KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1 KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGADAAN SEKRETARIS EKSEKUTIF KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS (KPPIP) 1. PENDAHULUAN Komite Percepa...

0 downloads 478 Views 416KB Size
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN SEKRETARIS EKSEKUTIF KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS (KPPIP)

Mei 2015

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGADAAN SEKRETARIS EKSEKUTIF KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS (KPPIP)

1.

PENDAHULUAN

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) bermaksud menyewa Sekretaris untuk mendukung kegiatan Sekretariat Tim Pelaksana Harian KPPIP. Kegiatan pokok KPPIP adalah melaksanakan fungsi-fungsi koordinasi, prioritasi, pengkajian pra-studi kelayakan (Pre-FS) dan debottlenecking, monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kemampuan staf dan sosialisasi program dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur prioritas di Indonesia. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini menguraikan latar belakang, tujuan dan sasaran, lingkup pekerjaan, jangka waktu, output dan dokumen yang dihasilkan, kualifikasi konsultan yang dibutuhkan, organisasi pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan dari kegiatan rekrutmen ini. 2.

LATAR BELAKANG KPPIP

2.1

Perkembangan Penyediaan Infrastruktur di Indonesia

2.1.1 Kondisi Yang Ada Indonesia merupakan ekonomi terbesar ke 16 di dunia dengan total produk domestik bruto (PDB) hampir mencapai USD 1 trilyun. Pendapatan per kapita Indonesia diprediksi akan meningkat menjadi sebesar US$ 14,900 pada tahun 2025 (peringkat 12 dunia) serta US$ 46,900 pada tahun 2045 (peringkat 7 atau 8 dunia). Jika sesuai dengan rencana Pemerintah, maka Indonesia akan masuk ke dalam negara kategori high income country pada tahun 2025, namun hal ini akan sangat tergantung kepada perkembangan penyediaan infrastruktur di Indonesia. Indonesia memiliki semua hal-hal fundamental yang diperlukan untuk mencapai target tersebut berupa sumber daya alam yang berlimpah, lokasi yang strategis, jumlah penduduk yang besar (tenaga kerja dan pasar yang besar), dan lain lain. Namun perlu disadari bahwa potensi yang dimiliki Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia tidak serta merta bisa terwujud. Terdapat tantangan-tantangan yang perlu dihadapi, yaitu sebagai berikut: 1)

Saat ini Indonesia sedang dilanda fase “krisis infrastruktur” yang terindikasi dari beberapa indikator competitiveness index serta biaya logistik sebagai berikut:

1

2)

3)

a. Biaya logistik di Indonesia mencapai 17% dari total biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha. Angka itu tergolong paling boros dibanding biaya logistik di Malaysia yang hanya 8%, Filipina 7% dan Singapura 6%; b. Biaya logistik di Indonesia mencapai 24% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dan merupakan biaya logistik paling tinggi di dunia. Keterbatasan infrastruktur: Berdasarkan Global Competitiveness Report 2010, infrastruktur Indonesia berada pada rangking 82 dari 139 negara dan membaiknya pada tahun 2012 menjadi rangking 76 dari 142 negara, namun pada tahun 2012 memburuk menjadi rangking 78 dari 144 negara. Keterbatasan ketersediaan anggaran pembiayaan infrastruktur: Anggaran infrastruktur di Indonesia hanya 3% dari PDB Indonesia, sementara misalnya Pemerintah China menganggarkan setidaknya 8-10% dari PDB.

Peringkat daya saing infrastruktur di Indonesia meningkat lebih tajam dari posisi 78 di tahun 2012 menjadi posisi ke-61 ditahun 2013.Namun nilai investasi di Indonesia pada laporan Bank Dunia untuk kuartal kedua tahun 2013 mengalami penurunan yang disebabkan oleh pelemahan investasi dalam sektor transportasi serta mesin-mesin dan peralatan. Peningkatan daya saing suatu negara berbanding lurus dengan prospek pertumbuhannya, sedangkan infrastruktur sebagai konektivitas antar pusat pertumbuhan merupakan pendorong adanya pertumbuhan ekonomi. Kondisi pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini tidak sejalan dengan kondisi perekonomian Indonesia. Indeks GCI tersebut diatas menunjukkan bahwa peningkatan daya saing infrastruktur Indonesia masih belum dapat mengimbangi potensi daya saing Indonesia secara keseluruhan Selain itu, defisit energi dan ketenagalistrikan, khususnya di daerah luar pulau Jawa, menyebabkan Indonesia menjadi kurang menarik bagi para investor untuk mengembangkan bisnis di Indonesia1. Permasalahan ini tentu akan mengganggu kemajuan perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia. Kondisi penyediaan infrastruktur yang kurang memadai saat ini merupakan salah satu penyebab utama mengapa ekonomi di Indonesia saat ini kurang kompetitif2. Dengan angka-angka tersebut, masih banyak kebutuhan infrastruktur yang belum teranggarkan. Pada skema pembiayaan infrastruktur konvensional, Pemerintah Indonesia biasa memenuhi kekurangan anggaran ini dari pinjaman luar negeri. Melihat kondisi perekonomian dunia dan potensi Indonesia, skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan pembiayaan infrastruktur. Secara umum, penyediaan infrastruktur di Indonesia terhambat oleh 3 pokok permasalahan, yaitu: (1) Peraturan dan perundangan di bidang infrastruktur yang tidak sinkron dan saling tumpang tindih menghalangi investasi swasta di bidang infrastruktur; (2) Perencanaan persiapan proyek infrastruktur tidak melibatkan semua stake holder terkait; (3) Pelaksanaan proyek yang buruk karena kurangnya pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur yang

1

Berdasarkan survey yang dikerjakan oleh The Asian Foundation, hampir 50% dari 13.000 perusahaan mengalami pemadaman listrik 3 kali dalam seminggu selama tahun 2010-2012. 2

Global Competitiveness Report

2

sedang dilaksanakan dan pengambilan keputusan yang tidak efektif terhadap proyek-proyek yang sedang terhambat (bottleneck). 2.1.2 Usaha-usaha Yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Pemerintah Indonesia telah merancang paket-paket peraturan perundang-undangan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di Indonesia, diantaranya (1) Peraturan terkait skema pembiayaan infrastruktur melalui KPS pada Peraturan Presiden No 67 Tahun 2005 yang direvisi Peraturan Presiden No 56 Tahun 2011; (2) Peraturan untuk percepatan penyediaan lahan untuk kebutuhan publik yang dipayungi oleh Undang-Undang No 2 Tahun 2012 yang memastikan terselesaikannya pembebasan lahan dalam jangka waktu maksimum 583 hari; (3) Revisi dan perbaikan peraturan infrastruktur secara sektoral untuk mendukung Peraturan Presiden terkait KPS; (4) Pembentukan institusi baru untuk mendukung penyediaan infrastruktur seperti PT. PII sebagai BUMN penjamin risiko KPS, dan PT. SMI dan PT. IIF sebagai BUMN pendukung pembiayaan KPS; (5) Beragam dukungan pembiayaan bagi aplikasi skema KPS seperti land capping, land revolving fund, Viability Gap Funding, Government Guarantee, dan lain sebagainya. Namun demikian, dalam praktiknya usaha penyediaan infrastruktur masih menemui hambatan/bottlenecks dari tumpang tindihnya kebijakan dan kewenangan yang ada di Indonesia. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia 2015 – 2019 sebesar 8 % dan juga bersaing dengan negara lain, pembangunan infrastruktur di Indonesia memerlukan percepatan baik dalam tahap persiapan maupun konstruksi. Namun yang dibutuhkan bukan hanya percepatan, namun juga pembangunan infrastruktur yang memiliki kualitas baik dan memenuhi standar internasional.Untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur di Indonesia tersebut diatas, Pemerintah telah memutuskan untuk menyusun proyek-proyek infrastruktur prioritas yang mempunyai dampak secara nasional maupun lokal. Proyek-proyek infrastruktur prioritas yang dipilih akan diberikan perlakuan khusus, misalnya prioritas mendapatkan ijin, alokasi anggaran dan bantuan teknis lainnya. Dalam hal ini, diperlukan sebuah kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur yang tepat sasaran dengan menggunakan standar prioritasi dan perencanaan yang matang sehingga Indonesia dapat memanfaatkan momentum untuk bergabung ke dalam negara-negara emerging market. 2.1.3 Awal Pembentukan KPPIP Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia telah membentuk Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang memiliki tugas untuk merumuskan strategi dan koordinasi pelaksanaan percepatan penyediaan infrastruktur. Dalam perjalanannya, KKPPI memerlukan revitalisasi guna menciptakan momentum dalam rangka usaha menyelesaikan isu-isu strategis infrastruktur melalui pengambilan keputusan yang cepat dan memberikan solusi atas akar permasalahan yang ada. Dalam revitalisasi ini, diperlukan fungsi koordinasi dalam penyusunan rencana percepatan dan standar kriteria untuk prioritasi dan penyiapan proyek infrastruktur serta pengembangan skema pendanaan KPS. Sebagai revitalisasi dari KKPPI, maka Pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2014. KPPIP 3

akan memiliki fungsi-fungsi koordinasi, prioritasi, pengkajian Pra Studi Kelayakan dan debottlenecking, monitoring dan evaluasi, peningkatan kemampuan staf dan sosialisasi program bagi penyediaan infrastruktur prioritas di Indonesia, dimana pengambilan keputusan akan dilaksanakan secara kolektif oleh anggota KPPIP. Sedangkan fungsi-fungsi penyiapan proyek, implementasi proyek, dukungan fiskal dan lainnya akan tetap dijalankan oleh Kementerian dan Lembaga (K//L) atau instansi terkait. Pengambilan keputusan yang cepat dapat dimungkinkan dengan melakukan perampingan struktur organisasi. Belajar dari pengalaman KPPIP sebelumnya, terdapat 3 komponen kunci pendukung suksesnya implementasi program KPPIP: 1)

Mandat dan fungsi yang spesifik dan jelas: KPPIP hanya akan melaksanakan fungsi prioritasi, Pra Studi Kelayakan (identifikasi awal skema pembiayaan), koordinasi, monitoring, debottlenecking, serta pengambilan keputusan kolektif. Fungsi-fungsi penyiapan proyek, implementasi, dukungan fiskal dan lainnya akan tetap dijalankan oleh K/L atau institusi terkait;

2)

Dukungan regulasi, kewenangan, administratif, dan finansial: KPPIP memiliki mandat yang besar sehingga diperlukan penguatan kelembagaan yang mutlak.

3)

Dukungan SDM yang mumpuni: Pelaksana Harian yang diisi oleh PNS maupun non-PNS dengan pengalaman yang relevan di bidangnya merupakan faktor penting terutama dalam upaya mempercepat pengambilan keputusan. Pool of experts juga dibutuhkan untuk keahlian spesifik di sektor-sektor infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara,energi dan ketenagalistrikan, air, dan kereta) dan penyusunan standardisasi kriteria prioritasi serta melaksanakan Pra Studi Kelayakan.

Dengan terbentuknya KPPIP diharapkan penyediaan infrastruktur prioritas dapat dipercepat dengan keterlibatan Pemerintah dari tahap perencanaan, tahap Pra Studi Kelayakan, hingga tahap pembangunan infrastruktur. Dengan demikian diharapkan seluruh proses penyediaan proyek infrastruktur strategis tidak terkendala oleh persoalan-persoalan yang kini ditemui seperti pengadaan tanah, tata ruang, dan sebagainya. Percepatan penyediaan infrastruktur melalui KPPIP diharapkan dapat memanfaatkan dengan baik potensi peningkatan perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Revitalisasi KPPIP diperlukan untuk menjadi signal positif kepada pasar sehingga perlu melakukan fungsi-fungsi yang belum tertampung dalam fungsi kelembagaan/komite yang sudah ada dan sedapat mungkin menghindari tumpang-tindih peran dan wewenang dengan kelembagaan/komite yang telah ada. Saat ini Pemerintah telah memilih 22 proyek infrastruktur prioritas yang ditargetkan untuk direalisasikan hingga tahun 2017 dan akan menjadi fokus pertama dari KPPIP. Pemilihan proyek prioritas ini melibatkan instansi-instansi terkait pembangunan infrastruktur, mulai tingkat kementerian pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat. Selain itu, 4

pemilihan juga dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan berbagai data atau dokumen infrastruktur yang ada di Indonesia, seperti Sislognas, Blue Book, PPP Book, serta list-list rencana pembangunan infrastruktur strategis lainnya dari berbagai instansi terkait. Dari 22 proyek infrastruktur prioritas tersebut, terdapat 4 proyek diantaranya merupakan proyek yang akan dilaksanakan dengan skema KPS dan akan siap lelang untuk terealisasi pada tahun 2015 dan proyek lainnya yang ditetapkan Pemerintah melalui Komite PPIP, sehingga dibutuhkan perencanaan debottlenecking yang matang. Identifikasi detail tentang kebutuhan bantuan dalam rangka penyiapan proyek-proyek infrastruktur prioritas ini juga menjadi tugas dan fungsi utama dari KPPIP. Kedepannya KPPIP juga memiliki tugas untuk memastikan skema-skema pembiayaan infrastruktur non-konvesional seperti KPS menjadi skema pembiayaan infrastruktur reguler dan menjadi opsi-opsi utama pembiayaan penyediaan infrastruktur. 2.2

Maksud dan Tujuan KPPIP

2.2.1 Maksud Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan KPPIP dimaksudkan untuk memastikan berjalannya kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur melalui koordinasi, prioritisasi, evaluasi dan debottlenecking, serta knowledge management terhadap setiap kegiatan yang dicanangkan dalam proses revitalisasi KPPIP. 2.2.2 Tujuan Adapun tujuan kegiatan KPPIP pada tahun 2015 lebih difokuskan pada: 1) Menyusun rekomendasi penyempurnaan regulasi dan peraturanperundangundangan untuk mendukung kegiatan percepatan penyediaan infrastruktur (restrukturisasi dan penguatan kewenangan KPPIP); 2) Menyusun prosedur operasi standar (SOP) dan standar kualitas persiapan proyek berdasarkan best practice; 3) Menyusun daftar proyek prioritas; 4) Menyusun Rencana Aksi percepatan infrastruktur prioritas dan memastikan terlaksananya Rencana Aksi oleh pemangku kepentingan; 5) Mengalokasikan dana kajian hasil pre-FS (Pre-FS fund) sebagai bentuk dukungan kepada Kementerian/Lembaga dalam persiapan proyek infrastruktur yang sesuai standar; 6) Melaksanakan revisi/pengulangan kajian Pre-FSnya berdasarkan standar kualitas kajian Pre-FSbersama dengan K/L; 7) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyelesaian masalah dari proyek infrastruktur prioritas; 8) Menyusun rekomendasikebijakan pembiayaan infrastruktur dengan skema pendanaan alternatif di luar APBN; 9) Melaksanakankegiatan sosialisasi dan capacity building tentang standar prosedur dan kualitas kajian persiapan proyek untuk semua proyek infrastruktur; 5

10)

Memberikan dukungan administrasi, fasilitasi rapat dan konsinyering, perjalanan dinas serta sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan Tim Pelaksana, Tim Kerja dan Sekretariat KPPIP.Sehubungan dengan hal tersebut diatas.

Dengan terbentuknya KPPIP diharapkan penyediaan infrastruktur strategis dapat dipercepat dengan keterlibatan Pemerintah dari tahap perencanaan, tahap pra-studi kelayakan, hingga tahap pembangunan infrastruktur. Sehingga diharapkan seluruh proses penyediaan proyek infrastruktur strategis tidak terkendala oleh persoalan-persoalan yang kini ditemui seperti pengadaan tanah, tata ruang, dan sebagainya. Percepatan penyediaan infrastruktur melalui KPPIP diharapkan dapat memanfaatkan dengan baik potensi peningkatan perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Revitalisasi KPPIP diperlukan untuk menjadi signal positif kepada pasar sehingga perlu melakukan fungsi-fungsi yang belum menjadi fungsi kelembagaan/komite yang sudah ada dan sedapat mungkin menghindari tumpang-tindih peran dan wewenang dengan kelembagaan/komite yang telah ada. 2.2.3 Susunan dan struktur Organisasi KPPIP KPPIP merupakan komite lintas kementerian/lembaga/departemen pemerintah dengan susunan organisasi sebagai berikut: 1)

Komite (Tingkat Menteri): diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (BPN); a. Tim Pelaksana Harian (Eselon 1): adalah tim pembuat keputusan yang dilakukan secara kolektif dari tingkat Eselon I yang diketuai oleh Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah - Kemenko Perekonomian, Wakil Ketua oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan sekretaris Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian dan wakil sekretaris Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat – Kemenko Bidang Perekonomian, dan anggota Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup - Kemenko Bidang Perekonomian, Direktur Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Resiko - Kementerian Keuangan, Deputi Sarana dan Prasarana - Bappenas, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah - Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretaris Kementerian - Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan 6

Daerah - Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah - Kementerian Dalam Negeri. 2)

Tim Konsultan, terdiri dari: a. Direktur Program (Team Leader): sebagai pimpinan Tim Konsultan akan melapor kepada Tim Teknis untuk hal-hal yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan pekerjaan dan kepada P2K untuk hal-hal yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan; b. Tim Tenaga Ahli Senior: terdiri dari 1 orang Tenaga Ahli Senior Sektor Pelabuhan, 1 orang Tenaga Ahli Senior Sektor Bandar Udara, 1 orang Tenaga Ahli Senior Sektor Jalan, 1 orang Tenaga Ahli Senior Sektor Kereta Api, 1 orang Tenaga Ahli Senior Sektor Energi dan Ketenagalistrikan, 1 orang Tenaga Ahli Senior Sektor Sumber Daya Air, 1 orang Tenaga Ahli Senior Pengembangan Kapasitas, 1 orang Tenaga Ahli Senior Finansial, dan 1 orang Tenaga Ahli Senior Ekonomi; c. Tim Tenaga Ahli Lainnya: terdiri dari 1 orang Tenaga Ahli Komunikasi, 1 orang Tenaga Ahli Informasi dan Teknologi, 1 orang Tenaga Ahli Desain Interior, 1 orang Tenaga Ahli SDM, 1 orang Tenaga Ahli Akuntan d. Tim Tenaga Analis, terdiri dari 6 orang Tenaga Analis Sektoral, 1 orang, 1 orang Tenaga Analis Tanah, 1 orang Tenaga Analis Hukum, 1 orang Tenaga Analis Pengembangan Kapasitas, dan 1 orang Tenaga Analis Finansial; e. Tim Pengadaan: terdiri dari 1 orang Tenaga Ahli Procurement (Pengadaan Barang dan Jasa) Senior dan 2 orang Tenaga Ahli Procurement (Pengadaan Barang dan Jasa);

f.

Staf Penunjang: terdiri dari 2 orang Eksekutif Sekretaris, 6 orang Tenaga Pendukung Teknis, 2 orang Tenaga Pendukung Administrasi dan 6 orang Tenaga Pendukung Lainnya.

7

Struktur organisasi KPPIP adalah sebagai berikut

3.

MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum Sekretaris Eksekutif untuk Sekretariat KPPIP bertujuan dalam hal penyediaan administrasi umum, administrasi perencanaan dan pengelolaan hingga administrasi keuangan untuk menunjang kegiatan Sekretariat KPPIP. 4.

LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan dari Sekretaris Eksekutif tidak terbatas pada: 1) Mendukung kelancaran tugas dan fungsi dari Sekretariat KPPIP dalam hal tata usaha kesekretariatan, perencanaan dan pengalokasian anggaran serta pengadaan sarana dan prasarana kegiatan operasional kantor. 2) Memfasilitasi kegiatan Sekretariat KPPIP dalam hal rapat rutin, rapat koordinasi, konsinyering, workshop, seminar, FGD dan perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri. 3) Menyusun hasil kegiatan Sekretariat KPPIP terhadap keluaran dari rapat rutin, rapat koordinasi, konsinyering, workshop, seminar, FGD dan perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri. 4) Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan sesama staf di lingkungan Sekretariat KPPIP, staf di lingkungan Kemenko Perekonomian dan staf di lingkungan pemerintahan lain guna memperlancar kegiatan pekerjaan.

8

Untuk memenuhi hal tersebut, Sekretaris Eksekutif akan membutuhkan berbagai sarana dan prasarana yang terdiri dari kebutuhan standar operasional kantor, sistem filling dan database baik secara hardcopy maupun softcopy, data primer maupun sekunder yang didapat dari pihak internal maupun eksternal Sekretariat KPPIP.

5.

6.

KUALIFIKASI Untuk memenuhi tujuan, sasaran dan ruang lingkup di atas dibutuhkan Tenaga Pendukung dengan kualifikasi : 1. Pendidikan minimal S1 dari Perguruan Tinggi terakreditasi pada bidang Sekretaris, Manajemen, Komunikasi, Bahasa Asing maupun Ilmu Sosial dengan IPK ≥ 3.00 pada skala 4.00. 2. Berusia minimum 25 tahun. 3. Pengalaman kerja dibidang serupa minimum 5 tahun. 4. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang fasih dibuktikan dengan kemampuan menulis dan berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Inggris pada saat wawancara. 5. Menguasai minimal Ms. Office (Word, Excel, Power Point) dan Aplikasi Internet. 6. Mampu bekerja sama baik di dalam tim maupun secara individu. 7. Mempunyai kemampuan yang tanggap dalam mempelajari hal baru serta dapat berpartisipasi aktif dalam tim. 8. Memiliki motivasi kerja yang baik, disiplin yang tinggi serta bertanggung jawab penuh pada setiap tugas yang diberikan. 9. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan (melampirkan surat pernyataan bermaterai). 10. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau sebagai pegawai swasta (melampirkan surat pernyataan bermaterai); 11. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 12. Memiliki bukti potong pajak atas penghasilan tertinggi pada institusi sebelumnya dan bukti lapor SPT Tahunan. 13. Bersedia bekerja dengan full time dan tidak sedang terikat kontrak pekerjaan dengan pemberi kerja/institusi lainnya (melampirkan surat pernyataan bermaterai).

KELUARAN YANG DIHASILKAN

Output dan dokumen yang dihasilkan oleh Sekretaris Eksekutif yaitu, 1) Filling system terhadap database dan dokumen yang sistematis dan terorganisir. 2) Laporan pertanggungjawaban keuangan yang terdiri dari petty cash bulanan dan pengelolaan anggaran kegiatan dari rapat, konsinyering & perjalanan dinas dari Sekretariat KPPIP. 3) Laporan pertanggungjawaban kegiatan rapat, konsiyering dan perjalanan dinas dari Sekretariat KPPIP.

9

4) Laporan pertanggungjawaban pemakaian kendaraan operasional Sekretariat KPPIP. 5) Laporan notulensi rapat dan konsinyering bila dibutukan. 6) Laporan Administrasi Bulanan terkait kegiatan Sekretaris Eksekutif selama sebulan.

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas adalah 7 (tujuh) bulan kalendar. Diharapkan pekerjaan dapat dimulai pada tanggal 1 Juni 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Sekretaris Eksekutif perlu bekerja secara penuh waktu (full time) dan mengikuti aturan yang berlaku di kantor Kemenko Perekonomian.

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Month – 2015 Juni Juli Ags

Sept

Okt

Nov

Des

8. MANAJEMEN PELAKSANAAN KEGIATAN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) akan bertindak sebagai Pemberi Tugas dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pejabat yang berwenang menandatangani kontrak. PPK bertanggung jawab mengelola kegiatan yang berhubungan dengan kontrak dan pembiayaan, termasuk memproses tagihan dari Penyedia Jasa. Dalam menjalankan tugasnya PPK akan dibantu oleh seorang tenaga ahli akuntan dan beberapa tenaga penunjang lainnya. 9. PEMBIAYAAN Pembiayaan pengadaan dan penugasan Sekretaris Eksekutif ini akan dibebankan pada APBN KPPIP Tahun Anggaran 2015. Proses pengadaan menggunakan APBN KPPIP Tahun Anggaran 2015.

Jakarta, Mei 2015 DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

LUKY EKO WURYANTO 10