedunia Kota Palembang Tahun 2016 Pertemuan tenaga konselor menyusui Puskesmas kota Palembang Pembinaan sistem rujukan maternal neonatal emergensi terintegrasi Kajian kasus kematian maternal perinatal Pembelajaran kasus kematian maternal perinatal
Jumlah kematian bayi Jumlah kematian ibu
Anggaran (Rp.) 33.038.900
Realisasi (Rp.) 33.038.900
% 100
31.916.100
29.916.100
93.7
51.908.000
51.908.000
100
39.000.000
39.000.000
100
32.000.000
32.000.000
100
28.665.000
28.665.000
100
31.615.000
31.615.000
100
Untuk sasaran peningkatan mutu kesehatan masyarakat, seluruh anggaran kegiatan terkait telah terealisasi sesuai perencanaan (100%), kecuali untuk kegiatan Rapat
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
70
Penguatan dan pemantapan tim pangan dan gizi/SKPG Kota Palembang (93.7%) dimana terdapat pengembalian anggaran untuk sewa ruang sebesar Rp 2.000.000,. Tabel 3.21 Realisasi Keuangan Tahun 2016 Sasaran Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat No 1
Sasaran Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Indikator Desa siaga aktif
Cakupan penjaringan kesehatan pada anak sekolah dasar dan setingkat
Kegiatan Penilaian PHBS, Posyandu Balita, Posyandu Lansia & Kader Kesehatan) Orientasi pemberdayaan masyarakat bagi bidan/perawat &kader Poskeskel Peningkatan pengetahuan kader tentang posyandu Penilaian sekolah sehat kota Palembang Penilaian dokter kecil
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
59.750.000
59.750.000
% 100
28.310.000
28.310.000
100
39.750.000
39.750.000
100
62.500.000
62.500.000
100
28.850.000
28.850.000
100
Dari seluruh kegiatan terkait sasaran promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, realisasi anggaran telah mencapai 100%. Tabel 3.22 Realisasi Keuangan Tahun 2016 Sasaran Peningkatan PHBS bagi seluruh masyarakat di setiap tatanan No 1
Sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
Indikator Cakupan PHBS
Kegiatan Peningkatan peran serta ormas dalam pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat pencapaian PHBS Peningkatan pengetahuan tentang PHBS
Anggaran (Rp.) 18.850.000
Realisasi (Rp.) 18.100.000
% 96
54.500.000
52.990.000
97
Untuk sasaran peningkatan PHBS, realisasi anggaran untuk seluruh kegiatan terkait belum mencapai 100%. Pada
Kegiatan Peningkatan peran serta ormas dalam
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
71
pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat pencapaian PHBS realisasi anggaran telah mencapai 96 % dimana terdapat pengembalian anggaran untuk sewa ruang sebesar Rp.750.000,- dan pada Kegiatan Peningkatan pengetahuan tentang PHBS telah mencapai 97% dimana terdapat pengembalian anggaran untuk honor panitia, penjilidan dan makan minum sebesar Rp.1.510.000,-. Tabel 3.23 Realisasi Keuangan Tahun 2016 Sasaran Peningkatan Sarana Prasarana & Kualitas Pelayanan Kesehatan No 1
Sasaran Meningkatnya sarana prasarana & kualitas pelayanan kesehatan
Indikator Obat essensial generik di sarana kesehatan Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO
Kegiatan Pertemuan penerapan aplikasi SIPNAP di unit layanan kesehatan
Anggaran (Rp.) 27.238.000
Realisasi (Rp.) 27.238.000
% 100
Dana pendampingan konsultan Dana audit ISO
Rp. 245.600.000,-
Rp. 203.435.000,-
83
Rp. 96.200.000,-
Rp. 84.527.589,-
88
Untuk indikator obat essensial generik di sarana kesehatan, realisasi keuangan untuk kegiatan Pertemuan penerapan aplikasi SIPNAP di unit layanan kesehatan sudah mencapai 100%. Sedangkan untuk indikator puskesmas berstandar manajemen mutu ISO, realisasi keuangan tidak mencapai 100%, dimana terdapat pengembalian Dana pendampingan konsultan sebesar Rp 42.165.000,- untuk uang harian dan transport sehingga realisiasi keuangannya mencapai 83%, serta kegiatan Dana audit ISO juga terdapat pengembalian Dana sebesar Rp.11.672.411,- untuk
uang harian dan
transport dengan realisasi keuangannya mecapai 88%. Tabel 3.24 Realisasi Keuangan Tahun 2016 Sasaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus No 1
Sasaran Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus
Indikator Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Kegiatan Peningkatan kualitas petugas perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) Penggunaan alat THT di Puskesmas
Anggaran(Rp) 20.000.000
Realisasi(Rp) 20.000.000
% 100
7.700.000
7.700.000
100
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
72
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Sosialisasi pelayanan kesehatan jiwa di kecamatan, keluarahan dan TP-PKK Pembinaan instruktur senam di puskesmas dan posyandu
28.445.000
28.445.000
100
55.130.000
55.130.000
100
Pembinaan petugas kesehatan gigi dan mulut di puskesmas Pembinaan sistem informasi rumah sakit
11.000.000
11.000.000
100
25.000.000
25.000.000
100
Pembinaan pelayanan laporan rujukan puskesmas
25.487.400
25.487.400
100
Untuk Sasaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus, realisasi keuangannya sudah mencapai 100%. Tabel 3.25 Realisasi Keuangan Tahun 2016 Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat No
Sasaran
Indikator
Kegiatan
1
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular
Pertemuan penguatan kapasitas kader posbindu PTM Pertemuan monev program kanker Pemeriksaan IVA WUS kurang mampu
Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa
Pemeriksaan pap smear Peningkatan pengawasan obat dan makanan
Anggaran (Rp.) 14.757.000
Realisasi (Rp.) 14.757.000
100
5.707.000
5.707.000
100
108.938.000
108.938.000
100
23.480.000
23.480.000
100
11.917.000
11.917.000
100
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
73
%
Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia
Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alami Indonesia
47.147.500
47.147.500
100
Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat semua realisasi keuangan pada semua indikatornya sudah mencapai 100%. Tabel 3.26 Realisasi Keuangan Tahun 2016 Sasaran Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit No
Sasaran
Indikator
1
Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit
Cakupan kelurahan Universal Child Immunizatiob (UCI) Cakupan penemuan penderita pneumonia
Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif
Cakupan penderita DBD yang ditangani
Kegiatan
Anggaran (Rp.) 17.500.000
Realisasi (Rp.)
%
17.500.000
100
29.467.900
29.467.900
100
4.925.000
4.925.000
100
15.075.000
15.075.000
100
4.400.000
4.400.000
100
9.100.000
9.100.000
100
19.722.000
19.722.000
100
82.201.500
82.201.500
100
Workshop pengelola lab TB
26.846.000
26.846.000
100
Transport supervisi ke 107 SD Honor rekam medis RS
7.500.000
7.500.000
100
4.200.000
4.200.000
100
Cetak blangko laporan
30.360.000
30.360.000
100
Roadshow DBD
17.250.000
17.250.000
100
Pertemuan BIAS, imunisasi dasar dan monev program immunisasi Belanja auto disable syringe Pertemuan kader dan pengelola program P2 ISPA Pengadaan alat Sound System Transport penemuan pasien baru TB.BTA(+) Makan minum ekstra puding pasien TB MDR Cetak bahan pendukung bahan promosi TB Pengadaan pot sputum dan slide
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
74
Cakupan penemuan dan penanganan diare Tempattempat umum memenuhi syarat kesehatan Tempat pengolahan makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan
Keluarga menggunakan air bersih
Sosialisasi PJB bagi Guru UKS
30.319.000
30.319.000
100
Transport petugas penyelidikan epidemiologi Pertemuan pengelola dan kader program P2 diare Pengadaan tempat CTPS
8.000.000
8.000.000
100
5.000.000
5.000.000
100
10.000.000
10.000.000
100
31.345.000
31.345.000
100
21.750.000
21.750.000
100
32.785.000
32.785.000
100
39.415.000
39.415.000
100
27.804.000
27.594.000
99.24
Monitoring evaluasi STBM Lomba kebersihan toilet Pembinaan pasar tradisional Pengawasan dan pengendalian keamanan & kesehatan makanan rumah tangga Pengawasan dan pengendalian keamanan & kesehatan makanan restoran Penyehatan kualitas air
19.086.500
Sasaran Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, dengan semua realisasi keuangannnya sudah mencapai 100%, hanya pada indikator keluarga menggunakan air bersih dengan kegiatannya penyehatan kualitas air baru mencapai 99,24% indikatornya dengan selisih anggaran sebesar Rp.210.000,- yaitu terdapat pada pengembalian honor lembur golongan II. Tabel 3.27 Realisasi Keuangan Tahun 2016 Sasaran Peningkatan Status Gizi Masyarakat No 1
Sasaran Meningkatnya status gizi masyarakat
Indikator Cakupan pemberian makanan pendamping ASI
Kegiatan Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Anggaran(Rp.) 601.875.000
Realisasi(Rp.) 601.875.000
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
75
% 100
pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
Pendampingan pemberian tambahan makanan dan vitamin Penanggulangan balita gizi kurang/buruk pasca perawatan
13.860.000
13.860.000
100
16.092.000
16.092.000
100
Untuk Sasaran Peningkatan Status Gizi Masyarakat dengan realisasi keuangannya sudah mencapai 100%. Tabel 3.28 Realisasi Keuangan Tahun 2016 Sasaran Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta Kesehatan Reproduksi No 1
Sasaran Meningkatnya kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi
Indikator Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
Cakupan pelayanan kesehatan lansia
Cakupan kunjungan ibu hamil K4
Kegiatan Penilaian balita sehat di Kota Palembang Pembinaan kesehatan balita bagi guru TK/PAUD Pembinaan SDIDTKbagi petugas puskesmas dan pustu Pembinaan PKPR Pelacakan dan intervensi kasus kekerasan terhadap anak Sosialisasi kesehatan intelegensia anak dan remaja Orientasi anak berkebutuhan khusu bagi petugas puskesmas dan pustu Evaluasi kesehatan intelegensia lansia Pembinaan kebugaran bagi kader usila Pertemuan pengelola program usia lanjut Pelaksanaan seminar sehari lansia usia nasional Workshop peningkatan kualitas pelayanan kesehatan KIA
Anggaran 62.496.000
Realisasi 62.496.000
% 100
21.010.000
21.010.000
100
23.610.000
23.610.000
100
19.310.000 985.000
19.310.000 0
100
17.437.300
17.437.300
100
9.845.000
9.845.000
100
15.810.000
15.810.000
100
40.281.000
40.281.000
100
11.920.000
11.770.000
99
48.038.000
48.038.000
100
27.650.000
27.650.000
100
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
76
0
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas Cakupan KB aktif Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani Cakupan kunjungan bayi
Pertemuan pengelola program ibu Sosialisasi brain booster tingkat kota palembang Supervisi/pembinaan faskesdes bermasalah AMP
11.920.000
11.920.000
100
28.870.000
28.817.500
99.8
17.398.000
17.398.000
100
Pembinaan Pelayanan penunjang medis puskesmas
32.000.000
32.000.000
100
Review pelayanan antenatal dan kelas ibu hamil Pembinaan kelasibu hamil dan ibu balita Pembelajaran petugas puskesmas PONED oleh RS PONEK
32.560.000
32.320.000
99
30.795.000
30.795.000
100
52.72.000
52.72.000
100
Orientasi program kesehatan anak
20.645.000
20.645.000
100
Untuk kegiatan Pelacakan dan intervensi kasus kekerasan terhadap anak, realisasi keuangan tidak digunakan karena tidak ada laporan kasus kekerasan anak yang perlu tindak lanjut ke lapangan. Untuk kegiatan Pertemuan pengelola program usia lanjut, realisasi sebesar 99% karena ada pengembalian sebesar Rp 150.000,- atas selisih honor narasumber (eselon III). Untuk kegiatan Sosialisasi brain booster tingkat kota palembang, realisasi sebesar 99,8% karena ada pengembalian uang perjalanan dinas luar daerah (selisih tiket) sebesar Rp.52.500,Untuk kegiatan Review pelayanan antenatal dan kelas ibu hamil, realisasi sebesar 99% atas selisih honor marasumber sebesar Rp. 240.000,-
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
77
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasi pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategik yang telah melalui proses penyesuian dan penajaman terhadap sasaran yang didukung indikator setingkat outcome, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja secara mandiri menunjukan bahwa dari 40 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016, ada 15 indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu Cakupan Desa Siaga Aktif, Obat Esensial Generik di Sarana Kesehatan, Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi, Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan, Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin, Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, Cakupan Sarana yang Diperiksa Makanan Kadaluarsa, Puskesmas yang Merekomendasikan Obat Tradisional, Jumlah Rumah Sakit Pratama yang Disediakan, Penyediaan Alat Kesehatan untuk RS Pratama, Cakupan penemuan penderita pneumonia balita, Cakupan penemuan baru pasien TB-BTA positif, Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita diare, dan cakupan pelayanan nifas. Pembiayaaan kesehatan dengan sumber pembiayaan dari APBD Tahun 2016 Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berjumlah Rp 243.585.015.035,41- terdiri dari (1) Belanja Langsung Rp 149.650.892.035,41,dan (2) Belanja Tidak Langsung Rp 93.931.123.000,- dan penyerapan dana untuk Tahun 2016 sebesar 91.37%.
B. Saran Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang pada tahun mendatang disarankan meningkatkan informasi mengenai penggunaan obat rasional di puskesmas dan puskesmas pembantu, mengalokasikan dana untuk kegiatan kalibrasi alat kesehatan puskesmas di tahun anggaran berikutnya, pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
78
miskin akan terus dilakukan, disamping meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas berupa sarana, prasarana, dan sumber daya manusia, serta meningkatkan kesadaran masyarakat miskin untuk mencari pengobatan ke layanan kesehatan bila menderita sakit. Perlu
adanya
pengalokasian
dana
untuk
kegiatan
standarisasi
pelayanan kesehatan puskesmas di tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan penemuan pasien baru TB BTA positif maka harus meningkatkan kemitraan dengan berbagai sektor terkait terutama sarana pelayanan kesehatan mengenai pentingnya penegakan diagnosa bagi tersangka TB dengan pemeriksaan dahak secara mikroskopis. Dalam
upaya
meningkatkan
capaian
penemuan
dan
penanganan
pneumonia balita diperlukan dukungan petugas di puskesmas dan kader dalam deteksi dini penderita sesuai klasifikasi dan pemberian pengobatan, perbaikan fasilitas penderita pneumonia berat yang memerlukan rujukan, pembinaan care seeking. Untuk peningkatan penemuan pneumonia balita diperlukan kerjasama lintas sektor dengan sarana kesehatan lainnya dalam hal komitmen pelaporan rutin kasus pneumonia. Untuk peningkatan pelayanan dan rujukan masyarakat miskin maka perlu dilakukan sosialisasi ke pihak terkait mengenai Permenkes Nomor 28 tahun 2016 dan Permenkes No 71 Tahun 2003, adanya umpan balik rujukan dari rumah sakit rujukan, serta peningkatan komitmen bersama untuk pencatatan dan pelaporan terpadu secara berjenjang pelayanan pasien masyarakat miskin baik pelayanan promotif, preventif, dan kuratif di dalam dan luar gedung puskesmas.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
79
Lampiran
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2016
80
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG
KEPALA DINAS dr. Anton Suwindro, M.Kes 19570527 198612 1 001
SEKRETARIAT dr. Hj. Letizia, M.Kes 19640214 199103 2 002 SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM Arpansah, SKM, MSi 19740611 199803 1004
SUBBAG TATA USAHA H. Alimin Wanir, SH 19590414 198003 1 009
SUBBAG KEUANGAN & PERLENGKAPAN Toraha, SE, MM 19670927 198803 2 004
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN dr. H. Alfarobi, M.Kes 19750103 200312 1 005
BIDANG PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN dr. Afrimelda Syafaruddin, M.Kes 19680208 200012 2 001
BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA H. Sopandi, SIP, MM 19620201 198501 1 002
SEKSI KESEHATAN DASAR dr. Dewi Handayani 19801010 200712 2 028
SEKSI PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT Yudhi Setiawan, SKM, M.Epid 19720520 199503 1 001
SEKSI PERENCANAAN PENDIDIKAN PELATIHAN Erikson Siregar, SKM 19771028 200312 1 003
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN dr. Uke Veronika 19780223 200604 2 012
SEKSI PENGENDALIAN WABAH DAN BENCANA Sri Darlina, SKM, MKes 19711021 199203 2 005
SEKSI DATA DAN INFORMASI KESEHATAN M.Daud Rusdi, SKM, MKM 19721025 200312 1 003
Plt.SEKSI SARANA & PERALATAN KESEHATAN
SEKSI KESEHATAN KHUSUS Hj. Erma Febrita, S.Sos, MSi 19660214 198703 2 002
SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN Zulkifli, ST, M.Si 19690909 199203 1 008
SEKSI REGISTRASI, PERIZINAN & AKREDITASI Muhammad Yamin, SIP, MSi 19730409 199503 1 003
Plt.SEKSI KEFARMASIAN Tien Atika Setiawati, S.Si.Apt 19741015 200903 2 001
KEL. JABFUNG Dokter; Dokter Gigi; Nutrisionist; Bidan; Perawat; Perawat Gigi
KEL. JABFUNG Epidemiolog; Entomolog; Laboratorian; Sanitarian; Penyuluh Kesehatan
UPTD UPTD Puskesmas
KEL. JABFUNG Administrator Kesehatan Perekam Medis
BIDANG JAMINAN DAN SARANA KESEHATAN Hj. Eni Hardiyani, SKM, MSi
19620503 198503 2 005 SEKSI JAMINAN KESEHATAN Hj. Rosylawiyah, SKM, M.Kes
19680115 199103 2 004
Yolanita Septriumi, SKM, MScPH
197809132003122005
KEL. JABFUNG
Apoteker; Administrator Kesehatan
KEL. JABFUNG
Perekam Medis; Administrator Kesehatan
KERTAS KERJA MATRIKS PROGRAM LIMA TAHUNAN RPJMD 2013-2018 DI BIDANG KESEHATAN
TUJUAN
Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Prevalensi Gizi Kurang
KEBIJAKAN
1
2 Meningkatkan mutu kesehatan masyarakat
SASARAN
1
3 Meningkatnya mutu kesehatan masyarakat
INDIKATOR KINERJA DAERAH 4 1 Angka balita dengan gizi buruk 2 Jumlah kematian bayi 3 Jumlah kematian ibu
1
Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
1
Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat
2015 2016 2017 2018 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9
26
26
23
23
23
23
118
102
102
102
102
102
5 1 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- Jumlah kematian bayi
per 1000 KH
- Jumlah kematian ibu
per 100.000 KH
- Desa Siaga Aktif
2013 <1
2014 2015 2016 2017 2018 <1 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9
26
26
23
23
23
23
118
102
102
102
102
102
%
70
70
70
70
70
80
70
70
70
70
80
5 Cakupan penjaringan kesehatan pada anak sekolah dasar dan setingkat
%
100
100
100
100
100
100
- Cakupan penjaringan kesehatan pada anak sekolah dasar dan setingkat
%
100
100
100
100
100
100
6 Cakupan rumah tangga dengan Perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS)
%
60
61
62
63
64
65
Cakupan rumah tangga dengan Perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS)
%
60
61
62
63
64
65
US $ per pddk
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
- Obat essensial generik di sarana kesehatan
US $ per pddk
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
pkm
3
5
7
8
10
12
- Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO
pkm
3
5
7
8
10
12
% `
0
50
75
100
100
100
- Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi
% `
0
50
75
100
100
100
pkm
39
39
40
40
41
42
- Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan
pkm
39
39
40
40
41
42
%
100
100
100
100
100
100
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
- Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota
%
100
100
100
100
100
100
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
3
Meningkatkan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan
3
Meningkatnya sarana 7 Obat essensial prasarana dan generik di sarana kualitas pelayanan kesehatan kesehatan 8 Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO 9 Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi 10 Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan
Meningkatnya 11 Cakupan pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan dasar khusus masyarakat miskin
12 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota
2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
6 Satuan - Angka balita % dengan gizi buruk
70
2
4
per 100.000 KH
2014 <1
PROGRAM SKPD
%
Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) bagi seluruh masyarakat di setiap tatanan
Upaya kesehatan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
per 1000 KH
2013 <1
INDIKASI CAPAIAN PROGRAM
4 Desa Siaga Aktif
2
4
Satuan %
PROGRAM KOTA
3 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Urusan Wajib/pilihn
SKPD
7 1 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
8 Kesehatan
9 Dinkes
2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Kesehatan
Dinkes
3 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Kesehatan
Dinkes
TUJUAN
KEBIJAKAN
5
6
7
8
SASARAN
2 Upaya kesehatan diarahkan untuk meningkatkan sistem rujukan upaya kesehatan masyarakat
3
Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
Meningkatkan profesionalisme SDM dibidang pencegahan dan pemberantasan penyakit
Mengembangkan dan memperkuat jejaring surveilans epidemiologi dengan fokus pemantauan wilayah setempat dan kewaspadaan dini guna mengantisipasi ancaman penyebaran penyakit maupun KLB
5
Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit
INDIKATOR KINERJA DAERAH
PROGRAM KOTA
4 13 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Satuan %
2013 100
2014 100
2015 2016 2017 2018 100 100 100 100
14 Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular
pkm
7
8
9
10
11
12
15 Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa
objek
80
90
100
110
120
120
16 Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia
pkm
1
1
2
4
6
8
17 Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan
klinik
8
12
14
16
18
20
18 Jumlah rumah sakit pratama yang disediakan
RS
0
0
1
1
0
1
19 Penyediaan alkes untuk RS pratama
%
0
0
80
100
80
100
20 Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
%
100
100
100
100
100
100
21 AFP rate 2/100.000 penduduk
%
100
100
100
100
100
100
22 Cakupan penemuan penderita pneumonia balita
%
85
100
100
100
100
23 Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif
%
85
100
100
100
24 Cakupan penderita DBD yang ditangani
%
53
52
51
25 Cakupan penemuan dan penanganan diare
%
100
100
26 Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
%
100
100
5
INDIKASI CAPAIAN PROGRAM 6 Satuan - Cakupan % pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
- Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular
2013 100
2014 2015 2016 2017 2018 100 100 100 100 100
pkm
7
8
9
10
11
12
4 Program - Cakupan sarana Pengawasan Obat yang diperiksa dan Makanan makanan kadaluarsa
objek
80
90
100
110
120
120
5 Program - Puskesmas yang pengembangan merekomendasika obat asli Indonesia n obat asli Indonesia
pkm
1
1
2
4
6
8
klinik
8
12
14
16
18
20
6 Program - Jumlah rumah Pengadaan , sakit pratama Peningkatan yang disediakan Sarana & - Penyediaan alkes Prasarana Rumah untuk RS pratama Sakit
RS
0
0
1
1
0
1
%
0
0
80
100
80
100
7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) - AFP rate 2/100.000 penduduk
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
- Cakupan penemuan penderita pneumonia balita
%
85
100
100
100
100
100
100
100
Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif
%
85
100
100
100
100
100
50
49
49
- Cakupan penderita DBD yang ditangani
%
53
52
51
50
49
49
100
100
100
100
- Cakupan penemuan dan penanganan diare
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
- Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
%
100
100
100
100
100
100
- Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan
PROGRAM SKPD
Urusan Wajib/pilihn
SKPD
7
8
9
4 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Kesehatan
Dinkes
5 Program pengembangan obat asli Indonesia
Kesehatan
Dinkes
6 Program Pengadaan , Kesehatan Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit
Dinkes
7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Dinkes
Kesehatan
TUJUAN
KEBIJAKAN
SASARAN
2 6
9
Meningkatnya gizi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan gerakan kadarzi, promosi ASI ekslusif, suplemen zat gizi
7
3 Meningkatnya kualitas lingkungan
INDIKATOR KINERJA DAERAH 4 27 Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan
Satuan %
2013 80
2014 81
28 Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan
%
80
81
82
83
84
85
29 Keluarga menggunakan air bersih
%
90
91
92
93
94
95
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
90
90.5
91
91.5
92
33 Cakupan pelayanan kesehatan lansia
%
70
71
72
73
74
75
34 Cakupan kunjungan ibu hamil K4
%
93
94
94.5
95
95
95
35 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
%
80
80
80
80
80
36 Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes dengan kompetensi kebidanan
%
90
90
90
90
37 Cakupan pelayanan nifas
%
90
90.5
91
38 Cakupan KB aktif 39 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
% %
70 80
71 80
40 Cakupan kunjungan bayi
%
90
90
Meningkatkan status 30 Cakupan pemberian gizi masyarakat makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
31 Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan 10 Upaya kesehatan masyarakat diarahkan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif, terintegrasi, dan bermutu terutama bagi bayi, anak, ibu hamil, kelompok masyarakat resiko tinggi termasuk pekerja rentan dan usia lanjut
8
PROGRAM KOTA
Meningkatnya 32 Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan kesehatan anak balita anak serta kesehatan reproduksi
2015 2016 2017 2018 82 83 84 85
5
INDIKASI CAPAIAN PROGRAM 6 Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan
Satuan %
2013 80
Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan
%
80
81
82
83
84
85
Keluarga menggunakan air bersih
%
90
91
92
93
94
95
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 624 bulan keluarga miskin
%
100
100
100
100
100
100
100
Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan
%
100
100
100
100
100
100
92.5 10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
%
90
90.5
91
91.5
92
11 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Cakupan pelayanan kesehatan lansia
%
70
71
72
73
12 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Cakupan kunjungan ibu hamil K4
%
93
94
94.5
80
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
%
80
80
90
90
Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes dengan kompetensi kebidanan
%
90
91.5
92
93
Cakupan pelayanan nifas
%
71 80
72 80
73 80
74 80
Cakupan KB aktif Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
90
90
90
90
Cakupan kunjungan bayi
8 Program Pengawasan & Pengendalian Kesehatan Makanan
9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
2014 2015 2016 2017 2018 81 82 83 84 85
PROGRAM SKPD
Urusan Wajib/pilihn
SKPD
7
8
9
8 Program Pengawasan & Pengendalian Kesehatan Makanan
Kesehatan
Dinkes
9 Program Perbaikan Gizi Kesehatan Masyarakat
Dinkes
92.5
10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Kesehatan
Dinkes
74
75
11 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Kesehatan
Dinkes
95
95
95
12 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Kesehatan
Dinkes
80
80
80
80
90
90
90
90
90
90
90.5
91
91.5
92
93
% %
70 80
71 80
71 80
72 80
73 80
74 80
%
90
90
90
90
90
90
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 BIDANG KESEHATAN
INDIKATOR KINERJA DAERAH
SASARAN Meningkatnya mutu kesehatan masyarakat
Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan
2015
2016
REALISASI 2016
%
<1
<0,9
<0,9
0.01
19 ----- X 100 % 146,356
26
23
23
0.54
16 ----- x 1000 29,366
per 100.000 KH
118
102
102
34.05
10 ----- x 100,000 29,366
166.6
- Cakupan desa siaga aktif
%
70
70
70
59.81
64 ----- X 100 % 107
85.4
100
- Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya
%
100
100
100
100
34,610 ------X 100 34,610
100
62
63
- Cakupan rumah tangga dengan hidup bersih dan sehat
%
61
62
63
65.07
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.3
2014
2015
2016
PROGRAM SKPD
1 Jumlah balita dengan gizi buruk
%
<1
<0,9
<0,9
- Jumlah balita dengan gizi buruk
26
23
23
-
per 100.000 KH
118
102
102
-
4 Cakupan desa siaga aktif
%
70
70
70
5 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya
%
100
100
6 Cakupan rumah tangga dengan hidup bersih dan sehat
%
61
7 Obat essensial generik di sarana kesehatan
US $ per
1.4
3
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
2014
Satuan
Jumlah kematian bayi
Jumlah kematian ibu
per 1000 KH
pddk
PERHITUNGAN 8
Satuan
INDIKATOR KINERJA
2
Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat
INDIKASI CAPAIAN PROGRAM SKPD
PROGRAM KOTA (Program Prioritas)
Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat
Program obat dan perbekalan kesehatan
Jumlah kematian bayi
Jumlah kematian ibu
- Obat essensial generik di sarana kesehatan
per 1000 KH
US $ per pddk
155,735 -----------x 100% 239,325
27,800,000,000.0
% CAPAIAN PROGRAM 198.9
197
103.3
95
--------------------------------1,602,100
8 Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO
9 Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi
10 Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan
pkm
5
7
8
%
50
75
100
pkm
39
40
40
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
pkm
5
7
8
14
14
100
- Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi
%
50
75
100
35
14 -----------x 100% 40
35.0
- Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan
pkm
39
40
40
14
14
- Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO
35
SASARAN
INDIKATOR KINERJA DAERAH
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
INDIKASI CAPAIAN PROGRAM SKPD
PERHITUNGAN 8 179,060 ---------- x 100 %
Satuan
2014
2015
2016
REALISASI 2016
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
%
100
100
100
57.98
100
- Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota
%
100
100
100
96.77
30 -------------x 100% 31
96.77
100
100
- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
%
100
100
100
4.62
14,273 -------------x 100% 308,845
4.62
8
9
10
- Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular
pkm
8
9
10
10
10
100
objek
90
100
110
- Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa
objek
90
100
110
45
45
40.9
16 Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia
pkm
1
2
4
pkm
1
2
4
1
1
25
17 Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan
klinik
12
14
16
- Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan
klinik
12
14
16
0
0
0
18 Jumlah rumah sakit pratama yang disediakan
RS
0
1
1
Program - Jumlah rumah sakit Pengadaan, pratama yang Peningkatan Sarana disediakan Prasarana RS
RS
0
1
1
0.0
0
0.0
19 Penyediaan alkes untuk RS pratama
%
0
80
100
%
0
80
100
0.0
0 -------- x 100 % 0
0.0
INDIKATOR KINERJA Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan khusus
PROGRAM KOTA (Program Prioritas)
Satuan
2014
2015
2016
11 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
%
100
100
100
12 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota
%
100
100
13 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
%
100
14 Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular
pkm
15 Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa
PROGRAM SKPD
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program - Puskesmas yang Pengembangan merekomendasikan obat Obat Asli Indonesia asli Indonesia
- Penyediaan alkes untuk RS pratama
% CAPAIAN PROGRAM 57.98
308,845
SASARAN
INDIKATOR KINERJA DAERAH
INDIKASI CAPAIAN PROGRAM SKPD
PERHITUNGAN 8
Satuan
2014
2015
2016
REALISASI 2016
- Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
%
100
100
100
100
107 --------- x 100 % 107
100
100
- AFP rate 2/100.000 penduduk
%
100
100
100
120
12 --------- x 100 % 10
120
100
100
- Cakupan penemuan penderita pneumonia balita
%
100
100
100
89.87
5,198 --------- x 100 % 5,784
89.9
100
100
100
- Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif
%
100
100
100
54.31
1,373 --------- x 100 % 2,528
54.31
/100.000 pddk
52
51
50
- Cakupan penderita DBD yang ditangani
/100.000 pddk
52
51
50
100
25 Cakupan penemuan dan penanganan diare
%
100
100
100
Cakupan penemuan dan penanganan diare
%
100
100
100
26 Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
%
100
100
100
- Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
%
100
100
27 Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan
%
81
82
83
- Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan
%
81
28 Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan
%
- Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan
%
INDIKATOR KINERJA Meningkatnya mutu pencegahan dan penanggulangan penyakit
PROGRAM KOTA (Program Prioritas)
Satuan
2014
2015
2016
20 Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
%
100
100
100
21 AFP rate 2/100.000 penduduk
%
100
100
22 Cakupan penemuan penderita pneumonia balita
%
100
23 Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif
%
24 Cakupan penderita DBD yang ditangani
29 Keluarga menggunakan air bersih
PROGRAM SKPD Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 81
82
83 Program Pengawasan & Pengendalian Kesehatan Makanan
91
92
93
- Keluarga menggunakan air bersih
% CAPAIAN PROGRAM
932 --------- x 100.000 932
150
66.94
18,080 --------- x 100 % 27,011
66.9
100
100
1 -------- x 100 % 1
100
82
83
83.06
2,707 --------- x 100 % 3,259
100.08
81
82
83
82.95
2,973 --------- x 100 % 3,584
100.00
91
92
93
93.14
1,492,263 --------- x 100 % 1,602,100
100
SASARAN
INDIKATOR KINERJA DAERAH INDIKATOR KINERJA
INDIKASI CAPAIAN PROGRAM SKPD
PERHITUNGAN 8
Satuan
2014
2015
2016
REALISASI 2016
%
100
100
100
100
311 ------------- x 100% 311
100
- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
%
100
100
100
100
19 -------- x 100% 19
100
- Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
%
90.5
91
91.5
95.14
110,998 --------- x 100 % 116,665
104.0
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan lansia
- Cakupan pelayanan kesehatan lansia
%
71
72
73
73.1
105,885 --------- x 100 % 144,891
100.0
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- Cakupan kunjungan ibu hamil K4
%
94
94.5
95
96.02
31,020 --------- x 100 % 32307
101.1
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
%
80
80
80
92.48
5,975 --------- x 100 % 6,461
115.6
- Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan
%
90
90
90
94.98
29116 -------- x 100 % 30654
105.5
- Cakupan pelayanan nifas
%
90.5
91
91.5
91.27
PROGRAM SKPD
Satuan
2014
2015
2016
%
100
100
100
31 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
%
100
100
100
32 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
%
90.5
91
91.5 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
33 Cakupan pelayanan kesehatan lansia
%
71
72
73
34 Cakupan kunjungan ibu hamil K4
%
94
94.5
95
35 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
%
80
80
80
36 Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan
%
90
90
90
37 Cakupan pelayanan nifas
%
90.5
91
91.5
mutu 30 Cakupan pemberian Meningkatnya status gizi masyarakat makanan pendamping ASI pada anak usia 624 bulan keluarga miskin
Meningkatnya kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi
PROGRAM KOTA (Program Prioritas)
Program Perbaikan - Cakupan pemberian Gizi Masyarakat makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
27,978
% CAPAIAN PROGRAM
99.7
------------- x 100% 30,654 38 Cakupan KB aktif
%
71
71
72
- Cakupan KB aktif
%
71
71
72
78.98
210,291 -------- x 100% 266,272
109.7
39 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
%
80
80
80
- Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
%
80
80
80
85.33
3,851 ------------- x 100% 4,513
106.7
40 Cakupan kunjungan bayi
%
90
90
90
- Cakupan kunjungan bayi
%
90
90
90
93.47
28,165 -------- x 100% 30,132
103.9
