KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGADAAN TENAGA AHLI

56 proyek infrastruktur prioritas ini masuk kedalam prioritas MP3EI, dimana 17 proyek diantaranya merupakan proyek yang telah siap dan akan didorong o...

0 downloads 301 Views 518KB Size
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN TENAGA AHLI PROCUREMENT (PENGADAAN BARANG DAN JASA) # 1 UNTUK KEGIATAN REVISI/REVIEW ATAU PENGULANGAN/RE-DO PRA STUDI KELAYAKAN KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS (KPPIP)

Agustus 2014

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGADAAN KONSULTAN PERORANGAN TENAGA AHLI PROCUREMENT (PENGADAAN BARANG DAN JASA) # 1 UNTUK KEGIATAN REVISI/REVIEW ATAU PENGULANGAN/RE-DO PRA STUDI KELAYAKAN KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS (KPPIP)

1.

PENDAHULUAN

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) bermaksud merekrut beberapa konsultan perorangan untuk membantu KPPIP dalam melaksanakan fungsi-fungsi koordinasi, prioritasi, pengkajian Pra Studi Kelayakan dan debottlenecking, monitoring dan evaluasi, peningkatan kemampuan staf serta sosialisasi program bagi penyediaan infrastruktur prioritas di Indonesia. Untuk kegiatan pengadaan, KPPIP bermaksud merekrut 3 (tiga) orang Tenaga Ahli Procurement (Pengadaan Barang dan Jasa), selanjutnya disebut Tenaga Ahli Pengadaan, dengan masing-masing pembagian tugas sebagai berikut: 1)

2)

3)

Tenaga Ahli Pengadaan # 1 bertanggung jawab dalam proses pengadaan yang berkaitan dengan kegiatan revisi/review atau pengulangan/re-do Pra Studi Kelayakan yang akan dilaksanakan di bawah KPPIP; Tenaga Ahli Pengadaan # 2 bertanggung jawab dalam proses pengadaan yang berkaitan dengan pengadaan konsultan perorangan KPPIP dan kegiatan peningkatan kemampuan staf serta sosialisasi program KPPIP; Tenaga Ahli Pengadaan # 3 bertanggung jawab dalam proses pengadaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional kantor harian KPPIP;

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini untuk Tenaga Ahli Pengadaan # 1 tersebut diatas yang menguraikan tentang pendahuluan, latar belakang KPPIP, tujuan dan sasaran kegiatan, lingkup pekerjaan, output dan dokumen yang dihasilkan, kualifikasi yang dibutuhkan, jangka waktu pelaksanaan, alih pengetahuan, manajemen pelaksanaan kegiatan, fasilitas dari Konsultan dan Pemberi Tugas dan pembiayaan untuk kegiatan ini. Konsultan perlu bekerja secara penuh waktu (full time) untuk menunjang kegiatan pengadaan KPPIP secara berkelanjutan.

2.

LATAR BELAKANG

2.1

Perkembangan Penyediaan Infrastruktur di Indonesia

2.1.1 Kondisi yang ada Indonesia merupakan ekonomi terbesar ke 16 di dunia dengan total produk domestik bruto (PDB) hampir mencapai USD 1 trilyun. Pendapatan per kapita Indonesia diprediksi akan meningkat menjadi sebesar US$ 14,900 pada tahun 2025 (peringkat 12 dunia) serta US$ 46,900 pada tahun 2045 (peringkat 7 atau 8 dunia). Jika sesuai dengan rencana Pemerintah, maka Indonesia akan masuk ke dalam negara kategori high income country pada tahun 2025, namun hal ini akan sangat tergantung kepada perkembangan penyediaan infrastruktur di Indonesia.

1

Indonesia memiliki semua hal-hal fundamental yang diperlukan untuk mencapai target tersebut berupa sumber daya alam yang berlimpah, lokasi yang strategis, jumlah penduduk yang besar (tenaga kerja dan pasar yang besar), dan lain lain. Namun perlu disadari bahwa potensi yang dimiliki Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia tidak serta merta bisa terwujud. Terdapat tantangan-tantangan yang perlu dihadapi, yaitu sebagai berikut: 1)

2)

3)

Saat ini Indonesia sedang dilanda fase “krisis infrastruktur” yang terindikasi dari beberapa indikator competitiveness index serta biaya logistik sebagai berikut: a. Biaya logistik di Indonesia mencapai 17% dari total biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha. Angka itu tergolong paling boros dibanding biaya logistik di Malaysia yang hanya 8%, Filipina 7% dan Singapura 6%; b. Biaya logistik di Indonesia mencapai 24% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dan merupakan biaya logistik paling tinggi di dunia. Keterbatasan infrastruktur: Berdasarkan Global Competitiveness Report 2010, infrastruktur Indonesia berada pada rangking 82 dari 139 negara dan membaiknya pada tahun 2012 menjadi rangking 76 dari 142 negara, namun pada tahun 2012 memburuk menjadi rangking 78 dari 144 negara. Keterbatasan ketersediaan anggaran pembiayaan infrastruktur: Anggaran infrastruktur di Indonesia hanya 3% dari PDB Indonesia, sementara misalnya Pemerintah China menganggarkan setidaknya 8-10% dari PDB.

Peringkat daya saing infrastruktur di Indonesia meningkat lebih tajam dari posisi 78 di tahun 2012 menjadi posisi ke-61 ditahun 2013. Namun nilai investasi di Indonesia pada laporan Bank Dunia untuk kuartal kedua tahun 2013 mengalami penurunan yang disebabkan oleh pelemahan investasi dalam sektor transportasi serta mesin-mesin dan peralatan asing. Peningkatan daya saing suatu negara berbanding sejajar dengan prospek pertumbuhannya, sedangkan infrastruktur sebagai konektivitas antar pusat pertumbuhan merupakan pendorong adanya pertumbuhan ekonomi. Kondisi pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini tidak sejalan dengan kondisi perekonomian Indonesia. Indeks GCI tersebut diatas menunjukkan bahwa peningkatan daya saing infrastruktur Indonesia masih tidak dapat mengimbangi potensi daya saing Indonesia secara keseluruhan Selain itu, defisit enerji dan ketenagalistrikan, khususnya di daerah luar pulau Jawa, menyebabkan Indonesia menjadi kurang menarik bagi para investor untuk mengembangkan bisnis di Indonesia1. Permasalahan ini tentu akan mengganggu kemajuan perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia. Kondisi penyediaan infrastruktur yang kurang memadai saat ini merupakan salah satu penyebab utama mengapa ekonomi di Indonesia saat ini kurang kompetitif2. Dengan angka-angka tersebut, masih banyak kebutuhan infrastruktur yang belum teranggarkan. Pada skema pembiayaan infrastruktur konvensional, Pemerintah Indonesia biasa memenuhi kekurangan anggaran ini dari pinjaman luar negeri. Melihat kondisi perekonomian dunia dan potensi Indonesia, skema pinjaman luar negeri untuk infrastruktur

1

Berdasarkan survey yang dikerjakan oleh The Asian Foundation, hampir 50% dari 13.000 perusahaan mengalami pemadaman listrik 3 kali dalam seminggu selama tahun 2010-2012. 2

Global Competitiveness Report

2

tidak lagi selalu diterapkan oleh Pemerintah dan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan pembiayaan infrastruktur. Secara umum, penyediaan infrastruktur di Indonesia terhambat oleh 3 pokok permasalahan, yaitu: (1) Peraturan dan perundangan di bidang infrastruktur yang tidak sinkron dan saling tumpang tindih menghalangi investasi swasta di bidang infrastruktur; (2) Perencanaan persiapan proyek infrastruktur tidak melibatkan semua stake holder terkait; (3) Pelaksanaan proyek yang buruk karena kurangnya pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur yang sedang dilaksanakan dan pengambilan keputusan yang tidak efektif terhadap proyek-proyek yang sedang terhambat (bottleneck). 2.1.2 Usaha-usaha Yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Pemerintah Indonesia telah merancang paket-paket peraturan perundang-undangan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di Indonesia, diantaranya: (1) Peraturan terkait skema pembiayaan infrastruktur melalui KPS pada Peraturan Presiden No 67 Tahun 2005 yang direvisi Peraturan Presiden No 56 Tahun 2011; (2) Peraturan untuk percepatan penyediaan lahan untuk kebutuhan publik yang dipayungi oleh Undang-Undang No 2 Tahun 2012 yang memastikan terselesaikannya pembebasan lahan dalam jangka waktu maksimum 583 hari; (3) Revisi dan perbaikan peraturan infrastruktur secara sektoral untuk mendukung Peraturan Presiden terkait KPS; (4) Pembentukan institusi baru untuk mendukung penyediaan infrastruktur, seperti: PT. PII sebagai BUMN penjamin risiko KPS dan PT. SMI dan PT. IIF sebagai BUMN pendukung pembiayaan KPS; (5) Beragam dukungan pembiayaan bagi aplikasi skema KPS, seperti: land capping, land revolving fund, Viability Gap Funding, Government Guarantee, dan lain sebagainya. Namun demikian, dalam praktiknya usaha penyediaan infrastruktur masih menemui hambatan/bottlenecks dari tumpang tindihnya kebijakan dan kewenangan yang ada di Indonesia. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,8% dan juga bersaing dengan negara lain, pembangunan infrastruktur di Indonesia memerlukan percepatan baik dalam tahap persiapan maupun konstruksi. Namun yang dibutuhkan bukan hanya percepatan, namun juga pembangunan infrastruktur yang memiliki kualitas baik dan memenuhi standar internasional. Untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur di Indonesia tersebut diatas, Pemerintah telah memutuskan untuk menyusun proyek-proyek infrastruktur prioritas yang mempunyai dampak secara nasional maupun lokal. Proyek-proyek infrastruktur prioritas yang dipilih akan diberikan perlakuan khusus, misalnya prioritas mendapatkan ijin, alokasi anggaran dan bantuan teknis lainnya. Dalam hal ini, diperlukan sebuah kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur yang tepat sasaran dengan menggunakan standar prioritasi dan perencanaan yang matang sehingga Indonesia dapat memanfaatkan momentum untuk bergabung ke dalam negara-negara emerging market. 2.1.3 Awal Pembentukan KPPIP Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia telah membentuk Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang memiliki tugas untuk merumuskan strategi dan koordinasi pelaksanaan percepatan penyediaan infrastruktur. Dalam perjalanannya, KKPPI memerlukan revitalisasi guna menciptakan momentum dalam rangka usaha menyelesaikan isu-isu strategis infrastruktur melalui pengambilan keputusan yang cepat dan memberikan solusi atas akar permasalahan yang ada. Dalam revitalisasi ini, diperlukan fungsi koordinasi dalam penyusunan rencana percepatan dan standar kriteria untuk prioritasi dan penyiapan 3

proyek infrastruktur serta pengembangan skema pendanaan KPS. Sebagai revitalisasi dari KKPPI, maka Pemerintah berencana membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2014 ini. KPPIP akan memiliki fungsi-fungsi koordinasi, prioritasi, pengkajian Pra Studi Kelayakan dan debottlenecking, monitoring dan evaluasi, peningkatan kemampuan staf dan sosialisasi program bagi penyediaan infrastruktur prioritas di Indonesia, dimana pengambilan keputusan akan dilaksanakan secara kolektif oleh anggota KPPIP. Sedangkan fungsi-fungsi penyiapan proyek, implementasi proyek, dukungan fiskal dan lainnya akan tetap dijalankan oleh Kementerian dan Lembaga (K//L) atau instansi terkait. Pengambilan keputusan yang cepat dapat dimungkinkan dengan melakukan perampingan struktur organisasi. Belajar dari pengalaman KPPIP sebelumnya, terdapat 3 komponen kunci pendukung suksesnya implementasi program KPPIP: 1)

Mandat dan fungsi yang spesifik dan jelas: KPPIP hanya akan melaksanakan fungsi prioritasi, Pra Studi Kelayakan (identifikasi awal skema pembiayaan), koordinasi, monitoring, debottlenecking, serta pengambilan keputusan kolektif. Fungsi-fungsi penyiapan proyek, implementasi, dukungan fiskal dan lainnya akan tetap dijalankan oleh K/L atau institusi terkait;

2)

Dukungan regulasi, kewenangan, administratif, dan finansial: KPPIP memiliki mandat yang besar sehingga diperlukan penguatan kelembagaan yang mutlak;

3)

Dukungan SDM yang mumpuni: Pelaksana Harian yang diisi oleh PNS maupun non-PNS dengan pengalaman yang relevan di bidangnya merupakan faktor penting terutama dalam upaya mempercepat pengambilan keputusan. Pool of experts juga dibutuhkan untuk keahlian spesifik di sektor-sektor infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara, energi, air dan kereta) dan penyusunan standar kriteria prioritasi serta melaksanakan Pra Studi Kelayakan.

Dengan terbentuknya KPPIP diharapkan penyediaan infrastruktur strategis dapat dipercepat dengan keterlibatan Pemerintah dari tahap perencanaan, tahap Pra Studi Kelayakan, hingga tahap pembangunan infrastruktur. Dengan demikian diharapkan seluruh proses penyediaan proyek infrastruktur strategis tidak terkendala oleh persoalan-persoalan yang kini ditemui seperti pengadaan tanah, tata ruang, dan sebagainya. Percepatan penyediaan infrastruktur melalui KPPIP diharapkan dapat memanfaatkan dengan baik potensi peningkatan perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Revitalisasi KKPPI diperlukan untuk menjadi signal positif kepada pasar dan KPPIP perlu melakukan fungsifungsi yang belum menjadi fungsi kelembagaan/komite yang sudah ada dan sedapat mungkin menghindari tumpang-tindih peran dan wewenang dengan kelembagaan/komite yang telah ada. Saat ini Pemerintah telah memilih 56 proyek infrastruktur prioritas yang ditargetkan untuk direalisasikan hingga tahun 2017 dan akan menjadi fokus pertama dari KPPIP. Pemilihan proyek prioritas ini melibatkan instansi-instansi terkait pembangunan infrastruktur, mulai tingkat kementerian pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat. Selain itu, pemilihan juga dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan berbagai data atau dokumen infrastruktur yang ada di Indonesia, seperti Sislognas, Blue Book, PPP Book, serta 4

list-list rencana pembangunan infrastruktur strategis lainnya dari berbagai instansi terkait. Ke 56 proyek infrastruktur prioritas ini masuk kedalam prioritas MP3EI, dimana 17 proyek diantaranya merupakan proyek yang telah siap dan akan didorong oleh KPPIP untuk terealisasi pada tahun 2014, sehingga dibutuhkan perencanaan debottlenecking yang matang. Identifikasi detail tentang kebutuhan bantuan dalam rangka penyiapan proyek-proyek infrastruktur prioritas ini juga menjadi tugas dan fungsi utama dari KPPIP. Kedepannya KPPIP juga memiliki tugas untuk memastikan skema-skema pembiayaan infrastruktur nonkonvesional seperti KPS menjadi skema pembiayaan infrastruktur reguler dan menjadi opsiopsi utama pembiayaan penyediaan infrastruktur. 2.2

Maksud dan Tujuan KPPIP

2.2.1 Maksud: Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan KPPIP dimaksudkan untuk memastikan berjalannya kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur melalui koordinasi, prioritasi, evaluasi dan debottlenecking serta knowledge management terhadap setiap kegiatan yang dicanangkan dalam proses revitalisasi KPPIP, yaitu meliputi: 1)

2)

3) 4)

5)

Mengkoordinasikan perencanaan dan penyiapan proyek infrastruktur prioritas dengan melibatkan semua stake holder terkait, serta menfasilitasi dan mengawasi pelaksanaannya; Memilih proyek infrastruktur prioritas, mengkaji Pra Studi Kelayakan yang ada dan menentukan apakah akan dilakukan revisi (review) atau pengulangan (re-do) Pra Studi Kelayakan, serta menentukan skema pendanaan yang terbaik; Menyediakan bantuan teknis untuk proyek infrastruktur prioritas yang sedang terhambat (bottleneck) dan bantuan teknis lainnya; Menyusun formulasi pengembangan strategi, kebijakan, regulasi dan peraturan perundangan di bidang infrastruktur untuk mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas; dan Menfasilitasi peningkatan kemampuan aparatur negara dan penguatan institusi pemerintah yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur prioritas.

2.2.2 Tujuan Pokok KPPIP Tahun 2014 Adapun tujuan kegiatan KPPIP pada TA 2014 lebih difokuskan pada: 1)

2) 3) 4) 5)

Menyusun rekomendasi penyempurnaan regulasi dan peraturan perundangundangan untuk mendukung kegiatan percepatan penyediaan infrastruktur, termasuk restrukturisasi dan penguatan kewenangan KPPIP; Menyusun prosedur operasi standar (Standard Operation Procedures - SOP) dan standar kualitas persiapan proyek berdasarkan best practice; Menyusun daftar proyek prioritas; Menyusun Rencana Aksi percepatan infrastruktur prioritas dan memastikan terlaksananya Rencana Aksi oleh pemangku kepentingan; Mengalokasikan dana kajian hasil Pra Studi Kelayakan (Pre-FS fund) sebagai bentuk dukungan kepada Kementerian/Lembaga dalam persiapan proyek infrastruktur yang sesuai standar;

5

6) 7) 8) 9) 10)

11)

Melaksanakan revisi/pengulangan kajian Pra Studi Kelayakan berdasarkan standar kualitas kajian Pra Studi Kelayakan bersama dengan K/L; Menyusun rekomendasi kebijakan pembiayaan infrastruktur dengan skema pendanaan alternatif di luar APBN; Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyelesaian masalah dari proyek infrastruktur prioritas; Menyediakan bantuan teknis untuk proyek infrastruktur prioritas yang sedang terhambat (bottleneck); Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan capacity building tentang standar prosedur dan kualitas kajian persiapan proyek untuk semua proyek infrastruktur; dan Memberikan dukungan administrasi, fasilitasi rapat dan konsinyering, perjalanan dinas serta sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan Tim Pelaksana, Tim Kerja dan Sekretariat KPPIP.

Sebagai pusat koordinasi dalam penyelenggaraan infrastruktur, KPPIP diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kinerja dari K/L atau instansi terkait serta memberikan arahan demi menyelesaikan konflik antar instansi. Kurangnya kapasitas dan pemahaman pada kebijakan pemerintah pusat mengenai KPS, mengakibatkan sebagian besar proyek yang ditawarkan ke pihak swasta tidak layak finansial dan/atau tidak layak ditawarkan ke pihak swasta. KPPIP dapat menjadi solusi untuk memastikan kelayakan proyek secara finansial dengan melaksanakan Pra Studi Kelayakan yang berkualitas. KPPIP juga diharapkan dapat memastikan bahwa persiapan proyek oleh K/L atau instansi terkait setelah Pra-Studi Kelayakan memenuhi standar kualitas dan membantu K/L atau instansi terkait dalam mencapai standar kualitas tersebut dengan mengalokasikan/mendanai konsultan dalam dan luar negeri untuk membantu usaha K/L atau instansi terkait jika diperlukan. 2.2.3 Struktur Organisasi KPPIP KPPIP merupakan komite lintas kementerian/lembaga/departemen pemerintah dengan susunan organisasi sebagai berikut: 1)

Komite (Tingkat Menteri): diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota Ketua Bappenas, Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN);

2)

Tim Pelaksana adalah tim pembuat keputusan yang dilakukan secara kolektif dr tingkat Wakil Menteri sampai dengan Eselon II, yaitu: a. Tim Penanggung Jawab (Tingkat Wakil Menteri): diketuai oleh Wakil Ketua BAPPENAS dengan anggota Wakil Menteri Keuangan, Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah - Menko Perekonomian, dan Deputi Bidang Hak dan Pendaftaran Tanah - BPN; b. Tim Pelaksana Harian (Eselon 1): diketuai oleh Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah - Menko Perekonomian dengan anggota Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Direktur Jenderal Anggaran - Kemenkeu, Deputi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Deputi Perencanaan Investasi - BKPM;

6

c. Tim Teknis (Eselon 2): akan membantu Tim Pelaksana Harian dan diketuai oleh Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Daerah/Asisten Deputi Bidang Perumahan, Pertanahan, dan KPS - Komenko, dan beranggotakan Direktur KPS Bappenas, Direktur Alokasi Dana Pembangunan Bappenas, Kepala Pusat Pengelolaan Resiko (PPRF), Direktur Anggaran I, II dan III - Kemenkeu, Kepala Biro Hukum Kemenko Perekonomian, Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah - BPN dan Direktur Perencanaan Infrastruktur – BKPM. Tim Teknis dalam pelaksanaan tugasnya akan dibantu oleh para tenaga ahli senior dibidangnya; 3)

Sekretariat: diketuai oleh Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Daerah/Asisten Deputi Bidang Perumahan, Pertanahan dan KPS – Komenko dan terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (P2K), Pemegang Uang Muka (PUM) dan Petugas Administrasi (PA) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana APBN dan penandatangan kontrak, serta Unit Layanan Pegadaan (ULP) dan Pejabat/Unit Penerima Hasil Pekerjaan (UPH) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses pengadaan KPPIP; ULP dan UPH masing-masing terdiri dari 3 sampai dengan 5 orang staf (termasuk 1 orang Ketua);

4)

Tim MPA – SF, terdiri dari 3 orang Direktur termasuk 1 orang sebagai Direktur Utama yang memimpin Tim MPA-SF;

5)

Konsultan, terdiri dari: a. Direktur Program (Team Leader): sebagai pimpinan Tim Konsultan yang melapor kepada Ketua Tim Teknis/ Sekretaris KPPIP untuk hal-hal yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan pekerjaan dan kepada P2K untuk hal-hal yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan;; b. Tim Pengembangan Kebijakan: terdiri dari 1 orang Tenaga Ahli Senior Keuangan/Ekonomi, 1 orang Tenaga Ahli Senior Pengembangan Kebijakan dan Regulasi, 1 orang Tenaga Ahli Senior Pengembangan Kapasitas, 1 orang Tenaga Ahli Informasi Teknologi (IT) dan 1 orang Tenaga Ahli Sumber Daya Manusia (SDM)/Kepegawaian; c. Tim Sektoral: terdiri dari 1 orang Tenaga Ahli Senior Sektor Transportasi (Pelabuhan, Airport, Jalan dan Kereta Api) dan 1 orang Tenaga Ahli Senior Sektor Listrik, Energi, Telekomunikasi dan Teknologi Informasi atau 1 orang Tenaga Ahli Senior Sektor Air Bersih, Irigasi, Pengelolaan Limbah dan Sanitasi; d. Tenaga Ahli Muda/Analis, terdiri dari 2 orang Tenaga Ahli Muda/Analis Sektoral, 1 orang Tenaga Ahli Muda/Analis SDM/Kepegawaian dan 1 orang Tenaga Ahli Muda/Analis IT dan 1 orang Tenaga Ahli Keuangan/Akuntan dan 1 orang Office Manager; e. Tim Pengadaan: terdiri dari 1 orang Tenaga Ahli Procurement (Pengadaan Barang dan Jasa) Senior dan 3 (tiga) orang Tenaga Ahli Procurement (Pengadaan Barang dan Jasa); f. Staf Penunjang: terdiri dari 1 orang Eksekutif Sekretaris, 3 orang Bilingual Secretaries, dan 15 orang pegawai tidak tetap (10 orang supir dan 5 orang petugas fotocopy/penjilidan dan pramusaji). 7

Struktur organisasi KPPIP adalah sebagai berikut:

3.

TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

a.

Tujuan: Sehubungan dengan tujuan KPPIP tersebut diatas, tujuan dari pengadaan Tenaga Ahli Pengadaan # 1 adalah untuk membantu dan mendukung KPPIP dalam penyiapan dan pelaksanaan pengadaan untuk kegiatan revisi/review atau pengulangan/re-do Pra Studi Kelayakan di bawah KPPIP agar kelancaran usaha pencapaian target kegiatan KKPPI dapat dicapai, meliputi: 1)

2)

3)

Memberi input dalam pembuatan Rencana Pengadaan Barang dan Jasa KPPIP, Jadwal Pengadaan Barang dan Jasa KPPIP, Standar Dokumen Pengadaan (SDP) dan dokumen pengadaan lainnya yang telah disusun oleh Tenaga Ahli Pengadaan Senior dan akan dilaksanakan oleh pihak ketiga (lelang, maupun metode pengadaan lainnya), serta membuat revisi terhadap rencana dan jadwal pengadaan, SDP dan dokumen pengadaan lainnya tersebut diatas sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan proses pengadaan yang ada; Memonitor pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar sesuai dengan skema, metode dan jadwal yang telah ditetapkan dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku; Membantu dan memberi input terhadap Laporan Hasil Kajian Pengadaan Barang dan Jasa yang akan dikeluarkan secara periodik (tahunan, triwulanan dan bulanan) sesuai kebutuhan KPPIP; 8

4)

5)

b.

Membantu dan memberi input dalam pembuatan pedoman-pedoman pengadaan barang dan jasa untuk mendukung pengelolaan proyek infrastruktur prioritas; dan Membantu mengkaji Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah dibuat oleh tenaga ahli senior atau tenaga ahli lainnya di bawah KPPIP

Sasaran: Berkaitan dengan tujuan tersebut diatas, maka sasaran pengadaan Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa # 1 ini, adalah: 1) Tersusunnya Rencana Pengadaan Barang dan Jasa KPPIP, Jadwal Pengadaan Barang dan Jasa KPPIP, Standar Dokumen Pengadaan dan dokumen pengadaan lainnya yang akan menjadi acuan kerja para tenaga ahli senior dan tenaga ahli muda sektoral; 2) Terlaksananya Rencana Pengadaan Barang dan Jasa KPPIP dan Jadwal Pengadaan Barang dan Jasa KPPIP sesuai dengan SDP yang telah disusun untuk mendukung terciptanya kinerja KPPIP dalam pelaksanaan proyek infrastruktur prioritas. 3) Terlaksananya skema, metode, SDP dan jadwal pengadaan barang dan jasa KPPIP yang telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku; 4) Tersusunnya Laporan Hasil Kajian Pengadaan Barang dan Jasa secara periodik sesuai kebutuhan KPPIP; 5) Terkumpulnya basis data pengadaan barang dan jasa KPPIP sesuai kebutuhan KPPIP dengan up dating terkini. 6) Tercapainya target-target kegiatan dan kinerja para tenaga ahli senior dan tenaga ahli muda sektoral sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

4.

LINGKUP PEKERJAAN Lingkup pekerjaan dari Tenaga Ahli Pengadaan # 1 untuk kegiatan revisi/review atau pengulangan/re-do Pra Studi Kelayakan secara detail, meliputi: 1)

2)

3)

4)

5)

Memperbaharui (up date) rencana dan jadwal kerja pembuatan pedoman sesuai dengan perkembangan terakhir dengan mempertimbangkan arahan dan masukan dari para tenaga ahli senior terkait; Memonitor pelaksanaan rencana dan jadwal kerja pembuatan pedoman agar milestone-milestone pada rencana dan jadwal kerja pembuatan pedoman sesuai waktu yang dijadwalkan; Mengumpulkan peraturan-peraturan, pedoman-pedoman dan data-data lainnya sesuai kebutuhan sebagai dasar pemilihan skema dan metode pengadaan barang dan jasa yang akan dipakai KPPIP; Membantu menyusun basis data pengadaan barang dan jasa proyek-proyek infrastruktur prioritas KPPIP untuk menjadi acuan yang sistematis bagi para tenaga ahli senior dalam memilih skema dan metode pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan yang ada; Membuat atau memberi input terhadap pengumuman/iklan dan SDP serta memperbaiki KAK sesuai pengarahan Tenaga Ahli Pengadaan Senior; 9

6)

7)

8) 9)

10)

11)

12)

Membantu secara aktif dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengadaan seperti penjelasan dokumen tender, rapat evaluasi proposal, negosiasi, dan sebagainya; Memperbaharui dari waktu ke waktu rencana dan jadwal kerja pengadaan barang dan jasa KPPIP sesuai dengan kemajuan yang telah dicapai berdasarkan masukan dari para tenaga ahli senior sektoral; Mendukung tercapainya target-target kegiatan dan kinerja KKPPI dalam proses pemilihan pengadaan barang dan jasa; Membantu dan memberi input terhadap Laporan Hasil Kajian Pengadaan Barang dan Jasa yang akan dikeluarkan secara periodik (tahunan, triwulanan dan bulanan) sesuai kebutuhan KPPIP; Mendukung terpenuhinya kelengkapan dan keakuratan data-data pengadaan sehingga dapat dilakukan penentuan kebutuhan pengadaan sesuai kebutuhan pencapaian kinerja KPPIP; Memonitor pelaksanaan rencana dan jadwal kerja pengadaan sesuai dengan skema pengadaan barang dan jasa yang telah disusun dan disepakati bersama dengan para tenaga ahli senior;. Membantu Tenaga Ahli Pengadaan Senior untuk memenuhi kebutuhan data/analisis para pengambil kebijakan guna melaksanakan kegiatan proses pengadaan sesuai dengan rencana aksi percepatan penyediaan infrastruktur.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut Tenaga Ahli Pengadaan # 1 perlu mengumpulkan data-data primer yang dibutuhkan dari KPPIP, khususnya tentang kebutuhan barang dan jasa untuk pencapaian kinerja KPPIP, data dari asosiasi-asosiasi terkait, serta berbagai pihak swasta dan instansi pemerintah terkait lainnya, termasuk Pemerintah Daerah. Tenaga Ahli Pengadaan # 1 dapat mengumpulkan data secara langsung dengan kunjungan lapangan, maupun dengan metode pengumpulan data lainnya sesuai kebutuhan. Sementara untuk data-data sekunder dapat juga diperoleh dari instansi tersebut diatas dan instansi penyedia data lainny, seperti BPS dan institusi/badan/lembaga internasional terkait lainnya.

5.

OUTPUT DAN DOKUMEN YANG DIHASILKAN 1)

Laporan Substansi/Teknis:

Laporan kemajuan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan kegiatan revisi/review atau pengulangan/re-do Pra Studi Kelayakan di bawah KPPIP, mencakup laporan tentang: a.

b.

c. d.

Rencana Pengadaan Barang dan Jasa KPPIP dan Jadwal Pengadaan Barang dan Jasa KPPIP sesuai dengan kemajuan proses pengadaan barang dan jasa KPPIP yang ada; Pengumuman/iklan, Standar Dokumen Pengadaan (SDP), Berita Acara dan dokumen pengadaan lainnya dari kegiatan2 pengadaan barang dan jasa KPPIP yang telah dilakukan; Laporan Hasil Kajian Pengadaan Barang dan Jasa secara periodik sesuai kebutuhan KPPIP; Kumpulan basis data pengadaan barang dan jasa KPPIP sebagai acuan sistematis bagi pengambil keputusan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa KPPIP; 10

e.

6.

Laporan-laporan lainnya sesuai kebutuhan KPPIP.

2)

Laporan Bulanan

a.

Laporan Administrasi Bulanan terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan yang akan digunakan sebagai lampiran penagihan kepada PPK.

KUALIFIKASI YANG DIBUTUHKAN Kualifikasi yang dibutuhkan untuk Tenaga Ahli Pengadaan # 1, adalah: 1)

2)

3) 4)

5)

6) 7) 8)

7.

Pendidikan minimal S1 atau setara, lebih diutamakan yang berpendidikan S2, berasal dari institusi terakreditasi baik dalam maupun luar negeri pada bidang Manajemen Transportasi, Manajemen Proyek, Manajemen, Manajemen Bisnis, Teknik Industri, Ekonomi Wilayah, Ekonomi Pembangunan, Pengembangan Wilayah, dan bidang sejenis; Pengalaman kerja minimum 6 tahun dengan 3 tahun pengalaman terkait manajemen proyek. Pengalaman dalam menangani pengadaan untuk kegiatan Pra Studi Kelayakan akan lebih diutamakan; Mampu mengoperasikan komputer (MS Office); Memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai, baik tertulis maupun verbal, yang dibuktikan dengan sertifikat dan atau tulisan karya ilmiah dan atau bukti-bukti lainnya yang relevan; Memiliki motivasi kerja yang baik, mampu berkomunikasi dan memberikan presentasi dengan baik, serta mampu bekerja secara independen maupun dalam tim; Tidak pernah melakukan tindak pidana atau tindak kriminal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Memiliki Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP); Memiliki bukti pembayaran pajak penghasilan pada institusi sebelumnya.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah 4 (empat) bulan kalendar. Diharapkan pekerjaan sudah dapat dimulai pada tanggal 1 September dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2014. Konsultan perlu bekerja secara paruh waktu dengan perkiraan input sebesar 2 (dua) Orang Bulan (OB)/Person Month.

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Month – 2014 Juni Juli Ags

Sept

Okt

Nov

Des

Perlu diketahui bahwa sesuai rencana jangka panjang yang ada, maka program KPPIP akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun mulai tahun 2014 sampai dengan 2017. Penugasan Konsultan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kinerja dan hasil pekerjaan Konsultan sebelumnya serta anggaran yang tersedia. 11

8.

ALIH PENGETAHUAN

Pemerintah memberikan prioritas yang tinggi untuk menjamin terjadinya alih pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang efektif dari Konsultan kepada Tim Pendamping dari pemerintah maupun pihak swasta lainnya. Berdasarkan kenyataan, transfer hal-hal teknis dengan efektif membutuhkan staf dengan motivasi yang kuat dan kualifikasi yang memadai untuk dapat bekerja sama dengan Konsultan. Sebaliknya Konsultan perlu mengusahakan secara maksimal agar Tim Pendamping dapat menyediakan waktu yang cukup untuk mengambil manfaat dengan bekerjasama dengan Konsultan. Konsultan diharapkan dalam kegiatannya dapat melibatkan Tim Pendamping secara maksimal dan menyediakan pelatihan dan training secara informal untuk menyebarkan dan memdiskusikan kesimpulan dan rekomendasi penting yang telah dihasilkan.

9.

MANAJEMEN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) akan bertindak sebagai Pemberi Tugas dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang akan menandatangani kontrak dengan Konsultan dan mengelola hal-hal yang berhubungan dengan kontrak dan pembiayaan, termasuk memproses tagihan dari Konsultan. PPK akan dibantu oleh tenaga ahli administrasi yang akan direkrut secara terpisah dalam semua hal yang berhubungan dengan manajemen dan keuangan penugasan ini. Konsultan sebagai akan melapor kepada PPK dan Tenaga Ahli Pengadaan Senior dalam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan teknis pekerjaan dan kepada PPK dalam hal yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran sesuai dengan kontrak yang berlaku.

10.

FASILITAS DARI KONSULTAN

Selain inputs yang perlu disediakan oleh Konsultan seperti tercantum dalam Bab 4, maka Konsultan juga bertanggung jawab untuk menyediakan kendaraan sendiri untuk pergi ke dan pulang dari kantor serta mobile phone dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini.

11.

FASILITAS DARI PEMBERI TUGAS

Kemenko melalui Tim Teknis/Sekretariat KPPIP dan PPK akan menyediakan beberapa fasiltas penunjang dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, yaitu: 1)

2)

Menyediakan data, informasi, laporan dan dokumen-dokumen yang tepat dan layak diperlukan oleh Konsultan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang efisien dan tepat waktu; Menyiapkan dan mengadakan rapat sesuai kebutuhan dengan K/L pemerintah dan institusi terkait lainnya sesuai kebutuhan;

12

3) 4) 5)

12.

Menyediakan ruang kantor dan AC yang memadai, termasuk perabot kantor, sambungan/pesawat telpon dan internet; Menyediakan notebook serta software dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini; Menyediakan kendaraan untuk kegiatan dan perjalanan dalam rangka pelaksanaan penugasan ini sesuai kebutuhan yang ada.

PEMBIAYAAN

Pembiayaan kebutuhan Tenaga Ahli Pengadaan # 1 ini akan dibebankan pada APBN KPPIP Tahun Anggaran 2014 dengan anggran biaya sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Deskripsi

Jumlah

Waktu

Harga Satuan

Tenaga Ahli Pengadaan # 1

1 Orang

2 bulan

Rp.25.000.000,-

Total Harga

Harga Total Rp.50.000.000,Rp.50.000.000,-

Proses menggunakan APBN KPPIP Tahun Anggaran 2014.

Jakarta, Agustus 2014. DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

LUKY EKO WURYANTO

13