Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam

Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency ... Jurnal Konstitusi 14 3 2017 513 mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan ke...

0 downloads 11 Views 439KB Size
Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency of the Government's Role in the Profession of Advocate Samuel Saut Martua Samosir Fakultas Hukum Universitas Jember Jl. Kalimantan No. 37, Kampus Tegalboto, Sumbersari, Jember E-mail: [email protected] Naskah diterima: 30/10/2016 revisi: 07/02/17 disetujui: 04/05/17

Abstrak Pembentukan Organisasi Advokat sebagaimana diamanahkan dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ternyata menimbulkan polemik mengenai Organisasi Advokat yang mana yang diakui keberadaannya oleh undangundang tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa UUD 1945 telah memberikan perlindungan yang mendasar atas kebebasan berserikat dan berkumpul maka terhadap ketentuan pasal tersebut memberikan dasar secara konstitusional bahwa setiap Advokat sebenarnya berhak untuk mendirikan lebih dari satu Organisasi Advokat, sehingga dari hal ini ditemukan kesalah pemahaman dalam Undang-Undang Advokat, yang mencampur-adukkan pengertian suatu organisasi dan pembentukannya dengan apa makna hakiki dari tujuan pembentukan wadah tunggal dalam profesi Advokat. Tulisan ini ditujukan agar dalam dalam pembentukan wadah tunggal tersebut tidak menimbulkan konflik perebutan antar Advokat dengan tanpa mengesampingkan kebebasan dan kemandirian Advokat yang sejalan dengan tujuan negara hukum modern yang demokratis yang didalamnya mensyaratkan adanya peran pemerintah dalam pembentukan wadah tunggal tersebut. Kata kunci : advokat, peran pemerintah, wadah tunggal.

Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency of the Government's Role in the Profession of Advocate

Abstract The formation of Advocate Organization as mandated in Law No. 18 of 2003 concerning Advocate turn polemical issue regarding Advocate Organization which is recognized by the law. Actually, the Indonesian 1945 Constitution has provided basic protection for freedom of association and assembly, so the provision provides constitutional rights that every Advocate actually have the right to establish more than one Advocate Organization. There exists misunderstanding entrenched in the Advocate Law, which confounds the understanding of an organization and its formation to what the true meaning of the purpose of the establishment of a single body of advocates professions. It is intended that in the formation of a single bar can avoid the potential conflict between the advocates without prejudice to the freedom and independence of advocates rights to assembly consistent with the goals of modern democratic constitutional state in which requires the government role in the formation of a single bar. Keywords: Advocate, Government Role, Single Bar

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-Undang Dasar 1945 telah menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum bukan sekedar jargon tanpa makna yang hanya mengisi klausul dalam konstitusi, namun demikian harus diimplementasikan sedemikian rupa sehingga menjadi sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemahaman terhadap arti negara hukum dan bagaimana pula aplikasi dari negara hukum tersebut. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum, hal ini adalah asas fundamental yang dimiliki oleh seseorang saat berhadapan dengan hukum atau pengadilan yaitu persamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law)1.

Dalam ketentuan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun, demikian juga UndangUndang Dasar 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka dalam rangka menjamin hak warga negara untuk 1

Harkristuti Harkrisnowo, dkk, Materi Pokok Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2015, h.4.13

512

Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017

Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency of the Government's Role in the Profession of Advocate

mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum maka hal ini tidak dapat dilepaskan dari implementasinya, baik sistem penegakan hukumnya maupun aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Kedua hal tersebut, baik sistem maupun pelaksana sistem tersebut dapatlah diperumpamakan dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak dapat saling dipisahkan satu sama lain. Advokat adalah sebagai salah satu aparat penegak hukum2, kesimpulan ini diperoleh selain salah satu tugasnya adalah menjaga hak dari tersangka atau terdakwa yang notabene tidak dapat dipungkiri adalah juga dalam upaya mencari keadilan dan penegakan hukum, hal dinyatakan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan : “Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat …". 3

Selain apa yang telah terdapat dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemerintah juga menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan advokat dalam prinsip Criminal Justice System sebagai salah satu mata rantai selain Kepolisian, Kejaksaan (KPK untuk tindak pidana tertentu) dan Pengadilan (selain Pemasyarakatan). Masing-masing institusi penegak hukum tersebut diatur oleh undang-undang yang mengaturnya, yang tentunya memiliki tugas, fungsi dan kewenangannya yang berbeda antara satu dengan lainnya dan memiliki sistem pengawasan masing-masing: -

-

2

3

Kepolisian Republik Indonesia antara lain memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap seluruh tindak pidana dan apabila dalam melaksanakan tugasnya melakukan unprofesional conduct dapat diajukan kepada Komite Etik Kepolisian atau Kompolnas;

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan penuntutan dan penyidikan dalam tindak pidana tertentu dan apabila dalam melaksanakan tugasnya melakukan unprofesional conduct dapat diajukan kepada Komisi Kejaksaan;

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Advokat menyatakan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan” Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 Nopember 2006 h. 57 butir 4 dan 6

Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017

513

Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency of the Government's Role in the Profession of Advocate

- - -

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan untuk tindak pidana korupsi dengan jumlah dan ketentuan sesuai UU KPK;

Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan mengadili;

Advokat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemberian jasa hukum terhadap klien yang bermasalah dengan hukum, baik dalam-luar pengadilan dan sebagai dasar berprilaku maka ditentukan dalam kode etik;4

Advokat atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai advocate, menurut definisi umum dari Merriam Webster dikatakan sebagai berikut: Pertama, “one that pleads the cause of another; specifically”, kedua “one that pleads the cause of another before a tribunal or judicial court” dan ketiga “one that defends or maintains a cause or proposal” dan terakhir adalah “one that supports or promotes the interests of another”.5 sedangkan angka 1 dan angka 2 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang¬Undang ini,” dan selanjutnya dinyatakan bahwa “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.” Keberadaan advokat atau yang dahulu dikenal juga dengan penasihat hukum akan berpengaruh besar terhadap psikologis tersangka, advokat atau penasihat hukum dapat menjadikan jiwa atau perasaan tersangka menjadi tenang, tidak gugup, sehingga di dalam ketenangan jiwanya yang demikian diharapkan tersangka dapat memberikan keterangan secara bebas, sehingga pemeriksaan dapat berjalan lancar dan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya6.

Dahulu pengaturan tentang institusi Advokat masih berdasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial, seperti ditemukan dalam Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia (Stb. 1847 : 23 jo. Stb. 1848 : 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya kemudian, Bepalingen betreffende het kostuum Baca dalam penjelasan pemerintah vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 H.17 Merriam Webster, dalam http://www.merriam-webster.com/dictionary/advocate diunduh tanggal 6 Oktober 2015. 6 Syahrani, R., 1983, Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana, Bandung, Penerbit Alumni h. 52 4 5

514

Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017

Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency of the Government's Role in the Profession of Advocate

der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 : 8), Bevoegdheid departement hoofd in burgelijke zaken van land (Stb. 1910 : 446 jo.Stb. 1922 : 523), dan Vertegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S 1922 : 522)7.

Namun sejalan dengan kebutuhan jasa hukum Advokat pada saat sekarang semakin meningkat, dan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum8. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah bersama dengan DPR mengeluarkan suatu undang-undang yang mengatur tentang Advokat yaitu Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Salah satu pengaturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah pengaturan mengenai Organisasi Advokat sebagaimana termaktub Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dimana disebutkan bahwa “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”. Jika dipahami secara komprehensif maka Undang-Undang tentang Advokat memberikan amanah kepada para Advokat untuk dapat membentuk organisasi Advokat yang satu satunya sebagai wadah yang memayungi profesinya yang bebas dan mandiri tersebut, namun dalam pembentukan organisasi Advokat di Indonesia ternyata menimbulkan polemik mengenai organisasi Advokat yang mana yang diakui keberadaannya oleh undang-undang tersebut, sebagaimana diketahui permasalahan yang terus berkepanjangan berkaitan dengan hal tersebut adalah mengenai terbentuknya Organisasi Advokat PERADI dan Organisasi Advokat KAI, dimana bagi pihak PERADI menyatakan bahwa organisasinya adalah organisasi advokat satu satunya yang sah diakui oleh undang-undang, namun hal tersebut dipertentangkan oleh KAI dengan salah satu alasannya bahwa pendirian Organisasi Advokat PERADI tidak memenuhi ketentuan yang berlaku9. 7 8 9

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Konsideran menimbang huruf b dan c Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat Leo Tobing, dalam http://www.kompasiana.com/leo.tobing/organisasi-advokat-menurut-uu-advokat-peradi_ 550abbb8813311f017b1e15b, diunduh 18 Oktober 2015

Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017

515

Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency of the Government's Role in the Profession of Advocate

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini pun telah berulang kali diajukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi yang tidak terlepas selalu berkaitan dengan masalah pembentukan Organisasi Advokat itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, secara faktual dan aktual sama sekali tidak menciptakan suasana harmonis dan kondusif, melainkan sebaliknya telah banyak memunculkan pertikaian dan perselisihan para advokat yang cenderung memecahbelah eksistensi organisasi advokat dan terperangkap di dalam suasana yang carut-marut untuk menjalankan tugasnya sebagai advokat yang berprofesi mulia (officium nobile)10. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa masalah yang cukup krusial dan perlu untuk diluruskan mengenai pemahaman bagaimana seharusnya keberadaan Organisasi Advokat itu sendiri, hal ini berguna supaya cita-cita dan tujuan sebenarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat itu dapat terpenuhi.

B. Perumusan Masalah 1. Apakah yang menjadi permasalahan utama dalam pembentukan Organisasi Advokat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat ? 2. Bagaimanakah peran pemerintah guna mengatasi perselisihan dalam Organisasi Advokat di Indonesia ?

PEMBAHASAN

A. Konsep Pemahaman Organisasi Kedinamisan manusia tidak terlepas dari banyaknya kebutuhan dalam hidupnya akan tetapi manusia memiliki keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhanya, sehingga bercermin dalam sifat manusia yang sosial, maka guna saling memenuhi akan kebutuhan tersebut, maka manusia akan membentuk suatu kelompok atau bersama manusia yang lain bersatu untuk mencapai tujuan bersama dengan cara berorganisasi. Pengertian Organisasi berasal dari kata “organon” yang dalam bahasa Yunani yang berarti “alat”, Herbert A. Simon mengatakan bahwa “Organisasi adalah suatu rencana mengenai usaha kerjasama yang mana setiap peserta mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan 10

Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 103/PUU-XI/2013, h. 44

516

Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017

Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency of the Government's Role in the Profession of Advocate

kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan”11, sedangkan James D. Mooney mengemukakan lebih sederhana bahwa “Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama”12. Sedangkan Stephen P. Robbins menyatakan bahwa “Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan”13.

Pengertian organisasi menurut menurut Maringan dapat dibedakan pada dua macam, yaitu : 14 - Organisasi sebagai alat dari manajemen artinya organisasi sebagai wadah/ tempat manajemen sehingga memberikan bentuk manajemen yang memungkinkan manajemen bergerak atau dapat dikaitkan. - Organisasi sebagai fungsi manajemen artinya organisasi dalam arti dinamis (bergerak) yaitu organisasi yang memberikan kemungkinan tempat manajemen dapat bergerak dalam batas-batas tertentu. Dinamis berarti bagaimana organisasi itu bergerak mengadakan pembagian pekerjaan. Misalnya pimpinan harus ditempatkan di bagian yang strategis. UUD 1945 telah mengamahkan dalam pembentukan suatu organisasi, dan memberikan perlindungan yang mendasar, yang semula prinsip kebebasan atau kemerdekaan berserikat ditentukan dalam Pasal 28 UUD 1945 (pra reformasi) yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”, setelah reformasi, melalui Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, jaminan konstitusional dimaksud tegas ditentukan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dengan demikian UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (freedom of association), kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression), tidak hanya bagi setiap warga negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap orang yang artinya termasuk juga orang asing yang berada di Indonesia.15 11

12 13 14 15

Nasrul Syakur Chaniago, Manajemen Organisasi, Bandung : citapustaka Media Perintis, 2011, h. 18-19 D. Ratna Wilis. Teori-Teori Belajar. Jakarta: Erlangga. 1996 Sthepen P. Robbins,Teori Organisasi Struktur, Desain, dan Aplikasi. Jakarta: Arcan. 1994 Mesiono, Manajemen dan Organisasi, Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2010, h. 39 Jimly Asshiddiqie, "Mengatur Kebebasan Berserikat Dalam Undang-Undang" dalam http://www.jimlyschool.com/read/analisis/274/mengaturkebebasan-berserikat-dalam-undang-undang/, diunduh 12 Oktober 2015.

Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017

517

Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency of the Government's Role in the Profession of Advocate

Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, ternyata juga sejalan dengan apa yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) maupun International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR), masingmasing merumuskan bahwa hak berkumpul dan berserikat tersebut haruslah yang bersifat damai, dengan  menyebut bahwa “the right to freedom of peaceful assembly and association”, dan “the right of peaceful assembly”. Hal demikian haruslah diartikan bahwa hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul yang dihormati, dijamin dan dilindungi oleh  hukum dan konstitusi, haruslah kebebasan berserikat yang bertujuan dan  berlangsung secara damai. Kebebasan berkumpul dan berserikat yang menjadi unsur yang  sangat esensial dalam  suatu masyarakat yang demokratis, dan yang berkaitan erat dengan kebebasan menyampaikan pendapat dan pikiran, adalah untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat16

Jenis-jenis organisasi yang bekerja terdapat dalam tiga ranah kehidupan bersama, yaitu dalam ranah negara (state), masyarakat (civil society), dan dunia usaha (market). Pembedaan dan bahkan pemisahan ketiganya haruslah dijadikan perspektif baru dalam membangun pengertian mengenai organisasi modern, bahkan dewasa ini berkembang pula pandangan yang semakin kuat bahwa komunitas organisasi di ketiga ranah negara, masyarakat, dan dunia usaha itu haruslah berada dalam posisi yang seimbang dan saling menunjang satu sama lain untuk menopang dinamika kemajuan bangsa. Oleh sebab itu, dalam menyiapkan pengaturan-pengaturan oleh negara terhadap aneka bentuk dan jenis organisasi tersebut, perlu diperhatikan pentingnya (i) prinsip pemisahan (decoupling) antar ranah negara, masyarakat, dan dunia usaha itu, (ii) prinsip “legal and onstitutional organization”, (iii) prinsip “good governance”, dan (iv) kebutuhan akan “organizational empowerment” dalam rangka (v) perwujudan prinsip “freedom of association” yang (vi) tetap menjamin, mencerminkan, dan tidak mengurangi arti dari prinsip-prinsip kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpikir, dan kebebasan berpendapat (freedom of belief, freedom of thought, and  freedom of expression}17. Pemerintah mengatur pembentukan organisasi secara lebih mendalam dan supaya sejalan dengan Pancasila dalam suatu pengaturan perundangan tersendiri yaitu sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang 16

17

Maruarar Siahaan, ”Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Secara Damai Serta Implikasinya” dalam http://www.leimena.org/en/page/v/532/ kebebasan-berserikat-dan-berkumpul-secara-damai-serta-implikasinya, diunduh tanggal 13 Oktober 2015. Jimly Asshiddiqie, Op. Cit.

518

Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017

Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency of the Government's Role in the Profession of Advocate

dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yangberdasarkan Pancasila.18

a) b) c) d)

Adapun fungsi dari Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai : wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya; wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi: wadah peranserta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional; sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah19.

Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis, Dengan tidak mengurangi kebebasannya untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam suatu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis sesuai dengan kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang dimaksud dengan “satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis” ialah hanya ada satu wadah untuk setiap jenis20 Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional21;

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, adalah dalam kerangka pengaturan serta pembinaan yang diarahkan kepada pencapaian dua sasaran pokok, yaitu : Pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 5 UU nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan 20 Pasal 8 dan penjelasannya dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan huruf c 21 Konsideran menimbang UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan huruf c 18 19

Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017

519

Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency of the Government's Role in the Profession of Advocate

1. Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat Warganegara Republik Indonesia ke arah makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; serta tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional; 2. Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat Warganegara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional, yang sekaligus merupakan penjabaran Pasal 28 Undang-Undang Dasar 194522.

B. Konsep Pemahaman Organisasi Advokat dalam Sudut Pandang Pengertian Organisasi Kemasyarakatan dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini23, maka tidak bisa dipungkiri dan telah diakui oleh pemerintah bahwa profesi Advokat merupakan mata rantai yang penting dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum guna menegakkan keadilan menuju terciptanya supremasi hukum dan hak asasi manusia, sebagai salah satu unsur sistem peradilan di Indonesia yang berstatus sebagai penegak hukum disamping Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas pemasyarakatan, maka keberadaan Advokat harus dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya24. Adapun syarat untuk menjadi Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat25, dan untuk dapat diangkat menjadi Advokat terdapat beberapa persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 8 tahun 2003 tentang Advokat yaitu : a. Warga negara Republik Indonesia; b. Bertempat tinggal di Indonesia;

c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; 22 23 24 25

Dalam penjelasan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat Sebagaimana dalam uraian tanggapan pemerintah yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 014/PUU-IV/2006, h. 12 Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat

520

Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017

Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency of the Government's Role in the Profession of Advocate

e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;

g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;

h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya tanpa mengurangi kebebasannya untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Advokat berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis, adapun kembali mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka yang dimaksud dengan “satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis” ialah hanya ada satu wadah untuk setiap jenis26, sehingga para Advokat membentuk suatu organisasi yaitu Organisasi Advokat. Organisasi Advokat adalah salah satu bentuk dari organisasi kemasyarakatan, karena memiliki ciri-ciri sebagaimana maksud dari organisasi kemasyarakatan sebagaimana yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu:

1. Dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan profesi. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang tentang Advokat, maka Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat, maka sudah jelas bahwa dalam pendirian Organisasi Advokat adalah dibentuk oleh orang-orang atau kelompok yang mempunyai profesi yang sama yaitu sebagai Advokat.

2. Wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi:

26

Profesi Advokat dapat dikatakan suatu profesi yang terhormat namun seringkali para Advokat itu sendiri yang menciderai makna dari profesinya itu sendiri. Oleh karena itu, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang tentang Advokat, pembentukan Organisasi Advokat adalah untuk melakukan

Pasal 8 dan penjelasannya dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan huruf c

Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017

521

Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency of the Government's Role in the Profession of Advocate

pembinaan pengembangan supaya tujuan dari Undang-Undang Advokat yaitu dengan menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat berupa kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.

3. Wadah peran serta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional;

Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional27; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law), yang tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini adalah salah satu dari makna hakiki tujuan nasional, dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Dengan tercapainya keadilan di masyarakat akan serta merta juga secara berkesinambungan tentunya sangat berkaitan dengan pembangunan nasional. Organisasi Advokat sebagai wadah dari para Advokat diupayakan mampu menjaga para Advokat yang ikut di dalamya untuk tetap pada koridor profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab.

27

Pemahaman arti Organisasi Advokat secara gramatikal dapat diartikan adalah usaha kerjasama atau bentuk setiap perserikatan para Advokat untuk mencapai tujuan bersama yang mana setiap Advokat mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok

Konsideran menimbang UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan huruf c

522

Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017

Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency of the Government's Role in the Profession of Advocate

tujuan. Seperti kita ketahui bahwa dalam pembentukan sebuah organisasi di Indonesia, UUD 1945 telah memberikan perlindungan yang mendasar, hal ini telah termaktub dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, maka terhadap ketentuan pasal tersebut memberikan dasar secara konstitusional bahwa para Advokat berhak untuk mendirikan Organisasi Advokat, tidak hanya satu organisasi saja asalkan di dalam pendiriannya telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pembentukan sebuah Organisasi dan para pendirinya adalah para Advokat, maka sudah selayaknya dapat dikatakan hal tersebut juga adalah sebuah Organisasi Advokat.

Dalam ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang Undang tentang Advokat yang menyatakan bahwa Organisasi Advokat merupakan “satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri...” adalah suatu klausula kalimat yang telah tepat, karena tidak akan mungkin seorang Notaris, Hakim atau Polisi atau profesi lain diluar Advokat dapat membentuk organisasi Advokat, karena yang dapat membentuk adalah orang-orang yang berprofesi sebagai Advokat. Pengertian organisasi advokat sebagai satu satunya wadah tunggal adalah benar jika kita melihat pengertiannya secara berorganisasi dan juga dalam tataran satu jenis profesi, Organisasi Advokat dapat dibentuk dengan berbagai macam nama akan organisasi tersebut, semisal Organisasi Advokat Peradi, Peradin, KAI, atau lainnya namun hal ini tidak kemudian dapat diartikan bahwa terdapat banyak wadah terhadap para profesi advokat, wadah bagi para advokat adalah tetap satu yaitu Organisasi Advokat, akan tetapi hanya nama-namanya yang berbeda. Hal inipun telah diakui pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang menyatakan bahwa : “…UU Advokat tidak memastikan apakah wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan wewenang-wewenang tersebut berhak untuk tetap eksis atau tetap dapat dibentuk. Memperhatikan seluruh ketentuan dan norma dalam UU Advokat serta kenyataan pada wadah profesi Advokat, menurut Mahkamah, satu-satunya wadah profesi Advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi Advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan a quo, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan fakta

Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017

523

Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency of the Government's Role in the Profession of Advocate

bahwa dalam pembentukan PERADI, 8 (delapan) organisasi advokat yang ada sebelumnya tidak membubarkan diri dan tidak meleburkan diri pada PERADI”28. Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, jelas menyatakan bahwa sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Mahkamah Kontitusi melihat bahwa yang dimaksud satu satunya wadah yang dimaksud dalam Undang-Undang Advokat adalah satu badan atau organiasasi yang membedakan secara fungsi, akan tetapi Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan bahwa para Advokat tetap diperbolehkan membuat Organisasi Advokat yang tidak mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. C. Konsep Pemahaman Organisasi Advokat dalam Sudut Pandang UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terutama jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”, ternyata hal yang dijadikan sebagai polemik adalah bagaimana memahami pengertian “satu satunya wadah tunggal” sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 66/ PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011 yang menyatakan bahwa : “satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat adalah satu - satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1), UU Advokat]”.

Letak permasalahan yang dapat disimpulkan dari uraian tersebut di atas, adalah kesalahpemahaman dalam Undang-Undang Advokat itu sendiri yang mencampuradukkan pengertian pembentukan organisasi yang seharusnya sejalan 28

vide Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011 h. 342

524

Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017

Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency of the Government's Role in the Profession of Advocate

dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” dengan apa makna hakiki dari maksud Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat yang ternyata mempunyai tujuan yang berbeda. Dari pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keinginan dari ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang tentang Advokat adalah dibentuk satu wadah bagi profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan : 1. Pendidikan khusus profesi Advokat.

2. Pengujian calon Advokat. 3. Pengangkatan Advokat. 4. Membuat kode etik.

5. Membentuk Dewan Kehormatan. 6. Membentuk Komisi Pengawas. 7. Melakukan pengawasan, dan 8. Memberhentikan Advokat.

Seharusnya jika menginginkan adanya satu wadah tunggal yang bertugas untuk melakukan 8 (delapan) fungsi tersebut di atas, perlulah dipisahkan dengan satu lembaga khusus yang dibentuk akan tetapi janganlah dinamakan Organisasi Advokat, karena setiap Advokat berhak untuk membuat Organisasi Advokat sendiri, selama orang-orang yang mendirikan Organisasi Advokat itu adalah dalam satu profesi yaitu Advokat. Lembaga khusus tersebut adalah bentukan dari suatu persetujuan bersama para Advokat bahwa lembaga tersebut adalah yang berwenang dalam melaksanakan 8 (delapan wewenang) dan atas persetujuan bersama pula, merupakan satu satunya wadah tunggal yang diakui oleh para Advokat. Lembaga tersebut selain mempunyai 8 (delapan) kewenangan a quo, maka posisi dari lembaga tersebut adalah organisasi advokat, sehingga lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi organisasi advokat dalam melaksanakan jalannya organisasinya ataupun jalannya profesi Advokat agar sesuai dengan kaidah sebagai penegak hukum yang mulia.

Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017

525

Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency of the Government's Role in the Profession of Advocate

D. Pembentukan Lembaga Khusus yang Merupakan Satu Satunya Wadah Tunggal yang Memegang Peran Melakukan 8 (Delapan) Fungsi Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Perlu untuk dipahami terlebih dahulu, jika berkaca kembali pada kenyataan bahwa eksistensi konflik yang ada antara beberapa Organisasi Advokat adalah dalam upaya ikhwal pembentukan Organisasi Advokat menjadi “satu satunya wadah tunggal” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat itu sendiri, tidak dapat dipungkiri bahwa dikarenakan pembentukan organisasi advokat diserahkan kembali seluruhnya kepada para Advokat, maka jika melihat akan kenyataan yang ada sekarang, apalagi dengan begitu banyaknya orang yang berprofesi sebagai Advokat dan ternyata Organisasi Advokat juga berjumlah banyak, sangatlah tidak mungkin akan dapat terbentuk lembaga khusus tersebut, karena akan terjadi kembali perebutan hak tentang siapa dahulu yang membentuk dan akan terjadi kembali persaingan tentang siapa yang menyatakan membentuk secara sah terlebih dahulu dan hal ini pada kenyataannya tidaklah menyelesaikan masalah. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut perlulah ada suatu kekuasaan lain yang bersifat imperative yang memiliki otoritas untuk menangani hal tersebut. Sejalan dengan teori Negara Hukum Demokrasi bahwa demi menjaga kesejahteraan bersama dalam masyarakat, maka upaya negara adalah turut aktif dalam setiap kegiatan masyarakat yang mana hal ini adalah salah satu bentuk pertanggung jawaban negara untuk mencapai kesejahteraan bersama, maka pemerintahlah yang seharusnya ikut andil dalam upaya penyelesaian masalah pembentukan lembaga khusus dalam Profesi Advokat yang mempunyai 8 (delapan) fungsi sebagaimana dimakasud dalam Undang-Undang Advokat. E. Peran Pemerintah diperlukan dalam Mengatasi Perselisihan dalam Organisasi Advokat di Indonesia Sebagaimana diuraikan sebelumnya, dimana diperlukan satu wadah baru yang memiliki kewenangan a quo yang berguna untuk memisahkan antara pengertian yang sebenarnya dari suatu Organisasi Advokat, dan berkaca kembali dalam kenyataan jika diserahkan secara keseluruhan pembentukan tersebut, akan kembali menimbulkan perebutan kembali siapa yang berhak untuk membentuk wadah tersebut, maka disinilah peran pemerintah sebagai penengah dalam artian bahwa dalam pembentukan wadah tersebut dibentuk oleh pemerintah, namun 526

Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017

Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency of the Government's Role in the Profession of Advocate

dalam kepengurusannya tetap diserahkan kembali kepada para Advokat atau organisasi advokat itu sendiri, hal ini dimaksudkan agar tetap menegaskan peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab.

Peran pemerintah dalam pembentukan wadah tunggal tersebut tidaklah bertentangan jika dibenturkan dengan kebebasan dan kemandirian sebagaimana juga yang diinginkan oleh Undang-Undang Advokat, karena sebagaimana diketahui bahwa kebebasan berserikat (rights to associate) untuk maksud-maksud damai adalah hak yang tergolong non derogable sehingga negara tidak dapat menghalangi orang untuk berserikat, namun negara dengan otoritasnya dapat berpraduga adanya maksud-maksud jahat dari adanya perserikatan29, pemahaman ini jika dikaitkan dengan kondisi tentang permasalahan internal yang dialami oleh Organisasi Advokat yang ada di Indonesia, tentunya akan merugikan tidak hanya merugikan bagi Advokat itu sendiri, namun juga bagi masyarakat umum karena tidak bisa mendapatkan kepastian hukum tentang bagaimanakah pengaturan hukum yang sebenarnya berkaitan dengan organisasi Advokat.

Pemerintah dapat dipahami melalui fungsi pemerintah berupa kegiatankegiatan yang harus dapat dilakukan oleh pemerintah, serta organisasi pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan tersebut, menurut prajudi, admnistrasi negara memiliki tiga arti, yaitu pertama sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah dan institusi politik. Dalam hal ini administrasi negara diartikan sebagai administrasi dari negara sebagai suatu organisasi, kedua adalah aktivitas melayani pemerintah sebagai kegiatan operasional pemerintah dan ketiga, administrasi negara sebagai suatu proses teknis penyelenggaraan undang-undang. Dua arti pertama tersebut memiliki makna keterlibatan yang penting dari masyarakat/warga negara. Sebagai aparatur tentunya terdapat hak warga negara untuk langsung berada dalam jabatan tersebut, sebagai aktivitas melayani, tentunya hak pelayanan public merupakan hak warga negara dalam pemerintahan.dalam teknis penyelenggaraan undang-undang pemerintah wajib memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai hal utama. hal ini dikenal dengan istilah interaksi dalam pembangunan atau komunikasi politik.30 Dengan masuknya pemerintah untuk menengahi permasalahan yang terjadi dalam Undang-Undang Advokat maka upaya menciptakan negara hukum dapat diupayakan sejalan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Advokat itu 29 30

Harkristuti Harkrisnowo, dkk, Materi Pokok Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2015, h. 5.13 Ibid h. 7.31 – 7.32

Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017

527

Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency of the Government's Role in the Profession of Advocate

sendiri. Konsep negara hukum mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan adanya konsep negara hukum modern (welfare state) dimana negara tidak boleh lagi pasif tetapi juga harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat, sehingga kesejahteraan bagi masyarakat terjamin31. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma sejauh mana tanggung jawab negara untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dengan masuknya pemerintah dengan melakukan pembentukan wadah tunggal yang memiliki kewenangan a quo, maka dalam hal ini konsep negara hukum lebih maju dan berkembang sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini sesuai pula dengan pendapat dari Bagir Manan yang menyatakan bahwa negara hukum modern adalah perpaduan antara negara hukum dan negara kesejahteraan, sehingga negara tidak hanya sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat akan tetapi juga sebagai yang bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar besarnya kemakmuran rakyat32.

KESIMPULAN

Dalam ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang Undang tentang Advokat yang menyatakan bahwa Organisasi Advokat merupakan “satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri...” adalah suatu klausula kalimat yang telah tepat, karena tidak akan mungkin seorang Notaris, Hakim atau Polisi atau profesi lain di luar Advokat dapat membentuk organisasi Advokat, karena yang dapat membentuk adalah orang-orang yang berprofesi sebagai Advokat, karena setiap Advokat berhak untuk membuat Organisasi Advokat sendiri, selama orang-orang yang mendirikan Organisasi Advokat itu adalah dalam satu profesi yaitu Advokat. Namun perlulah dibentuk lagi satu wadah tunggal khusus yang bertugas untuk melakukan 8 (delapan) kewenangan, yang terpisah dari pengertian Organisasi Advokat tu sendiri. Peran pemerintah sebagai penengah dalam artian bahwa dalam pembentukan wadah tunggal yang melaksanakan 8 (delapan) kewenangan tersebut dibentuk oleh pemerintah, namun dalam kepengurusannya tetap diserahkan kembali kepada para Advokat atau organisasi advokat itu sendiri, hal ini dimaksudkan agar tetap menegaskan peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, 31 32

Ni'matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, Yogyakarta: UII Press, 2007, h.56 Jazim Hamidi, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Yogyakarta: Total Media, 2009, h.149

528

Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017

Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency of the Government's Role in the Profession of Advocate

mandiri dan bertanggung jawab. Peran pemerintah adalah untuk menjalankan fungsi pemerintah yaitu wajib memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai hal utama, hal ini agar sesuai dengan konsep negara hukum modern.

DAFTAR PUSTAKA

D. Ratna Wilis, 1996, Teori-Teori Belajar. Jakarta: Erlangga.

Harkristuti Harkrisnowo, dkk, 2015, Materi Pokok Hukum dan Hak Asasi Manusia,Tangerang Selatan : Universitas Terbuka. Jazim Hamidi, 2009, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Yogjakarta, Total Media.

Jimly Asshiddiqie, dalam http://www.jimlyschool.com/read/analisis/274/ mengatur-kebebasan-berserikat-dalam-undangundang/, diunduh 12 Oktober 2015.

Leo Tobing, dalam http://www.kompasiana.com/leo.tobing/organisasi-advokatmenurut-uu-advokat peradi_550abbb8813311f017b1e15b, diunduh 18 Oktober 2015. Maruarar Siahaan, ”Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Secara Damai Serta Implikasinya” dalam http://www.leimena.org/en/page/v/532/kebebasanberserikat-dan-berkumpul-secara-damai-serta-implikasinya, diunduh tanggal 13 Oktober 2015.

Mesiono, 2010, Manajemen dan Organisasi, Bandung : Citapustaka Media Perintis. Merriam-webster, dalam http://www.merriam-webster.com/dictionary/advocate diunduh tanggal 6 Oktober 2015. Nasrul Syakur Chaniago, 2011, Manajemen Organisasi, Bandung: citapustaka Media Perintis.

Ni'matul Huda, 2007, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, Yogyakarta: UII Press. Syahrani, R., 1983, Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana, Bandung, Penerbit Alumni.

Sthepen P. Robbins, 1994, Teori Organisasi Struktur, Desain, dan Aplikasi. Jakarta: Arcan.

Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017

529

Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency of the Government's Role in the Profession of Advocate

Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 014/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 66/PUU-VIII/2010. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XI/2013 Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

530

Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017