PERAN INDONESIA SEBAGAI FASILITATOR DALAM UPAYA

UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK SEPARATIS MORO DI FILIPINA SELATAN ... Kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya yang dalam pemikiran sejumlah kelompok...

0 downloads 83 Views 622KB Size
PERAN INDONESIA SEBAGAI FASILITATOR DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK SEPARATIS MORO DI FILIPINA SELATAN (2007-2012)

JURNAL ILMIAH Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada Program Studi S1 Hubungan Internasional

Oleh Fika Senia Ayu Mustika 210000133

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS FALSAFAH DAN PERADABAN UNIVERSITAS PARAMADINA JAKARTA, 2014 1

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Hubungan Internasional pada masa lampau berfokus pada kajian perang dan damai antar negara untuk memperebutkan kekuasaan dunia, mempelajari perkembangan perkembangan, perubahan, dan berhubungan langsung dalam hubungan antar negara atau antar bangsa dalam konteks sistem global, namun masih menitik beratkan pada konsep “high politics”. Hubungan Internasional kontemporer atau saat ini selain mengkaji hubungan politik, juga mengkaji kajian lainnya seperti ekonomi, kesenjangan, konflik etnis, konflik separatisme, permasalahan agama, lingkungan hidup dan isu low context lainnya. Dengan demikian ruang lingkup Hubungan Internasional menjadi lebih luas dengan mencakup kajian mengenai berbagai aspek masyarakat internasional ynag terhubung secara global dan melewati batas batas entitas sebuah negara. Pola hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dari interaksi negara, masyarakat di dalam negara serta aktor aktor non negara. Pola hubungan interaksi ini dapat berupa kerjasama (coorperation), persaingan (competition) atau pertentangan/konflik1. Konflik atau pertentangan merupakan hal yang tidak mudah dihindari dalam interaksi hubungan internasional. Masalahnya adalah bagaimana menenpuh langkah langkah untuk membina upaya bersama untuk mengurangi serta menghindari konflik yang berkepanjangan. Sumber konflik bisa terletak pada kelangkaan sumber daya alam, egosentris masing masing negara, kesatuan nasionalisme dari suatu entitas etnis yang sama, serta kedudukan dalam hubungan (interaksi) dengan negara negara lain atau kesatuan entitas lainnya2. Separatis atau lebih dikenal dengan gerakan separatisme merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang kuat) dari satu sama lain. Gerakan ini muncul dari berbagai aspek kehidupan dalam kehidupan manusia,misalkan3:  Ketidakpuasaan akan kinerja pemerintahan, maka muncul ide-ide untuk membentuk suatu gerakan yang memiliki misi dan visi yang berbeda dalam menyaingi keadaan yang sudah ada dalam birokrasi dan tatanan yang sudah ada sebelumnya. 1

T. May Rudy, S.H (2003) “Studi Strategis; dalam Transformasi Sistem Internasional Paska Perang Dingin”, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm 1-2 2 Howard H. Lentner, Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach, Ohio. 2000, Merril Publishing Co, hlm.85-86 3 Peter Chalk (2001), ‘Separatism and Southeast Asia: The Islamic Factors in Mindanao, in Southern Thailand, Mindanao, Aceh’, Studies in Conflict and Terrorism. 24: 241- 269.

2

 Kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya yang dalam pemikiran sejumlah kelompok tidak wajar, maka cendrung mereka ingin bebas dan keluar dari aturan itu dan memilih membrontak dari kebijakan yang ada dan ingin merdeka dengan caranya sendiri.  Pemahaman terhadap keyakinan dan ini cenderung mengarah pada paham separatisme, merusak tatanan nilai dan moral yang ada, serta dapat menimbulkan perpecahan. The Pew Forum on Religion and Public Life, sebuah lembaga riset dan survei di Amerika Serikat meliris laporan penelitian “Mapping The Global Moslem Population: A Report on The Size and Distribution of The World’s Moslem Population”. Laporan ini merupakan sebuah studi demografis dari 232 negara dan wilayah (territory) selama tiga tahun. Hasil penelitian

ini

menunjukkan

1,57

Milyar

penduduk

muslim

di

dunia

saat

ini

mempresentasikan 23% dari penduduk dunia dan pada 2009 diperkirakan berjumlah sekitar 6,8 Milyar. Dengan demikian Islam atau hampir seperempat penduduk dunia adalah pemeluk agama Islam4. Dari 1.571.198.000 populasi Muslim di muka bumi ini, 80%-nya tinggal di negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Sedangkan, dengan jumlah yang cukup signifikan, sisanya (20%) tinggal sebagai warga minoritas di negaranya. Diperkirakan sekitar 317 juta umat Muslim tinggal sebagai minoritas, dan sekitar 240 juta tinggal di lima negara , yaitu India (161 juta), Ethiopia (28 juta), China (22 juta), Russia (16 juta) dan Tanzania (13 juta). Dua dari sepuluh negara dengan jumlah Muslim terbesar tinggal sebagai warga minoritas, yaitu Russia (16 juta) dan Filipina (4 juta)5. Filipina memiliki ciri khas berbeda dengan negara anggota di ASEAN lainnya. Sebagai bekas jajahan Amerika satu satunya di Asia Tenggara, saat ini Filipina masih mengalami sistem dependensi yang kuat dengan bekas koloninya ini. Filipina memiliki kebijakan Politik Luar Negeri Pasca Perang Dingin didasarkan pada: 1) peningkatan kesejahteraan warga negara Filipina, 2) pengembangan diplomasi keamanan ekonomi, 3) kerjasama internasional dan keamanan nasional6. Negara yang memiliki kawasan maritim terbesar di Asia Tenggara ini juga mengalami konflik separatisme yang sudah terjadi sangat lama sejak keberadaan kolonial Spanyol abad 177, diakibatkan oleh perbedaan agama, sistem budaya yang dianut

4

Diakses dari http://putrahermanto.wordpress.com/2012/05/06/populasi-muslim-di-dunia-muslimpopulation-in-the-world/ pada tanggal 20 Oktober 2013. 5 Diakses dari http://putrahermanto.wordpress.com/2012/05/06/populasi-muslim-di-dunia-muslimpopulation-in-the-world/ pada 20 Oktober 2013 diakses pukul 6.41 WIB. 6 Laporan Pertemuan Policy Planning Consultation (PPC) Indonesia-Filipina, manila 27-29 Nopember 2006 7 ibid

3

oleh warga negara ini. Gerakan separatis ini dilakukan oleh Muslim Moro bertempat di Pulau Mindanao yang merupakan jantung keberadaan umat muslim di Filipina Selatan. Konflik separatis yang terjadi di daerah Selatan Filipina ini, bukanlah konflik separatis yang baru terjadi satu dekade, namun konflik ini sudah terjadi sejak datangnya kolonial Spanyol yang memiliki tujuan eksploitasi dan politik, kira kira sekitar abad ke 12. Konflik yang kedua terjadi sejak tahun 1950an, konflik ini mulai memuncak ketika antar sesama penduduk Filipina saling menyerang dan melakukan pembunuhan kepada etnis lainnya. Aksentuasi yang ketiga, ketika kelompok muslim menyatakan diri bahwa konflik ini tidak lagi sebagai konflik etnis, melainkan menjadi konflik separatisme yaitu adanya keinginan dari masyarakat Muslim Mindanao yang mengidentifikasikan dirinya sebagai BangsaMoro untuk melakukan politik pemisahan diri sebagai respon ketidakadilan yang diterima oleh Muslim Mindanao oleh Pemerintah Filipina. Aksentuasi yang keempat, bahwa di dalam konflik ini aktor konflik semakin kompleks dengan tujuannya masing masing. Berikut nama nama gerakan separatis BangsaMoro yang berada di Negara Filipina, mayoritas berkonsentrasi pada wilayah selatan Filipina, namun ada beberapa kelompok seperti gerakan dengan berideologi komunis berada di wilayah Utara dan Tengah Filipina: Tabel 1.1 : Aktor Konflik Separatisme BangsaMoro No.

Nama Pergerakan

Pendiri

Ideologi

Tujuan Mendirikan

1.

MIM (Moro Independence Dr. Matalam

Islam

Movement) 2.

3.

4.

5.

MNLF

(Moro

National

Nur Misuari

(Moro

Islam Hassim

Liberation Front)

Salamat

NPA

(Communist

Party of Philippines)

Jose Sison

Nasionalis

Islam

A.A Jaelani

Abu Sayaaf

CPP

Islam

Mindanao

Liberation Front) MILF

Republik

Maria

Memisahkan

diri

dari Filipina Mendirikan negara Islam

Islam

Mendirikan negara

Radikal

Islam Mendirikan negara

Komunis

dengan

basis

ideologi komunis.

Sumber : Surwandano, Sidiq Ahmadi (2001), Resolusi Konflik di Dunia Islam, Jogjakarta. Graha Ilmu, hlm 178

4

Alasan lainnya yang menjadikan konflik ini penting untuk dibahas adalah konflik ini sudah memasuki tiga kali perundingan perdamaian, namun dari ketiga perundingan ini belum memiliki kesepakatan damai yang maksimal. Perjanjian damai yang pertama dengan Libya dibawah kerangka OKI (Organisasi Konferensi Islam) dapat dikatakan gagal, disebabkan kembali meletusnya konflik dalam ekskalasi tinggi. Perjanjian kedua yang dipimpin oleh Indonesia masih dalam kerangka OKI, juga dapat dikatakan belum berhasil, dikarenakan Indonesia hanya melakukan perdamaian dengan MNLF. Dan saat ini masih dalam kerangka perjanjian perdamaian ketiga dengan Malaysia, juga dalam kerangka kerja OKI masih belum menemukan jawaban yang finale, karena masih banyak konflik konflik kecil yang kembali muncul. Dan alasan selanjutnya menilai jumlah korban dari konflik separatis ini adalah korban tewas dalam konflik yang telah terjadi selama 40 tahun ini, kurang lebih sebanyak 364.000 jiwa, korban sandera sejak tahun 2000 adalah sekitar 450 jiwa, korban mengungsi sebanyak 200.000 jiwa8 1.2 Identifikasi Masalah Proses upaya perdamaian di Filipina Selatan telah berjalan lama dan tidak mengalami kemajuan seiring juga dengan berkembangnya konflik separatis di wilayah tersebut. Dalam konflik yang terjadi sejak tahun 1970-an ini telah membuat ribuan nyawa melayang9. Untuk pertama kalinya tujuan dari Pemberontakan

Moro ini adalah mencari pengakuan

internasional khususnya pengakuan dan bantuan dari negara Islam lainnya dan juga tujuan paling utama dari pemberontakan ini adalah memisahkan diri dari Pemerintahan Filipina. Namun, Internasional telah mengkaji ulang dan difasilitasi oleh OIC (Organization Internatioanl Conference) atau OKI (Organisasi Konferensi Islam) bahwa pemberontakan ini bisa diredam dengan adanya kebijakan otonomi khusus yang diberikan untuk wilayah Filipina Selatan khususnya untuk BangsaMoro yang dipimpin oleh Libya pada tahun 19741975 dengan perjanjian perdamaian bernama Tripoli Agreement. Namun upaya yang dipimpin oleh Libya yang masih dalam kerangka OKI ini mengalami kesulitan dalam proses perdamaiannya, yang tadinya pergerakan BangsaMoro hanya memiliki satu ideologi, diakibatkan kepentingan yang berbeda pecah menjadi dua kubu terbesar yaitu MNLF dan MILF pada tahun 1976. MNLF yang memiliki ideologi nasionalis dan MILF memiliki ideologi islam. Kerangka perdamaian yang telah disetujui dalam 8

Surwandono & Sidiq Ahmadi (2011), Resolusi Konflik di Dunia Islam, Yogyakarta:Graha Ilmu. Hlm 169 Korban yang meninggal sejak tahun 2010 berkisar 180.000 jiwa, korban pengungsi sekitar 30.000 jiwa, diakses dari http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-eastasia/philippines/Bahasa/80___southern_philippines_backgrounder_bahasa.pdf. 9

5

Perjanjian Tripoli tidak dapat digunakan kembali disebabkan oleh pecahnya kembali konflik yang semakin darurat, dengan pengeriman tentara tentara perang oleh MILF dan MNLF ke negara konflik seperti Palestina, bentrokan antara Pemerintah Filipina dan masyarakat sipil, serta perbedaan kepentingan antara MNLF dan MILF. Keterlibatan Indonesia dimulai akhir 1980an, pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) OKI ke 20 di Istanbul, Turki Indonesia dan Bangladesh masuk kedalam Komite Enam. Pertemuan di Bogor, melalui Jakarta Informal Meeting I dan II Indonesia sebagai interlocutor10 berhasil mendekatkan faksi faksi yang bertikai sehingga tercapailah penyelesaian Kamboja. Keberhasilan ini nampaknya mendorong negara negara OKI (OIC) untuk meminta Indonesia kembali berperan dan mengupayakan perdamaian di Filipina Selatan. Sejalan dengan Pembukaan UUD 1945, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia yang tergolong dengan Muslim yang moderat dan berada di Asia Tenggara telah memposisikan diri secara aktif dalam perdamaian perdamaian dunia. Lalu Pada KTM OKI ke 21, Malaysia dan Brunei masuk ke dalam Komite Enam dan berubah nama menjadi Komite Delapan, saaat itu hingga kini tahun 2013 Indonesia masih menjabat sebagai ketua OKI. Alasan mengapa Indonesia tetap berperan aktif dalam wilayah konflik Moro dan Mindanao adalah Mindanao merupakan wilayah yang dekat dengan Indonesia yang berbatasan juga dengan Sulawesi, jadi apabila wilayah yang bersebrangan dengan Indonesia sedang mengalami dan menghadapi konflik dalam ekskalasi tinggi maka keamanan di wilayah Indonesia dan juga ASEAN akan terganggu dengan ketegangan yang sedang berlangsung. Selain sebagai Ketua OIC PCSP, Indonesia dianggap netral dan tidak memiliki kepentingan khusus yang mendasari perannya sebagai mediator dan fasilitator dalam kasus ini. Sejak tahun 1991 Indonesia telah berperan aktif dalam proses perdamaian di Filipina Selatan dalam kerangka OIC dan tahun 1993 sampai saat ini memimpin komite dengan kerangka OIC PCSP, Indonesia menempatkan stabilitas keamanan di Filipina Selatan sebagai hal yang sangat penting demi menjaga stabilitas keamanan di Asia Tenggara. Pada pertengahan 1990-an pemerintah RI pernah berkontribusi penting mengatasi masalah konflik bangsa Moro di Filipina Selatan. Kala itu, tahun 1995 pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menawarkan jasa baik menengahi konflik itu. Tawaran direspons positif oleh Misuari dan pemerintah Filipina di bawah Presiden Fidel Ramos. Perundingan

10

Salah satu peran mediasi/penghubung resmi yang dilakukan Indonesia dalam Konflik Kamboja paska invasi Vietnam ke Kamboja pada tahun 1985.

6

penjajakan menghasilkan kesepakatan yang memungkinkan MNLF bisa berdamai dengan pemerintah Filipina. Maka, perundingan MNLF dengan penguasa di Manila berlanjut dengan ditengahi Indonesia. Klimaksnya, pada 16 September 1996 dengan Final Peace Agreement (FPA) sebagai bentuk perjanjian kedua menggantikan Tripoli Agreement, dan ditanda tangani oleh kedua pihak yang bertikai. Dokumen perdamaian tersebut ditandatangani Misuari dan Ramos di Istana Merdeka Jakarta disaksikan Presiden Soeharto. Salah satu poin terpenting dari perjanjian itu adalah MNLF bersedia menghentikan perlawanan militer nya. Salah satu keputusan penting lainnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Filipina adalah memberikan otonomi khusus kepada masyarakat Moro yang mayoritas beragama Islam dan mendiami Kepulauan Mindanao beserta gugusannya di Filipina selatan. Pengimplementasikan dari kesepakatan dama tersebut dijabarkan dalam aturan-aturan yang dibuat dan ditetapkan dan dimulai diberlakukan tahun 2000. Alasan lain mengapa Indonesia menjadi mitra penting dalam perundingan perdamaian ini adalah Penduduk Indonesia banyak yang melakukan kunjungan untuk berdagang, berkunjung keluarga dan kepentingan lainnya, di beberapa dekade sebelum konflik ini tercetus, begitupun dengan Penduduk Filipina terhadap wilayah Indonesia. Pada tahun 2012, jumlah Penduduk Indonesia yang berada di Filipina berkisar 10.00011 sebagian besar tidak terdokumentasi oleh badan migrasi. Kepercayaan Filipina memilih Indonesia tetap sebagai ketua Organization Islam Conference Peace Committee of Southern Philippine (OIC-PCSP) adalah Indonesia sebagai masyarakat dengan mayoritas muslim, akan tetapi tidak pernah memberikan simpati berlebih terhadap upaya upaya Moro untuk merdeka. Indonesia tetap dengan prinsip dan secara konsisten memberi penghormatan kepada keutuhan wilayah dan kedaulatan nasional. Kedua, Indonesia juga merupakan negara dengan konflik separatisme di wilayah wilayahnya. Indonesia telah banyak belajar dari konflik separatis Timor Timor dan Separatisme Aceh, dan yang terakhir Indonesia dianggap netral dan fair karena kepeduliannya terhadap stabilitas ASEAN dan negara anggota yang kembali pulih sebagai kawasan aman dan damai sehingga ASEAN dan anggotanya dapat memaksimalkan waktu, sumber daya, energi untuk pembangunan politik ekonomi dan sosial budaya12. 11

Diakses dari http://www.academia.edu/840282/Hubungan_Bilateral_Indonesia_dan_Filipina pada 7 November 2013. 12 Diakses dari http://id.berita.yahoo.com/indonesia-dipercaya-sebagai-mediator-karena-netral163047199.html pada 7 November 2013.

7

Namun Peran Indonesia dalam konflik ini tidak hanya selesai ketika Final Peace Agreement pada tahun 1996 dan pengawasan pembangunan serta pengawasan implementasi kebijakan perdamaian tersebut. Indonesia kembali diminta perannya ketika konflik kembali muncul dan bersitegang pada tahun 2002. Setelah mengalami negosiasi yang panjang Indonesia di tahun 2007 telah menyepakati dengan Pemerintah Filipina dan pihak pemberontak untuk kembali mereview Final Peace Agreement (FPA) dan melakukan negosiasi kembali dengan kedua belah pihak.

1.3 Kerangka Teori Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri sistem bipolar dan berubah pada multipolar atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer ke arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negaranegara di dunia. Paska Perang Dingin, isuisu hubungan internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu high politics (isu politik dan keamanan) meluas ke isu-isu low politics (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme). Dengan berakhirnya Perang Dingin, dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada Studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu, hubungan internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu, aktor non-negara juga memiliki peranan yang penting dalam hubungan internasional13. Sejak awal, fokus dari teori hubungan internasional adalah mempelajari tentang penyebab-penyebab konflik dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama. Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya14. Saat ini, sebagian besar transaksi dan interaksi antarnegara dalam sistem internasional sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, ataupun global yang bermunculan memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah dan aktor non negara saling berhubungan dengan mangajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang 13

ibid James Dougherty & Robert Pflatzgraff Jr (1997), Contending Theories of International Relations. New York Longman, hal 418 14

8

pemecahan masalah tertentu, dan mengakhiri perundingan dengan membentuk suatu perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak. Proses seperti ini biasa disebut kerjasama atau kooperasi15. Lebih lanjut Resolusi Konflik membutuhkan pihak ketiga dalam prosesnya. Selanjutnya pihak ketiga hadir untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut, dengan syarat antara kedua belah pihak sudah mengalami deadlock dalam perundingannya. Pihak ketiga merupakan aktor netral dan dapat diterima baik oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Aktor ketiga dapat berupa aktor negara, non negara, intergovernmantal organization, maupun individu yang ditunjuk oleh negara maupun pihak pihak yang berkonflik16. Selanjutnya, terdapat empat faktor yang mendorong perlunya keterlibatan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian konflik terdiri dari17: 1. Sumber konflik berasal dari lingkungan eskternal. 2. Terdapat peningkatan interdependensi telah menyebabkan suatu konflik memiliki spill over effect, yaitu memberikan pengaruh dan ancaman terhadap kawasan maupun negara lain di sekitar area konflik. 3. Konflik telah menyebabkan banyaknya korban sipil yang terus berjatuhan dan adanya keterbukaan informasi yang semakin meningkat sejak tahun 1990-an, sehingga pemerintah suatu negara sulit untuk bersikap acuh. Hal tersebut mendorong pihak eksternal merasa perlu untuk terlibat dalam upaya penyelesaian konflik. 4. Pengamat studi konflik berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat tercipta apabila terdapat keterlibatan pihak ketiga. Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik, teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peranan yang kebetulan dipegang aktor politik18. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga berperilaku tertentu juga. Harapan ataupun dugaan itulah yang membentuk sebuah peranan.

15

K.J Holsti, War (2000), Peace and The State of The State. Cambridge Univesity, hal 650 A. LeRoy Bennet (1997), International Organization : Principles and Issues, Prentice Hall, New Jersey, , hlm. 90. 17 Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, Resolusi Damai Konflik, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 48 18 Diakses dari http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/394/jbptunikompp-gdl-budhiyonon-19695-9-10.bab-i.pdf pada Oktober 2013 16

9

Peranan aktor internasional dapat dibagi ke dalam empat kategori yaitu19: 1. Enquiry adalah peran pihak yang hanya bertugas untuk mencari sumber data dan fakta di lapangan dalam upaya menyelesaikan konflik. 2. Arbitration adalah peran pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk menghasilkan keputusan yang mengikat secara hukum dan wajib untuk dipatuhi oleh kedua pihak yang berkonflik. 3. Judicial Settlement adalah peran pihak ketiga yang bertindak sebagai mahkamah yang mengeluarkan keputusan bersumber dari hukum, konvensi maupun kesepakatan internasional. 4.

Mediation adalah peran pihak ketiga yang terlibat aktif dalam negosiasi serta mengajukan saran perdamaian, yang selanjutnya disebut sebagai mediator, bersifat netral dan diterima oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga yang mendapatkan mandat sebagai pendamping dalam penyelesaian sebuah

kasus, disebut juga sebagai Fasilitator. Adapun peran fasilitator untuk selengkapnya dapat dijelaskan dibawah ini20 1. Good Office merupakan peran dalam mendesak kedua pihak yang berkonflik untuk kembali ke meja perundingan. Proses pra-negosiasi ini tertutup bagi publik, membutuhkan serangkaian pendekatan khusus yang bersifat informal agar kedua pihak yang berkonflik bersedia kembali melakukan komunikasi serta kemudian membicarakan upaya perdamaian. 2. Memimpin maupun memfasilitasi proses perundingan. Hal ini membutuhkan strategi mediasi murni yaitu mendorong kedua pihak yang berkonflik melakukan proses perundingan, namun wewenang untuk mengendalikan proses negosiasi sebagian didominasi oleh kedua pihak yang berkonflik. Tahapan ini ditunjang dengan adanya tempat dan fasilitas perundingan yang disediakan oleh pihak ketiga. Adapun perbedaan antara fasilitator dan mediator terlihat dari wewenang dan kekuasan yang diembannya. Fasilitator hanya berperan dalam mendorong adanya proses perundingan diantara kedua pihak yang berkonflik, dengan mengajukan usulan sebagai solusi perdamaian,namun tidak mempunyai wewenang yang lebih. Disisi lain, mediator mempunyai wewenang untuk melakukan intervensi yang lebih jauh di meja perundingan. Dimana, 19

Perwita & Yanyan Mochamad (2005). Pengantar Hubungan Internasional. Bandung hal 95 Peter, Hains & Ben, Reily (Ed.), Demokratisasi dan Konflik yang Mengakar, Sejumlah Pilihan untuk Negosiator, International Institue For Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Jakarta, 2000, hlm. 109110. 20

10

mediator mempunyai kekuasaan untuk menekan kedua pihak yang berkonflik untuk menerima usulan perdamaian yang diberikan olehnya. Selain itu, mediator mempunyai kekuasaan untuk mendesak kedua pihak yang berkonflik untuk segera merumuskan perjanjian perdamaianyang bersifat final, sehingga mediator dipandang sebagai aktor yang paling aktif dalam meja perundingan. Seorang ahli studi perdamaian Brian Frederking berpendapat, bahwa penunjukkan pihak ketiga dalam resolusi konflik yang berasal dari negara yang berdekatan secara geografis dalam kawasan regional, dipandang mempunyai kesuksesan yang lebih besar dalam menciptakan upaya perdamaian dibandingkan dengan aktor yang berasal dari luar kawasan maupun dari organisasi internasional, hal ini bukan hanya didasarkan pada faktor kedekatan secara geografis melainkan unsur lainnya seperti kesamaan latar belakang budaya dan sejarah pada masa lampau21. Kemampuan bernegosiasi sangat dibutuhkan oleh mediator maupun fasilitator dalam menjalankan peran memimpin dan memfasilitasi pertemuan bersama maupun terpisah. Adapun dalam proses negosiasi ini, pihak ketiga mendorong kedua belah pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog. Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai suatu isu, maka pihak ketiga kemudian mendorong kedua belah pihak yang berkonflik untuk melakukan suatu kompromi dan memperkecil perbedaan diantara keduanya. Meskipun tidak semua keinginan kedua belah pihak dapat terakomodir, namun hasil yang dicapai harus diterima oleh semua pihak mengingat tujuan dari negosiasi itu sendiri adalah menciptakan suatu kesepakatan bersama yang diterima serta dipatuhi oleh semua pihak, sehingga perdamaian pun dapat tercipta22.

Pembahasan 2.1 Proses Fasilitator Pasca Final Peace Agreement (2007) Diratifikasinya perjanjian damai antara Pemerintah Filipina dan MNLF tidak banyak merubah situasi politik di Kawasan Mindanao saat itu. Masih didapatinya distrust diantara masyarakat Mindanao yang tidak hanya pemeluk agama Islam namun juga penduduk Lumads 21

Brian Frederking et al (2002), who you Gonna Call? “Third Parties, Conlict Resolution and the End of the Cold War” dalam Chery Sidharta, Peran Pihak Ketiga Dalam Resolusi Konflik Kasus Indonesia Dan Libya Dalam Penyelesaian Konflik Antara Pemerintah Filipina dan Moro National Liberation Front (MNLF) Di Filipina Selatan,Program Pasca Sarjana FISIP UI, Jakarta, hlm. 10. 22 Jeong Ho-Won (2005), Peace and Conflict Studies:an introduction, Ashgate Publishing Ltd, Burlington hlm.167-168.

11

dan Katolik lainnya, ketidakpercayaan mengenai kepemimpinan Misuari dalam SPCP ditakutkan akan melakukan kebijakan diskriminatif bahkan represif terhadap Katolik Mindanao, selain itu juga di kubu MILF dan Abu Sayyaf Group menyatakan penolakannya terhadap perjanjian damai tersebut bahwa Misuari sudah dianggap menjadi antek pemerintah dikarenakan telah menggadaikan visi dan misi masyarakat Moro23. Setelah masa implementasi dari perjanjian FPA 1996, Misuari dan anggota dari SPCP meminta pertambahan waktu selama kurang lebih 6 tahun untuk dapat menyelesaikan tugas tugas yang dibebankan pada Misuari dan kabinet Otonomi Mindanao yang baru. Namun selama 6 tahun, tidak banyak yang berubah di daerah otonomi yang baru ini, kesenjangan kesejahteraan yang semakin menurun tajam, para mantan militan MNLF yang menggantungkan nasibnya untuk bisa masuk dalam kepolisian Filipina, namun kuota Kepolisian Filipina hanya 6000 personil, jadi sisa militan kelompok MNLF menggantungkan nasibnya menjadi wiraswata ataupun beralih keperkejaan lainnya. Selain itu kegagalan lainnya dapat dilihat ketika adanya pergolakan dari kelompok separatis lain seperti MILF dan ASG. Mereka sama sama memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari Filipina, namun mereka memiliki ideologi yang berbeda. Keduanya sama sama menggunakan kekerasan untuk menyampaikan aspirasi mereka, seperti melakukan pemboman di kawasan sipil, menculik para aktivis gereja, saling membunuh antara aparat kepoliasian Filipina dan pemberontak MILF maupun ASG. Ekskalasi konflik ini justru menambah rentetan cerita panjang belum berhasilnya Final Peace Agreement pada tahun 1996. Pertemuan KTM OKI ke-34 di Islamabad 15-17 Mei 2007 menyepakati keanggotaan Komite-8 diperluas menjadi 12 negara dengan chairmanship bergilir setiap dua tahun. Komite-8 kemudian diubah namanya menjadi Organization Islamic Conference Peace Committee for the Southern Philippines (OIC-PCSP) yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Turki, Mesir, Senegal, Somalia, dan Libya serta ditambah dua anggota ex-officio yaitu negara yang menjabat Ketua KTT OKI dan negara yang menjabat Ketua KTM OKI. Indonesia ditunjuk sebagai Ketua OIC PCSP dan saat ini menjabat untuk masa jabatan yang ke-3 hingga Mei 2014. Tugas utama OIC-

23

R.J May (2002), “The Religious Factor in Three Minorities Movement”: The Moro of The Philippines, The Malays of Thailand, and Indonesians West Papuams”, Contemporary Southest Asia, vol 13 no. 4 March. Hlm 400.

12

PCSP adalah untuk memfasilitasi pembicaraan antara GPH dan MNLF dalam mengimplementasikan Perjanjian Damai 199624. Untuk mengakomodasi tuntutan MNLF telah dilaksanakan Pertemuan Tripartite dengan tujuan untuk mencari cara-cara “to fully implement” FPA 1996. Sidang-sidang OKI pada tahun-tahun sebelumnya mengakui bahwa implementasi FPA (melalui RA 9054) Tahap Satu (political-security

aspects)

telah

selesai

dengan

beberapa

catatan

yang

belum

diimplementasikan dari pihak MNLF. Karena itu proses yang baru lebih fokus pada Tahap Dua (socio-economic aspects), walaupun pada akhirnya Pemerintah Filipina bersedia secara umum melakukan tinjauan atas implementasi penuh FPA 1996 tanpa menyebut tahap satu atau dua dengan mengakomodir tuntutan MNLF melalui pembentukan 5 (lima) Joint Working Group (JWG)25. Pertemuan Tripartite ke-1 antara Pemerintah Filipina-MNLF-OIC PCSP dilaksanakan pada tingkat Senior Official Meeting (SOM) pada tanggal 10-12 Nopember 2007 di Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan mereview implementasi Perjanjian Damai 1996 yang menyepakati Joint Communique yang berisi pembentukan 5 Joint Working Groups (JWGs), yakni Shariah and Judiciary; Special Regional Security Force and the Unified Command for the Autonomous Region in Mindanao; Natural Resources and Economic Development Issues; Political System and Representation; dan Education. 1st Joint Working Group Meetings (JWGs ke-1) diadakan pada tgl. 3-7 Januari 2008, dihadiri oleh GPH Panel, MNLF Panel, dan OIC PCSP di Manila. Kemudian dilanjutkan dengan Pertemuan Tripartite ke-2 yang berlangsung di Istanbul, Turki pada tanggal 14-16 Pebruari 2008. Selanjutnya Pertemuan Tripartite ke-3 dilaksanakan di Manila pada Maret 2009 dan disepakati hal-hal sebagai berikut26:

1. Membentuk Panel Hukum (Legal Panel), yang beranggotakan para ahli hukum dari Pemerintah Filipina dan MNLF dengan tugas menindaklajuti Joint Reports JWGs untuk mengamademen RA 9054, dan mencari jalan keluar tentang isu-isu yang belum disepakati oleh JWGs.

24

“Ten Years After: Revisiting the 1996 Final Peace Agreement between The Government of The Republic Of Philippines and The Moro National Liberation Front,”Study Group of the Institute for autonomy & Governmance (IAG), commissioned by The United Nation Development Programme (UNDP) March 2007 25 Ibid. 26 Diakses dari http://www.deplu.go.id/Lists/InternationalIssues/DispForm.aspx?ID=26&l=en pada 16 Desember 2013 pukul 8.05 WIB

13

2. Mengupayakan pembentukan mekanisme pendanaan bagi perdamaian dan pembangunan di Filipina Selatan yang akan didukung oleh negara-negara anggota OKI dan badan-badan khusus OKI. Pertemuan Legal Panel berhasil merumuskan legal draft amandemen RA 9054 dalam hal isu-isu yang telah disepakati JWGs. Tetapi Legal Panel gagal menjembatani perbedaan pendapat tentang isu-isu yang belum disepakati oleh JWGs, terutama keinginan Misuari agar amandemen memuat perluasan teritori ARMM dan menggantinya dengan Bangsamoro Autonomous Government serta pendirian Islamic Supreme Court. Menghadapi kebuntuan ini, Ketua PCSP (tingkat SOM) berkunjung ke Manila, November 2009, dan berhasil mendorong semua pihak untuk meneruskan proses Legal Panel. Dalam proses selanjutnya, Legal Panel menyepakati untuk mengeluarkan 3 dokumen, antara lain27:

1. Usulan amandemen terhadap RA 9054. 2. Pembentukan Southern Philippines Peace and Development Assistance Fund. 3. Dokumen kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan tentang isu-isu yang belum disepakati (termasuk pembentukan Joint Implementation and Monitoring Committee on Contentious Issues). Selain itu, selama masa keketuaan Indonesia selaku chairman OIC-PCSP (2007-2013), telah dilakukan serangkaian pertemuan dalam berbagai tingkatan antara Pemerintah FilipinaMNLF dengan fasilitasi OIC-PCSP. Dalam perkembangannya, pada tanggal 20 April 2010 Indonesia selaku Ketua OIC-PCSP telah berhasil mendorong Pemerintah Filipina dan MNLF menandatangani nota kesepahaman Panel Hukum di Tripoli, Libya pada tanggal 20 April 2010. Atas perkembangan Tripoli tersebut, Pemerintah Indonesia kembali berinisiatif untuk memanfaatkan momentum positif yang ditunjukkan oleh Pemerintah Filipina dan MNLF dengan memfasilitasi kedua pihak Pemerintah Filipina dan MNLF dalam mencapai persetujuan lebih lanjut atas hasil-hasil capaian MoU Tripoli. Pada tanggal 29 Mei-1 Juni 2010 Indonesia melalui Kemlu RI telah menfasilitasi Pertemuan Legal Panel antara Pemerintah Filipina-MNLF di Surabaya. Pertemuan Surabaya ini merupakan tindak lanjut dari Pertemuan Tripoli yang menyepakati Agreement on the Fund Mechanism yang antara lain menyetujui pembentukan Bangsamoro Development Assistance Fund (BDAF) sebagai suatu mekanisme pendanaan untuk pembangunan ekonomi di Filipina Selatan. Bagi Indonesia, hasil yang dicapai dalam Pertemuan Legal Panel Pemerintah FIlipina-MNLF di 27

ibid

14

Surabaya kali ini cukup penting karena kedua pihak masih berkeinginan memecahkan permasalahan yang mereka hadapi melalui meja perundingan. Selain itu, proses perundingan ini telah menghasilkan kesepakatan baru yang dapat menjadi “building blocs” bagi implementasi secara penuh Perjanjian Damai 1996. Inisiatif Indonesia mengadakan Pertemuan Legal Panel Pemerintah Filipina-MNLF di Surabaya juga menunjukkan peran dan kontribusi aktif Indonesia selaku Ketua OIC-PCSP untuk mendorong implementasi penuh Perjanjian Damai 1996 antara kedua pihak, yang juga turut difasilitasi oleh Indonesia pada saat itu. Mengingat pada pertemuan di Surabaya belum dapat dicapai suatu kesepakatan mengenai mekanisme implementasi dan pengawasan, maka para pihak didorong untuk menyepakati Note of the GPH-MNLF Legal Panel Meeting sebagai catatan pertemuan yang akan dipakai sebagai rujukan untuk pembicaraan selanjutnya. Dalam rangka mendorong pemerintah Filipina dan MNLF untuk menindaklanjuti hasil Legal Panel Surabaya sebagai kelanjutan proses implementasi perjanjian damai 1996 di Filipina Selatan, Indonesia sebagai ketua OIC-PCSP telah melakukan serangkaian pertemuan pada 24-25 Agustus 2010 dengan para pihak terkait di Filipina. Dari rangkaian pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Aquino tetap mengharapkan peran yang signifikan dari Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan Filipina Selatan. Pemerintah Filipina menegaskan kembali komitmennya untuk menyelesaikan semua konflik yang ada di Filipina secara adil dan permanen. perlunya memonitor perkembangan terkait implementasi kesepakatan yang telah dicapai. Rangkaian pertemuan di Filipina tersebut kiranya telah memberikan pandangan baru kepada Ketua Kepresidenan untuk Proses Perdamaian Filipina (OPAPP) tentang perlunya untuk tetap menangani MNLF-track, termasuk mengeluarkan pernyataan tentang hal ini. Dalam kaitan ini pula, masih perlu kejelasan tentang kelanjutan Pemerintah Filipina-MNLF Legal Panel yang diperlukan untuk menindaklanjuti kesepakatan Surabaya. Indonesia kiranya masih perlu mendorong tindaklanjut kesepakatan Surabaya, agar dengan adanya perkembangan positif dalam MNLF-track maka Tripartite Meeting dapat dijadwalkan setelah SMU-PBB 2010. Selanjutnya, pada tanggal 22-23 Februari 2011 di Jeddah telah dilaksanakan Pertemuan Tiga Pihak ke-4 (4th Session of the Tripartite Meeting) antara Pemerintah Filipina, MNLF dan OKI guna mengkaji perkembangan kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk mengimplementasikan Final Peace Agreement 199628. Dalam pertemuan tersebut, telah dicatat kesepakatan terhadap 40 butir (25 Common Proposals dan 15 Common Grounds)

28

Diakses http://www.kemlu.go.id/Books/DIPLOMASI%202011.pdf pada 16 Desember 2012 pukul 9.19 WIB

15

Amendatory Bill (Rancangan Undang Undang) untuk mengamandemen UU 9054, pembentukan Bangsamoro Development Assistance Fund (BDAF) dan Tim Tripartite Pemantau Implementasi (TIMC) FPA 1996. Selain itu, telah pula diidentifikasi tiga hal yang masih

perlu

dilakukan

perkembangannya

pada

oleh

kedua

Konferensi

pihak Tingkat

untuk

selanjutnya

Menteri

OKI

dapat ke-38

dilaporkan di

Astana,

Kazakhstan. Kedua pihak mengharapkan OKI berpartisipasi dalam upaya mencari solusi bagi isu-isu pending tersebut. Isu-isu pending tersebut adalah (i) revenue sharing/pembagian hasil sumber daya alam, khususnya strategic minerals; (ii) plebisit/perluasan wilayah Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM); (iii) transitory provisions/provisional government, ketentuan ini mengatur mengenai keberadaan Pemerintah Provisional (Pemerintah Sementara) di daerahdaerah otonomi yang akan ditunjuk oleh Presiden dan diberi tugas mempersiapkan pemerintahan otonomi yang reguler. Menindaklanjuti perkembangan tersebut, pada tanggal 19 – 22 Juni 2011 telah diselenggarakan Ad-Hoc High Level Group (AHLG)-1 di Solo guna membahas (a) Definition of Strategic Minerals and Revenue-Sharing; (b) Plebiscite: dan (c) other unresolved issues. Pertemuan sepakat untuk membentuk tim kecil guna menjabarkan langkah-langkah konkrit mengatasi perbedaan atas ketiga agenda tersebut. Selain itu, GPH dan MNLF menyatakan akan mempertimbangkan “partnership” dalam Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM)” governance reform serta sepakat atas interim comanagement atas mineral-mineral strategis. Beberapa capaian dari serangkaian pertemuan yang difasilitasi Indonesia, yaitu29: 

40 consensus point (25 common proposals dari joint working groups dan 15 common ground dari legal panel) yang merupakan amandemen atas Republic Act 9054 di bidang, pendidikan, pembangunan sosial-ekonomi, keamanan kawasan, representasi dan partisipasi politik (political representation and participation);



Bangsamoro Development Assistance Fund (BDAF), sebagai mekanisme pendanaan bagi pembangunan di Filipina Selatan.



Terbukanya kemungkinan plebisit untuk perluasan wilayah (territorial expansion)



Akan dikeluarkannya Executive Order oleh kantor Presiden mengenai Interim CoManagement Arrangement tentang revenue-sharing bagi mineral-mineral strategis yang akan membuka jalan bagi beroperasinya interim co-management arrangement hingga amandemen RA 9054 dapat dilakukan.

29

Diakses dari http://www.deplu.go.id/Lists/InternationalIssues/DispForm.aspx?ID=26&l=en pada 16 Januari 2013 pukul 9.47 WIB

16



Kesepakatan untuk melanjutkan proses konsultasi dalam mengimplementasikan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai.



Kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan “remaining unsolved issues” pada tanggal 30 September 2011. Namun sampai sekarang pihak Pemerintah Filipina belum menyampaikan counter draft. Setelah pertemuan AHLG ke-1 di Solo, pada tanggal 1-2 Maret 2012 bertempat Bandung,

dilaksanakan Pertemuan Ad-Hoc High Level Group ke-2 antara Pemerintah Filipina dan Moro National Liberation Front (MNLF), dalam kerangka Tripartite antara GPH, MNLF dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Pada pertemuan di Bandung ini (1-2 Maret 2012) untuk pertama kali pihak Pemerintah Filipina menyatakan terbuka untuk mempertimbangkan kemungkinan perluasan wilayah ARMM melalui plebisit di waktu mendatang dengan beberapa persyaratan, termasuk tidak dilakukan dalam kerangka Perjanjian Damai 1996 dan harus melalui prinsip expressed consent of the governed. Namun kurangnya level of trust telah mempersulit pencapaian rumusan yang dapat diterima kedua pihak. Sekalipun demikian, rumusan-rumusan yang telah dipertimbangkan yang merupakan hasil konsultasi antara kedua pihak dapat menjadi dasar untuk konsultasi lebih lanjut. Fleksibilitas GPH atas perluasan wilayah ARMM sebenarnya telah terindikasi sejak lama, namun memang secara resmi baru kali ini disampaikan oleh GPH dalam track MNLF. Sementara itu, dalam track Moro Islamic Liberation Front (MILF) plebisit/perluasan wilayah sendiri sudah ada. Namun, ketiadaan proses konsultasi yang luas menjadi kendala dan menjadi pertimbangan penghentian Memorandum of Agreement on Ancestral Domain (MOA-AD) yang merupakan kesepakatan antara GPH dengan MILF.

2.2 Peran Indonesia sebagai Pengirim Pasukan Pengamat di Wilayah Filipina Selatan International Monitoring Team (IMT) didirikan pada tahun Oktober 2004, pada awal pengembangannya IMT memiliki tugas seperti bertanggung jawab untuk mengamati, memantau, memverifikasi, menyelediki, dan melaporkan pelaksanaan Cessation of Hostilities atau melaporkan pelaksanaan penghentian persenjataan atau permusuhan antara Pemerintah Filipina dan MILF. Tujuan dari IMT, sebagaimana tercantum dalam Terms of Reference (ToR), adalah untuk memantau Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian antara GPH dan MILF dari 22 Juni 2001 dan Pedoman Pelaksanaan terhadap Aspek Keamanan 7 Agustus 2001 dan Pedoman Pelaksanaan pada Kemanusiaan , rehabilitasi , dan Pengembangan Aspek dari 7 17

Mei 2002 ( Perjanjian Tripoli ) dan Perjanjian tentang Perlindungan Komponen Sipil (CPC) dari IMT dari 27 Oktober 2009. Berikut wilayah keberadaan IMT.

Gambar 3.1 wilayah keberadaan IMT

sumber : diakses dari http://imtmindanao.org/about-imt/ pada 16 Desember 2013 pukul 10.26 WIB

Tim Pemantau Internasional di Mindanao dipimpin oleh Malaysia dan dibagi menjadi 4 komponen utama yang merupakan Komponen Keamanan, Bantuan Komponen Sosial Ekonomi,

Komponen

Civillian

Perlindungan

dan

Kemanusiaan,

Rehabilitasi

dan

Pengembangan Komponen. Lima negara yang terlibat dengan IMT yaitu Malaysia, Brunei, Indonesia, Jepang, Norwegia dan Uni Eropa dan dibantu oleh berbagai Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik lokal maupun internasional . Tim 1 berada di Cotabato City yang mencakup wilayah Maguindanao, Cotabato Utara dan Bukidnon. Tim 2 di Iligan City yang mencakup wilayah Lanao Del Norte dan Lanao Del Sur. Tim 3 di Zamboanga City yang mencakup aresa dari Zamboanga Peninsular, Basilan, Sulu, Tawi - Tawi dan Pulau Palawan. Tim 4 di General Santos City yang meliputi wilayah Sultan Kudarat, Cotabato Selatan, Sarangani dan Davao Del Sur. Tim 5 di Davao kota yang mencakup wilayah Davao del Norte, Davao Oriental dan Compostella Loire. Berikut wilayah wilayah keberadaan IMT: Gambar 3.2 Wilayah Wilayah keberadaan IMT

18

Sumber: diakses dari http://imtmindanao.org/about-imt/ pada 16 September 2013 pukul 11.00 WIB

Gambar 3.2 Struktur Organisasi IMT dan penempatan Tim Pengamat dari masingmasing Negara anggota IMT

sumber : diakses dari http://imtmindanao.org/about-imt/ pada 16 Desember 2013 pukul 11.25 WIB

Indonesia baru bergabung dengan IMT sejak tahun 2012 yang merupakan salah satu Keputusan Presiden No. 47 Tahun 2012 tentang TIM Pengamat Indonesia dalam International Monitoring Team di Filipina Selatan. Selain itu alasan baru bergabungnya Indonesia dalam memberikan partisipasinya di pertengahan tahun 2012 disebabkan, ajakan yang diberikan oleh Fasilitator Malaysia baru dimulai sejak tahun 2009 dimana memang IMT baru dikerahkan dan disempurnakan kembali, namun ajakan untuk bergabung baru dijawab oleh Indonesia pada pertengahan tahun 2012. Alasan lain yang mendasari baru dijawabnya ajakan Pemerintah Malaysia untuk bergabung dalam IMT adalah pembiayaan para tim pengawasan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pemerintah Republik Indonesia (APBN) negara pengirim, dan Indonesia baru siap dan yakin ketika perencanaan APBN 2012.

19

Indonesia mengirimkan 15 Tim Pengamat yang terdiri dari 10 anggota Militer dan 5 anggota sipil dibawah Pimpinan Kolonel Inf Khairully30, untuk delegasi pertama yang datang ke Filipina Selatan langsung dikerahkan ke Cotabato City pada tanggal 2 Juli 2012. Tim Pengamat Indonesia (TPI) tahap pertama menyelesaikan tugasnya dalam kurun waktu 1 tahun, untuk unsur militer, dan 6 bulan, untuk unsur sipil31. Sedangkan Tim pengganti telah menyelesaikan Pre Deployment Training yang diselenggarakan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian(PMPP), Sentul, Jawa Barat tanggal 1-13 Februari 2013. Direncanakan Tim ini akan bertolak dari Jakarta menuju Filipina pada Senin malam, 1 Juli 2013. Berikut grafik Laporan IMT terkait jumlah korban dan gencatan yang tejadi di Filipina Selatan. Grafik 3.1 Laporan IMT terkait jumlah korban dan gencatan senjata yang di terjadi di Filipina selatan dalam kurun waktu 2002-2012

sumber : diakses dari http://imtmindanao.org/about-imt/ pada 16 Desember 2013 pukul 11.57 WIB

Dapat disimpulkan bahwa sebagai Ketua Organization Islam Conference Peace Committee for Southern Philippines (PCSP), Indonesia memainkan perannya sebagai fasilitator untuk dua kubu pemberontakan yang berbeda yaitu MNLF dan MILF sebagai dua pemberontak besar yang sudah lama melakukan aksi separatis di wilayah Selatan Filipina. Tugas yang diemban Indonesia saat menjadi Ketua OIC PCSP tetap meninjau, memonitor implementasi dari hasil perundingan perdamaian Final Peace Agreement 1996 yang dimana Indonesia diminta kembali oleh pihak terkait Pemerintah Filipina dan MNLF. Sebagai fasilitator Indonesia berhasil untuk menemukan kesepakatan yang sesuai dalam pengimplementasian FPA 1996 untuk kedua belah pihak. Selain itu dalam fungsi lainnya 30 31

Diakses dari http://imtmindanao.org/indonesian-contingent/ pada 16 Desember 2013 pukul 12.34 WIB Ibid.

20

sebagai fasilitator Indonesia juga membantu dalam mengawasi, membantu dan melaporkan kejadian di lapangan kepada ketua IMT yaitu Pemerintah Malaysia yang memang telah menghasilkan penurunan grafik yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dan dengan keberadaan Indonesia sebagai fasilitator dapat dikatan Indonesia membantu dalam proses rekonsialisasi pasca konflik, mendukung dan bersedia untuk mengadakan dialog-dialog agar tercapainya tujuan atau visi misi pedamaian di Kawasan Filipina Selatan ini.

Kesimpulan Konflik yang terjadi di Kawasan Filipina Selatan ini terjadi sejak keberadaan Spanyol sebagai negara yang menjajah negara tersebut. Ketidakadilan, sikap yang represif, pemaksaan, yang dilakukan oleh Spanyol membawa perpecahan di antara sesama masyarakat Filipina, khususnya perpecahan yang menyebabkan konflik di Wilayah Selatan. konflik ini terus berlanjut ketika Amerika memasukan Wilayah Mindanao sebagai bagian dari wilayah teritori Filipina. Serentak hal ini menyebabkan Masyarakat Moro melakukan perlawanan dengan tujuan memisahkan diri dari kedaulatan Filipina. Hal ini terus berlanjut hingga OKI menangani konflik ini hingga kini. Indonesia selain sebagai negara tetangga terdekat Filipina dan menjadi satu kesatuan di Wilayah Regional bernama ASEAN, Indonesia memiliki peran yang sangat intens terkait konflik yang terjadi di Filipina Selatan. Indonesia berperan sejak keberadaanya dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang sejak awal menangani masalah konflik ini. Peran Indonesia dibagi menjadi dua frasa, yaitu menjadi mediator dan menjadi fasilitator. Sebagai mediator, Indonesia berhasil dalam mencapai sebuah kesepakatan damai berupa Final Peace Agreement pada 11 September 1996 yaitu sebuah Perjanjian Perdamaian antara Pihak Pemerintah Filipina dengan Pihak Pemberontak saat itu, MNLF. Dalam perjanjian perdamaian ini berisi sebuah kontrak perdamaian seperti terciptanya sebuah otonomi daerah yang Automous Religion in Muslim Mindanao (ARMM) dan membentuk sebuah kepala Pemerintahan yang mewakili masyarakat tersebut yang diberi nama The Special Zone of Peace and Development (SZOPAD) dan The Consultative Assembly yang di dalamnya terdapat kebijakan untuk meleburkan para gerilyawan MNLF ke dalam tubuh The Armed Forces of The Philippines (AFP) dan Philippine National Police (PNP). Sebagai fasilitator Indonesia memulainya dengan mendiskusikan dan membawa masing masing pihak ke meja perundingan. Melaksanakan pertemuan yang diberi nama “Pertemuan 21

Tripartite” dan menyepakati Joint Communique yang berisikan 5 bentuk Join Working Groups. Salah satu hal yang telah disepakati adalah : 1. Membentuk Panel Hukum (Legal Panel), yang beranggotakan para ahli hukum dari Pemerintah Filipina dan MNLF dengan tugas menindaklajuti Joint Reports JWGs untuk mengamademen RA 9054, dan mencari jalan keluar tentang isu-isu yang belum disepakati oleh JWGs. 2. Mengupayakan

pembentukan

mekanisme

pendanaan

bagi

perdamaian

dan

pembangunan di Filipina Selatan yang akan didukung oleh negara-negara anggota OKI dan badan-badan khusus OKI. Dan dari keputusan Legal Panel ini berhasil disepakati untuk mengamandemen RA 9054 yaitu salah satunya memperluas wilayah otonomi Mindanao, sebuah badan yang mengurus pendanaan dan pembangunan, membentuk pengawasan sehingga implementasi penuh FPA 1996 dapat tercapai. Selain itu Indonesia diajak oleh Malaysia tahun 2009 untuk berperan mengirimkan Tim Pengawasnya ke IMT sebagai salah satu bentuk keikutsertaan menjaga perdamaian kawasan dan perdamaian dunia. Ajakan Malaysia ini baru dijawab oleh Indonesia pada tahun 2012 dalam bentuk Keputusan Presiden no 47 Tahun 2012 untuk mengirimkan 15 orang pengawas yang beranggotakan 5 masyarakat sipil dan 10 anggota militer. Tugas yang diemban oleh 15 orang sebagai Tim Pengawas di IMT ini adalah tetap mengawasi jalannya perdamaian yang dibentuk oleh Malaysia dan Pemerintah Filipina, mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan oleh masyarakat di wilayah ini, dan memonitor gencatan senjata yang terjadi di wilayah selatan. Sebagai fasilitator Indonesia masih mengemban tugasnya hingga 2014. Mewujudkan sebuah implementasi penuh dari hasil Final Peace Agreement 1996 antara Pemerintah Filipna dan MNLF. Sedikit banyak sudah ada yang terpenuhi dari implementasi ini, namun ada beberapa kebijakan yang memang belum mencapai sebuah kesepakatan. Sebagai pengirim pasukan di IMT Indonesia memberikan kontribusi nyata dengan memberikan bantuan dan memonitor serta melaporkan setiap pergerakan yang ada di wilayahnya. Selain itu sebagai ketua OIC PCSP Indonesia kerap kali mendorong agar pihak pihak yang terkait seperti gerakan separatis Moro, Pemerintah Filipina, dan para fasilitator seperti Malaysia, Australia, UE, Japan dan lainnya terus mewujudkan perdamaian dan melakukan tugasnya. Hingga 2013 ini sudah 3 Annex yang telah ditanda tangani oleh 22

Pemerintah Filipina-MILF dengan Malaysia, hanya tinggal 1 Annex lagi yang harus ditanda tangani agar terciptanya sebuah perjanjian damai kedua antara MILF dan Pemerintah Filipina.

23

Daftar Pustaka

BUKU Ahmadi, Sidiq & Surwandono (2011), Resolusi Konflik di Dunia Islam, Yogyakarta:Graha Ilmu. Hlm 169 Chalk, Peter (2001), ‘Separatism and Southeast Asia: The Islamic Factors in Mindanao, in Southern Thailand, Mindanao, Aceh’, Studies in Conflict and Terrorism. 24: 241- 269. Rudy, May T. S.H (2003) “Studi Strategis; dalam Transformasi Sistem Internasional Paska Perang Dingin”, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm 1-2 Johnston, Hank (2007), “New Social Movement” hlm 280-284. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, hlm 83-87 Lentner, Howard.H, Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach, Ohio. 2000, Merril Publishing Co, hlm.85-86 Regan, P. M (2001) Conditions of Sucsessful Third Party Interventions in Internal Conflict. Journals of Concflict Resolution. hlm 336-359 Walter S, Jones. (1993) Logika Hubungan Internasional Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional, dan Tatanan Dunia 2, PT. Gramedia Pusak Utama Watt, William Montgomery (1996). Titik Temu Islam Kristen: Persepsi dan Salah Persepsi, Cetakan Pertama, Penerbit Gaya Medika Utama, Jakarta, hlm 20.

JURNAL Lingga,” Ahboud Syed M Ocassional Papper Institute of Bangsamoro Studies, No. 2007-04. Negotiating Peace in Mindanao”,Cotabato City 2007 Lingga, Abu Syad (1997), “Mindanao Peace Process: The Need for The New Formula”, dalam M.M Shakir (ed.). Tafsir ath Thabari yang dikutip dari Al-Tayib Zein al-Albidin, “Zakat and Alleviationof Poverty in Muslim World” dalam hamdard Islamicus, Vol. XX, No. 2 April-June 1997 May, R.J. (2002), “The Religious Factor in Three Minority Movements: The Moro of the Philippines, The Malays of Thailand, and Indonesia’s west Papuans”, Contemporary Southest Asia, vol 13, no. 4 March. Hlm 130

WEBSITE Melihat jumlah populasi Umat Muslim di dunia, diakses dari http://putrahermanto.wordpress.com/2012/05/06/populasi-muslim-di-dunia-muslimpopulation-in-the-world/ pada tanggal 20 Oktober 2013

24

Alasan penunjukkan Pemerintah Indonesia menjadi mediator, diakses dari http://id.berita.yahoo.com/indonesia-dipercaya-sebagai-mediator-karena-netral163047199.html pada 7 November 2013 Tujuan dari pergerakan separatis Moro, diakses dari http://repository.unri.ac.id/bitstream/123456789/4244/1/1.Riswanto.pdf pada 27 November 2013 pukul 9.11 WIB Peran serta Indonesia dalam membantu perdamaian Kasus Separatis Moro, diakses dari http://kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=4&P=Multil ateral&l=id pada 2 Oktober 2013 pukul 8.19 WIB Peran serta Indonesia sebagai mediator dan resolusi konflik, diakses dari http://mkp.fisip.unair.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=63:mengukurprobabilitas-keterlibatan-indonesia-dalam-resolusi-konflik-di-filipinaselatan&catid=34:mkp&Itemid=62 Peran Indonesia sebagai fasilitator diakses dari http://www.deplu.go.id/Lists/InternationalIssues/DispForm.aspx?ID=26&l=en pada 16 Desember 2013 pukul 8.05 WIB Hasil faslitator Indonesia dalam Kasus Separatis Moro diakses dari http://www.kemlu.go.id/Books/DIPLOMASI%202011.pdf pada 16 Desember 2012 pukul 9.19 WIB Peran Indonesia sebagai fasilitator dalam Kasus Moro diakses dari http://www.deplu.go.id/Lists/InternationalIssues/DispForm.aspx?ID=26&l=en pada 16 Januari 2013 pukul 9.47 WIB Pengertian, tujuan dan wilayah wilayah Filipina Selatan yang telah di bagi melalui IMT diakses dari http://imtmindanao.org/indonesian-contingent/ pada 16 Desember 2013 pukul 12.34 WIB

25