MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI

MASYARAKAT” Untuk mendorong pelaksanaan anggaran berbasis kinerja oleh instansi pemerintah, dibangunlah aplikasi terpadu. ... Koperasi dan Usaha Kecil...

0 downloads 51 Views 3MB Size
DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

SASARAN REFORMASI BIROKRASI

Pemerintah belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah

Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi Pemerintah yang efektif dan efisien

Pemerintah belum efektif dan efisien

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas

Pelayanan publik masih buruk

Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas

RESULT ORIENTED GOVERNMENT Good Governance

Pemerintah yang berorientasi hasil

Menetapkan Tujuan/Sasaran Prioritas yang Jelas (Outcomes) Mengukur Pencapaian Tujuan/sasaran (performance indicators) Menetapkan Target Mengaitkan Tujuan dengan Program dan Kegiatan (Program follow Result)

INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN MANAJEMEN KINERJA

LATAR BELAKANG Belanja publik perlu ditekan, karena keterbatasan sumberdaya

Publik menuntut peningkatan kualitas pelayanan

Budget Reform: Dari sekedar alokasi tahunan yang didistribusikan antar instansi dan dilaporkan realisasinya kepada Dewan

Budget Savings

Menjadi anggaran yang sinkron dengan perencanaan, operasional, dan pengukuran kinerja (Super Budgeting)

Integrasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja merupakan syarat perubahan pola pikir dan sistem yang mengarah kepada penghematan anggaran

Public Management Reform: A Comparative Analysis – Christopher Pollit, Geert Bouckaert

5

Anggaran Berbasis Kinerja

PRIORITAS DAN SASARAN STRATEGIS

PROGRAM KEGIATAN

Program Follow Result Pemilihan Program dan Kegiatan harus sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan

ANGGARAN

Money Follow Program Besaran anggaran dialokasikan sesuai dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan

“TIDAK BOLEH ADA SATU RUPIAH PUN ANGGARAN INSTANSI PEMERINTAH YANG TIDAK MEMILIKI HASIL/MANFAAT BAGI MASYARAKAT”

Untuk mendorong pelaksanaan anggaran berbasis kinerja oleh instansi pemerintah, dibangunlah aplikasi terpadu

MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK RPJMN/D Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Strategis

Rencana Kinerja Tahunan

Daftar Penetapan Anggaran

Perjanjian Kinerja

Laporan Keuangan

Laporan Kinerja

Laporan Keuangan Reviewed

Audit Keuangan

Reviu oleh APIP

Laporan Kinerja Reviewed

Audit Kinerja

MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK Perpres 29/2014 tentang SAKIP AKUNTABILITAS KEUANGAN

AKUNTABILITAS KINERJA

RPJMN/D Rencana Strategis Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kinerja Tahunan

Daftar Penetapan Anggaran

Perjanjian Kinerja

Laporan Keuangan

Laporan Kinerja

Laporan Keuangan Reviewed Audit Keuangan

Reviu oleh APIP

Laporan Kinerja Reviewed Audit Kinerja

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT MASALAH EFISIENSI BIROKRASI Money Follow Program Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. (pemerintahan berorientasi hasil)

Stop Pemborosan Anggaran

e-Government

EFISIENSI

Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat bisa mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik.

Seberapapun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai.

Fokus Kinerja, bukan SPJ ASN jangan terlalu banyak menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurusi SPJ.

Menghemat jumlah anggaran yang dibelanjakan dari kegiatankegiatan yang tidak penting. Anggaran digunakan hanya untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

Anggaran yang digunakan menghasilkan manfaat besar untuk masyarakat.

PERAN SAKIP DALAM EFISIENSI BIROKRASI UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN Azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • Asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil • Penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja

PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil

MEMASTIKAN TERDAPAT PERBAIKAN BERKELANJUTAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA

MEMASTIKAN SASARAN K/L DAN PEMDA SESUAI DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL RENCANA STRATEGIS PERJANJIAN KINERJA

MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA TELAH DIREVIU DAN DIEVALUASI REVIU DAN EVALUASI KINERJA

SISTEM AKUNTABIITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET DIPERJANJIKAN KEPADA PEJABAT YANG BERKOMPETEN

PENGUKURAN KINERJA

PENGELOLAAN DATA KINERJA

PELAPORAN KINERJA

MEMASTIKAN KEMAJUAN PENCAPAIAN TARGET DIUKUR DENGAN TEPAT MEMASTIKAN DATA KINERJA DIKELOLA DENGAN BAIK UNTUK MENGETAHUI PENCAPAIAN DARI TAHUN KE TAHUN

MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA PEMBERI AMANAH SECARA JUJUR

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA Dilakukan evaluasi tiap tahun untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi SAKIP di instansi pemerintah (pusat & daerah)

Efektivitas & Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Instansi Pemerintah

HASIL EVALUASI SAKIP 2015-2016 INSTANSI PEMERINTAH DENGAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA DI BAWAH 70 (50K/L, 24 PROV, 456 KAB/KOTA) BERPOTENSI TERJADI INEFISIENSI > 30% DARI APBN/APBD di luar Belanja Pegawai

± 392,87 T

Skala nilai

Kementerian/ Lembaga

Pemerintah Provinsi

Kabupaten / Kota

Kategori

Range Nilai

2015

2016

2015

2016

2015

2016

AA

90-100

0

0

0

0

0

0

A

80-90

4

4

2

3

1

2

BB

70-80

21

27

7

7

7

10

B

60-70

36

37

8

12

31

57

CC

50-60

16

11

13

10

174

199

C

30-50

0

3

3

2

239

193

D

0-30

0 0 1 0 INEFISIENSI TERJADI KARENA :

14

14

Efisien

Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja, semakin tinggi tingkat efisiensi penggunaan anggaran

Inefisiensi

1. Tidak jelas hasil yang akan dicapai 3. Tidak ada keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan (tujuan/sasaran tidak berorientasi hasil) Sasaran 2. Ukuran kinerja tidak jelas 4. Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan

AREA PERBAIKAN Kejelasan kinerja yang akan dicapai Sasaran Pembangunan Nasional/Daerah

1 2

ACTIVITY

GOALS

Instansi Pemerintah /SKPD/OPD

Instansi Pemerintah /SKPD/OPD

Instansi Pemerintah /SKPD/OPD

Sasaran Strategis /Result

Sasaran Strategis /Result

Sasaran Strategis /Result

Program

Program

Program

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Anggaran

Anggaran

Anggaran

Tujuan/sasaran orientasi hasil Ukuran kinerja jelas

Program / Kegiatan efektif dan efisien

3

Jelas relevansi / kaitan Antara Program/Kegiatan dengan Sasaran / kinerja

4

Rincian kegiatan harus sesuai dengan maksud kegiatan

PENYEBAB INEFISENSI Sasaran Pembangunan Nasional/Daerah

Target

Indikator Kinerja Utama

ACTIVITY

GOALS

Instansi Pemerintah /SKPD/OPD

Instansi Pemerintah /SKPD/OPD

Sasaran Strategis /Result

Sasaran Strategis /Result

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Target

Target

Target

Program

1

Tujuan/sasaran tidak jelas atau tidak berorientasi hasil

2

Ukuran kinerja tidak jelas atau tidak berorientasi hasil

Instansi Pemerintah /SKPD/OPD

Sasaran Strategis /Result

Program

Tidak jelas kinerja dan ukuran kinerja yang ingin dicapai

Program / Kegiatan tidak memberikan dampak

3

Program/kegiatan tidak memberikan dampak langsung terhadap sasaran strategis/ hasil

4

Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan

Program

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Anggaran

Anggaran

Anggaran

14

RATA-RATA NILAI AKIP 2013 - 2016 TREN RATA-RATA NILAI AKIP TAHUN 2013-2016 KL

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

70

60

62.14 57.04

64.7

65.58

59.22

59.44

50

65.58 63.21

49.11 43.73

44.94

46.34

40

30

20

10

0 2013

2014

2015

2016

“nilai ini menunjukkan ada potensi untuk melakukan efisiensi lebih dari 30% untuk K/L dan provinsi serta lebih dari 50% untuk kabupaten/kota”

POHON KINERJA PEMERINTAH DAERAH

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH (Impact)

KEPALA DAERAH

SASARAN PROGRAM (outcome)

ESELON III

SASARAN PROGRAM (outcome)

ESELON IV

SASARAN KEGIATAN (output)

SASARAN KEGIATAN (output)

SASARAN KEGIATAN (output)

SASARAN KEGIATAN (output)

Proses Pencapaian Output

Proses

Proses

Proses

Proses

Sumberdaya Yang Digunakan

15

SKPD

SASARAN STRATEGIS SKPD (outcome - impact)

SKPD

i n p u t

i n p u t

Proses i n p u t

i n p u t

i n p u t

i n p u t

Proses i n p u t

i n p u t

i n p u t

i n p u t

Proses i n p u t

i n p u t

i n p u t

i n p u t

Proses i n p u t

i n p u t

PENYELARASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

RPJMD Sasaran : Meningkatnya sektor Pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indikator Kinerja : Pertumbuhan PDRB sektor pertanian

16

Sasaran: Terjaganya fungsi lahan sesuai peruntukannya.

Sasaran: Meningkatnya produksi pertanian.

Sasaran: Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Sarana dan prasarana

Sasaran: Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Indikator Kinerja: % Lahan pertanian terhadap luas wilayah Target: 20%

Indikator Kinerja: Jumlah produksi pertanian Target: 100.000 ton

Indikator Kinerja: Panjang jalan dengan kualitas baik. Target: 95%

Indikator Kinerja: Jumlah koperasi aktif bidang pertanian. Target: 100 Koperasi

Kegiatan: Menetapkan lahan pertanian agar digunakan sesuai dengan fungsinya.

Kegiatan: •Menerapkan teknologi pertanian. •Penggunaan bibit unggul.

Kegiatan: •Membangun jalan akses ke sentra pertanian

Kegiatan: Penyaluran kredit usaha mikro bidang pertanian.

1 Anggaran: 6 150.000.000 Rp.

Anggaran: Rp. 2.000.000.000

Anggaran: Rp. 4.000.000.0000

Anggaran: Rp. 1.500.000.000

BAPPEDA

DINAS PERTANIAN

DINAS PU

DINAS KOPERASI DAN UKM

Meningkatkan Industri Pariwisata

CONTOH PERENCANAAN TERINTEGRASI

Meningkatkan Rasa Aman Wisatawan

Pengembangan Produk Wisata

Pemasaran dan Promosi

Pengembangan Aksesbilitas

Pengembangan sarana dan prasarana

Pengembangan Usaha

Peningkatan keamanan khusus daerah wisata

Peningkatan manajemen pengelolaan pariwisata secara lebih profesional

Peningkatan pemasaran dan promosi melalui penyebaran informasi di berbagai media, baik media cetak maupun elektronik

Peningkatan kemudahan akses angkutan umum/ kendaraan pribadi untuk mencapai obyek wisata

Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana yang ada di obyek wisata.

Peningkatan kualitas pelayanan kepada pengunjung obyek wisata

Pengelola dan pelaku usaha wisata perlu melakukan diversifikasi atau pengembangan usaha produk wisata secara beragam yang inovatif dan kreatif

Perlu diadakan upaya pemberian insentif untuk memotivasi pengelola obyek wisata dalam meningkatkan pengelolaan obyek wisata.

Peningkatan kemudahan akses informasi agar obyek wisata dapat diakses dengan mudah dari berbagai macam sumber

SATPOL PP

Koperasi dan UKM

Pariwisata

Perhubungan dan Informatika

Dinas PU

Dinas Pariwisata

Sumber Daya yang dibutuhkan

Sumber Daya yang dibutuhkan

Sumber Daya yang dibutuhkan

Sumber Daya yang dibutuhkan

Sumber Daya yang dibutuhkan

Sumber Daya yang dibutuhkan

1. SDM 2. Anggaran

1. SDM 2. Anggaran

1. SDM 2. Anggaran

1. SDM 2. Anggaran

1. SDM 2. Anggaran

1. SDM 2. Anggaran

Pengembangan obyek wisata yang masih berupa potensi menjadi obyek wisata yang riil dalam mendukung PAD.

e-Budgeting

e-Budgeting

PRIORITAS NASIONAL

PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN

Money Follow Program mencegah program/ kegiatan “siluman” dan mencegah penyimpangan

18

e-Performance Based Budgeting

e-Performance Based Budgeting

PRIORITAS DAERAH

PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN

Program Follow Result

Money Follow Program

meningkatkan efektifitas dan mengurangi pemborosan anggaran

mencegah program/ kegiatan “siluman” dan mencegah penyimpangan

e-Performance Based Budgeting

Akuntabilitas Kinerja

mencegah program/ kegiatan “siluman” dan mencegah penyimpangan

mencegah pemborosan dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran

e-Budgeting

ASN tidak disibukkan dalam pekerjaan dokumentatif namun berfokus pada kinerja yang akan diwujudkan

Langkah–Langkah Perbaikan Memastikan Kepada SKPD memahami kinerja yang akan diwujudkan, serta mampu merumuskan kegiatan yang benar-benar mendorong pencapaian kinerja

Menyempurnakan perumusan outcome di seluruh SKPD

Menyempurnakan pengintegrasian aplikasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja

Budget Reform, memastikan setiap anggaran memiliki kaitan langsung dengan pencapaian kinerja

Kepala Daerah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, atas capaian kinerja SKPD

Pemberian penghargaan terhadap SKPD berkinerja dan hukuman terhadap SKPD tidak berkinerja

24

TERIMA KASIH

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi