Jambi (kasus Pilkada langsung dalam hubungannya dengan

tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk memper-cepat terwujudnya kesejahteraan masya- rakat melalui peningkatan pelayan...

0 downloads 12 Views 155KB Size
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.9 No.2 Tahun 2009

Implikasi Pelaksanaan UU N0.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di Propinsi Jambi (kasus Pilkada langsung dalam hubungannya dengan Otonomi Daerah) M. Muslih1 Abstract The general election for the local leaders (popularly known as PILKADA). Very often result in proplems. One of the problems is the damage of the government’s properties caused by the rally of people who are not satisfied with the result of the election. Another problem is the disintegration of the nation. This is because people, during th e election, are split into groups of supporters of the candidates running for the elections. These problems are believed to result from the appointment of SKPD that is not based on capability but propinquity. Hence, SKPD fail to show professionalism in their job. As a matter of fact, the on going PILKADA employ two kinds of systems simultenously. The first is union system and the second is federal system. It is suggested that new regulation be issued to enable the discrapancies between the two systems be eliminated so that the two systems can work hand in hand.

PENDAHULUAN Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan perkembangan dinamika politik dan bentuk akomodasi dari berbagai keinginan masyarakat yang menghedaki lebih terjaminnya pelaksanaan demokrasi di daerah sekaligus sebagai koreksi. pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah ini secara substansial dan politis lebih dominan membicarakan masalah pemilihan kepala daerah secara langsung dan kewenangan kepala daerah. Sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Propinsi Jambi yang berbatasan lang1

sung dengan Propinsi Sumetra Barat, Riau, Sumatera Selatan dan Bengkulu terdiri dari 9 Kabupaten dan satu Kota, telah menyelenggarakan pemilihan umum dalam rangka memilih Gubernur, Bupati dan Walikota.. Pemilihan umum merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi dan kesetaraan yang bertujuan agar pergantian penguasa bisa berjalan dengan aman dan tertib tanpa harus mengalami kerusuhan-kerusuhan yang mengakibatkan terganggunya stabilitas ekonomi, sosial dan politik yang pada akhirnya hanya akan menyengsarakan rakyat. Pelaksanaan pemilihan kepla daerah di Indonesia pada umumnya menunjukkan gejala munculnya dampak negative yang signifikan, sehingga diasumsikan bahwa mudharatnya masih lebih besar dari manfaat, dengan kata lain bahwa tujuan utama pemilihan umum kepala daerah secara langsung belum terwujud akan tetapi Kerangka Pemikiran Sebagai Negara hukum, maka seluruh program kegiatan baik yang bersifat umum maupun teknis, berjangka panjang, menengah dan pendek selalu dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan, dengan jalan inilah maka negara/ pemerintah memiliki otoritas untuk memaksa warganegaranya untuk tunduk dan patuh pada program kegiatan yang direncanakan dan sudah barang tentu disetujui oleh rakyat melalui wakil-wakilnya (DPR). Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa

Dosen Tetap Unbari Fak. Hukum

Implikasi Pelaksanaan UU N0.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Di Propinsi Jambi (Kasus Pilkada Langsung Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah)

47

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.9 No.2 Tahun 2009

penegakan hukum merupakan usaha-usaha untuk merealisasikan nilai-nilai hukum dalam pasal-pasal ke dalam perilaku hidup sehari-hari. Dalam bekerjanya hukum sebagai suatu pranata kita perlu memasukkan faktor yang menjadi perantara yang memungkinkana hukum melakukan fungsinya dalam masyarakat. Secara teoritis dan faktual hukum dapat digunakan sebagai sarana/ alat untuk mengontrol masyarakat (social control) agar nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundangundangan (hukum) bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, di samping itu hukum juga bisa dijadikan sebagai rekayasa sosial (social engineering) untuk suatu rencana kegiatan agar nantinya masyarakat bisa berfikir, bersikap dan berperilaku sebagaimana dikehendaki oleh hukum tersebut. Fungsi kontrol dalam hukum dimaksudkan untuk mengupayakan agar nilainilai dalam hukum dimaksud bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, untuk itu hukum dengan aparaturnya diberi otoritas mengawal, mengawasi dan memaksa agar seluruh aparatur pemerintah dan warga masyarakat tanpa kecuali untuk tunduk dan taat pada hukum tersebut, demikian juga dengan fungsi rekayasa sosial maka hukum (pertauran perundangundangan) tampil sebagai pemrakarsa agar setiap orang memiliki persepsi, pandangan fikiran dan tindakan atau prilaku sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan (hukum). Nilai dasar hukum meliputi nilai keadilan (filosofis), nilai manfaat (sosiologis) dan nilai kepastian (yuridis). Dalam setiap norma hukum maupun implementtasinya ketiga nilai tersebut di atas harus diberlakukan dan diwujudkan secara bersama-sama tidak bisa hanya satu aspek nilai saja, misalnya hanya menitikberatkan pada nilai juridis saja, sedangkan aspek keadilan dan manfaat diabaikan. Dari gambaran pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung nampak bahwa UU No. 32 Tahun 2004 dapat dipandang sebagai blue-print bagi

jalanya demokrasi Indonesia di tingkat daerah. Secara teoritis design ini nampak ideal, akan tetapi pelaksanaan di lapangan masih terbatas mewujudkan nilai kepastian saja, sedangkan nilai keadilan dan manfaat masih bersifat debatebel artinya untuk aspek keadilan dan manfaat masih terbatas pada kepentingan elit politik dan kelompoknya, sedangkan kepentingaan rakyat banyak belum tersentuh sama sekali. Lawrence M. Friedmaan2 menegaskan bahwa hukum sebagai suatu sistem meliputi substansi, struktur dan kultur. Pemikiran ini kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh Soerjono Soekanto menjadi beberapa hal/faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni, aspek regulasi, profesionalitas aparatur penegak hukum, sarana dan prasarana yang mendukung dan budaya masyarakat. Jikalau semua faktor tersebut di atas terpenuhi secara optimal maka implementtasi hukum dan dampak hukum yang diinginkan oleh pembuat hukum akan bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas. Untuk menciptakan kondisi seperti ini memang tidak mudah bahkan cenderung sangat sulit, karena dibutuhkan kesadaran dari berbagai pihak yang kadang-kadang beda nilai dan kepentinganya bahkan tidak jarang justru bertentang kepentingan, namun yang sulit itu bukan berarti tidak bisa diwujudkan. Secara sistemik law-enforcement terhadap UU No. 32 tahun 2004 khususnya pemilihan kepala daerah secara langsung mustinya bisa berjalan dengan baik, karena dari segi substansi UU No. 32 Tahun 2004 pemilihan umum kepala daerah secara langsung bersifat applicable. Dari kacamata struktural lembaga-lembaga yang melaksanakan kegiatan tersebut sudah baku (KPU, Banwas) dan masih dipantau oleh Pemantau independent. Namun demikian hasil pemilu selalu memunculkan dampak lain berupa kekacauan bahkan menimbulkan konflik yang tidak ada sebelum kegiatan pemilihan umum secara langsung ini dilakukan. 2

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, 1988.

Implikasi Pelaksanaan UU N0.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Di Propinsi Jambi (Kasus Pilkada Langsung Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah)

48

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.9 No.2 Tahun 2009

Pokok Bahasan Dari uraian di atas dapat penulis kemukakan/bahas adanya distorsi dari pemilihan umum kepala daerah secara langsung berupa dampak negative yang berpotensi kuat menghambat terwujudnya tujuan kebijakan pemilihan secaraa laangsung tersebut, dan untuk menggambarkan dan untuk memudahkan memahami pembahasan maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut bagaimana pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Propinsi Jambi jika dihubungkan dengan tujuan UU No. 32 Tahun 2004? Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis artinya tidak menekankan apakah peraturan perundang-undangan dibidang pemilihan umum kepala daerah secara langsung secara herarkhis dilaksanakan secara ketat di tingkat bawah (masyarakat), melainkan lebih menitikberatkan pada pemahaman kenyataan di lapangan (masyarakat) apa dan bagaimana implikasi dari pelaksanaan pemilihan kepsala daerah secara langsung ini di propinsi Jambi. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sehingga gambaran/ data yang diambil lebih focus pada gejala-gejala konkrit yang bisa ditangkap dilapangan dan bukan berwujud data statistik atau berbentuk hal-hal yang bisa diukur secara matetmatis. Penelitian ini dilakukan sepenuhnya di Jambi. Untuk data normatifnya yang bersifat umum dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah pemilihan kepala daerah secara langsung baik yang sifatnya umum maupun yang bersifat sangat teknis, penelitian dilakukan menggunakan sarana internet, perpustakaan dan data-data dari Komisi Pemilihan Umum daerah Jambi, sedangkan data empirisnya diperoleh dari komunitas masyarakat yang menjadi sasaran kebijaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung baik secara langsung maupun malalui berbagai

media lokal yang tersebar di beberapa daerah di Wilayah Provinsi Jambi. Pelaksanaan pemilu kepala daerah secara langsung di Propinsi Jambi. Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Propinsi Jambi telah berlangsung sebanyak 12 kali meliputi 1 putaran Pemilihan Gubernur, 1 putaran di 9 kabupaten/kota dan 2 putaran di Kabupaten Kerinci. Selama pemilihan umum berlangsung dan setelah hasilnya diketahui pada umumnya kandidat dan pendukung yang kalah di semua kabupaten /kota melakukan unjuk rasa menolak hasil pemilihan bupati/ walikota dengan alasan terdapat kecurangan atau penyelenggara diduga berpihak pada salah satu kandidat. Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa masing-masing kandidat diberi hak menempatkan saksi di setiap klevel dari TPS , PPK dan KPU Kab/Kota, artinya hampir pasti tidak mungkin penyelenggara melakukan manipulasi suara atau mengubah angka-angka dari setiap level di bawahnya, meskipun ada niat pasti akan ketahuan karena hasil perhitungan di setiap level/tingkatan dipublikasikan dan masingmasing saksi memperolehnya. Dengan demikian level di atasnya hanya melakukan rekapitulasi dari hasil perhitungan yang sudah diberikan kepada masing-masing saksi serta sudah dipublikasikan kepada masyarakat luas. Dari kejadian di atas menunjukkan adanya fenomena yang mengindikasikan adanya krisis kepercayaan masyarakat, atau dangkalnya pemahaman demokrasi yang menghargai perbedaan, atau mungkin tidak siap kalah (budaya mau menang sendiri). Dua pemilu kepala daerah terakhir ini (Kota Jambi dan Kabupaten Kerinci)3 menunjukkan fenomena yang tidak sehat dan cenderung menunjukkan kemunduran dalam berfikir dan bersikap dalam merespon hasil pertarungan dalam pemilu. Secara alamiah setiap kompetisi selalu berujung sukses atau gagal, begitu juga 3

Diambil dari berita Media cetak local Jambi Independen dan Jambi expres antara Agusstus 2008 s/d Januari 2009.

Implikasi Pelaksanaan UU N0.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Di Propinsi Jambi (Kasus Pilkada Langsung Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah)

49

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.9 No.2 Tahun 2009

dalam pemilu kalah atau menang itu pasti terjadi. Ketidak puasan masyarakat begitu massif dan distruktif, sehingga banyak menimbulkan kerugian terhadap aset pemerintah, kerugian material KPU Kota Jambi diperkirakan 1,5 milyar akibat gedung KPU dan seluruh alat perlengkapan terbakar habis. Kerugian immaterial berupa dokumen-dokumen hasil kerja KPU selama ini tidak ada yang selamat, bahkan ada dokumen-dokumen penting yang diperlukan sebagai alat bukti persidangan di Pengadilan Negeri Jambi juga ikut terbakar, (KPU Kota Jambi digugat di PN Jambi atas pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2008).. Menurut laboratorium forensic Polda Sumatera Selatan yang menangani masalah kebakaran ini menyimpulkan bahwa sumber api atau penyebab kebakaran bukan karena konsleting (hubungan arus pendek) melainkan karena kelalaian manusia (human error) oleh karena itu diindikasikan dibakar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, karena setiap demonstrasi yang dilakukan dalam rangka menolak hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Jambi selalu disertai ancaman pembakaran terhadap kantor KPU Kota Jambi. Di Kabupaten Kerinci dimana Kantor Bupati dan sejumlah aset Pemerintah daerah Kaba. Kerinci seperti kendaraan roda 2 dan 4 komputer, meja,kursi dan sarana lainnya dirusak oleh masa yang emosional karena jagonya kalah dan menelan kerugian sebesar kurang lebih 400 juta rupiah, selain rusaknya sarana umum tersebut di atas terjadi juga pemblokiran satu daerah yang warganya mendukung kandidat tertentu oleh massa pendukung kandidat yang lain. Hal ini sudah barang tentu mengganggu kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat juga pelayanan terhadap masyarakat oleh pemerintah daerah setempat. Pelaku kerusuhan sudah ditangkap bahkan beberapa anggota DPRD diindikasikan sebagai aktor intelektual di balik peritiwa kerusuhan ini) . . Selain kerugian materi ada jenis

kerugian yang prinsip dan mendasar yakni terganggunya stabilitas politik berupa terjadinya bentrok antar pendukung masing-masing kandidat. Keadaan ini sudah barang tentu akan merugikan bagi pembangunan yang pada akhirnya akan menyulitkan perwujudan kesejahteraan rakyat Indonesia pada umunya dana daerah Jambi khususnya. Sebagai bahan perbandingan ketidak puasan masyarakat pendukung salah satu kandidat yang berkompetisi terjadi juga di Bengkulu dan Tuban Jawa Timur, dimana kemarahan dan ketidak puasan karena kekalahan dilampiaskan dengan membakar gedung KPU, DPRD bahkan rumah salah satu kompetitornya, selain itu di Sulawesi Utara konflik horizontal akibat pemilihan kepala daerah yang mengakibatkan terbelahnya masyarakat sebagai pendukung dari kandidat kepala daerah yang saling berhadapan, sehingga sampai saat ini harus diberikan perhatian khusus terutama dari aspek keamanan. Kondisi seperti ini sudah baraang tentu tidak memberikan suasana kondusif bagi pembangunan baik itu oleh pemerintah daerah apalagi sektor swasta pasti akan berusaha menghindari daerah yang mempunyai potensi konlik yang tinggi. Seiring dengan otonomi luas yang diberikan kepada daerah membawa konsekwensi bahwa kepala daerah berwenang mengisi personil (pejabat) berdasarkan struktur pemerintahan di daerah, akan tetapi sangat disayangkan kewenangan ini digunakaan untuk memenuhi kepentingan segelintir orang dan kelompoknya dan digunakan sebagai balas jasa bagi tim sukses sehingga kadangkadang terkesan dipaksakan meski antara potensi seseorang dengan tupoksi yang akan diembannya tidak nyambung. sebagai contoh di Kota Jambi begitu terpilih Walikota baru maka seluruh camat (8) diganti dengan camat yang baru, ada kurang lebih 100 0rang pejabat dari eselon 2 s/d 4 yang diganti secara serempak, dikabupaten lain bahkan mantan guru SD menjadi Ketua Bappeda meski melalui berbagai jabatan

Implikasi Pelaksanaan UU N0.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Di Propinsi Jambi (Kasus Pilkada Langsung Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah)

50

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.9 No.2 Tahun 2009

sebelumnya (namun kesan rekayasa dan KKN sangaat kental) lebih tragis lagi ada Sarjana Agama dijadikan sebagai Kepala Rumah Sakit Kabupaten. Kondisi seperti di atas menunjukkan bahwa KKN semakin kuat dan tidak malumalu lagi sehingga tekat untuk melaksanakan TAP MPR No. 11 Tahun 1998 yang dituangkan dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotesme hanya akan menjadi angan angan belaka. Pelaksanaan pemilu kepala daerah secara langsung menelan biaya yang tidak sedikit, rata-rata di tingkat Kabupten/kota saja tidak kurang dari 7 s/d 10 milyar rupiah untuk satu putaran, jumlah ini yang dianggarkan secara resmi melalui APBD dan diyakini masing-masing kandidat dan tim suksesnya masih mengeluarkan dana jika diakumulasikan besarnya bisa menyamai bahkan bisa lebin besar dari APBD tersebut di atas. Sementara di sisi lain tingkat kemiskinan, gizi buruk dan lapangan kerja masih jauh dari ideal. Untuk itu setelah melihat berbagai dampak negative (kerusuhan massal, perusakan aset pemerintah, konflik antar kelompok masyarakat dan jabatan dianggap sebagai balas jasa tim sukses) dan besarnya biaya pemilu kepala daerah (baik dari APBD maupun kandidat).,melahirkan berbagai pendapat sebaiknya pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.seperti dahulu. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD diasumsikan dapat menghemat biaya, mengleiminir dampak negatf pemilihan kepala daerah secara langsung yang efek domino-nya cenderung bekepanjangan. Dengan demikian hasil penghematan anggaran biaya pemilu, dana perbaikan aset yang dirusak atau –penggantian alat-alat baru, serta biaya pengamanan atau biaya operaional pemulihan kondisi social politik bisa dihemat dan bisa dialokasikan pada kegiatan-kegiatan produktif yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat Indonesiaa pada umumnya. Implikasi

Berbicara masalah pemilihan umum tidak bisa dilepas dengan masalah demokrasi dan kedaulatan, pasal 1 ayat 2 UUD 1945, menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi Republik Indonesia (UUD 45) secara eksplisit mengatur bahwa pelaksanaan kedaulatan ada yang dikukan secara langsung, seperti pemilihan Predisen dan Wakil Preisden residen (psl 6A ayat1); pemilihan anggota DPR (pasal 19 ayat1); pemilihan anggota DPD (pasal 22 C ayat 1)sedangkan pelaksanaan pemilu secara tidak langsung seperti dalam memilih, anggota BPK, Hakim Agung, Hakim Mahkamh Konstitusi dan lain-lain. Pasal 18 ayat (4) UUD 45 menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintan daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Dari beberapa kutipan di atas tak satupun konstitusi kita mengamanatkan bahwa pemilihan kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat, bahkan secara tegas lagi pasal 22E ayat (2) UUD 45 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD,Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD, (kepala daerah tidak disebut). Penjabaran dan pelaksanaan pasal 18 UUD 45 melalui UU No. 32 Tahun 2004 dimana kepala daerah dipilih secara langsung sebenarnya tidak salah, namun setelah pemilihan langsung kepala daerah dilaksanakan di berbagai kabupaten kota di Jambi ternyata menimbulkan distorsi yang pada akhirnya menimbulkan masalah dan kesulitan baru dalam merealisasikan tujuan bernegara dan berbangsa, Kebijakan legislator dalam mengimplementasikan pasal 18 UUD 45 melalui UU No. 32 Tahun 2004 menurut penulis merupakan tindakan eksperimen pelaksanaan demokrsai di daerah, karena kalau kita bertindak dan berfikir linier menurut konstitusi dan sistim ketatanegaraan negara kesatuan pemilihan langsung mestinya bukan menjadi pilihan terbaik, kenapa?

Implikasi Pelaksanaan UU N0.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Di Propinsi Jambi (Kasus Pilkada Langsung Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah)

51

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.9 No.2 Tahun 2009

Karena akan bertabrakan dengan berbagai karakter dan tatakelola negara di bidangbidang yang lain. Keadaan ini akan menimbulkan potensi tidak sinerginya seluruh gerakan dalam rangka menuju tujuan RI yakni masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Joko J Prihatmoko menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebetulnya merupakan trade mark negara-negara federasi, karena karakter utama negara federal adalah pemisahan unit-unit politik yakni antara pemerintahan lokal, negara bagian dan federal, sehingga berlaku self rule (pengaturan sendiri) pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan representasi sumber kekuasaan di daerah, oleh karena itu gubernur bukanlah atasan dari bupati/ walikota, Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Sakralisasi kesatuan sebagai bentuk Negara Indonesia bisa kita lihat dalam pasal 37 ayat (5) UUD 45 menegaskan bahwa “khusus mngenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”, hal ini berarti secara teoritis seluruh isi konstitusim kita bisa dirubah, kecuali bentuk Negara kesatuan, namun ironisnya pemilihan kepala dasrah secara langsung merupakan wujud praktek ketatanegaraan yang tidak konsisten dengan sistim Negara kesatuan, sehingga tidak ada artinya bentuk Negara kesaatuan diberikan garansi sebagaimana dalam pasal 37 ayat (5) tersebut di atas. Sumber kekuasaan (origin of power) dari negara kesatuan adalah Pusat, melalui desentralisasi pemerintah pusat kemudian mendistribusikan kekuasaan ke daerahdaerah dalam bentuk penyerahan kewenangan atau urusan (devolution), oleh karena itu lazimnya sistim pemilihan kepala daerah yang tepat dipilih adalah sistem penunjukan/pengangkatan atau sistim pemilihan perwakilan melalui DPRD. Ketidak konsistenan kita menjalankan sebuah sistim menyebabkan pelaksanaan pemerintahan di daerah menjadi tidak

harmonis, karena banyak memunculkan raja-raja kecil (bupati/ walikota) yang cenderung tidak lagi loyal kepada gubernurnya, apalagi mereka dari partai yang berbeda, yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidak kekompakan antara pemerintah propinsi dan pemerintahan kabupaten/ kota. Kalau kita komitmen dengan sistim negara kesatuan mestinya gubernur merupakan atasan dari para bupati/ walikota, namun realitas di lapangan guberniur sebagai koordinator saja sering tidak di dengar dan diabaikan oleh para kepala pemerintahan di bawahnya. Melihat pelaksanaan dan dampak negative dari pemilihan umum kepala daerah secara langsung sebagaimana diuraikan di atas, maka banyak pihak termasuk penulis berpendapat bahwa kemungkinan dilakukanya pemilihan umum kepala daerah oleh DPRD terbuka kembali, dengan pertimbangan mengingat: banyak fungsi laten/ distorsi dari UU No. 32 tahun 2004 dibandingkan dengan fungsi manifest/ tujuan utama Undang-Undang tersebut. Untuk itu guna mempercepat akselerasi pencapaian tujuan negara (kesejahteraan rakyat) maka pelaksanaan dan implementasi demokrasi di daerah yang lebih efektif dan efisien (pemilihan kepala daerah oleh DPRD) barangkaali merupakan pilihan yang bijak. KESIMPULAN Pelaksanaan pemilu kepala daerah secara langsung selain membawa perubahan positif juga mengakibatkan dampak negative yang efek dominonya berkepanjangan yang pada akhirnya berpotensi terhambatnya pencapaian mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kebijakan politik tentang pemilihan langsung kepala daerah sebenarnya bertentangan dengan mekanisme sistim yang berlaku di negara kesatuan, dimana segala sesuatunya tersentral di pemerintah pusat, sedangkan pemilihan langsung kepala daerah lebih menunjukkan ranah ngara federal.

Implikasi Pelaksanaan UU N0.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Di Propinsi Jambi (Kasus Pilkada Langsung Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah)

52

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.9 No.2 Tahun 2009

DAFTAR PUSTAKA Satjipto Rahardjo, SH, Dr. Prof. Hukum dan Masyarakat, Angkasa Bandung 1980 Solemaan B. Taneko, Pokok-Poko Studi Hukum dan Masyarakat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993. Daniel S. Salossa, Mekanisme, Persyaratan dan Tata Cara Pilkada Langsung menurut UU No. 32Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Media Pressindo, Jogjakarta, 2005. Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia, LP3MUniv. Wahid Hhasyim dan Pustaka pelajar, Jogjakarta, 2005. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Implikasi Pelaksanaan UU N0.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Di Propinsi Jambi (Kasus Pilkada Langsung Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah)

53