Peran Dinas Kesehatan

Membuat SOP dalam rangka pengendalian standar, rasio, dan akses ... pelayanan antar Puskesmas 1. Menyusun Regulasi pembiayaan pelayanan antar Kab/Kota...

0 downloads 86 Views 579KB Size
Peran Dinas Kesehatan dalam

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ KIS di Daerah Ketua : Kadinkes Prov. DI. Yogyakarta Sekretaris : Direktur RS Jiwa Menur – Jawa Timur

Komisi VII Rakerkesnas Tahun 2015 – Bali Denpasar, 17 Februari 2015

Arah kebijakan Aspek kepesertaan pelaksanaan JKN di Daerah

No.

Uraian kegiatan

1.

Membentuk/mengopti malisasikan TKPKD

2.

Forum kemitraan yang dipimpin Sekda akan ditingkatkan melibatkan pihakpihak terkait

Kab/kota 1.

Mendorong dalam membentuk/m engoptimalisa sikan TKPKD untuk verifikasi dan validasi PBI

Prov 1.

2. 2.

Berperan aktif dalam Forum kemitraan

Mendorong dalam membentuk/m engoptimalisa sikan TKPKD untuk verifikasi dan validasi PBI Berperan aktif dalam Forum kemitraan

Pusat 1.

Mendoron g Kemsos untuk membuat juknis verifikasi dan validasi PBI

2.

Mendoron g Kemsos untuk mensosial isasikan Juknis Ke Prov dan Kab/kota

Arah kebijakan

No. 2.

Uraian kegiatan Pemetaan peserta di FKTP berbasis standar, rasio, dan akses

Kab/kota 1. Membuat SOP dalam rangka pengendalian standar, rasio, dan akses peserta JKN di FKTP (PBI dan non PBI) berdasarkan Perpres No.12/2013

Prov 1. Melakukan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, monev

Pusat 1. Revisi pedoma n pelaksan aan JKN dengan memasu kkan peran daerah dalam pemetaa n peserta di FKTP

Arah kebijakan

No.

3.

Uraian kegiatan

Peningkatan kepesertaan non PBI dalam JKN

Kab/kota

Prov

a. Mendorong kewajiban BPJS untuk melaksanaka n sosialisasi kpd kelompok masy PBPU dan BP untuk menjadi peserta JKN

a. Monev pelaksanaan sosialisasi kpd kelompok masy PBPU dan BP untuk menjadi peserta JKN

Pusat

a. Monev

Arah kebijakan Aspek Pelayanan Kesehatan

No. 1.

Uraian kegiatan Pemetaan dan kredensialing FKTP & FKTL JKN

Kab/kota Pemetaan dan kredensialing FKTP dan FKTL s/d Type C oleh BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Prov Kredentialing FKTL Type B oleh BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi dengan melibatkan Dinkes Kab/Kota

Monev

Pusat Menyusun regulasi dan NSPK pemetaan dan kredensiali ng JKN

Arah kebijakan

No. 2.

Uraian kegiatan Penataan Sistem Rujukan berjenjang

Kab/kota

Prov

Koordinasi dengan BPJS dalam penataan sistem rujukan berjenjang

Menetapkan rumah sakit rujukan regional dengan SK Gubernur

Pusat Monev

Melakukan Monev

3.

Akreditasi FKTP dan FKTL

Melakukan akreditasi FKTP dan FKTL

Membentuk/men goptimalkan Tim Akreditasi FKTP/FKTL Pendampingan dalam akreditasi FKTP/FKTL

Segera menerbitkan pedoman akreditasi FKTP Pendamping an dalam akreditasi FKTP/FKTL

Arah kebijakan

No.

Uraian kegiatan

Kab/kota

Prov

Pusat

4.

Penguatan kompetensi SDM FKTP

Melaksanakan upaya peningkatan kompetensi SDM FKTP

Ikut membantu melaksanakan peningkatan kompetensi SDM FKTP serta melakukan Binwasdal

Menyusun Regulasi yg mengatur BPJS turut menyediak an anggaran peningkata n kompetens i SDM FKTP

5.

Sinkronisasi sistem informasi BPJS-SIK Kemkes/Daerah

Sosialisasi & implementasi

Sosialisasi & implementasi

Regulasi

Arah kebijakan

No .

Uraian kegiatan

6.

Kebutuhan obat/Alkes FKTP dan FKTRL

7.

8.

Kab/kota Menyediakan obat/Alkes di FKTP dan FKRTL milik pemerintah daerah

Prov

Pusat

Turut Menyediakan obat/Alkes di FKTP dan FKRTL milik pemerintah daerah

Menjamin menu semua obat/Alkes dasar dalam e –catalogue dan menjamin ketersediaanny a di pasaran

Penyediaan dr. Menyediakan spesialis di Insentif sesuai FKRTL kemampuan

Menyediakan tambahan Insentif sesuai kemampuan

Regulasi pemerataan distribusi dokter spesialis dasar

Pelayanan di DTPK

Binwasdal

Pelayanan di DTPK menjadi tanggung jawab Pusat

Melaksanakan pelayanan di DTPK

C. Aspek Pembiayaan

9

KEBIJAKAN

URAIAN KEGIATAN

KAB/KOTA

PROVINSI

1. Update Besaran 1. Update Besaran INA CBGs per 6 bln INA CBGs per 6 bln

PUSAT 1. Update Besaran INA CBGs per 6 bln

1. INA CBGs

PENDAPATAN

2. Kapitasi

1. Menyusun Regulasi pembiayaan pelayanan antar Puskesmas

2. Menganalisis Cost 2. Menganalisis & INA CBGs utk Mengevaluasi hasil diusulkan INA CBGs 1. Menyusun 1. Revisi PMK 59 Regulasi pembiayaan Tahun 2015 ttg pelayanan antar Tarif pada JKN Kab/Kota 2. Menyusun Regulasi pembiayaan pelayanan antar Provinsi

3. Non-Kapitasi

1. Besaran tarif NonKapitasi mengikuti PERDA

KEBIJAKAN

URAIAN KEGIATAN

KAB/KOTA

PROVINSI

BELANJA

1. Penggunaan dana Kapitasi

1. Revisi tentang penggunaan dana kapitasi agar bs digunakan sesuai dgn kebutuhan Puskesmas

DUKUNGAN TATA KELOLA KEUANGAN

1. Mendorong Puskesmas menjadi BLUD

1. Dinkes Kab 1. Pembinaan dan memfasilitasi SDM, pengawasan Pembiayaan & Pendampingan BLUD

PUSAT

1. Revisi tentang 1. Revisi tentang penggunaan dana penggunaan dana kapitasi agar bs kapitasi agar bs digunakan sesuai dgn digunakan sesuai dgn kebutuhan Puskesmas kebutuhan Puskesmas

2. Pendidikan Staf BLUD

D. Aspek Organisasi dan Manajemen

12

ASPEK ORGANISASI URAIAN KEGIATAN

KEGIATAN KAB/KOTA

KEG. PROVINSI

DUKUNGAN PUSAT

PEMBENTUKA N FORUM KEMUNIKASI PROG. JKN

Membahas dan memecahkan berbagai persoalan & informasi terkait keberlangsungan program JKN di Daerah, yang dikoordinir oleh Sekda kab/Kota, dgn anggota,Dinas kependudukan,Dinsos, BPJS,DPPKAD, Bapeda,BKBKS,RS,BKD,BPMPD

Membahas dan memecahkan berbagai persoalan & informasi terkait keberlangsungan program JKN di Tk. Prov. yang dikoordinir oleh Sekda Prop dgn anggota,Dinas kependudukan,Dinsos, BPJS,DPPKAD, Bapeda,BKBKS,RS,BKD, BPMPD

Membahas dan memecahkan berbagai persoalan & informasi terkait keberlangsungan program JKN di Pusat yang dikoordinir oleh Menkokesra dgn anggot kementerian terkait

ASPEK ORGANISASI URAIAN KEGIATAN

KEGIATAN KAB/KOTA

KEG. PROVINSI

DUKUNGAN PUSAT

PEMBENTUKA N TIM KOORDINASI PROG. JKN

Mengkoordinir dalam memecahkan berbagai persoalan & informasi terkait kepesertaa, Budgetting, regulasi serta strategi dalam mencapai unniversal covegere 2019 di Daerah, yang dikoordinir oleh Bupati/walikota dgn anggota Dinas terkait

Mengkoordinir dalam memecahkan berbagai persoalan & informasi terkait kepesertaa, Budgetting, regulasi serta strategi dalam mencapai unniversal covegere 2019 di Daerah, yang dikoordinir oleh Gubernur dgn anggota Dinas terkait

Mengkoordinir dalam memecahkan berbagai persoalan & informasi terkait kepesertaa, Budgetting, regulasi serta strategi dalam mencapai unniversal covegere 2019 Secara Nasional yang dikoordinir oleh Presiden dgn anggota Kementerian terkait

ASPEK ORGANISASI URAIAN KEGIATAN

KEGIATAN KAB/KOTA

KEG. PROVINSI

DUKUNGAN PUSAT

PEMBENTUA N UNIT PENGADUA N MASYARAKA T

Membentuk Unit pengaduan masyarakat yang beranggotakan stakeholder, dimana Unit ini berdisi secara independen untuk menangani pengaduan masyarakat di semua unit pelayanan kesehatan.Unit ini juga melakukan sosialisasi tatacara penyampaian keluhan masyarakat dan penanganannya. Oleh tim Apabila pengaduan tdk diselesaiakn, maka dilanjutkan ke UPM prop.

Membentuk Unit pengaduan masyarakat yang beranggotakan stakeholder, dimana Unit ini berdisi secara independen untuk menangani permasalahan yang tidak dapat terselesaikan oleh UPM di Tkt Kab/Kota. Menyampaiakn tindak lanjut ke UPM Kab/Kota Prov juga haru menyediakan dana untuk Operasional UPM Prov dan Kab/Kota

Menyediakan Alokasi Dana Untuk Operasional UPM di Tingkat Pusat s/d Kab/Kota Melakukan tindak lanjut akan persoalan yang tidak dapat diselesaiakan oleh UPM Prov dan tindak lanjutnya.

ASPEK MANAJEMEN URAIAN KEGIATAN PERENCANAAN

KEGIATAN KAB/KOTA - Menetapkan Target Peserta JKN secara bertahaP per tahun hingga mencapai unniversal coverage 2019 - Menetapkan strategi Up datting data PBI melalui proses SMD dan Forum MMD di Desa/kel

KEG. PROVINSI

DUKUNGAN PUSAT

Rencana dukungan - Membuat regulasi biaya pembinaan, dalam pemanfaatan pelatihan dan monev dana JKN terutama bagi Kab/Kota untuk dukungan operasional Mengkoordinir recana manajemen di Dinkes terpadu prog JKN di Tk Kab/Kota Prov dengan melibatkan Kab/Kota

ASPEK MANAJEMEN URAIAN KEGIATAN PERENCANAAN

KEGIATAN KAB/KOTA - Membuat regulasi yang sebagai tindak lanjut atas regulasi yang lebih tinggi - Menyediakan rencana pendapatan dan belanja anggaran (Kapitasi dan non Kapitasi) dalam dokumen DPA - Rencana anggaran daerah untuk integrasi ke prog. JKN bagi Maskin non kuota Pusat

KEG. PROVINSI

DUKUNGAN PUSAT

ASPEK MANAJEMEN URAIAN KEGIATAN PENGGERAKAN PELAKSANAAN

KEGIATAN KAB/KOTA

KEG. PROVINSI

DUKUNGAN PUSAT

Mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan di FKTP dan FKRTL

Dukungan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan di di Kab/Kota baik di FKTP maupun FKRTL

Dukungan Anggaran dukungan, untuk peningkatan kapasitas tenaga teknis dan non teknis di FKTP dan FKRLT termasuk Pelatihan Bendahara, pengelola P-care, simpus JKN di FKTP dan FKRTL

Lanjutan......ASPEK MANAJEMEN URAIAN KEGIATAN PENILAIAN :

KEGIATAN KAB/KOTA

KEG. PROVINSI

Monitoring ke FKTP Monitoring ke Dinkes dan FKRTL secara Kab/Kota dan minimal berjenjang dan berkala 2 FKTP di setiap Kab/kota secara berjenjang dan berkala

DUKUNGAN PUSAT Monitoring ke Dinke Prov dan minimal 2 Kab/Kota di setiap Prov secara berjenjang dan berkala

TERIMA KASIH

20