Pelaporan Program melalui Aplikasi Komunikasi Data

Layanan email dinas @kemkes.go.id V P N IP MP L S 1 2 8 K b p s 5 1 2 K b p s V S A T S C P C ... • Peraturan Presiden Tentang Revitalisasi Unit Data ...

0 downloads 18 Views 3MB Size
Pelaporan Program melalui Aplikasi Komunikasi Data Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan

Bahasan • • • •

Fokus Penguatan SIK Penyelenggaraan Komunikasi Data Pemantauan dan Penilaian Kualitas Data Pengembangan Komunikasi Data

FOKUS PENGUATAN SIK

Tantangan Penyediaan Data dan Informasi Sistem Informasi

Governance lemah

Data, Informasi, Pengetahuan

Ketersediaan & Kualitas Data

Fragmentasi Lemahnya Manajemen Data & Sistem Penunjang Pengambilan Keputusan

Kebutuhan Utilisasi Data

Pengambilan Keputusan

Pengambilan Keputusan Lemah

better information – better decision – better health

FOKUS PENGUATAN SIK LINTAS SEKTOR & MASY

KEMENTERIAN KESEHATAN

Optimalisasi Aliran Data dan Bank Data

BPJS KESEHATAN

DINKES PROV RUMAH SAKIT (FKTR)

DINKES KAB PUSKES MAS (FKTP)

Penataan Data Transaksi

JARINGAN PUSKES MAS

JEJARING FASYANKES (FKTP)

Fokus Penguatan SIK Penggunaan Informasi Meningkatkan kualitas dan kecepatan proses kerja pelayanan kesehatan

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi

Penataan Data Transaksi di Fasyankes

Optimalisasi Aliran Data dan Pengembangan Bank Data

Aspek Dasar: Leadership, Governance, Regulasi, Kebijakan, Standarisasi, Sumber Daya, dll

Fokus Penguatan SIK Penataan data transaksi di Fasyankes • Pembenahan sistem informasi di Puskesmas nonelektronik  review dan perumusan sistem pencatatan dan pelaporan baru • Pembenahan sistem informasi di Puskesmas elektronik  pengembangan SIKDAgenerik • Pembenahan sistem informasi di RS  SIMRS GOS, SIRS, RS Online

Optimalisasi aliran data dan pengembangan bankdata • Penguatan sistem pelaporan  Penyusunan Pelaporan Data Kesehatan Prioritas • Optimalisasi komunikasi data  Pengembangan Aplikasi Komunikasi Data • Integrasi data  Bank data kesehatan

Penataan Data Transaksi melalui Pembenahan SP2TP SP2TP/SIMPUS Kep Dirjen Binkesmas 590/1996

Pra SP2TP

SP2TP Kepmenkes 63/1981

Berbagai upaya review (kurang komprehensif)

SP3 1994 Pusdatin (Jabar dan Banten)

- SP2TP Revisi 2015 - SP2TP elektronik (dalam kerangka SIP)

Mengapa SP2TP perlu direvisi? - Fragmentasi data - Pergeseran peran dan fungsi Puskesmas (PMK 75 tahun 2014) - Peningkatan kualitas data dan informasi kesehatan

Komparasi baru dan lama - Legal aspect (Kepmenkes vs Permenkes) - Mekanisme pengelolaan (penguatan unit pengelola SIP) - Standarisasi dataset pelaporan berbasis tupoksi Puskesmas - Penguatan basis data melalui penerapan bank data di setiap jenjang

Tahapan finalisasi - Perumusan Permenkes SIP yang melampirkan pedoman penyeleng-garaan standarisasi dataset dan pengelolaan data - Analisis dan pemanfaatan data Puskesmas

Rencana implementasi - SIP akan menjadi bagian dari modul manajemen Puskesmas - Disseminasi dan penguatan kapasitas pengelola SIP - Penerapan SIP di seluruh Puskesmas secara bertahap - Monitoring & Evaluasi

Optimalisasi Aliran Data dan Bank Data Kesehatan Aplikasi Komunikasi Data

Integrasi Data

Pengumpulan Data

Bank Data

Pemanfaatan Data



Layanan jaringan internet 600 Mbps  Jl. HR Rasuna Said  Jl. Hang Jebat (BPPSDMK)  Jl. Percetakan Negara (Ditjen PPPL dan Balitbangkes) 512

PSTN

Kb

ps

12 8 ps

LAN

AT

Upto 1 Mbps

Remote 30 Site Backup Datacenter

KANTOR DINKES PROPINSI

SC

PC LAN

Backhaul VSAT IP

PABX Existing VOIP Gateway

VS

Kb

KANTOR PUSAT DEPKES

SIP SERVER & VOIP Gateway Switch EX-2200

SRX 210 H

Modem VSAT LAN

Main Link Fiber Optic 30 Mbps

SRX 210 H/B

Modem

Fiber Driver

VPN IP MPLS

Fiber Driver

@ 512 Kbps

Back Up Link FO IP Phone (100 unit)

KANTOR DINKES KABUPATEN/KOTA

UPT BADAN LITBANGKES

R. SAKIT VERTIKAL

LAN

LAN

LAN

Modem

Modem

Modem

LAN

@ 128 Kbps LAN

LAN

Modem



@ 128 Kbps

Modem

SRX 210 H/B

Modem

SRX 210 H/B

SRX 210 H/B

10 Mbps

Fasilitas Jaringan dan Data Center untuk Komunikasi Data dan Integrasi Data



20 Mbps 20 Mbps

Datacenter

Ditjen P2PL Badan PPSDM Badan Litbangkes

Layanan jaringan intranet yang menghubungkan kantor Dinkes, RS, dan UPT  Komunikasi data  Teleradiologi  Link untuk aplikasi JKN di RS  Video Conference  Pembelajaran jarak jauh (PJJ) BPPSDMK

@ 128 Kbps

Layanan datacenter  Layanan private cloud Kemkes (hosting dan co-location)  Layanan email dinas @kemkes.go.id

Gambar data center

Beberapa Landasan Hukum Terkait Integrasi Data • Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Sistem Informasi Kesehatan • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara • Peraturan Presiden Tentang Revitalisasi Unit Data dan Informasi di Kementerian dan Lembaga dalam Rangka Penyelenggaraan Data untuk Pembangunan Berkelanjutan • Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Efektivitas Tugas dan Fungsi Unit Data dan Informasi di Kementerian dan Lembaga untuk Penyelenggaraan Data Pembangunan Berkelanjutan • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintergrasi

PENYELENGGARAAN KOMDAT

Dasar Pengaturan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan -

-

Pasal 168 ayat (1) Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan. Ayat (2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor.

PP No 46 Tahun 2014 tentang Sistem Infomasi Kesehatan Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan diperlukan Data, Informasi, dan Indikator Kesehatan yang dikelola dalam Sistem Informasi Kesehatan.

PMK Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam SIK Terintegrasi Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam SIK Terintegrasi bertujuan untuk: a. menjamin ketersediaan, kualitas, dan akses Data Kesehatan Prioritas dan Muatan Data lainnya; b. mengoptimalkan aliran Data Kesehatan dari kabupaten/kota dan/atau provinsi ke Kementerian atau sebaliknya; dan c. mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi.

Penyelenggaraan Komunikasi Data PMK Nomor 92 Tahun 2014 • Pasal 10 – Pengumpulan, pengisian, dan pengajuan data kesehatan prioritas dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota

• Pasal 11 – Validasi data kesehatan prioritas dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi

• Pasal 12 – Verifikasi data kesehatan prioritas dilakukan oleh pengelola program kesehatan di Kementerian

Alur Data dalam Komunikasi Data DINKES KAB/KOTA

DINKES PROV

PUSAT

Pengumpulan, pengisian, dan pengajuan data

Validasi dan pemanfaatan data

Verifikasi, penyimpanan, penyajian, dan pemanfaatan data

Pengumpulan data

Pemanfaatan data

Pengisian

Pemanfaatan data

Pengajuan

Validasi

Perbaikan

Tidak disetujui

Penyajian tabel

Disetujui

Penyimpanan

Penyajian Dashboard

Disetujui untuk disajikan

Verifi kasi

Tidak disetujui

paling lambat tgl 10 pada bulan berikutnya

paling lambat tgl 15 pada bulan berikutnya

paling lambat tgl 18 pada bulan berikutnya

Periodisasi Pelaporan Data Kesehatan Prioritas Tahunan (Data Umum)

• Paling lambat dilaporkan tanggal 10 bulan Januari tahun berjalan

Bulanan

• Paling lambat dilaporkan tanggal 10 bulan berikutnya

Triwulanan

• Paling lambat dilaporkan tanggal 10 bulan pertama triwulan berikutnya

Tahunan

• Paling lambat dilaporkan tanggal 10 bulan pertama tahun berikutnya

Penyelenggaraan Komunikasi Data Tanggal 15

Tanggal 610

Tanggal 11-15

• Dinkes Kabupaten/Kota mengumpulkan Data Kesehatan Prioritas dari Fasyankes (Puskesmas, RS, Fasyankes lain) • Dinkes Kabupaten/Kota mengisi dan mengajukan Data Kesehatan Prioritas sesuai periode data • Dinkes Provinsi memvalidasi Data Kesehatan Prioritas yang diajukan Dinkes Kabupaten/Kota

Aplikasi Komdat Aplikasi Komdat adalah suatu aplikasi sistem informasi yang digunakan untuk melakukan konsolidasi/ integrasi data (termasuk data prioritas) yang dikirimkan dari Dinkes Kabupaten/Kota dan Dinkes Provinsi dalam rangka penyelenggaraan SIK terintegrasi. www.komdat.kemkes.go.id

Modul dalam Aplikasi Komdat Data kesakitan/penyakit, kematian, dan status gizi Data pelayanan KIA, imunisasi, gizi, promkes

Data jumlah dr, drg, perawat, kesmas, dll Data identitas, kondisi, dll serta registrasi Puskesmas

Data Kesehatan Prioritas •

Data kesehatan prioritas adalah dataset kesehatan yang menjadi prioritas Kemkes yang disusun berdasarkan kriteria tertentu dan sesuai indikator strategis nasional dan global bidang kesehatan. –



• •



Kriteria tertentu adalah paling penting, paling sering, ketersediaan data, dan keterkaitan antar elemen data dan antar unit. Indikator strategis nasional dan global adalah indikator Renstra, IKU, IKK, MDGs, dst

Data kesehatan prioritas merupakan kebutuhan informasi di tingkat Kementerian. Data kesehatan prioritas merupakan bagian dari dataset kesehatan provinsi dan bagian dari dataset kesehatan kabupaten/kota. Data kesehatan prioritas dilaporkan oleh Dinkes Kab/Kota melalui Aplikasi Komunikasi Data.





Data kesehatan prioritas terdiri atas sejumlah elemen data  dapat berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan informasi di tingkat Kementerian. Data kesehatan prioritas dikelompokkan ke dalam: – – – –

data derajat kesehatan; data upaya kesehatan; data sumber daya kesehatan; dan data determinan kesehatan atau terkait lainnya. Kesepakatan unit utama

Kesepakatan provinsi Indikator Kebutuhan Pusat Indikator Kebutuhan Prov Kesepakatan kab/kota

Indikator Kebutuhan Kab/Kota Data di Fasyankes

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN KUALITAS

Umpan Balik Pemantauan PMK Nomor 92 Tahun 2014 • Pasal 25 huruf c

– Dinas Kesehatan Povinsi bertanggung jawab dalam hal melakukan pengelolaan data di tingkat provinsi berupa validasi, umpan balik, dan pemantauan/monitoring pengelolaan data di tingkat kabupaten/kota

• Pasal 27 huruf b

– Pengelola program kesehatan di Kementerian bertanggung jawab melakukan verifikasi dan umpan balik data yang diisi ke dalam aplikasi komunikasi data

Komponen penilaian untuk umpan balik • Jumlah dan persentase kabupaten/kota yang melapor • Jumlah dan persentase keterisian variabel laporan • Jumlah dan persentase kabupaten/kota yang memberikan laporan yang lengkap • Jumlah dan persentase kabupaten/kota yang tepat waktu melapor • Validasi laporan.

Umpan Balik Pemantauan Ranking Provinsi Tahun 2014 Kepulauan Bangka Belitung Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tenggara Bali Bengkulu Sumatera Barat DKI Jakarta Gorontalo Sulawesi Barat Jawa Barat Sulawesi Selatan Kalimantan Utara Kalimantan Selatan Jambi Jawa Timur DI Yogyakarta Riau Kepulauan Riau Jawa Tengah Aceh Sumatera Utara Lampung Maluku Sumatera Selatan Maluku Utara Sulawesi Utara Banten Kalimantan Barat Sulawesi Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Papua Barat Nusa Tenggara Timur Papua

Ranking Provinsi s/d November 2015 84.2 82.8 82.7 79.5 78.8 75.9 75.4 75.4 74.9 73.6 73.4 72.5 71.6 71.2 70.7 69.6 69.2 69.1 68.8

62.9 62.9 62.4 61.8 59.4 58.0 55.2 54.2 53.6 51.5 48.3 46.0 39.7 36.8 34.4 0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

Komponen penilaian • kab/kota melapor, keterisian variabel • data bulanan, triwulan, dan data umum

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Sulawesi Tenggara Bali Kepulauan Bangka Belitung Sulawesi Utara Lampung Bengkulu Sumatera Barat Sulawesi Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Riau DKI Jakarta Jambi Kepulauan Riau Papua Kalimantan Selatan Jawa Barat Aceh Kalimantan Barat Jawa Timur Sulawesi Tengah Banten Sulawesi Selatan Kalimantan Timur Nusa Tenggara Barat Maluku Utara Sumatera Utara Gorontalo Sumatera Selatan Kalimantan Utara Kalimantan Tengah Maluku Nusa Tenggara Timur Papua Barat

99.15 96.64 95.76 95.17 93.04 90.03 89.39 87.64 86.62 83.56 81.37 78.98 76.93 76.52 72.76 72.71 72.17 71.33 69.86 67.58 66.73 66.54 66.53 66.16 63.74 61.36 60.34 57.77 57.11 54.94 47.40 42.19 36.80 27.28

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

Kabupaten/Kota dengan Nilai Keterisian 100% (pemantauan November 2015) No

Kabupaten/Kota

Provinsi

No

Kabupaten/Kota

Provinsi

1

Kota Bukittinggi

Sumatera Barat

11

Kab. Kolaka

Sulawesi Tenggara

2

Kab. Rejang Lebong

Bengkulu

12

Kab. Konawe Selatan

Sulawesi Tenggara

3

Kota Metro

Lampung

13

Kab. Wakatobi

Sulawesi Tenggara

4

Kota Sukabumi

Jawa Barat

14

Kab. Kolaka Utara

Sulawesi Tenggara

5

Kota Tegal

Jawa Tengah

15

Kab. Buton Utara

Sulawesi Tenggara

6

Kab. Sumenep

Jawa Timur

16

Kab. Kolaka Timur

Sulawesi Tenggara

7

Kab. Bangli

Bali

17

Kab. Konawe Kepulauan

Sulawesi Tenggara

8

Kab. Karang asem

Bali

18

Kota Kendari

Sulawesi Tenggara

9

Kab. Minahasa utara

Sulawesi Utara

19

Kota Bau-bau

Sulawesi Tenggara

10

Kab. Muna

Sulawesi Tenggara

20

Kab. Mamuju

Sulawesi Barat

Catatan: urutan bukan berdasarkan peringkat

Persentase Rata-rata Kabupaten/Kota yang Melaporkan Secara Nasional, Bulan Februari-November 2015 100

90 78.67

80

77.66

70

67.67

60

59.92

%

56.75 50

54.57

49.19 45.43

43.35 40

46.89

43.77 40.66

38.33

37.72

Bulanan

45.72

28.99

36.38

30.72

30

26.61 20.84

20

29.18

25.88

22.70 18.59

12.92 10

4.7 4.70

4.50

0 Februari

Maret

11 variabel data sasaran tahunan 4 variabel data triwulanan

April

Mei

Juni

Juli

46 variabel data bulanan 65 variabel data tahunan

Agustus

September

Oktober

November

Triwulanan

Rata-rata Pencapaian Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Bulanan hingga November 2015 Provinsi

%

Provinsi

%

Aceh

78,26

Nusa Tenggara Barat

87,00

Sumatera Utara

49,70

Nusa Tenggara Timur

20,00

Sumatera Barat

90,00

Kalimantan Barat

73,57

Riau

90,83

Kalimantan Tengah

48,57

Jambi

88,18

Kalimantan Selatan

80,77

Sumatera Selatan

49,41

Kalimantan Timur

77,00

Bengkulu

93,00

Kalimantan Utara

88,00

Lampung

86,67

Sulawesi Utara

86,67

Kepulauan Bangka Belitung

91,43

Sulawesi Tengah

63,08

Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

56,25 97,06 61,67 91,67 62,73 40,00 16,92 41,03

Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali

85,71 66,67 66,30 84,29 90,00 61,05 78,75 100,00 Indonesia

67,67

Rata-rata Pencapaian Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Triwulan hingga November 2015 Provinsi

%

Provinsi

%

Aceh

62,32

Nusa Tenggara Barat

80,00

Sumatera Utara

37,37

Nusa Tenggara Timur

13,64

Sumatera Barat

84,21

Kalimantan Barat

54,76

Riau

88,89

Kalimantan Tengah

33,33

Jambi

78,79

Kalimantan Selatan

79,49

Sumatera Selatan

45,10

Kalimantan Timur

60,00

Bengkulu

96,67

Kalimantan Utara

26,67

Lampung

80,00

Sulawesi Utara

97,78

Kepulauan Bangka Belitung

100,00

Sulawesi Tengah

51,28

Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

52,78 100,00 44,44 94,44 45,45 30,00 10,26 33,33

Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali

61,90 55,56 50,62 72,38 93,33 46,49 50,00 100,00 Indonesia

54,57

Rata-rata Pencapaian Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Sasaran Tahunan hingga November 2015 Provinsi

%

Provinsi

%

Aceh

17,39

Nusa Tenggara Barat

20,00

Sumatera Utara

9,09

Nusa Tenggara Timur

0,00

Sumatera Barat

73,68

Kalimantan Barat

42,86

Riau

16,67

Kalimantan Tengah

14,29

Jambi

27,27

Kalimantan Selatan

46,15

Sumatera Selatan

11,76

Kalimantan Timur

30,00

Bengkulu

60,00

Kalimantan Utara

20,00

Lampung

93,33

Sulawesi Utara

100,00

Kepulauan Bangka Belitung

100,00

Sulawesi Tengah

15,38

Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

25,00 100,00 50,00 50,00 0,00 10,00 7,69 100,00

Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali

85,71 66,67 55,56 91,43 60,00 42,11 62,50 88,89 Indonesia

46,89

Persentase Rata-rata Variabel Terisi Secara Nasional, Bulan Februari-November 2015 100 93.20 89.39

92.95

89.57

93.27

80

85.01

88.49

94.31

89.69

90.08

91.55 89.83

87.29

88.89

87.49

93.03 90.18 89.25

81.13

77.17 72.63

89.58

92.55

85.23

93.51

89.86

76.68 76.42

60

%

Bulanan Triwulanan 40

20

0 Februari

Maret

11 variabel data sasaran tahunan 4 variabel data triwulanan

April

Mei

Juni

Juli

46 variabel data bulanan 65 variabel data tahunan

Agustus

September

Oktober

November

Rata-rata Pencapaian Variabel Terisi Data Bulanan hingga November 2015 Provinsi

%

Provinsi

%

Aceh

95,55

Nusa Tenggara Barat

84,32

Sumatera Utara

86,60

Nusa Tenggara Timur

87,15

Sumatera Barat

95,82

Kalimantan Barat

74,28

Riau

97,29

Kalimantan Tengah

78,60

Jambi

88,01

Kalimantan Selatan

85,76

Sumatera Selatan

87,64

Kalimantan Timur

90,10

Bengkulu

98,09

Kalimantan Utara

80,58

Lampung

99,43

Sulawesi Utara

86,57

Kepulauan Bangka Belitung

95,99

Sulawesi Tengah

80,92

Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

87,71 99,98 77,20 98,84 80,13 97,27 53,08 74,36

Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali

83,94 87,28 88,30 90,59 83,62 83,52 73,21 97,58 Indonesia

90,18

Rata-rata Pencapaian Variabel Terisi Data Triwulan hingga Pemantauan November 2015 Provinsi

%

Provinsi

%

Aceh

99,48

Nusa Tenggara Barat

92,92

Sumatera Utara

88,39

Nusa Tenggara Timur

100,00

Sumatera Barat

99,12

Kalimantan Barat

78,24

Riau

94,55

Kalimantan Tengah

64,17

Jambi

97,50

Kalimantan Selatan

86,51

Sumatera Selatan

94,19

Kalimantan Timur

82,29

Bengkulu

100,00

Kalimantan Utara

41,67

Lampung

99,44

Sulawesi Utara

100,00

Kepulauan Bangka Belitung

98,81

Sulawesi Tengah

94,29

Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

97,15 100,00 61,81 100,00 64,81 100,00 66,67 87,82

Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali

53,97 100,00 82,54 91,82 89,58 80,29 63,89 99,07 Indonesia

93,03

Rata-rata Pencapaian Variabel Terisi Data Sasaran Tahunan hingga November 2015 Provinsi

%

Provinsi

%

Aceh

75,00

Nusa Tenggara Barat

18,18

Sumatera Utara

90,91

Nusa Tenggara Timur

0,00

Sumatera Barat

93,51

Kalimantan Barat

95,45

Riau

100,00

Kalimantan Tengah

45,45

Jambi

81,82

Kalimantan Selatan

57,58

Sumatera Selatan

54,55

Kalimantan Timur

57,58

Bengkulu

92,42

Kalimantan Utara

72,73

Lampung

99,35

Sulawesi Utara

100,00

Kepulauan Bangka Belitung

88,31

Sulawesi Tengah

95,45

Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

80,30 97,86 51,52 90,91 0,00 90,91 9,09 100,00

Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali

87,88 97,73 89,70 89,20 84,85 92,05 70,91 94,32 Indonesia

89,25

Ketepatan Waktu, November 2015 Bulan

% Kab/Kota melapor tepat waktu

Januari

37,5

Februari

32,0

Maret

55,8

April

37,8

Mei

40,0

Juni

58,9

Juli

38,0

Agustus

30,4

September

34,0

Oktober

32,1

Triwulan 1

65,2

Triwulan 2

53,7

Triwulan 3

29,8

Komponen Validasi Data Komdat Persentase/cakupan indikator

Konsistensi antar periode pelaporan

Konsistensi antara variabel yang berkaitan

Konsistensi antara penyebut dan pembilang

Konsistensi antara sasaran yang berkaitan

Persentase/Cakupan Indikator

Data Provinsi Sulawesi Utara, variabel Kunjungan K1, K4, dan persalinan ditolong nakes (PN), pelaporan bulan ini dientri cakupan kumulatif bulan sebelumnya (seharusnya tidak, sistem yang akan otomatis mengakumulasi), sehingga capaian per November mencapai lebih dari 100%

Konsistensi Antar Periode Pelaporan (Bulan)

Pelaporan kunjungan pertama ibu hamil pada bulan Juli jauh lebih tinggi (8.790) dibandingkan bulan lainnya laporan bulan Januari-Mei yang berkisar antara 760-934. Begitu juga dengan laporan bulan Juni yang sebesar 1.432

Konsistensi antara Penyebut dan Pembilang

Pelaporan pada bulan Februari balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebanyak 2 kasus padahal pada bulan yang sama tidak terdapat balita gizi buruk yang ditemukan (0). Kemungkinan entri data terbalik antara pembilang dan penyebutnya.

Konsistensi antara Variabel yang Berkaitan

Pelaporan pada bulan Mei persalinan ditolong nakes (PN) sebesar 184 padahal variable yang terkait yaitu K1, K4, persalinan di fasyankes dan kunjungan nifas menghasilkan angka yang berdekatan (373-478). Begitu juga dibandingkan dengan bulan Januari-April yang pelaporan PN berkisar 342-397, sehingga data PN bulan Mei perlu dikonfirmasi.

Konsistensi antara Sasaran yang Saling Berkaitan Pelaporan data sasaran jumlah wanita usia subur (WUS) 15-39 tahun dan jumlah ibu hamil sama yaitu sebesar 4.275. Sedangkan berdasarkan BPS, persentase WUS 15-39 tahun di Kalimantan Selatan sebesar 4,4% dari jumlah penduduk. Berarti terdapat sekitar 10.000 WUS 15-39 tahun di Kab. Hulu Sungai Utara pada tahun 2014. Sehingga sasaran WUS 15-39 tahun yang dilaporkan terlalu rendah

Penyebab Data Tidak Valid Tidak memahami cara mengisi aplikasi Ketaatan mengenai DO variabel

Data Tidak Valid

Kesalahan entri data

Proses validasi dan publikasi data

PENGEMBANGAN KOMDAT

Pengembangan Aplikasi Komunikasi Data • Data Kesehatan Prioritas disesuaikan dengan

Perluasan muatas data, Integrasi data

Data Prioritas, Data SPM, Data Profil, Data Program, Indikator Renstra

Data Prioritas, Data SPM, Data dasar Puskesmas

– Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 – SPM kabupaten/kota dan provinsi – Perkembangan program kesehatan

• Komunikasi data harus mengakomodir kebutuhan data program • Komunikasi data sebagai optimaisasi integrasi data kesehatan

terima kasih