MODUL V RK3K PENAWARAN DAN RK3K PELAKSANAAN

mengikuti contoh sistematika penyusunan RK3K Penawaran sebagai berikut: A. CONTOH RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (RK3K) UNTUK USULAN ...

1 downloads 190 Views 1MB Size
MODUL V RK3K PENAWARAN DAN RK3K PELAKSANAAN

DIKLAT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI TINGKAT DASAR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI

BANDUNG 2016

KATA PENGANTAR Ungkapan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga kami selaku penyelenggara Diklat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Tingkat Dasar dapat menyelesaikan mata diklat ini dengan baik. Modul ini berisi mengenai manajemen risiko yang merupakan bagian dari perencanaan K3, dengan istilah IBPRPB (Identifikasi Bahaya, Peniliaian Risiko, dan Penetapan Pengendalian Bahaya). Menurut Peter Drucker, prinsip bisnis yang baik adalah dengan membuat perencanaan sebaik mungkin, namun juga bersiap menghadapi kondisi terburuk. “Prepare for the best, but prepare for the worst”. Setiap pengusaha pasti menginginkan keuntungan, apapun usaha yang dilakukannya. Namun demikian, mereka juga harus bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang dapat terjadi akibat risiko yang akan terjadi didalam perusahaan. Manajemen risiko K3 telah berkembang sejak lama. Pada tahun 1970. British Safety Council di Inggris mendirikan Institut of Risk Management untuk mengembangkan dan melakukan pembinaan terhadap ahli-ahli K3 mangenai manajemen risiko.Modul ini adalah salah satu upaya untuk memberi penjelasan mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup serta bahaya-bahaya yang mungkin mencemari lingkungan hidup. Melalui mata diklat Manajemen Risiko ini diharapkan peserta memiliki kemampuan dalam menguraikan risiko yang ada di tempat kerja konstruksi dan pengendalian risiko. Kami menyadari bahwa modul ini masih ada kekurangan dan kelemahannya, baik pada isi, bahasa, maupun penyajiannya. Kami sangat mengharapkan adanya tanggapan berupa kritik dan saran guna penyempurnaan modul ini. Semoga modul ini bermanfaat khususnya bagi peserta Diklat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Tingkat Dasar.

Bandung, September 2016 Kepala Pusdiklat SDA dan Konstruksi

Dr. Ir. Suprapto. M. Eng.

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...................................................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................................................. ii PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL ............................................................................................ iv BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................ 1 BAB II PERATURAN TERKAIT ....................................................................................................... 2 A. Kebijakan Nasional SMK3 .................................................................................................... 5 B. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian PUPR ............................................................ 11 C. Rangkuman .......................................................................................................................... 27 D. Evaluasi ................................................................................................................................ 28

BAB III PENERBITAN PAKTA KOMITMEN K3 KEMENTERIAN PU.................................................. 29 A. Pelaksanakan Bimbingan Teknis SMK3 Konstruksi ............................................................... 32 B. Pelaksanakan Monev dan Pendampingan Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi pada PPK .............................................................................................................................. 36 C. Rangkuman ......................................................................................................................... 39 D. Evaluasi ................................................................................................................................ 39

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................................ 41 A. Evaluasi Kegiatan Belajar ..................................................................................................... 41 B. Tindak Lanjut ....................................................................................................................... 41

KUNCI JAWABAN ........................................................................................................................ 43 DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................................... 51

ii

GLOSARIUM ............................................................................................................................... 52

iii

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Dalam modul ini peserta akan mempelajari mengenai manajemen risiko, lingkup manajemen risiko, teknik identifikasi bahaya, evaluasi risiko, pengendalian risiko, serta pengelolaan resiko. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan modul : 1. Bacalah dengan seksama tujuan pembelajaran untuk mengetahui pencapaian yang akan diperoleh setelah mempelajari materi ini. 2. Modul ini memuat informasi tentang apa yang harus Anda lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 3. Pelajari materi tiap kegiatan belajar, jika ada informasi yang kurang jelas atau mengalami kesulitan dalam mempelajari setiap materi, sebaiknya berkonsultasi pada pengajar. 4. Kerjakan evaluasi yang terdapat pada akhir uraian materi tanpa melihat uraian sebelumnya, kemudian bandingkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban yang tersedia. 5. Rubrik penilaian digunakan untuk menilai hasil kemampuan Anda dalam menjawab soal evaluasi, berikanlah skor sesuai dengan tabel rubrik penilaian untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda terhadap materi

iv

RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PENAWARAN (RK3K PENAWARAN) DAN RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (RK3K PELAKSANAAN)

I. PENDAHULUAN Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi, pada pasal 19 mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Penyedia Jasa, khususnya pada butir (b), menyatakan bahwa Penyedia Jasa menyampaikan RK3K Penawaran sebagai lampiran dokumen penawaran.

Penyampaian RK3K Penawaran menjadi kewajiban bagi para Penyedia Jasa yang mengikuti lelang. Isian RK3K Penawaran telah dicontohkan dalam

Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

Nomor

Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

Nomor

14/PRT/M/2013 tentang

Perubahan

07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

Ketika calon Penyedia Jasa telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka selanjutnya Penyedia Jasa yang bersangkutan wajib membuat RK3K Pelaksanaan seperti yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 sebagaimana pada Lampiran 2 dengan ketentuan:

a. Menyampaikan RK3K yang memuat seluruh kegiatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau disebut Pre Construction Meeting (PCM); b. Menugaskan Ahli K3 Konstruksi untuk setiap paket pekerjaan yang mempunyai Tingkat

Potensi

Bahaya

K3

Tinggi

atau

Petugas

K3 Konstruksi untuk paket

pekerjaan dengan Tingkat Potensi Bahaya K3 Rendah; c. Menghitung

dan

memasukkan

biaya

penyelenggaraan

SMK Konstruksi Bidang

PU dalam harga penawaran sebagai bagian dari biaya umum; d. Membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMK3 Konstruksi Bidang PU sebagai bagian dari Dokumen Serah Terima Pekerjaan Pekerjaan pada akhir kegiatan; e. Melaporkan kepada PPK dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat tentang kejadian berbahaya, kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi dalam bentuk laporan bulanan;

51

f. menindak lanjuti surat peringatan yang diterima dari PPK; g. bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja apabila tidak menyelenggarakan SMK3 Konstruksi Bidang PU sesuai dengan RK3K; h. Mengikutsertakan pekerjanya dalam program perlindungan tenaga kerja selama kegiatan pekerjaan konstruksi; i. Melakukan pengendalian risiko K3 konstruksi, termasuk inspeksi yang meliputi: 1) Tempat kerja; 2) Peralatan kerja; 3)

Cara kerja;

4) Alat Pelindung Kerja; 5) Alat Pelindung Diri; 6) Rambu-rambu; dan 7) Lingkungan kerja konstruksi sesuai dengan RK3K. RK3K yang telah dibuat di awal kegiatan tersebut, dipresentasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mendapat persetujuan.

II. PERATURAN TERKAIT Peraturan mengenai K3 Konstruksi yang menjadi dasar dan pedoman dalam menyusun RK3K Penawaran dan RK3K Pelaksanaan antara lain adalah: 1.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PER/M/2014, tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;

2.

Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

No.

14/PRT/M/2013

tentang Perubahan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan konstruksi dan Jasa Konsultansi;

III. PENGERTIAN RK3K PENAWARAN DAN RK3K PELAKSANAAN 3.1.

RK3K Penawaran adalah Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak yang dibuat/disusun oleh Penyedia Jasa sebagai lampiran penawaran pada saat mengikuti proses lelang.

3.2.

RK3K Pelaksanaan adalah dokumen rencana penyelenggaraan K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa. RK3K yang sudah disetujui selanjutnya dijadikan sarana

interaksi

antara

Penyedia

Jasa

dengan Pengguna Jasa dalam

penyelenggaraan K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

52

sebagai

IV. SISTEMATIKA PENYUSUNAN Berdasarkan

Permen

PU

No.

14/PRT/M/2013

tentang

Standar

dan Pedoman

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, Penyedia Jasa diwajibkan untuk membuat RK3K Penawaran dengan sekurang-kurangnya mengikuti contoh sistematika penyusunan RK3K Penawaran sebagai berikut: A.

CONTOH RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (RK3K) UNTUK USULAN PENAWARAN

RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (R3K)

Logo dan Nama Perusahaan

(digunakan untuk usulan penawaran)

A. Kebijakan K3 B. Perencanaan K3 B.1. Identifikasi Bahaya, Sasaran K3 Proyek, Pengendalian Risiko K3, Program K3, dan Biaya K3 B.2. Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya C. Pengendalian Operasional K3 A. KEBIJAKAN K3 (diisi oleh penyedia jasa berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang- undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten)

A.1. Perusahaan Penyedia Jasa harus menetapkan Kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan. A.2. Kebijakan K3 1.

yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3;

2.

Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang- undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3;

3.

Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3.

53

B. PERENCANAAN K3 Di dalam membuat rencana K3, PPK memberikan identifikasi awal dan penyedia jasa harus menyampaikan pengendalian risiko pada saat penawaran berdasarkan identifikasi awal tersebut. B.1. Identifikasi Bahaya, Sasaran K3,

Pengendalian Risiko K3, Program K3, Dan

Biaya

Penyusunan Identifikasi Bahaya, Sasaran K3, Pengendalian Risiko K3, Program K3, dan Biaya K3 sesuai dengan format pada Tabel 1

54

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN RISIKO K3, PROGRAM K3, DAN BIAYA [digunakan untuk usulan penawaran] Nama Perusahaan

: ..................

Kegiatan

: .................. halaman : ….. / …..

N

URAIAN

O 1

IDENTIFIKASI BAHAYA

PEKERJA (3) Pekerjaan galian pada Tertimbun basement AN bangunan (2) gedung dengan kondisi tanah labil

(1)

SASARAN K3

PENGENDALIAN

PROYEK RISIKO K3 Nihil kecelakaan fatal 1.1 Penggunaan turap (4)

(5)

1.2 Menyusun instruksi kerja 1.3 Menggunakan rambu peringatan dan barikade 1.4 Melakukan pelatihan kepada pekerja Ketentuan Pengisian Tabel 1: 1. 2.

Kolom (1), (2) dan (3) diisi oleh PPK di dalam dokumen pengadaan; Kolom (4) sampai dengan (7) diisi oleh Penyedia Jasa pada saat penawaran;

5

PROGRAM SUMBER DAYA (6) 1. Bahan (Turap, peralatan kerja, dll) 2. SDM (diisi dengan jumlah SDM yang diperlukan dan kualifikasi sesuai dengan yang 1. dibutuhkan) SDM menyusun instruksi kerja 2. Sosialisasi instruksi kerja (..... kali) Pengadaan rambu dan barikade 1. Instruktur 2. Materi/modul

BIAYA (Rp) Diisi dengan biaya untuk pengadaan (7) bahan dan rekruitmen SDM Diisi dengan biaya untuk penyusunan instruksi kerja, pencetakan bahan, Diisi dan dengan sosialisasi kebutuhan dokumen biaya untuk Diisi pengadaan dengan biaya untuk instruktur dan pencetakan materi/modul serta penyelenggaraan pelatihan

B.2. Pemenuhan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya

Daftar Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU antara lain sebagai berikut: 1. 2. 3.

UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3; . ............. (diisi Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU)

PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO) .................... (pilih yang sesuai dan cantumkan nama)

.......................... Jabatan

13

4.2 RK3K Pelaksanaan Apabila Penyedia Jasa telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka selanjutnya Penyedia Jaya yang bersangkutan wajib melengkapi RK3K Penawaran menjadi RK3K Pelaksanaan.

Sistematika penyusunan RK3K Pelaksanaan sebagai berikut: I. BENTUK RK3K PELAKSANAAN PEKERJAAN Dibuat oleh penyedia jasa pada saat pelaksanaan kontrak, dibahas dan ditetapkan oleh PPK pada saat rapat persiapan pelaksanaan.

RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (R3K)

Logo dan Nama Perusahaan

(digunakan untuk usulan penawaran) A. Kebijakan K3 B. Organisasi K3 C. Perencanaan K3 C.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, Penanggung Jawab C.2. Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya C.3. Sasaran dan Program K3 D. Pengendalian Operasional K3 E. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3 F. Tinjauan Ulang Kinerja K3 Cara Penyusunan: A. KEBIJAKAN K3 (Berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten dan harus ditandatangani oleh manajer proyek/kepala proyek) A.1. Perusahaan Penyedia Jasa harus menetapkan Kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan. A.2. kepala proyek/project manager harus mengesahkan Kebijakan K3 A.3. Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3; 2.

Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang- undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3; 13

3. Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3.

B. ORGANISASI K3 Contoh:

Penanggung Jawab K3

Emergency/ Kedaruratan

P3K

Kebakaran

C. PERENCANAAN K3 Penyedia jasa wajib membuat Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab untuk diserahkan, dibahas, dan disetujui PPK pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak/Pre Construction Meeting (PCM) sesuai lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. C.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko K3, dan Penanggung Jawab

Risiko,

Skala

Prioritas, Pengendalian

Penyusunan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab sesuai dengan format pada Tabel1.

13

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, SKALA PRIORITAS, PENGENDALIAN RISIKO K3, DAN PENANGGUNG JAWAB Nama Perusahaan :………………… Kegiatan :………………… Lokasi : .................. Tanggal dibuat : .................. halaman : ….. / ….. PENILAIAN RISIKO IDENTIFIKASI SKALA PENGENDALIAN NO URAIAN PEKERJAAN KEKERAPA TINGKA BAHAYA PRIORITAS RISIKO K3 KEPARAHAN N T RISIKO (1) (2) (3) (4) (5) (6) ( (8) 71 1 Tertimbun 3 3 Pekerjaan galian pada 9 1.1. Penggunaan basement bangunan (Tinggi ) turap gedung dengan kondisi ) 1.2. Menggunaka tanah labil n metode pemancanga n 1.3. Menyusun instruksi kerja pekerjaan galian 1.4. Menggunaka n rambu peringatan dan barikade 1.5. Melakukan pelatihan kepada pekerja 1.6. Pengunaan APD yang sesuai Dst.

13

PENANGGU NG JAWAB (Nama Petugas) (9) Pengawa s lapangan/ quality engineer

Ketentuan Pengisian Tabel 1: Kolom (1) Kolom (2)

: : Nomor urut uraian pekerjaan :Diisi seluruh item pekerjaan yang pelelangan.

mempunyai risiko dalam

dokumen

Kolom (3)

: : Diisi dengan identifikasi bahaya yang akan timbul dari seluruh item pekerjaan yang mempunyai risiko K3

Kolom (4)

: Diisi dengan nilai (angka) kekerapan terjadinya kecelakaan

Kolom (5)

: Diisi dengan nilai (angka) keparahan.

Kolom (6)

:Perhitungan tingkat risiko K3 adalah nilai kekerapan x keparahan.

Kolom (7)

: Penetapan skala prioritas ditetapkan berdasarkan item pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko K3 tinggi, sedang dan kecil, dengan penjelasan: prioritas 1 (risiko tinggi), prioritas 2 (risiko sedang), dan prioritas 3 (risiko kecil). Apabila tingkat risiko dinyatakan tinggi, maka item pekerjaan tersebut menjadi prioritas utama (peringkat 1) dalam upaya pengendalian.

Kolom (8)

: Diisi bentuk pengendalian risiko K3. Bentuk pengendalian risiko menggunakan hirarki pengendalian risiko (Eliminasi, Substitusi, Rekayasa, Administrasi, APD), diisi oleh Penyedia Jasa pada saat penawaran (belum memperhitungkan penilaian risiko dan skala prioritas. Keterangan : 1. Eliminasi adalah mendesain ulang pekerjaan atau mengganti material/ bahan sehingga bahaya dapat dihilangkan atau dieliminasi.

2.

3.

4.

5.

Contoh: seorang pekerja harus menghindari bekerja di ketinggian namun pekerjaan tetap dilakukan dengan menggunakan alat bantu. Substitusi adalah mengganti dengan metode yang lebih aman dan/ atau material yang tingkat bahayanya lebih rendah. Contoh : penggunaan tangga diganti dengan alat angkat mekanik kecil untuk bekerja diketinggian. Rekayasa listrik adalah melakukan modifikasi teknologi atau peralatan guna menghindari terjatuh pada saat bekerja diketinggian Administrasi adalah pengendalian melalui pelaksanaan prosedur untuk bekerja secara aman. Contoh : pengaturan waktu kerja (rotasi tempat kerja) untuk mengurangi terpaparnya / tereksposnya pekerja terhadap sumber bahaya, larangan menggunakan telepon seluler di tempat tertentu, pemasangan rambu – rambu keselamatan APD adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar dan harus dipakai pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan 13

jenis pekerjaannya

Kolom (9)

: Diisi penanggung jawab (nama petugas) pengendali risiko K3.

C.2. Pemenuhan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya Daftar acuan 1. 2.

Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 yang digunakan sebagai dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU antara lain sebagai berikut : UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3; 3. ............. (diisi Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU)

C.3. Sasaran dan Program K3 C.3.1. Sasaran 1. Sasaran Umum: Nihil Kecelakaan Kerja yang fatal (Zero Fatal Accidents) pada pekerjaan konstruksi. 2. Sasaran Khusus: Sasaran khusus adalah sasaran rinci dari setiap pengendalian risiko yang disusun guna tercapainya Sasaran Umum, contoh sebagaimana Tabel 2. Penyusunan Sasaran dan Program K3. C.3.2. Program K3 Program K3 meliputi sumber daya, jangka waktu, indikator pencapaian, monitoring, dan penanggung jawab, contoh sebagaimana Tabel 2. Penyusunan Sasaran dan Program K3.

13

TABEL 2. TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3 Nama Perusahaan Kegiatan Lokasi Tanggal dibuat

:…………………………….. :…………………………….. :…………………………….. :……………………………… SASARAN KHUSUS

NO

(1) 1

URAIAN PEKERJAA N (2) Pekerjaan galian pada basement bangunan gedung dengan kondisi tanah labil

PENGENDALIA N RISIKO

URAIAN

SUMBE R DAYA

TOLOK UKUR

(3) 1.1. Penggunaan turap

(4) Seluruh pekerjaa n galian dipastika n memenu hi prinsip keselamatan

(5) Penggunaa n turap memenuhi spesifikasi …… (ditetapka n quality enginering)

1.2. Menggunaka n metode pemancanga n

Tersediany a metode

Sesuai dengan metode yang telah ditetapkan

1.3. Menyusun instruksi kerja pekerjaan galian

Tersedianya instruksi kerja

(6) - Bahan (Turap, peralatan kerja, dll yang terkait) - SDM sesuai dengan kebutuhan Dokumen (manual instruction/p e tunjuk kerja

Sesuai Dokume dengan n instruksi kerja petunjuk kerja

13

JANGK A WAKT U (7) Sebelum bekerja harus sudah lengkap

Sesuai jadwal pelaksanaan

Sesuai jadwal pelaksanaan

PROGRA M INDIKATO R PENCAPAI AN (8) Turap terpasang sesuai gambar dan spesifikasi

Tertib melaksanak a n sesuai metode

MONITORI NG (9) Checklist

PENANGG U NG JAWAB (10) Pengawas /petuga s terkait

Checklist

Quality Enginering

Checklist Tertib melaksanak a n petunjuk kerja

Quality Enginering

BIAYA (Rp)

(11)

SASARAN KHUSUS NO

(1)

URAIAN PEKERJAA N (2)

PENGENDALIA N RISIKO (3) 1.4. Menggunakan rambu peringatan dan barikade 1.5. Melakukan pelatihan kepada pekerja

URAIAN (4) Seluruh lokasi galian diberikan rambu dan barikade standar Seluruh pekerja terkait telah mengikuti pelatihan dan penyuluhan

1.6 Pengunaan Seluruh APD yang sesuai pekerja menggunaka n APD standar

SUMBE R DAYA

TOLOK UKUR (5) Rambu dan barikade standar (Dicari contor dari jasa marga, NFPA) Lulus tes dan paham mengenai sistem keselamata n galian - SNI helm, masker & sepatu (Dicari) Jumlah pekerja

(6) - Rambu dan barikade - SDM sesuai dengan kebutuhan Instruktur, program, materi/mod ul , tes pemahama n, dan peserta. Masker, sepatu keselamata n, pelindung kepala

13

JANGK A WAKT U (7) Sebelum bekerja harus sudah lengkap

Sebelum bekerja harus sudah terlatih

Sebelum bekerja harus sudah lengkap

PROGRA M INDIKATO R PENCAPAI AN (8) 100% sesuai standar

100% lulus dan paham

100% sesuai standar

MONITORI NG (9) Checklist

Evaluasi hasil penyuluha n/ pelatihan

Disediakan petugas yang melakukan pengawasa n selama pekerjaan galian berlangsung

PENANGG U NG JAWAB (10) Petugas K3

Petugas K3, unit pelatihan/H RD

Inspektor K3/petugas pengawas pelaksanaa n pekerjaan

BIAYA (Rp)

(11)

Ketentuan Pengisian Tabel 2.: Kolom (1) Kolom (2) Kolom (3) Kolom (4) Kolom (5) Kolom (6)

Kolom (7)

Kolom (8) Kolom (9)

Kolom (10) Kolom (11)

: Nomor urut kegiatan. : Diisi seluruh item pekerjaan yang mempunyai risiko K3 yang tertuang di dalam dokumen pelelangan. : Diisi pengendalian risiko merujuk pada Tabel 1. kolom (8). : Diisi uraian dari sasaran khusus yang ingin dicapai terhadap pengendalian risiko pada kolom (3). : Tolok ukur merupakan ukuran yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif terhadap pencapaian sasaran pada kolom (4) : Diisi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program kerja atas sasaran yang hendak dicapai dari kolom (5) : Diisi jangka waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan program kerja atas sasaran khusus yang hendak dicapai. : Indikator pencapaian adalah ukuran keberhasilan pelaksanaan program. : Diisi bentuk bentuk monitoring yang dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa pencapaian sasaran dipenuhi sepanjang waktu pelaksanaan : Penanggung jawab pelaksana program : Diisi biaya kebutuhan pelaksanaan program

D. Pengendalian Operasional Pengendalian operasional berupa prosedur kerja/petunjuk kerja, yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian pada Tabel 2., diantaranya : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan SMK3 yang dituangkan dalam Struktur Organisasi K3 beserta Uraian Tugas. Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan sesuai pada contoh Tabel 2.; Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja; Program-program detail pelatihan sesuai pengendalian risiko pada contoh Tabel 2.; Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan; Disesuaikan kebutuhan tingkat pengendalian risiko K3 seperti yang tertera pada contoh Tabel 1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab.

14 14

E. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3 Kegiatan pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan pada bagian D. (Pengendalian Operasional) berdasarkan upaya pengendalian pada bagian C (Perencanaan K3) sesuai dengan uraian Tabel 2. (sasaran dan program K3).

F. Tinjauan Ulang K3 Hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 pada bagian E. diklasifikasikan dengan kategori sesuai dan tidak sesuai tolok ukur sebagaimana ditetapkan pada tabel 2. Sasaran dan Program K3. Hal-hal yang tidak sesuai, termasuk bilamana terjadi kecelakaan kerja dilakukan peninjauan ulang untuk diambil tindakan perbaikan.

Dibuat oleh, (Penanggung Jawab Lapangan/Team Leader) ( …………………………) Penyedia Jasa

15 15

Contoh Kebijakan K3:

Contoh Struktur Organisasi K3:

16 16

Contoh Struktur Organisasi Tanggap Darurat:

Contoh Struktur Organisasi P2K3:

2. PERENCANAAN Dalam perencanaan RK3K Penawaran terdapat 3 (tiga) sub elemen yang terdiri dari

17 17

2.1. Manajemen Risiko (Identifikasi Bahaya, Sasaran K3 Proyek, Pengendalian Risiko K3, Program K3 dan Biaya K3) Manajemen Risiko merupakan kegiatan identifikasi bahaya, sasaran K3 proyek, pengendalian risiko K3, program K3 dan biaya K3 yang harus dilakukan terhadap setiap kegiatan, proses, material, peralatan dan lingkungan kegiatan pekerjaan yang

akan

dilakukan berdasarkan

dokumen

lelang.

Untuk

menyusun

manajemen risiko dapat contoh format sebagaimana Tabel 1 diatas.

2.2. Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya

Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya dapat disusun sesuai dengan jenis pekerjaan sebagaimana daftar peraturan perundangan K3 sekurang-kurangnya seperti yang tercantum pada contoh daftar di bawah ini.

Contoh Daftar Peraturan Perundang-undangan K3 dan Persyaratan Lainnya adalah sebagai berikut: Catatan : Daftar standar dan/atau peraturan perundangan ini dibuat, yang hanya terkait langsung dengan pengendalian risiko bahaya dan program kerja K3 atas pekerjaan yang sedang dijalankan, dengan tujuan agar mampu mendukung program-program kerja K3 yang harus dijalankan berdasarkan perencanaan K3(dalam RK3K) yang dibuat disini

UNDANG-UNDANG RI: 1. Undang-undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 3. Undang-undang No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 3. Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 4. Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 5. Undang-unadang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN 1.

PP No. 14 Tahun 1993 Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

2.

PP No.28 Tahun 2000 Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

3.

PP No. 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

18 18

4.

PP No. 74/2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

5.

Perpres

No.

54

Tahun

2010

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 70 tahun 2012

PERATURAN MENTERI 1.

Permenaker No 1/1980 Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan.

2.

Permenaker

No.04/1987

Panitia

Pembina

K3

Serta

Tatacara

Penunjukkan Ahli K3 3.

Permenaker No.03/1998 Tatacara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.

4.

Permenaker No.05/1985 Pesawat Angkat dan Angkut

5.

Permenaker No.02/1985 Pesawat Tenaga dan Produksi

6.

Permenaker No.01/1989 Kwalifikasi dan Syarat-syarat Operator Keran Angkat

7.

Permenaker No.04/1980 Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan

8.

Permen PU No. 05/PRT/M/2014 Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang PU

9.

Permen

PU

No.

N0.07/PRT/M/2011

14/PRT/M/2013

Perubahan

Standar

dan

Peraturan

Menteri

Pedoman

PU

Pengadaan

PekerjaanKonstruksi dan Jasa Konsultansi

KEPUTUSAN MENTERI 1.

Keputusan

Bersama

Menaker-MenPU

No.

Kep

174/MEN/1986

dan

104/KPTS/1986tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Kegiatan Konstruksi. 2.

Kepmenkes No. 1405/2002 Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja

3.

Kepmenaker No. 68/2004 Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.

PERSYRATAN LAIN 1.

SNI 2833:2008 Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Jembatan

2.

SNI 04-0225-2000 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL)

Peraturan Perundangan harus tersedia di lokasi pekerjaan dalam bentuk hard copy atau soft copy. Daftar dan isi peraturan dapat disesuaikan keterkaitannya dengan jenis pekerjaan dan bahaya K3.

19 19

2.3 SASARAN DAN PROGRAM K3 2.3.1 SASARAN

Sasaran K3 disusun dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Relevan pada fungsi dan tingkat dalam perusahaan; 2) Spesifik dan terukur; 3) Dideklarasikan secara eksplisit; 4) Disosialisasikan kepada para pihak yang relevan; 5) Sesuai dengan Kebijakan K3; 6) Ditinjau ulang dalam rangka peningkatan berkelanjutan. Sasaran K3 harus bisa menjelaskan siapa yang bertanggung jawab dan ada target waktu

Contoh Sasaran K3: 1. Tidak ada kecelakan kerja yang berdampak korban jiwa (Zero Fatal Accident); 2. Tidak terjadi sakit akibat kerja.

1.3.2. PROGRAM Program K3 harus disusun guna mencapai sasaran K3. Contoh Program K3:

1. Setiap pekerja mengikuti induksi K3 sebelum mulai bekerja; 2. Melaksanakan inspeksi secara rutin terhadap kondisi dan cara kerja berbahaya; 3. Memastikan ketersediaan APD bagi setiap pekerja baru atau mulai suatu pekerjaan sudah diberikan pengarahan dan pemakaian APD yang sesuai; 4. Mengadakan pelatihan K3 dan P3K denganmengikutsertakan pegawai dan seluruh pekerja lapangan; 5. Mengadakan safety meeting tiap hari Senin pagi sebelum bekerja; 6. Melaksanakan safety induction sebelum pekerjaan dimulai; 7. Menetapkan Petugas P3K; 8. Melakukan kegiatan olahraga bersama setiap seminggu; 9. Melakukan kegiatan nonton bareng (misal: nonton bola); 10. Melakukan kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan kerja secara periodik; 20 20

11. Pemeriksanaan kesehatan secara berkala.

2.4 Pengendalian Operasi Pengendalian

operasional

berupa

prosedur

kerja/petunjuk

kerja, yang harus

mencakup upaya pengendalian seluruh kegiatan konstruksi di tempat kerja sesuai Tabel 2, diantaranya:

1. Menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan SMK3 yang dituangkan dalam Struktur Organisasi K3 beserta Uraian Tugas. 2. Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan sesuai pada contoh Tabel 2.3.; 3. Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja; 4. Program-program detail pelatihan sesuai pengendalian risiko pada contoh Tabel 2.; 5. Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan; 6. Disesuaikan kebutuhan tingkat pengendalian risiko K3 seperti yang tertera pada contoh Tabel 1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3 dan Penanggung Jawab. Pengendalian Operasional secara lengkap dapat dibuat daftar kegiatan operasional yang harus dikendalikan, sesuai hasil manajemen risiko.

2.5 TINJAUAN MANAJEMEN

a. Pimpinan puncak harus melakukan tinjauan manajemen SMK3, pada interval waktu yang telah direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan secara berkelanjutan. b. Peninjauan harus memasukkan analisa peluang untuk peningkatan dan perlunya perubahan SMK3, termasuk kebijakan dan sasaran K3. c. Tinjauan manajemen mencakup:

1)Hasil audit internal dan evaluasi kepatuhan terhadap persyaratanperaturan dan persyaratan lainnya; 2) Hasil keterlibatan dan konsultasi;

3) Komunikasi dari pihak luar yang relevan, termasuk kritik dan saran;

4) Kinerja K3;

21 21

5) Perluasan sasaran yang telah dicapai.

6) Status penyelidikan insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan;

7) Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya;

8) Perubahan

lingkup

termasuk

pengembangan

dari

persyaratan,peraturan

dan persyaratan lainnya yang terkait dengan K3; dan 9) Rekomendasi bagi peningkatan.

d. Hasil

dari

tinjauan

manajemen

harus

sesuai

dengan

komitmen

perusahaan untuk peningkatan berkelanjutan. e. Hasil dari tinjauan manajemen harus berupa keputusan untuk perbaikan: 1) Kinerja K3; 2) Kebijakan dan sasaran K3; 3) Sumber Daya; dan 4) Unsur-unsur lain dari SMK3.

f. Hasil tinjauan manajemen harus dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan

V. PENGESAHAN RK3K PELAKSANAAN Tahap ini adalah tahap yang dilakukanuntuk mendapatkan pengesahan dari setelah RK3K Pelaksanaan tersusun secara lengkap dan diuji dengan cermat melalui Rapat Pre Construction Meeting, maka RK3K Pelaksanaan dimintakan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). RK3K Pelaksanaan yang telah disepakati bersama menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

VI. KESIMPULAN

1. Penyedia Jasa pada saat mengikuti proses lelang, wajib melampirkan Formulir RK3K Penawaran; 2. RK3K

Penawaran

merupakan

persyaratan

wajib

yang

harus disampaikan

oleh Penyedia Jasa, dan merupakan bagian yang dievaluasi teknis;

22 22

3. Apabila RK3K Penawaran setelah dilakukan evaluasi teknis oleh Pokja ULP tidak memenuhi ketentuan penyusunan, maka Penyedia Jasa yang bersangkutan dapat digugurkan dalam proses lelang; 4. Dokumen RK3K Penawaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DokumenKontrak.

DAFTAR PUSTAKA

1.

Peraturan Presiden Nomor: 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun pada perubahan peraturan, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan

Presiden

Barang/Jasa

Nomor

Pemerintah

54

Tahun

(Lembaran

2010

tentang Pengadaan

Negara

Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655); 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Nomor

59

sebagaimana Tahun

2010

telah

diubah

(Lembaran

dengan

Negara

Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956); 3.

Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

dan

Perumahan

Rakyat

Nomor

31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285); 4.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 628);

5.

Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

Republik

Indonesia

Nomor

:

11/PRT/M/2013 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 6.

Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KEP.174/MEN/1986 dan Nomor 104/KPTS/1986 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi. 23 23

7.

Surat Edaran Nomor: 66/SE/M/2015, Tentang Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

24 24

25 25