II. TINJAUAN PUSTAKA A. Efektivitas Organisasi 1

kata efektivitas berasal dari ... organisasi dapat diartikan sebagai pengaturan sumber daya dalam ... atau keefektifan operasionalisasi Polmas adalah ...

0 downloads 6 Views 138KB Size
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Organisasi

1. Pengertian Efektivitas

Dalam konsep efektivitas yang merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, maka makna yang diungkapkan sering berbeda, walaupun pada akhirnya tujuan dari efektivitas itu adalah pencapaian tujuan. Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa inggris “effective” telah mengintervensi ke dalam bahasa Indonesia dan memiliki makna “berhasil”. Soekanto (1990) menerangkan efektivitas berasal dari kata effektiviens yang berarti ukuran sampai sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan. Beberapa ahli berpendapat tentang efektivitas seperti Miller dalam Tangkilisan (2005) mengungkapkan bahwa: “effectiveness be define as the degree to which a social system achieve its goals. Effectiveness must be distinguished from efficiency. Efficiency is meanly concerd with goal attainment. ( efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu system sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan).”

Menurut Bastian dalam Tangkilisan (2005) menyatakan efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai

14

tujuan yang telah ditetapkan. Artinya bahwa efektivitas dapat dilihat melalui pencapaian hasil yang kemudian disesuaikan dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan Handayadiningrat (1992) mengemukakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Melihat dari uraian diatas, terdapat berbagai macam konsep efektivitas yang diungkapkan oleh para ahli yang juga mengandung berbagai macam makna sesuai dengan kerangka acuan yang dipakai. Efektivitas dapat dipakai untuk menjelaskan keberhasilan dalam melaksanakan sesuatu atau melakukan sesuatu dan efektivitas juga digunakan untuk memberi batasan dari segi hasil dan dampak yang dicapai. Walaupun demikian, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas lebih dapat digunakan sebagai ukuran untuk melihat tercapai atau tidaknya suatu kegiatan atau program yang telah ditetapkan yang dapat dilihat melalui tujuan dan hasil yang dicapainya.

2. Pengertian Efektivitas Organisasi

Pada dasarnya, alasan dari didirikannya suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, dengan tindakan yang dilakukan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab, maka pencapaian tujuan dari organisasi tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan hasil yang baik. Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya.

15

Menurut Dessler dalam Tangkilisan (2005) mengemukakan pendapatnya bahwa organisasi dapat diartikan sebagai pengaturan sumber daya dalam suatu kegiatan kerja, dimana tiap-tiap kegiatan tersebut telah disusun secara sistematika untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada organisasi tersebut masing-masing personel yang terlibat didalamnya diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi, dimana tujuan organisai tersebut dirumuskan secara musyawarah sebagai tujuan bersama yang diwujudkan secara bersama-sama.

Selanjutnya Tangkilisan (2005) mendefinisikan organisasi secara sederhana sebagai suatu bentuk kerja sama untuk mencapai tujuan bersama-sama secara efisien dan efektif melalui kegiatan yang telah ditentukan secara sistematis dan didalamnya ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas dalam mencapai tujuan organisasi tersebut.

Lebih lanjut dikatakan oleh Georgopualos dan Tannebaum dalam Tangkilisan (2005) mengenai pengertian efektivitas organisasi bahwa: “… organization effectiveness as the extent to which an organization as a social system, given certain resources and mean, fulfill it’s objective without incapacitating it’s means and resources and without placing strain upon it’s member.” (efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan system sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggotaanggotanya).

Jadi secara umum ada pandangan bahwa efektivitas organisasi dimaksudkan atau dapat didefinisikan dalam batas-batas tingkat pencapaian tujuan organisasi. Efektivitas organisasi menurut Sedarmayanti (2009) sebagai tingkat keberhasilan

16

organisasi dalam usaha mencapai tujuan/sasaran. Hall dalam Tangkilisan (2005) mengartikan bahwa dengan tingkat sejauh mana suatu organisasi merealisasikan tujuannya, semua konsep tersebut hanya menunjukan pada pencapaian tujuan organisasi, sedangkan bagaimana cara mencapainya tidak dibahas. Sedangkan Tangkilisan (2005) sendiri mengartikan efektivitas organisasi menyangkut dua aspek, yaitu tujuan organisasi dan pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Melihat dari uraian mengenai efektivitas, organisasi dan efektivitas organisasi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas organisasi lebih dapat digunakan sebagai ukuran untuk melihat tercapai atau tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada.

3. Pengukuran Efektivitas Organisasi

Penilaian keefektifan suatu organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendapat ahli sebagai pisau untuk mengetahui apakah organisasi tersebut telah mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak. Sterss dalam Tangkilisan (2005) mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu: 1. Produktivitas. 2. Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas. 3. Kepuasan kerja. 4. Kemampuan berlaba.

17

5. Pencarian sumber daya.

Sementara Gibson dalam Tangkilisan (2005) mengatakan bahwa efektivitas suatu organisasi dapat pula diukur dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. 2. Kejelasan strategi pencapain tujuan. 3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap. 4. Perencanaan yang matang. 5. Penyusunan program yang tepat. 6. Tersedianya sarana dan prasarana. 7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Akan tetapi, Tangkilisan (2005) menyatakan yang digunakan untuk mengukur keefektifan suatu organisasi adalah dengan prospek tujuan, dimana tolak ukurnya adalah bagaimana organisasi mencapai tujuan, termasuk merealisasikan visi dan misi organisasi sesuai dengan mandat yang diembannya. Dilain pihak, Sharma dalam Tangkilisan (2005) memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi, yang meliputi antara lain: 1. Produktivitas organisasi atau output. 2. Kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan didalam dan di luar organisasi. 3. Tidak adanya ketegangan didalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi.

18

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008), produktivitas diartikan sebagai banyak mendatangkan hasil atau manfaat. Hasil atau manfaat tersebut dalam organisasi dapat diartikan sebagian hasil (output) atau tujuan akhir yang ingin dicapai dengan adanya penerapan dari suatu organisasi. Akan tetapi, Steers dalam Tangkilisan (2005) mengartikan produktivitas sebagai kuantitas atau volume produk atau jasa yang dihasilkan organisasi. Dalam konsep yang disampaikan oleh Sharma tidak mengadopsi pengertian ini dikarenakan efektivitas organisasi yang diusulkan oleh Steers lebih cocok untuk organisasi yang bersifat mencari keuntungan (nirlaba).

Selanjutnya, kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi pengertiannya hampir serupa dengan pengertian kemampuan adaptasi atau fleksibilitas yang diusung oleh Steers yaitu bagaimana kemampuan organisasi untuk mengubah prosedur standar operasinya jika lingkungan berubah dan untuk mencegah kekakuan terhadap rangsangan lingkungan. Jadi dengan adanya kemampuan ini sebuah organisasi diharapkan sanggup melakukan sesuatu untuk menyesuaikan kondisi lingkungan sekitar dan mengambil tindakan secepatnya dalam menanggapi perubahan-perubahan tersebut.

Hambatan diartikan sebagai halangan atau rintangan (KBBI, 2008). Dengan demikian, tidak adanya ketegangan didalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik

diantara

bagian-bagian

organisasi

dapat

didefinisikan

sebagai

kebersamaan dan kepuasan anggota-anggota organisasi dan lingkungan atas

19

penerapan organisasi tersebut. Misalnya dengan tidak ditemukannya halangan atau rintangan atau konflik-konflik yang terjadi diantara bagian organisasi.

Jika dicermati pendapat dari beberapa ahli diatas, diketahui bahwa dalam pengukuran efektivitas organisasi dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis ukuran-ukuran atau indikator-indikator keefektifan organisasi dengan mengidentifikasi ukuran yang sesuai dengan kondisi organisasi yang akan peneliti teliti yaitu FKPM sehingga data yang diperoleh nanti akan relevan. Selain itu, dengan memperhatikan hal yang diungkapkan oleh Steers dalam Tangkilisan (2005) tentang beberapa masalah dalam usaha melakukan pengukuran efektivitas, maka identifikasi terhadap pengukuran efektivitas FKPM dapat dilakukan dengan lebih baik. Masalahmasalah tersebut, yaitu : 1. Kriteria evaluasi. 2. Perspektif waktunya berbeda-beda. 3. Kriteria sering kali bertentangan satu sama lain. 4. Sebagian kriteria tidak dapat diterapkan pada jenis-jenis organisasi tertentu. 5. Sebagian kriteria mungkin sulit diukur dengan tepat.

Berdasarkan hal tersebut, indikator yang diungkapkan oleh Steers tidak akan dipakai dalam penelitian ini karena lima kriteria yang telah disebutkan sebelumnya lebih cocok digunakan untuk organisasi yang berorientasi ekonomi dan jelas tidak sesuai dengan FKPM yang merupakan organisasi masyarakat di bidang keamanan dan pertahanan Negara. Sedangkan, indikator keefektifan organisasi menurut Gibson, lebih baik jika digunakan oleh organisasi besar yang

20

memiliki wilayah kerja yang luas dan struktur organisasi yang kompleks sehingga peneliti menyimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut tidak sesuai dengan kondisi organisasi yang akan peneliti teliti nanti. FKPM merupakan organisasi yang cakupan wilayahnya kecil atau hanya berada di tingkat kelurahan sehingga perspektif Gibson tersebut tidak akan digunakan dalam penelitian ini.

Selanjutnya, pendapat yang diungkapkan Tangkilisan hanya menggunakan satu alat ukur yaitu tujuan yang menurut peneliti apabila digunakan dalam penelitian ini maka akan sulit menjawab rumusan masalah penelitian. Akan tetapi Sharma mengungkapkan tiga indikator sebagai alat ukur keefektifan organisasi yang menurut

peneliti

lebih relevan dan

sesuai

dengan kondisi

organisasi

kemasyarakatan yang akan diteliti karena dari ketiga alat ukur tersebut telah mencakup kriteria yang menyangkut faktor internal dan faktor eksternal organisasi.

B. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)

1. Pengertian Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/IX/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Menyelenggarakan Tugas Polri, FKPM merupakan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat setempat dan difasilitasi oleh Polres/Polsek/Petugas Polmas. Forum ini dibentuk berdasarkan kesadaran masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan serta merupakan hasil kesepakatan warga, khususnya berkaitan dengan keamanan

21

masalah-masalah sosial yang terjadi disekitarnya. Pembentukan FKPM dilakukan dengan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait guna membangun persepsi masyarakat agar dalam implementasinya dapat berjalan dengan baik. Hal ini didasarkan pada bahwa tokoh masyarakat merupakan orang yang disegani dan dihormati oleh masyarakat setempat sehingga jabatan Ketua FKPM sebaiknya diambil dari salah satu tokoh masyarakat yang telah memahami karakteristik wilayah tersebut.

Dalam

Bab

VI Skep/433/VII/2006,

FKPM

disebut

sebagai

organisasi

kemasyarakatan yang bersifat independen (berdiri sendiri), mandiri dan dalam kegiatannya bebas dari campur tangan pihak manapun. Panduan pembentukan dan operasionalisasi FKPM telah ditetapkan dengan dikeluarkannya Skep tanggal 1 Juli 2006 tersebut. Keputusan ini dikeluarkan untuk menyamakan persepsi dan misi dari FKPM serta menjadi pedoman bagi anggotanya agar dalam menjalankan tugasnya tidak melampaui batasan kewenangan yang telah ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri Pasal 1 angka 16, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) merupakan wahana komunikasi antara Polri dan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat dan petugas polri dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggarakan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

22

Jadi, Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) adalah Forum Kemitraan Polisi Masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat setempat dan difasilitasi oleh Polres/Polsek/Petugas Polmas yang bertugas sebagai fasilitator pemecahan masalah antara polisi dan masyarakat setempat.

2. Tujuan Pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat bertujuan untuk menjembatani komunikasi antar polisi dan masyarakat secara harmonis dan juga menjembatani masyarakat yang mempunyai masalah. Selain itu, FKPM dibentuk untuk memfasilitasi pengenalan Polmas dan menciptakan kemitraan yang memperkuat komunikasi antar polisi dan masyarakat, dilaksanakan pada tingkat Polsek atau Polsekta yang diarahkan semata-mata untuk tujuan Polmas (Sumber : http://www.isiindonesia.com/reformasi-itu-bernama-polmas.html. diakses tanggal 18 Januari 2012).

Adapun tujuan Polmas yang juga merupakan maksud dari tujuan pembentukan FKPM yang tercantum dalam Skep/433/VII/2006 sebagai prasyarat keberhasilan atau keefektifan operasionalisasi Polmas adalah sebagai berikut : 1. Perubahan persepsi di kalangan segenap anggota kepolisian setempat bahwa masyarakat adalah pemilik (stake holder) bukan saja kepada siapa polisi memberikan layanan tetapi juga kepada siapa mereka bertanggung jawab. 2. Pelaksanaan tugas anggota satuan fungsi operasional Polri harus dijiwai dengan semangat “melayani dan melindungi” sebagai suatu kewajiban polisi. 3. Perubahan pendekatan manajerial yang meliputi:

23

a) Kapolsek bertanggung jawab untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan petugas Polmas. b) Kapolsek bersama staf terkait bertanggung jawab untuk mengusahakan dan menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk pemecahan masalah. 4. Kerjasama dan dukungan pemerintah daerah atau DPRD termasuk pemerintah desa serta komponen terkait yaitu : a) Unsur Polri 1) Menyiapkan

petugas

Polmas

terutama

dengan

memberdayakan

Babinkamtibmas (yang lama) yang sudah dilatih dan diangkat secara khusus untuk jabatan tersebut. 2) Menyiapkan peralatan atau perlengkapan petugas Polmas termasuk barang-barang bekal untuk keperluan administrasi. 3) Mengusahakan dukungan anggaran dari instansi pemerintah lain seperti Bapenas, Depkeu, dan Depdagri. 4) Menyediakan atau menyalurkan dukungan anggota Polmas untuk tunjangan khusus atau fungsional dan biaya operasionalisasi. b) Unsur Masyarakat 1) Merangsang dan mendorong tumbuhnya minat dan kesadaran warga masyarakat untuk bekerja sama membangun kemitraan dengan Polri dan pemerintah daerah/desa/kelurahan dalam memecahkan berbagai masalah sosial khususnya aspek ketertiban umum.

24

2) Mengusahakan ketersediaan lahan untuk lokasi pembangunan fasilitas pusat kegiatan Polmas sebagai Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM). 3) Menjadi mitra aktif serta penyedia sumber daya manusia dan material, termasuk sukarelawan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk menangani berbagai masalah sosial dan kejahatan sehingga menjamin penyelesaian pertikaian antar warga pada tataran kehidupan masyarakat lokal dan timbulnya daya cegah jangka panjang. c) Unsur Pemerintah Daerah atau Desa 1) Camat atau staf bersama pemerintah desa atau kelurahan dan lembaga perwakilan desa atau kelurahan diharapkan: a. Mengambil langkah-langkah persiapan dalam pembentukan Polmas bersama Kapolsek atau staf. b. Memantau operasionalisasi Polmas dan mengkoordinasikan dengan unsur Polri dalam hal mengantisipasi adanya kendala yang dihadapi. c. Memberikan atau mengusahakan adanya dukungan dana, tenaga dan pemikiran untuk memecahkan berbagai masalah yang dikoordinasikan oleh FKPM dalam hal penggalangan dukungan pemerintah. 2) Kepala Desa atau Lurah diharapkan menghadiri rapat-rapat FKPM dan ikut memberikan masukan jika diperlukan. 3) Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan: a. Menyediakan atau mengusahakan dukungan dana untuk biaya operasional (rapat atau aktivitas) FKPM.

25

b. Mengusahakan adanya dukungan alokasi anggaran untuk kegiatan atau

proyek

serta

memecahkan

berbagai

masalah

yang

direkomendasikan oleh FKPM d) Pelaku Bisnis Pelaku bisnis (pengusaha) merupakan salah satu komponen yang dapat mendukung penyediaan dana yang sifatnya tidak mengikat serta dapat menyediakan sumber daya manusia dalam bentuk sekuriti dan pengamanan swakarsa. e) Lembaga-Lembaga Lain Lembaga-lembaga lain seperti perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit, penyedia jasa sosial, pusat kesehatan mental, dan lembaga swadaya masyarakat, dapat menjadi penyedia jasa pendukung bagi kelancaran dan keberhasilan Polmas. f) Media Media merupakan komponen yang tidak kalah penting yang dapat membantu mendidik masyarakat agar menjadi mitra aktif polisi. Media juga penting dalam mendorong pembentukan opini masyarakat dan mengekspos peran serta masyarakat dalam FKPM.

3. Fungsi dan Tugas Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)

Secara umum fungsi FKPM adalah sebagai wadah untuk meningkatkan akuntabilitas polisi kepada warga, memonitor kinerja polisi, memberi saran prioritas-prioritas lokal, harapan-harapan warga dalam pemolisian. Fungsi FKPM yang utama adalah sebagai wadah partisipasi dan kemitraan masyarakat dalam

26

pemolisian, wadah pemecahan masalah oleh polisi bersama warga serta wadah komunikasi dan konsultasi polisi terhadap warga.

Dalam Skep/433/VII/2006 Bab IV butir 13 huruf a dan b, FKPM mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan operasionalisasi Polmas dan mendorong berfungsinya pranata Polmas dalam rangka menyelesaikan setiap permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dan atau bersumber dari dalam kehidupan masyarakat setempat. Namun dalam uraiannya tugas pokok tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 1) Mengumpulkan data sosial, mengidentifikasi permasalahan dan mempelajari instrumen Kamtibmas dilingkungannya. 2) Ikut serta mengambil langkah-langkah yang proporsional dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian umum dan fungsi bimbingan atau penyuluhan yang berkaitan dengan masalah kamtibmas. 3) Membahas (bila perlu memberdayakan warga yang berkompeten atau konsultan) permasalahan sosial aspek Kamtibmas dalam wilayah atau yang bersumber dari wilayahnya dan menemukan akar permasalahnnya serta menentukan jalan keluar pemecahannya. 4) Membahas

dan

menetapkan

program

kerja

tahunan/triwulan

dengan

memperhatikan skala prioritas termasuk melakukan evaluasi dan revisi bila diperlukan. 5) Menindaklanjuti program kerja sebagaimana dimaksud pada butir 4) diatas dan bila perlu menjalin koordinasi dan kerjasama dengan aparat pemerintah terkait dalam perwujudannya.

27

6) Secara terus menerus memantau pelaksanaan kegiatan warga dari aspek ketertiban termasuk pelaksanaan gangguan Kamtibmas pada wilayah-wilayah tetangga atau wilayah yang lebih luas pada umumnya. 7) Menampung keluhan atau pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kejahatan atau pelanggaran permasalahan kepolisian pada umumnya serta membahasnya bersama petugas Polmas untuk mencari jalan keluarnya. 8) Menampung dan membahas keluhan atau pengaduan warga tentang masalahmasalah

sosial

terkait

lainnya

dan

berusaha

menyalurkan

dengan

mengkoordinasikan kepada aparat yang berkepentingan.

4. Langkah-Langkah Pembentukan FKPM

Langkah-langkah pembentukan FKPM di masyarakat harus melalui tahapan sebagai berikut : 1) Persiapan pembentukan a. Rapat Kapolsek dan staf untuk menentukan lokasi. b. Penjajakan kebutuhan warga terhadap Polmas. c. Sosialisasi Polmas kepada masyarakat. d. Membentuk atau menangguhkan pembentukan FKPM. Jika dibentuk, maka Kapolsek harus menunjuk petugas Polmas (yang terlatih). 2) Pelaksanaan pembentukan a. Kapolsek bersama petugas Polmas yang ditunjuk melakukan persiapan pembentukan FKPM. (1) Merencanakan dan melaksanakan sosialisasi Polmas. (2) Merencanakan dan melaksanakan persiapan pembentukan Polmas.

28

b. Memfasilitasi pembentukan FKPM melalui suatu pertemuan bersama pejabat kecamatan, aparat desa, tokoh masyarakat, dan pengurus organisasi sosial kemasyarakatan diwilayah tersebut. c. Acara dalam pertemuan mencakup: (1) Pembukaan. (2) Penjelasan tentang Polmas oleh Kapolsek atau petugas Polmas. (3) Sambutan (Camat/Lurah/Kepala Desa). (4) Pemilihan anggota FKPM. (5) Pemiliahan dan penyusunan anggota FKPM. (6) Penutup atau doa d. Unsur-unsur FKPM harus memperhatikan keterwakilan masyarakat dan Polri. e. Penunjukan anggota harus berdasarkan persetujuan yang bersangkutan dengan sukarela dan komitmen demi kemaslahatan masyarakat. f. Jumlah anggota atau pengurus anggota FKPM sebaiknya antara 10 sampai 20. g. Tidak ada unsur politis h. Petugas Polmas yang ditunjuk dalam FKPM tetap memiliki peran sebagai Polri sesuai perundangan yang berlaku. i. Polmas dibentuk kemudian menentukan Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM). j. Jika perlu dibuat anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Polmas. k. Pengesahan dan pelantikan pengurus dan anggota FKPM untuk masa bakti tertentu yang telah disepakati oleh Camat atau Kapolsek atau Lurah.

29

3) Operasionalisasi a. Audit internal terhadap masalah-masalah yang dihadapi dilingkungannya melalui survey berkala. b. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja forum. c. Pembahasan dan pemecahan masalah-masalah Kamtibmas atau sosial yang terjadi. d. Penyelesaian konflik atau pertikaian antar warga yang difasilitasi oleh petugas Polmas. e. Penetapan dan penegakkan peraturan lokal yang mengacu pada nilai-nilai tradisi atau adat setempat.

5. Indikator atau Tolak Ukur Keberhasilan Penyelenggaraan FKPM

Dalam Skep/433/VII/2006 Bab IV butir 17, indikator keberhasilan atau keefektifan FKPM meliputi : 1. Intensitas kegiatan forum baik kegiatan pengurus maupun keikutsertaan warganya. 2. Kemampuan forum menemukan dan mengidentifikasikan akar masalah. 3. Kemampuan petugas Polmas bersama forum menyelesaikan permasalahan termasuk konflik atau pertikaian antar warga. 4. Kemampuan menanggapi keluhan masyarakat. 5. Intensitas dan ekstensitas kunjungan warga oleh petugas Polmas. 6. Menurunnya angka kejahatan. 7. Kebersamaan dan kepuasan masyarakat atas penerapan pranata Polmas

30

6. Kerangka Pikir

Reformasi Polri pada bidang atau aspek struktur, instrumental, dan kultural yang disebut dengan “Polri Mandiri” telah melahirkan sebuah paradigma baru yang selanjutnya secara konseptual dan operasional disebut “Polmas”. Salah satu alasan yang paling utama dari maksud perubahan paradigma yang dilakukan oleh Polri ini adalah untuk mengubah paradigma lama Polri yang cenderung arogan dan militeristik menjadi Polri sipil yang dipercaya dan didukung sepenuhnya oleh masyarakat sebagai mitra dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi. Polmas pada hakikatnya mengandung dua unsur utama yaitu : 1) Membangun kemitraan antar polisi dan masyarakat dan 2) Menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal.

Pelaksanaan dari Polmas untuk memberikan media komunikasi dan membangun kemitraan serta pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah dengan membentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). FKPM melaksanakan kegiatan operasionalisasi Polmas, yaitu : a. Audit internal terhadap masalah-masalah yang dihadapi di lingkungannya melalui survey berkala. b. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja forum. c. Pembahasan dan pemecahan masalah-masalah Kamtibmas atau sosial yang terjadi. d. Penyelesaian konflik atau pertikaian antar warga yang difasilitasi oleh petugas Polmas.

31

e. Penetapan dan penegakkan peraturan lokal yang mengacu pada nilai-nilai tradisi atau adat setempat.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas FKPM di Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung. Organisasi yang memiliki tujuan untuk membangun kemitraan antar polisi dan masyarakat yang menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal ini akan diukur dengan memperhatikan indikatorindikator yang mempengaruhi keefektifan organisasi.

Efektivitas merupakan cara melihat bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam organisasi tersebut sebelumnya dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada. Oleh sebab itu, untuk melihat pencapaian tujuan FKPM, pedoman pengukuran efektivitas yang digunakan adalah: 1. Produktivitas organisasi atau output. 2. Kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan didalam dan diluar organisasi. 3. Tidak adanya ketegangan didalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi.

Dengan demikian pada akhirnya akan diketahui apakah FKPM ini telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau telah efektif atau tidak serta apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian keberhasilan organisasi tersebut. Berikut kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada bagan berikut :

32

Bagan 1. Kerangka pikir penelitian

POLISI (Reformasi paradigma “Polisi Mandiri”)

POLMAS

FKPM

Efektivitas FKPM 1. Produktivitas organisasi atau output 2. Kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan didalam dan diluar organisasi 3. Tidak adanya ketegangan didalam organisasi atau hambatanhambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi

FKPM di Kelurahan Sukajawa Efektif / Tidak Efektif

Sumber: Data diolah tahun 2012