Partisipasi Petani Dalam Meningkatkan Kapasitas

kelompok teori-teori yang belum memiliki nama sebagai reaksi terhadap teori ketergantungan yang disebut sebagai teori atau ide pembangunan yang lain (...

0 downloads 8 Views 485KB Size
9

TINJAUAN PUSTAKA Pembangunan Sebagai Proses Perubahan Pengertian Pembangunan Secara etimologik, istilah pembangunan berasal dari kata dasar ‘bangun’ diberi imbuhan ‘pem - an’. Kata ‘bangun’ bisa berarti: sadar atau siuman (aspek fisiologis); bangkit atau siuman (aspek perilaku); bentuk (aspek anatomi); sebagai kata kerja berarti membuat, mendirikan, atau membina (gabungan aspek fisiologi, aspek perilaku, dan aspek bentuk). Konsep ‘pembangunan’ (development) seringkali dianalogkan dengan konsep-konsep: pertumbuhan (growth), rekonstruksi (recontruction), modernisasi (modernization), westernisasi (westernization), perubahan sosial (social change), pembebasan (liberation), pembaruan (innovation), pembangunan bangsa (nation building), pembangunan nasional (national development), pengembangan (progress), dan pembinaan (construction) (Ndraha, 1990; Suryono, 2001). Pembangunan dapat dilihat dalam paradigma yang berbeda. Terdapat tiga kelompok teori pembangunan yang dianggap penting secara literatur, yaitu: Pertama, kelompok teori modernisasi yang menekankan pada faktor manusia dan nilai-nilai budaya sebagai pokok persoalan dalam pembangunan. Kedua, kelompok teori ketergantungan (dependency theory) sebagai reaksi terhadap teori modernisasi yang dianggap kurang memadai, bahkan menyesatkan.

Ketiga,

kelompok teori-teori yang belum memiliki nama sebagai reaksi terhadap teori ketergantungan yang disebut sebagai teori atau ide pembangunan yang lain (another development) (Suryono, 2001). Kajian klasik perspektif modernisasi antara lain dikerjakan oleh David Mc.Clelland, Max Weber, WW. Rostow, Alex Inkeles dan David H. Smith. Teori Mc.Clelland menekankan aspek-aspek psikologi individu. Proses pembangunan diartikan sebagai upaya dalam membentuk manusia wiraswasta dengan N-ach yang tinggi melalui pendidikan individual masa anak-anak, terutama dalam lingkungan keluarga dengan kata lain memanipulasi mental anak didik sejak dini. Teori Weber menekankan pada nilai-nilai budaya. Nilai-nilai masyarakat antara

10

lain yang melalui agama, memiliki peran menentukan dalam mempengaruhi tingkah laku individu. Jika nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat diarahkan kepada sikap yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan dalam masyarakat dapat terlaksana. Teori pertumbuhan ekonomi yang dipelopori Rostow melihat perubahan sosial, yang disebutnya sebagai pembangunan, sebagai proses evolusi perjalanan dari tradisional ke modern. Asumsi dari teori ini adalah bahwa semua masyarakat termasuk masyarakat Barat pernah mengalami ‘tradisional’ dan akhirnya menjadi ‘modern’. Sikap manusia tradisional dianggap sebagai masalah. Perubahan sosial terjadi dalam lima tahapan pembangunan ekonomi, yaitu: tahap pertama adalah masyarakat tradisional, kemudian berkembang menjadi prakondisi tinggal landas, lantas diikuti masyarakat tinggal landas, kemudian masyarakat pematangan pertumbuhan, dan akhirnya mencapai masyarakat modern yang dicita-citakan (Suwarsono dan So, 2000). Teori ini menekankan adanya lembaga-lembaga sosial dan politik yang mendukung proses pembangunan sebelum lepas landas dimulai lembaga-lembaga sosial dan politik ini diperlukan untuk menghimpun modal serta merekrut tenaga teknis, tenaga wiraswasta dan teknologi (Suryono, 2001). Teori Inkeles dan Smith menekankan pada lingkungan material atau lingkungan pekerjaan sebagai salah satu cara terbaik untuk membentuk manusia modern yang bisa membangun. Di sini bukan manipulasi mental yang dipakai sebagai instrumen pengubah, tetapi pengalaman kerja yang dialami secara nyata oleh pelaku yang mengubah sikap dan tingkah lakunya. Pendidikan dianggap cara yang paling efektif untuk membentuk manusia modern. Menurut Inkeles, karakteristik pokok yang akan dimiliki oleh manusia modern meliputi: terbuka terhadap pengalaman baru; memiliki sikap untuk semakin independen terhadap berbagai bentuk otoritas tradisional, seperti orangtua, kepala suku, dan raja; percaya terhadap ilmu pengetahuan termasuk percaya akan kemampuannya untuk menundukkan alam semesta; memiliki orientasi mobilitas dan ambisi hidup yang tinggi; memiliki rencana jangka panjang; aktif terlibat dalam percaturan politik (Suwarsono dan So, 2000).

11

Pembangunan Sebagai Proses Perubahan Berencana Pembangunan merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang direncanakan karena diasumsikan bahwa perubahan tersebut dapat dikendalikan ke sasaran yang tepat. Menurut Lippitt; Watson dan Wesley (1958) perubahan berencana adalah perubahan yang terjadi karena adanya keputusan kita untuk memperbaiki sistem kepribadian, sistem kelompok, sistem organisasi, dan sistem kemasyarakatan dengan tujuan untuk memperoleh tingkat kehidupan yang lebih baik dan memuaskan melalui pertolongan yang diberikan oleh agen-agen perubahan. Selanjutnya Lippit, Watson dan Wasley (1958) sesuai rumusan Margono Slamet (1986) mengemukakan perubahan berencana tersebut terbagi dalam beberapa fase antara lain : (1) Fase menumbuhkan kebutuhan untuk berubah. Pada fase ini perlu dilakukan: (a) Perumusan perumusan kesulitan-kesulitan, ketegangan-ketegangan, ketidakpuasan dan kekecewaan yang harus diterjemahkan; (b) kesadaran akan masalah yang sebenarnya yang harus dipecahkan; (c) adanya suatu keinginan untuk berubah; dan (d) adanya keinginan untuk meminta pertolongan dari luar sistem sosialnya. (2) Fase membangun hubungan untuk perubahan. Perkembangan hubungan kerja dengan pelaksana perubahan yang terjadi karena adanya masalah-masalah baru yang dihadapi sistem klien. Keberhasilan atau kegagalan proyek perubahan akan tergantung pada kualitas hubungan kerja antara agen perubahan dengan sistem klien. (3) Fase mencari kejelasan atau melakukan diagnosis terhadap masalah klien (sasaran perubahan). Tugas penting yang harus dilakukan oleh sistem klien adalah bekerja sama dengan agen perubahan untuk mendiagnosis hakekat kesukaran yang dihadapi oleh sistem klien. Untuk itu agen perubahan memerlukan berbagai informasi yang dapat diperoleh melalui kegiatan wawancara, pengamatan, test dan lain-lain. (4) Fase menguji berbagai alternatif dan tujuan-tujuan pemecahan masalah, dalam sistem klien menterjemahkan hasil diagnosis tersebut kedalam berbagai alternatif pemecahan masalah dan mendefinisikan maksud dan tujuan perubahan.

12

(5) Tahap mentransformasikan maksud dan tujuan pemecahan masalah kedalam usaha-usaha perubahan nyata. Keberhasilan usaha-usaha perubahaan diukur melalui cara dimana rencana dan tujuan tersebut ditransformasikan dalam keberhasilan yang nyata. (6) Tahap generalisasi dan stabilisasi perubahan. Dapat dan tidaknya tercapai tujuan akan tergantung pada keadaan sistem klien yang stabil dan ajeg. Seringkali perubahan yang sering dihasilkan, cenderung menjadi hilang setelah usaha perubahan itu berakhir dan sistem klien tergelincir kembali kedalam tingkah laku yang lama. Karena itu perlu dilakukan evaluasi yang positif dan pemberian imbalan. (7) Tahap memutuskan hubungan antara klien dan agen perubahan. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya ketergantungaan masyarakat kepada agen perubahan. Dalam tahap ini perlu dipertanyakan apakah sistem klien telah mempelajari berbagai teknik pemecahan masalah dengan cukup baik. Apakah perubahan internal terhadap sistem klien menimbulkan konflik dengan lingkungannya dan lain-lain. Jadi ada kemungkinan suatu proyek perubahan dapat dilakukan serta pengakhiran proyek dilanjutkan dengan memberikan jaminan bahwa agen perubahan akan melanjutkan konsultasi atau melakukan perubahan yang diperbaharui. Selanjutnya Margono Slamet (1986) mengemukakan lima model menggerakkan masyarakat dalam perubahan berencana: (1) Pendahuluan (initiation). Pada tahap ini ditandai oleh adanya prakarsa untuk melakukan perubahan yang diikuti oleh usaha untuk menyadarkan orangorang yang berkepentingan akan adanya masalah yang perlu dipecahkan. Dalam hubungan ini tokoh-tokoh masyarakat dimana perubahan akan diselenggarakan harus segera diberitahu tentang ide-ide tersebut. Setelah itu sasaran perubahan yang tepat harus segera ditentukan . (2) Pengesahan (legitimation).

Pada tahap ini mendapatkan persetujuan dari

orang-orang yang berkuasa tentang ide-ide yang akan dibawakan. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting artinya bagi kelangsungan perubahan. Untuk itu penyuluh harus dapat menemukan: (a) organisasi-organisasi/orang-orang yang akan yang akan diperkirakan yang akan bersimpati dan

13

mendukung usaha yang akan dilancarkan; (b) Organisasi/organisasi yang akan mendapat prestise karena adanya perubahan tersebut; (c) Organisasi yang secara potensial akan menentang perubahan yang akan yang akan diselenggarakan; (d) Organisasi atau orang yang mau menjadi sponsor dalam mengadakan sponsor bagi sumberdaya. (3) Difusi = Penyebaran (Difussion). Difusi yaitu: (a) menyebarluaskan pembaharuan kepada masyarakat yang akan disertai perubahan, (b) perlu membuka saluran komunikasi kepada masyarakat setempat dalam menyalurkan ide-ide pembaharuan dan memperoleh umpan balik dari masyarakat tersebut, (c) melancarkan kampanye untuk menggairahkan masyarakat agar menerima dan menjadikan ide ide perubahan itu menjadi milik mereka, (d) melibatkan orang-orang setempat dalam melakukan kegiatan kegiatan tersebut di atas. (4) Organisasi (organization). Pengorganisasian orang-orang yang terlibat dalam pengalokasian sumber daya merupakan hal yang harus mendapat perhatian utama. Untuk melaksanakannya dengan baik perlu adanya: (a) tujuan yang jelas, (b) alternatif-alternatif untuk mencapai tujuan tersebut, (c) pengambilan keputusan (d) pembagian tanggung jawab dan tugas (e) rencana dan jadwal kerja yang jelas. (5) Bergerak (action). Semua yang telah direncanakan dengan matang harus benar-benar dilaksanakan. Dalam pelaksanakan program kerja para peserta perlu memperoleh motivasi lebih lanjut. Setiap tahap yang telah dicapai ataupun sedang diselenggarakan perlu diawasi dan dimotivasi lebih lanjut. Setiap tahap yang sedang dicapai ataupun sedang diselenggarakan perlu diawasi dan dimonitor terus menerus untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesusi dengan rencana atau perlu diperbaiki. Setelah kegiatan yang diinginkan terlaksana, perlu diselenggarakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana semula. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam memulai program kerja baru . Adapun kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi perubahan antara lain : (1) Kekuatan Pendorong (Motivational Force), yakni kekuatan kekuatan yang ada dalam masyarakat yang mendorong orang untuk berubah. Kekuatan ini berasal dari segala aspek situasi yang merangsang kemauan klien untuk me-

14

lakukan perubahan yang disarankan. Kekuatan tersebut seperti: (a) Ketidakpuasan terhadap situasi yang ada dan menginginkan situasi lain, (b) adanya pengetahuan tentang perilaku yang ada dan yang seharusnya bisa ada, (c) Adanya tekanan dari luar seperti kompetisi, keinginan menyesuaikan diri dan lain-lain. (2) Kekuatan bertahan (Resisten Force). Kekuatan ini bertujuan mempertahankan apa yang telah ada dalam masyarakat dan menolak perubahan atau pembaharuan. Kekuatan ini mempunyai akibat dan bersumber dari: (a) menentang segala macam bentuk perubahan, ( b) Menentang tipe perubahan tertentu saja (c) Sudah puas dengan keadaan yang ada, (d) Beranggapan bahwa sumber perubahan itu tidak tepat, (e) Kekurangan atau tidak tersedianya sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan yang diinginkan. (3) Kekuatan pengganggu (Intervering Forces), yakni kekuatan pengganggu yang memperlambat perubahan. Kekuatan ini bersumber dari: (a) Kekuatan dari masyarakat yang bersaing untuk memperoleh dukungan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan, (b) Kesulitan atau kekompleksan perubahan yang berakibat lambatnya penerimaan masyarakat terhadap perubahan yang akan dilakukan, (c) Kekurangan sumberdaya yang diperlukan dalam bentuk kurang pengetahuan, tenaga ahli, ketrampilan, pengertian, biaya, sarana dan lain lain. Terakhir perlu dipahami pula bahwa pengambilan keputusan untuk melakukan perubahan berencana antara lain: (1) Keputusan perorangan (optional decision) yang bersifat individu dan sukarela; (2) Keputusan bersama, yang bersifat mengikat anggota-anggota suatu kelompok yang terlibat dalam kegiatan tertentu; (3) Keputusan penguasa (authority decision), yakni keputusan yang diambil oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam suatu bidang tertentu (Rogers, 1995).

Pembangunan Pertanian di Indonesia Menurut Todaro (1994) bahwa pembangunan bukan semata-mata fenomena ekonomi, tetapi pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan soal pengorganisasian dan peninjauan kembali

15

keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Jadi selain peningkatan pendapatan dan out-put, juga berurusan dengan perubahan mendasar tentang kelembagaan, sosial, dan struktur administrasi serta sikap masyarakat dan bahkan dalam banyak hal, kebiasaan dan kepercayaan. Sumberdaya pertanian meliputi masukan (in-put) atau keluaran (out-put) yang dibutuhkan dan dihasilkan dari proses usahatani. In-put dalam usahatani adalah segala sesuatu yang diikutsertakan di dalam proses produksi, meliputi: lahan, tenaga kerja, sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida/herbisida, alat-alat pertanian), irigasi dan sebagainya. Out-put dalam usahatani terdiri atas: produk dan hasil tanaman atau ternak. Usahatani (the farm) merupakan lahan dimana seorang petani, sebuah keluarga tani atau badan usaha lain, melakukan usaha bercocok tanam atau memelihara ternak (Mosher, 1966). Uphoff (1986) memaparkan kegiatan-kegiatan pertanian, yang mencakup in-put, produksi, dan output secara lebih spesifik sebagai berikut: I. Kegiatan-kegiatan input, secara umum dilaksanakan oleh kelembagaan lokal. A. Input-input material, meliputi: (1) Benih dan persemaian: dibeli, dipertukarkan, diawetkan; (2) Nutrien: pupuk kimia biasanya disalurkan melalui lembaga lokal, sumberdaya nutrien lain lebih sering disediakan oleh rumah tangga; (3) Kimia: herbisida, insektisida, fungisida; (4) Tenaga: tenaga ternak, tenaga traktor; (5) Alat: bajak, cangkul, sekop, dan lain-lain; (6) Pakan ternak: biasanya disediakan oleh rumah tangga petani, dibeli. B. Input-input modal, meliputi: (1) Pinjaman jangka pendek (produksi), digunakan untuk tanaman musiman; (2) Pinjaman jangka menengah, digunakan untuk peralatan dan pembelian yang lain; dan (3) Pinjaman jangka panjang, kebanyakan untuk pembelian lahan. C. Input-input umum, biasanya dikelola oleh kelembagaan nasional, meliputi: (1) Akses lahan: sistem kedudukan lahan, penyusunan bagi hasil tanaman, dan lain-lain; (2) Teknologi, berupa: informasi mengenai produk-produk, praktik atau teknik-teknik baru, yang secara umum dikembangkan melalui penelitian; (3) Kebijakan: harga, subsidi, dan lain-lain. D. Input-input tidak langsung, mencakup: (1) Pengelolaan sumberdaya alam: perlindungan dan persediaan tanah, air, hutan, dan sumberdaya alam lain;

16

(2) Infrastruktur pedesaan: jalan, penyediaan air, perumahan, dan sebagainya; (3) Pengembangan sumberdaya manusia: pendidikan, melek huruf, kesehatan, dan sebagainya. II. Kegiatan-kegiatan produksi, biasanya dilaksanakan oleh individu atau kelompok usaha, mencakup beberapa pertukaran tenaga kerja atau input. A. Tenaga kerja, berupa kegiatan-kegiatan kerja: (1) Untuk tanaman musiman: penyiapan lahan, penanaman, penyiangan, pemupukan, perlindungan tanaman, pengelolaan air (jika irigasi memungkinkan), pemanenan, dan pemilihan benih (mengulang siklus produksi); (2) Untuk tanaman tahunan, sama seperti nomor satu kecuali: kurang intensitas penyiapan lahan dan pemanenan, kemungkinan grafting dan atau pemangkasan; (3) Untuk ternak: penyediaan pakan, kandang, pengendalian penyakit, pengambilan hasil (pemerahan, pencukuran, penyembelihan), dan perkembangbiakan. B. Manajemen, kegiatan pembuatan keputusan: (1) Memperoleh atau memastikan input; (2) Mengarahkan, koordinasi, pengawasan input tenaga kerja; (3) Menentukan jumlah, macam, dan jangka waktu produksi; dan (4) Menjaga keseimbangan antara input dan output agar mencapai nilai output lebih tinggi dari input. III. Kegiatan-kegiatan output, umumnya dilaksanakan oleh kelembagaan lokal. A. Penyimpanan; pasca panen dan atau pasca pengolahan B. Pengolahan; secara manual dan atau dengan mesin C. Pengangkutan; untuk pengolahan, penyimpanan, dan atau penjualan D. Pemasaran; borongan dan atau eceran. Pengelolaan sumberdaya pertanian menyangkut pengaturan masukan dan keluaran dalam proses produksi pertanian sehingga mencapai produktivitas yang tinggi. Untuk menjalankan proses produksi pertanian, petani tidak hanya menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai mengenai input dan teknik budidaya pertanian, tetapi juga harus memahami kondisi alam, seperti: cuaca. Untuk dapat mencapai produktivitas dan efisiensi yang optimal tidak jarang petani harus menjalankan usaha bersama secara kolektif dengan petani lain. Untuk keperluan ini diperlukan pemahaman mengenai suatu kelembagaan. Secara tradisional, kelembagaan masyarakat petani sudah berkembang dari generasi ke

17

generasi, namun tantangan jaman menuntut suatu kelembagaan yang lebih sesuai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat petani. Secara normatif, pembangunan di Indonesia mengarah pada pencapaian masyarakat yang adil makmur dan keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mencapai kondisi tersebut, salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah menggerakkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, Sjahrir (1988) menekankan perlu adanya partisipasi emansipatif, yaitu: partisipasi dalam pembangunan bukan semata-mata dalam pelaksanaan program, rencana dan kebijakan pembangunan, tetapi sedapat mungkin penentuan alokasi sumber-sumber ekonomi semakin mengacu pada motto pembangunan: dari, oleh, dan untuk rakyat. Sumberdaya-sumberdaya pertanian perlu didorong untuk dikelola secara optimal dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing sektor pertanian. Menurut rumusan hasil Konpernas XII PERHEPI, pengelolaan sumberdaya pertanian dihadapkan pada permasalahan struktural dan permasalahan kultural. Permasalahan struktural menyangkut faktor-faktor eksternal yang kurang mendukung, seperti: rendahnya teknologi yang diterapkan, terbatasnya akses modal, kelembagaan dan manajemen, kurangnya dukungan pemasaran, dan kelembagaan yang tidak mendukung. Sedangkan permasalahan kultural ditandai oleh ciri masyarakat Indonesia yang tingkat karsa-nya relatif rendah terutama diperani oleh ‘budaya lunak’ yang dicirikan: tidak adanya orientasi ke depan, tidak adanya keyakinan terhadap hari esok yang lebih baik, cepat menyerah, refreatism (lebih berorientasi pada akherat), dan lamban. Pembangunan pertanian pada dasarnya meliputi pengembangan dan peningkatan pada faktor-faktor: teknologi, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan (Uphoff, 1986; Johnson (1985) dalam Pakpahan, 1989). Faktorfaktor tersebut merupakan syarat kecukupan (sufficient condition) untuk mencapai performance pembangunan yang dikehendaki. Artinya, apabila satu atau lebih dari faktor tersebut tidak tersedia atau tidak sesuai dengan persyaratan yang diperlukan, maka tujuan untuk mencapai performance tertentu yang dikehendaki tidak akan dapat dicapai.

18

Pembangunan kelembagaan pertanian dilandasi pemikiran bahwa: (a) Pertanian memerlukan pengubahan sumberdaya alam menjadi produk yang berguna melalui penggunaan sumberdaya manusia yang didukung infrastruktur, peralatan, kredit, dan sebagainya; (b) Pembangunan lembaga untuk pertanian lebih rumit daripada manajemen sumberdaya alam karena memerlukan faktor pendukung dan unit-unit produksi; (c) Kegiatan pertanian mencakup tiga rangkaian: penyiapan input, mengubah input menjadi produk dengan usaha tenaga kerja dan manajemen, dan menempatkan output menjadi berharga; (d) Kegiatan pertanian memerlukan dukungan dalam bentuk kebijakan dan investasi berupa lembaga dari pusat hingga daerah; dan (e) Kompleksitas pertanian, yang meliputi unit-unit usaha dan lembaga, sulit mencapai kondisi optimal.

Memberdayakan Petani Petani merupakan orang yang menjalankan usahatani atau melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kehidupannya di bidang pertanian. Dalam menjalankan usahataninya, petani memegang peranan sebagai seorang juru tani (cultivator) dan seorang pengelola atau manajer (Mosher, 1966). Sebagai juru tani, petani memelihara tanaman atau bercocok tanam dan hewan guna mendapatkan hasil-hasilnya yang berfaedah, pada umumnya memerlukan ketrampilan tangan, otot dan mata. Sebagai pengelola, petani harus mengambil keputusan atau menetapkan pilihan dari alternatif-alternatif yang ada untuk kegiatan usahataninya. Selain itu, petani adalah seorang manusia anggota sebuah keluarga dan anggota masyarakat setempat. Sebagai perorangan, petani mempunyai empat kapasitas, yaitu: bekerja, belajar, berpikir kreatif, dan bercita-cita. Sebagai anggota masyarakat, langkah-langkah yang diambil petani sangat dipengaruhi oleh sikap dan hubungan dalam masyarakat setempat. Dalam kegiatan pertanian, masyarakat petani masih membutuhkan suatu layanan yang semakin luas dan kompleks cakupannya. J. Di Franco (Maunder, Addison H., 1972) mengidentifikasi cakupan tanggung jawab layanan pertanian di masa mendatang meliputi: (a) Produksi pertanian; (b) Pemasaran, distrihusi dan pengolahan produk pertanian; (c) Konservasi, penggunaan dan perbaikan sumberdaya alam; (d) Pengelolaan usahatani dan ekonomi rumah tangga; (e) Kehidupan

19

keluarga; (f) Pengembangan generasi muda; (g) Pengembangan kepemimpinan; (h) Pengembangan masyarakat dan pembangunan sumberdaya. Layanan pengembangan masyarakat dan pembangunan sumberdaya manusia sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat. Menurut Margono Slamet (2000) istilah `berdaya' diartikan sebagai tahu, mengerti, faham, termotivasi, berkesempatan melihat peluang, berenerji, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani menghadapi resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, mampu bertindak sesuai situasi. Petani yang berdaya, menurut Susetiawan (2000) adalah petani yang secara politik dapat mengartikulasikan (menyampaikan perwujudan) kepentingannya, secara ekonomi dapat melakukan proses tawar-menawar dengan pihak lain dalam kegiatan ekonomi, secara sosial dapat mengelola mengatur komunitas dan mengambil keputusan secara mandiri, dan secara budaya diakui eksistensinya. Pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi yang menitikberatkan pada bagaimana memberikan peran yang proporsional agar masyarakat dapat berperan secara aktif dalam aktivitas sosial kemasyarakatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga swasta dan masyarakat sendiri (Saputro, 2001). Sejalan dengan proses reformasi di negara Indonesia terjadi pula perubahan pendekatan pembangunan. Pembangunan yang semula bersifat sentralistik, topdown, sekarang diarahkan pada otonomi daerah dan bersifat buttom-up. Perhatian pembangunan yang selama ini lebih pada pertumbuhan ekonomi sehingga kurang memperhatikan aspirasi masyarakat, mulai bergeser pada usaha-usaha yang mendorong peningkatan kemampuan masyarakat untuk berkembang, memperluas dan memperbanyak kesempatan-kesempatan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan secara mandiri. Tuntutan tentang paradigma baru dalam pembangunan sudah lama dikemukakan oleh berbagai kalangan. Pada masa pemerintahan Orde Baru tuntutan tersebut tidak ditanggapi dengan serius. Tuntutan paradigma baru pembangunan ada sejalan dengan perkembangan masyarakat yang mulai menuju

20

perubahan sikap sebagai akibat tekanan dalam sistem pembangunan nasional. Dasar filosofi pembangunan yang dianut oleh pemerintah Orde baru mendasarkan pada asumsi bahwa masyarakat itu terbelakang, tidak maju, dan bodoh, sehingga diperlukan suatu tindakan atau intervensi dari pihak luar (pemerintah). Tekanan struktural ini berakibat pada kemandirian menjadi hilang. Pembangunan justru menempatkan orang miskin menjadi ”para penerima derma” (beneficiaries) proyek-proyek pembangunan, ”para penganut” teknologi-teknologi baru, para konsumen jasa pelayanan publik yang kurang terkoordinasi, buruh harian dan sebagainya. Untuk itu pengembangan masyarakat mestinya berusaha untuk menghilangkan tekanan struktural yang membuat masyarakat tidak berdaya. Pandangan baru pembangunan didasarkan pada asumsi yang berbeda tentang cara yang tepat untuk menggerakkan masyarakat. Menurut pandangan baru ini untuk mengadakan pembangunan diperlukan perombakan yang mendasar mengenai seluruh lembaga, proses dan hubungan yang ada di masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan. Hambatan utama (dalam perombakan adalah sikap fatalisme, sikap menerima nasib, dan sikap ketegantungan dan kurang yakin akan kemampuan diri yang secara tradisional menjadi sikap penduduk. Dalam pembangunan diperlukan proses pendidikan yang berdasarkan pandangan luas untuk mengubah sikap masyarakat, dan untuk membangkitkan kegairahan dan hasrat, serta kepercayaan akan kemampuan sendiri, dapat meningkatkan kemampuan swadaya (self help) perorangan dan kelompok untuk memperbaiki nasib sendiri. Disamping itu, diperlukan peningkatan kesadaran dan partisipasi politik di kalangan penduduk serta meningkatkan semangat gotong-royong dengan memperkokoh lembaga-lembaga demokrasi dan memperluas dasar kepemimpinan masyarakat. Dengan kata lain, paradigma baru pembangunan ini lebih mendasarkan pada suatu teori pembangunan humanistis daripada teori pembangunan teknokrasi. Mendasarkan pada kerangka pikir di atas maka pendekatan masyarakat yang paling tepat adalah melalui pemberdayaan.

21

Partisipasi Masyarakat Partisipasi menempati posisi penting dalam praktik dan pemikiran pembangunan. Partisipasi sering dikaitkan dengan kegiatan pembangunan dalam masyarakat, digunakan untuk memberi gambaran pada kegiatan penyuluhan dan pembangunan kapasitas lokal dan kemandirian masyarakat. Partisipasi mempunyai banyak perbedaan dalam praktik sesuai negara-negara, sektor-sektor, dan tipe-tipe kegiatan. Partisipasi secara sederhana dapat diartikan sebagai peran serta seseorang atau sekelompok orang anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Aspek-aspek penting partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, menurut Carry (1970), meliputi: (a) prasyarat partisipasi, (b) tipe-tipe partisipasi, (c) tipetipe partisipan, (d) hubungan partisipan pada lokalitas, dan (e) tahapan pengorganisasian yang berhubungan dengan partisipasi. Banyak penerjemahan terhadap istilah partisipasi, The World Bank (1996) mendifinisikan partisipasi sebagai sebuah proses dimana stakeholder-stakeholder mempengaruhi dan ambil bagian atas pengelolaan inisiatif dan keputusan-keputusan pembangunan dan sumberdaya yang mempengaruhi mereka. Pretty (1994), dan Adnan et al. (1992) dalam Pretty dan Vodouhe (1997) mengemukakan tipologi partisipasi, yaitu: bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam program dan proyek pembangunan. Partisipasi dapat disusun dalam tujuh tipe, yaitu: (a) Partisipasi pasif (passive participation); masyarakat berpartisipasi secara ikutikutan, pemberitahuan sepihak dari pengelola proyek tanpa mendengarkan tanggapan masyarakat. (b) Partisipasi dalam pemberian informasi (participation in information giving); masyarakat berpartisipasi dengan menjawab atau memberi informasi. Masyarakat tidak mempunyai pilihan untuk mempengaruhi cara kerja. (c) Partisipasi dengan konsultasi (participation by consultation); masyarakat berpartisipasi dengan konsultasi, sedangkan agen luar menetapkan masalah dan jalan keluarnya serta memodifikasinya. Pengambilan keputusan oleh profesional. (d) Partisipasi untuk memperoleh insentif material (participation for material incentive); masyarakat berpartisipasi dengan menyediakan sumberdaya, seperti tenaga kerja, untuk memperoleh insentif material.

22

(e) Partisipasi fungsional (funcional participation); masyarakat berpartisipasi dengan pembentukan kelompok-kelompok yang dikaitkan dengan tujuan proyek. Masyarakat tidak dilibatkan pada tahapan awal atau perencanaan, pengarahan dilakukan oleh pihak luar. (f) Partisipasi interaktif (interactive participation); masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama, membuat rencana aksi dan pembentukan lembaga lokal baru atau penguatan yang lain. Masyarakat menentukan keputusan dan mempunyai tanggung-jawab dalam pemeliharaan struktur dan praktik. (g) Pengembangan diri (self-mobilization); masyarakat berpartisipasi dengan mengambil kebebasan inisiatif dari lembaga eksternal untuk mengubah sistem. Masyarakat membangun hubungan dengan lembaga eksternal untuk sumberdaya dan bantuan teknis yang diperlukan, tetapi tetap menguasai sumberdaya yang digunakan. Howard, Baker, dan Forest (1994) membedakan keterlibatan dalam tiga tipe, yaitu: keterlibatan fisik (physical involvement), jika sekelompok kecil orang berkumpul di suatu ruangan; keterlibatan sosial (social involvement), jika mereka berdiskusi, bertukar pikiran mengungkapkan perasaan, kebutuhan dan harapan; keterlibatan psikologis (psychological involvement), jika mereka terlibat diskusi aktif, mendalami pilihan-pilihan program, hingga menjadi disepakati sebagai rumusan dan pemecahan masalah. Slamet (2003) membagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam lima jenis, yaitu: (a) Ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas input tersebut dan ikut menikmati hasilnya; (b) Ikut memberi input dan menikmati hasilnya; (c) Ikut memberi input dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil pembangunan secara langsung; (d) Menikmati/memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi input; dan (e) Memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menikmati hasilnya. Menurut Mubyarto (Ndraha, 1990) mengartikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Berbagai bentuk atau tahapan partisipasi seperti dikemukakan oleh Ndraha (1990) antara lain:

23

(a) Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (contact change) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial. (b) Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya. (c) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana). Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin di dalam masyarakat. Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut nasib mereka, dan partisipasi dalam hal yang bersifat teknis. (d) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan. (e) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan. (f) Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Howard, Baker, dan Forest (1994) mengemukakan beberapa alasan seseorang termotivasi untuk terlibat dalam suatu program tertentu, antara lain: (a) Pola partisipasi masyarakat ditentukan secara umum oleh lingkungan sosial mereka; di beberapa kelompok, komunitas, keluarga partisipasi merupakan suatu kebiasaan atau fungsi budaya. (b) Sebagai rasa tanggung-jawab masyarakat. (c) Masyarakat berpartisipasi jika merasa mampu. Kemampuan dan kepercayaan diri biasanya timbul dari akses pada informasi, pengalaman, dan pelatihan. (d) Ekspresi dan aktualisasi diri. Kepuasan terhadap prestasi, penghargaan, dan harapan pencapaian adalah bentuk penting motivasi. (e) Sebagai pilihan untuk meningkatkan kualitas hidup. (f) Keterlibatan seringkali merupakan derajat minat pribadi. Karena ditantang oleh kekuatan luar dan partisipasi dipandang sebagai suatu yang bermakna. IADB (2001) menyatakan bahwa partisipasi sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan. Hal ini bisa terjadi karena:

24



Partisipasi memberdayakan dan menggerakkan masyarakat sebagai pelaku dan pengawas dari pembangunan yang mereka lakukan, sehingga membantu menciptakan dan memelihara demokrasi dan pemerintahan yang baik;



Partisipasi memperbaiki rancangan proyek dengan mengurangi biaya pengamatan dan data, faktor-faktor sosial budaya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat sehingga mengurangi juga biaya supervisi;



Proses partisipasi dapat meningkatkan temuan dan pembelajaran sosial, sehingga dapat menciptakan komitmen terhadap perubahan sosial;



Partisipasi dapat menguatkan kapasitas lembaga lokal, seperti: ketrampilan manajemen, kemandirian, kepercayaan, transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap sumberdaya luar. Kapasitas lembaga lebih besar memperbaiki proyek secara berkelanjutan. Oakley et al. (1991) dalam Kumar (2002) mencatat sejumlah keuntungan

utama partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: (a) Efisiensi (Efficiency): Partisipasi dapat menjamin penggunaan secara efektif sumberdaya yang tersedia. Masyarakat lokal mengambil tanggung-jawab dalam berbagai aktivitas sehingga meningkatkan efisiensi. (b) Efektivitas (Effectiveness): Partisipasi masyarakat dapat membuat proyekproyek lebih efektif melalui: pengambilan keputusan mengenai tujuan dan strategi, partisipasi dalam pelaksanaan, sehingga memastikan penggunaan sumberdaya secara efektif. (c) Kemandirian (Self-reliance): Melalui partisipasi aktif masyarakat lokal, tidak hanya dapat mengatasi mentalitas ketergantungan, tetapi juga dapat meningkatkan kesadaran, kepercayaan diri, dan pengawasan atas proses pembangunan. (d) Jaminan (Coverage): Partisipasi masyarakat dapat menjadi sebuah usaha keras sebagai jaminan atas manfaat yang diperoleh kelompok sasaran. (e) Keberlanjutan (Sustainability): Partisipasi masyarakat dianggap sebagai sebuah prasyarat bagi keberlanjutan kegiatan-kegiatan pembangunan. Pembangunan sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya mengandung arti bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam proses itu, masyarakat perlu berperanserta. Peranserta bukan semata-mata

25

melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan atau dalam evaluasi proyek belaka. Dalam peranserta tersirat makna dan integritas keseluruhan proyek itu. Peranserta merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan pihak lain; peranserta berarti perhatian mendalam mengenai perbedaan atau perubahan yang akan dihasilkan suatu proyek sehubungan dengan kehidupan masyarakat; peranserta adalah kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh pihak-pihak lain untuk suatu kegiatan. IADB (2001) memperlihatkan urutan mekanisme partisipasi berdasarkan pada timbulnya pengawasan masyarakat terhadap keputusan-keputusan yang mempengaruhi hidup mereka adalah sebagai berikut:

Pengaruh, Keputusan dan Pengawasan yang diberikan

Mekanisme: Partisipasi dalam Pembangunan

Mekanisme pemberdayaan stakeholder-stakeholder:  membangun kapasitas  penguatan finansial dan status legal  menyerahkan dan pengelolaan sendiri  dukungan baru, inisiatif spontan Mekanisme kolaborasi:  pembentukan komisi bersama dengan stakeholder  pembentukan kerjasama kelompok, kelompok tugas bersama  kerja bersama dengan kelompok pengguna, organisasi perantara  tanggung-jawab stakeholder untuk pelaksanaan Mekanisme memberi pengambilan keputusan:  Teknik-teknik perencanaan partisipatif  Lokakarya untuk merundingkan posisi, prioritas, peran  Pertemuan untuk memecahkan konflik, membuat kesepakatan  Review publik dan revisi draf dokumen Mekanisme penilaian bersama:  penilaian dan evaluasi partisipatif  penilaian stakeholder lokal

Informasi dan belajar

Mekanisme: Prakondisi untuk partisipasi dalam Pembangunan

Mekanisme konsultatif:  Pertemuan-pertemuan konsultatif  Wawancara dan kunjungan lapangan (dlm berbagai tahapan) Mekanisme memberi informasi:  Penerjemahan dan desiminasi material  Informasi seminar, presentasi, pertemuan-pertemuan publik

Gambar 2.1. Mekanisme Partisipasi dalam Pembangunan

Menurut Uphoff, et.al. dalam Bryant dan White (1982) mengemukakan bahwa kontribusi gerakan pengembangan masyarakat dan pelajaran yang dapat diambil guna mengembangkan peranserta, terkait dengan suatu studi yang mencatat

26

sebagai berikut: (a) Peranserta janganlah dijadikan program yang terpisah; ia merupakan suatu proses dan oleh sebab itu hendaknya dipadukan dengan kegiatankegiatan lain; (b) Peranserta harus didasarkan pada organisasi-organisasi lokal; (c) Distribusi yang lebih adil akan mendorong lebih banyak partisipasi; dan (d) Perlu diciptakan mata rantai antara berbagai tingkat, dan hendaknya pembangunan tidak didasarkan pada upaya-upaya yang terpisah-pisah. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi adanya tiga faktor utama yang mendukungnya, yaitu: (a) kemauan, (b) kemampuan, dan (c) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi (Slamet, 1992). Masyarakat perlu mengalami proses belajar untuk mampu mengetahui kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki kehidupan. Setelah mengetahui, kemampuan atau ketrampilan perlu ditingkatkan agar dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan itu. Akhirnya, diperlukan usaha khusus untuk membuat masyarakat mau bertindak memanfaatkan kesempatan memperbaiki kehidupannya. Kemauan partisipasi bersumber pada faktor psikologis individu yang menyangkut emosi dan perasaan yang melekat pada diri manusia. Faktor-faktor yang menyangkut emosi dan perasaan ini sangat kompleks sifatnya, sulit diamati dan diketahui dengan pasti, dan tidak mudah dikomunikasikan, akan tetapi selalu ada pada setiap individu dan merupakan motor penggerak perilaku manusia. Faktor yang menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan apabila dengan berpartisipasi akan memberikan manfaat, dan dengan kemanfaatan itu dapat memenuhi keperluan-keperluan masyarakat setempat (Goldsmith dan Blustain dalam Jahi, 1988). Selain itu kebutuhan masyarakat merupakan faktor pendorong timbulnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Kemampuan menunjukkan kualitas manusia dalam mengatasi berbagai macam persoalan yang dihadapi. Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan harus didahului oleh suatu proses belajar. Ketersediaan sumberdaya material atau teknologi erat kaitannya dengan kemampuan atau kualitas diri dalam mengembangkan potensi yang dimiliki untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Seringkali ketersediaan sumberdaya, teknologi, dan kesem-

27

patan belajar tidak mampu diakses oleh masyarakat sehingga perlu ada pihak luar yang bersedia memfasilitasi masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Tjokroamidjojo (1984) melihat empat aspek penting dalam rangka partisipasi dalam pembangunan, yaitu: (a) Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara turut menentukan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah; (b) Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama caracara dalam merencanakan tujuan yang sebaiknya; (c) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik; (d) Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana. Strategi pembangunan di negara-negara berkembang memerlukan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaannya karena berbagai pertimbangan yaitu: (a) meningkatkan integrasi, (b) meningkatkan hasil dan merangsang penerimaan yang lebih besar terhadap kriteria hasil, (c) membantu menghadapi permasalahan nyata dari kesenjangan tanggapan terhadap perasaan, kebutuhan, masalah, dan pandangan komunitas lokal, (d) membawa kualitas hasil (output) lebih tinggi dan berkualitas, (e) meningkatkan jumlah dan ketepatan informasi, dan (f) memberikan operasi yang lebih ekonomis dengan penggunaan lebih banyak sumberdaya manusia lokal dan membatasi transportasi dan manajemen yang mahal (Claude dan Zamor, 1985). Tjokroamidjojo (1984) mengungkapkan ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam rangka partisipasi masyarakat, yaitu: (a) masalah kepemimpinan, (b) komunikasi, dan (c) pendidikan. Peranan kepemimpinan sangat menentukan karena pembangunan memerlukan pemimpin yang mempunyai atau menerima gagasan pembaharuan, mampu berkomunikasi dan menerjemahkan proses-proses yang berlangsung. Untuk menggerakkan partisipasi masyarakat diperlukan pemimpin-pemimpin formal yang mempunyai legalitas dan pemimpin-pemimpin informal yang mempunyai legitimitas. Komunikasi merupakan sarana yang memungkinkan gagasan, kebijakan, dan rencana mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Komunikasi dimaksudkan untuk menumbuhkan berbagai perubahan nilai dan sikap yang inheren di dalam proses pembaharuan. Selain

28

memberikan kesadaran, pendidikan memberikan prasyarat kemampuan serta pengembangan nilai-nilai dan sikap-sikap yang berguna untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang. Perspektif sosiologi mengamati pengaruh-pengaruh sosial-ekonomi terhadap masyarakat, sedangkan perspektif ekonomi memusatkan perhatian pada pilihan-pilihan yang dibuat masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuannya. Bryant dan White (1982) mengemukakan model ekonomi partisipasi dengan rumus: P = [(B x Pr) – (DC + OC)] R Partisipasi (P) adalah sebuah fungsi dari manfaat (Benefits – B) yang akan diperoleh, dikalikan dengan probabilitas atau kemungkinan untuk benar-benar memetik manfaat itu (Probability – Pr), dikurangi dengan dua jenis biaya yakni biaya langsung (direct costs – DC) dan biaya oportunitas (opportunity costs – OC); semuanya itu dikalikan dengan besarnya resiko yang sanggup ditanggung (Risks – R). Ohama (2001) menyebutkan bahwa pendekatan partisipasi merupakan salah satu strategi dalam pengembangan masyarakat. Pendekatan partisipatif diyakini sangat efektif dalam memberdayakan masyarakat menuju kemandirian dan pembangunan berkelanjutan. Sebagai suatu metode praktis dalam memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat, pendekatan ini mempunyai beberapa kekuatan, yaitu: (a) tumbuhnya kesadaran masyarakat berkenaan dialog yang saling menguntungkan merupakan pembentukan visi, usaha bersama yang baru, orientasi pencapaian penanaman nilai melalui pengalaman belajar; (b) pembangunan organisasi berkenaan kerjasama pengambilan keputusan secara demokratis, pelaksanaan dan evaluasi secara efektif, pengelolaan kegiatan organisasi merupakan piranti sosial untuk menambah pengalaman pada kerjasama; (c) pengembangan kemampuan berkenaan penambahan dan internalisasi PSK (pengetahuan, sikap, dan keahlian) untuk kemandirian pengelolaan sumberdaya merupakan pengelolaan organisasi secara sesuai; dan (d) jaringan kerja berkenaan konsolidasi jaringan organisasi bagi transaksi sumberdaya dan pembagian pengalaman secara lebih efektif merupakan penguatan dasar yang umum untuk menyuarakan minat dan perhatian.

29

Modal Sosial: Modal Bagi Pengembangan Kerjasama Kolektif Modal sosial (social capital) merupakan salah satu konsep untuk menjelaskan realitas sosial pada berbagai tingkatan. Modal sosial secara sederhana dapat didefinisikan sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka (Fukuyama, 2000). Jika para anggota kelompok mengharapkan bahwa anggota-anggota yang lain berperilaku jujur dan terpercaya, maka mereka akan saling mempercayai.

Kepercayaan

menjadi sarana kelompok atau organisasi menjadi lebih efisien. Inti dari modal sosial adalah kepercayaan (trust) dan kerja-sama (cooperation) (Krishna, 2000). Harriss dan Renzio (1997 dalam Carroll (2001) mengungkapkan gambaran modal sosial dalam kehidupan nyata dan membaginya dalam 6 tipe, yaitu: (a) Family and kinship connections (Keluarga dan hubungan kekerabatan), berhubungan dengan satu rumah tangga, keluarga besar, dan marga, didasarkan pada pertalian darah atau etnik. (b) Social networks (Jaringan kerja sosial), atau asosiasi kehidupan. Terdapat pada kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang menghubungkan individu dengan berbagai keluarga atau kelompok kekerabatan dalam kegiatan-kegiatan umum untuk berbagai tujuan (ekonomi, sosial/budaya, politik. (c) Cross-sectoral linkages (Hubungan lintas sektoral), yang diterjemahkan “jaringan kerja dari jaringan kerja” dimana hubungan bersama organisasi mempunyai berbagai sektor di dalam masyarakat dalam pencarian pemecahan pada berbagai permasalahan. (d) Sosiopolitical capital (Modal sosio-politik), menggambarkan hubungan antara masyarakat sipil dengan negara, memberikan masyarakat kemampuan untuk menengahi konflik dengan mendengar, saluran, dan penyelesaian berbagai masalah. (e) Institutional and policy framework (Jaringan kerja kelembagaan dan kebijakan), atau serangkaian aturan-aturan formal dan norma-norma (konstitusi, hukum, peraturan, kebijakan) yang mengatur kehidupan masyarakat. (f) Social norms and value (Nilai dan norma-norma sosial), didefinisikan sebagai sesuatu yang terdapat di dalam kelompok sosial atau bangsa dalam

30

berbagi kepercayaan budaya dan mempunyai fungsi pada masyarakat sebagai satu kesatuan. Pembagian lebih lanjut, tiga tipe pertama dikategorikan sebagai tingkat mikro, sedangkan tiga tipe kedua merupakan tipe makro dari modal sosial. Pengelompokkan tipologi ini selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1. Coleman (2000) mengemukakan tiga bentuk yang diidentifikasi dalam modal sosial, yaitu: (a) kewajiban-kewajiban dan harapan-harapan, yang tergantung pada kepercayaan lingkungan sosial; (b) kemampuan aliran informasi dari struktur sosial; dan (c) Adanya norma-norma yang disertai sanksi. Tabel 2.1. Tipologi Modal Sosial Kriteria

Tipe Interaksi Sosial

Distribusi manfaat

Individu Kelompok Masyarakat

Sumber interaksi sosial

Struktural – kognitif Jalinan di dalam – di luar komunitas Dipusatkan antar pribadi atau kelompok Lemah atau kuat Vertikal – horisontal

Sifat dasar interaksi

Penilaian sosial

Bermanfaat atau membahayakan (untuk kebaikan masyarakat)

Tingkat dan bidang

Keluarga/kekerabatan Asosiasi kehidupan lokal Hubungan lintas sektoral Modal sosio-politik Jaringan kerja kelembagaan Nilai dan norma-norma sosial

Sumber: Carroll (2001)

Petani dan Perubahan Perilaku Karakteristik Petani Istilah ‘petani’ dari banyak kalangan akademis sosial akan memberikan pengertian dan definisi yang beragam. Sosok petani ternyata mempunyai banyak dimensi sehingga berbagai kalangan memberi pandangan sesuai dengan ciri-ciri

31

yang dominan. Moore mencatat tiga karakteristik petani, yaitu: subordinasi legal, kekhususan kultural, dan pemilikan de facto atas tanah. Wolf memberikan istilah peasants untuk petani yang dicirikan: penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam cocok tanam dan membuat keputusan otonom tentang proses cocok tanam (Lansberger dan Alexandrov, 1981). Shanin menunjuk pada ciri-ciri masyarakat petani (peasant) sebagai berikut: (a) satuan keluarga (rumah tangga) petani adalah satuan dasar dalam masyarakat desa yang berdimensi ganda; (b) petani hidup dari usahatani, dengan mengolah tanah (lahan); (c) pola kebudayaan petani berciri tradisional dan khas; (d) petani menduduki posisi rendah dalam masyarakat, mereka adalah “orang kecil” terhadap masyarakat di atas-desa (Sayogyo, 1993). Soekartawi dkk. (1986) mengidentifikasikan ‘petani kecil’ dengan ciri-ciri sebagai berikut: (a) Berusahatani dalam lingkungan tekanan penduduk lokal yang meningkat, (b) Mempunyai sumberdaya terbatas sehingga menciptakan tingkat hidup yang rendah, (c) Bergantung seluruhnya atau sebagian kepada produksi yang subsisten, dan (d) Kurang memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya. Petani merupakan kelompok masyarakat yang memegang peranan penting, baik di negara industri maupun negara berkembang. Usahatani kecil merupakan bentuk usaha yang mengolah lahan terbatas, menggunakan semua atau sebagian tenaga kerja keluarga sendiri dalam kesatuan usaha ekonomi yang mandiri. Usahatani merupakan bentuk usaha paling banyak dan memasok sebagian besar hasil produksi pertanian. Tipe usahatani yang paling sering ditemui di banyak negara adalah usahatani keluarga, mereka terorganisir menurut masing-masing struktur keluarga tani yang berlaku. Blanckenburg dan Sachs (1989) menyebutkan bahwa salah satu ciri terpenting masyarakat pertanian yang membedakannya dari masyarakat industri adalah makna kelompok primer sebagai unsur membentuk masyarakat. Kelompok primer ditandai oleh kecilnya kelompok, lemahnya tingkat formalisasi, baik fungsi yang dipikul oleh kelompok maupun persatuan dan solidaritas anggota kelompok, juga lemahnya keterkaitan dengan norma-norma kelompok. Dalam masyarakat pertanian, kelompok primer lebih penting artinya dibandingkan

32

kelompok sekunder yang bercirikan organisasi rasional, berorientasi ke tujuan yang spesifik, dan mempunyai jumlah anggota yang lebih banyak.

Membangun Kemandirian Petani Kemandirian adalah sebuah konsep yang utuh, tetapi memiliki berbagai muka dan tercermin dalam berbagi bidang kehidupan (Kartasasmita, 1997). Kemandirian (self-reliance) pertanian mengandung pengertian yang lebih jauh dari swasembada (self-sufficiency) yang secara hakiki menuntut kebutuhan dari produksi sendiri. Kemandirian di tingkat petani adalah menciptakan penerimaan yang mampu menutupi pengeluarannya. Dengan perkataan lain, kemandirian merupakan fungsi dari berbagai peubah bebas yang berkaitan erat dengan peningkatan pendapatan, yakni efisiensi, sistem perdagangan, laju ekspor, sistem moneter dan kelembagaan yang inovatif serta organisasi yang bersifat adaptif (Amang, 1997). Saefullah dkk. (2003) menyebutkan perbedaan self-reliance setiap orang disamping disebabkan oleh faktor yang bersifat individual, seperti: character building, kepribadian, pengalaman, dan sebagainya; juga seringkali disebabkan oleh faktor sumberdaya. ‘Kemandirian’, dalam Kamus Webster’s berasal dari kata self-reliant (adj.): not dependent on others: having confidence in and exercising one’s own powers or judgement (tidak tergantung pada orang lain: mempunyai kepercayaan dan pengambilan kekuasaan dan keputusan sendiri) atau self-reliance (noun): reliance upon one’s own efforts, judgement, or ability (mandiri pada usaha-usaha, pertimbangan, atau kemampuan sendiri). Verhagen (1996) mengemukakan bahwa kemandirian (self-reliance) adalah suatu suasana atau kondisi tertentu yang membuat seorang individu atau sekelompok manusia yang telah mencapai kondisi itu tidak lagi tergantung pada bantuan atau kedermawanan pihak ketiga untuk mengamankan kepentingan individu atau kelompok. Dijelaskan oleh Verhagen (1996), sarana untuk mencapai kemandirian adalah adanya keswadayaan. Swadaya adalah setiap tindakan sukarela yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok manusia yang bertujuan untuk pemuasan kebutuhan-kebutuhan atau aspirasi-aspirasi individual atau kolektif. Pemilikan yang terbatas dan akses pemilikan yang juga terbatas terhadap sumber-

33

daya menyebabkan tingkat kemandirian yang rendah. Dalam hal ini ketergantungan terhadap faktor eksternal menjadi sangat tinggi. Penyatuan potensi, serta penumbuhan nilai-nilai untuk menghargai diri sendiri dan sesama, kepercayaan, komunikasi dan kerjasama, yang diwujudkan dalam suatu wadah kelompok, pada akhirnya menjadi organisasi, diyakini sebagai strategi dalam meningkatkan kemandirian masyarakat (Saefullah dkk., 2003).

Perilaku Belajar Dalam Individu Dalam perspektif teori belajar, perilaku individu atau seseorang ditentukan oleh apa yang telah dipelajari sebelumnya (Sear, Freedman, dan Peplau, 1992). Pendekatan perilaku dengan teori belajar ini merupakan dasar Behaviorisme. Belajar merupakan perubahan dalam individu (Crow dan Crow; Burton; Haggard dalam Knowles, 1978), sebagai hasil pengalaman yang berkaitan dengan interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan ini menyangkut kebiasaan, pengetahuan, dan sikap mental. Secara umum ada tiga mekanisme utama belajar pada manusia, yaitu: asosiasi atau classical conditioning, reinforcement, dan imitasi. Asosiasi merupakan kondisi dimana seseorang berperilaku tertentu karena mengasosiasikan dengan pengalaman sebelumnya. Dasar dari reinforcement menyatakan bahwa orang belajar menampilkan perilaku tertentu karena perilaku itu disertai dengan sesuatu yang menyenangkan dan dapat memuaskan kebutuhan (atau mereka belajar menghindari perilaku yang disertai akibat-akibat yang tidak menyenangkan). Sedangkan imitasi menjelaskan bahwa orang mempelajari sikap dan perilaku sosial dengan meniru sikap dan perilaku yang menjadi model. Dalam teori belajar ada tiga ciri khusus yang membedakan dengan pemikiran yang lain, yaitu: (a) sebab-sebab perilaku diduga terletak terutama pada pengalaman belajar individu di masa lampau; (b) cenderung menempatkan penyebab perilaku terutama pada lingkungan eksternal dan tidak pada pengartian subjektif individu terhadap apa yang terjadi; (c) biasanya diarahkan untuk menjelaskan perilaku yang nyata dan bukan keadaan subjektif atau psikologis. Teori belajar sosial oleh Bandura menyatakan bahwa sumber penyebab perilaku bukan hanya eksternal (faktor lingkungan) tetapi juga internal (faktor

34

kognitif) (Sarwono, 2002). Dijelaskan faktor kesadaran juga dianggap penting. Proses belajar sosial lebih daripada internalisasi norma-norma dan nilai-nilai. Belajar sosial berarti pula belajar untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kerja sama serta kegiatan-kegiatan yang mengandung pertentangan, guna mengatasi situasi-situasi yang baru dan mencapai tujuan-tujuan di dalam suatu konteks kesempatan dan keterbatasan. Orientasi ke pemecahan masalah penting bagi keikutsertaan yang efektif, khususnya dalam suatu masyarakat yang kompleks dan berubah-ubah (Jaeger, 1985). Gagne (1965) mengidentifikasi lima domain proses belajar, masing-masing mempunyai praxis, yaitu: (a) Motor skills (ketrampilan gerak), yang dikembangkan melalui praktik; (b) Verbal information (informasi tulis), syarat utama untuk belajar yang penyajiannya di dalam suatu pengelolaan; (c) Intellectual skills (ketrampilan intelektual), belajar yang diperlukan sebagai prasyarat ketrampilan; (d) Cognitive strategies (strategi kognitif), belajar yang memerlukan pengulangan kesempatan dimana keraguan berfikir hadir; (e) Attitudes (sikap), dipelajari secara sangat efektif melalui penggunaan model-model kemanusiaan dan “vicarious reinforcement”. Bloom (Knowles, 1978) mengidentifikasi tiga ranah dari tujuan pendidikan, yaitu: (a) kognitif, yang berhubungan dengan menimbulkan dan memperoleh pengetahuan dan pengembangan kemampuan dan kecakapan; (b) afektif, yang menggambarkan perubahan dalam minat, sikap, dan nilai, serta pengembangan apresiasi dan penyesuaian yang memadai; dan (c) psikomotor. Terkait dengan belajar bagi orang dewasa, Lindeman dalam Knowles (1978) mengidentifikasi beberapa anggapan sebagai dasar teori belajar orang dewasa sebagai berikut: (a) Orang dewasa termotivasi untuk belajar apabila sesuai minat dan kebutuhan sehingga belajarnya akan memuaskan, ini merupakan awal yang tepat untuk memulai aktivitas belajar; (b) Orientasi belajar orang dewasa adalah dipusatkan pada kehidupan, oleh karena itu unit yang tepat bagi pengelolaan belajar adalah situasi kehidupan; (c) Pengalaman merupakan sumber belajar, oleh karena itu metode logi pendidikan orang dewasa adalah analisis pengalaman; (d) Orang dewasa mempunyai kemandirian, oleh karena itu peran pengajar mengajak dalam proses penyelidikan saling menguntungkan; (e) Perbedaan antar

35

individu meningkat, sehingga pendidikan orang dewasa harus membuat penyediaan secara optimal bagi perbedaan dalam gaya, waktu, tempat, dan langkah belajar. Rogers (1994) mengemukakan tiga karakteristik sebagai ciri yang menandakan kedewasaan seseorang di dalam masyarakat, yaitu: perkembangan penuh (full growth), perasaan terhadap pandangan (sense of perspective), dan kemandirian (autonomy). Perkembangan penuh merupakan perluasan dan pemanfaatan semua bakat yang dimiliki seseorang dan proses pergerakan ke arah kematangan. Kedewasaan menunjukkan akumulasi pengalaman sebagai pertimbangan yang membantu seseorang mengembangkan pemikiran dalam hubungannya dengan orang lain. Kemandirian menujuk pada tanggung-jawab terhadap keputusan yang diambil dan adanya kesukarelaan.

Pemahaman Terhadap Perilaku Sosial Dalam perspektif sosiologi, kompleksitas kehidupan masyarakat merupakan kenyataan sosial yang rumit sehingga memerlukan suatu teori yang dapat menggambarkan dan menjelaskan perilaku sosial manusia atau struktur sosialnya. Ada beberapa cara untuk mengklasifikasi pelbagai tingkatan kenyataan sosial, Johnson (1994) menyebutkan empat tingkatan sebagai berikut: (a) Tingkatan Individu: tingkat perilaku (behavioral) versus tingkat subyektif. Tingkatan ini menempatkan individu sebagai pusat perhatian untuk analisa yang paling utama, tetapi sering juga pada satuan-satuan perilaku atau tindakan sosial individu. (b) Tingkat Antarpribadi (interpersonal); meliputi interaksi antar individu yang berhubungan dengan komunikasi simbolis, penyesuaian timbal-balik, negosiasi mengenai bentuk-bentuk tindakan yang saling tergantung, kerjasama atau konflik antar pribadi, pola-pola adaptasi bersama atau yang berhubungan satu sama lain terhadap lingkungan yang lebih luas. (c) Tingkat struktur sosial; lebih bersifat abstrak dari kedua tingkatan di atas. Perhatian pada pola-pola tindakan atau jaringan-jaringan interaksi yang disimpulkan dari pengamatan terhadap keteraturan dan keseragaman yang terdapat dalam waktu dan ruang. Satuan-satuan yang penting dalam tingkatan ini dapat dilihat sebagai posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial.

36

(d) Tingkat Budaya; meliputi arti, nilai, simbol, norma, dan pandangan hidup umumnya yang dimiliki bersama oleh anggota suatu masyarakat (atau sekelompok anggota). Dalam pengertian yang luas, istilah kebudayaan terdiri dari produk-produk tindakan dan interaksi manusia, termasuk benda-benda ciptaan manusia berupa materi dan dunia kebudayaan non-materiil. Kebudayaan non-materiil sebagai keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan, dan kemampuan serta tata cara yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Perilaku sosial dapat dipandang dalam berbagai perspektif, seperti perspektif sosiologi, atau perspektif psikologi. Beberapa teori sosiologi menjelaskan keteraturan sosial yang mendasar yang berhubungan dengan proses-proses sosial yang meningkatkan integrasi dan solidaritas. Solidaritas sosial dan integrasi merupakan permasalahan substantif yang diperhatikan Durkheim. Pandangan Durkeim didasarkan pada asumsi bahwa gejala sosial itu riil dan mempengaruhi kesadaran individu serta perilakunya yang berbeda dari karakteristik psikologis, biologis, atau karakteristik individu lainnya. Dalam pandangannya, kenyataan atau fakta sosial bersifat eksternal, memaksa individu, dan harus dijelaskan dengan fakta sosial yang lain. Pandangan berbeda diungkapkan oleh Weber, bahwa kenyataan sosial sebagai sesuatu yang didasarkan pada motivasi individu dan tindakan-tindakan sosial (Johnson, 1994). Interaksi sosial oleh setiap individu dalam suatu masyarakat sangat diperlukan. Robert Weiss (1974) dalam Sear dkk (1992), analisis kebutuhan afiliatif didasarkan pada enam “ketentuan hubungan sosial”, hal-hal penting yang diberikan berbagai hubungan bagi individu antara lain: (a) Kasih sayang merupakan rasa aman dan ketenangan yang diberikan oleh hubungan yang sangat erat; (b) Integrasi sosial merupakan perasaan berbagai minat dan sikap yang sering diberikan oleh hubungan dengan teman, rekan sekerja, atau teman seregu. Hubungan semacam ini memungkinkan adanya persahabatan dan memberikan rasa mempunyai kepada kelompok; (c) Harga diri diperoleh jika orang mendukung perasaan kita bahwa kita adalah orang yang berharga dan berkemampuan; (d) Rasa persatuan yang dapat dipercaya melibatkan pengertian bahwa orang akan membantu kita pada saat kita membutuhkan; (e) Bimbingan diberikan oleh konselor, guru,

37

dokter, teman, dan lain-lain, yang nasihat dan informasinya kita harapkan; (f) Kesempatan untuk mengasuh terjadi jika kita bertanggung-jawab terhadap kesejahteraan orang lain. Mengasuh orang lain memberikan perasaan bahwa kita dibutuhkan dan penting. Analisis kebutuhan sosial yang spesifik menyorot dua pokok utama tentang afiliasi manusia, yaitu: pertama, ada banyak dan bermacam-macam ganjaran persahabatan, dan kedua, pendekatan ini menekankan bahwa tidak ada hubungan tunggal yang dapat memenuhi semua kebutuhan afiliasi. Teori perbandingan sosial (social comparison theory) menyatakan bahwa orang berafiliasi untuk membandingkan perasaan mereka sendiri dengan perasaan orang lain dalam situasi yang sama. Teori ini mempunyai dua gagasan dasar: (1) Orang mempunyai dorongan untuk mengevaluasi dirinya sendiri, (2) Dalam ketiadaan patokan nonsosial yang objektif, kita mengevaluasi diri kita sendiri melalui perbandingan dengan orang lain (Sear dkk., 1992). Pandangan dari teori insentif terhadap perilaku sebagai sesuatu yang ditentukan oleh insentif yang tersedia bagi bermacam-macam tindakan. Orang bertindak berdasarkan keuntungan dan kerugian yang mereka peroleh dari setiap perilaku. Pada umumnya dibedakan 3 versi teori insentif, yaitu: (1) pilihan rasional atau rational decision-making theory, (2) teori pertukaran, dan (3) versi pemuasan kebutuhan. Ketiga versi ini menekankan pada upaya seseorang untuk memilih satu di antara beberapa alternatif perilaku dan harus mengambil keputusan berdasarkan besarnya keuntungan dan kerugian yang akan dialami dalam setiap alternatif. Teori pilihan rasional mengemukakan bahwa seseorang memperhitungkan kerugian dan keuntungan berbagai tindakan, serta secara rasional mengambil alternatif yang paling baik. Individu akan memilih tindakan yang memberikan keuntungan sebesar mungkin dan kerugian sekecil mungkin. Teori expectancyvalue, merupakan pengembangan teori pilihan rasional, menyatakan bahwa suatu keputusan diambil atas dasar: (a) nilai dari berbagai akibat keputusan yang mungkin, dan (b) derajat ekspektasi (dugaan) tentang akibat yang akan ditimbulkan oleh setiap keputusan. Teori pertukaran menganalisis interaksi interpersonal sebagai rangkaian keputusan rasional yang dibuat orang. Versi ketiga dari teori

38

insentif lebih menekankan adanya pemuasan kebutuhan. Individu memiliki kebutuhan atau motif spesifik tertentu dan berperilaku sedemikian rupa untuk memuaskan kebutuhan itu. Teori pertukaran Homans dibangun atas dasar asumsi individualistik yang diambil dari psikologi perilaku dan ilmu ekonomi dasar. Perilaku individu dilihat sebagai terbentuk oleh dukungan yang positif dan negatif; pilihan-pilihan individu dari antara perilaku-perilaku alternatif mencerminkan harapan mereka akan suatu rasio biaya-imbalan yang menguntungkan. Harapan-harapan ini dipengaruhi oleh pengalaman masa lampau dan oleh pengamatan atau perhitungan hasil biayaimbalan dari orang lain yang serupa. Konsep-konsep dan proposisi-proposisi yang membentuk dasar teori Homans digunakan untuk menjelaskan interaksi tatap muka dan dinamika-dinamika sosial, diantaranya proses-proses sosial seperti: menjalankan pengaruh, konformitas normatif dan inovasi, kerjasama dan konflik, serta status (Johnson, 1990). Teori pertukaran Blau berusaha untuk memberikan penjelasan dari tingkat mikro ke tingkat makro. Pada tingkat mikro, Blau membedakan penghargaan intrinsik dan yang ekstrinsik, dimana pertukaran dengan penghargaan intrinsik tunduk pada hambatan-hambatan normatif tertentu yang menghalangi terjadinya tawar-menawar mengenai biaya dan imbalan dan yang mengurangi perhatian terhadap apa yang harus dibayarkan oleh individu. Dalam struktur makro, Blau menilai penting munculnya nilai dan norma bersama, seperti: nilai-nilai yang memberikan legitimasi, nilai-nilai oposisi, nilai-nilai partikularistik, dan nilai-nilai universalistik. Dalam sistem yang besar dan kompleks seperti masyarakat, nilainilai abstrak tersebut menjadi lebih penting daripada penghargaan yang bersifat langsung, untuk mempertahankan pola-pola pertukaran yang sudah mapan. Ini disebabkan banyak dari pola-pola ini bersifat tidak langsung (Johnson, 1990). Di tingkat struktur sosial, teori Parsons menjelaskan bahwa tindakan sosial itu diarahkan pada tujuannya dan diatur secara normatif. Orientasi-orientasi alternatif terhadap tujuan dan norma dimasukkan dalam seperangkat variabel berpola yang menggambarkan pilihan-pilihan yang harus dibuat oleh individu, baik secara implisit maupun secara eksplisit, dalam hubungan sosial apa saja. Variabel-variabel tersebut mencakup: (a) Afektivitas versus netralitas afektif, (b) Orien-

39

tasi diri (self-orientation) versus orientasi kolektivitas, (c) Universalisme versus partikularisme, (d) Askripsi versus prestasi (achievement), dan (e) Spesifitas versus kekaburan (diffuseness). Variabel-variabel berpola ini merupakan suatu kerangka untuk menganalisa nilai budaya, penghargaan peran sistem sosial, dan pengaturan kebutuhan pribadi secara serempak (Johnson, 1990). Kelembagaan Pedesaan dan Pertanian Pengertian Kelembagaan atau institusi mempunyai beberapa pengertian. Anwar (2003) menyebutkan tiga pengertian, yaitu: (a) Kelembagaan atau institusi dapat diartikan sebagai “Aturan Main” (Rules of The Game); (b) Institusi juga sering diartikan sebagai “organisasi” yang melaksanakan Roles of the game, atau sebagi the Player of the Game; dan (c) Institusi diartikan juga sebagai “Aturan Main yang telah mengalami Keseimbangan” (Equilibrium Rules of The Games). Pengertian secara luas lembaga mencakup pula istilah organisasi (Ruttan, 1985). Pengertian secara terpisah, lembaga didefinisikan sebagai aturan perilaku yang menentukan pola-pola tindakan dan hubungan sosial, sedangkan organisasi adalah kesatuan sosial yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan (keluarga, perusahaan, kantor) yang menjalankan fungsi pengendalian terhadap berbagai sumberdaya. Koentjaraningrat (1990b) menggunakan istilah pranata untuk institution sebagai kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaannya. Kebudayaan terdiri atas tiga wujud, yaitu: (a) wujud ideel, (b) wujud kelakuan, dan (c) wujud fisik. Suatu total dari kelakuan manusia yang berpola dapat diperinci menurut fungsi-fungsi khasnya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia dalam masyarakatnya. Suatu sistem aktivitas khas dari kelakuan berpola (wujud kedua dari kebudayaan) beserta komponen-komponennya, ialah: sistem norma dan tata kelakuannya (wujud pertama dari kebudayaan) dan peralatannya (wujud ketiga dari kebudayaan), ditambah dengan manusia atau personel yang melaksanakan kelakuan berpola. Uphoff (1986) memaparkan bahwa secara umum terdapat tiga pengelompokkan yang diterima, yaitu: (a) organisasi yang tidak termasuk lembaga, (b) lem-

40

baga yang tidak termasuk organisasi, dan (c) organisasi yang merupakan lembaga (sebaliknya, lembaga yang termasuk organisasi). Dalam kajiannya, Uphoff lebih menekankan pada pengertian yang terakhir. Soekanto (1990) menyebutkan lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Kelembagaan adalah keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan keluarga, negara, agama dan mendapatkan makanan, pakaian, dan kenikmatan serta tempat perlindungan. Suatu lembaga dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia sehingga lembaga mempunyai fungsi. Selain itu, lembaga merupakan konsep yang berpadu dengan struktur, artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya (Roucek dan Warren, 1984). Menurut Schmid (1972) dalam Pakpahan (1989) lembaga merupakan rangkaian aturan hubungan antara manusia yang menentukan hak, diketahuinya hak orang lain, hak-hak istimewa, dan tanggung-jawab. Kelembagaan adalah sistem organisasi dan kontrol terhadap sumberdaya. Shaffer dan Schmid dalam Pakpahan (1989) menyatakan bahwa suatu kelembagaan dicirikan oleh tiga hal utama: (a) batas jurisdiksi, (b) property rights, dan (c) aturan representasi (rules of representation). Batas jurisdiksi menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam suatu masyarakat atau dapat berarti batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki oleh suatu lembaga. Konsep property atau pemilikan muncul dari konsep hak (rights) dan kewajiban (obligations) yang didefinisikan atau diatur oleh hukum, adat dan tradisi, atau konsensus yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumberdaya.

Aturan

representasi mengatur permasalahan siapa yang berhak berpartisipasi terhadap apa dalam proses pengambilan keputusan. Lembaga pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu: (a) memberikan pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana harus bertingkah-laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, yang terutama menyangkut kebutuhan pokoknya; (b) menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan; (c) memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan

41

sistem pengendalian sosial (social control), artinya, sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah-laku anggota-anggotanya (Soekanto, 1990). Norma-norma diciptakan, untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakat, mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda. Dikenal ada empat pengertian norma, yaitu: (a) cara (usage), menunjuk pada suatu bentuk perubahan; (b) kebiasaan (folkways), merupakan perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama; (c) tata kelakuan (mores), merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur; dan (d) adat-istiadat (customs), adalah tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat (Soekanto, 1990). Menurut Gillin dan Gillin dalam Soekanto (1990) lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu: (a) suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya, (b) suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan, (c) lembaga kemasayarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu, (d) lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, (e) lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan, dan (f) suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tak tertulis. Dalam pembangunan pedesaan memerlukan kelembagaan lokal untuk kegiatan-kegiatan: pengelolaan sumberdaya alam, infrastruktur pedesaan, pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan pertanian, dan usaha non-pertanian. Uphoff (1986) mengkategorikan kelembagaan lokal, termasuk kelembagaan pertanian, ke dalam: (a) Administrasi lokal (local administration); agen dan staf lokal dari departemen-departemen pusat, bertanggung-jawab pada birokrasi di atasnya. (b) Pemerintahan lokal (local government); dipilih dan ditetapkan orang seperti dewan desa, mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan pembangunan dan aturan tugas, dan bertanggung-jawab pada penduduk lokal.

42

(c) Organisasi-organisasi keanggotaan (membership organizations); asosiasi mandiri setempat yang mempunyai anggota untuk menangani: berbagai tugas, tugas khusus, atau adanya karakteristik dan minat yang sama. (d) Kerjasama (cooperatives); semacam organisasi lokal yang menyatukan sumberdaya ekonomi anggota untuk dimanfaatkan, seperti: asosiasi pemasaran, himpunan kredit, masyarakat konsumen, atau kerjasama produsen. (e) Organisasi-organisasi pelayanan (service organizations); organisasi lokal yang dibentuk utamanya untuk membantu orang lain. (f) Bisnis pribadi (private businesses); bisnis yang bergerak di bidang industri, jasa dan atau perdagangan. Di negara berkembang atau dunia ketiga, termasuk Indonesia, keberadaan kelembagaan pertanian yang ada sekarang kebanyakan merupakan hasil rekayasa dalam pembangunan pertanian. Staatz dan Eicher (1984) memaparkan bahwa pembangunan pertanian di negara dunia ketiga yang dimulai sejak tahun 1950-an dilakukan dengan transfer teknologi pertanian dari negara-negara maju. Sejalan dengan upaya tersebut dilakukan pengembangan masyarakat melalui pembangunan atau pengembangan kelembagaan sosial (Eaton, 1986; Israel, 1990). Pengembangan kelembagaan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana yang dimaksudkan sebagai sarana pendorong proses perubahan dan inovasi.

Organisasi: Wujud Luar Suatu Kelembagaan Masyarakat Istilah ”kelembagaan” dan ”organisasi” menimbulkan banyak penafsiran yang menimbulkan saling-silang pendapat.

Institution dan organization, atau

’kelembagaan’ dan ’organisasi’ sangat sulit dibedakan, namun ada kesadaran para ilmuwan untuk menjelaskan masing-masing istilah. Menurut Syahyuti (2003) ada empat cara dalam membedakan: pertama, kelembagaan cenderung tradisional sedangkan organisasi cenderung modern; kedua, kelembagaan dari masyarakat itu sendiri dan organisasi datang dari atas; ketiga, kelembagaan dan organisasi berada dalam satu kontinum, dimana organisasi adalah kelembagaan yang belum melembaga; keempat, organisasi merupakan bagian dari kelembagaan. Suatu organisasi dipandang sebagai melembaga sejauh fungsi-fungsinya memperoleh arti penting yang tak lagi terbatas atau bersifat lokal. Organisasi da-

43

pat dinamakan lembaga jika telah mengembangkan kemampuan “untuk bertindak sebagai wakil masyarakat yang lebih luas dengan menyediakan fungsi-fungsi dan pelayanan-pelayanan berharga. Lebih dari itu, lembaga itu merupakan model untuk menentukan pola-pola normatif dan nilai-nilai yang sah, melestarikan dan melindunginya bagi masyarakat yang lebih besar” (Eaton, 1986). Lebih jauh Jiri Nehnevajsa (Eaton, 1986) memberikan definisi yang operasional terhadap lembaga bagi pembangunan ekonomi dan sosial sebagai berikut: (a) kemampuan suatu organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya; (b) sejauh mana suatu organisasi yang inovatif (mengadakan pembaharuan) dipandang oleh lingkungannya sebagai memiliki nilai intrinsik, yang dapat diukur secara operasional dengan indeks-indeks seperti tingkat otonominya dan pengaruhnya terhadap lain-lain lembaga; dan (c) sejauh mana suatu pola inovatif dalam organisasi baru itu menjadi normatif bagi lain-lain kesatuan sosial dalam sistem sosial yang lebih besar. Menurut Etzioni (1982:3) organisasi adalah unit sosial (atau pengelompokan manusia) yang sengaja dibentuk dan dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Gibson, Ivancevich, dan Donnely (1996) mendefinisikan organisasi sebagai suatu unit terkoordinasi setidaknya dua orang berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran. Struktur organisasi adalah pola formal (Slamet, 1995; Gibson, Ivancevich, dan Donnely 1996) mengelompokkan orang dan pekerjaan. Dijelaskan Etzioni (1982), pada umumnya organisasi mempunyai ciri-ciri: (a) adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab dalam komunikasi; (b) adanya satu atau beberapa pusat kekuasaan yang berfungsi mengawasi pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuan; dan (c) penggantian tenaga. Berbagai pengelompokan mengenai organisasi menunjukkan ruang lingkup organisasi, diantaranya: Amitai Etzioni dalam Sutarto (1995) membagi organisasi atas dasar sistem wewenang dan atas dasar tanggapan anggota terhadap organisasi. Berdasar sistem wewenang organisasi terdiri atas: (a) Mengutamakan wewenang mutlak; (b) Mengutamakan kegunaan, wewenang resmi yang rasional, menggunakan dasar pertimbangan ekonomi; dan (c) Mengutamakan wewenang

44

normatif, menggunakan status anggota, mengutamakan ganjaran nilai. Berdasarkan susunan gabungan, dikelompokkan: mutlak dan normatif, normatif dan kegunaan, serta mutlak dan kegunaan. Sedangkan berdasarkan atas tanggapan anggota terhadap organisasi, terdiri: (a) Alienatif, yang berarti bahwa orang tidak terlibat secara kejiwaan tetapi dipaksa untuk tinggal sebagai anggota; (b) Kalkulatif, yang berarti bahwa orang digiatkan untuk banyak bekerja berdasarkan “balas jasa harus setimpal dengan jasa yang diberikan”; dan (c) Moral, yang berarti bahwa orang mendasarkan nilai-nilai sebagai misi organisasi yang pekerjaannya ada di dalamnya, dan melakukannya terutama karena dia merasa sesuai dengan nilai-nilai itu. Herbert G. Hick dalam Sutarto (1995) membedakan macam-macam organisasi atas dasar tingkat kepastian struktur, keterlibatan emosi anggota, dan atas dasar tujuan. Berdasarkan atas kepastian struktur, yaitu: (a) Organisasi formal, mempunyai struktur yang dinyatakan dengan baik yang dapat menggambarkan hubungan-hubungan wewenang, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung-jawab; (b) Organisasi informal, disusun secara bebas, fleksibel, tak pasti, dan spontan. Berdasarkan atas keterlibatan emosi anggota, organisasi dibedakan: (a) organisasi primer, dan (b) organisasi sekunder. Organisasi primer menuntut secara penuh, pribadi, dan keterlibatan emosi para anggota mereka. Mereka ditandai dengan pribadi, langsung, spontan, hubungan tatap muka. Mereka didasari pada lebih saling memuaskan dari pada kewajiban yang dinyatakan dengan pasti. Contoh: keluarga, orang-orang yang mengabdi pada profesinya, organisasi yang memberikan perhatian istimewa pada hal-hal yang berharga bagi hati para anggotanya. Organisasi primer adalah memuaskan tujuan mereka sendiri. Dalam organisasi sekunder, hubungan berdasarkan akal, rasional, dan pejanjian. Hubungan-hubungan cenderung untuk diresmikan dan pribadi dengan kewajiban-kewajiban yang dinyatakan secara tegas. Mereka tidak memuaskan tujuan mereka sendiri, tetapi mereka mempunyai anggota-anggota karena mereka dapat memberikan sarana (seperti gaji), untuk tujuan para anggotanya. Keterlibatan anggota terbatas dalam organisasi ini. Berdasarkan atas tujuan, organisasi dibagi atas: (a) Organisasi pengabdian, siap membantu orang-orang tanpa menuntut gaji dari tiap-tiap penerima layanan; (b) Organisasi ekonomi, memberikan barang/pelayanan dengan imbalan beberapa bentuk pembayaran; (c) Organisasi keagamaan, memberikan

45

kebutuhan rokhani para anggotanya; (d) Organisasi pertahanan, melindungi orang-orang dari kejahatan; (e) Organisasi negara, yang memuaskan kebutuhan secara teratur dan terus-menerus; dan (f) Organisasi sosial, yang melayani kebutuhan sosial dari orang-orang yang saling berhubungan satu sama lain, yang memiliki kesamaan, dan saling membantu. Talcott Parsons dalam Sutarto (1995) membedakan organisasi berdasarkan atas kebutuhan sosial, yaitu: (a) Organisasi ekonomi, melakukan aktivitas memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa serta aktivitas lain guna memenuhi kebutuhan lingkungan; (b) Organisasi politik, melakukan aktivitas utama untuk mencapai pembagian kekuasaan dalam masyarakat; (c) Organisasi integratif, melakukan aktivitas guna memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat: dan (d) Organisasi pemeliharaan, melakukan aktivitas memelihara kebudayaan, pendidikan, kesenian. Etzioni (1982) menyatakan bahwa semua unit sosial, termasuk organisasi, memerlukan pengendalian terhadap anggota. Keberhasilan suatu organisasi mencapai sasaran sebagian besar tergantung kemampuan mengendalikan anggotanya. Kekuatan yang diterapkan oleh organisasi untuk mengendalikan anggotanya biasanya terletak pada posisi tertentu (kepala departemen) seorang individu (tokoh persuasif) atau kombinasi keduanya (seorang kepala departemen yang persuasif). Kekauatan pribadi selalu merupakan kekuatan normatif, dan dilandasi oleh penggunaan simbol, serta berfungsi untuk menggugah komitmen orang yang dipimpin. Dipihak lain, kekuatan posisional dapat bersifat normatif, koersif atau utiliter. Seorang individu yang kekuasaannya berasal dari posisi organisasi disebut pejabat. Seorang individu yang mampu mengendalikan bawahan berdasarkan kekuatan pribadi dikenal dengan istilah pimpinan in-formal, sedangkan seorang yang sekaligus memiliki kekuasaan posisional dan kekuatan pribadi disebut pimpinan formal. Terkait hubungan pemimpin dengan anak buah (anggota) dalam pengambilan keputusan, Slamet (1995) membedakan organisasi atas : (c) Leader-oriented organization, dicirikan: putusan selalu oleh pemimpin, pengabdian dan kepatuhan anggota diperlukan.

46

(d) Patriachal (Leadeship) organization, dicirikan: hubungan pemimpin dengan anggota seperti hubungan antara Bapak-Anak (perlindungan); anggota selalu memerlukan restu/persetujuan pemimpin, meskipun putusan dibuat oleh anggota. (e) Bureaucracy, dicirikan: diatur oleh struktur tertentu, beroperasi sesuai seperangkat peraturan/ketentuan tertentu, keputusan diambil tanpa menghubungkan dengan pemimpin atau pemegang kekuasaan tertentu. (d) Democratic organization, dicirikan: anggota mempunyai hak bersuara keputusan diambil secara bersama, pemimpin tunduk pada keputusan bersama, pemimpin memberi arahan, tidak memberi perintah.

Kelompok dan Dinamika Kelompok Johnson dan Johnson (1987) dalam Sarwono (2005) mengidentifikasi tujuh jenis definisi kelompok yang penekanannya berbeda-beda sebagai berikut: (a) kumpulan individu yang saling berinteraksi; (b) satuan (unit) sosial yang terdiri atas dua orang atau lebih yang melihat diri mereka sendiri sebagai bagian dari kelompok itu; (c) sekumpulan individu yang saling tergantung; (d) kumpulan individu yang bersama-sama bergabung untuk mencapai satu tujuan; (e) kumpulan individu yang mencoba untuk memenuhi beberapa kebutuhan melalui penggabungan diri mereka (joint association); (f) kumpulan individu yang interaksinya diatur (distrukturkan) oleh atau dengan seperangkat peran dan norma; kumpulan individu yang saling mempengaruhi. Berbagai faktor mempengaruhi keberadaan atau kedinamisan suatu kelompok. Golembiewski (1962) dalam Vernelle (1994) mengemukakan tiga kategori faktor situasi kelompok kecil, yaitu: (a) struktur kelompok, (b) karakteristik individu anggota, dan (c) proses-proses yang dibangun kelompok. Struktur kelompok meliputi: ukuran, waktu, lokasi, aturan (formal atau informal), kesukarelaan, keanggotaan (terbuka atau tertutup), pola-pola komunikasi yang dibangun, komunikasi (satu atau dua tahap), apakah struktur memperbolehkan umpan balik, tipe dan status tujuan-tujuan kelompok, dan kesepakatan antar anggota. Karakteristik individu anggota, meliputi: peran yang dijalankan, reaksi perilaku individu, status setiap individu di luar kelompok, tanggapan individu terhadap tekanan kelompok,

47

tanggapan individu terhadap kewengan, tanggapan individu terhadap kerukunan, agenda terselubung, pengalaman kelompok, kelompok rujukan yang dimiliki oleh anggota yang mempengaruhi sikapnya di kelompok lain. Proses-proses yang dibangun kelompok, menurut Garland et.al. dalam Vernelle (1994) membagi dalam lima tahapan, yaitu: (a) Tahap pra-afiliasi (preaffiliation stage), investigasi individu apakah kelompok disukai atau tidak; (b) Tahap perjuangan untuk kekuasaan dan pengendalian (struggle for power and control stage), anggota mengetahui kedudukannya dalam hubungannya dengan anggota lain; (c) Tahap menuju kerukunan (move to intimacy stage), anggota menikmati beberapa kesepakatan di dalam norma-norma; (d) Tahap diferensiasi (differentiation stage), kelompok membagi pekerjaan yang harus dikerjakan; dan (e) Tahap pemisahan (separation stage), persiapan dibuat untuk akhir dan kelompok dievaluasi. Loomis (1960) menjelaskan interaksi individu dalam suatu kelompok dalam perspektif sistem sosial. Tindakan sosial secara umum dapat dianalisis dengan melihat unsur-unsur umum dari sistem sosial dan proses-proses yang dilihat sebagai penghubung. Unsur-unsur dari sistem sosial meliputi: (1) Keyakinan/pengetahuan (belief/knowledge), (2) Perasaan (sentiment), (3) Tujuan (end, goal, or objective), (4) Norma (norm), (5) Peranan kedudukan (status-role/position), (6) Jenjang (rank), (7) Kekuasaan (power), (8) Sanksi (sanction), dan (9) Fasilitas (facility). Proses sosial meliputi: komunikasi (communication), memelihara batas (boundary maintenance), kaitan sistemik (systemic linkage), pelembagaan (institutionalization), sosialisasi (socialization), dan kontrol sosial (social control). Arti Penting Kelembagaan Petani dalam Pertanian Guy Hunter (Mubyarto, 1994) menyatakan bahwa persoalan administrasi pembangunan pertanian pada pokoknya menyangkut empat hal, yaitu: (a) Koordinasi di dalam tindakan-tindakan administrasi pemerintah dalam rangka melayani keperluan petani yang bermacam-macam, seperti: informasi pertanian, bantuan teknik, investasi dan persoalan kredit, pemasaran, dan lainlain.

48

(b) Pola hubungan yang senantiasa berubah antara jasa-jasa yang dapat diberikan oleh pemerintah dengan jasa-jasa para pedagang atau koperasi. (c) Masalah mendorong partisipasi petani dan penduduk desa dalam keseluruhan usaha pembangunan pertanian. (d) Masalah kelembagaan yaitu keperluan akan lembaga-lembaga dan organisasi organisasi tertentu pada tahap pembangunan yang senantiasa berubah. Permasalahan kelembagaan petani dan masalah mendorong partisipasi petani dalam kegiatan pertanian dapat diatasi melalui pengembangan kerjasama kelompok dan organisasi di tingkat komunitas petani. Bunch (1991) menyebutkan kelembagaan diperlukan karena tiga alasan: Pertama, banyak masalah pertanan yang hanya dapat dipecahkan oleh suatu lembaga. Organisasi pelayanan mensyaratkan adanya suatu kelembagaan petani. Kelembagaan petani dapat menjadi perantara antara petani dengan kelembagaan yang lain.

Kelembagaan petani

dapat menyediakan jasa pelayanan untuk petani sendiri sehingga memungkinkan petani untuk belajar. Kedua, kelembagaan dapat memberi kelanggengan pada usaha petani karena memungkinkan adanya pengembangan teknologi secara terusmenerus. Kemampuan kerjasama petani sama pentingnya dengan perolehan pengetahuan teknis. Ketiga, kelembagaan adalah upaya untuk menghadapi persaingan dengan dunia luar. Kegiatan bersama (group action) oleh para petani diyakini oleh Mosher (1991) sebagai faktor pelancar pem-bangunan pertanian. Dipaparkan lebih lanjut bahwa tidak semua aktivitas petani harus dilakukan secara bersama atau kolektif. Aktivitas bersama sangat diperlukan apabila dengan kebersamaan tersebut akan lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Ada kerjasama yang bersifat informal di beberapa masyarkat untuk mencapai tujuan-tujuan tradisional, di Indonesia kegiatan semacam itu lebih dikenal dengan istilah gotongroyong, serta ada juga kerjasama antar petani yang bersifat lebih formal. Kerjasama kelompok dalam proyek-proyek yang bersifat membangun memerlukan pengorganisasian dengan ketrampilan-ketrampilan khusus sehingga sangat diperlukan dorongan dan bantuan secara sistematis.

49

Upton dan Anthonio (1965) menjelaskan berbagai cara bisa dilakukan para petani untuk mandiri melalui aktivitas kerjasama (co-operation). Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai hal, antara lain: (a) Pemprosesan (processing), kerjasama dalam pemprosesan produksi pertanian dan peternakan, seperti: kopi, ketela, susu dan sebagainya. Dengan kerjasama pemrosesan akan lebih cepat, efisien dan murah. (b) Pemasaran (marketing), pengorganisasian dalam pemasaran produk pertanian. Dalam pemasaran diperlukan penyimpanan dan transportasi untuk memperoleh harga yang layak. Dengan kerjasama ini akan meyakinkan pembeli atas kualitas dan meningkatkan posisi tawar petani. (c) Pembelian (buying), pembelian atas sarana produksi pertanian, seperti: benih, pupuk, alat-alat, dapat dilakukan secara kolektif karena dengan pembelian dalam jumlah besar akan mendapatkan harga lebih murah. (d) Pemakaian alat-alat pertanian (machine sharing), dengan penggunaan bersama atas suatu alat pertanian berarti akan menurunkan biaya atas pembelian alat tersebut. (e) Kerjasama pelayanan (co-operative services), di berbagai tempat petani menyediakan pelayanan untuk kepentingan bersama, seperti: listrik, kawin suntik ternak, dan sebagainya. Dengan pengelolaan tersebut akan meningkatkan kesejahteraan anggota. (f) Bank kerjasama (co-operative bank), dengan menghimpun dana tabungan anggota akan menghasilkan jumlah dana yang besar sehingga mampu membantu anggota atas kebutuhan usahataninya. Pemerintah dan lembaga yang lain biasanya mendorong dalam pengadaan dana awal. (g) Kerjasama usahatani (co-operative farming), bentuk kerjasama secara tertutup dalam budidaya tanaman atau ternak. Dengan kerja sama tersebut diperoleh keuntungan lebih tinggi dan keseragaman produk yang dihasilkan. (h) Kerjasa multi-tujuan (multi-purpose co-operatives), merupakan kombinasi bentuk kerjasama satu dengan yang lain. Kerjasama ini sesuai dikembangkan di negara berkembang dengan minat yang sama dari petani.

50

Organisasi di tingkat petani mempunyai banyak peranan dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan petani. Menurut van den Ban dan Hawkins (1999) peranan-peranan organisasi petani antara lain: (a) Peranan pendidikan, meliputi: - Mengelola pertemuan-pertemuan dan kursus-kursus tempat agen penyuluhan, pengajar, peneliti mendiskusikan penemuan penelitian dan pengalaman-pengalaman bersama petani. - Mengelola kelompok-kelompok belajar tempat petani bertukar pengalaman dan mengadakan eksperimen, seringkali dengan bantuan agen penyuluhan dan peneliti. - Mendirikan dan mengelola sekolah-sekolah pertanian kejuruan dan pusatpusat pelatihan bagi petani. - Mempekerjakan agen penyuluhan. - Mengelola karang taruna usahatani tempat pemuda dan pemudi mempelajari ketrampilan-ketrampilan manajerial dan profesional. - Menerbitkan jurnal usahatani dan publikasi lain yang memberikan kepada petani informasi yang dibutuhkan untuk keputusan-keputusan manajerial. (b) Peranan komersial dan organisasional, meliputi: - Mengelola suplai kredit dan input pemasaran dan pemrosesan hasil-hasil usahatani melalui koperasi. - Memberikan layanan pada anggota. - Mengelola kontrol kualitas bibit dan ternak. - Menguji kualitas input yang dijual perusahaan komersial dan koperasi. (c) Pengelolaan properti umum, meliputi: - Mengelola tanah penggembalaan komunal, irigasi, dan sebagainya. (d) Membela kepentingan kolektif anggota, meliputi: - Mempengaruhi kebijakan pemerintah, seperti: kebijakan harga, pajak, penetapan wilayah, dan lingkungan hidup. - Mempengaruhi agen pemerintahan sedemikian rupa agar menyediaakan layanan yang dibutuhkan petani, misalnya: dengan berpartisipasi dalam perencanaan program penelitian dan penyuluhan. (e) Peranan lain, seperti: peranan keagamaan, kultural, rekreasi, dan sebagainya.

51

Kelompok Petani di Indonesia 1. Kelompok dan Himpunan Tani Sejak pelaksanaan Repelita I (1969 – 1974) di Indonesia mulai dikembangkan pembentukan kelompok tani, yang diawali dengan kelompok-kelompok kegiatan (kelompok pemberantasan hama, kelompok pendegar siaran pedesaan), dan sejak 1976 dikembangkan kelompok tani berdasarkan hamparan lahan pertanian sejalan dilaksanakannya Proyek Penyuluhan Tanaman Pangan (National Food Crops Extension Project) (Mardikanto, 1993). Dalam musyawarah Kontak Tani seluruh Jawa di PLP Kayu Ambon Bandung tanggal 23 Februari – 1 Maret 1970 disepakati perumusan mengenai pengertian kelompok tani dan himpunan tani (Anonim, 2001). Kelompok tani adalah kumpulan orang-orang tani yang bersifat informal, anggotanya adalah petani-petani yang berada dalam lingkungan pengaruh seorang kontak tani. Ikatan dalam kelompok berpangkal kepada keserasian dalam arti mempunyai pandangan, kepentingan dan kesenangan yang sama. Diantara kontak tani dan anggota kelompok maupun diantara sesama anggota terjalin hubungan yang luwes dan wajar. Himpunan tani adalah organisasi orang-orang tani yang bersifat formal, pengurus dan anggota-anggotanya jelas terdaftar. Anggotanya adalah petani yang mendaftarkan diri dan memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan pada rapat pembentukan. Organisasi ini mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tertulis dengan mencantumkan tujuan, usaha, syarat keanggotaan dan ketentuan lainnya. Kelompok tani dan himpunan tani mempunyai peranan: (a) sebagai media sosial yang hidup dan wajar (dinamis), (b) basis untuk mencapai perubahan sesuai dengan tujuan yang disepakati, dan (c) penyatuan aspirasi (cita-cita hidup) yang murni dan sehat karena ikatan antara anggotanya yang tumbuh secara alami. Dalam perkembangannya, fungsi kelompok tani menjadi: sebagai kelas belajarmengajar, sebagai unit produksi usahatani, dan sebagai wahana kerjasama. Sebagai kelas belajar-mengajar, kelompok tani merupakan wadah bagi setiap anggotanya untuk berinteraksi meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam berusahatani yang lebih baik dan menguntungkan. Sebagai unit produksi, kelom-

52

pok merupakan satu kesatuan usahatani dalam mencapai skala ekonomi yang lebih menguntungkan. Sebagai wahana kerjasama, kelompok menjadi tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama anggota dan antara kelompok dengan pihak lain (Anonim, 2001). Berbagai bentuk dan jenis kelompok tani pernah dibentuk dan dikembangkan di Indonesia. Hadisapoetro (Mardikanto, 1993) menyebutkan tentang adanya dua kelompok tani yang dapat dibedakan menurut wilayahnya, yaitu: kelompok tani hamparan atau kelompok tani lapangan, dan kelompok tani tetangga atau kelompok tani domisili. Berdasarkan jenis kelompok, kelompok tani-nelayan (KTN) dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: KTN dewasa, KTN wanita, dan KTN taruna (Anonim, 2001). Berdasarkan kemampuan, yang didasarkan pada sepuluh jurus kemampuan dalam program BIMAS, kelompok tani dapat dibedakan menjadi empat kelas, yaitu: kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya, dan kelas utama (Anonim, 2001).

2. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Organisasi petani pengelola air di Indonesia, yang di masa awal pembentukannya disebut Perkumpulan Petani Pemakai Air atau disingkat P3A. Dalam perkembangannya organisasi ini cenderung, dibakukan sehingga menghapuskan kelembagaan serupa yang sudah berakar di masyarakat. Pemerintah secara yuridis melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi, menyatakan adanya suatu lembaga yang disebut Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Berdasarkan peraturan ini dikembangkan sejumlah program untuk membentuk dan mengembangkan P3A di seluruh Indonesia, dan peraturan yang lebih khusus mengenai P3A, yaitu: Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air, Peraturan Pemerintah Nornor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah. Pengembangan P3A dalam pelaksanaannya cenderung membakukan dan membuat formal organisasi petani pengelola air, yang sebenarnya jauh sebelum keluar peraturan itu petani sudah memiliki suatu organisasi yang berhasil, meskipun sifatnya

53

tradisional dan informal. Hal ini menjadi salah satu sebab banyaknya P3A formal yang tidak berfungsi di lapangan. Menurut Coward dalarn Hartono (2000) fungsi-fungsi pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan P3A meliputi: tiga tugas spesifik dan dua tugas umum. Ketiga tugas spesifik tersebut adalah: (1) Perolehan air (water acquisition), yaitu: tugas mendapatkan air secara tetap maupun pada waktu-waktu tertentu; (2) Pengalokasian air (water allocation), yaitu: tugas membagi dan mendistribusikan air kepada petani pemakai air; (3) Sistem pemeliharaan (maintenance system), yaitu: tugas memperbaiki, membersihkan, dan memelihara bangunan serta peralatan irigasi dari suatu sistem jaringan irigasi. Sedangkan dua tugas lainnya yang lebih bersifat umum, tetapi pelaksanaannya berhubungan langsung dengan salah satu atau ketiga tugas di atas adalah: (4) Pengerahan sumberdaya (resource mobilitation), yaitu: tugas menghimpun tenaga kerja, bahan-bahan (material), uang dan sumberdaya lainnya yang dibutuhkan untuk tugas pemeliharaan jaringan irigasi; dan (5) Pengelolaan konflik (conflict management), yaitu: tugas untuk menyelesaikan perselisihan dan pertentangan yang timbul dalam masalah alokasi air irigasi. Kebijakan Penyerahan Pengelolan Irigasi (PPI) perlu didahului upaya pemberdayaan organisasi atau perkumpulan petani pengelola air (P3A) agar mampu mengambil alih peran pengelolaan yang selama ini dipegang oleh pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, pemberdayaan petani pemakai air merupakan upaya penguatan dan peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai air. Penguatan perkumpulan petani pemakai air adalah kegiatan yang mencakup fasilitasi pembentukan perkumpulan petani pemakai air secara demokratis dan mendorong terbentuknya perkumpulan petani pemakai air sebagai badan hukum yang mempunyai hak dan wewenang atau pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya. Sedangkan peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai air adalah kegiatan fasilitasi antara lain: pelatihan, bimbingan, pendampingan, penyuluhan, dan kerjasama pengelolaan, yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan perkumpulan petani pemakai air di bidang teknis, keuangan, manajerial administrasi

54

dan organisasi sehingga dapat mengelola daerah irigasi secara mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan ini sasarannya adalah: (a) terbentuknya kelembagaan perkumpulan petani pemakai air yang dapat melakukan pengelolaan irigasi secara lebih efisien, efektif menyejahterakan anggotanya, mempunyai otoritas, otonom, mandiri, dan mernpunyai kesetaraan kedudukan dengan kelembagaan lainnya; (b) terbentuknya perkumpulan petani pemakai air dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan yang berbasis pada potensi lokal; (c) terbentuknya perkumpulan petani pemakai air sebagai lembaga yang mewakili petani di dalam forum koordinasi daerah irigasi, dan dengan pihak lainnya; (d) tewujudnya perkumpulan petani pemakai air yang mempunyai kewenangan dan kemampuan menetapkan hak-haknya dalam penyelenggaraan irigasi; (e) meningkatnya kemampuan keuangan perkumpulan petani pernakai air sehingga mampu melaksanakan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya; (f) terciptanya iklim yang kondusif bagi pemberdayaan petani dan perkumpulan petani pemakai air melalui pelatihan-pelatihan dan kegiatan-kegiatan peningkatan kemampuan dengan pendekatan partisipatif; dan (g) terjaminnya hak guna air bagi petani yang diberikan sebagai hak kolektif melalui perkumpulan petani pemakai air, sesuai dengan rencana alokasi yang disepakati bersama.

Pemimpin dan Kepemimpinan Diskusi-diskusi tentang kepemimpinan sangat menarik, siapapun pesertanya, kalangan bisnis, eksekutif, pelajar atau kalangan akademis, maupun praktisi. Banyak eksekutif yang sangat percaya bahwa berkenaan dengan kepemimpinan, “kamu harus mendapatkan atau kamu tidak mempunyai”. Tetapi ketika alhasil penuturan pada: apa yang kamu dapat atau kamu tidak dapat, mereka tidak dapat menyetujui. Pandangan akademis tentang kepemimpinan sangat beragam, dari yang lunak “kami tidak secara nyata mengetahui” sampai pada definisi yang teliti

55

didasarkan pada penelitian yang sangat terbatas. Di tahun 1974, Stogdill menyimpulkan bahwa terdapat banyak definisi sebanyak dengan orang yang berusaha merumuskan konsep tersebut. Tiga pandangan besar oleh Bass dan Yulk, hasil kajian literatur tentang kepemimpinan, membantu menjernihkan suasana. Yulk mencatat bahwa walaupun terdapat banyak ketidaksepahaman konsep, kebanyakan definisi-definisi menekankan kepemimpinan sebagai sebuah proses mempengaruhi (influence process). Diluar thema umum ini, peneliti tidak setuju banyak aspek yang lain, termasuk bagaimana pemimpin dikenali, siapa mempunyai pengaruh, bagaimana pemimpin dibedakan dari pengikutnya, dan faktor-faktor apa dalam situasi kerja yang mempengaruhi perilaku pemimpin (Lau dan Shani, 1992). Lebih lanjut Lau dan Shani (1992) mengemukakan contoh definisi kepemimpinan, yaitu: (a) Kepemimpinan adalah perilaku dari seseorang ketika dia sedang mempengaruhi kegiatan dari suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan; (b) Kepemimpinan adalah pengaruh interpersonal, digunakan dalam sebuah situasi, dan diarahkan, melalui proses komunikasi, ke arah pencapaian tujuan khusus atau tujuan-tujuan; (c) Kepemimpinan adalah kenaikan pengaruh lebih dan di atas pemenuhan mekanis dengan petunjuk rutin dari organisasi; (d) Kepemimpinan nampak menjadi seni mempengaruhi orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang diyakinkan seharusnya dikerjakan; (e) Kepemimpinan termasuk mempengaruhi strategi dan tujuan tugas, mempengaruhi pemenuhan dan komitmen dalam perilaku tugas untuk mencapai tujuan, mempengaruhi identifikasi dan pemeliharaan kelompok, dan mempengaruhi budaya kelompok. Permasalahan pemilihan definisi yang tepat dari istilah kepemimpinan (leadership) dan pemimpin (leader) juga dikemukakan oleh Cartwright dan Zander. Menurut Cartwright dan Zander (1968) kepemimpinan adalah sebuah sifat dari sebuah kelompok, sementara yang lain menyebut kepemimpinan adalah karakteristik seseorang. Bagi yang menekankan pada kelompok, kepemimpinan disama-artikan dengan martabat (prestige), dengan penguasaan kantor tertentu, dengan kinerja dari aktivitas penting kelompok. Bagi yang menekankan pada individu, kepemimpinan diartikan kepemilikan dari karakteristik tertentu, seperti: dominasi, pengendalian ego, agresivitas, atau kebebasan dari kecenderungan paranoid.

56

Terkait kepemimpinan dalam kelompok, Beebe dan Masterson (1994) mengemukakan kepemimpinan sebagai perilaku yang mempengaruhi, menuntun, memerintah, atau mengendalikan kelompok. Secara tradisional, kajian tentang kelompok telah dipusatkan pada orang-orang yang berhasil dalam berbagai posisi kepemimpinan. Peneliti membuktikan bahwa dengan memperhatikan keberhasilan pemimpin-pemimpin tersebut, mereka dapat menentukan atribut-atribut atau sifatsifat individu yang baik untuk memperkirakan kemampuan kepemimpinan yang baik. Pengenalan, seperti sifat, dapat menjadi sangat bernilai dalam bisnis, pemerintahan, atau militer yang bertanggung-jawab untuk mengangkat individu ke posisi kepemimpinan.

Lebih lanjut dijelaskan Beebe dan Masterson (1994)

bahwa kajian kepemimpinan menyangkut tiga perspektif, yaitu: perspektif sifat, perspektif fungsional, dan perspektif situasional. Kajian perspektif sifat memperlihatkan adanya serangkaian sifat tertentu yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Kajian perspektif fungsional menguji kepemimpinan sebagai perilaku yang mungkin dapat dikerjakan bersama anggota kelompok untuk memaksimalkan efektivitas kelompok, seperti: tuntutan, pengaruh, atau pengendalian. Kajian perspektif situasional mengakomodasi semua faktor-faktor: perilaku, kebutuhan tugas dan kebutuhan proses, juga memperhitungkan gaya kepemimpinan dan situasi. Menurut Soekanto (1997) kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau leader) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut), sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kadangkala dibedakan antara kepemimpinan sebagai sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial. Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hakhak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat. Yukl (1998) mengemukakan bahwa pengaruh seseorang terhadap yang lain dijelaskan dalam hubungannya dengan sebuah proses mempengaruhi sosial (social influence process). Menurut Kelman dalam Yulk (1998) terdapat tiga macam bentuk proses mempengaruhi, yaitu: (a) Instrumental compliance, orang yang

57

ditargetkan melaksanakan sebuah tindakan yang diminta dengan tujuan untuk memperoleh suatu imbalan yang berwujud (tangible) atau untuk menghindari suatu hukuman yang dikontrol oleh agen tersebut; (b) Internalization, pengaruh timbul karena dirasakan secara intrinsik sebagai sesuatu yang memang diinginkan dan benar dalam hubungannya dengan nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan, dan rasa harga diri; (c) Identification, target meniru perilaku agen atau mengambil sikap yang sama untuk menyenangkan agen tersebut atau agar sama seperti agen. Pengaruh (influence) timbul karena adanya kekuasaan (power) dari seseorang pemimpin. French dan Raven (Yukl, 1998) mengklasifikasikan berbagai jenis kekuasaan berdasarkan sumber-sumbernya, yaitu: (a) Reward power, orang yang ditargetkan patuh agar dapat memperoleh imbalan (reward) yang diyakini dipunyai agen; (b) Coercive power, orang yang ditargetkan patuh agar dapat menghindari hukuman yang diyakini dipunyai agen; (c) Legitimate power, orang yang ditargetkan patuh karena percaya bahwa agen tersebut mempunyai kewenangan; (d) Expert power, orang yang ditargetkan patuh karena percaya bahwa agen tersebut mempunyai pengetahuan mengenai cara yang terbaik untuk melakukan sesuatu; dan (e) Referent power, orang yang ditargetkan patuh karena mengagumi atau mengidentifikasikan dirinya dengan agen tersebut dan ingin memperoleh penerimaan dari agen. Beberapa jenis kekuasaan sangat dekat dengan beberapa proses mempengaruhi menurut Kelman. Instrumental compliance pada dasarnya dihubungkan dengan reward power dan coercive power. Identifikasi pada dasarnya diasosiasikan dengan penggunaan kekuasaan referen (referent power). Internalisasi pada dasarnya dihubungkan dengan expert power. Kekuasaan absah (legitimate power) berada di semua jenis proses mempengaruhi dan dapat menyangkut elemen-elemen dari masing-masing jenis tersebut. Menurut Singh (1961) menyatakan bahwa dalam kegiatan penyuluhan, pemimpin digambarkan sebagai inisiator dari suatu aktivitas yang membantu sebuah kelompok bergerak kearah yang diinginkan. Kualitas kepemimpinan tidak hanya ciri/sifat pribadi yang diperoleh sejak lahir, lebih dari itu kepemimpinan terdiri dari sejumlah keterampilan yang dapat dipelajari, ditingkatkan dan dikembangkan dalam kelompok. Lebih banyak kepemimpinan yang didistribusikan dalam suatu kelompok, lebih efektif fungsi kelompok. Kepemimpinan tidak hanya dipengaruhi

58

oleh kualitas kepribadian seseorang, sebagaimana pada keadaan dari situasi khusus. Kualitas, karakter, dan keterampilan diperlukan seorang pemimpin, dipengaruhi besarnya tingkatan dimana pemimpin berada. Konsep kepemimpinan bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Pemimpin bertanggung-jawab untuk memberikan inisiasi dan koordinasi aktivitas anggota kelompok dalam melakukan tugas mereka untuk mencapai tujuan kelompok. Kepemimpinan dalam suatu kelompok menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam perkembangan kelompok.

Peranan Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Pertanian di Indonesia Istilah ’penyuluhan’ dikenal secara luas oleh masyarakat di Indonesia, namun sangat sedikit orang yang memahami pengertiannya secara tepat.

Bebe-

rapa istilah yang merupakan padanan penyuluhan (extension), diantaranya: voorlichting (Belanda) yang berarti memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya; Bahasa Jerman mengistilahkan sebagai pemberi saran atau Beratung atau Aufklarung (pencerahan) yang menekankan pentingnya mempelajari nilai-nilai yang mendasari hidup sehat dan pentingnya mengetahui arah langkah kita, atau Erziehung yang mirip artinya dengan pendidikan di Amerika Serikat; Forderung (Austria) yang berarti menggiring seseorang ke arah yang diinginkan; Vulgarisation (Perancis) yang menekankan pentingnya menyederhanakan pesan bagi orang awam; Capacitacion (Spanyol) menunjukkan adanya keinginan untuk meningkatkan kemampuan manusia yang dapat diartikan dengan pelatihan (Van den Ban dan Hawkins, 1999). Penyuluhan merupakan disiplin ilmu terapan. Margono Slamet (1992) menyebut sebagai disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana pola perilaku manusia terbentuk, berubah atau diubah sehingga mau meninggalkan kebiasaan lama dan menggantinya dengan perilaku baru yang lebih berkualitas. Salah satu bidang terapan penyuluhan adalah pertanian. Penyuluhan pertanian di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang sejak jaman penjajahan Belanda. Dalam pelaksanaannya, penyuluhan pertanian mengalami pasang-surut perkembangan. Pemahaman

59

yang kurang benar terhadap makna ’penyuluhan’ menyebabkan pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan pengertian penyuluhan yang sebenarnya. Soekandar Wiriaatmadja (1977) memberi batasan penyuluhan pertanian sebagai suatu sistim pendidikan di luar sekolah untuk keluarga-keluarga tani di pedesaan, dimana mereka belajar sambil berbuat untuk menjadi mau, tahu, dan bisa menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapinya secara baik, menguntungkan dan memuaskan. Pengertian serupa disampaikan Margono Slamet (1987) bahwa penyuluhan pertanian adalah suatu sistem pendidikan luar sekolah (pendidikan non-formal) untuk petani dan keluarganya dengan tujuan agar mereka mampu dan sanggup memerankan dirinya sebagai warga negara yang baik sesuai dengan bidang profesinya, serta mampu, sanggup dan berswadaya memperbaiki/meningkatkan kesejahteraannya sendiri dan masyarakatnya. Berdasarkan pernyataan di atas, penyuluhan pertanian menempatkan petani sebagai sasaran utama, disamping sasaran yang lain. Dalam sistem agribisnis, menurut Soedijanto (2004), sasaran penyuluhan pertanian berada di 5 sub sistem penyuluhan, yaitu: (1) pengusaha hulu, (2) pengusaha tani, (3) pengusaha hilir, (4) pedagang, dan (5) penyedia jasa penunjang. Proses perubahan dalam penyuluhan pertanian, petani ditempatkan sebagai aktor (pemegang peran utama). Penyuluhan pertanian memandang petani sebagai bagian dari suatu sistem sosial sehingga pendekatan penyuluhan dapat ditempuh dalam: (1) Subsistem perorangan, (2) Subsistem kelompok, dan (3) Subsistem kelembagaan (Hubeis, Ruwiyanto, dan Tjitropranoto, 1992). Dijelaskan Margono Slamet (2003) bahwa tujuan utama penyuluhan pertanian adalah pengembangan pemberdayaan petani sehingga petani lebih mampu meningkatkan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakatnya secara mandiri dan tidak tersubordinasi oleh kepentingan pihak lain dalam pengembangkan usahataninya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penyelenggaraan penyuluhan pertanian perlu dilakukan lebih profesional. Beberapa hal mengenai pelaksanaan penyuluhan pertanian sesuai dengan kondisi saat ini dan dalam rangka otonomi daerah antara lain: (a) Penyuluhan pertanian seyogyanya dapat berfungsi melayani kebutuhan informasi para petani; (b) Penyuluhan pertanian harus lebih memusatkan perhatian pada kebutuhan pertanian dan petani di daerah kerja masing-

60

masing; (c) Penyuluhan pertanian harus berorientasi agribisnis; (d) Penyuluhan pertanian lebih banyak dilakukan dengan pendekatan kelompok; (e) Penyuluhan pertanian harus berpihak kepada kepentingan petani; (f) Penyuluhan pertanian dilakukan dengan pendekatan humanistik-egaliter; (h) Penyuluhan pertanian harus dapat dilaksanakan secara profesional; (i) Penyuluhan pertanian harus dipikirkan, direncanakan; dan dapat dilaksanakan, serta proses dan hasilnya dapat dipertanggung-jawabkan; dan (j) Penyuluhan pertanian harus membuahkan rasa puas pada para petani. Pengembangan Kapasitas Petani Penyuluhan pertanian terselenggara sebagai salah satu usaha untuk mendukung pembangunan pertanian di Indonesia. Mosher (1991) menempatkan penyuluhan pertanian sebagai faktor pelancar pembangunan (the accelerators of agricultural development). Penyuluhan pertanian bagi petani dianggap penting karena kemampuan petani dan keputusan-keputusan yang diambil mengenai pelaksanaan usahatani akan sangat menentukan bagi tingkat kecepatan pembangunan pertanian. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan petani secara operasional dirumuskan dalam Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dalam Pemangunan Sistem dan Usaha Agribisnis. Ruang lingkup penyuluhan pertanian dikembangkan yang meliputi: (a) pengembangan budidya pertanian (better farming), (b) pengembangan usaha pertanian (better business), (c) pengembangan kelembagaan pertanian (better organization), (d) pengembangan masyarakat tani (better community), (e) pengembangan lingkungan usaha dan lingkungan hidup (better environment), dan (f) pengembangan kehidupan yang lebih sejahtera (better living) (Pambudy dan Adhi, 2002). Slamet (2003) menegaskan penyuluhan pertanian masa depan perlu didasarkan pada visi dan misi yang secara jelas menempatkan petani dan usahatani sebagai sentral; pendekatan yang lebih humanistik, yaitu melihat petani sebagai manusia yang berpotensi, yang dihargai untuk dikembangkan kemampuannya menuju kemandiriannya.

Dalam kaitan itu orientasi visi dan misi kelembagaan

penyuluhan kembali ke khitah penyuluhan itu sendiri, yaitu pengembangan pem-

61

berdayaan petani sehingga petani lebih mampu meningkatkan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakatnya secara mandiri dan tidak tersubordinasi oleh kepentingan pihak lain dalam pengembangkan usahataninya. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian perlu lebih profesional, antara lain memerlukan reorientasi: (a) Dari instansi ke pengembangan kualitas individu penyuluh, (b) Dari pendekatan top down ke bottom up, (c) Dari hirarkhi kerja vertikal ke horizontal, (d) Dari pendekatan instruktif ke partisipatif dan dialogis, dan (e) Dari sistem kerja linier ke sistem kerja jaringan. Dalam konteks penyuluhan pertanian, Soedijanto (2004) menyebutkan tujuan penyuluhan pertanian adalah menghasilkan manusia pembelajar, manusia penemu ilmu dan teknologi, manusia pengusaha agribisnis yang unggul, manusia pemimpin di masyarakatnya, manusia “guru” dari petani lain, yang bersifat mandiri dan interdependensi. Kemandirian ini meliputi: (a) Kemandirian material, artinya memiliki kapasitas untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumberdaya alam yang mereka miliki sendiri tanpa harus menunggu bantuan orang lain atau tergantung dari luar; (b) Kemandirian intelektual, artinya memiliki kapasitas untuk mengkritisi dan mengemukakan pendapat tanpa dibayangi oleh rasa takut atau tekanan dari pihak lain; (c) Kemandirian pembinaan, artinya memiliki kapasitas untuk mengembangkan diri sendiri melalui proses belajar tanpa harus tergantung pihak luar; dan (d) Sebagai manusia yang interdepensi, artinya dalam melaksanakan kegiatannya selalu terdapat saling ketergantungan dengan manusia lain di dalam masyarakatnya sebagai suatu sistem sosial. Rahadian dkk (2003) menyatakan bahwa pengembangan sumberdaya manusia petani dan keluarganya diarahkan untuk membentuk petani Indonesia yang berdaya dan memiliki keunggulan-keunggulan sikap dan karakter: (a) memiliki pengetahuan yang luas baik di bidang agroteknologi maupun agribisnis yang spesifik lokalita; (b) memiliki sikap dan perilaku lebih mandiri serta berkemampuan memecahkan masalah-masalahnya sendiri secara tepat dan efisien; (c) memiliki sense of agribusiness sehingga perencanaan usaha pertanian selalu berorientasi pasar lokal, dalam negeri dan ekspor; (d) memiliki ketrampilan agribisnis baik di segmen hulu (perbenihan, perpupukan organik, pemilihan usaha produksi produk primer, sekunder dan tersier), pada sisi tengah yang mengefisienkan agroinput dan

62

mengoptimalkan agro-output, di segmen pasca panen dan pengolahan produk primer dan sekunder, serta di segmen pasaran; dan (e) memiliki ketangguhan dalam menghadapi masalah dan akibat anomali iklim, terbatasnya sarana produksi, dan gejolak harga, sehingga tetap berkemampuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Untuk mendukung kemampuan petani sesuai yang diharapkan, diperlukan pemilihan isi (content) dalam penyuluhan pertanian. Campbell dan Barker (1997) mengungkapkan lingkup yang sesuai untuk penyuluhan pertanian meliputi: (a) Secara teknik dapat dilakukan (technically feasible); teknologi yang ditawarkan dapat memproduksi komoditas di lingkungan petani, dan dapat dicapai oleh petani. (b) Secara ekonomi menguntungkan (economically feasible); penggunaan teknologi berdampak pada peningkatan sistem usahatani yang menguntungkan. (c) Secara sosial dapat diterima (socially acceptable); inovasi yang ditawarkan diterima dan tidak menyebabkan ketidakseimbangan sosial. (d) Lingkungan yang lestari dan berkelanjutan (environmentally safe and sustainable).

Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Petani Berdasarkan artikel-artikel dalam jurnal, pengembangan masyarakat, dikelompokkan tiga tema utama, yaitu: (a) Pendekatan self-help (membantu diri sendiri), (b) Pendekatan technical assistance (bantuan teknik), dan (c) Pendekatan conflict (konflik). Kelompok pendekatan self-help menekankan pada orientasi proses, dengan membantu masyarakat dalam belajar bagaimana mengatasi masalah mereka sendiri. Proses mencapai tujuan tersebut merupakan pembelajaran bagi masyarakat bagaimana meningkatkan kondisi mereka. Kelompok technical assistance menekankan pada penyelesaian tugas, memberi bantuan atau intervensi fisik yang didasarkan informasi teknik, meningkatkan situasi dengan pendekatan secara ekonomi maupun tanggung-jawab sosial. Pendekatan conflict menekankan adanya pembagian yang adil atas sumberdaya dalam masyarakat (Christenson, 1989). Secara umum perbandingan ketiga pendekatan pengembangan masyarakat dipaparkan dalam Tabel 2.2.

63

Tabel 2.2. Perbandingan Tiga Pendekatan Pengembangan Masyarakat Pendekatan Self-Help Technical Assistance

Peran Agen Perubahan Fasilitator, Pendidik Penasihat, konsultan

Conflict

Orientasi Tipe Sasaran

Kecepatan Keberlanjutan Perubahan Perubahan Lambat Memuaskan

Proses

Kelas menengah

Tugas

Pemimpin, Moderat administrator

Pengorganisasi, Proses & Masy.miskin, Cepat avokat tugas minoritas Sumber: Christenson (1989)

Baik Lemah

Kegiatan penyuluhan lebih menekankan pada pendekatan self-help, yang didasarkan premis bahwa masyarakat dapat, akan, dan seharusnya bersama-sama memecahkan permasalahan yang dihadapi. Menurut Littrell dan Hobbs (1989), diperlukan komitmen masyarakat untuk membantu dirinya sendiri, tanpa komitmen dalam suatu organisasi atau suatu kelompok akan terjadi kesenjangan kapasitas untuk mencapai efektivitas kegiatan. Pendekatan ini tidak hanya menekankan apa yang dicapai masyarakat, tetapi juga bagaimana untuk mancapainya. Terkait dengan kelembagaan petani, perlu ada penumbuhan kesadaran bagi masyarakat petani tentang pengaruh luar yang membatasi usahanya, selain identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang timbul akibat pengaruh tersebut untuk selanjutnya menentukan pemenuhannya. Dalam perspektif pengembangan masyarakat, suatu komunitas dapat dipandang sebagai sebuah konfigurasi yang muncul dan dinamis dari kelompokkelompok dan tindakan-tindakan yang menunjukkan adanya asosiasi, pelaku, tindakan dan konfigurasi kepentingan. Asosiasi adalah organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok berada dalam komunitas yang memusatkan pada penyediaan layanan atau sumberdaya atau mengkoordinasi usaha-usaha lokal. Pelaku adalah pemimpin dan anggota dari asosiasi dan penduduk lain dari komunitas yang menantikan mobilisasi. Tindakan adalah proyek, kebijakan, atau tindakan lain untuk meningkatkan kemampuan pelaku yang didasarkan pada tujuan. Konfigurasi kepentingan adalah suatu perhatian komunitas yang diwujudkan dengan asosiasi, pelaku, dan tindakan. Pengembangan masyarakat diwujudkan melalui struktur

64

dan penyelesaian tugas. Pembangunan melibatkan asosiasi dan jaringan kerja pelaku, serta merealisasikan gambaran masyarakat (Garkovich, 1989). Alasan pentingnya pembangunan organisasi lokal sebagai komponen kunci dalam pengembangan kapasitas lokal dikemukakan oleh Esman dan Uphoff dalam Garkovich (1989) karena adanya empat tugas organisasi, yaitu: (a) tugas dalam organisasi (interorganizational task) memerlukan banyak cara dalam memediasi masyarakat dan negara, (b) tugas sumberdaya (resource tasks) mencakup mobilisasi sumberdaya lokal (tenaga kerja, modal, material, informasi) dan pengelolaannya dalam pencapaian tujuan masyarakat, (c) tugas pelayanan (service tasks) mungkin mencakup permintaan pelayanan yang menggambarkan tujuan pembangunan atau koordinasi permintaan masyarakat lokal, dan (d) tugas antar organisasi (extra-organizational task) memerlukan adanya permintaan lokal terhadap birokrasi atau organisasi luar masyarakat terhadap campur tangan oleh agen-agen luar. Dijelaskan Esman (1986) lebih lanjut, kerangka konseptual pengembangan kelembagaan meliputi: (a) Kepemimpinan, yang menunjuk pada kelompok orang yang secara aktif berkecimpung dalam perumusan doktrin dan program dari lembaga tersebut dan yang mengarahkan operasi-operasi dan hubungan-hubungannya dengan lingkungan tersebut. (b) Doktrin, yang dirumuskan sebagai spesifikasi dari nilai-nilai, tujuan-tujuan, dan metode-metode operasional yang mendasari tindakan sosial. (c) Program, menunjuk pada tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan dari fungsi-fungsi dan jasa-jasa yang merupakan keluaran dari lembaga tersebut. (d) Sumberdaya-sumberdaya, yaitu masukan-masukan keuangan, fisik, manusia, teknologi dan penerangan dari lembaga tersebut. (e) Struktur intern, yaitu struktur dan proses-proses yang diadakan untuk bekerjanya lembaga tersebut dan bagi pemeliharaannya. Pengembangan kelembagaan bagi masyarakat petani dianggap penting karena beberapa alasan. Pertama, banyak masalah pertanian yang hanya dapat dipecahkan oleh suatu lembaga petani. Berbagai pelayanan kepada masyarakat petani,

65

seperti: pemberian kredit, pengelolaan irigasi, penjualan bahan-bahan pertanian, dan sebagainya. Organisasi-organisasi tersebut dapat berperan sebagai perantara antara lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga swasta dalam rangka sebagai saluran komunikasi atau untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Kedua, organisasi masyarakat memberikan kelanggengan atau kontinuitas pada usaha-usaha untuk menyebarkan dan mengembangkan teknologi, atau pengetahuan teknis kepada masyarakat. Ketiga, untuk menyiapkan masyarakat agar mampu bersaing dalam struktur ekonomi yang terbuka. Masyarakat memperkuat diri dengan mengorganisir dalam suatu organisasi. Melalui organisasi tersebut masyarakat memperoleh pengalaman-pengalaman yang berharga dalam mengelola sumberdaya pertanian (Bunch, 1991). Kerjasama petani dapat mendorong penggunaan sumberdaya lebih efisien, sarana difusi inovasi dan pengetahuan (Reed, 1979). Pengembangan lembaga merupakan suatu perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan, yang menyangkut inovasi-inovasi yang menyiratkan perubahan-perubahan kualitatif dalam norma-norma, dalam pola-pola kelakuan, dalam hubungan-hubungan kelompok, dalam persepsi-persepsi baru mengenai tujuan-tujuan maupun cara-cara. Menurut Esman (1986) pengembangan kelembagaan dapat dirumuskan sebagai perencanaan, penataan, dan bimbingan dari organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali yang (a) mewujudkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, fungsi-fungsi, teknologi-teknologi fisik, dan/atau sosial, (b) menetapkan, mengembangkan, dan melindungi hubunganhubungan normatif dan pola-pola tindakan yang baru, dan (c) memperoleh dukungan dan kelengkapan dalam lingkungan lembaga. Efektivitas pengembangan kelembagaan diukur berdasar berbagai kriteria, termasuk kemampuannya untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa bagi orang-orang dengan kategori tertentu dan kemampuannya mempertahankan hidupnya dalam suatu jaringan dari unit-unit yang saling mengisi yang memajukan tingkat pertumbuhan sosialekonomi (Eaton, 1986). Sumardjo (2003) mengungkapkan gejala-gejala sosial yang mendorong kelompok tani berfungsi secara efektif antara lain: (a) Keanggotaan dan aktivitas kelompok lebih didasarkan pada masalah, kebutuhan, dan minat calon anggota.

66

(b) Kelompok berkembang mulai dari informal efektif dan berpotensi serta berpeluang untuk berkembang ke formal sejalan dengan kesiapan dan kebutuhan kelompok yang bersangkutan. (c) Status kepengurusan yang dikelola dengan motivasi mencapai tujuan bersama dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama, cenderung lebih efektif untuk meringankan beban bersama sesama anggota, dibanding bila pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri. (d) Inisiatif anggota kelompok tinggi untuk berusaha meraih kemajuan dan keefektifan kelompok karena adanya keinginan kuat untuk memenuhi kebutuhannya. (e) Kinerja kelompok sejalan dengan berkembangnya kesadaran anggota, bila terjadi penyimpangan pengurus segera dapat dikontrol oleh proses dan suasana demokratis kelompok. (f) Agen pembaharu cukup berperan secara efektif sebagai pengembang kepemimpinan dan kesadaran kritis dalam masyarakat atas pentingnya peran kelompok. Disamping itu, yang dibutuhkan atas kehadiran penyuluh selain mengembangkan kepemimpinan adalah kemampuan masyarakat mengorganisir diri secara dinamis dalam memenuhi kebutuhan hidup berkelompok. (g) Kelompok tidak terikat harus berbasis sehamparan, karena yang lebih menentukan efektivitas dan dinamika kelompok adalah keefektifan pola komunikasi lokal dalam mengembangkan peran kelompok. Wileden (1970) mengemukakan prinsip-prinsip kerjasama antar individu dan kelompok dalam masyarakat, yaitu: (a) membangun kesadaran dan kebanggaan dalam masyarakat, (b) bekerja melalui dan penguatan keberadaan kelompok, (c) membangun kerjasama dan kepercayaan setempat, (d) menggunakan organisasi dalam bentuk yang paling sesuai, (e) berusaha untuk perubahan yang sesuai, (f) memelihara kepercayaan dan stabilitas, (g) mempersilahkan bantuan luar bila diperlukan, dan (h) bekerjasama dengan komonitas yang lain. Dalam penyuluhan pertanian, metode kelompok lebih menguntungkan dari media massa karena umpan balik yang dihasilkan mengurangi salah pengertian antara penyuluh dan petani. Interaksi ini memberi kesempatan untuk bertukar pengalaman maupun pengaruh terhadap perilaku dan norma para anggota kelompok.

67

Metode kelompok satu dengan yang lain berbeda di dalam kesempatan memperoleh umpan balik dan berinteraksi (van den Ban dan Hawkins, 1999). Keuntungan metode kelompok diungkapkan Albrecht dkk. (1989) sebagai berikut: (a) Jumlah petani yang dapat dicapai jumlahnya lebih banyak, (b) Menghemat waktu dibandingkan dengan metode individu, (c) Biaya per kapita kelompok sasaran berkurang, (d) Memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari kelompok sasaran, (e) Adanya peningkatan penilaian kemampuan penyuluh oleh petani, dan (f) Teknik-teknik dinamika kelompok dapat digunakan untuk meningkatkan perluasan informasi dan meningkatkan kesediaan petani membuat keputusan. Keberadaan kelembagaan petani cenderung lemah di banyak negara sedang berkembang. Masalah kelembagaan tani dan kepemimpinan petani dalam penyuluhan pertanian memerlukan pemecahan melalui peningkatan partisipasi petani dan memaksimalkan peran organisasi petani. The World Bank (1996) memberikan kiat untuk keberlangsungan keberadaan kelompok, yaitu: 

Kelompok menujukan pada suatu kebutuhan yang dirasakan dan kepentingan umum. Ketika orang merasakan adanya permasalahan yang umum, mereka dapat disatukan melalui kegiatan kelompok dan menggerakkan mereka untuk mengubah situasi dengan dukungan pihak luar.



Manfaat kegiatan kelompok lebih besar daripada biaya. Manfaat-manfaat yang diperoleh bisa: ekonomi (tabungan, peningkatan produksi, pendapatan, dan penghematan waktu), pembentukan modal sosial (meningkatkan kemampuan pemecahan masalah secara kolektif), meningkatkan kapasitas individu (pengetahuan dan ketrampilan), psikologis (rasa memiliki dan kepercayaan), atau politis (akses kewenangan yang lebih besar, kewenangan yang lebih besar, dan pengurangan konflik). Menurut van den Ban dan Hawkins (1999) penyuluhan dapat memainkan

peran yang berbeda-beda mengenai organisasi petani, diantaranya: (1) mengajari petani bagaimana mencapai tujuan mereka secara lebih efektif dengan mendirikan dan mengelola sebuah organisasi petani yang efektif; (2) menggunakan organisasi tersebut sebagai perantara untuk berkomunikasi dengan petani melalui cara:

68

(a) berpartisipasi di dalam pertemuan-pertemuan organisasional, (b) mengajar di kursus-kursus yang dikelola oleh organisasi ini bagi para anggotanya, (c) menulis artikel di jurnal mereka, (d) melibatkan wakil-wakil organisasi dalam merencanakan program penyuluhan, dan (e) mendorong tukar-menukar pengalaman dan informasi antar anggota; (3) bekerja sebagai karyawan pada dinas penyuluhan organisasi. Efektivitas kegiatan penyuluhan sangat tergantung pada partisipasi sasaran dalam suatu kegiatan. Diperlukan suatu strategi yang tepat untuk membangun partisipasi masyarakat. The World Bank (1997) memberikan panduan berupa prinsip-prinsip kunci dalam praktik pembangunan partisipasi, sebagai berikut: 

Keunggulan masyarakat; menempatkan kepentingan, kebutuhan, dan kepuasan masyarakat dalam kerangka kegiatan atau proyek.



Ketrampilan dan pengetahuan masyarakat harus dilihat sebagai sumbangan positif yang potensial bagi proyek. Partisipasi adalah berbuat dengan pengembangan kapasitas masyarakat, dan hal ini dapat dicapai melalui pembangunan dan penguatan pengetahuan dan keahlian masyarakat.



Partisipasi masyarakat hendaknya memberdayakan perempuan; memberikan peran yang lebih besar kepada perempuan dalam pengambilan keputusan.



Kemandirian sebagai lawan mengawasi; mengurangi pengawasan dan meningkatkan tanggungjawab pada masyarakat lokal.



Aksi lokal sebagai lawan respons lokal; mendorong masyarakat lokal untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan dalam parameter yang luas.



Menyediakan untuk beberapa spontanitas dalam petunjuk proyek; kegiatan dikembangkan sesuai kemampuan masyarakat lokal. Upaya penyuluhan dapat dilakukan dengan membangun kelompok sehing-

ga menjadi lebih efektif. Howard, Baker, dan Forest (1994) mengidentifikasi tahapan pembangunan kelompok dalam empat tahap, yaitu: (a) Tahap uji-coba dan ketergantungan (testing and dependency), (b) Tahap pencarian dengan konflik (marked by conflict), (c) Tahap pembangunan kekompakan kelompok (the development of team cohesion), dan (d) Tahap pencarian dengan pemecahan masalah

69

yang membangun (market by constructive problem solving). Selama dalam proses tahapan tersebut, pemimpin menentukan perhatiannya atas dua hal, yaitu: orientasi pada tugas, di setiap tahapan dapat ditentukan perilaku tertentu yang mengarah pada tugas; orientasi pada hubungan individu, diperlukan tindakan yang berbeda kepada anggota sesuai dengan kepribadiannya. Berdasarkan pada dimensi hubungan individu dan fungsi tugas, dapat diringkas perilaku-perilaku pada tahapan pembangunan kelompok sebagai berikut: Tabel 2.3. Tahapan Pembangunan Kelompok

Tahap Orientasi Pada Hubungan Individu I Ketergantungan (dependency) II Konflik (conflict) III Kohesi (cohesion) IV Saling tergantung (interdependency)

Orientasi Pada Fungsi Tugas

Orientasi (orientation) Organization (organisasi) Aliran data (data-flow) Pemecahan masalah (problem solving)

Sumber: Howard, Baker, dan Forest (1994) Keberadaan organisasi dan kelembagaan di tingkat lokalitas petani akan memperluas partisipasi petani. Chamala dan Shingi (1997) mengemukakan beberapa permasalahan yang mempengaruhi partisipasi petani dalam organisasi, yaitu: 

Derajat ketergantungan petani pada out-put dari kegiatan yang diorganisasi.



Derajat kepastian dari tersedianya out-put.



Tingkat out-put yang akan tersedia sebagai hasil kegiatan kolektif.



Tingkat penghargaan dihubungkan dengan tindakan kolektif yang didistribusikan secara merata.



Tingkat ketersediaan penghargaan dalam kerangka waktu yang dikorbankan.



Tingkat penghargaan yang sepadan dengan biaya untuk partisipasi.