IV. Organisasi Moderen Indonesia 1. Budi Utomo

membiayai pemuda-pemuda yang pandai tapi miskin yang ingin melanjutkan pelajaran ke sekolah lebih tinggi. Untuk menghimpun dana, Wahidin melakukan pro...

0 downloads 65 Views 149KB Size
IV. Organisasi Moderen Indonesia Organisasi moderen merupakan organisasi yang dibentuk dengan cara dan prinsip Barat. ada pimpinan, anggota, ideologi atau prinsip-prinsip organisasi. Organisasi dibentuk dengan tujuan melakukan perjuangan melawan pemerintah dengan cara baru tidak sekedar kekuatan fisik. 1. Budi Utomo Situasi sosial ekonomi di Jawa pada abad ke 19 semakin memburuk setelah berganti-ganti dilaksanakan eksploitasi kolonial dari cara tradisional sampai eksploitasi liberalisasi, politik ethis dan semakin derasnya westernisasi yang dilakukan pemerintah kolonial. Dengan demikian perubahan sosial ekonomi masyarakat tidak dapat dielakkan lagi dan keuntungan ekonomi Indonesia mengalir ke negeri Belanda. Akibatnya kemelaratan dan kesengsaraan semakin melekat dihati masyarakat. Dalam bidang pendidikan seperti janji pemerintah tidak terpenuhi, karena banyak anak Indonesia yang belum dapat pendidikan dikarenakan kurangnya dana. Hal itu menimbulkan keprihatinan Dokter Wahidin Sudirohusodo dari Yogyakarta. Pada tahun 1906 Wahidin mendirikan Yayasan Bea Siswa (Studie-fonds) untuk membiayai pemuda-pemuda yang pandai tapi miskin yang ingin melanjutkan pelajaran ke sekolah lebih tinggi. Untuk menghimpun dana, Wahidin melakukan propaganda keliling Jawa dan ketika sampai di Jakarta bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa STOVIA. Bersama-sama mereka kemudian mendirikan organisasi Budi Utomo atau “Budi Ingkang Utami”.

27

Realisasi dari keinginan Budi Utomo adalah memajukan pengajaran bagi orang Jawa agar mendapat kemajuan dan untuk membangkitkan kembali kultur Jawa. Jadi ada usaha mengkombinasikan antara tradisi, kultur dan edukasi Barat. Corak baru yang diperkenalkan Budi Utomo adalah “kesadaran lokal”1

yang diformulasikan

dalam wadah organisasi moderen. Dalam hal ini organisasi itu mempunyai pemimpin, ideologi yang jelas dan punya anggota. Kelahiran Budi Utomo kemudian diikuti organisasi lain dan saat itulah perubahan sosial politik Indonesia dimulai. Berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 menandai perkembangan baru dalam sejarah bangsa Indonesia. Van Deventer berkomentar “ India, negeri cantik jelita yang selama ini tidur nyenyak, kini telah bangkit”. Pers Belanda juga berkomentar tentang berdirinya Budi Utomo dengan kata-kata “Java vooruit” (Jawa Maju) dan “Java onwaakt” (Jawa Bangkit).2 Sebaliknya, pemerintah tidak senang dengan kelahiran “si molek”, orang Jawa semakin banyak “cingcong”. Kelompok etisi justru mendukung dan menganggap sebagai renaissance atau kebangkitan di Timur (Oostensche Renaissance) yaitu kebangkitan budaya Timur. “Priyayi gede” yang mapan juga tidak senang terhadap kelahiran Budi Utomo, bupati membentuk perkumpulan Regenten Bond Setia Mulia pada tahun 1908 di Semarang. Para bupati menganggap bahwa Budi Utomo mengganggu stabilitas sosial mereka, sebaliknya bupati progresif seperti Tirtokusumo dari Karanganyar justru mendukung.

1

Suhartono, Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1994), hal. 30 2

Ibid.

28

Tanggal berdirinya Budi Utomo dikemudian hari selalu diperingatai bangsa Indonesia sebagai Hari Kebangkitan Nasional,3 karena merupakan organisasi pergerakan pertama sekalipun waktu didirikan masih bersifat kedaerahan. Kata Nasional Indonesia belum dipakai waktu itu, nama Indonesia sebelum 1922 belum dipakai, sebelumnya masih istilah Hindia Belanda . Namun demikian Budi Utomo mempelopori berdirinya perkumpulan moderen yang lain. Arah perkembangan pergerakan Budi Utomo adalah nasional. Jadi Budi Utomo dapat dipandang secara simbolis sebagai pergerakan nasional menentang penjajahan. Pengertian kebangkitan nasional dalam kaitannya dengan berdirinya Budi Utomo mengandung unsur simbolis, karena Budi Utomo juga melambangkan bangkitnya nasionalisme. Mahasiswa maupun pelajar sebagai pelopor pergerakan seperti terjadi di luar negeri, misalnya di Jerman setelah konggres Wina. Sifat Budi Utomo dapat dijelaskan berikut ini4: pertama, pada mulanya keanggotaannya terbatas pada golongan elite Jawa yaitu terdiri dari kaum intelektual (terpelajar) dan pegawai pangreh praja (white collar) serta bangsawan. Terbatasnya anggota karena adanya perasaan ketakutan mendapat saingan rakyat jelata. Kedua, sifat tersebut baru lenyap sesudah 1927 karena pengaruh pergerakan lain, terutama Perhimpunan Indonesia dan PNI. Ketiga, pada mulanya Budi Utomo hanyalah pergerakan sosial kultural yang bertujuan membangun masyarakat Jawa-Madura harmonis. Sebagai organisasi pergerakan perintis, sifat sosial kultural terpaksa dimiliki

3

G. Moedjanto, Indonesia Abad ke-20 Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal. 28. 4 Ibid., hal. 28.

29

karena pasal 111 Regerings Reglemen (RR) yang melarang berdirinya perkumpulanperkumpulan politik. Keempat, Budi Utomo juga bersifat loyal-kooperasi terhadap pemerintah. Hal itu dapat dipahami karena pemuka-pemuka dan pendukungnya kebanyakan orang-orang yang erat dengan masyarakat Belanda bahkan diantaranya pegawai pemerintah. Etno nasionalisme semakin membesar, dibuktikan dalam kongres tanggal 3-5 Oktober 1908 yaitu adanya perubahan orientasi pada kalangan priyayi. Berdasar edaran dalam Bataviasche Niewslad 23 Juli 1908, Budi Utomo cabang Jakarta menekankan bagaimana memperbaiki kehidupan rakyat. Prinsip perjuangan Budi Utomo telah memecah organisasi tersebut dalam dua kelompok.5 Pertama, Golongan muda lebih menekankan perjuangan politik dalam menghadapi pemerintah kolonial dan untuk memberi imbangan politik pemerintah. Mereka kemudian mencari organisasi yang sesuai yaitu dengan mendirikan Sarekat Islam dan Indische Partij sebagai wadahnya. Kedua, golongan tua, mereka ingin tetap pada cara lama yaitu sosio-kultural. Meskipun ada kelompok muda yang sifatnya radikal, golongan tua masih meneruskan cita-cita Budi Utomo yang mulai disesuaikan dengan perkembangan politik. Ikhtisar perkembangan Budi Utomo dapat dijelaskan sebagai berikut:6 a. 1916 menjadi anggota Comite Indie Weebar (Komite Pertahanan India) yang memperjuangkan diadakannya milisi bagi pemuda-pemuda Indonesia.

5

Suhartono, op. cit., hal.30.

6

G. Moedjanto, op. cit., hal. 28-29.

30

b. 1918 mengirimkan wakilnya ke Volksraad (Dewan Rakyat) dan pemerintah tidak curiga karena sifat Budi Utomo yang moderat c. 1918 menjadi anggota Konsentrasi Radikal d. 1927 menjadi anggota PPPKI hingga terpengaruh sifat kenasionalannya e. 1931 Kongres Budi Utomo di Jakarta memutuskan bahwa Budi Utomo terbuka untuk seluruh bangsa Indonesia f. 1932 dalam konggresnya di Solo memutuskan tujuan Budi Utomo secara tegas adalah Indonesia Merdeka g. 1935 bersama partai Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) dan berbagai perkumpulan pemuda dan daerah, Budi Utomo mengadakan fusi dan membentuk suatu wadah yang lebih besar yaitu Parindra (Partai Indonesia Raya) Budi Utomo telah mewakili aspirasi rakyat Jawa ke arah kebangkitan dan juga aspirasi rakyat Indonesia sendiri. Hampir semua pemimpin pergerakan nasionalis Indonesia telah mempunyai kontak dengan organisasi ini. Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan pertama di Indonesia yang mempunyai sifat lunak dan tenang. Organisasi ini juga merupakan organisasi yang terpanjang usianya dengan jumlah anggota 10.000 orang. Dari Budi Utomo inilah kesadaran akan identitas bangsa Jawa (Indonesia) dimulai. 2. Sarikat Islam Sebelum organisasi Sarikat Islam berdiri lahir terlebih dahulu Sarikat Dagang Islam di Surakarta oleh Haji Samanhudi. Pada mulanya organisasi ini dimaksudkan untuk menghadapi pedagang-pedagang Cina yang menguasai perdagangan bahan

31

pembuat batik (mori, malam). Sebelumnya di Solo berdiri perkumpulan Jawa Cina yaitu Kong Sing dengan anggota pengusaha Jawa dan Cina. Akan tetapi dengan meletusnya revolusi Cina pada 10-10-1912 telah bergema sampai juga di Indonesia, hubungan Cina dan Jawa menjadi renggang. Orang-orang Cina perantauan mulai sadar akan harga diri mereka dengan mendirikan ikatan-ikatan yang eksklusif yang mementingkan diri sendiri dan bercorak nasionalistis Cina (rasialistis). Kedudukan mereka yang kuat dalam ekonomi menyebabkan pedagang-pedagang batik di Solo terdesak dan dirugikan. Akibatnya hubungan pedagang Indonesia dan Cina menjadi tegang dan sering terjadi perkelahian diantara mereka. Pemerintah menimpakan kesalahan tersebut pada Sarekat Dagang Islam sebagai yang bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan, sehingga Sarekat dagang Islam kemudian dilarang. Dengan dilarangnya Sarekar Dagang Islam, maka pemuka-pemukanya tidak tinggal diam. Dengan bantuan Tirtoadisuryo dan HOS Cokroaminoto dibangunlah organisasi baru sebagai wadah yang lebih besar yaitu Sarekat Islam pada tahun 1912. Pada hakikatnya Sarekat Islam merupakan kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Dagang Islam dalam wajah baru. Partai ini diorganisir oleh kelas pengusaha kecil (le petite bourgeouisie). Untuk dapat menyusun kekuatan sosial yang besar, Sarekat Islam harus memperhatikan secara sungguh-sungguh golongan massa rakyat untuk menarik dukungan mereka. Islamlah yang dijadikan daya penariknya. Untuk menjadi organisasi yang kuat Sarekat Islam harus bersifat massal. Selama sepuluh tahun sejak berdirinya, sikap Sarekat Islam terhadap pemerintah adalah loyal-kooperasi. Cokroaminoto menjelaskan bahwa antara Sarekat

32

Islam dan pemerintah dapat dijalin kerjasama karena antara keduanya terdapat persamaan tujuan yaitu mengusahakan perbaikan kesejahteraan umum (politik, sosial, ethika). Dasar organisasi: persatuan bangsa dengan Islam sebagai tali atau simbol persatuan. Adapun tujuan khusus organisasi ini dapat dirinci sebagai berikut:7 a. menghidupkan kegiatan ekonomi pedagang Islam Jawa yang diikat dengan agama b. Meskipun tidak ada persaingan antara pedagang Cina dan Jawa, tetapi tidak akan mungkin tidak terjadi di dunia perdagangan c. Perubahan tingkah laku dan arogansi merenggangkan hubungan sosial diantara mereka. Keadaan tersebut memperkuat dan mendorong mereka untuk menyatukan diri menghadapi pedagang Cina. d. Agama Islam digunakan dan merupakan faktor pengikat dan penyatu kekuatan pedagang Islam Tujuan umum Sarekat Islam: mengembangkan perekonomian yang berkali-kali ditekankan oleh HOS Cokroaminoto, seorang orator bijak yang mampu memikat anggotanya. Pidatonya dalam rapat Raksasa di Kebun Binatang Surabaya, 26 Januari 1913, menekankan bahwa tujuan Sarekat Islam adalah8 menghidupkan: 1) jiwa dagang bangsa Indonesia; 2) memperkuat ekonomi agar mampu bersaing dengan bangsa asing; 3) mendirikan koperasi di Surabaya; 4) mendirikan PT Setia Usaha; 5) menerbitkan koran Utusan Hindia; 6) mendirikan Bank; 7) menyelenggarakan

7 8

Ibid., hal. 29-30 lihat juga Suhartono, op. cit., hal. 33. Suhartono, ibid., hal. 33-34.

33

penggilingan padi. Semua itu dilakukan untuk membebaskan kehidupan ekonomi dari ketergantungan bangsa asing. Usaha perbaikan ekonomi mendapat sambutan antusias masyarakat. Dalam hal ini wong cilik mendapat kesempatan memperbaiki kehidupan yang sudah lama dinanti-nantikan. Sarekat Islam mampu membaca keinginan wong cilik untuk menaikkan upah, sewa menyewa tanah juga mengatasi masalah-masalah yang berlaku di tanah partikelir, juga mengatasi tingkah laku mandor juga para kepala pribumi yang menyakitkan. Sarekat Islam segera populer dan meluas diseluruh Jawa dengan anggota 90.000 dan menolak 20.000 anggota untuk mendaftar menjadi anggota dalam rapat raksasa di Surabaya. Perinciannya adalah cabang Jakarta 12.000 anggota, cabang Solo 30.000 anggota, cabang Surabaya 16.000 anggota, Jakarta 25.000 anggota, Cirebon 23.000 anggota dan Semarang 17.000 anggota. Dalam waktu satu tahun Sarekat Islam menjadi

organisasi

raksasa

dan

pemerintah

Belanda

memerlukan

untuk

mencermatinya, karena dianggap membahayakan dan mampu memobilisasi massa. Sampai tahun 1914 jumlah anggota Sarekat Islam mencapai 444.251.9 Gubernur Jendral Idenburg (1909-1916) tidak menolak kehadiran Sarekat Islam. Akan tetapi mengapa Sarekat Islam timbul sekonyong-konyong dan cepat menjadi besar? Apa motivasi organisasi tersebut?

menjadi pertanyaan dari

pemerintah. Meskipun pada mulanya organisasi tersebut loyal pada pemerintah tetapi Sarekat Islam tetap tidak dapat dipercaya. Idenburg berpendapat bahwa “menjadi

9

Ibid., hal. 34.

34

jalang” nya Sarekat Islam merupakan kenyataan bahwa bumi putra mulai memikirkan nasibnya dan inilah permulaan sadar dari tidurnya. Orang-orang Belanda merasa ketakutan dan menganggap Sarekat Islam merupakan kesalahan Idenburg. Jika terjadi pembunuhan

terhadap

orang-orang

Eropa

maka

Belanda

akan

kehilangan

jajahannya.10 Ketakutan menghantui para pengusaha perkebunan sampai-sampai mereka memasang iklan di Soerabajasche Handelsblad untuk mencari opsir tantara Hindia Belanda yang sanggup memberi petunjuk bagaimana menjaga dan mempertahankan perusahaan perkebunan maupun bangunan-bangunan lain. Perusahaan juga meminta izin menggunakan senjata dan amunisi untuk menghadapi massa, tetapi semua itu tidak diijinkan oleh Idenburg. Bagi para Pangreh Praja, perkembangan Sarikat Islam harus diterima secara wajar, tetapi dipihak lain kehadirannya merupakan ancaman keamanan dan ketertiban. Bupati yang progresif, mengharuskan supaya pangreh praja menduduki jabatan di cabang-cabang Sarekat Islam. Akan tetapi Bupati yang konservatif, menolak kedudukan Sarekat Islam dan dianggapnya dapat mengurangi kewibawaannya dan mengancam kedudukannya. Melarang begitu saja Sarekat Islam tidak ada gunanya apalagi dengan tekanan dan penindasan. Idenburg akhirnya mengambil jalan yang menurutnya terbaik dengan jalan membuat “kanalisasi” yaitu mengurangi desakan kuat sehingga tidak timbul satu kelemahan besar yang dapat menghancurkan eksistensi pemerintah. Caranya

10

Ibid, hal. 34.

35

adalah dengan memberi badan hukum (rechtsparsoon) kepada Sarekat Islam Cabang saja, sedangkan Central Sarekat Islam akan diberikan menyusul. Ini berarti hanya cabang lokal yang diakui secara resmi sedangkan hubungan antar cabang dan kordinasi dengan Central Sarekat Islam diperlemah. Akibatnya konflik internal muncul kepermukaan dan kepercayaan terhadap Central SI berkurang. Politik kanalisasi Idenburg berhasil, Central Sarekat Islam baru diberi badan hukum pada bulan Maret 1916, ketika kekuasaan Idenburg hampir berakhir. Pengganti Idenburg adalah Van Limburg Stirum (1916-1921) yang juga bersimpati pada Sarekat Islam. Masa itu persoalan pertahanan Hindia mulai dibicarakan oleh golongan kolonial tertentu sehingga melahirkan Komite Pertahanan Hindia. Dari Pertahanan Hindia ini berpengaruh terhadap proses kesadaran politik di Indonesia. Cokroaminoto sebagai ketua SI mengatakan dalam kongresnya di Bandung 1916 yang dihadiri 80 cabang atau 360.000 anggota: akan “perlunya pemerintahan sendiri bagi bangsa Indonesia”. SI mencita-citakan supaya penduduk Indonesia menjadi satu natie atau bangsa, mempersatukan etnik Indonesia menjadi bangsa Indonesia. SI menyetujui diadakan Komite Pertahan Hindia asal pemerintah membuat Dewan Rakyat. Si tetap memperjuangkan : 1) Zelf Bestuur : pemerintahan sendiri; 2) Strijd tegen overheersing van het zondig kapitalisme : memperjuangkan melawan penjajah dan kapitalisme yang jahat. Sejak itu Cokroaminoto dan Abdul Muis mewakili SI dalam Dewan Rakyat.11

11

Ibid., hal. 36

36

Sebelum dilaksanakan kongres kedua di Jakarta 1917, muncul aliran revolusioner sosialistis yang diwakili Semaun (ketua Cabang Semarang). Semaun yang belajar ke Rusia mulai memasukkan faham sosialis ketubuh SI. Menurutnya pertentangan itu bukan antara penjajah dan terjajah tetapi antara kapitalis dengan buruh. Untuk itu diperlukan mobililasasi buruh dan tani, memperluas pengajaran dan menghapus heerendiensten atau kepercayaan tradisi. Oleh karena itu dalam konggres ke 4, SI memperhatikan gerakan buruh atau Sarekat Sekerja (SS) yng dapat memperkuat kedudukan partai politik dalam menghadapi pemerintah kolonial. Akhirnya terbentuk Sarekat Sekerja dengan anggota SS Pegadaian, SS Pabruk Gula, SS Pegawai Kereta Api. Dari sinilah dapat dilihat perubahan-perubahan di tubuh SI terutama dalam kongres selanjutnya, seperti peristiwa Camarame, kasus afdeling B. Pada tahun 1919 pengaruh sosialis komunis masuk ke dalam tubuh SI pusat maupun cabang-cabangnya. Aliran itu mempunyai wadah dalam organisasi yang disebut Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV). Ketika konggres ke V 1921, Semaun melancarkan kritik terhadap kebijaksanaan SI Pusat akibatnya timbul perpecahan di tubuh SI dengan dua aliran. Pertama, aliran nasional keagamaan pusatnya di Yogyakarta dan diketuai Cokroaminoto dan kedua aliran ekonomi dogmatis yang berasas komunis pusatnya di Semarang dan diketuai Semaun. Akhirnya gejala perpecahan semakin jelas di tubuh partai, sehingga di dalam kongres SI ke VI disetujui adanya disiplin partai. Akibatnya Semaun dikeluarkan karena tidak boleh merangkap menjadi anggota partai lain.

37

Dalam konggres VII di Madiun, Central SI diganti Partai Sarekat Islam (PSI), kemudian cabang-cabang SI pengaruh komunis bernaung dalam Sarekat Rakyat sebagai bangunan paling bawah dari PKI. Asas PSI non kooperasi, tidak bekerjasama dengan pemerintah tetapi duduk dalam Dewan rakyat atas nama sendiri. Konggres PSI tahun 1927, menetapkan tujuan mencapai kemerdekaan nasional berdasar agama Islam dan menggabungkan diri dalam PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpuan Politik Kebangsaan Indonesia). PSI kemudian ditambah kata “Indonesia” menjadi PSII atau Partai Sarekat Islam Indonesia dengan datangnya dr. Sukiman dari Belanda. Akan tetapi PSII pun akhirnya pecah pula: pertama, Cokroaminoto mempertahankan perjuangan kebangsaan dan kedua, dr. Sukiman ke luar dan mendirikan PARII (Partai Islam Indonesia). Kedua aliran tersebut melemahkan PSII atau perjuangan Islam tetapi sempat disatukan kembali tahun 1937, tetapi hanya sebentar karena dr. Sukiman keluar dan diikuti yang lain. Pada waktu Jepang masuk kekuatan Islam terpecah menjadi beberapa aliran seperti PSII Abikusno, PSII Kartosuwiryo, PII/PARII dr. Sukiman. Aliran-aliran tersebut tidak berdaya masa Jepang karena ada larangan partai politik di Indonesia. Sarekat Islam merupakn organisasi yang paling menonjol sebelum Perang Dunia II, perkembangannya cepat dan dinamis akan tetapi cepat mundur setelah mencapai puncaknya. Berkurangnya pengaruh organisasi dan timbulnya pertentangan intern telah mengendurkan simpati massa.

38

3. Indische Partij Indische Partij merupakan organisasi “politik murni” pertama tetapi pendek usia. Didikan pada 25 Desember 1912 oleh Ernest Francois Eugene Douwes Dekker (Setya Budi) di Bandung bersama dokter Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), mereka dikenal sebagai tiga serangkai. Organisasi campuran pribumi dan Indo ini mempunyai tujuan jangka pendek adalah persatuan seluruh bangsa India dan Indiers dengan membangun patriotisme dan nasionalisme India (istilah Indonesia belum dipakai). Tujuan jangka panjangnya adalah merdeka yang dapat dirinci sebagai berikut:12 a. Memelihara nasionalisme Hindia sebagai kesatuan kebangsaan semua Indies, meluaskan pengetahuan umum tentang sejarah Hindia, menghidupakn kesadaran diri dan kepercayaan pada diri sendiri b. Memberantas rasa kesombongan rasial dan keistimewaan ras baik dalam ketatanegaraan maupun dalam kemasyarakatan c. Memberantas usaha-usaha membangkitkan kebencian agama dan sektarianisme d. Memperkuat daya tahan rakyat Hindia dengan mengembangkan individual kearah aktivitas besar secara teknis dan memperkuat batin dalam soal kesusilaan e. Berusaha mendapat hak bagi semua orang Hindia f. Meningkatkan daya tahan masyarakat g. Unifikasi dan perluasan kepentingan Hindia sampai ketingkat setinggi-tingginya. Memperbesar pengaruh pro-Hindia dalam pemerintahan 12

Sartono Kartodirdjo, dkk, Sejarah Nasional Indonesia V, (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), hal. 191-192.

39

h. Memperbaiki ekonomi Sikap organisasi terhadap pemerintah adalah antipati dan non-kooperasi. Bagi golongan Indonesia, merasa kehilangan peran yang berarti dalam politik dan sosial ekonomi. Bagi golongan Indo-Eropa, merasa dianaktirikan oleh masyarakat dan pemerintah, merasa terjepit dalam pergaulan, kehidupan maupun ekonomi. Mereka merasa lebih rendah dari Belanda “totok”, sehingga bekerja sama dengan golongan pribumi karena ada kemungkinan untuk memegang peranan yang berarti. Perjuangan IP dilakukan melalui propaganda yang dimuat dalam majalah de Express mengenai:13 1) pelaksanaan program “Hindia” buat setiap gerakan politik yang sehat dengan menghapus perkembangan kolonial; 2) sadarkan golongan IndoEropa dan bumi putera akan masa depan yang terancam karena exploitasi kolonial. Pada perayaan 100 tahun Nederland bebas dari penjajahan Perancis (Napoleon I), mengharuskan rakyat Indonesia ikut menanggung biaya. Pemimpin-pemimpin IP menulis dalam de Express : Suwardi Suryaningrat, menulis, sekiranya aku orang Belanda, aku tak akan adakan pesta di negeri yang kita sendiri telah rampas kemerdekaannya (tidak pantas, tidak adil dengan menyuruh mengumpulkan uang, …….hina lahir batin). Dokter Cipto menulis: “kekuatan’ketakutan”; makin keras tindakan pemerintah makin hebat akan tumbuhkan tenaga kita. Douwes Dekker juga menulis: “Pahlawan kita dr. Cipto Mangunkusumo dan RM Suwardi Suryaningrat”, dengan memuji keberanian mereka dalam memperjuangkan nasib bangsa.

13

G. Moedjanto, op. cit., hal. 34.

40

Organisasi ini juga sangat radikal sehingga Gubernur Jendral menolak permohonan badan hukum pada 11 Maret 1913. Secara politik Indische Partij dianggap mengancam keamanan umum dan dinyatakan sebagai partai terlarang. Pada bulan Agustus 1913 ketiga pimpinan Indische Parti dihukum dengan hak luar biasa dari Gubernur Jendral (Exorbitante rechten) pasal 48 RR (Reglement op het beleid Regering) 185414 yang isinya: a. Externering : mengusir dari seluruh wilayah Hindia Belanda b. Internering : menunjuk suatu tempat yang harus didiami dan tidak boleh meninggalkannya c. Verkaaning : melarang seseorang untuk berdiam di suatu tempat Atas permintaan mereka sendiri, pemerintah meperkenankan mereka meninggalkan Indonesia ke Belanda. Mereka merasa bebas dan memperdalam ilmu serta menjadi anggota Perhimpunan Indonesia (Indische Vereniging). Perhimpunan Indonesia merupakan perkumpulan sosial yang diorganisir pelajar-pelajar Indonesia di Belanda, tetapi kemudian berubah ke tujuan politik dan memperjuangkan perubahan kenegaraan bagi Indonesia. Waktu Perang Dunia I meletus mereka kembali ke Indonesia dan mendirikan Partai Insulinde pada 1918 tetapi partai itu tidak berkembang dan pada 1919 diganti menjadi Nasional Indische Partij dan juga tidak punya pengaruh hanya menjadi kumpulan orang-orang terpelajar saja. Organisasi politik Indische Partij memang pendek usia tetapi anggaran dasarnya dijadikan program politik pertama di Indonesia. Indische Partij bagai tornado

14

Ibid., hal. 35.

41

yang melanda Jawa Pada 1920 ketiga pemimpinnya memilih jalan sendiri-sendiri, dokter Cipto yang beraliran keras menjadi anggota Volksraad (1918-1920) akhirnya dibuang ke Banda (1921-1927); RM Suwardi Suryaningrat melanjutkan perjuangan dalam pendidikan dan mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922 dan 1923 Insulinde bubar. Golongan Indo yang merasa lebih tinggi keluar dan bergabung dalam Indo Europeassche Verband (IEV) pada 1919. 4. Organisasi Modern Islam Islam dibedakan antara agama dan politik tetapi tidak memisahkan antara rohani dan dunia. Hukum Islam (syariat) mengatur kedua hal tersebut yaitu hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. Di Sumatera Barat pergerakan Islam digambarkan segitiga yaitu: adat, agama Islam dan faham Barat Moderen. Masyarakat Minangkabau terdiri dari susunan Nagari kedaerahan (teritoriale Nagari). Daerah-daerah kecil mempunyai sifat pergaulan kuat sebagai tata penghasil yang tertutup (productiehausebuiding) sebagai dasar ekonomi masyarakat. Setelah masuk tata lalulintas (verkeershuishouding) terjadi perobahan besar yaitu: ikatan tradisional menjadi kendor; hubungan baru menyimpang dari adat; sifat statis didobrak ketika produk tidak lagi untuk sendiri; ketergantungan kerukunan menipis. Penyerangan terhadap struktur sosial berakibat penyerangan terhadap kekuasaan lama (masyarakat matriakal dibenturkan dengan adat yang bukan Islam), tetapi kekuasaan penghulu masih dapat mengatasinya. Semenjak Perang Padri, masyarakat menerima bantuan pemerintah dan sebaliknya pemerintah mencari dukungan adat untuk

42

kepentingannya sendiri. Kondisi tersebut mendapat kritik dari orang Minang moderen yang menganggap pengurus adat tidak saja membela kepentingan rakyat tetapi juga mengurus kepentinagn pemerintah. Norma-norma sosial sudah menjadi layu tanpa ada pengganti untuk pegangan, sehingga semboyan komunis mudah diterima. Malaise tahun 1920 mempertajam rasa benci terhadap kapitalisme dan banyak guru agama yang percaya bahwa di dalam ajaraan agama Islam sudah mengandung Stelsel Komunisme dan pem-berontakan tahun 1927 akibat perkembangan ini. Semangat revolusioner setelah pemberontakan tetap hidup. Islamisme moderen lekas berakar di dalam masyarakat dan nasionalisme bersemi dengan subur karena komunisme. Propaganda komunisme sebelum 1927 telah meninggalkan pada masyarakat suatu inti organisasi yang matang yang ditentukan pemegang peran penting pergerakan politik ditahun-tahun mendatang. Perkembangan baru terlihat dari aksi tajam PSII, yang dilakukan Datoek Singo Mangkuto salah satu pemimpin penting Muhamadyah. Kedua perkembangan tersebut pengikutnya orang-orang komunis lama sehingga keduanya jadi radikal. Dalam konperensi Muhammadiyah di Fort de Kock (1930) ada pidato berapi-api yang menyatakan bahwa pengurus besar tidak setuju dan ingin menghapuskan perkumpulan politik, akibatnya mereka yang radikal memisahkan diri. Akhirnya tahun 1933 Muhammadiyah di Minangkabau dan mereka yang radikal mendapat penampungan di cabang PSII dan Permusliman Indonesia yang di bentuk di Fort de Kock Dari organisasi Sumatra Thawalib, pemimpin-pemimpinnya adalah H Djalaloedin Thaib, Ali Erma Djamil, Ilyas Jacoeb, H Mochtar Loethfie.

43

Permi (Persatuan Muslim Indonesia), benar-benar telah memberi kepuasan pada kaum nasionalis agama. Ajaran komunis yang dahulu cepat mendapat tempat dalam sejarah lahirnya dan hidup dalam masyarakat yang istimewa tersebut. Ajarannya disesuaikan dan sudah teruji dalam perjuangan terhadap masyarakat yang sama. Permi telah memperoleh popularitas melebihi organisasi lain disebagian rakyat Minangkabau yang menyukai politik.15 Permi sebelum bekerja dibidang sosial, pada 1933 dengan terus terang menjadi partai politik (sejak 1932), yang radikal dan non-kooperasi menuju Indonesia merdeka. Berdirinya cabang-cabang Partindo dan PNI Baru di Sumatera Barat mendorong Permi berhaluan “ekstremistis” dan bekerja sama dengan Partindo atas dasar kerjasama terpisah (geschieiden samengaan). Cabang PSII Sumatera Barat bahkan lebih radikal,16 tetapi Permi lebih asli Minangkabau dan tantangan-tantangan “ke dalam” sebagai unsur yang khas lokal terhadap konservatisme sosial dan keagamaan yang diwakilinya dalam adat dan pendukung-pendukungnya.

PSII lebih teoritis, unsur

Islam yang pada umumnya bukan Minangkabau arahnya sebagai pendorong dalam usaha menuju Indonesia Merdeka berdasar agama Islam. Aksi Kedua golongan tersebut (Permi dan PSII) ditujukan pada penduduk pedesaan. Kecenderungan penduduk Minangkabau mudah tertarik pada hal-hal ekstrem. Langkah-langkah selanjutnya dapat menarik perhatian luas, sejak 1927, Permi meluas sampai Tapanuli, Bengkulu, Palembang. Sikap pemerintah dalam

15

Deliar Noer, Gerakan Modereb Islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta: LP3ES), hal. 170-171. 16 Ibid., hal. 73.

44

menyikapi perkembangan organisasi keagamaan di Sumatera barat adalah mencampuri dan menangkapi pemimpin-pemimpinnya seperti di Jawa. Pada 11 Juli 1933 H Moechtar Loethfie ditangkap dan 4 Agustus ada pembatasan hak berapat sekaligus menangkap Iljas Jacoeb, Djalaludin Thaib (Permi) dan Oedin Rahmany (PSII) yang semuanya dibuang ke Digoel 1934. Organisasi Islam di Indonesia harus dibedakan dalam dua kelompok yaitu yang khusus mengembangkan dan mengurusi soal agama dan organisasi yang khusus mengurus masalah politik. Perkumpulan yang pertama tidak perlu ditakuti pemerintah sebaliknya memang pemerintah perlu mewaspadai kelompok yang kedua. Ketika pemerintah memperlakukan kedua perkumpulan itu sama maka muncul gejolak. Sampai Snouck Hurgronye meneliti Aceh, pemerintah baru memahami hal tersebut. Di Jawa ketika Sarekat Islam berdiri mulanya juga mweupakan organisasi yang mengurusi masalah kesejahteraan rakyat semata, sehingga pemerintah tidak khawatir. Akan tetapi dalam perjalanan waktu SI mengalami perubahan tujuan sampai menjadi organisasi massa yang sangat besar jika ditinjau dari jumlah anggotanya. Pembaharuan juga terjadi pada organisasi-organisasi Islam setelah Sarekat Islam seperti di bawah ini. a. Muhamadyah Organisasi Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada 18 Nopember 1912 oleh KH Akhmad Dahlan. Perkumpulan ini bercorak reformasi Islam dengan tujuan pemurnian Islam dari unsur-unsur non Islam karena pengaruh Wahabi di Afrika (Madzab Hambali) dan bercorak modernis Islam, yaitu penyesuaian Islam

45

dengan perkembangan teknologi moderen seperti diajarkan oleh Muh. Abduh di Mesir. Muhammadiyah bertujuan memperbaiki agama dan umat Islam yang bertumpu pada cita-cita agama. Menurutnya agama Islam sudah tidak utuh dan murni lagi karena pemeluknya terkungkung dalam kebiasaan yang menyimpang dari asalnya yaitu Al Qur’an. Akibatnya tidak menimbulkan simpati pemeluknya terutama anak muda yang telah mendapat pendidikan Barat. Agama dan umat Islam dianggap sebagai penghambat kemajuan bangsa. Agama Islam harus dibersihkan dari bukan Islam yaitu dari mistik dan bid’ah. Gerakan ini dapat dianggap sebagai imbangan atau reaksi terhadap kegiatan Misi dan Zending di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tujuan gerakan adalah:17 1) menyesuaikan diri dengan kemajuan jaman (modernisasi) sehingga orang Islam tidak hanya paham tentang ajaran agama tetapi juga pengetahuan moderen; 2) memurnikan diri dari unsur-unsur non Islam terutama tradisi Jawa yang dianggap salah dan menyimpang atau bertentangan dengan ajaran Islam. Cara kerjanya menurut Misi dan Zending: a. Mendirikan sekolah-sekolah (bukan pondok-pondok) atau pesantren dengan pengajaran agama dan dengan kurikulum moderen b. Mendirikan rumah sakit-rumah sakit dengan nama PKO (PKU) Pertolongan Kesengsaraan Umum pada 1923 c. Mendirikan rumah –rumah yatim piatu

17

G. Moedjanto, op.cit., hal. 32.

46

d. Mendirikan perkumpulan Kepanduan HW (Hisbul Wathon)18 Pendukungnya banyak terdapat di Jawa dan Sumatera Barat dan Aceh. Di Sumatera Muhammadiyah juga bergerak dibidang politik dan mendapat banyak pengaruh komunisme seperti Sarekat Islam di Jawa. Muhammadiyah dalam perkembangan menghadapi tantangan dari golongan Islam konservatif. Mereka melihat Muhammadiyah begitu terbuka terhadap kebudayaan Barat, sehingga khawatir kemurnian Islam akan dirusak. Oleh karena itu mereka terutama para ulama (kyai), guru-guru pesantren dan pondok pada 1926 mendirikan perkumpulan bernama Nahdatul Ulama (NU) yang berarti kebangkitan ulama. Alasan yang lebih riil adalah kekhawatiran bahwa mereka akan kehilangan posisi dan peranan sosial mereka kalau pendidikan moderen berkembang, sama dengan kekhawatiran aristokrat yang tergabung dalam Budi Utomo terhadap perkembangan kemajuan rakyat. Di desa-desa ulama merupakan golongan elite. Azas Muhammadiyah dapat pula disebut sosio-religius. Masyarakat masih

banyak

yang

terbelakang

dalam

keagamaan,

pendidikan

dan

kemasyarakat. Untuk itu satu program Muhammadiyah adalah memajukan pendidikan dengan cara baru yang nyata, karena tujuan itu adalah membentuk manusia muslim yang berbudi, alim, luas pengetahuan, faham ilmu keduniawian dan kemasyarakatan. Pendidikan yang dikembangkan adalah menggabungkan model antara tradisional dan moderen atau sekolah barat dan agama. Dalam bidang kemasyarakatan dan sosial lebih ditujukan untuk kepentingan umatnya.

18

Ibid.

47

b. Ahmadyah Gerakan modernis Islam Ahmadiyah Indonesia didirikan oleh Mirza Wali Ahmad Beid pada bulan september 1929. Organisasi ini mendasarkan pada Qur’an sebagai kitab suci yang menjadi sumber dan arah hidup terbaik. Terdapat keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi penutup dan manusia harus mengikuti perbuatannya dan mengakui adanya pembaharu (mujaddid) setelah Nabi Muhammad mihrad Mirza Ghulam Ahmad adalah salah seorang mujaddid.19 Ahmadiyah timbul karena adanya pengaruh dari Ahmadiyah di Kadian, India yang didiran oleh Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai mujaddid pada tahun 1884. Ahmadiyah menekankan kewajiban manusia untuk bertindak baik dengan penuh persaudaraan, hormat menghormati, ramah dan lai-lain. Pada tahun 1908 terjadi perpecahan terjadi perpecahan dan salah seorang pemimpinnya, Kwayah Kamaludin, mendirikan Ahmadiyah yang berpusat di Lahore. Ahmadiyah tersebut banyak berpengaruh di Indonesia dan Yogyakarta dijadikan pusatnya. Ahmadiyah Indonesia tidak mencampuri urusan politik dan hanya mempersoalkan prinsip-prinsip keagamaan Islam. Gerakan ini berkembang dikalangan pelajar yang berpendidikan Barat. Ahmadiyah di Indonesia sangat dipengaruhi

oleh

Ahmadiyah

Lahore

terutama

dalam

mengembangkan

nasionalisme. Ahmadiyah di Indonesia merupakan saingan Muhammadiyah yang sama-sama menjadi gerakan pembaharu.

19

Suhartono, op. cit., hal. 46.

48

c. Al-Irsyad dan Partai Arab Indonesia Keturunan Arab juga mendirikan Gerakan Islam Moderen oleh kelompok yang bukan keturunan sayid pada tahun 1914, sedangkan yang keturunan sayid yaitu mereka yang mengaku keturunan Nabi mengelola Jamiat Khair. Dengan bantuan seorang alim bernama Syekh Ahmad Surkati, asal Sudan, semula adalah pengajar Jamiyatul Khair meneruskan usaha pendidikan Al-Irsyad. Organisasi ini menekankan persamaan antara umat manusia dan berlawanan dengan pendirian golongan sayid. Keturunan Arab di Indonesia jumlahnya tidak sedikit sehingga perlu wadah dalam partai khusus, karena mereka juga merasa anak Ibndonesia yang dilahirkan oleh wanita Indonesia. AR Baswedan mendirikan Partai Arab Indonesia pada tahun 1934, partai ini menekankan banhwa Indonesia adalah tanah airnya20. d. Aliran-aliran Islam Moderen lain Pada awal abad XX di Saudi Arabia terjadi gerakan wahabi yang dipimpin oleh Raja Abdul Aziz ibn Saud. Pada waktu Perang Dunia I meletus (1914-1918) para peziarah ke Tanah Suci terhalang perjalanan pulangnya. Sebagian jemaah ada yang menetap, tetapi yang pulang ke Indonesia menyebarkan ilmunya. Dari sinilah aliran Islam moderen di Indonesia mulai berkembang. Syekh Akhmad Surkati mendirikan Al-Irsyad tahun 1914, meraka yang tidak setuju mendirikan Ar-Rabithah Al’Alawiyah. Organisasi yang sealiran dengan Al-Irsyad adalah Muhammadiyah,

20

Ibid.

49

Persis, Thawalib, sedangkan yang bersimpati pada Ar Rabithah yaitu Persatuan Tabiyatul Islamiyah, Jami’yatul Washliyah, musyawarah Thaliban. Sumatra Thawalib lahir pada tahun 1918 di Sumatra Barat. Syekh Ahmad Khatib di Mekah telah membawa pembaharuan pada pemuda-pemuda Indonesia yang belajar padanya seperti Jamaluddin al Afghani dan Muhammad Abduh. Mereka membawa ajaran baru melalui majalah dan surat kabar yang dibawa dari luar ke surau-surau dan mempengaruhi anak-anak yang mengaji disitu. Organisasi tersebut bertujuan mengusahakan dan memajukan ilmu pengetahuan dan pekerjaan yang berguna bagi kesejahteraan dan kemajuan dunia dan akherat menurut Islam. Organisasi itu kemudian berubah menjadi Persatuan Muslim Indonesia dan memperluas tujuannya “Indonesia Merdeka dan Islam Jaya”.21 Islam dan kebebasan dijadikan azas partai karena: pertama, organisasi ini ingin merebut anggota dari partai yang sangat besar pengaruhnya waktu itu yaitu PSII yang berazas Islam dan PNI yang berazas kebangsaan. Kedua, Islam dan kebangsaan tidak bertentangan, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Ketiga, organisasi ini berharap memperoleh dukungan dari anggautanya untuk membasmi kemungkaran dan penindasan sampai tercapainya tujuan politik “Indonesia Merdeka dan Islam Jaya”. Organisasi terbesar di Sumatera Barat ini cepat menyebar luas, tetapi karena sifatnya yang radikal maka kegiatannya dilarang pemerintah dan 1936 menghentikan kegiatannya.

21

Ibid., hal. 47.

50

Persatuan Tarbiyatul Islamiyah (Perti) didirikan oleh ulama-ulama di Sumatera Barat yang tidak setuju dengan Thawalib, seperti Syekh Sulaiman ar Rasuly. Ia mengatakan bahwa pendalaman bahasa Arab diperlukan untuk memenuhi panggilan ijtihad. Kegiatan utamanya dalam bidang pendidikan dengan mendirikan madrasah. Komunikasi dengan anggotanya melaui majalah SUARTI (Suara Tarbiyatul Islamiyah), Al Mizan (bahasa Arab) dan Perti Buletin. Organisasi ini tidak bergabung dengan organisasi lain dan setelah proklamasi menjadi partai politik bernama Partai Tarbiyatul Islamiyah (PERTI). Persatuan Muslimin Tapanuli (PMT) didirikan dengan maksud sama dengan PERTI yaitu penolakan terhadap madzab seperti dalam Thawalib (1930). Syekh Musthafa Purbabaru adalah pendirinya dan setelah kemerekaan bergabung dengan Nahdlatul Ulama. Persatuan Islam (PERSIS) akibat pembatasan gerak Jamiyatul Khair di jakarta maka berdirilah PERSIS dibawah Kiai Hasan di Bandung tahun 1923. Tujuan utamanya adalah pemberantasan kemaksiatan. Organisasi ini juga berusaha meningkatkan kesadaran beragama dan semangat ijtihad dengan mengadakan dakwah dan pembentukan kader melalui madrasah. Musayawarah Thaliban, muncul di Kalimantan Selatan sebagai pewaris SI yang sudah dicurigai oleh pemerintah. Usaha dibidang pendidikan adalah mendirikan madrasah Daru Salam yang dilengkapi dengan asrama serta sawah ladang sehingga para santri belajar hidup sendiri dari hasil yang mereka kerjakan.

51

Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), sama seperti kegagalan SI dilanjutkan PUSA yang dibentuk 5 Mei 1939 di Peusangan, Bereuen dan diketuai Tengku M Daud Beureueh. Organisasi ini berusaha meningkatkan syiar Islam melalui pendidikan. Dalam perjuangannya organisasi ini bergabung dengan MIAI. e. Nahdlatul Ulama (NU) Dengan berkembangnya gerakan Islam baru di kota-kota seperti yang dilakukan SI dan Muhammadiyah, maka itu berarti mengurangi ruang gerak umat Islam di pedesaan. Untuk menampung dan memberikan wadah di pedesaan perlu dibentuk organisasi yang secara resmi mengikat anggotanya untuk mencapai tujuannya. Kebetulan akan ada Kongres Islam sedunia di Hijaz tahun 1926 dan untuk dapat menghadirinya harus dikirim sebagai delegasi Hijaz. Akhirnya lahir organisasi Jami’yatul Nadlatul Ulama pada 31 Januari 1926 di Surabaya, sebagai delegasi yang dikirim ke Hijaz. NU adalah organisasi sosial keagamaan atau jam’iyah diniyah Islamiyah yang didirikan oleh para ulama yang memegang teguh madzab Ablusunnah wal jami’ah yang bertujuan mengembangkan dan mengamalkan ajaran agama juga memperhatikan masalah sosial ekonomi dalam rangka pengabdian pada umat manusia.22 NU tidak mencampuri urusan politik, maka dalam kongres bulan Oktober 1928 di Surabaya diputuskan untuk menentang reformasi kaum modernis dan perubahan-perubahan yang dilakukan Madzab di Hijaz. Kaum reformis dalam

22

Ibid., hal, 50.

52

beberapa hal seperti kaum nasionalis yang tidak mengkaitkan agama. Pusat-pusat NU ada di Surabaya, Kediri, Bojonegoro, Bondowoso, Kudus dan sekitarnya yang pada tahun 1935 terdapat 68 cabang dengan anggota 6.700. Dalam kongres di Menes, Banten tahun 1938, NU berusaha meluaskan pengaruhnya keseluruh Jawa. Tahun 1940 ketika Kongres di Surabaya diputuskan berdirinya bagian wanita Nahdlatul Ulama Muslimat dan bagian pemuda Ansor sudah dibentuk sebelumnya. Ansor didirikan berdasar agama Islam dan berhaluan internasional. Tahun 1937 NU bergabung dengan MIAI guna menghadapi tantangan dari luar seperti Jepang. Nahdlatul Ulama atau kebangkitan ulama ternyata dalam perkembangannya merupakan gabungan ulama ortodok dan ulama moderen. f. Organisasi Kristen di Indonesia Aktivitas Zending dan Missie membawa hasil akan jumlah orang-orang Kristen yang masuk gereja Protestan sebanyak kira-kira 1.500 orang pada tahun 1938. Pusat-pusatnya di Ambon, Minahasa, Batak, Jawa juga ada. Mereka membentuk organisasi Sarekat Ambon, Persatuan Minahasa, keduanya bersifat nasionalis, Perserikatan Kristen Batak atau Hatopan Batak yang menekankan pada perbaikan ekonomi dengan melakukan kerjasama dengan SI dan Insulinde. Pada bulan September tahun 1917, didirikan Christelijke Etische Partij (CEP) dan partai tersebut berganti nama menjadi Christelijk Staatkundig Partij (CSP) tahun tahun 1930. Tujuan partai tersebut adalah agar agama Kristen menjadi dasar susunan Negara dan menekankan juga pada pendidikan politik rakyat dengan

53

menanamkan persatuan kuat dengan negeri Belanda.23 Sebagai partai Kristen Protestan, partai ini sangat kolot dan dipimpin oleh orang Belanda CC van Helsdingen. Indische Katholieke Partij (IKP), didirikan dalam bulan November 1918, tujuan partai adalah memajukan negeri ini melalui sosial dan politik dan membentuk pemerintahan sendiri dalam lingkungan Kerajaan Belanda.24 Partai ini juga termasuk kolot dengan tokohnya P. Kerstens. Kedua partai tersebut merupakan partai yang tidak berhaluan negeri Hindia Belanda, tetapi lebih menekankan pada kesatuan dengan Negeri Belanda. Pada tahun 1929 orang-orang Kristen Protestan membicarakan sikapnya terhadap pergerakan nasional dan mereka lebih senang membentuk organisasi sendiri tidak bergabung dengan perhimpunan-perhimpunan nasional. Tahun 1930 berdiri dua partai Protestan di Indonesia yaitu:25 a. Persatuan Kaum Christen Indonesia (PKCI). Organisasi ini bersifat nasionalis yang menginginkan Dewan rakyat untuk memberi pengaruh dan kekuasaan sama seperti parlemen sejati dalam memilih anggota-anggota dari berbagai dewan. Organisasi yang dibentuk tahun 1939 merupakan perkumpulan dari Persatuan Guru Christen, Persatuan Verpleger dan Persatuan Pergerakan Christen di Yogyakarta.

23

AK. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, (Jakarta: Dian Rakyat, 1977), hal. 15. 24 Ibid. 25 Ibid. hal. 140-141.

54

b. Partai Kaum Masehi Indonesia (OKMI), organisasi ini juga bersifat nasionalis yang menekankan kewajiban susila untuk mendidik rakyat Indonesia kearah kemerdekaan. Partai tersebut didirikan 13 Desember 1930 di Jakarta, partai ini berpendapat bahwa system pemerintahan harus berdasar kewajiban (zedelijke verlichting) negeri Belanda untuk membawa bangsa Indonesia kerah berdiri sendiri. Agama Christen menjadi dasarnya. c. Perhimpunan Politik Katolik Indonesia (PPKI). Memusatkan perhatiannya pada diikutsertakan Indonesia dalam pemerintahan. Partai ini dipimpin IJ Kasimo (ikut menandatangani Petisi Sutarjo), sejak 1939 bergabung dengan GAPI Persatuan Politik Katolik Indonesia (PPKI) yang sejak Juli 1938 berubah dari Persatuan Politik Katolik Djawa (PPKD), tetap berasas Katolik, berhaluan kebangsaan Indonesia, koperasi terhadap pemerintah dan menuju kemajuan bangsa yang cepat. Usahanya itu telah dibuktikan dengan setujunya Petisi Sutardjo, mendesak diadakannya upah minimum, penurunan harga garam, penambahan kolonisasi dan pengajaran. Oktober 1941 PPKI bersama perkumpulan Katolik lain seperti Pusara Katolik Wandawa dan Wanita Katolik membentuk Badan Pertalian Katolik (BKP) untuk bekerjasama di lapangan sosial, ekonomi dan kerohanian. 5. Partai Sosial di Indonesia: Masuk dan berkembangnya paham sosialis di Indonesia ikut menentukan corak baru perjuangan melawan kolonial. Paham tersebut berkembang melaui tubuh organisasi besar SI cabang Semarang yang diketuai Semaun. Ketika di tubuh SI terjadi perpecahan karena perbedaan paham yaitu antara SI Putih dan SI Merah, konggres SI

55

memutuskan berlakuknya disiplin partai agar tidak merangkap menjadi anggota partai lain. SI Merah memilih membentuk dan bergabung organisasi sosialis. a. ISDV (Indische Sociaal Democratise Vereniging) Organisasi didirikan oleh seorang sosialis Belanda Hendriek Sneevvliet tahun 1914 di Semarang sebagai perkumpulan Marxistis. Dipilihnya Semarang karena menguntungkan karena pertama, banyak buruh (kereta api, industri, pelabuhan) sebagai unsur utama pendukung Marxisme; kedua ada organisasi yang sehaluan yaitu SI sehingga dapat cepat merebut massa pendukungnya. Hal itu dikarenakan SI mengijinkan keanggotaan rangkap, tetapi setelah melihat perkembangan ISDVnya. Hal itu dikarenakan SI mengijinkan keanggotaan rangkap, tetapi setelah melihat perkembangan ISDV sangat merugikan SI. Disiplin partai diterapkan untuk anggota SI agar maka anggota SI putih tetap menjadi SI sedang SI merah mendirikan Organisasi Perserikatan Komunis India (PKI) pada 23 Mei 1920. Keluarnya SI merah dari keanggotaan SI merupakan perpecahan partai Islam terbesar. Sneevliet, sebagai sekretaris perkumpulan perdagangan, mempropagandakan faham sosialis dikalangan sarekat sekerta

VSTP (Vereeniging van Spoor en

Tramwegpersoneel), berdiri tahun 1908. Sneevliet bersama teman-temannya yang sepaham mendirikan ISDV yang menyebarkan faham marxis tetapi tidak banyak punya anggota. Akan tetapi paham tersebut cepat tersebar ketengah masyarakat dan berusaha masuk ke organisasi yang ada. Mereka tidak bisa mempengaruhi BU dan SI bahkan IP yang tetap nasionalis dan tidak berhasil dipengaruhi faham internernasionalis. Dikalangan ISDV terjadi perpecahan antara anggota yang reformis (sosialis) dan

56

anggota yang berhubungan dengan revolusi Rusia yang semakin merah (sosialis paling kiri). Golongan pertama berfaham lebih lunak dan ingin memajukan pergerakan Indonesia dengan tidak berniat merebut kepemimpinan. Mereka kemudian mendirikan cabang Sociaal Democratische Arbeiders Partij Belanda pada tahun 1917 di Jakarta. Sesudah itu ISDV hanya diduduki oleh golongan sosialis paling kiri (merah) dan berusaha mempengaruhi partai-partai di Indonesia dan serikat-serikat sekerja. Pengaruhnya bias dicapai jika menduduki kepemimpin dan menjadikan gerakan revolusioner berdasar pertentangan dan perjuangan klas. Sesudah revolusi di Rusia dan komunis internasioanal berdiri bulan Maret 1919, ISDV benar-benar menjadi komunis.. b. Partai Komunis Indonesia (PKI) PKI merupakan perkumpulan politik sebagai kelanjutan ISDV. Perubahan nama tersebut mengikuti perubahan nama Partai Demokrat Rusia (Bolsyewik) menjadi Partai Komunis. ISDV cabang Surabaya pada tahun 1914 mendirikan Partai Komunis menjadi partai komunis kecil pertama di Asia. Pembentuknya adalah Sneevliet, Brandsteder, Dekker (orang Belanda dan Semaun (Indonesia). Pada awal berdirinya mencari dukungan Indische Partij dan Sarekat Islam untuk mendekati rakyat, tetapi tidak berhasil. Indische Partij hanya berisi orang Indonesia terkemuka saja, kemudian dekati SI sebagai organisasi yang banyak pengikut. SI bersedia terutama yang berfikiran radikal yaitu SI merah. Dapat dikatakan bahwa ISDV merupakan perkumpulan yang merintis berdirinya PKI dan mempersiapkan kader-kader partai. Sejak Rusia bergolak Revolusi Oktober 1917, ISDV telah menjadi komunistis dan

57

Sneevliet diusir dari Indonesia tahun 1918. Disiplin partai yang ditetapkan SI terhadap anggotanya, menyebabkan Semaun meninggalkan Indonesia ke uni Soviet, tetapi tahun 1922 ia kembali dan mendirikan Sarekat Sekerja atau Sarekat Rakyat yang anggotanya adalah SI Merah. Tahun 1923 ia dibuang ke Eropa setelah pemerintah menumpas pemogokan pekerja dan Darsono sebagai penggantinya. Golongan sosialis yang tidak komunis membentuk Indische Sociaal Democratische Partij (ISDP) di bawah Cramer yang mirip dengan Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) di negeri Belanda, merupakan partai sosial yang demokratis dan tidak komunistis. Pada bulan Mei 1920 lahir Perserikatan Komunis India yang pada 1924 berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Pandangan komunis mudah menarik bangsabangsa terjajah karena merasa dibebaskan dan mendapat sambutan di Indonesia. Pada tahun 1920 PKI bergabung dengan Cominten (Comunis Internasional) sebagai pusat ekskutif Partai Komunis seluruh dunia. Dalam melakukan propaganda PKI memanfaatkan corak Indonesia yaitu dengan menumbuhkan kembali romantisme Majapahit sebagai masyarakat yang ada kesamaan

derajat

sebelum

Belanda dating

bahkan

sebelum Islam.

Juga

mengungkapkan pahlawan-pahlawan seperti Diponegoro, ra,alan-ramalan mistis seperti ratu adil. Model propaganda tersebut cepat menarik simpati rakyat. Di Minangkau komunis disebarkan melalui agama Islam, pada tahun 1916 Datuk Sultan Maharaja, bangsawan kolot mendirikan Sarekat Adat ala Minangkabau. Pada tahun 1923 H Datuk Batuah, sebarkan komunisme Islam ke pelajar Minangkabau, demikian pula di Jawa barat komunis disebarkan melalui komunitas Islam.

58

Pada tahun 1925 PKI mengadakan pemberontakan, tetapi pemimpinnya berhasil ditangkap. Mereka yang tidak tertangkap melakukan pemberontakan tahun 1926 dan ditangkap kembali, setelah itu selesailah pemberontakan PKI waktu itu. c. Partai Komunis India (PKI) PKI merupakan perkumpulan politik sebagai kelanjutan ISDV. Perubahan nama tersebut mengikuti perubahan nama Partai Demokrat Rusia (Bolsyewik) menjadi Partai Komunis. ISDV cabang Surabaya pada tahun 1914 mendirikan Partai Komunis menjadi partai komunis kecil pertama di Asia. Pembentuknya adalah Sneevliet, Brandsteder, Dekker (orang Belanda dan Semaun (Indonesia). Pada awal berdirinya mencari dukungan Indische Partij dan Sarekat Islam untuk mendekati rakyat, tetapi tidak berhasil. Indische Partij hanya berisi orang Indonesia terkemuka saja, kemudian dekati SI sebagai organisasi yang banyak pengikut. SI bersedia terutama yang beraliran radikal yaitu SI merah. Dapat dikatakan bahwa ISDV merupakan perkumpulan yang merintis berdirinya PKI dan mempersiapkan kader-kader partai. Sejak di Rusia bergolak Revolusi Oktober 1917, ISDV telah menjadi komunistis dan Sneevliet diusir dari Indonesia tahun 1918. Disiplin partai yang ditetapkan SI terhadap anggotanya, menyebabkan Semaun meninggalkan Indonesia pergi ke Uni Soviet, tetapi tahun 1922 ia kembali dan mendirikan Sarekat Sekerja atau Sarekat Rakyat yang anggotanya adalah SI Merah. Tahun 1923 ia dibuang ke Eropa setelah pemerintah menumpas pemogokan pekerja dan Darsono sebagai penggantinya. Golongan sosialis yang tidak komunis membentuk Indische Sociaal Democratische Partij (ISDP) di

59

bawah Cramer yang mirip dengan Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) di negeri Belanda, merupakan partai sosialis yang demokratis dan tidak komunistis. Pada bulan Mei 1920 lahir Perserikatan Komunis India yang pada 1924 menjadi Partai Komunis Indonesia. Pandangan-pandangan komunis ternyata mudah menarik bangsa-bangsa terjajah karena merasa dibebaskan, demikian pula di Indonesia mendapat sambutan. Pada tahun 1920 PKI bergabung dengan Cominten (Comunis Internasional) sebagai pusat eksekutif Partai Komunis seluruh dunia. Dalam melakukan propaganda PKI memanfaatkan corak Indonesia yaitu dengan menumbuhkan kembali romantisme Majapahit, sebagai masyarakat yang ada kesamaan

derajat

sebelum

Belanda

datang

bahkan

sebelum

Islam.

Juga

mengungkapkan pahlawan-pahlawan seperti Diponegoro, juga ramalan-ramalan mistis seperti ratu adil. Model propagandanya cepat menarik simpati rakyat. Di Minangkabau komunis disebarkan melalui agama Islam, pada tahun 1916 Datuk Sultan Maharaja, bangsawan kolot mendirikan Sarekat Adat ala Minangkabau. Pada tahun 1923 H Datuk Batuah, sebarkan komunis Islam ke pelajar Minangkabau, demikian pula di Jawa Barat komunis disebarkan melalui komunitas Islam. Pada tahun 1925 PKI mengadakan pemberontakan, tetapi pemimpinnya berhasil ditangkap. Mereka yang tidak tertangkap melakukan pemberontakan tahun 1926 dan ditangkap lagi, setelah itu selesailah pemberontakan tersebut. d. Partai Buruh Indonesia Menurut strategi organisasi moderen, munculnya organisasi buruh karena memang suatu keharusan memobilisasi massa guna memperkuat aksinya menghadapi

60

kekuatan kolonial, juga membahas kesulitan yang dihadapi. Buruknya kondisi ekonomi buruh menjadi latar belakang suburnya organisasi buruh. Organisasi buruh pertama adalah SS Bond tahun 1905, tujuannya adalah menggalang kepentingan pegawai menengah dan atas di lingkungan jawatan kereta api. Organisasi ini tidak mewakili kepentingan golongan bawah dan kuli dan organisasi ini tak berumur panjang. Tahun 1908 berdiri organisasi buruh kereta api VSTP (Vereeniging voor Spoor en Tramweg Personeel) anggotanya adalah pegawai kereta api dan trem. Organisasi swasta untuk kereta api adalah NISM. Organisasi VSTP berkedudukan di Semarang dan sejak 1913 di bawah pengaruh Sneevliet dan Semaun dengan jumlah anggota 1.247 buruh dan pada 1918 berjumlah 7.600 dan pada puncak gerakan buruh tahun 1923 mencapai 13.000. Pada tahun 1916 berdiri

Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputra

(PPPB), pada tahun 1923 anggotanya berjumlah 5.180. Jumlah anggota yang banyak dan dapat dimobolisasi maka organisasi ini juga di bawah pengaruh Semaun. Tahun 1918 berdiri Persoonal Fabriek Bond (PFB) dipelopori oleh Adhidarmo. Tujuan PFB adalah memperjuangkan kepentingan para pekerja perkebunan dan pabrik yang mengolah hasil perkebunan. Anggotanya adalah buruh pabrik gula, setelah jadi bagian SI maka PFB di bawah kontrol Central SI dan mendapat dukungan massa dari berbagai kota. Dimulai dari Yogyakarta diikuti Perhimpunan Tjipto Oesodho (PTO), Perserikatan Pegawai Onderneming (PPO). Keberhasilan perserikatan buruh tersebut adalah menerbitkan Surat Kabar, seperti Medan Budiman milik Adhidarmo pendiri

61

PFB dan Majalah Mingguan Buruh Bergerak, didirikan oleh RM Kartosukarjo dan RM Susilo dengan redaksi RM Sumodihardjo. Dengan semakin berkembangnya ekonomi liberal semakin banyak didirikan pabrik atau industri. Dampak dari perkembangan ekonomi kapitalis adalah makin banyak orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk para buruhnya. Pendorong perkembangan organisasi buruh adalah SI dan PKI, sebagai bagian dari kegiatan anti kolonilisme dalam arti luas. Tahun 1919 di Yogyakarta didirikan Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB) untuk memusatkan kekuatan buruh. Namanya kemudian dirubah menjadi Revolutionaire Socialistische Vak-Centrale. Melalui VSTP, organisasi ini mampu mengembangkan pengaruh kuatnya kerena kendali Semaun. Massa buruh yang sudah terbentuk kemudian dikendalikan untuk mengadakan tuntutan dan perbaikan hidup buruh-tani dan realisasinya dalam pemogokan dan pemberontakan. Kondisi ekonomi waktu itu memang tepat untuk mengadakan pemogokan karena perusahaanperusahaan mendapat untung besar tetapi buruh tetap mendapat gaji rendah. Tahun 1918. Pemogokan pertama terjadi di Semarang tahun 1918 dilakukan buruh pabrik perabot rumah tangga. Pada tahun 1919 menyusul pemogokan anggota Personeel Fabrieks Bond (PFB). Organisasi yang didirikan oleh Suryopranoto ini bertujuan untuk

memberi pertolongan kepada keluarga buruh pabrik di Yogyakartya yaitu

dengan menuntut kenaikan upah dan keanggotaannya segera meluas ke seluruh Jawa. Aksi pemogokan menjadi isue yang kuat untuk menyulut aksi sama di seluruh wilayah Jawa. Pemogokan-pemogokan terus berlangsung pada dekade kedua abad ke 20 dan

62

pemogokan terbesar dilakukan buruh kereta api VSTP pada tahun 1923. Semaun dan Darsono berdiri dibelakangnya. Pada tahun itu pula Semaun diasingkan ke Timor tetapi dia minta dibuang ke luar Indonesia. Pemerintah menghentikan pemogokan dan mencegah timbulnya pemogokan baru dengan jalan mengurangi hak berkumpul dan bersidang dan menghukum propagandisnya. Semua pemberontakan dapat ditindas pemerintah dan ini berarti kegiatan orang-orang komunis berhenti dan setelah tahun 1925 tidak terjadi lagi pemogokan, apalagi setelah gagalnya III. Peranan Elit Moderen Indonesia Dalam struktur masyarakat di Indonesia sejak 1900 sampai sekarang diakui terdapat dua tingkat. Pertama adalah petani merupakan masyarakat desa dan kampung yang berjumlah paling banyak sekitar 90%, mereka juga dikategorikan sebagai rakyat jelata atau massa. Kedua adalah administratur atau pegawai, termasuk didalamnya adalah priyayi dan kaum terpelajar atau mereka yang mempunyai pendidikan atau disebut elite. Elite Indonesia juga dibedakan antara tradisional, yaitu orientasinya kosmologis berdasar keturunan dan elite moderen, orientasinya lebih pada negara kemakmuran dan pendidikan jadi lebih beraneka ragam. Elite moderen dibedakan menjadi elite fungsional dan elite politik. Elite fungsional, mengabdikan diri untuk kelangsungan berfungsinya suatu negara dan masyarakat modern, sedang elite politik adalah orang-orang Indonesia yang terlibat dalam aktivitas politik untuk berbagai tujuan. Menurut van Niel, istilah Elite Indonesia agak menggelikan karena tidak ada kesatuan yang dikenal sebagai Indonesia baik dalam pengertian politik dan sosial

63

pada awal abad ke 20. Tidak pula seluruh kepulauan Hindia Timur/kepulauan Indonesia

sama

pentingnya

dalam

perkembangan

yang

dibahasnya.

Pada

kenyataannya di Jawa dan Madura, merupakan titik pusat kegiatan politik, administrasi dan ekonomi untuk Hindia Belanda. Jawa juga sebagai pusat penduduk (70%) dari seluruh penduduk Indonesia. Suku Jawa terbesar (ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur) yang berjumlah 17.000.000, suku Sunda di Jawa Barat 7.000.000, Madura 3.000.000. Elite Indonesia melakukan seluruh aktivitasnya yang dipusatkan di Jawa. Mereka yang dimasukkan dalam kelompok elite moderen adalah mereka yang mempunyai pendidikan lebih tinggi, tetapi mereka bukan semata-mata akibat sistem ethika kolonial. Elite adalah orang yang berkedudukan di atas orang kebanyakan, yang dalam batas-batas tertentu mampu membimbing, mempengaruhi, memimpin atau memerintah. Elite secara teoritis dapat dikelompokkan secara berpasangan sebagai berikut26: a. berdasar corak waktunya: tradisional (lama) dan baru (moderen, intelektual) b. berdasar asal-usul: keturunan, pendidikan c. berdasar daerah kedudukan: desa-kota d. berdasar semangat kebatinannya: religius-sekuler e. berdasar fungsinya: fungsional birokratik-politik

26

G. Moedjanto, Dari Pembentukan Pax Nederlandica Sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Yogyakarta: USD, 2003), hal. 26.

64

Di dalam kenyataan batas-batas tersebut sangat kabur dan bisa jadi seorang dapat masuk beberapa kategori sekaligus. KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dapat disebut elite religius sekaligus moderen jika dilihat apa yang dilakukannya untuk kemajuan pendidikan. Ki Hajar Dewantara dapat disebut sebagai elite tradisioanl dan keturunan, elite moderen maupun elite politik. Mereka yang dikelompokkan sebagai elite intelektual adalah pendukung utama pergerakan kebangsaan. Mereka muncul dalam masyarakat Indonesia berkat perkembangan pendidikan Barat. Sejak abad ke-19 pendidikan Barat telah dikembangkan di Indonesia, mulai dari sekolah desa, sekolah dasar, sekolah guru, sekolah juru kesehatan, sekolah priyayi. Sekolah-sekolah itu mampu menghasilkan elite yaitu sekolah guru, sekolah juru kesehatan dan sekolah priyayi, Akan tetapi mereka yang menonjol dalam pergerakan adalah yang dari sekolah juru kesehatan dan priyayi. Sekolah juru kesehatan didirikan tahun 1851 yang pada akhir abad ke-19 telah menghasilkan tenaga medis yang sering disebut dokter, Wahidin dan Rivai adalah contohnya. Sekolah tersebut terus dikembangkan dan pada 1902 menjadi STOVIA (School tot Opleiding van Indischse Artsen) sebagai sekolah untuk mendidik dokter pribumi. Sekolah priyayi atau sekolah menak adalah sekolah yang mendidik anakanak priyayi untuk menjadi pegawai kolonial, pangreh praja. Dari kedua sekolah tersebut lahir tokoh-tokoh Sutomo, Gunawan, Suraji dari STOVIA dan Tirtokusumo, Kusumo Utoyo, Wiranatakusumah dari sekolah priyayi.

65

Elite baru juga lahir dari sejenis SMP dan SMA yang dikembangkan oleh pemerintah, lulusannya menjadi semakin banyak setiap tahunnya. Pada tahun 1913 di Surabaya didirikan NIAS (Nederlandsche Indische Artsen School), sejenis STOVIA yang nanti menjadi Fakultas Kedokteran Airlangga. Pada tahun 1926 di Jakarta berdiri Sekolah Tinggi Kedokteran yang bersifat universiter dan bergabung dengan STOVIA dan nantinya berkembang menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di Bandung berdiri ITB yang meluluskan tokoh Soekarno, Suratin dan Anwari, di Jakarta juga berdiri Sekolah Tinggi Hukum, yang meluluskan Muh. Yamin, Sudarisman Purwokusumo. Dari sebagian elite intelektual kita mengenalnya sebagai pendiri bangsa, yang dari merekalah lahir pemikiran akan pemecahan masalah berkaitan dengan penderitaan rakyat jajahan. Mereka adalah pejuang bangsa yang melawan kekuasaan pemerintah dengan model baru yaitu dengan mendirikan organisasi massa dan melakukan kritik dengan berbagai cara terhadap pemerintah.

pemebrontakan komunis tahun 1926. V.

Orientasi Baru Organisasi Pergerakan

Organisasi pergerakan telah mulai lebih tegas dalam memperjuangkan kemerdekaan sejak tahun 1920an. Jika sebelumnyalebih ditujukan untuk kepentingan organisasi, akan tetapi sejak dekade kedua lebih menonjolkan terbentuknya negara atau kesatuan bangsa. 1. Perhimpunan Indonesia

66

Perhimpunan Indonesia suatu perkumpulan pelajar yang didirikan tahun 1908 di negeri Belanda. Mula-mula bernama Perhimpunan India (Indische Veereniging) karena kekeluargaan semata yaitu merasa senasib sepenanggungan di perantauan. Masyarakat Belanda menaruh simpati dan memberikan bantuan terhadap pelajar-pelajar tersebut. Tahun 1913 bekas pemimpin Indische Partij masuk menjadi anggota Perhimpunan India dan mepengaruhinya, sehingga PI bersifat politik. Dalam perkembangannya PI juga dipengaruhi oleh:27 1) Wilson’s fourteen points, mengenai the right of self-determination; 2) Janji November yang kosong; 3) paham sosialisme; 4) pergerakan-pergerakan di lain negara (Irlandia, India, Turki Muda) yang memberi semangat yakin kepada diri sendiri. Pada tahun 1922 PI mengalami perkembangan penting, yaitu mendapat pemimpin-pemimpin baru, angkatan Moh. Hatta, Sunario, A Subarjo, Ali Sastroamijoyo dan lain-lain.mereka sepakat merubah nama Indische Vereniging menjadi Indonesische Vereniging dan tahun 1925 dirubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Nama Indonesia dimasyarakatkan sebagai ganti nama India sebagai identitas kebangsaan. PI memberikan corak baru bagi perkembangan pergerakan kebangsaan, karena PI mengeluarkan pernyataan politik pada tahun 1923 (deklarasi atau manifesto politik) yang berbunyi:

27

G. Moedjanto, Indonesia Abad ke-20 Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati, (Yogyakarta: Kanosous, 2001), hal. 45.

67

“Masa depan rakyat Indonesia secara eksklusif dan semata-mata terletak di dalam bentuk suatu pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat dalam arti yang sebenar-benarnya, karena hanya bentuk pemerintahan yang seperti itu saja yang dapat diterima oleh rakyat. Setiap orang Indonesia haruslah berjuang untuk tujuan ini sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya, dengan kekuatan dan usahanya sendiri, tanpa bantuan dari luar. Setiap pemecahbelahan kekuatan bangsa Indonesia dalam bentuk apapun haruslah ditentang, karena hanya dengan persatuan yang erat di antara putera-putera Indonesia saja yang dapat menuju ke arah tercapainya tujuan bersama”.28 Tujuan PI dipertegas menjadi Indonesia merdeka. Asas perjuangannya adalah berdikari atau selfhelp dan non-mendicancy atau tidak minta-minta, karenanya sikapnya terhadap pemerintah kolonial antipati dan non-kooperasi (tidak bekerja sama). Asas itu mendapat inspirasi dari Turki Muda yang bersemboyan “Tanah jajahan tidak boleh menggantungkan kepada janji-janji, melainkan harus bangkit serentak untuk mengatur nasibnya sendiri”.

Asas tersebut perlu disebarluaskan karena selama

penjajahan sudah tertanan prinsip paternalistik terhadap hubungan kolonial dengan rakyat. Rakyat perlu dibiasakan dengan kemampuan sendiri untuk bisa memperbaiki nasibnya. Usaha PI dilakukan terus menerus termasuk menyadarkan perbedaan antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Belanda yang tidak mungkin disatukan. Semua itu untuk tidak mengendorkan semangat perjuangan. Usaha propagandanya dilakukan melalui majalah India Putera yang kemudian dirubah menjadi Indonesia Merdeka, untuk mempertegas tujuannya. Dalam memperjuangkan tujuannya PI menyebarkan keyakinan:29 1. Perlunya persatuan seluruh nusa Indonesia;

28

Ibid., hal. 46. Ibid., hal. 47.

29

68

2. Perlunya seluruh rakyat Indonesia diikutsertakan; 3. Adanya pertentangan antara penjajah (kaum sana) dan terjajah (kaum sini) yang tidak boleh dikaburkan; 4. Perlunya segala cara harus ditempuh untuk memulihkan kerusakan jasmani dan rohani rakyat. Ide-ide perjuangan kemerekaan dipropagandakan meluas sampai pada bangsa asing selain kepada bangsa sendiri. Kepada bangsa asing untuk menarik simpati dan dukungan moril. Antara lain gerakan Komintern (Moskow) dan “Liga Melawan Imperialisme dan Penindasan Penjajahan” (Brusel). Liga melangsungkan kongres, dihadiri juga oleh Nehru, Hatta. Dalam kongres itu Indonesia berhasil menggolkan suatu resolusi yang mengakui bahwa pergerakan kemerdekaan adalah suatu tuntutan hidup bagi bangsa Indonesia dan merupakan suatu soal penting bagi kemanusiaan. Di tanah air propagandanya selain melalui majalah Indonesia Merdeka, juga memasuki perkumpulan belajar (Studie Club) di berbagai kota seperti Surabaya, Bandung, Solo. PI pernah merencanakan mendirikan perkumpulan bersama Sarekat Rakyat Nasional Indonesia (SRNI) pada tahun 1926. Akan tetapi maksud tersebut diurungkan karena PKI masih merupakan partai besar yang radikal dan revolusioner. Tahun 1926 akhir Semaun berada di Belanda menghadiri kongres “Liga Melawan Imperialisme” dan bertemu Hatta. Mereka mengadakan perjanjian kerjasama mencapai Indonesia Merdeka. Perjanjian tersebut mencurigakan pemerintah Nederland, karena di Indonesia komunis barusaja memelopori pemberontakan rakyat. Akibatnya anggota PI yaitu Hatta, Ali Sastroamijoyo, Natsir Datuk Pamuncak dan Abdulmajid

69

Jayadiningrat di tangkap dan diadili. Mereka kemudian melakukan pembelaan yang berjudul Indonesia Vrij (Indonesia Merdeka), karena tidak terbukti bersalah mereka kemudian dibebaskan. Model penangkapan juga terjdi pada tokoh PNI kelak. Tokoh Pi yang terkenal lainnya adalah Ahmad Subarjo, Sukiman, Sunario dan sebagainya. Dalam sejarah Indonesia PI sangat berperan dalam merintis berdirinya PNI dengan sifat-sifatnya yang mirip sekali. PI juga mempertegas tujuan perjuangan bangsa dan mempertegas corak kenasionalan Indonesia dari berbagai pergerakan seperti Prtai Sarekat Islam yang kemudian menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia, Budi Utomo menjadi terbuka untuk seluruh bangsa Indonesia, pemuda Indonesia, menyelenggarakan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. 2. Partai Nasional Indonesia (PNI) Pada tanggal 4 Juli 1927 pemuda Bandung membentuk perserikatan nasional yang dinamai Partai Nasional Indonesia. Pencetusnya adalah Sukarno, Iskak Cokrodisuryo, Cipto Mangunkusumo, Samsi, sartono, Budiarto, Sunario, Anwari. Sifat organisasi ini radikal, karena sebagian anggotanya dari Perhimpunan Indonesia yang baru kembali dari negeri Belanda. PNI bermula dari Algemene Studie Club Bandung. Saat pendiriannya sangat menguntungkan sehingga berkembang cepat, dikarenakan:30 a. Pergerakan yang ada lemah sehingga kurang bisa menggerakkan massa b. PKI sebagai partai massa telah dilarang

30

Ibid., hal. 48-49.

70

c. PNI bersifat radikal-revolusioner dan massal, meskipun kebanyakan pemimpinnya berasal dari kalangan intelektual. d. Propagandanya selalu menarik dan propagandisnya Sukarno penuh karismatis. Sebagai partai politik pertama PNI mengobarkan semangat nasional secara meluas dan Sukarno mengajukan Trilogi sebagai pegangan perjuangan yaitu: 1) Kesadaran nasional; 2) Kemauan nasional; 3) Perbuatan nasional. Dasar PNI adalah: Marhaenisme (sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi). Marhaenisme adalah suatu ideologi kerakyatan yang mencita-citakan terbentuknya masyarakat sejahtera secara merata. Istilah marhaenisme berasal dari kata marhaen, nama seorang petani di Bandung Selatan yang miskin tetapi masih memiliki alat-alat produksi. Istilah itu kemudian untuk menyebut kebanyakan rakyat Indonesia dapat diterima oleh umum. Sosio-nasionalisme

adalah

nasionalisme

yang

menekankan

pada

berperikemanusiaan, atau perasaan cinta kepada bangsa yang dijiwai oleh rasa cinta kepada

sesama

manusia.

Sosio-demokrasi

adalah

demokrasi

yang

menuju

kesejahteraan sosial, kesejahteraan seluruh bangsa. Tujuan PNI sudah jelas: “Mencapai Indonesia Merdeka”. Jadi bersifat sentimentil, tanpa mempersoalkan kemampuan persyaratan merdeka berdasar penilaian kondisi masyarakat secara rasional saat sekarang. Asas politik PNI sama dengan asas politik PI yaitu selfhelp dan non-mendicancy, terhadap pemerintah antipati dan nonkooperasi.

71

Dalam kongres di Surabaya, PNI mempertegas program partai secara lebih teratur sebagai berikut:31 1. Bidang politik a. Mengembangkan perasaan kebangsaan dan persatuan kebangsaan Indonesia b. Mempererat hubungan dengan bangsa-bangsa Asia yang umumnya juga terjajah c. Menuntut kebebasan-kebebasan warganegaranya d. Memperdalam pengetahuan Sejarah Nasional untuk mengembangkan nasionalisme Indonesia 2. Bidang ekonomi a. Mengajarkan prinsip perekonomian nasional berdikari b. Membantu pengembangan perindustrian perdagangan nasional c. Mendirikan bank nasional dan koperasi untuk mencegah riba 3. Bidang sosial a. Memajukan pengajaran nasional b. Memperbaiki kedudukan wanita antara lain dengan menganjurkan monogami c. Memajukan sarekat buruh, sarekat tani dan pemuda Sesuai dengan wataknya partai ini menetapakn merah putih dan kepala banteng sebagai lambangnya, yang melambangkan berani, suci dan percaya kepada diri sendiri. Menginsyafi perlunya penyatuan segala potensi rakyat, PNI memelopori berdirinya Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).

31

Ibid., hal. 50.

72

Melihat ketegasan sikap dan kegiatan-kegiatan PNI, maka pemerintah Belanda menganggapnya sebagai partai berbahaya. Gerak-geriknya selalu diawasi. Pemimpinpemimpinnya selalu diperingatkan karena pidato-pidatonya ataupun propagandanya bisa mendorong rakyat melakukan anarkis. Pengalaman dengan PKI menyebabkan pemerintah bersikap hati-hati karena PNI sama dengan PKI sama tegasnya. Akan tetapi PNI tidak menghiraupan peringatan pemerintah, sehingga pada bulan Desember 1929 diadakan penggeledahan di rumah pimpinan-pimpinan maupun kantor-kantor pengurus PNI, juga diadakan penangkapan sejumlah pemimpin, seperti Sukarno, Maskun, Supriadinata, Gatot Mangkuprojo. Mereka semua dijatuhi hukuman oleh pengadilan negeri Bandung dengan 4 tahun untuk Sukarno, lainnya 2 tahun dan 1 tahun di penjara Sukamiskin. Dalam proses pengadilan Sukarno mengucapkan pidato pembelaan berjudul Indonesia Klaagt aan (indonesia Menggugat) berisi pembelaan politik. Pemimpin-pemimpin PNI dituduh terbukti bersalah melakukan pelanggaran atas pasal-pasal 153 bis dan ter KUHP (kedua dan ketiga). Ketentuan pasal 153 bis adalah “Barangsiapa dengan perkataan, tulisan atau gambar melahirkan pikirannya, yang biapun secara menyindir atau samar-samar; memuat anjuran untuk mengganggu keamanan umum atau menentang kekuasaan Pemerintah Nederland atau Pemerintah India-Belanda, dapat dihukum penjara maksimum 6 tahun atau denda maksimum 300 rupiah”. Pasal 153 ter berbunyi “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau

73

menempelkan tulisan atau gambar yang memuat pikiran seperti yang dimaksud pasal 153 bis, dapat dihukum penjara 5 tahun atau denda 300 rupiah.32 Dikalangan ahli hukum pasal tersebut seperti karet yang dapat mulur sesuai kehendak yang memegangnya. Dengan ketegasan sikap pemerintah kolonial maka pergerakan nasional tidak dapat bergerak dengan bebas. Sikap demikian diambil karena juga sedang terjadi krisis ekonomi (depresi ekonomi atau malaise, atau jaman mleset orang Jawa menyebutnya) Dunia tahun 1929/1930. Bagi pemimpin-pemimpin PNI kondisi yang sukar untuk dapat mempertahankan sikap yang radikal-revolusioner. PNI dapat dipertahankan dengan memperbaharui diri dengan membubarkan diri pada bulan April 1930. Mereka lalu mendirikan Partindo (Partai Indonesia). Tidak semua pemimpin setuju, diantaranya Hatta, yang mengkritik: 1. PNI didirikan dengan keris sendiri dan dikubur semasa jiwanya masih teguh. Bila kita yakin bahwa perjuangan kita benar, tidak pada tempatnya kita mundur. Bagi pemimpin-pemimpin perjuangan tidak sepantasnya ada perasaan takut untuk dipenjara (seperti pejuang-pejuang India). 2. Yang membubarkan hanya sebagian pemimpin-pemimpin, sedangkan anggota yang setia masih beribu-ribu. Oleh karena terdapat golongan yang pro dan kontra atas pembubaran PNI, maka kemudian timbul dua partai baru yaitu Partindo dipinpin oleh Sartono dan PNI Baru (Pendidikan Nasional Indonesia) didirikan oleh pemimpin yang tidak setuju dengan pembubaran.dipimpin oleh Moh. Hatta dan Syahrir.

32

Ibid., hal. 51.

74

Partindo hampir sama persisi dengan PNI Lama, berjuang secara langsung menuju sasarannya yaitu tercapainya Indonesia Merdeka, namun sifat radikalnya dikendorkan. Partindo masih merupakan partai massal. PNI Baru lebih mementingkan pembentukan kader-kader pejuang kemerdekaan dan kader-kader demokrat sejati. Oleh karena itu ia terbatas pada lingkungan kecil, khususnya golongan intelektual. Terjaminnya

kebebasan-kebebasan

demokrasi

dan

perbaikan

ekonomi

lebih

diutamakan untuk menjamin tersusunnya kekuatan yang sanggup menghadapi kekuatan Belanda. Kedua partai tersebut mempunyai kesamaan-kesamaan. Dasar partai tetap kenasionalan dan tujuannya sama yaitu Indonesia Merdeka. Aas politiknya sama yaitu: selfhelp dan non-kooperasi. a. Partindo Jumlah anggotanya pada tahun 1933 tercatat 20.000, dengan 71 cabang. Aksi-aksi politik, sosial ekonomi menuju ke Indonesia Merdeka terus digiatkan. Gerakan partai lebih hidup setelah Sukarno (bebas dari penjara) bergabung pada tahun 1932. Namun aksi-aksi Partindo menyebabkan pemerintah bertindak lebih keras dengan: 1) memperkeras pengawasan polisi dalam rapat-rapat; 2) melarang pegawai negeri menjadi anggota partai (Juni 1933); 3) larangan persidangan nasional meliputi seluruh Indonesia (Agustus 1933); 4) penangkapan atas diri Sukarno awal 1934 dan diikuti dengan pembuangan ke Flores dan kemudian dipindah ke Bengkulen pada tahun 1937. Setelah itu Partindo semakin terjepit dan pemimpin-pemimpinnya dengan mempertahankan partai merasa tidak dapat

75

bergerak. Kegiatan politik semakin sulit, sehingga diambil keputusan untuk membubarkan partai itu pada tahun 1936. b. PNI Baru PNI Baru sifatnya tidak sebagai partai massal, maka perkembangannya tidak seluas Partindo. Namun pada tahun 1932 mencatat 2.000 anggota dengan 65 cabang. Propagandanya

melalui

rapat-rapat

dengan

membicarakan

riwayat

penjajahan Belanda, kedudukan tanah jajahan dengan segala penderitaan rakyat, serta kemungkinan-kemungkinan mengakhiri masa penjajahan. Partai ini juga dikenai sanksi pasal 171 KUHP yang mengancam hukuman bagi penyiar kabar bohong yang menimbulkan kegelisahan di kalangan rakyat. Dalam usahanya memasuki desa-desa, PNI Baru kurang beruntung. Pemerintah menganggap aksi-aksi PNI Baru membahayakan, karena itu juga dikenai sanksi: 1) polisi diperintahkan bertindak lebih keras dalam mengawasi rapat-rapat; 2) larangan pegawai negeri menjadi anggota (Juni 1933); 3) larangan mengadakan sidang nasional; 4) kemudian diikuti dengan penangkapan pemiompin-pemimpinnya, yaitu Moh. Hatta dan Syahrir yang kemudian dibuang ke Digul (1934) dan kemudian dipindahkan ke Banda (1936). Dengan segala tindakan oleh pemerintah, PNI Baru tidak bisa bergerak, tetapi namanya tetap dipertahankan. 3. Pergerakan Wanita

76

Pendidikan di Indonesia tidak lepas dari perkembangan Politik Etis. Pembukaan sekolah-sekolah diperkebunan yang ditujukan untuk mendapat tenaga administrasi rendahan. Sejalan dengan perkembangan birokrasi nanti muncul sekolah keguruan dan sekolah tinggi, tetapi semua itu diprioritaskan pada anak lelaki dan untuk mencapai status sosial tinggi. Wanita masih dalam konservatisme dan terikat adat yang didobrak dengan munculnya emansipasi. Emansipasi bertujuan untuk mendapatkan persamaan hak dan kebebasan dari kungkungan adat. Disamping itu, ibu sebagai pengasuh anak mempunyai pengaruh penting kenapa harus dibelakangkan. Perubahan itu dimulai dari kalangan priyayi gede, misalnya RA Kartini (1879-1904), seorang perempuan yang mempunyai idealisme tinggi dan suci. Pandangannya didapat dalam pergaulan dan pemahaman akan kebudayaan Barat yang dipelajari dengan sungguhsungguh untuk kemajuan diri sendiri. Ide-idenya yang disampaikan melaui surat ke teman-tenanya kemudian diterbitkan tahun 1911 menjadi Door Duitsternis tot Licht (Habis Gelap terbitlah terang) oleh Abendanon. Kartini adalah putri pertama yang mendapat ijasah guru, karena jasa-jasanya banyak sekolah-sekolah itu dinamakan menurut namanya yaitu Sekolah Kartini. Sejak 1912 lahir Sekolah Kartini di Semarang, Magelang, Jakarta, Madiun dan Bogor, sekolah-sekolah tersebut menggunakan bahasa Belanda. Sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Jawa muncul di Cirebon, Rembang, Pekalongan, Indramayu, Surabaya. Perkembangan sekolah untuk wanita juga dilakukan swasta seperti: Kautaman di Priangan; Wanita di Palembang; Darmarini di Blora; Siswarini di Solo; Mardi Kenya di Surabaya dan Mardi Putri di Banyuwangi. Jasanya selalu dikenang

77

dan diperingari sebagai Hari Kartini setiap tanggal 21 April, bertepatan dengan hari lahirnya. Wanita lain yang etrcatat dalam perjarah pergerakan bangsa adalah Dewi Sartika dari Bandung. Ia juga mengusahakan berdirinya banyak sekolah wanita Kautaman Istri di Jawa Barat. Ia bernasip lebih baik dari Kartini yaitu menyaksikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ia meninggal tahun 1947 dalam usia 63 tahun. Perempuan lain yang memperjuangkan kaumnya adalah Maria Walanda Maramis, dari Minahasa yang dilahirkan tahun 1872. Pendidikannya SD 3 tahun dan belajar bahasa belanda dari suaminya Yosef Walanda, tetapi ia mampu membaca kebutuhan kaumnya. Perkumpulan yang didirkan adalah Percintaan Ibu Pada Anak Temurunnya (PIKAT) tahun 1917. PIKAT mendirikan berbagai sekolah kepandaian putri yang tersebar di berbagai wilayah Minahasa. Ia meninggal dunia tahun 1924. Seiring kemajuan pergerakan nasional maka pada tahun 1920an berdiri perkumpulan wanita yang lebih luas perjuangannya tidak hanya pendidikan tetapi juga kemajuan bangsa. Perkumpulan-perkumpulan itu didirikan di Yogyakarta meliputi Wanita Utama, Wanita Mulya, Wanita Katolik dan Puteri Budi Sejati di Surabaya. Aisiyah (Wanita Muhammadiyah), Puteri Indonesia (Wanita dari Pemuda Indonesia), Perhimpunan Pemudi islam, SI bagian wanita, Wanita Taman Siswa, dll. Dalam kongres wanita Indonesia pertama tanggal 22-25 Desember tahun 1928 di Yogyakarta, berhasil membentuk Perikatan Perempuan Indonesia dan ketika kongres di Jakarta tahun 1929 diganti menjadi Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia (PPII). Hari pembukaan kongres 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu.

78

Organisasi pergerakan wanita dalam politik adalah Isteri Sedar berdiri di Bandung tahun 1931, dipimpin oleh Suwarni Jayaseputra. Tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka. Tahun 1932 berdiri Isteri Indonesia yang bertujuan mencapaiu Indonesia Raya. Pemimpinnya adalah Maria Ulfah dan Ny. Sunaryo Mangunpuspito. 4. Sumpah Pemuda Pemuda-pemuda Indonesia tidak ketingalan mendirikan perkumpulan pemuda. Jong Java semula bernama Tri Koro darmo pada 7 Maret 1915 di Jakarta. Tujuannya adalah mempersiapkan pemuda-pemuda menjadi pemimpin bangsa di kemudian hari. Usaha itu kemudian diikuti daerah-daerah lain seperti Jong Sumatra Bond 9 Desember 1917. Tahun 1918 Jong Minahasa, lalu Jong Ambon, Jong Celebes (Sulawesi), Jong Borneo (Kalimantan). RT Wongsonegoro (RT Jaksodipuro) salah seorang pengembang Jong Java, mengembangkan tujuan Jong Java adalah Jawa Raya tetapi merdeka. Ia juga menjadi anggota PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, merupakan wadah persatuan pelajar-pelajar Sekolah Tinggi di Jakarta dan Bandung. Perkumpulan Pemuda menganggap PPPI sebagai saudara tua. Pada tahun 1927 pemuda Indonesia di Bandung merasa tidak puas dengan berbagai perkumpulan pemuda daerah dan mendirikan Jong Indonesia kemudian berubah menjadi pemuda Indonesia. Organisasi ini nantinya bergabung dengan PNI tahun 1928. Perkumpulan pemuda daerah sebenarnya telah bertekad mempersatukan diri, sehingga dalam kongres pemuda pertama tanggal 30 April-2 Mei 1926 di Jakarta tema utamanya adalah “Indonesia Bersatu”. Dalam kongres kedua 26-28 Oktober 1928

79

mempertegas persatuan mereka dengan sumpah pada 28 Oktober 1928 dan kemudian dikenal sebagai Sumapah Pemuda, yang berbunyi: Pertama: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertmpah darah yang Satu, tanah Indonesia. Kedua : Kami putra dan putri Indonesia menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia. Ketiga

: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, Bangsa Indonesia.

Kesepakatan dalam kongres agar diterima sebagai asa wajib oleh setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia. Oleh karena ada pertimbangan politik, maka rumusan Sumpah Pemuda mengalami perubahan urutan ayat, yaitu satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Dalam kongres juga menerima lagu Indonesia Raya ciptaan WR Supratman sebagai lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Tokoh-tokoh dalam kongres meliputi: Sugondo Joyopuspito (Ketua Kongres), Muh. Yamin (Sekretaris Kongres yang merumuskan ikrar pemuda), Abu Hanafiah, WR Supratman, Sukarjo Wiryopranoto, Kuncoro Purbopranoto, MH Thamrin. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia yang mencerminkan tekad untuk persatuan bangsa. Realisasi dari sumpah tersebut terjadi fusi berbagai organisasi pemuda lokal menjadi satu wadah yaitu Indonesia Muda tahun 1930.

80

VI. KRISIS PERGERAKAN 1930-1942 Pada masa itu pergerakan Indonesia mengalami masa krisis, untuk tetap hidup tak bisa mati juga tidak mau. Kondisi tersebut karena: Pertama, pengaruh krisis ekonomi 1929/1930 yang memaksa pemerintah bertindak keras untuk menjaga ketertiban dan keamanan; Kedua, pembatasan hak bertkumpul dan berserikat, yang pertama dengan pengawasan ketat oleh polisi dengan hak menghadiri rapat-rapat partai, yang kedua dengan larangan bagi pegawai untuk menjadi anggota partai politik; Ketiga, tanpa melalui suara protes pengadilan Gubernur Jendral dapat menyatakan sesuatu pergerakan atau kegiatannya bertentangan dengan low and order sesuai dengan Koninklijk Besluit tanggal 1 September 1919 (memperbaharui pasal 111 RR); Keempat, sebagai akibat kerasnya pemerintah kolonial, banyak pemimpin pergerakan yang diasingkan. Pergerakan yang ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Pukulan terhadap pergerakan dapat dibedakan baik pukulan dari dalam maupun pukulan dari luar. Faktor luar selain krisis ekonopmi juga sikap keras Gubernur Jendral De Jonge. Ia sangat rekasioner dan kejam karena tidak memberi

81

kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Banyak pemimpin yang dipenjara dan dibuang sehingga mereka tidaka dapat berhubungan dengan organisasinya. Hak bersidang dibatasi, pemberangusan pers terus dilakukan pemerintah dan hak exorbitante rechten Gubernur Jendral terus dilakukan. Pemerintah melakukan represi dengan ketat, artinya baik “mulut” dan “kaki” para nasionalis betul-betul dibungkam dan diikat. Pemerintah melakukan kontrol ketat dengan memperkuat Politiek Inlichtingen Dienst atau Dinas Rahasia yang berusaha mengorek berita sedetail mungkin hingga memperoleh kepastian bahwa seseorang dicurigai dan seterusnya dikenai sanksi pembuangan. Oleh karena itu Hindia Belanda juga disebut “Politie Staats”

atau negara polisi yang menindak “penjahat politik”. Tempat-tempat

pengasingan adalah Digul, Bangka, Belitung, Ende, Bandanaira, Bengkulu, Padang dan lainnya. Tahun 1930 tercatat tahanan politik 400 orang. Para penulis Belanda seperti J de Kadt, Pluvier dan Koch mencela sikap kaku yang dijalankan pemrintah termasuk didalamnya de Jonge dan Tjarda van Starkenbourgh Stachouwer penggantinya (1936-1942). Tjarda sebagai Gubernur Jendral berbeda dengan de Jonge, ia tidak banyak menggemparkan kalangan manapun dan jarang kena kritik langsung. Ia berpendidikan tinggi dan sopan, tetapi ia adalah yang harus bertanggung jawab atas jauhnya kaum pergerakan dari pemerintah bahkan ia sampai akhir jabatannya tidak mampu mengubah situasi. Pergerakan tahun 1930an berbeda dengan sebelumnya yaitu pada meningkatnya prinsip non-kooperasi dan bergerak secara parlementer, artinya menerima dan duduk dalam dewan perwakilan. Sifat pergerakan juga dipandang tidak

82

dekat dengan rakyat dan tidak spektakuler. Hal itu dapat dimengerti karena banyak tokoh pergerakan yang ditangkap, yang tertinggal hanya tokoh nasionalis yang moderat. Pidato yang membakar semangat seperti dilakukan Sukarno dan Cokroaminoto tidak ada lagi. Sebaliknya nsionalis moderat memilih mencari jalan lewat parlemen, tokoh moderat seperti Sutomo, Yamin, Thamrin, dan lain-lain, sebagai pembawa panji kaum moderat yang tercermin dalam Parindra yang menekankan pada perbaikan ekonomi dan sosial penduduk. 1. Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) Kelompok studi Indonesia di Surabaya akan berperan falam pergerakan dengan mengetengahkan pikirannya melalui sueat kabar Soeloeh Rakyat Indonesia pada pertengahan tahun 1930. Perbedaan gerakan koperasi dan non-koperasi tidak perlu dibesar-besarkan, demikian juga baik gerakan politik, ekonomi, sosial tidak perlu dibeda-bedakan. Yang paling penting adalah menghapuskan penderitaan rakyat melalui gegiatan ekonomi, sosial dan politik. Pada bulan November 1930an kelompok studi tersebut mengubah namanya menjadi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). PBI berusaha dalam bidang politik seperti PNI, tetepi harus lebih hati-hati dalam politik. Oleh karena itu PBI lebih menunjukkan partai lokal dan Surabaya sebagai pusatnya. Rukun Tani yang didirikan PBI pengaruhnya luas dikalangan petani dan berhasil menyakinkan perbaikan dan kesejahteraan petani, terutama masa depresi ekonomi.33 Kegiatan yang dilakukan PBI menyebabkan PBI diawasi gubernemen. Sebagai organisasi 33

Suhartono, Sejarah Pergerakan Nasional dari Bidi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hal. 89-90.

83

politik PBI tidak pernah berhasil mengungguli kelompok non-koperasi yang berpengaruh di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ketika itu gerakan non-koperasi memang sedang beku, sehingga PBI mengkritik bahwa gerakan non-koperasi memang perlu tetapi tidak mampu menghadapi pemerintah. Sebaliknya PBI dikritik sebagai organisasi tidak berkarakter karena sikap politiknya koperasi tetapi sifatnya insidental, artinya kalau memang tidak cocok dengan politik pemerintah sebaiknya mengundurkan diri dari parlemen. PBI cepat meluas kepedesaan dan pada tahun 1932 mempunyai 30 cabang dan 2.599 anggota.Dalam kongresnya tahun itu ditetapkan penggalakan koperasi, sarekat sekerja dan pengajaran. Dalam kongres 1934 di Malang yang dihadiri 38 cabang, dibahas komunikasi antar pulau agar dapat dilakukan malaui pelayaran dan koperasi. Dibicarakan juga mengenai memajukan pendidikan rakyat dan kepanduan yang diberi nama Suryawirawan. Dengan

dilumpuhkannya

gerakan

non-koperasi

tahun

1930an

menyebabkan perkembangan kerjasama PBI dan BU. Pada tahun 1934 kedua organisasi tersebut membentuk Parindra bersama organisasi lainnya. 2. Partai Indonesia Raya (PARINDRA) Parindra merupakan fusi dari PBI, BU, Sarekat Selebes, Sarekat Sumatera, Sarekat Ambon, perkumpulan Kaum Betawi dan Tirtayasa dengan terus melanjutkan politik koperasi moderatnya. Partai ini didirikan pada bulan Desember 1935 di Sala. Partai ini merupakan perkembangan dari Indonesische Studieclub Surabaya yang dipimpin Dokter Sutomo dan Sarekat Madura. Dengan berdirinya

84

Parindra berarti golongan koperasi makin kuat. Pada tahun 1936 partai ini mempunyai 57 cabang dengan 3.425 anggota. Pada awalnya organisasi ini dipimpin oleh Dr. Sutomo samapai wafatnya tahun 1938, kemudian diganti oleh KRMH Wuryaningrat. Tokoh di dalam Parindra yang lain adalah MH Thamrin dari Kaum Betawi. Dasar Parindra adalah nasionalisme Indonesia Raya. Tujuannya adalah Indonesia mulia dan sempurna, sebagai penghalusan kata kemerdekaan yang kurang disenangi pemerintah. Dalam politiknya bersikap non-koperasi yang insidental (insidentele atau utilistische politiek) artinya jika ada kejadian yang sangat mengecewakan organisasi itu, maka diputuskan untuk sementara menarik wakil-wakilnya dari badan perwakilan.34 Organisasi ini sangat aktif dan konstruktif terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Usaha itu antara lain:35 a. Mendirikan Rukun Tani b. Mendirikan Rukun Pelayaran Indonesia (Rupelin) c. Mendirikan Bank Nasional Indonesia d. Mengajarkan swadesi yang dijalankan dengan mengadakan gerakan politik Dalam kongres pertama di Jakarta bulan Mei 1937, diputuskan bahwa Parindra bersikap koperasi dan anggota yang ada dalam dewan harus tetap loyal pada partai, Parindra juga menekankan pada perbaikan ekonomi rakyat, pengangguran, perburuhan , kemiskinan, peradilan, dan lain-lain.

34

Ibid., hal. 90. G. Moedjanto, op. cit., hal. 59.

35

85

Pengurus besarnya seperti Thamrin, Sukarjo Wiryopranoto dll. telah mendorong Parindra sebagai partai nasional yang dapat dikatakan sebagai partai paling kuat waktu itu. Akan tetapi partai itu juga dianggap sebagai organisasi politik dari kapitalisme Indonesia yang sedang timbul dan sebagai sayap kanan pergerakan kebangsaan. Dalam Konggres 24-27 Desember 1938 Parindra berusaha mencapai “Indonesia Mulia” dan belum mengijinkan golongan peranakan menjadi anggota tetapi bersedia kerjasama. Keputusan lain mengangkat KRMH Wurjaningrat jadi ketua partai menggantikan dr. Sutomo yang meninggal dunia serta memutuskan:36 a) memperkecil jumlah penganggiran; b) lama kerja buruh, upah dan asuransi pengangguran; c) kolonisasi, memperkuat tenaga ekonomi penduduk bukan memindahkan kemiskinan; d) perbaikan justisi yang tidak dilakukan oleh Gubernemen. Konggres tersebut menjadi konggres terakhir, konggres berikut tidak jadi dilaksanakan di Banjarmasin karena Nederland diduduki Jerman 3. Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) Didirikan oleh bekas-bekas pimpinan Partindo di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937. Diantara pemimpinnya adalah Drs. AK Gani, Mr. Mohamad Yamin dan Mr. Sartono. Partai ini ingin menajdi partai rakyat yang lebih daripada Parindra. Organisasi ini berasa koperasi, jadi bersedia kerjasama dengan pemerintah, para anggotanya boleh duduk dalam badan perwakilan. Organisasi ini bercorak

36

AK Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, (Jakarta: Dian Rakyat, 1978), hal.124.

86

interbasional dan sosialistis. Perjuangan melawan pemerintah kolonial adalah perjuagan mempertahankan demokrasi dari ancaman fasis. Dalam kongres-kongresnya yang pernah diadakan, Gerindo tetap igin mencapai masyarakat yang bersendikan demokrasi politik, ekonomi dan sosial. Jadi menuju keadilan sosial yang akan dikaukan dengan cara demokrasi. Untuk mencapai tujuan itu perlu dibebaskan para pemimpin yang masih ada dalam pengasingan. Gerindo yang politiknya koperatif, tetapi tidak mempunyai wakil dalam dewan Rakyat. Rupanya pemerintah lebih senang dengan Parindra, Pasundan, dll. yang dianggap lebih “tenang” karena disukung oleh golongan tengah masyarakat Indonesia. Di dalam tubuh Gerindo terdapat ketidak sesuaian pandangan. Terjadi “pembersihan” partai dan Mr. Moh. Yamin terkena pemecatan karena dianggap tidak loyal. Kemudian ia mendirikan partai sendiri yang diberinama Partai Persatuan Indonesia (Parpindo) tanggal 21 Juli 1839 di Jakarta. Partai ini bekerjasama dengan pemerintah dan berusaha mencapai kemajuan ke arah suatu masyarakat dan bentuk negara yang tersusun menurut keinginan rakyat. Asasnya sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Organisasi ini meski masa perjuangannya bagus tetapi tidak mendapat tempat dihati rakyat, karena ia tidak lahir dari bawah. Dasar partainya adalah:37 a) tanggal berdirinya partai 24 Mei sebagai hari kebangsaan, b) menerima peranakan (Eropa, Cina, Arab); c) memperkuat ekonomi dan setuju GAPI.

37

Ibid. hal. 115-117.

87

VII. Menyusun Langkah Baru Dalam usaha mencapai kemerdekaan bangsa, organisasi pergerakan melakukan perjuangan yang lebih lunak. Semua itu dilakukan karena keterbatasan gerak dan pengawasan pemerintah terhadap pergerakan, antara lain dilakukan di bawah ini. 1. Petisi Sutardjo Pada tanggal 15 Juli 1936 Sutarjo Kartohadikusumo, ketua PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputra), bersama 5 anggota Volksraad yaitu I.J. Kasimo (Katolik Indonesia), Sam Ratulangie (Sarekat Minahasa), Datuk Tumenggung (Sarekat Minangkabau), Alatas (Masyarakat Arab) dan Ko Kwat Tiong (Partai Tionghoa Indonesia) mengajukan suatu petisi. Petisi yang ditujukan pada Volksraad tersebut adalah “supaya diadakan sutu sidang permusyawaratan dari wakil-wakil Nederland dan India-Nederland atas dasar kesamaan kedudukan untuk menyusun rencana pemberian hak berdiri sendiri (otonomi) dalam batas pasal 1 Konstitusi kepada India-Nedeland dalam waktu 10 tahun, atau dalam waktu yang dianggap sesuai olleh sidang”.

88

Sutarjo dan teman-temannya menekankan perlunya menerima usul tersebut karena itu bukan hal baru, tetapi sekedar mengingatkan apa yang telah dijanjikan pemerintah 20 tahun lalu. Usul tersebut memang tidak menghendaki Indonesia lepas dari Nederland dan untuk menghadapi ancaman dari luar pemerintah tidak perlu menggantungkan diri pada Inggris (di Singarura). Untuk itu bangsa Indonesia selayaknya dilibatkan dan pemerintah dapat mengabulkan petisi tersebut yaitu pemberian otonomi, perubahan yang diharapkan adalah:38 a. Jawa jadi satu propinsi, daerah lain jadi kelompok-kelompok yang bersifat otonom dan demokrasi b. Sifat-sifat dualisme dalam pemerintahan dihapus c. Direktur departemen mempunyai tanggung jawab d. Volksraad dijadikan parlemen yang sesungguhnya e. Dibentuk Dewan

Kerajaan sebagai badan tertinggi antara Belanda dan

Indonesia dengan anggota dari keduanya. Gubernur Jendral Tjarda tidak peka menghadapi petisi tersebut dan baru melaporkan secara resmi ke Nederland bulan September 1938, itupun setelah didesak oleh Mentri Koloni Welter. Bulan November 1938, keluarlah putusan pemerintah Nederland yang menolak petisi tersebut atas dasar:39 1). pasal 1 Konstitusi tidak bisa menjadi dasar pemberian otonomi; 2) politik kolonial ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat dan untuk itu sejumlah

38

Sartono Kartodirdjo, dkk. Sejarah Nasional Indonesia V, (Jakarta:Balai Pustaka, 1977), hal. 226-227. 39 Suhartono, op. cit. hal. 93.

89

pembaharuan telah diadakan dan peraturan yang ada cukup menjamin tercapainya tujuan tersebut; 3) perkembangan yang tercapai belum cukup masak untuk pemberian otonomi yang dimaksud, pemerintah lebih mengutamakan otonomi daerah. Dalam Volksraad sendiri ada yang mendukung dan ada yang tidak setuju. Kelompok yang mendukung antara lain kelompok Nasional Fraksi pihak Thamrin, Wakil Kristen, Arab-Cina, Indo- Eropa. Sebaliknya Nasioanl Fraksi pihak M Nasir tidak setuju karena caranya dengan meminta-minta. Pemerintah sendiri menganggap bahwa rakyat Indonesia belum matang dan tidak akan pernah mampu mengurus negeri sendiri. Suatu perasaan yang muncul dari pihak kolonial bahwa rakyat Indonesia hanya tergantung pada pemerintah. Petisi tersebut dicabut pada tanggal 16 November 1938 dan dianggap gagallah usaha mendapatkan otonomi bagi negeri jajahan ini. 2. Gapi (Gabungan Politik Indonesia) Dengan ditolaknya petisi tersebut menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan melalui Volksraad tidak ada gunanya, maka perjuangan kemerdekaan harus dilakukan di luar Volksraad yaitu dengan membentuk Gapi. Kemunduran Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Partai Kebangsaan Indonesia (PPPKI) juga ditolaknya Petisi Sutarjo, tidak memadamkan keinginan membentuk persatuan dan berdirilah Gapi pada 1939. Gapi dipelopori oleh Parindra kemudian Gerindo, Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII dan PII (pecahan PSII), Perhimpunan Partai Katolik Indonesia.

90

Untuk kepengurusannya dibentuk Sekretariat bersama yang diketuai oleh Abikusno (PSII) dan dibantui oleh M.H. Thamrin (Parindra) dan Amir Syarifudin (Gerindo). Perjuangan Gapi:40 1. Pelaksanaan The Right of self-determination 2. Persatuan kebangsaan atas dasar demokrasi politik, demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi 3. Pembentukan parlemen yang dipilih secara bebas dan umum, dan yang mewakili dan bertanggung jawab kepada rakyat;parlemen terdiri atas dua kamar: Dewan Rakyat diubah menjadi Senat dan Kamar Rakyat (Volkskamer) sebagai house of representatives harus dibentuk 4. Membentuk solidaritas Indonesia-Belanda untuk menghadapi kekuatan Fasis 5. Pengangkatan lebih banyak orang Indonesia dalam berbagai jabatan negara, termasuk wakil Gubernur Jendral, wakil-wakil direktur pada departemen-departemen, anggota Dewan India. Dengan tuntutan nomor 3 tersebut, slogan Gapi “Indonesia Berparlemen”, sedangkan tuntutan nomor 5 menjadikan Gapi dikenal sebagai penuntut “Indonesianisasi” jabatan-jabatan. Sampai Indonesia jatuh ke tangan Jepang tuntutan Gapi belum tercapai.

VIII. Akhir Pemerintahan Belanda

40

Sartono Kartodirdjo, dkk. op. cit., hal. 235

91

A. Pergerakan Masa Akhir Pemerintahan Belanda Sejak digantikannya Gubernur Jendral de Jonge dengan Gubernur Jendrak Tjarda van Starkenbourgh Stachover (1936-1942), organisasi pergerakan terus mengalamim hambatan dan tekanan. Organisasi pergerakan waktu itu adalah Gerindo, Parindra dan Gapi, tetapi organisasi-organisasi itu tidak dapat berbuat banyak. Aktivitas parlementerlah yang ditempuh sebagai usaha mendekati pemerintah. Mei 1940 Belanda diduduki Jerman, sehingga pemerintah makin represif. Pada dasarnya politik kolonial dijalankan dengan menjaga jarak dengan para nasionalis, tetapi berhubung dengan situasi maka pemerintah mengulurkan tangan dengan berbagai kelonggaran. Yang dimaksud dengan “kelonggaran” sebanarnya tidak alin adalah bentuk ambivalensi politik kolonial yang telah terjadi bila dalam keadaan terjepit, terutama dalam menghadapi serangan luar dalam usaha mempertahankan Indonesia. Dalam hubungan internasional Belanda makin sulit dan di Indonesia makin kuat desakan untuk dilakukan perbaikan sosial dan politik. Satu-satunya juru bicara yang dianggap berbahaya adalah MH Thamrin yang kalau dibiarkan maka pemerintah akan segera gulung tikar. Situasi internasional yang merupakan beban pemrintah tidak melibatkan kaum nasionalis. Kaum nasionalis makin kecewa, bahkan mereka dibalas dengan berbagai tekanan dan pemerintahan negara polisi dijalankan dengan keras. Dokter Cipto dibebaskan karena sakit pada bulan Oktober 1940 dan tidak mungkin lagi kembali dalam barisan pergerakan nasional. Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Sutan Syahrir, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, menunggu pembuangan. Sejak Mei 1940 pemerintah mengumumkan keadaan negara dalam bahaya, suatu usaha untuk

92

menekan pergerakan dan menahan anggota partai yang ada. Hanya Amir Syarifudin dari Gerindo mendapat jabatan tinggi dalam pemerintahan karena partai itu anti fasis. Di kalangan Islam ada usaha bersatu tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang kadang menggangguyaitu dengan mendirikan Majlisul Islam A’laa Indonesia (MIAI) pada tahun 1938. PSII Abikusno dan PII Wiwoho saling berebut pengaruh dalam MIAI. Kekuatan politik waktu itu tersebar sebagai berikut: Parindra terdiri dari golongan menengah, tinggi dan cendekiawan. Gerindo terdiri dari golongan menengah dan kecil, serta bekas anggota PKI. Anggota PNI Lama menyebar ke semua partai baik Parindra maupun PSII dan Muhammadiyah. Anggota Gapi 47.000, MIAI 22.000 dan sekitar 11.400 anggota ada di partai-partai kecil. Jumlah seluruh yang aktif dalam politik adalah 80.400 orang. Diperkirakan orang Indonesia yang ikut menentang pemerintah kolonial mencapai 200.000 orang. Dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh organisasi politik waktu itu mereka memasang bendera merah putih untuk mengobarkan semangat. Indonesia berparlemen tetap menjadi tujuan baik oleh Gapi maupun PSII. Pemerintah harus menyadari sepenuhnya keinginan rakyat dan demi memobilisasi pertahanan dalam masa genting dan itu hanya dapat dicapai melalui parlemen. Suara rakyatlah yang menjembatani dan menjamin berakhirnya hubungan kolonial yang lambat laun dapat menyelesaikan persoalan ekonomi, sosial dan lain-lainnya. Untuk mempertahankan diri dari serangan Jepang, dalam bulan Desember 1941 sampai Maret 1942 pemerintah Hindia Belanda minta bantuan raja Yogyakarta

93

dan

Surakarta.

mempertahankan

Sekalipun

persekutuan

diri

serangan Jepang

dari

erat

tetapi dan

pemerintah ditandatangani

tidak

dapat

penyerahan

pemerintahan dari Jendral Ter Poorten kepada Jendral Imamura di Kalijati, Cirebon pada tanggal 8 Maret 1942. B. Runtuhnya Hindia Belanda Pada tanggal 8 Desember 1941 Jepang menyerang Pearl Harbour, pusat pertahanan Amerika di Pasifik. Sejak itu Jepang melakukan menyerangan ke indonesia untuk melumpuhkan pasukan Belanda. Pada Januari 1942 terjadi pertempuran di laut Jawa dan 2.400 pasukan KNIL (Koninklijk nederlands Indische Leger) dan dibantu 1.000 pasukan Australia tidak mampu membendung pasukan Jepang. Dimulai kejatuhan Tarakan, Balikpapan, Manado, Kendari, Pontianak. Jawa dipertahankan oleh 25.000 tentara KNIL, 1.500 tentara Sekutu, 5.500 personil administrasi, 6.000 Angkatan Udara Kerajaan Inggris, 3.000 tentara Australia dan 500 tentara Amerika.41 Akan tetapi dalam waktu singkat dapat dikalahkan tentara Jepang.pada 1 Maret 1942 Panglima tertinggi (Saiko Sikikan), Letnan Jendral Imamura Hitsoji bersama pasukannya mendarat di Banten, menyusul Indramayu, Rembang, Kalijati, Batavia, Semarang, Surakarta,Yogyakarta. Pada tanggal 8 Maret 1942 dengan ditandatangani penyerahan kekuasaan dari Hindia Belanda maka secara resmi kekuasaan Jepang berada di Indonesia. Kekalahan ini membuktikan bahwa Hindia Belanda hanya diperintah oleh orang-orang yang mengejar keuntungan semata tanpa memperhatikan segi pertahanan. 41

Onghokham, Runtuhnya Hindia Belanda, (Jakarta: PT Gramedia, 1987), hal. 267, juga dalam Suhartono, op. cit., hal. 119.

94

C. Organisasi Pergerakan Masa Jepang Pada mulanya pemerintah memang berusaha untuk bekerjasama dengan rakyat Indonesia terutama dalam menghadapi Sekutu. Berbagai gerakan massa dibentuk yaitu: 1. Seinedan

: barisan pemuda

2. Seinentai

: barisan murit-murit sekolah dasar

3. Gakukotai

: barisan murid-murid sekolah lanjutan

4. Fujin-Seinentai

: barisan gadis-gadis

5. Fujinkai

: barisan wanita

6. Keibodan

: barisan cadangan politik

7. Heiho

: barisan cadangan prajurit (militer)

8. Romusha

: barisan pekerja (paksaan)

Yang disebut terakhir paling berat seperti masa cultuurstelsel atau masa Daendels dalam membangun jalan Anyer Panarukan. Banyak Romusha yang dikirim ke luar Indonesia dan tak kembali. Organisasi pergerakan masa pemerintahan Jepang tidak banyak berkembang. Jepang melakukan larangan berpolitik dan melakukan pengawasan ketat terhadap organisasi pergerakan. Banyak organisasi pergerakan yang fakum, tetpi nanti muncul badan-badan seperti Peta, Putera.

95

Penutup Sejarah pergerakan rakyat Indonesia telah mengalami perjuangan yang panjang untuk mencapai tujuannya. Model perlawanan abad ke 20 terhadap kolonial ditunjukkan dengan membentuk organisasi moderen. Dari sinilah kemudian lahir tokoh-tokoh pejuang dan pendiri bangsa. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa faktor pendidikan menjadi hal yang utama sebagai pembuka wawasan kebangsaan. Meski demikian itu bukan sebagai jasa Belanda karena etische politik, melainkan karena perjuangan bangsa sendiri. Rasa

96

nasionalisme

telah

membuat

bangsa

Indonesia

merasa

wajib

memperjuangkan

kemerdekaannya sendiri. Model atau perjuangan yang koperasi maupun non-koperasi serta sifat perjuangan yang agamis serta nasionalis juga menjadi model partai-partai di Indonesia setelah kemerdekaan. Sebagai generasi sekarang kita wajib menghargai perjuangan pendahulu kita dan mengambil suri tauladan dari perjuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

AK, Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Jakarta: : Dian Rakyat, 1978. Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES, 1973. Kahin, George M.c. T. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, terjemahan UNS Pers dan Pustaka Sinar Harapan, 1995. Koch, DMC, Menudju Kemerdekaan: Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia sampai 1945, Djakarta: Jajasan Pembangunan, 1951.

97

Niel, R v. Munculnya Elit Modern Indonesia, terjemahan Ny. Zahara Deliar Noer, Bur Rustanto, Bandung: Pustaka Jaya, 1984. Mudjanto, G. Indonesia Abad ke 20 dari Kebangkitan sampai Linggarjati. Jilid I, II. Yogyakarta: Kanisius, 1989. _______, dari pembentukan Pax Neerlandica sampai Negara Kesatuan Indonesia. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2003.

Republik

Onghokham. Runtuhnya Hindia Belanda. Jakarta: Gramedia, 1987 . Pluvier, JM. Ikhtisar Perkembangan Pergerakan Kebangsaan di Indonesia 1930- 1942 Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern. Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gadjah Mada Univerty Press, 1995. Sartono Kartodirdjo, dkk. Sejarah Nsional Indonesia, jilid V dan VI. Jakarta: Balai Pustaka, 1977. _______,Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme, jilid 1. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Nusantara, 1987. Suhartono, Sejarah Pergerakan Nasional, Yogyakarta: GMUP, 1991.