DINAS KESEHATAN + UPTD

Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan ... keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Kesehatan ... kemitraan, koordinasi, penelitian dalam...

0 downloads 76 Views 99KB Size
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 31

TAHUN : 2004

SERI : D

NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu penyesuaian kelembagaan;

b.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali;

c.

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran

4.

5.

6.

7.

8.

9. 10.

11.

Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen. Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN.

KEBUMEN TENTANG TATA KERJA DINAS

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen; 3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen;

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13.

Bupati adalah Bupati Kebumen; Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen; Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen; Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen; Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen ; Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen; Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing; Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk : a. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen; b. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat ( PUSKESMAS ) yang terdiri dari : 1. Puskesmas Ayah I; 2. Puskesmas Ayah II; 3. Puskesmas Buayan; 4. Puskesmas Puring; 5. Puskesmas Petanahan; 6. Puskesmas Klirong I; 7. Puskesmas Klirong II; 8. Puskesmas Buluspesantren I; 9. Puskesmas Buluspesantren II; 10. Puskesmas Ambal I ; 11. Puskesmas Ambal II; 12. Puskesmas Mirit ; 13. Puskesmas Bonorowo ; 14. Puskesmas Prembun; 15. Puskesmas Padureso ; 16. Puskesmas Kutowinangun; 17. Puskesmas Alian ; 18. Puskesmas Poncowarno ; 19. Puskesmas Kebumen I; 20. Puskesmas Kebumen II; 21. Puskesmas Kebumen III; 22. Puskesmas Pejagoan; 23. Puskesmas Sruweng; 24. Puskesmas Adimulyo; 25. Puskesmas Kuwarasan; 26. Puskesmas Rowokele; 27. Puskesmas Sempor I; 28. Puskesmas Sempor II 29. Puskesmas Gombong I; 30. Puskesmas Gombong II; 31. Puskesmas Karanganyar;

32. Puskesmas Karanggayam I; 33. Puskesmas Karanggayam II; 34. Puskesmas Karangsambung ; 35. Puskesmas Sadang. c. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengobatan Penyakit Paru – paru. d. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3 (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan. (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang kesehatan. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pembinaan umum dan perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan standar yang telah ditetapkan; b. pelaksanaan pemberian perijinan dan pelayanan umum dibidang kesehatan; c. pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pembinaan operasional sesuai kebijakan Bupati. BAB IV ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha; c. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; d. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat; e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi; f. Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 7 Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha Pasal 8 (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Kesehatan. (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. b. c. d. e.

pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; pelaksanaan pengurusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10 (1) Bagian Tata Usaha membawahi :

a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Perencanaan. (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 11 (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, administrasi kepegawaian serta melaksanakan administrasi keuangan. (2)

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana program kegiatan evaluasi dan pelaporan serta mengembangkan kebijakan program dan penelitian di bidang pembangunan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan. Bagian Keempat Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pasal 12

(1) Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan penyakit dan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan air, tanah dan udara di tempat – tempat umum, industri, pemukiman dan tempat darurat. (2) Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan perencanaan pengamatan, pencegahan, pemberantasan penyakit dan kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa atau wabah penyakit dan penyehatan lingkungan air, tanah, udara, di tempat-tempat umum, industri, pemukiman dan tempat darurat; b. pelaksanaan kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan penyakit dan kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa atau wabah penyakit dan penyehatan lingkungan air, tanah dan udara, di tempat-tempat umum, industri, pemukiman dan tempat darurat; c. pelaksanaan pengembangan program pengamatan, pencegahan, pemberantasan penyakit dan kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa atau wabah penyakit dan penyehatan lingkungan air, tanah, udara, di tempat – tempat umum, industri, pemukiman dan tempat darurat; d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan serta pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;

e.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan. Pasal 14

(1) Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahi : a. Seksi Pemberantasan Penyakit; b. Seksi Penyehatan Lingkungan. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Pasal 15 (1)

Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menginformasikan data penyakit dan kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa atau wabah penyakit, merencanakan, mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi kegiatan pemberantasan penyakit dalam hal pengamatan, pencegahan, pemberantasan penyakit dan kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa atau wabah penyakit, melakukan pengembangan program melalui kegiatan kemitraan, koordinasi, penelitian dalam hal pengamatan, pencegahan, pemberantasan penyakit dan kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa atau wabah penyakit.

(2)

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menginformasikan data penyehatan lingkungan, merencanakan, mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi kegiatan penyehatan lingkungan air, tanah, udara, di tempat – tempat umum, industri, pemukiman dan tempat darurat serta melakukan pengembangan program melalui kegiatan kemitraan, koordinasi, penelitian dalam hal penyehatan lingkungan air, tanah, udara, di tempat - tempat umum, industri, pemukiman dan tempat darurat. Bagian Kelima Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pasal 16

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membina, mengawasi, mengembangkan, memantapkan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, Pendidikan Kesehatan, sertifikasi, legislasi tenaga / sarana kesehatan, pengawasan penggunaan obat, makanan, minuman, perbekalan kesehatan dan Obat Asli Indonesia. (2) Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan perencanaan dan pembinaan, pengawasan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan farmasi komunitas dan klinik di Institusi Pelayanan Kesehatan serta pembinaan dan pengawasan mutu keamanan obat, makanan, minuman, perbekalan kesehatan dan Obat Asli Indonesia di sarana produksi / distribusi; b. pelaksanaan pengembangan, pemantapan sarana / fasilitas pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, penunjang medik dan medik spesifik ( Kesehatan Jiwa, Indera, Gigi dan Mulut ) di Institusi Pelayanan Kesehatan; c. pelaksanaan legislasi, registrasi, sertifikasi dan lisensi tenaga kesehatan serta pelaksanaan sertifikasi, akreditasi Institusi Pendidikan Kesehatan; d. pelaksanaan penyusunan kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; e. pelaksanaan pengembangan norma, standart dan pedoman pelayanan kesehatan. Pasal 18 (1) Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat membawahi : a. Seksi Upaya Kesehatan dan Perijinan; b. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Pasal 19 (1) Seksi Upaya Kesehatan dan Perijinan mempunyai tugas merencanakan, mengumpulkan, menyusun, melaksanakan pembinaan pengawasan terhadap Institusi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, mengembangkan, memantapkan sarana / fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, menyelenggarakan legislasi, registrasi, sertifikasi, lisensi tenaga kesehatan, melaksanakan sertifikasi, akreditasi Institusi Pendidikan Kesehatan serta mengembangkan standar Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. (2) Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman mempunyai tugas merencanakan, mengumpulkan, menyusun, melaksanakan pembinaan pengawasan terhadap pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinik di Insitusi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, melaksanakan pengawasan mutu keamanan obat, makanan, minuman, perbekalan kesehatan dan obat asli Indonesia di sarana produksi / distribusi serta menyusun kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Bagian Keenam Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Pasal 20 (1) Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemeriksaan, pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga, pelayanan ibu hamil, keluarga berencana, remaja, usia lanjut, Pelayanan

Kesehatan Dasar dan Rujukan, peningkatan gizi masyarakat, gizi institusi, kewaspadaan pangan dan gizi serta penanggulangan gizi buruk dan gizi kurang bagi balita. (2) Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha kesehatan ibu, anak dan keluarga serta pengumpulan, analisa data pelaksanaan pelayanan ibu hamil dan keluarga berencana di Institusi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; b. pelaksanaan pengumpulan, pemantauan dan pengkajian data status gizi masyarakat untuk perencanaan, intervensi dalam peningkatan gizi masyarakat melalui upaya perbaikan gizi keluarga, gizi institusi, penanggulangan gizi buruk dan gizi kurang bagi balita serta kewaspadaan pangan dan gizi melalui pemantauan status gizi dan pemantauan konsumsi gizi; c. pelaksanaan pembinaan pengawasan pelayanan kesehatan remaja dan usia lanjut di Unit Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; d. pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan, koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka upaya peningkatan kesehatan anak sekolah. Pasal 22 (1) Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi membawahi : a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Usaha Kesehatan Sekolah; b. Seksi Gizi. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi. Pasal 23 (1)

Seksi Kesehatan Keluarga dan Usaha Kesehatan Sekolah mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, membina, mengawasi, Usaha Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana, Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS ) serta mengumpulkan bahan pembinaan / monitoring penyelenggaraan usaha kesehatan remaja dan usia lanjut di Institusi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan serta koordinasi lintas sektoral dalam usaha meningkatkan kesehatan keluarga dan Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS ).

(2)

Seksi Gizi mempunyai tugas merencanakan, membina dan mengawasi gizi masyarakat melalui upaya perbaikan gizi keluarga, gizi institusi, pemantauan gizi masyarakat, kewaspadaan pangan dan gizi melalui pemantauan status gizi dan pemantauan konsumsi gizi, penanggulangan gizi buruk dan gizi kurang bagi balita serta peningkatan gizi masyarakat.

Bagian Ketujuh Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Pasal 24 (1)

Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, mengembangkan, menyebarluaskan informasi kesehatan serta menggerakkan kemandirian masyarakat untuk hidup bersih sehat dengan mendorong tumbuh kembangnya upaya kesehatan yang bersumber dari masyarakat, kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) serta pembinaan kesehatan matra dan kesehatan kerja.

(2)

Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan perencanaan, perumusan kebijakan advokasi kesehatan, kampanye Perilaku Hidup Bersih Sehat ( PHBS ) dan sosialisasi prioritas program kesehatan; b. pelaksanaan perencanaan kegiatan, kajian perilaku masyarakat, pengembangan desain pesan, metode dan alat promosi kesehatan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengembangan upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ( JPKM ); c. pelaksanaan kegiatan, kajian perilaku masyarakat, pengembangan desain pesan, metode dan alat promosi kesehatan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengembangan upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ( JPKM ); d. pelaksanaan pengembangan program, kajian perilaku masyarakat, pengembangan desain pesan, metode dan alat promosi kesehatan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengembangan upaya kesehatan yang bersumberdaya masyarakat dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ( JPKM ); e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan penyebaran informasi kajian perilaku masyarakat, pengembangan desain pesan, metode dan alat promosi kesehatan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan yang bersumber daya masyarakat dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ( JPKM ); f. pelaksanaan evaluasi kegiatan, kajian perilaku masyarakat, pengembangan desain pesan, metode dan alat promosi kesehatan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengembangan upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ( JPKM ).

Pasal 26 (1) Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan membawahi : a. Seksi Promosi Kesehatan; b. Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.

Kesehatan

Masyarakat

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat. Pasal 27 (1) Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi kegiatan dalam hal kajian perilaku masyarakat, pengembangan desain pesan, metode dan alat promosi kesehatan. (2) Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi kegiatan dalam hal pengembangan upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ( JPKM ). Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 28 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan. (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 29

(1) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat ( PUSKESMAS ) mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional sebagian tugas Dinas Kesehatan. (2) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat ( PUSKESMAS ) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional di koordinasikan oleh Camat. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 30 Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat ( PUSKESMAS ) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan kepada masyarakat. Pasal 31 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat ( PUSKESMAS ) mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB), perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, PKM, Usaha Kesehatan Sekolah, olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja serta usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, mata, khusus, lainnya dan pencatatan serta pelaporan; b. pelaksanaan pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan Rujukan Medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada PUSKESMAS Pembantu, Bidan Desa, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta serta kader pembangunan kesehatan; c. pelaksanaan pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan Kader Pembangunan Bidang Kesehatan di wilayah, pengembangan kegiatan swadaya masyarakat bidang kesehatan.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 32 (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat ( PUSKESMAS ) terdiri dari : a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas; b. Petugas Administrasi c. Petugas Operasional; d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat ( PUSKESMAS ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 33 Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat ( PUSKESMAS ) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 30 dan 31 Peraturan Daerah ini. Pasal 34 (1) Petugas Administrasi mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, penyusunan perencanaan program, pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta pemungutan retribusi. (2) Petugas Operasional terdiri dari : a. Petugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, mempunyai tugas membantu melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk imunisasi; b. Petugas Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga, mempunyai tugas membantu melaksanakan kegiatan kesejahteraan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi, usaha kesehatan kerja serta usia lanjut; c. Petugas Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas membantu melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut; d. Petugas Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat, mempunyai tugas membantu melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan sekolah dan olah raga, penyuluhan kesehatan masyarakat serta perawatan kesehatan masyarakat; e. Petugas Perawatan, mempunyai tugas membantu melaksanakan kegiatan Perawatan Pasien; f. Petugas Penunjang, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan laboratorium sederhana dan pengelolaan obat-obatan; g. Petugas Pelayanan Khusus, mempunyai tugas melakukan kegiatan usaha kesehatan mata, usaha kesehatan jiwa, usaha kesehatan khusus lainnya. Pasal 35 (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat ( PUSKESMAS ) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan kepada masyarakat. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat ( PUSKESMAS ). (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat ( PUSKESMAS ) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGOBATAN PENYAKIT PARU – PARU Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 36 (1) Unit Pelaksana Teknis Balai Pengobatan Penyakit Paru – paru mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional sebagian tugas Dinas Kesehatan. (2) Unit Pelaksana Teknis Balai Pengobatan Penyakit Paru – paru dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 37 Unit Pelaksana Teknis Balai Pengobatan Penyakit Paru – paru mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pengobatan penyakit paruparu. Pasal 38 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penetapan diagnosa penyakit paru-paru; b. pelaksanaan pengobatan penderita penyakit paru-paru; c. pelaksanaan perawatan penderita penyakit paru-paru; d. pelaksanaan sistem rujukan (referral) dalam usaha pencegahan diagnose dan pengobatan penyakit paru-paru. Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 39 (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru terdiri dari : a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas; b. Petugas Administrasi; c. Petugas Operasional; d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengobatan Penyakit Paruparu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pasal 40 Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 Peraturan Daerah ini.

Pasal 41 (1) Petugas Administrasi mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, penyusunan perencanaan program, pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian. (2) Petugas Operasional terdiri dari : a. Petugas Diagnosa mempunyai tugas melaksanakan diagnosa penderita penyakit paru-paru atas dasar pemeriksaan fisik, laboratorium dan radiologi; b. Petugas Pengobatan mempunyai tugas melaksanakan pengobatan penderita penyakit paru-paru; c. Petugas Perawatan mempunyai tugas melaksanakan perawatan khusus serta rehabilitasi penderita penyakit paru-paru.

Pasal 42 (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang pengobatan penyakit paru-paru. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru. (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VII KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT Bagian Pertama Kedudukan Pasal 43 (1) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional sebagian tugas Dinas Kesehatan. (2) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 44 Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat. Pasal 45 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 44 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Laboratorium Kesehatan Masyarakat; b. pelaksanaan pengambilan dan pengiriman sampel untuk pemeriksaan parameter parameter kesehatan masyarakat; c. pelaksanaan pemeriksaan sampel untuk parameter kesehatan masyarakat secara laboratorium dan atau lapangan; d. pelaksanaan analisa hasil pemeriksaan parameter kesehatan masyarakat; e. pelaksanaan identifikasi yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh Kejadian Luar Biasa ( KLB ); f. pelaksanaan urusan ketatausahaan. Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 46 (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat terdiri dari : a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas; b. Petugas Administrasi; c. Petugas Operasional; d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pasal 47 Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan 45 Peraturan Daerah ini. Pasal 48 (1) Petugas Administrasi mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, penyusunan perencanaan program, pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.

(2) Petugas Operasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengambilan dan pengiriman sampel untuk pemeriksaan parameter - parameter kesehatan masyarakat, pemeriksaan sampel untuk parameter kesehatan masyarakat secara laboratorium dan atau lapangan, analisa hasil pemeriksaan parameter kesehatan masyarakat dan penelitian yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh Kejadian Luar Biasa ( KLB ). Pasal 49 (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat. (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII TATA KERJA Pasal 50 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Pasal 51 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan bertanggungjawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala tepat pada waktunya. (4) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu unit kerja yang berada dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap bawahan masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 52 Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 53 Pejabat – pejabat lainnya di lingkungan Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 54 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati. Pasal 55 Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 56 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen. Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 1 Juni 2004 BUPATI KEBUMEN, t.t.d Diundangkan di Kebumen pada tanggal 8 Juni 2004

RUSTRININGSIH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

H. SUROSO, SH Pembina Utama Muda NIP. 010 138 040 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 31.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ( PUSKESMAS ) KABUPATEN KEBUMEN

LAMPIRAN II

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

PETUGAS ADMINISTRASI KEL. JABATAN FUNGSIONAL

PETUGAS OPERASIONAL

BUPATI KEBUMEN, t.t.d RUSTRININGSIH Diundangkan di Kebumen pada tanggal 8 Juni 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

H. SUROSO, SH Pembina Utama Muda NIP. 010 138 040 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 31.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGOBATAN PENYAKIT PARU – PARU KABUPATEN KEBUMEN

LAMPIRAN III

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

PETUGAS ADMINISTRASI KEL. JABATAN FUNGSIONAL

PETUGAS OPERASIONAL

BUPATI KEBUMEN, t.t.d RUSTRININGSIH Diundangkan di Kebumen pada tanggal 8 Juni 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

H. SUROSO, SH Pembina Utama Muda NIP. 010 138 040 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 31.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KEBUMEN

LAMPIRAN IV

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

PETUGAS ADMINISTRASI KEL. JABATAN FUNGSIONAL

PETUGAS OPERASIONAL

BUPATI KEBUMEN, t.t.d RUSTRININGSIH Diundangkan di Kebumen pada tanggal 8 Juni 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

H. SUROSO, SH Pembina Utama Muda NIP. 010 138 040 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 31.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN

LAMPIRAN I

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN

KEPAL A DINAS

BAGIAN TATA USAHA KEL. JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN PERENCANAAN

SUB BAGIAN UMUM

BIDANG PEMBERANTASAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

BIDANG KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI

SEKSI PEMBERANTASAN PENYAKIT

SEKSI UPAYA KESEHATAN DAN PERIJINAN

SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN

SEKSI FARMASI, MAKANAN DAN MINUMAN

BIDANG PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT

SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH

SEKSI PROMOSI KESEHATAN

SEKSI PEMBERDAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT

SEKSI GIZI

UPTD

BUPATI KEBUMEN, t.t.d RUSTRININGSIH Diundangkan di Kebumen pada tanggal 8 Juni 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

H. SUROSO, SH Pembina Utama Muda NIP. 010 138 040 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 31.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR

TAHUN 2004 TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN I. UMUM Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 11 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 12 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 15

Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 16 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 19 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 20 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 23 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 24 Ayat ( 1 )

Promosi Kesehatan kepada masyarakat dalam hal ini adalah dalam upaya memberikan pengalaman belajar atau menciptakan kondisi bagi perorangan, kelompok dan masyarakat dalam berbagai tatanan melalui jalur komunikasi, informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku dengan cara melakukan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat mengenali, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesehatannya. Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 27 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 28 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Ayat ( 3 ) Cukup jelas Ayat ( 4 ) Cukup jelas Pasal 29 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 35 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Ayat ( 3 ) Cukup jelas Pasal 36 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas

Pasal 42 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Ayat ( 3 ) Cukup jelas Pasal 43 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 49 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Ayat ( 3 ) Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas

Pasal 51 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Ayat ( 3 ) Cukup jelas Ayat ( 4 ) Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas