PENGANTAR ILMU HUKUM ISLAM

Hukum Universitas Padjadjaran. lulus Magister Hukum Bisnis pada ... pengantar Hukum Islam. Sedangkan bagian kedua, membahas Hukum Perkawinan dan Kewar...

3 downloads 648 Views 72KB Size
PENGANTAR ILMU HUKUM ISLAM

Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Fakultas Hukum (Disesuaikan dengan Satuan Acara Perkuliahan dan Garis-garis Besar Program Pengajaran)

Disusun Oleh : Dr.Hj.Renny Supriyatni B.,SH.,MH.

Penerbit 2009

SINOPSIS Buku ini merupakan perluasan teks acuan (Diktat) Kuliah Hukum Islam yang digunakan selama bertahun-tahun di kalangan Pengajar dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, disesuaikan dengan Pedoman Penyusunan Kurikulum Dikti dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000. Buku yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Islam” diterbitkan didasarkan atas kebutuhan dan desakan rekan sejawat untuk memenuhi tuntutan, agar mahasiswa Fakultas Hukum dapat mempelajari dan memahami mata kuliah Hukum Islam secara mudah. Oleh karena itu penerbitan buku ini edisi pertama, dan insyaalah akan diikuti dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi kajian mata kuliah Hukum Islam. Buku ini sangat bermanfaat sebagai ilmu pengantar dan merupakan salah satu pegangan bagi pengajar, mahasiswa dan para pemerhati Hukum Islam yang berminat mempelajari syariat Islam. Di dalamnya tercakup mengenai pembahasan yang meliputi: beberapa pengertian istilah yang berkaitan dengan hukum, syariat, Islam, fiqh dan ushul fiqh; sumber-sumber Hukum Islam, pengkatagorian hukum dalam Islam, madzhab-madzhab dalam Hukum Islam, garis besar sejarah perkembangan Hukum Islam di Negara asalnya dan di Indonesia. Hukum Islam dalam eksistensinya di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yang menunjuk kepada hukum materiel syariat Islam.

TENTANG PENULIS Ia lahir di Ciamis, Jawa Barat pada 14 Februari 1957. Lulus Sarjana pada tahun 1983 dari Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. lulus Magister Hukum Bisnis pada 2003 dan Doktor Ilmu Hukum pada 2009 dari Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Sejak tahun 1990 mengampu mata kuliah Hukum Islam, Hukum Perkawinan & Waris Islam. Selain itu sejak 1993 mengampu mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Ilmu Ekonomi, KH I (Kontrak Nasional) dan KH II (Penanganan Perkara Perdata), sekarang mengampu juga mata kuliah Hukum Perdata dan Pengantar Agama Islam untuk program S-1 FH Unpad, Buku, Artikel-artikel dan Paper, hasil penelitian serta karya tulisnya terkait Hukum Islam diantaranya: Sistem Bagi hasil Dgn Mekanisme Pembagian Untung Dan Rugi (Profit & Loss Sharing Mechanism) Dapat Memberi Keadilan Bagi Nasabah & Bank Syariah, Eksistensi Sistem Bagi Hasil Dalam Menyongsong Peraturan Perundang-undangan Perbankan Syariah Nasional; Penerapan Sistem bagi Hasil Dalam Upaya Pembentukan Hukum Perbankan Syariah Nasional Menuju Cita Hukum Pancasila; Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Basyarnas, Implikasi Perkawinan “Sirri” thd Perlindungan Hak-hak Istri dan Anak Berdasarkan Perundangan dan Hukum Islam, Aktualisasi Hukum Islam Dalam Berbagai Perundang-undangan Yang Menunjuk Kepada Hukum Materil Syariat Islam Di Indonesia, Implikasi Wakaf Produktif Dalam Bank Syariah Melalui pembiayaan Al Qardhul Hasan Sebagai Upaya Pemberdayaan sektor Riil dan Penerapan Fiqih Muamalah Sebagai dasar Kewenangan Pengadilan Agama Dlm Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. .

BAB I

pengantar Hukum Islam II dan bagian dua sebagai lanjutannya dikenal Hukum Islam II, bahasannya tentang

PENDAHULUAN

Hukum Perkawinan, Waris, dan Peradilan Agama. Kedua-

A. Sejarah Mata Kuliah Hukum Islam Di dalam pembahasan materi perkuliahan Hukum Islam ini, kiranya perlu terlebih dahulu dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan istilah-istilah nama mata

duanya merupakan bagian Hukum Islam. 4. Berdasarkan S.K. Mendikbud RI No. 0325/U/1994 Pasal 6 (5) j, kurikulum nasional baru (sekarang) dinamakan: HUKUM ISLAM.

kuliah Hukum Islam ini, antara lain:

Jadi pada dasarnya, materi bahasan yang ingin dicapai 1. Berdasarkan S.K. Mendikbud R.I. No. 0198/U9/1972 Tentang pedoman kurikulum minimal Fakultas Hukum Negeri dan Swasta nasional, dalam Pasal 5 (1) b, mata kuliah

ini

dinamakan:

ISLAMOLOGI

/LEMBAGA

ISLAM/ASAS-ASAS HUKUM ISLAM.

untuk dikuasai mahasiswa walaupun dengan mempergunakan istilah-istilah yang berbeda seperti yang telah disebutkan di atas, melihat minimum kurikulum/sylabus yang disepakati, bahasannya hampir sama saja. Penjelasan lebih lanjut istilah-istilah tersebut di atas,

2. Berdasarkan kesepakatan pertemuan SUBKONSORSIUM

dapat diuraikan sebagai berikut:

ILMU HUKUM INDONESIA di Cibulan, Maret 1973 para dosen mata kuliah sejenis seksi Hukum Islam memberi nama: “ASAS-ASAS HUKUM ISLAM” di samping namanama/istilah-istilah yang sebelumnya beraneka ragam (Islamologi/Lembaga

Islam/Asas-asas

Hukum

Islam),

bahkan ada juga yang menamakan: PENGANTAR HUKUM

ad. 1. Islamologi Dipergunakan istilah atau nama mata kuliah Islamologi lingkup bahasannya adalah yang paling luas. Meliputi pengetahuan tentang Islam, hulum, dan lembaga keagamaan, filsafat, kebudayaan, sejarah, politik ekonomi Islam, dan lain sebagainya.

ISLAM. 3. Berdasarkan MKKH kurikulum inti program pendidikan sarjana hukum 1983 istilah yang dipergunakan: HUKUM ISLAM I. Hal ini disebabkan karena dahulu dalam kurikulum fakultas hukum, Hukum Islam dibagi dua. Bagian satu disebut Hukum Islam I adalah dasar atau 1

Sedangkan

dengan

mempergunakan

nama

Islamologi ini, maka ruang lingkup bahasannya lebih khusus, membatasi pada lembaga-lembaganya saja, misalnya : a. lembaga keagamaan: aqaid, tassawuf, ibadat, dll. b. lembaga

kemasyarakatan

(berdasarkan

khitanan, tahlilan, sekatenan, zakat, dll. 2

Islam):

c. Lembaga hukum: perkawinan, wakaf, waris, baitul maal, dll.

Ad. 2. Asas-asas Hukum Islam Seakan-akan bahasannya terbatas tentang teori Hukum

Dipergunakan istilah atau nama mata kuliah Lembaga

Islam yakni dalil-dalil Ushul Al-Fiqh, termasuk dasar dan

Islam, secara sosiologis dapat berarti pola-pola tingkah laku

tujuan syari’at, sebagaimana bahasan teori-teori hukum

manusia yang tersusun, teratur, kompleks, dan berlaku terus-

dalam pelajaran Pengantar Ilmu Hukum.

menerus (lama) dalam suatu masyarakat sebagai realisasi hasrat, kebutuhan, nilai-nilai, serta yang digunakan ukuran

ad. 3. Pengantar Hukum Islam

penilaian baik buruknya anggota masyarakat (Prat Fairchild,

Lingkupan bahasannya meliputi lembaga-lembaga hukum

dalam Dictionary of Sosiology). Dalam arti association ialah

Islam,

organisasi yang bersifat publik atau semi publik yang

Indonesia, sistem perkawinan dan waris Islam.

mempunyai tujuan tertentu yang diakui masyarakat dan

ad. 4. Hukum Islam I

diresmikan (Authorized).

“suatu kebiasaan dalam masyarakat yang berkaitan dengan keagamaan (Islam) yang telah dijadikan acuan/pedoman baik suatu

syari’at,

Peradilan

Agama

di

Hukum Islam dibagi dua, bagian satu disebut Hukum

Kesimpulannya Lembaga Islam itu mempunyai makna

buruknya

sumber-sumber

perbuatan

dilakukan,

sekalipun

tidak

Islam I, materi pembahasannya meliputi dasar atau pengantar

Hukum

Islam.

Sedangkan

bagian

kedua,

membahas Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam serta Peradilan Agama Islam.

merupakan kewajiban”. ad. 5. Hukum Islam

Unsur-unsurnya: a. Tingkah laku manusia

Istilah ini digunakan mulai tahun ajaran 1993/1994,

b. Merupakan kebiasaan dalam masyarakat;

hingga sekarang ini. Perkataan asas-asas, lembaga-

c. Sumbernya, nilai-nilai sosial;

lembaga, sudah dihilangkan sehingga istilah atau namanya

d. Sebagai alat kontrol sosial;

kini sesuai adalah Hukum Islam.

e. Acuan baik atau buruk dalam masyarakat; Jadi dengan nyata dalam kehidupan bermasyarakat terlihat bagaimana pengaruh Islam dalam kesehariannya.

3

4

B. Kedudukan Hukum Islam Dalam Kurikulum Fakultas

umum, menentukan pedoman dasar, lalu sebagian dijelaskan

Hukum.

melalui Hadits/Sunnah Rasul. Kompleksnya perkembangan

Sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, mata

masalah atau luasnya perkembangan peristiwa yang dihadapi

kuliah Hukum Islam dalam Kurikulum Inti Program Pendidikan

manusia sehingga tidak semua peristawa atau masalah yang

Sarjana Hukum merupakan Mata Kuliah Keahlian Hukum

terjadi aturannya langsung ditemukan secara jelas di dalam Al-

wajib fakultas secara nasional, sedangkan mata kuliah Hukum

Qur’an dan Hadits. Masalah yang belum jelas pengaturannya

Islam lainnya menjadi mata kuliah pendalaman, seperti Hukum

termaksud,

Perkawinan Dan Kewarisan Islam, yang menjadi mata kuliah

menggunakan sumber Syari’at lainnya, yaitu Ijma dan Qiyas,

wajib Program Kekhususan sebagai muatan lokal.

yang mana kedua sumber tersebut disebut sumber Aqliyah,

untuk

ketentuan

hukumnya,

dibolehkan

Disamping itu, mata kuliah Hukum Islam ada di

maksudnya menggunakan akal pikiran dan logika, selama

Fakultas Hukum memiliki alasan-alasan, yakni karena alasan

aturan yang jelas belum ditemukan dalam sumber berupa

sejarah, karena alasan sosiologis, dan karena alasan

Quran dan Hadits.

yuridis.

2. Agar mahasiswa mampu mencari dan menemukan dan menguasai

bagian-bagian

dari

syari’at

Islam

yang

C. Sasaran Belajar Mata Kuliah Hukum Islam

mempunyai hubungan erat dengan hukum positif kita

Sasaran belajarnya meliputi:

(seperti hukum perkawinan) dan bidang-bidang mana yang

1. Agar mahasiswa mengetahui sumber (pedoman dasar)

mempengaruhi hukum yang hidup dalam masyarakat

Syariat Islam sehingga mampu mencari dan menemukan

Indonesia khususnya bagi yang beragama Islam. Lihat

ketentuan/hukum atas suatu masalah, dari sumber ajaran

ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 Nomor 1 Tahun 1974

Islam. Dengan demikian apabila mahasiswa menyebutkan

Tentang Perkawinan, yang menunjuk kepada hukum

ketentuan atau hukum suatu masalah berdasarkan Islam,

agama (Islam) berlaku bagi yang beragama Islam,

ia harus dapat menunjukkan dasar hukumnya yaitu sumber

khususnya syarat-syarat, larangan-larangan, tata cara

syari’atnya terutama berdasarkan Al-Qur’an dan AL-Hadits.

perkawinan berdasar Syariat Islam.

Kedua sumber tersebut disebut sumber Naqliyah. Dalam Al-Qur’an pada dasarnya hanya mengatur ketentuan

5

3. Bagian mana dari Syari’at Islam yang dapat disumbangkan sebagai

konsep

pembinaan

6

hukum

nasional

kelak.

Misalnya, Hukum Waris Islam telah berangsur-angsur diterima masyarakat Islam sebagai hukum Hukum Waris Nasional, lihat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yang diberi wewenang untuk memeriksa, memutuskan perkara waris Islam di seluruh wilayah Indonesia. Khususnya di Pulau Jawa & Madura. Sebelum Undang-undang tersebut berlaku, Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara tersebut. 4. Agar mahasiswa mampu membandingkan antara suatu materi pengaturan di dalam hukum Islam dengan materi hukum lainnya pada umumnya, sehingga mahasiswa akan menyadari bahwa Islam telah terlebih dahulu mengajarkan aturan-aturan mengenai materi hukum yang sama, seperti hukum jual beli, kesaksian, janji wajib ditepati (amanah). Tetapi selama ini masyarakat seakan-akan melihatnya sebagai hukum peninggalan bangsa Barat. Misalnya, untuk kesaksian yang sah, minimum kesaksian oleh dua orang saksi (Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 282), kewajiban

umumnya, misalnya: a. Sejauh mana hukum materiil Islam berpengaruh dan berperan

dalam

hukum

positif,

misalnya

pengaruh

terhadap Undang-undang Perkawinan, waris, wakaf, zakat, perbankan, sukuk dll. b. Sejauh mana hukum waris Islam mempengaruhi hukum kewarisan

masyarakat

Islam,

dan

bagaimana

pencerminannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya: 1). Dalam hukum kewarisan adat, khususnya pada masyarakat kekeluargaan pembagian

yang

menganut

bilateral warisan

di

pulau

sistem

hukum

jawa,

dikenal

“sagendong-sapikul”

yang

maknanya perbandingan bagian waris antara seorang anak wanita dengan seorang anak laki-laki adalah satu berbanding dua. Sama halnya dengan ketentuan Islam bagian waris untuk seorang anak wanita adalah setengah dari bagian anak laki-laki. Dengan kata lain bagian untuk anak laki-laki adalah dua kali bagian untuk anak wanita. Masalah adil atau tidak adil ketentuan Islam ataupun adat, di sini tidak dibahas.

hakim mendamaikan suami istri yang berperkara (AlQur’an surat An-Nissa ayat 35), dll. Pembahasan sumber-sumber syariat tidak terlalu luas, dibatasi sekitar yang berkaitan erat dengan bagian yang dapat disumbangkan dan menunjang pengetahuan ilmu hukum pada

2). Menurut hukum adat yang lama bahwa seorang janda tidak mewarisi harta peninggalan suaminya. Namun dalam

perkembangannya



dalam

berbagai

yurisprudensi – janda menjadi ahli waris, walaupun bagian janda itu tidak sama. Sedang Islam dengan

7

8

pasti menetapkan dalam Surat An - Nissa ayat 11,

Selanjutnya dalam upaya memudahkan pemahaman

bagian janda 1/8, kalau suami meninggal punya

materi sumber Syari’at itu, secara

turunan dan janda mewaris 1/4, kalau suami yang

dibandingkan teori hukum maupun metode pengajaran yang

meninggal tidak mempunyai turunan.

dikembangkan oleh para ahli hukum Islam (Fuqaha) sejak

3). Demikian juga seorang ayah, menurut hukum adat, tidak berhak mewarisi harta peninggalan anaknya yang meninggal, apabila

anak yang meninggal itu

langsung ataupun tidak,

kurang lebih 14 abad yang lalu, dengan teori hukum pengajaran masa kini, misalnya pengertian tentang: a. Qiyas, sebagai salah satu sumber Syari’at dapat

mempunyai keturunan. Ayah dimungkinkan mewarisi

dibandingkan dengan penafsiran

harta peninggalan anaknya yang meninggal, hanya

pengetahuan hukum pada umumnya, yaitu ketentuan

dalam keadaan anak yang meninggal tersebut tidak

hukum

mempunyai

menentukan bagaimana hukumnya terhadap suatu

keturunan

perkembangan ternyata

hukum

dalam

kecenderungan

(cucu). di

berbagai berbagai

Kini

masyarakat

dalam Indonesia

yurisprudensi putusan

hakim,

terlihat

tertentu

dijadikan

hal/masalah

analogis, dalam

dasar/pedoman

yang

belum

untuk

jelas

pengaturannya/hukumnya.

janda

b. Ijma, sebagai salah satu sumber Syari’at yang dapat

ditetapkan sebagai ahli waris, demikian juga dalam

dibandingkan dengan doktrin/konvensi karena berisikan

perkembangan hukum waris, ayah si anak dapat

kesesuaian

menjadi ahli waris.

bagaimanakah hukumnya (apakah wajib, sunnah, atau

Kedua tendensi hak waris janda dan ayah tersebut di atas, merupakan pencerminan perubahan pandangan masyarakat terhadap ukuran rasa keadilan dalam hal pewarisan, yang disebabkan perubahan pandangan akibat agama yang dianut. Jadi cukup jelas mempelajari sumber Syari’at itu sekurangkurangnya berguna untuk manambah wawasan hukum, guna dibandingkan dan dipertimbangkan sebagai sumbangan ilmu

pendapat

Mujtahid

tentang

makruh) terhadap suatu masalah yang belum jelas pengaturannya di dalam Al-Qur’an atau Al-Hadits. Sedangkan

dalam

ilmu

hukum

dikenal

dengan

doktrin/konvensi sebagai pendapat dari ahli hukum yang ternama, yang karena keahliannya, argumennya diakui kalangan luas, walaupun landasan hukum positifnya tidak kuat, tapi karena keahliannya tersebut,

pengetahuan pada pembinaan hukum nasional kelak. 9

para

10

argumennya dapat dijadikan acuan para ahli hukum lainnya.

c) Untuk nama mata kuliah “Hukum Islam” yang kita pelajari sekatang, pada sebelumnya terdapat nama-

c.Agar sasaran belajar atau apa yang ingin dicapai dari

nama seperti : Islamologi, Asas-asas Hukum Islam,

perkuliahan Hukum Islam ini, tentu selayaknya harus

Lembaga Islam, Hukum Islam I, tapi pada hakikatnya

terlebih dahulu mempelajari sumber sumber syariat itu

ruang lingkup bahasannya masih sekitar bahasan

sendiri

Hukum Islam yang kita pelajari sekarang ini, walaupun

sebagaimana

akan

diuraikan

dalam

bab

selanjutnya.

disana sini ada pembahasan aktualitas yang sejalan.

Beberapa kesimpulan

d) Hukum Islam di Fakultas Hukum, merupakan mata

a) Terdapat pembatasan pengertian syariat dalam ari yang luas (umum), yakni dari Hanafi dan Syariat dalam arti sempit (khusus) dari Syafi’i. Para ahli hukum

kuliah kurikulum nasional sebagai salah satu mata kuliah dalam minimum kurikulum yang berlaku wajib bagi Fakultas Hukum Negeri maupun Swasta.

banyak yang mengikuti ajaran Imam Syafi’I yakni yang mengatakan bahwa syariat itu sebagai peraturanperatuaran lahir atau yang mengikuti tingkah laku dan perbuatan manusia. b) Peraturan-peraturan lahir menyangkut dua bidang, yakni: 1. Peraturan lahir yang mengatur cara bagaimana manusia itu menyelenggarakan hubungan dengan Tuhan atau cara-cara beribadah. 2. Peraturan lahir yang mengatur cara bagaimana manusia itu menyelenggarakan hubungan dengan makhluk, dengan manusia dan benda lainnya (muamalat).

11

12