KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT TERHADAP

Magister Sosiologi Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2002. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Sosiologi pada Pusat Penelitian-Badan Keah...

0 downloads 17 Views 328KB Size
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 2 Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta Pusat - 10270 c 5715409 d 5715245 m [email protected]

13

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS

Vol. X, No. 17/I/Puslit/September/2018

KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT TERHADAP KELOMPOK RENTAN DALAM MENGHADAPI BENCANA ALAM DI LOMBOK Mohammad Teja Abstrak Indonesia merupakan wilayah yang rentan terkena bencana alam. Salah satu bencana terkini yang dialami Indonesia adalah bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebagian besar korban adalah kelompok rentan. Kelompok rentan adalah perempuan, termasuk remaja perempuan, perempuan hamil, perempuan menyusui, penyandang disabilitas, serta anak. Kesiapsiagaan masyarakat perlu dilihat sebagai upaya penting dalam meminimalisasi risiko bencana terhadap kelompok rentan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mempersiapkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap kelompok rentan dalam menghadapi bencana. Peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan kapasitas masyarakat merupakan bagian dari kesiapsiagaan masyarakat. Budaya masyarakat setempat atau kearifan lokal perlu dimanfaatkan untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. DPR RI berperan penting dalam memberikan kepastian hukum tentang bagaimana pemerintah bisa memberikan dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Pendahuluan

PUSLIT BKD

Indonesia merupakan wilayah yang rentan terkena bencana alam karena kondisi geografisnya. Bencana alam terkini yang banyak menyita perhatian adalah bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hingga tanggal 21 Agustus 2018, bencana gempa Lombok telah menimbulkan korban sebanyak 515 jiwa, korban luka sebanyak 7.145 orang, jumlah rumah rusak yang sudah tidak layak lagi ditempati

sebanyak 73.843, dan jumlah pengungsi mencapai 431.416 orang (Kompas.com, 29 Agustus 2018). Sebagian besar pengungsi adalah perempuan, termasuk ibu hamil yang jumlahnya tidak kurang dari 4.000 orang. Dari jumlah tersebut, 136 orang ibu telah melahirkan (harnas. co, 24 Agustus 2018). Kelompok yang paling rentan dalam situasi darurat bencana adalah perempuan, terutama remaja perempuan, perempuan

hamil, perempuan menyusui, anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Pentingnya penanganan korban bencana secara tepat dan cepat memberikan peluang untuk meminimalisasi jumlah korban akibat keterlambatan tindakan penyelamatan masyarakat, terutama pada kelompok rentan. Dalam hal ini, kesiapsiagaan masyarakat perlu dilihat sebagai upaya penting. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana mempersiapkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap kelompok rentan dalam menghadapi bencana.

Kelompok Rentan

Pengertian kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundangundangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain adalah orang lanjut usia, anakanak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Sedangkan menurut Human Rights Reference 3 disebutkan bahwa yang tergolong ke dalam kelompok rentan adalah: a. Refugees; b. Internally Displaced Persons (IDPs); c. National Minorities; d. Migrant Workers; e. Indigenous Peoples; f. Children; dan g. Women. Pada kasus bencana alam, sebagian korban adalah kelompok rentan. Sebagai gambaran, pada kasus bencana gempa di Lombok, sebagian besar pengungsi adalah perempuan dengan jumlah 173.236

jiwa. Perinciannya sebagai berikut: di Kabupaten Lombok Utara, jumlah pengungsi laki-laki 74.300 jiwa dan perempuan 62.882 jiwa; Lombok Timur: laki-laki sebanyak 37.832 jiwa dan perempuan 40.536 jiwa; Lombok Barat: laki-laki 59.734 jiwa dan perempuan 59.084 jiwa; serta di Mataram: laki-laki 7.634 jiwa dan perempuan 10.734 jiwa. Lebih lanjut, sedikitnya 4.000 ibu hamil menjadi korban dan masih berada di posko pengungsian. Dari jumlah tersebut, 136 ibu telah melahirkan (harnas.co, 24 Agustus 2018). Data sementara dari BNPB per 14 Agustus 2018 menyebutkan, di Lombok Utara terdapat 1.991 balita berusia nol hingga lima tahun dan 2.641 anak-anak berusia 6 hingga 11 tahun (Voaindonesia.com, 14 Agustus 2018). Kelompok rentan membutuhkan perlakuan dan perlindungan khusus supaya bisa bertahan menghadapi situasi pasca-bencana. Kondisi pengungsian yang penuh sesak tanpa tenda dan fasilitas memadai, ditambah rasa trauma dan cuaca buruk, membuat korban terutama perempuan dan anak-anak mulai terkena penyakit. Banyak anakanak menderita panas demam, pernapasan, dan kedinginan (Liputan6.com, 12 Agustus 2018).

Kesiapsiagaan Masyarakat Melindungi Kelompok Rentan

Kesiapsiagaan bencana penting dilihat sebagai upaya pengurangan risiko bencana. Kesiapsiagaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi bencana guna menghindari adanya korban jiwa, kerugian harta benda, dan perubahan tata kehidupan masyarakat di kemudian hari (Sutton dan Tierney,

14

15

2006 dalam Febriana et. al, 2015). Menurut BNPB (2012 dalam Febriana et al, 2015), kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berdaya guna. Sedangkan Kent (1994 dalam Febriana et. al, 2015) mendefinisikan kesiapsiagaan menjadi lebih luas, yaitu meminimalisasi akibat-akibat yang merugikan dari suatu bahaya melalui tindakan pencegahan yang efektif, rehabilitasi, dan pemulihan untuk memastikan pengaturan serta pengiriman bantuan dan pertolongan setelah terjadi bencana secara tepat waktu dan efektif. Saat terjadi bencana, situasi terasa tidak menentu, sementara korban bencana memerlukan tindakan penanganan yang cepat dan tepat. Pelibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana penting mengingat masyarakat merupakan subjek dan objek sekaligus sasaran utama pengurangan risiko bencana. Secara alamiah, masyarakat mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam kasus kebencanaan, masyarakat yang terkena bencana sebenarnya mempunyai coping mechanism atau cara sendiri untuk bertahan dalam suatu kondisi tertentu (Singgih, 2017: 4-5). Salah satu strategi pertahanan adalah kesadaran dan pengetahuan dalam menghadapi bencana. Pada kasus gempa di Lombok, Hening Parlan dari Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana mengungkapkan bahwa kesiapsiagaan masyarakat terhadap gempa masih kurang karena pengetahuan mereka mengenai ancaman gempa masih minim. Selain itu, apabila terjadi gempa, mereka

juga tidak tahu bagaimana cara menanggulanginya (Kompas.com, 7 Agustus 2018), terlebih memberi pertolongan pada kelompok rentan. Permasalahan seperti ini tidak hanya terjadi di Lombok saja, tetapi di hampir semua kasus bencana alam di Indonesia. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa banyaknya jumlah korban bencana alam disebabkan para korban tidak mempunyai pengetahuan tentang ancaman gempa dan tsunami (Febriana et. al, 2015). Untuk itu, masyarakat perlu meningkatkan kapasitas pengetahuannya mengenai bagaimana menghadapi situasi bencana bagi dirinya sendiri, keluarga, tetangga, dan kelompok rentan yang ada dalam lingkungannya. Pengetahuan kebencanaan perlu diberikan kepada masyarakat rawan bencana sedini dan serutin mungkin, baik melalui media sekolah, informal, maupun media sosial. Kendati demikian, perlu dipahami bahwa sekalipun masyarakat telah memiliki pengetahuan untuk menghadapi bencana, tidak semuanya siap menghadapi bencana dan menyesuaikan diri dalam keadaan pasca-bencana. Setelah bencana terjadi, beberapa individu akan mengalami gejala seperti ketakutan dan kecemasan yang berlebihan, menghindari halhal yang terkait bencana, teringat kembali peristiwa bencana, sedih yang mendalam, mati rasa secara emosi, dan gejala psikosomatis, yaitu merasa sakit tetapi tidak ada indikasi medis yang kuat. Gejala inilah yang disebut sebagai trauma pascabencana (Tim Pusat Krisis Fakultas Psikologi UI, 2006 dalam Rakhman dan Kuswardan, 2012). Dalam kondisi seperti ini, masyarakat juga akan kesulitan memberi pertolongan kepada kelompok rentan.

Ketangguhan masyarakat dalam mengantisipasi, memproteksi diri, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya yang rawan bencana juga harus diikuti dengan daya lenting masyarakat dalam menghadapi bencana (BNPB, dalam Rakhman dan Kuswardan, 2012). Banyak penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang sesuai dalam penanganan bencana adalah pendekatan yang berbasis budaya setempat atau mengangkat kearifan lokal di wilayah tersebut, mengingat masyarakat hidup dan berkembang dengan pola pikir budaya setempat (Kuswardani dalam Rakhman dan Kuswardan, 2012). Penanganan trauma pascabencana di Indonesia yang cenderung memiliki budaya kolektif adalah mendekatkan anak pada keluarga dan komunitasnya. Penelitian pada keluarga korban bencana gempa di Bantul menemukan bahwa semakin erat hubungan keluarga, maka tingkat kebahagiaan anak semakin tinggi (Diponegoro dalam Rakhman dan Kuswardan, 2012). Selain mendekatkan anak pada keluarga, kegiatan gotong-royong merupakan bentuk kearifan lokal lain yang bisa digunakan untuk menghadapi kondisi pasca-bencana. Dalam istilah lokal, gotong-royong atau bekerja sama menyelesaikan masalah fisik. Semua kegiatan gotong-royong dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat atau komunitas itu sendiri. Gotongroyong merupakan energi positif di antara korban bencana, termasuk kelompok rentan. Kekuatan untuk saling bantu dalam keadaan yang kurang menguntungkan saling ditularkan melalui gotong-royong untuk bersama-sama bangkit dari masalah bencana alam (Nugraheni & Yuniarti, 2012 dalam Rakhman dan

Kuswardan, 2012). Kebiasaan hidup kolektif, merasakan kesenangan bersama dalam satu kelompok komunitas, dipadu dengan nilai-nilai kearifan yang ada dalam masyarakat menghasilkan interaksi pemikiran dan perasaan yang menghasilkan kesepakatan untuk melakukan perubahan secara kolektif. Hal ini membangkitkan semangat untuk melanjutkan kehidupan di antara korban bencana gempa (Rakhman dan Kuswardan, 2012), dan kelompok rentan di dalamnya. Tentunya perlu wadah berhimpun personal terlatih penanggulangan bencana berbasis masyarakat seperti Tagana (Taruna Tanggap Bencana). Dalam hal penanggulangan bencana juga sering disebut dengan istilah TRC (Tim Reaksi Cepat) untuk mendampingi masyarakat. Tagana merupakan bentuk keikutsertaan generasi muda dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat dalam berbagai aspek. Julianto (wawancara, 16 September 2018) mengatakan, saat ini sedang dirintis program Tagana go to community yang kegiatannya adalah sosialisasi kebencanaan, praktik penanganan pertama dalam situasi bencana, simulasi penyelamatan kebencanaan kepada semua elemen masyarakat, termasuk didalamnya kelompok rentan (lansia, anak, perempuan, penyandang disabilitas, dst). Sebagai contoh, Tagana Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 ini telah membentuk komunitas Difagana (Difabel siap siaga bencana). Kegiatan lain yang telah dilakukan Tagana DIY adalah Tagana go to school yang telah dimulai sejak 2015, adalah untuk memberikan sosialisasi kepada siswa/i sekolah tentang pengetahuan kebencanaan. Julianto mengatakan bahwa,

16

17

sosialisasi penting dilakukan sesuai dengan kearifan lokal di masingmasing wilayah di seluruh Indonesia. Mengajak masyarakat untuk mengidentifikasi segala kemampuan yang ada dalam kesiapan mereka menghadapi bencana. Langkah yang dilakukan masyarakat perlu diorganisasi secara baik untuk menghadapi situasi bencana yang akan dan mungkin saja terjadi di lingkungannya. Masyarakat diajak untuk sadar dan menyiapkan diri jika bencana terjadi dengan memanfaatkan pengetahuan serta budaya kolektif yang ada di dalamnya. Ini merupakan pondasi bagi masyarakat untuk mempercepat pemulihan. Harapan terpentingnya adalah jumlah korban dapat terkurangi dan diantisipasi sejak awal oleh mereka sendiri (Indahri, 2017: 120).

Penutup

Kelompok rentan dalam situasi darurat bencana memerlukan perhatian dan perlakuan khusus. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang bagaimana menghadapi bencana, termasuk melindungi kelompok rentan perlu diupayakan dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Begitupun halnya dengan pemanfaatan budaya lokal atau kearifan lokal. DPR RI berperan penting dalam memberikan kepastian hukum (legislasi) tentang bagaimana pemerintah bisa memberikan dukungan peningkatan kapasitas masyarakat supaya sadar dan sigap menghadapi situasi bencana. Selain itu, DPR RI juga berperan dalam pengawasan kinerja pemerintah dalam penanganan bencana. Dukungan DPR RI pada kelompok

rentan tentunya perlu dilakukan melalui pemerintah dengan cara sosialisasi di wilayah rawan bencana dengan penguatan pengetahuan kebencanaan kepada masyarakat, salah satunya melalui sumber daya yang telah ada seperti organisasi yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang berbasis masyarakat.

Referensi

Fakta Terbaru Gempa Lombok, 515 Korban Meninggal hingga Kerugian Rp 7,7 Triliun, https://regional.kompas.com/ read/2018/08/21/19041711/5-faktaterbaru-gempa-lombok-515-korbanmeninggal-hingga-kerugian-rp-77, diakses 29 Agustus 2018. Febriana., Sugiyanto, Didik., Abubakar, Yusya. (2015). “Kesiapsiagaan Masyarakat Desa Siaga Bencana Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi di Kecamapat Meuraxx, Kota Banda Aceh.” Jurmal Ilmu Kebencanaan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 2, No.3, 41-49. Indahri, Yulia. (2017). Penanggulangan Bencana dan Peran Masyarakat, dalam buku Telaah Konsep Penanggulangan Bencana Indonesia. Editor: Muhammad Ali Yusuf. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Intelgensia Intrans Publishing. Julianto. (2018), Ketua Tagana Daerah Istimewa Yogyakarta (2015- April 2018), wawancara 16 September 2018. Penting, Mitigasi dan Tanggap Bencana Nasional Secara Mumpuni, http://www.presidenri.go.id/ info-kementrian-lembaga/pentingmitigasi-dan-tanggap-bencananasional-secara-mumpuni.html, diakses 29 Agustus 2018.

Rakhman, Arie Noor., Kuswardani, Istiana. (2012). “Studi Kasus Gempa Bumi Yogyakarta 2006: Pemberdayaan Kearifan Lokal Sebagai Modal Masyarakat Tangguh Menghadapi Bencana.” Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNSAT) Periode III Yogyakarta, 3 November 2012. Singgih, Ujianto Prayitno. (2017). Penanggulangan Bencana dan Kebersamaan: Perspektif Partisipasi Masyarakat, dalam buku Telaah Konsep Penanggulangan Bencana Indonesia. Editor: Muhammad Ali Yusuf. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Intelgensia Intrans Publishing.

Yustiningrum, Emilia. (2016). Bencana Alam, Kerentanan dan Kebijakan di Indonesia “Studi Kasus Gempa Padang dan Tsunami Mentawai. Yogyakarta: Calpulis.

18

Mohammad Teja [email protected] Mohammad Teja, S.Sos,. M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Jayabaya jurusan Hubungan Internasional pada tahun 2000 dan pendidikan Magister (S2) Magister Sosiologi Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2002. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Sosiologi pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku antara lain: “Pola Konsumsi Masyarakat Indonesia sebagai Instrumen Pengendali dalam Pembangunan Berkelanjutan” (2013), Peran CSR Dalam Upaya Meredam Konflik Sosial” (2015), “Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Miskin di Pesisir Pantai” (2015). Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI http://puslit.dpr.go.id

ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.