PERAN KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN

adalah Bagaimana peran kepemimpinan dalam menegakkan kedisiplinan dan faktor-faktor yang menyebabkan karyawan terbentuk sikap kedisiplinan. Tujuan dar...

0 downloads 27 Views 1MB Size
PERAN KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN PEGAWAI PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH JAWA TENGAH

TUGAS AKHIR Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh Restu Yuliani Wibowo NIM 7351308028

JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING Tugas akhir ini berjudul Peran Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai pada Badan Penanaman Modal Daerah di Jawa Tengah ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian tugas akhir pada :

Hari

:

Tanggal

:

Dosen Pembimbing

Endah Prapti Lestari, SE, MM NIP. 196903082000122001

Mengetahui, An. Ketua Jurusan Manajemen Sekretaris

Dra. Palupiningdyah, M.Si NIP. 195208041980032001

ii

PENGESAHAN KELULUSAN

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan sidang ujian Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada: Hari

:

Tanggal :

Penguji Tugas Akhir

Penguji I

Penguji II

Dra. Suhermini, M.Si NIP. 194807121976032001

Endah Prapti Lestasi, SE, MM NIP. 19690308200122001

Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. S. Martono, M.Si NIP. 196603081989011001

iii

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Tugas Akhir ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam Tugas Akhir ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah, apabila dikemudian hari terbukti Tugas Akhir ini adalah jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang,

Februari 2013

Restu Yuliani Wibowo NIM. 7351308028

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO “Suatu kehidupan yang penuh kesalahan tak hanya lebih berharga, namun juga lebih berguna

dibandingkan

hidup

tanpa

melakukan apapun” (George Bernat Shaw)

PERSEMBAHAN Tugas Akhir ini dipersembahkan kepada : 1. Ayah dan Ibuku tercinta, kasih sayang serta do’a yang tak terbatas selalu mengiringi kesuksesan yang aku capai. 2. Almamaterku

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Peran Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai pada Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah”. Maksud dan tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Manajemen Perkantoran untuk mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Terselesaikannya Tugas Akhir ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1.

Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M. Si, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk mencari ilmu di Universitas Negeri Semarang.

2.

Dr. S. Martono, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah mengesahkan Tugas Akhir ini.

3.

Dra. Palupiningdyah, M. Si, Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin penelitian untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

4.

Ibu Endah Prapti Lestari, SE, MM, Dosen Pembimbing Tugas Akhir, yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketekunan serta memberikan bantuan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

vi

5.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah yang telah memberikan ijin penelitian kepada peneliti.

6.

Pegawai Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah yang telah membantu dalam penelitian.

7.

Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi yang telah membekali ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menuntut ilmu.

8.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembaca.

Semarang,

Februari 2013

Penulis

vii

SARI Restu Yuliani Wibowo. 2013. Peran Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Pada Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah . Tugas Akhir. Jurusan Manajemen Perkantoran. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Endah Prapti Lestari, SE, MM. Kata Kunci : Kepemimpinan, Disiplin Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan, semangat, dan kekuatan moral yang kreatif yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, sehingga mereka menjadi paham dengan keinginan pemimpin. Tingkah laku kelompok atau organisasi menjadi aspirasi pemimpin oleh pegaruh interpersonal pemimpin terhadap anak buahnya. Masalah dalam penelitian inni adalah Bagaimana peran kepemimpinan dalam menegakkan kedisiplinan dan faktor-faktor yang menyebabkan karyawan terbentuk sikap kedisiplinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepemimpinan dalam menegakkan kedisiplinan pegawai dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dialami pelaksanaan meningkatkan kedisiplinan pegawai. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis Deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kepemimpinan dalam Menegakkan Kedisiplinan pada Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah dan faktorfaktor yang menyebabkan karyawan terbentuk sikap kedisiplinan pada Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan gaya kepemimpinan pada Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah sistem kepemimpinan menganut gaya transformasional, gaya pemimpin yang mendorong pegawai untuk melakukan perubahan sistem kerja semula dari segala aspek dengan sistem kerja yang baru guna mencapai tujuan perusahaan yang diharapkan.. Meskipun masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi diantaranya adanya fasilitas-fasilitas kantor yang kurang memadai, hal ini dapat menghambat pekerjaan pegawai. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan Peran Pemimpin sangat berpengaruh dalam peningkatan kedisiplinan kerja pegawai Pada Penanaman Modal Daerah guna mencapai keberhasilan kerja sebagaimana dengan tujuan awal instansi. Saran yang dapat diberikan adalah Pemimpin harus lebih intensif dalam mengajukan surat permohonan penambahan fasilitas pada pemerintah agar para pegawai lebih termotivasi dalam meningkatkan kedisiplinan kerja yang sebelumnya masih merasa belum difasilitasi dengan baik.

viii

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................... ii HALAMAN PENGESAHAN......................................................................... iii PERNYATAAN ............................................................................................. iv MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................ v KATA PENGANTAR ................................................................................... vi SARI ............................................................................................................... viii DAFTAR ISI .................................................................................................. ix DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xi BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ............................................................................. 1 1.2. Rumusan Masalah ........................................................................ 7 1.3. Tujuan Penelitian .......................................................................... 7 1.4. Manfaat Penelitian ........................................................................ 7 BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Pengertian Pemimpin ................................................................... 9 2.2. Pengertian Disiplin ........................................................................ 11 2.3. Jenis-jenis Disiplin Kerja .............................................................. 13 2.4. Pendekatan Dalam Disiplin Kerja ................................................ 15 2.5. Indikator-indikator Kedisiplinan ................................................... 16 2.6. Pelaksanaan Dan Penetapan Disiplin ............................................ 21 2.7. Upaya Peningkatan Disiplin ......................................................... 23 2.8. Tingkat Dan Jenis Sanksi Disiplin ................................................ 23 2.9. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja……………… 25 BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Lokasi Penelitian ..........................................................................

26

3.2. Objek Kajian ................................................................................

26

ix

3.3. Jenis Data ...................................................................................... 26 3.4. Metode Pengumpulan Data .......................................................... 27 3.5. Metode Analisis Data ..................................................................

28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Hasil Penelitian ............................................................................ 29 4.1.1.

Gambaran Umum ........................................................... 29

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian ............................................................ 48 4.2.1.

Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Pada Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah …………………………… 48

4.2.2.

Faktor Yang Menyebabkan Karyawan Terbentuk Sikap Kedisiplinan Pada Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah …………………………………… 50

4.3. Pembahasan .................................................................................. 56 BAB V PENUTUP 5.1. Simpulan ....................................................................................... 57 5.2. Saran ............................................................................................. 58 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

x

DAFTAR LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Kantor Badan Penanaman Modal Daerah 2. Surat ijin Penelitian (dari UNNES) 3. Lembar disposisi

xi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pada perkembangan zaman yang semakin maju dan memasuki era globalisasi. Kedudukan sumber daya manusia yang sangat penting tersebut untuk mencapai tujuan dunia kerja yang semakin profesional dalam suatu organisasi. Tujuan dalam suatu organisasi dapat tercapai dengan baik tergantung dari faktor manusia yang berperan dalam merencanakan, melaksanakan serta mengendalikan organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah manusia yang mempunyai keterampilan, kemampuan, dan etos kerja yang tinggi. Setiap lembaga atau instansi memerlukan pegawai yang memiliki kepribadian tinggi dan memiliki kemampuan serta kecakapan dalam mengambil keputusan. Penerapkan disiplin bertujuan agar kedisiplinan dapat ditingkatkan oleh para pegawai dilembaga atau instansi tersebut memiliki produktivitas yang tinggi. Hal tersebut menunjukkan pentingnya peran SDM tidak mungkin dipisahkan dari tujuan perusahaan atau intansi, baik pemerintah maupun swasta. Salah satu bentuk optimalisasi pengelolaan SDM adalah peran kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan, semangat, dan kekuatan moral yang kreatif yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, sehingga mereka menjadi paham dengan keinginan pemimpin. Tingkah laku kelompok atau organisasi menjadi aspirasi pemimpin

1

2

oleh pengaruh interpersonal pemimpin terhadap anak buahnya. Dalam kondisi sedemikian

terdapat

kesukarelaan

atau

induksi

pemenuhan-kerelaan

(complience induction) bawahan terhadap pimpinan. Khususnya dalam usaha mencapai tujuan bersama, sehingga diperlukan proses pemecahan masalahmasalah yang harus dihadapi secara kolektif. Kepemimpinan mempunyai fungsi sebagai penggerak dan koordinator dari sumber daya manusia, sumber daya alam, semua dana, dan sarana yang disiapkan oleh sekumpulan manusia yang melakukan kerja sama guna bertingkah laku dalam mencapai tujuan Pencapaian tujuan dimulai dari menciptakan produktivitas yang tinggi. Faktor pentingnya kedisiplinan merupakan pelaksanaannya dimulai dari para pegawai itu sendiri. Disiplin disini adalah mengenai disiplin kerja, waktu kerja dan disiplin dalam mentaati peraturan yang sudah ditetapkan. Kesadaran tinggi diperlukan dalam melaksanakan aturan yang dapat diwujudkan dalam disiplin kerja yang tinggi, untuk mencapai tingkat produktivitas. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung

jawab

seseorang terhadap tugas-tugasnya yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Oleh karena itu seorang pemimpin selalu berusaha agar para bawahannya mempunyai disiplin yang baik. Untuk memelihara dan meningkatkan kedisiplinan yang baik . ( Hasibuan,2002: 193). Seorang pegawai yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja dirinya. Kedisiplinan sangat penting

3

untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan potensi pegawai, maka Badan Penanaman Modal Daerah Jateng dalam menegakkan dan melaksankan kedisiplinan

bagi

para

pegawainya

menetapkan

standar

peraturan

kedisiplinan. Standar kedisiplinan menentukan keberhasilan suatu organisasi baik sebagai keseluruhan maupun kelompok dalam suatu organisasi tertentu. Hal tersebut sangat tergantung pada mutu kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi tersebut. Dalam organisasi pemimpin harus dapat melibatkan diri dalam komunikasi dua arah, hingga berdampak pada aspirasi pegawai. Pemimpin juga harus memberikan dukungan dan dorongan kepada pegawai, serta memudahkan pegawai berinteraksi dan melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan. Pembuatan keputusan atau wewenang, pemimpin juga mempunyai tugas

memberikan pengarahan kepada pegawai agar tugas yang akan

diberikan kepada pegawai dapat dikerjakan dengan baik dan tepat waktu. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu berjalan memberikan contoh bagaimana harusnya bekerja, bagaimana harusnya disiplin dan bagaimana harusnya mengabdi kepada kepentingan umum dan kepentingan segenap anggota organisasi. Selain itu gaya kepemimpinan juga dibagi beberapa gaya diantaranya: 1.

Gaya kepemimpinan otoriter/Authoritarian adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. segala pembagian tugas yang

4

tanggung jawab di pegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut,sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah di berikan. 2.

Gaya

kepimimpinan

demokratis/

Democratic

adalah

gaya

pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Gaya kepimpinan demokratis pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya. 3.

Gaya kepimpinan bebas / Laissez faire adalah pemimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil dimana para bawahanya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang di hadapi. ( Kartono,2003:105)

Badan Penanaman Modal Daerah Jateng. Adalah sebuah instansi pemerintah yang dipimpin oleh kepala dinas yang membawai pegawai dari beberapa bagian, yang masing-masing kepala bagian bertanggung jawab kepada kepala dinas. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Badan Penanaman Modal Daerah Jateng, diperoleh informasi bahwa dalam setiap pengambilan keputusan, para pegawai diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan, sehingga pimpinan mempunyai masukan tentang keputusan yang akan diambil. Namun yang mengambil keputusan tetaplah pemimpin ( kepala dinas).

5

Disiplin merupakan tindakan untuk mendorong anggota organisasi untuk memenuhi tuntutan sebagai ketentuan yang telah ditetapkan organisasi dan diharapkan dapat dipatuhi oleh pegawainya. Pendisiplinan pegawai diartikan sebagai suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan prilaku pegawai sehingga para pegawai tersebut secara suka rela berusaha kooperatif dengan para pegawai yang lain serta meningkatkan prestasi kerja (Siagian,2002:305). Kedisiplinan adalah fungsi operatif keenam dari Manajemen Sumber daya Manusia. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal (Hani Handoko, 2001:209). Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap manajer selalu berusaha agar para bawahannya mempunyai disiplin yang baik. Seorang manajer dikatakan efektif dalam kepemimpinannya, jika para bawahannya berdisiplin baik. Untuk memelihara dan meningkatkan kedisiplinan yang baik adalah hal yang sulit, karena banyak faktor yang mempengaruhi.

6

Pengamatan pada Badan Penanaman Modal Daerah di Jateng masih terdapat beberapa karyawan yang kurang disiplin dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaannya, diantaranya datang kekantor tidak tepat waktu, sering tidak mengikuti apel pagi yang dilakukan setiap hari, dalam melaksanakan tugasnya pada saat jam kerja sering menyalahgunakan fasilitasfasilitas kantor. Misalnya, penyalahgunaan internet untuk facebook, twitter, ngegame dan download, penyalahgunaan mobil atau kendaraan kantor untuk bepergian diluar keperluan kantor. Seringnya meninggalkan pekerjaan pada saat jam kerja hanya untuk sekedar makan dan ngobrol dikantin, seringnya tidak tepat waktu dalam kembali kekantor pada saat jam istirahat telah habis. Berdasarkan

pengamatan

diatas

maka

dilihat

terjadinya

inefisiensi

kepemimpinan sehingga terjadi kekurang disiplinan di kalangan karyawan. Kepemimpinan penting dalam menegakkan disiplin karyawan maka diambil judul “PERAN KEPEMIMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN PEGAWAI PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI JAWA TENGAH”

7

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Peran kepemimpinan dalam menegakkan kedisiplinan pada Badan Penanaman Modal Daerah di Jawa Tengah? 2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan karyawan terbentuk sikap kedisiplinan pada Badan Penanaman Modal Daerah di Jawa Tengah? 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan

perumusan masalah yang akan dibahas, tujuan yang

hendak dicapai adalah: 1. Untuk

mengetahui

Peran

kepemimpinan

dalam

menegakkan

kedisiplinan pegawai Badan penanaman Modal Daerah di Jawa Tengah. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dialami pelaksanaan meningkatkan kedisiplinan pegawai pada Badan Penanaman Modal Daerah di Jawa Tengah 1.4 Manfaat Penelitian 1. Manfaat Praktis a. Bagi Peneliti Menambah pengetahuan dalam dunia kerja untuk memperluas wawasan tentang disiplin kerja pegawai.

8

b. Bagi Lembaga Akademik Tugas

Akhir

ini

diharapkan

dapat

menambah

referensi

perpustakaan untuk dapat menambah pengetahuan tentang disiplin kerja pegawai. c. Bagi Perusahaan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan dan bahan pertimbangan dalam menemukan dan mengembangkan kebijakan perusahaan terutama yang berhubungan dengan peningkatan disiplin kerja pegawai dimasa yang akan datang. 2. Manfaat Teoritis a. Sebagai Bahan pemahaman teori yang diperoleh penulis selama duduk dibangku kuliah ke dalam dunia kerja nyata. b. Mengkaji tentang peningkatan disiplin.

BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Pengertian Pemimpin Dalam suatu organisasi, pemimpin memiliki peran yang sangat penting demi kamajuan organisasi dimana pemimpin memegang kekuasaan penting dalam setiap pengambilan keputusan, membuat rencana dasar dan dalam menentukan tujuan organisasi. Keberhasilan dari suatu organisasi sangatlah ditentukan oleh pemimpin dalam menerapkan teori kepemimpinan dalam menerapkan teori kepemimpinan dalam organisasi. Pemimpin itu adalah

pemandu, penunjuk, penuntun, komandan

“Leader...a guide, a conduktor, a comander”. John Gage Alle (2005:39). Hasibuan (2004:43), pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Pemimpin dan kepemimpinan memiliki pengertian yang berbeda seperti yang dikutip dalam Wiryana dan Supardo ( 2005:4), bahwa B.H Raven mendefinisikan pemimpin sebagai seseorang yang menduduki suatu posisi di kelompok, mempengaruhi orang-orang dalam kelompok itu sesuai dengan ekspektasi peran dari posisi tersebut dan mengkoordinasi serta mengarahkan kelompok untuk mempertahankan diri serta mencapai tujuan kelompok, organisasi dan masyarakat. Pengertian tersebut mengandung beberapa unsur pokok, yaitu:

9

10

1) Kepemimpinan harus melibatkan orang lain, yaitu pengikut atau bawahan karena kesediaan mereka utuk menerima pengarahan dari pemimpin. 2) Kepemimpinan merupakan suatu faktor pada diri seseorang yang dapat ditumbuhkan, dipupuk dan dikembangkan. 3) Pemimpin dapat mempegaruhi pengikut atau bawahannya dan juga dapat memberikan pengarahan yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Gaya kepemimpinan yang tepat sesuai dengan tujuan perusahaan. Hasibuan (2007:172). Gaya kepemimpinan dibagi menjadi 4, yaitu: 1. Gaya Kepemimpinan Otoriter Kepemimpinan otoriter adalah jika kekuasaan atau wewenang, sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan dalam pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin, bawahan tidak diikut sertakan untuk memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. 2. Gaya Kepemimpinan Partisipatif Kepemimpinan partisipatif adalah apabila dalam kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan kerja sama yang serasi, menumbuhkan loyalitas, dan partisipasi para bawahan. Pemimpin memotivasi bawahan agar merasa ikut memiliki perusahaan.

11

Pemimpin dengan gaya partisipatif akan mendorong kemampuan bawahan mengambil keputusan, dengan demikian, pemimpin akan selalu membina bawahan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. 3. Gaya Kepemimpinan Delegatif Kepemimpinan delegatif apabila seorang pemimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahan dengan agak lengkap, dengan demikian, bawahan dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa dalam melakukan pekerjaannya. Pemimpin tidak peduli cara bawahan mengambil keputusan dn mengerjakan pekerjaannya, sepenuhnya diserahkan kepada bawahannya. 4. Gaya Kepemimpinan Situasional Kepemimpinan situasional, tidak ada satu pun cara yang terbaik untuk mempengaruhi orang lain. Gaya kepemimpinan mana yang harus digunakan terhadap individu atau kelompok tergantung pada tingkat kesiapan orang yang akan dipengaruhi.

2.2. Pengertian Disiplin Disiplin berasal dari kata disciple, yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat seseorang menuju kearah yang lebih baik. Dalam hal ini menemukan pada bantuan dari pegawai untuk mengembangakan sikap yang layak terhadap pekerjaannya. Disiplin merupakan

bentuk

pelatihan

yang

menegakkan

peraturan-peraturan

perusahaan dimana pegawai bekerja (Mathis, 2000: 314). Disiplin kerja

12

menurut Sastrohadiwiryo (2002: 297) adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila dia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Disiplin memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja pegawai, peningkatan disiplin kerja akan diikuti dengan peningkatan produktivitas kerja. Salah satu tujuan perusahaan adalah meningkatkan produktivitas kerja pegawai, dengan demikian disiplin akan mempercepat tujuan perusahaan atau organisasi. Disiplin kerja merupakan kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional (Hani Handoko 2001: 208). Disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada pegawai atau karyawan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan (Edy Sutrisno 2009: 89). Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah sikap pegawai untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dimana dia bekerja, sedangkan tindakan disiplin itu sendiri adalah pengurangan yang dipaksakan oleh pimpinan terhadap imbalan yang diberikan oleh organisasi karena adanya suatu kasus tertentu. Tindakan disiplin ini tidak termasuk pemberhentian sementara atau penurunan jumlah tenaga kerja yang disebabkan oleh pengurangan anggaran atau produktivitas atau pelanggaran-pelanggaran aturan instansi. Disiplin mengacu pada pola tingkah laku, dengan ciri-ciri yaitu: adanya hasrat yang kuat untuk melakukan

13

sepenuhnya apa yang sudah menjadi norma, etika

kaidah yang berlaku,

adanya perilaku yang terkendali dan adanya ketaatan. Disiplin dalam bekerja sangatlah penting sebab dengan kedisiplinan tersebut diharapkan sebagian besar peraturan ditaati oleh para pegawai, bekerja sesuai dengan prosedur, sehingga pekerjaan terselesaikan secara efektif dan efisien serta dapat meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu bila karyawan tidak menggunakan aturan-aturan yang ditetapkan dalam perusahaan, maka tindakan disiplin merupakan langkah terakhir yang bisa diambil terhadap seorang pegawai yang performa kerjanya dibawah standar. Disiplin kerja dapat dilihat dari, kepatuhan karyawan terhadap tata tertib yang berlaku termasuk tata waktu dan tanggung jawab pada pekerjaannya, bekerja sesuai dengan prosedur yang ada, memelihara pekerjaan dengan baik. Tidakan disiplin ini dapat berupa teguran-teguran, penskoran, penurunan pangkat atau gaji dan pemecatan. Tindakan-tindakan ini disebabkan oleh kejadian-kejadian perilaku khusus dari pegawai yang menyebabkan rendahnya produktivitas atau pelanggaran-pelanggaran instansi (Gomes, 2002:232).

2.3. Jenis-Jenis Disiplin Kerja Handoko (2001: 208), disiplin dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: 1. Disiplin Preventif Yaitu disiplin yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan-

14

penyelewengan dapat dicegah. Sasaran pokoknya adalah untuk mendorong disiplin diri di antara para karyawan, dengan cara ini para karyawan menjaga disiplin diri mereka bukan semata-mata karena dipaksa. 2. Disiplin Preventif Disiplin yang diambil untuk menangani pelanggaran yang telah terjadi terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran lebih lanjut, dapat berupa bentuk hukuman dan disebut tindakan pendisiplinan. Sebagai contoh, tindakan kedisiplinan bisa berupa peringatan atau skorsing. Bentuk-bentuk disiplin Simamora (2004:749) adalah sebagai berikut: a. Disiplin Manajerial Dimana segala sesuatu tergantung pada pemimpin dari permukaan hingga akhir. Ada sekelompok orang yang akan mengarahkan apa yang harus mereka lakukan. Hanya melalui arahan individu kelompok itu menumbuhkan kinerja

yang berharga, segala sesuatu tergantung

pemimpin. b. Disiplin Tim Dimana kesempurnaan kinerja bermuara dari ketergantungan satu dengan yang lain. Ketergantungan ini bertambah dari suatu komitmen setiap anggota terhadap seluruh organisasi akan menjadi kejatuhan semua orang. Hal ini biasanya dijumpai pada kelompok kerja yang relatif kecil. c. Disiplin Dini Dimana pelaksanaan tunggal sepenuhnya tergantung pada pelatihan, ketegasan dan kendala diri.

15

2.4. Pendekatan Dalam disiplin kerja Sistem displin karyawan dapat dipandang sebagai suatu penerapan modifikasi perilaku untuk karyawan yang bermasalah atau karyawan yag tidak produktif. Disiplin yang terbaik adalah jelas disiplin diri, karena sebagian besar orang memahami apa yang diharapkan dari dirinya di pekerjaan dan biasanya karyawan diberi kepercayaan untuk menjalankan pekerjaannya secara efektif. Adapun pendekatan-pendekatan dalam disiplin kerja karyawan (Mathis dkk, 2002: 314) adalah: a. Pendekatan disiplin positif Pendekatan disiplin positif dibangun berdasarkan filosofi bahwa pelanggaran merupakan tindakan yang biasanya dapat dikoreksi secara konstruksi tanpa perlu hukuman. Dalam pendekatan ini fokusnya adalah pada penemuan fakta dan bimbingan untuk mendorong perilaku yang diharapkan, dan bukannya menggunakan hukuman (penalti) untuk mencegah perilaku yang tidak diharapkan. Kekuatan pendekatan positif ini dalam displin adalah fokusnya pada pemecahan masalah. Juga, karena karyawan merupakan partisipan aktif selama proses tersebut, maka perusahaan yang menggunakan pendekatan ini cenderung memenangkan tuntutan hukum jika karyawan mengajukan tuntutan. Kesulitan utama dengan pendekatan positif terhadap disiplin adalah jumlah waktu yang sangat lama untuk melatih para supervisor dan manajer yang diperlukan.

16

b. Pendekatan Disiplin Progresif Disiplin progresif melembagakan sejumlah langkah dalam membentuk prilaku karyawan. Kebanyakan prosedur disiplin progresif menggunakan peringatan lisan dan tulisan sebelum berlanjut ke PHK, dengan demikian, disiplin

progresif

menekankan

bahwa

tindakan-tindakan

dalam

memodifikasi prilaku akan bertambah berat secara progresif (bertahap) jika karyawan tetap menunjukkan prilaku yang tidak layak. Seorang karyawan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sebelum

diberhentikan,

dengan mengikuti

urutan progresif

akan

memastikan bahwa sifat dan keseriusan maslah telah dikomunikasikan dengan jelas kepada karyawan. 2.5. Indikator-indikator Kedisiplinan Pada dasarnya banyak indikator yang dapat mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi diantaranya (Hasibuan, 2002 : 195) : 1. Tujuan dan Kemampuan Tujuan dan kemampuan dalam suatu organisasi harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan pegawai. Hal ini bearti bahwa tujuan pekerjaan yang dibebankan kepada seseorang pegawai harus sesuai dengan kempuan pegawai yang bersangkutan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan

17

bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 2. Kepemimpinan Kepemimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan, karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan jangan mengharapkan kedisiplinan bawahannya baik jika dia sendiri kurang disiplin. 3. Balas Jasa Balas jasa ( gaji dan kesejahteraan ) ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan / pekerjaannya. Jika kecintaan karyawan semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan semakin baik pula. 4. Keadilan Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Keadilan yang baik akan menciptakan kedisiplinan yang baik pula. Jadi, keadilan harus diterapkan dengan baik pada setiap perusahaan supaya kedisiplinan karyawan perusahaan baik pula. 5. Waskat Waskat ( pengawasan melekat ) adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Waskat

18

efektif merangsang kedisiplinan dan moral kerja karyawan. Karyawan merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan pengawasan dari atasannya. 6. Sanksi Sanksi berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap, perilaku indisipliner karyawan akan berkurang. 7. Ketegasan Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas, bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Ketegasan pimpinan menegur dan menghukum setiap karyawan yang indisipliner akan mewujudkan kedisiplinan yang baik pada perusahaan tersebut. 8. Hubungan Kemanusiaan Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama karyawan ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Hubungan-hubungan baik bersifat vertikal maupun horizontal yang terdiri dari direct single relationship, direct group relationship, dan cross relationship hendaknya harmonis. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi perusahaan. Tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, sulit perusahaan untuk

19

mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya (Hasibuan, 2009:194). Beberapa faktor yang mengarah kepada praktik disiplin yang efektif di perusahaan adalah (Mathis, 2002 : 317) : a.

Pelatihan untuk Supervisor Pelatihan untuk supervisor dan para manajer tentang kapan dan bagaimana disiplin digunakan merupakan hal yang kritikal. Melatih para

supervisor

tentang

keadilan

prosedural

sebagai

dasar

pendisiplinan menyebabkan karyawan maupun pihak lain melihat disiplin sebagai tindakan yang lebih adil dibandingkan dengan disiplin yang dilakukan oleh para supervisor yang tidak terlatih. Apapun pendekatan

disiplin

memberikan

pelatihan

komunikasi,

karena

menggunakannya

yang

saat

digunakan,

mengenai para

adalah

keterampilan

supervisor

berurusan

dan

dengan

penting

untuk

konseling manajer masalah

dan akan

kinerja

karyawannya. b.

Konsistensi dari Tindakan Pendisiplinan Para manajer yang mengadministrasikan pendisiplinan haruslah mempertimbangkan efek tindakan disiplin yang diambil manajer lain dan tindakan disiplin lainnya yang diambil di masa lalu. Disiplin yang konsisten membantu menetapkan batasan dan menginformasikan orang-orang mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan.

20

Disiplin yang inkosisten dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. c.

Dokumentasi Disiplin yang efektif mengharuskan adanya penyimpanan data tertulis yang akurat dan pemberitahuan tertulis kepada karyawan. Dalam sejumlah kasus, tidak adanya pemberitahuan tertulis telah digunakan untuk mendukung argumentasi karyawan bahwa dia “tidak tahu apa-apa”.

d.

Tindakan Disiplin yang Segera Sebagai tambahan, disiplin yang efektif harus langsung. Makin lama waktu yang terentang antara pelanggaran dan tindakan disiplin, maka makin kurang efektiflah tindakan disiplin tersebut.

e.

Disiplin yang Impersonal Pada akhirnya disiplin yang efektif haruslah ditangani secara impersonal. Para manajer memang tidak dapat membuat tindakan disiplin menjadi suatu pengalaman yang menyenangkan, namun mereka dapat meminimalkan efek yang tidak menyenangkan dengan cara menyampaikannya secara impersonal dan memfokuskan kepada perilakunya, bukan orangnya.

21

2.6. Pelaksanaan dan Penetapan Disiplin Untuk

mengkondisikan

karyawan

perusahaan

agar

bisa

melaksanakan tindakan disiplin maka terdadap beberapa prinsip pendisiplinan (Heidjracman, dkk,2002: 241). 1. Pendisiplinan dilakukan secara pribadi Pendisiplinan

ini

dilakukan

dengan

menghindari

menegur

kesalahan didepan orang banyak agar karyawan yang bersangkutan tidak merasa malu dan sakit hati. Hal ini akan memalukan bawahan yang ditegur (meskipun mungkin memang benar bersalah) sehingga bisa menimbulkan rasa dendam. 2. Pendisiplinan harus bersifat membangun Dalam pendisiplinan ini selain menunjukkan kesalahan yang telah dilakukan oleh karyawan haruslah diikuti dengan petunjuk cara pemecahannya yang bersifat membangun, sehingga karyawan tidak merasa bingung dalam menghadapi kesalahan yang telah dilakukan dan dapat memperbaiki kesalahan tersebut. 3. Pendisiplinan dilakukan secara langsung dengan segera Suatu tindakan dilakukan dengan segera setelah terbukti bahwa karyawan telah melakukan kesalahan sehingga karyawan dapat mengubah sikapnya secepat mungkin. 4. Keadilan dalam pendisiplinan sangat diperlukan

22

Dalam tindakan pendisiplinan dilakukan secara adil tanpa pilih kasih, siapapun yang telah melakukan kesalahan harus mendapatkan tindakan disiplin secara adil tanpa membeda-bedakan. 5. Pimpinan hendaknya tidak melakukan pendisiplinan sewaktu karyawan absen Pendisiplinan hendaknya dilakukan dihadapan karyawan yang bersangkutan secara pribadi agar dia tahu telah melakukan kesalahan. 6. Setelah pendisiplinan hendaknya wajar kembali Sikap wajar hendaklah dilakukan pemimpin terhadap karyawan yang telah melakukan kesalahan tersebut, sehingga proses kerja dapat berjalan lancar kembali dan tidak kaku dalam bersikap. Salah satu syarat agar ditumbuhkan disiplin dalam lingkungan kerja adalah adanya pembagian pekerjaan yang tuntas sampai kepada pegawai atau pekerjaan yang paling bawah, sehingga setiap orang tahu dengan sadar apa tugasnya, bagaimana melakukannya, kapan pekerjaan dimulai dan kapan diselesaikan, seperti apa hasil kerja yang disyaratkan dan kepada siapa ia mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan itu. Disiplin harus dipelihara dalam lingkungan kerja. Penetapan tindakan disiplin dalam perusahaan sangatlah penting, karena sistem tindakan disiplin dan prosedur-prosedur yang diperlukan untuk proteksi terhadap hak-hak prosedural dari pegawai. Tindakan disiplin adalah langkah terakhir dalam mengawasi pegawai karena tindakan disiplin itu

23

menandakan adanya kegagalan untuk saling menyesuaikan dengan kontrak (Gomes, 2002: 233).

2.7. Upaya Peningkatan Disiplin Sudarsono

Merto

Prawiro

(dalam

Siagian,

2001)

untuk

meningkatkan disiplin perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Memberikan pujian kepada pegawai yang telah menyelesaikan tugas 2. Memberikan teguran kepada pegawai yang berbuat salah. 3. Memberikan penjelasan yang penerangan mengenai hal-hal yang belum diketahui untuk menghilangkan rasa ragu-ragu 4. Memberikan latihan dan kegiatan yang berkesenimbungan untuk menambah keterampilan dan rasa percaya diri.

2.8. Tingkat dan Jenis Sanksi Disiplin Sastrohadiwiryo (2001:293) tujuan utama mengadakan sanksi disiplin kerja bagi pegawai yang melanggar norma-norma perusahaan adalah memperbaiki dan mendidik para pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Sanksi atas pelanggaran disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga secara adil dapat diterima. Pada umumnya sebagai pegangan manajer meskipun tidak mutlak, tingkat dan jenis sanksi disiplin kerja terdiri atas sanksi disiplin berat, sanksi disiplin sedang, dan sanksi disiplin ringan.

24

1. Sanksi Disiplin Berat Sanksi disiplin berat misalnya : a.

Tingkat jabatan yang setingkat lebih rendah dari jabatan / pekerjaan yang diberikan sebelumnya.

b.

Pembebasan dari jabatan / pekerjaan untuk dijadikan sebagai pegawai biasa bagi yang memegang jabatan.

c.

Pemutusan hubungan kerja dengan hormat atas permintaan sendiri pegawai yang bersangkutan.

d.

Pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat sebagai pegawai di perusahaan.

2. Sanksi Disiplin Sedang Sanksi Disiplin Sedang misalnya : a. Penundaan pemberian kompensasi yang sebelumnya telah dirancang sebagaimana pegawai lainnya. b. Penurunan upah sebesar satu kali upah yang biasanya diberikan, harian, mingguan, atau bulanan. c. Penundaan program promosi bagi pegawai yang bersangkutan pada jabatan yang lebih tinggi. 3. Sanksi Disiplin Ringan Sanksi Disiplin Ringan misalnya : a.

Teguran lisan kepada pegawai yang bersangkutan

b.

Teguran Tertulis

c.

Pernyataan tidak puas secara tertulis

25

2.9. Faktor-faktor yang mempengaruhi Disiplin Kerja Dalam pendisiplinan kerja ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan ( Haidjrachman, dkk, 2002: 241): 1. Pembagian tugas dan pekerjaan telah dibuat lengkap dan dapat diketahui dengan sadar oleh para pekerja. 2. Adanya petujuk kerja yang singkat, sederhana dan lengkap. 3. Kesadaran setiap pekerjaan terhadap suatu tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Perlakuan adil terhadap setiap penyimpangan oleh manajer. 5. Adanya keinsyafan para pekerja bahwa akibat dari kecerobohan atau kelalaian dapat merugikan organisasi dan dirinya serta ada kemungkinan membahayakan orang lain.

BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Lokasi Penelitian Dalam melakukan penelitian untuk karya ilmiah ini yang menjadi objek penelitian ini adalah. Badan Penanaman Modal Daerah Di Jawa Tengah. Jl. Mgr.Soegiyopranoto No.1 Semarang. 3.2. Objek Kajian Objek kajian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi, 2006: 122). Adapun objek kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan kedisiplinan pada Badan Penanaman Modal Daerah Di Jawa Tengah dan bagaimana peran kepemimpinan dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai pada Badan Penanaman Modal Daerah Di Jawa Tengah. 3.3. Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah: 1. Data Primer Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang-orang yang melakukan penelitian. 2. Data Sekunder Data sekunder adalah yang diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku literature yang berkaitan dengan permasalahan.

26

27

3.4. Metode Pengumpulan Data Untuk mengungkapkan data tentang kedisiplinan kerja dan semangat kerja, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: a. Metode Observasi Observasi merupakan suatu pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi bisa dilakukan melalui pengamatan, pendengaran, perabaan, dan pengecapan. Observasi juga merupakan pengamatan langsung, dalam artian dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara (Suharsimi,2006:156). Observasi

ini

dilakukan

melalui

pengamatan

dengan

cara

mengamati langsung bagian Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Penanaman Modal Daerah Di Jawa Tengah. b. Metode Wawancara Metode wawancara sering disebut interview adalah sebuah dialog yang digunakan oleh pewawancara (Interviewer) untuk memperoleh informasi kegiatan wawancara ini dilakukan tanya jawab langsung dengan beberapa pegawai setempat sebagai narasumber yang berkompenten dibidangnya.

28

c. Metode Dokumentasi Teknik dokumentasi dilakukan dengan menggunakan dokumendokumen yang berhubungan dengan penelitian tersebut atau mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, legger, notulen, rapat angenda dan lain sebagainya (Suharsimi, 2006: 158). Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan berasal dari literatur dan dokumen instansi yang berupa catatan dan struktur organisasi Badan Penanaman Modal Daerah Di Jawa Tengah. 3.5 Metode Analisis Data Dalam penulisan laporan ini digunakan teknik analisis deskriptif yaitu mengumpulkan data dengan berisi tentang uraian dan paparan berupa kata-kata, gambar suatu objek sebagaimana adanya pada suatu waktu (Suharsimi, 2006: 11).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian 4.1.1. Gambaran Umum 1. Sejarah berdirinya Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah Kegiatan investasi merupakan suatu tahap awal proses pembangunan, maka pemerintah mengundang investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia sebagai pengaturan dasar investasi maka pemerintah membuat UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Setahun kemudian para investor dalam negeri terpanggil ikut berkiprah, maka dibuatlah UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Tahun 1970, kedua undang-undang tersebut direvisi lagi dengan dikeluarkannya UU No. 11 Tahun 1970 tentang PMA dan UU No. 12 Tahun 1979 tentang PMDN. Guna melaksanakan kedua UU tersebut dibentuklah lembaga yang menangani masalah penanaman modal di pemerintah pusat maupun di daerah. Di pemerintah pusat dibentuk suatu lembaga yang dinamakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kepres No. 53 Tahun 1977 Juncto Kepres No. 33 Tahun 1981 tentang BKPM. Surat izin PMA diberikan oleh Presiden, sedangkan untuk PMDN izinnya dikeluarkan oleh BKPM atas nama Presiden. Untuk daerah dibentuk lembaga yang menangani penanaman modal yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) yang tugasnya membantu Gubernur dalam bidang penanaman modal dan lembaga ini hanya 29

30

berada di tingkat provinsi. Namun pada masa kepresidenan Prof. Dr . BJ habibie ada peerubahan mengenai tugas dan fungsi BKPMD yang diatur dengan kepres No. 26 Tahun 1980 diperbarui dengan Kepres No. 116 Tahun 1998. Setahun kemudian, Kepres tersebut diubah lagi dengan Kepres No. 122 tahun 1999 yang memberikan kewenangan BPMKD untuk menerbitkan izin PMA / PMDN. Untuk menindak lanjuti Kepres No. 122 Tahun 1999 di Provinsi Jawa Tengah diterbitkan Keputusan Gubernur No. 49 Tahun 1999. Pada tahun 2000, pemerintah merevisi kembali dengan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 dimana dijelaskan tentang diperolehnya perbedaan nama, sepanjang tugas dan urusannya sama. Badan Penanaman Modal (BPM) sebagai kelanjutan dari BPKMD yang secara hukum keberadaannya berdasarkan kepada : 1. Keputusan presiden (Keppres) No. 26 Tahun 1980 Jo. No. 116 Tahun 1998 tentang pembentukan BPKMD. 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1986 tentang oraganisasi dan tata kerja BPKMD. 3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/260/1989 tanggal 28 September 1989 tentang susunan organisasi dan tata kerja BPKMD. Sementara diberlakukannya peraturan baru yaitu UU No. 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memutuskan untuk dibentuk kelembagaan baru yang meliputi sekertaris daerah, sekertaris wilayah badan, dinas, kantor yang

31

ditetapkan deangan perda dalam hal ini BPM dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2001 tertanggal 21 Mei bersama-sama yang lainnya. Nama BPM kemudian berganti BPMD (Badan Penanaman Modal Daerah) Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tertanggal 7 Juni 2008. Kantor BPM terletak di Provinsi Jawa Tengah tepatnya berada di Jl. Mgr. Soegiyopranoto No. 1 Semarang ( didepan pasar bulu ), namun sebelumnya BPMD pernah menempati gedung yang beralamat di : 1.

Jl. Gajah Mada No. 55B Semarang ( 1 oktober 1973 – 1974 )

2.

Jl. Pemuda No. 70 Lt 2 Semarang ( tahun 1974 – 1980 )

3.

Jl. Menteri Supeno No. 14 Semarang ( tahun 1980 – 1983 )

4.

Jl. Mgr. Soegiyopranoto No. 1 Semarang ( tahun 1983 – sekarang )

2. Landasan 1. Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Dan Susunan Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah. 2. Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsinya Serta Tata Kerja Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah.

32

3. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1. Kedudukan Badan Penanaman Modal Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang penanaman modal yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA. 2. Tugas Pokok Badan penanaman modal daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal daerah. 3. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Penanaman Modal Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal. b. Menyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang penanaman modal. c. Pembinaan, fasilitas dan pelaksanaan tugas di bidang promosi dan kerjasama, pelayanan perizinan, pengendalian dan pengembangan penanaman modal lingkup provinsi dan kabupaten / kota. d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal. e. Pelaksanaan kesekretariatan badan.

33

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. g. Penyediaan informasi mengenai potensi daerah, peluang usaha untuk kerjasama bidang penanaman modal. h. Pelaksana pengelolaan urusan program, kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta umum dan perlengkapan. 4. Visi dan misi 1. Visi Visi dari badan penanaman modal daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu mengembangkan ekonomi wilayah Provinsi Jawa Tengah menuju kemandirian daerah melalui kegiatan peningkatan investasi.

2. Misi Misi dari badan penanaman modal daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu memacu perubahan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui kegiatan penanaman modal dengan cara : a. Melakukan pengkajian potensi, peluang usaha dan pengembangan penanaman modal; b. Melaksanakan promosi aktif dan penyediaan pelayanan bagi dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri;

34

c. Membangun kerjasama nasional maupun internasional bidang penanaman modal; d. Mendorong dan memfasilitasi kabupaten/kota untuk melaksanakan penyederhanaan perizinan, penyediaan sarana dan prasarana penunjang industri dan promosi aktif. 5.

Struktur organisasi Lembaga adalah perkumpulan dari orang-orang yang berinteraksi dan melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan maka hubungan yang terjalin juga semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan suatu pola agar setiap orang mengerti dengan tugas masing-masing, tentang bagaimana hubungan antara bagian maka hubungan yang terjalin juga semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan suatu pola agar setiap orang

mengerti dengan tugas masing-

masing, tentang bagaimana hubungan antara bagian, bagaimana aturan rantai yang diberlakukan. Pola yang dimaksudkan disebut dengan nama struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi ( Hani Handoko, 1984 : 169 ).

35

Adapun tugas-tugas dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut : 1.

Kepala Badan Kepala badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud yaitu membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanaman modal. Kepala Badan membawahi : a. Sekretaris Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. b. Bidang Promosi dan Kerjasama Bidang Promosi dan Kerjasama dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. c. Bidang Pelayanan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan dipimpinn oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. d. Bidang Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal Bidang Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

36

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 2.

Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis rencana dan program pengkoordinasian kebijakan teknis, evaluasi pengelolaan sistem informasi, pelaporan bidang penanaman modal, serta pelaksanaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian keuangan, pelaksanaan dan pelayanan urusan hubungan masyarakat dan perpustakaan, hukum, organisasi dan tata laksana, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan badan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut maka sekretaris mempunyai

tugas : a. Penyiapan bahan kebijakan teknis bidang penanaman modal. b. Penyiapan bahan rencana dan program penanaman modal. c. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan urusan umum, hubungan masyarakat dan perpustakaan hukum dan organisasi dan tata laksana, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan badan. d. Penyiapan badan pengelolaan sistem informasi bidang penanaman modal. e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi bidang pelaksanaan kebijakan penanaman modal. f. Penyiapan bahan laporan bidang penanaman modal. g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. Sekretariat membawahi 3 sub bagian yaitu :

37

a.

Sub. Bagian Program Sub bagian program mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program pengelolaan sistem informasi, pelaporan bidang penanaman modal, serta pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang program dalam pelaksanaan kebijakan penanaman modal. Sub bagian program mencakup urusan-urusan yaitu : 1.

Urusan persiapan bahan kebijakan teknis penanaman modal;

2.

Urusan persiapan bahan rencana dan program penanaman modal;

3.

Urusan persiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di lingkungan badan;

4.

Urusan persiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan urusan umum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, hukum, organisasi dan tata laksana, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan badan;

5.

Urusan persiapan bahan pemantauan dalam pelaksanaan kebijakan penanaman modal;

6.

Urusan persiapan bahan pelaporan bidang penanaman modal;

7.

Urusan persiapan bahan pengelolaan sistem informasi bidang penanaman modal.

b.

Sub. Bagian Keuangan Sub. Bagian keuangan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, pengendalian dan verifikasi, evaluasi dan pelaporan bidang keuangan di lingkungan badan.

38

Sub. Bagian keuangan mencangkup urusan-urusan yaitu : 1. Urusan Anggaran a.

Melaksanakan tugas di bidang APBN BPMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b.

Melaksanakan tertib administrasi dalam rangka penyusunan RAPBN;

c.

Melasanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan anggaran rutin BPMD Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah;

2. Urusan Pembukuan a.

Melaksanakan tugas di bidang APBN BPMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b.

Melaksanakan kegiatan dalam rangka pembukuan pendapatan dan belanja rutin BPMD;

c.

Menyelenggarakan pembuatan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.

3. Urusan Gaji dan Perbendaharaan a.

Melaksanakan kegiatan dalam rangka pembayaran gaji pegawai BPMD;

b.

Melaksanakan tugas di bidang perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c.

Menyelenggarakan laporan bulanan dan realisasi pengeluaran keuangan di BPMD.

4. Urusan Penelitian Keuangan a.

Menyelenggarakan penelitian terhadap realisasi anggaran rutin dan anggaran pembukuan BPMD serta penerimaan dan pengeluaran;

39

b.

Melaksanakan kegiatan dalam rangka verifikasi belanja pembangunan BPMD.

c.

Sub. Bagian umum dan kepegawaian Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, evaluasi dan pelaporan bidang umum, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang kepegawaian, hubungan masyarakat dan perpustakaan, hukum, organisasi dan tata laksana, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan badan. Sub bagian umum dan kepegawaian mencakup urusan-urusan yaitu : 1. Urusan pelaksanaan dari pelayanan administrasi umum 2. Urusan kepegawaian 3. Urusan kehumasan dan hukum 4. Urusan perpustakaan 5. Urusan organisasi dan tata laksana umum 6. Urusan rumah tangga dan perlengkapan umum.

3.

Bidang promosi dan kerjasama Bidang promosi dan kerjasama mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang promosi dan kerjasama penanaman modal dalam negeri dan luar negeri.

40

Untuk menyelenggarakan program pokok tersebut, bidang promosi dan kerjasama mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyiapan bahan rencana dan program bidang promosi dan kerjasama penanaman modal dalam negeri dan luar negeri; b. Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis bidang promosi dan kerjasama dalam negeri dan luar negeri; c. Penyiapan bahan fasilitas bidang promosi dan kerjasama penanaman modal dalam negeri dan luar negeri; d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi bidang promosi penanaman modal dalam negeri dan luar negeri; e. Penyiapan bahan pelaporan bidang promosi dan kerjasama penanaman modal dalam negeri dan luar negeri; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. Bidang promosi dan kerjasama membawahi 2 sub bidang yaitu : a)

Sub Bidang Promosi Sub bidang promosi terdiri dari 2 sub bagian, yaitu : 1.

Sub Bidang Promosi Dalam Negeri dan Luar Negeri Sub bidang promosi dalam negeri dan luar negeri mempunyai tugas perencanaan dan program, laporan bidang promosi, serta pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitas, pemantauan dan evaluasi bidang promosi penanaman dalam negeri dan luar negeri.

2.

Sub Bidang Promosi Pelayanan Umum

41

Sub bidang promosi pelayanan umum mempunyai tugas dalam penyelenggaraan, penilaian, dan penyelesaian serta membantu dunia usaha dalam penyelesaian permohonan PMA dan PMDN. Selain itu, sub bidang promosi pelayanan umum juga melaksanakan kegiatan konsultasi dan sosialisasi urusan penyelenggaraan komunikasi aktif dan penerapannya bagi dunia usaha.

b) Sub Bidang Kerjasama Sub bidang kerjasama terdiri dari 2 sub bagian, yaitu : 1.

Sub Bidang Kerjasama Dalam Negeri Menyelenggarakan urusan pelayanan teknis administrasi, urusan fasilitas dan program kerjasama penanaman modal antar kabupaten dan kota, serta pemantauan dan evaluasi pelaporan di sub bidang kerjasama dalam negeri.

2.

Sub Bidang Kerjasama Luar Negeri Menyelenggarakan urusan pelayanan teknis administrasi, urusan fasilitas dan program kerjasama penanaman modal antar kabupaten dan kota, serta pemantauan dan evaluasi pelaporan di sub bidang kerjasama luar negeri.

4. Bidang Pelayanan Perizinan Bidang pelayanan perizinan terdiri dari: 1. Seksi ijin lokasi dan hak tanah Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistematisasikan data peruntukan rangka tanah sesuai dengan rencana

42

tata kota, rencana tata guna tanah dalam mempersiapkan bab menyusun penggunaan dan penentuan lokasi, surat-surat yang diperlukan untuk permohonan hak atas tanah, serta kelengkapan syarat-syarat pembaharuan hak guna bangunan, yaitu meliputi: a.

Urusan izin lokasi dengan tanah 1.

Mengumpulkan dan sistemasikan data peruntukan tanah sesuai dengan rencana tata guna tanah dalam rangka mempersiapkan dan menyusun konfirmasi penentuan tanah.

2.

Meneliti dan menghimpun kelengkapan syarat permohonan ijin tanah/ pembelian tanah.

3.

Menyiapkan rakor dan peninjauan lokasi serta menyiapkan konsep keputusan pemberian izin.

b.

Urusan pemberian hak tanah dengan tugas : 1.

Meneliti kelengkapan syarat permohonan atau pembahasan pemberian hak tanah dan pendaftaran tanah.

2.

Menyiapkan dan memproses naskah keputusan pemberian hak tanah.

2.

Seksi Izin dan Undang-Undang Gangguan Mempunyai

tugas

meneliti

kelengkapan

persyaratan

surat

permohonan untuk mendapatkan ijin bangunan dan ijin bangunan dan ijin undang-undang

gangguan,

serta

memberikan

saran-saran

dan

43

pertimbangan dalam rangka pemeliharaan kelestarian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang berhubungan dengan penanaman modal yaitu meliputi : a. Surat ijin bangunan dengan tugas 1. Meneliti kelengkapan syarat permohonan ijin mendirikan bangunan 2. Menyiapkan rekomendasi dan penyampaian berkas kepada daerah tingkat II b. Urusan ijin dan undang-undang gangguan dengan tegas 1. Meneliti

kelengkapan

syarat

permohonan

ijin

undang-undang

gangguan 2. Menyiapkan rekomendasi dan menyampaikan berkas kepala daerah tingkat II c.

Seksi ijin kerja tenaga asing dan pelayanan umum Mempunyai tugas memproses dan menyelenggarakan ijin kerja asing membantu melayani dunia usaha dalam penyelesaian ijin usaha tetap, perpajakan, pabean, apit dan perijinan lain dalam rangka pelaksanaan penanaman modal yang meliputi : a. Urusan ijin kerja tenaga asing dengan tugas: 1. Meneliti permohonan penegasan rencana penggunaan tenaga kerja asing perusahaan PMA / PMDN dan mempersiapkan dukungan untuk BPMD 2. Meneliti kelengkapan data permohonan

44

b. Urusan pelayanan umum dalam hal perubahan-perubahan penanaman modal degan tugas: 1. Meneliti kelengkapan data permohonan 2. Mempersiapkan

pemberian

dukungan

untuk

permohonan-

permohonan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. c. Urusan fasilitas pabean dan ijin impor dengan tugas: 1. Meneliti kelengkapan dan permohonan fasilitas pabean 2. Mempersiapkan pemberian dukungan untuk permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bidang Pelayanan Perizinan membawahi 2 sub bidang yaitu : a) Sub Bidang Pelayanan Izin Usaha dan Non Usaha Meneliti kelengkapan syarat permohonan izin mendirikan usaha serta menyiapkan rekomendasi dan penyampaian berkas kepada daerah tingkat II b) Sub Bidang Pelayanan Izin Operasional Mempunyai tugas memproses dan menyelenggarakan izin operasional diantaranya yaitu izin tenaga kerja asing, membantu melayani dunia usaha dalam menyelesaikan izin usaha, perpajakan, dan perizinan lain dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.

5. Bidang Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal

45

Bidang Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program, fasilitas, pelaporan bidang pengendalian dan pengembangan penelitian lapangan bidang potensi dan pasar penanaman modal. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut maka bidang pengendalian dan pengembangan penanaman modal mempunyai tugas masing-masing yaitu : 1. Seksi pengawasan Mempunyai tugas melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal serta pembangunan fasilitas yang telah dimanfaatkan bagi penanaman modal yaitu meliputi tugas : a. Urusan pengawasan penanaman modal b. Urusan pengawasan tenaga kerja asing dan ketenaga kerjaan c. Urusan pengawasan terhadap pelaksanaan perijinan daerah d. Urusan pengawasan dan pengendalian perencanaan. Tugas bagian urusan pengawasan dan pengendalian adalah : 1. Pengawasan dan pengendalian perencanaan limbah industri (PMA/PMDN) 2. Pengawasan

pelaksanaan

penyusunan

analisa

mengenai

dampak lingkungan, pengkajian, evaluasi lingkungan dan studi evaluasi 2. Seksi Monitoring

46

a. Urusan monitoring mutasi perusahaan b. Rekomendasi data proyek-proyek penanaman modal antara BKPM/BKPM-D dengan departemen teknis, BKPM-D dengan Kenwil/dinas –dinas Teknis: 1. Melengkapi dan menyempurnakan data setiap proyek dengan kartu monitoring dan buku induk proyek 2. Menyusun data buku induk proyek 3. Seksi Evalusi Dan Laporan Mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penelitian laporan yang disampaikan oleh penanaman modal kepada BKPM dan melakukan penelaahan serta menilai kebenaran laporan dan mempersiapkan lampiran pelaksanaan penanaman modal ditinjau dari segi kepentingan pembangunan daerah yang meliputi tugas : a. Urusan evaluasi dengan tugas : 1. Menyusun laporan realisasi pembangunan penanaman modal secara periode 2. Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan penanaman modal daerah ditinjau dari segi kepentingan pembangunan daerah b. Urusan pelaporan dengan tugas : 1. Menghimpun laporan, menginventariskan yang wajib laporan L1 dan L2, perusahaan yang belum lapor untuk diperingatkan secara berturut-turut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

47

2. Memberikan koreksi, penyuluhan dan bimbingan pembuatan laporan L1 dan L2 agar perusahaan PMA/PMDN menaati laporan L1 dan L2 3. Memeriksa kemajuan pelaksanaan proyek dan menyiapkan laporan hasil pemeriksaan. 6.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok badan yang terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada badan.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian 4.2.1 Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Pada Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di ketahui untuk Menegakkan Kedisiplinan Pegawai Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah dilaksanakan melalui perbaikan dari berbagai aspek, antara lain : 1.

Kepemimpinan Peranan pemimpin tidak dapat diragukan lagi sebagai tenaga yang mengkoordinir, membimbing dan memimpin serta mengarahkan semua kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan. Kedudukan

48

pemimpin apapun bentuknya akan mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas tiap-tiap tindakan, yang dilaksanakan oleh para bawahannya. Kepemimpinan merupakan hal penting dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Salah satu faktor pendukung bagi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan, disamping pemimpin memberikan contoh sikap disiplin kerja sehingga para karyawan memperoleh hasil yang lebih memuaskan. 2.

Penegakan disiplin Berdasarkan

amanat

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

29/PMK.01/2007 Tentang pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan, disusunlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PM.5/2007 Tentang Kode Etik Pegawai, kode etik ini memuat nilai- nilai dasar pribadi, kewajiban dan larangan, sanksi serta mekanisme penjatuhan sanksi yang harus dipedomani oleh seluruh pegawai dalam setiap tindakannya, dengan demikian mestinya setiap tindakan pegawai selalu diarahkan dalam kerangka organisasi dan publik. Pegawai BPMD yang mempunyai tugas memberikan pelayanan langsung kepada klient harus berpegang pada nilai- nilai dasar pribadi, terutama sikap profesionalisme, transparan, dan berorientasi pada pelayanan pelanggan (Customer Service Oriented).

49

4.2.2 Faktor yang menyebabkan karyawan terbentuk sikap kedisiplinan pada Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah. Disiplin kerja yang diterapkan di Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah didasarkan pada pertimbangan tata kerja dan peraturan disiplin kerja yang berlaku di Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah. Adapun peraturan disiplin kerja di Dinas Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 1) Mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945. 2) Mematuhi atau menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Mengangkat, menaati dan melaksanakan sumpah atau janji pegawai dan sumpah janji jabatan berdasarkan peraturan atau ketentuan yang berlaku. 4) Mendahulukan kepentingan Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah di atas kepentingan pribadi atau golongan. 5) Menaati atau mematuhui semua peraturan dan menjauhi semua larangan di Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah. 6) Memegang teguh rahasia Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah dan rahasia jabatan. 7) Memelihara dan meningkatkan peraturan dan kesatuan korps pegawai.

50

8) Bersikap, bertingkah laku dan bertindak dengan norma kepeawaian dan norma yang berlaku di Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah. 9) Menaati peraturan tata tertib atau ketentuan mengenai sistem dan prosedur kerja yang berlaku di Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah. 10) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menuntut bidang tugas masing-masing. 11) Mendorong bawahan untuk meningkatkan prestasi kerjanya dan pengembangan karier diri didalamnya. Adapun larangan bagi pegawai yang berlaku dilingkungan Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 1) Melakukan kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Badan Penanaman Modal Daerah

Jawa Tengah atau

negara. 2) Menggunakan kedudukan atau jabatan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain, baik langsung ataupun tidak langsung merugikan Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah 3) Melakukan hal-hal yang mencermarkan nama baik negara atau pemerintah, Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah, kepala atau pegawai.

51

4) Memberikan keterangan lisan atau tulisan tentang Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah kepada pihak lain di luar wewenang tanpa ijin tertulis dari kepala. 5) Menjadi pegawai atau bekerja untuk instasi, badan atau lembaga lain tanpa persetujuan kepala. 6) Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma kepegawaian dan sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. a. Faktor-faktor yang mendukung kedisiplinan pegawai pada Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah 1) Kepemimpinan Sebagai pemimpin yang baik akan selalu di contoh

oleh pegawainya

karena seorang pemimpin merupakan panutan bagi para pegawai di kantor. Pimpinan selalu memberikan penyuluhan atau komunikasi kepada para pegawainya sehingga pemimpin mengetahui pegawainya yang disiplin atau tidak disiplin. Oleh karena itu pimpinan bisa memberikan pelatihan atau perhatian khusus pada pegawai yang tidak disiplin agar pegawai tersebut bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan disiplin dalam bekerja, secara tidak langsung memberikan contoh keteladanan seorang pemimpin.yang baik, dengan kenyataan ini, para pegawai bergerak untuk melaksanakan disiplin pegawai yang efektif pula. 2) Balas jasa

52

Balas jasa atau penghargaan atas suatu prestasi kerja dengan tingkat kedisiplinan kerja tinggi yang telah dicapai seorang pegawai merupakan perangsang yang kuat. Adanya balas jasa melalui penghargaan dapat melaksanakan disiplin kerja yang baik sehingga balas jasa menjadi faktor pendukung kedisiplinan pada Badan Penanaman Modal Daerah

Jawa

Tengah, karena setiap pegawai yang disiplin dalam bekerja akan mendapatkan reward atau hadiah dari atasan . 3)Motivasi Kerja Balas jasa atau penghargaan para pegawai termotivasi untuk melakukan disiplin yang lebih efektif sehingga dalam pencapaian tujuan dapat terwujud sesuai dengan apa yang diinginkan. Motivasi kerja dapat memberikan energi

yang menggerakkan segala potensi yang ada,

menciptakan keinginan yang luhur serta meningkatkan kebersamaan karena motivasi dapat dirumuskan setiap tindakan atau kejadian yang menyebabkan berubahnya perilaku seseorang. Pegawai termotivasi dari sikap kepemimpinan sehingga dapat melaksanakan disiplin kerja yang baik. 4)Sanksi Setiap pegawai harus mematuhui peraturan tata tertib yang ada, demikian pula semua peraturan lain yang berlaku. Apabila ada pegawai yang melanggar peraturan tersebut, secara otomatis akan dikenai sanksi. Pengenaan sanksi disiplin haruslah benar atau setimpal dengan bentuk

53

pelanggarannya agar dirasakan adil dan dirasakan sebagai bentuk pembinaan dan mendidik. Sanksi disiplin akan terasa mendidik bila tepat dan cepat dijatuhkan dan tepat pula hukumannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengulangi kesalahan lagi.

Adanya sanksi pegawai

melaksanakan disiplin kerja karena para pegawai tidak ingin mendapatkan sanksi. b. Hukuman disiplin pada Badan Penanaman Modal Daerah

Jawa

Tengah. Hukuman yang diberikan kepada pegawai yang telah melakukan pelanggaran yang terdiri dari beberapa tingkatan 1.

Hukuman disiplin ringan a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Peringatan kertas tertulis

2.

Hukuman disiplin sedang a. Penundaan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun b. Penundaan kenaikan pangkat c. Penurunan kenaikan pangkat atau jabatan sebanyak-banyaknya dua tingkat

3.

Hukuman disiplin berat a. Pembebasan jabatan b. Pemberhentian sementara.

54

c. Pemberhentian dengan hormat. d. Pemberhentian dengan tidak hormat. Tujuan utama pengadaan sanksi disiplin kerja bagi para pegawai yang melanggar norma-norma perusahaan adalah memperbaiki dan mendidik para pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Sanksi atas pelanggaran

disiplin

yang

dijatuhkan

haruslah

setimpal

dengan

pelanggaraan disiplin yang dilakukan sehingga secara adil dapat diterima. 1.3 Pembahasan Berdasarkan wawancara yang dilakukan dilapangan, Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai yang berdasarkan prinsip-prinsip penyelesaian pekerjaannya dengan proses untuk memberikan contoh yang baik kepada para pegawai atau bawahan, memberikan pelatihan atau perhatian khusus, memberikan penyuluhan atau sering melakukan komunikasi kepada pegawai yang disiplin atau tidak disiplin, sehingga bagi para pegawai yang tidak disiplin tersebut bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan disiplin dalam bekerja secara tidak langsung memberikan contoh keteladanan yang baik bagi para pegawai. Penerapan gaya kepemimpinan pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah sistem kepemimpinan menganut gaya transformasional. Gaya kepemimpinan Transformasi adalah gaya pemimpin yang mendorong pegawai untuk melakukan perubahan sistim kerja semula dari segala aspek dengan sistim kerja yang baru guna mencapai tujuan perusahaan yang diharapkan.

55

Pada Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah mewajibkan para pegawai untuk melaksanakan apel pagi, apel pagi dilaksanakan pada pukul 07.00. Pada saat inilah pimpinan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah memberikan dorongan semangat kerja dengan cara pemberian penghargaan bagi para Pegawai Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berulang tahun. Peran kepemimpinan sangat penting untuk menunjang semangat kerja pegawai Pada Penanaman Modal Daerah guna mencapai keberhasilan kerja, karena setiap paginya pemimpin memberikan tugas yang harus diselesaikan tiap harinya agar mencapai rencana kerja yang diharapkan. Untuk menunjang keberhasilan kerja peran kepemimpinan menunjukkan kepada para pegawai Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah dengan cara memberikan efek suara atau lagu-lagu daerah yang diputar setiap pagi sebelum jam kerja dimulai guna memberi semangat kerja kepada para pegawai Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk memacu semangat kerja para pegawai Badan Penanaman Modal Daerah. Serta jalinan kerjasama pimpinan kepada bawahan yang baik juga dilakukan oleh para pemimpin agar dapat bekerja bersama-sama guna mencapai keberhasilan kerja yang diharapkan. Dari hasil penelitian

data-data yang diperoleh pada Badan Penanaman

Modal Daerah Jawa Tengah, dibahas tingkat ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan yang cukup baik dapat dilihat dari proses perizinan yang masuk dan

56

diselesaikan secara tepat waktu. Hal ini membuktikan tingkat pelayanan yang cukup optimal di Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah. Berdasarkan pendapat tersebut, peran pemimpin dalam meningkatkan disiplin kerja adalah sikap pada pegawai untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dimana dia bekerja, menunjukkan kedisiplinan yang didukung dengan adanya sumberdaya manusia yang baik, karena pemimpin mampu melaksanakan perannya dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai, peran pemimpin memberikan instruksi dan tugas yang harus dilaksanakan oleh pegawai, memberikan penjelasan dan pengarahan kepada pegawai terhadap suatu tugas yang diberikan, pemimpin memberikan contoh sikap disiplin dalam mematuhi tata tertib.

Kepemimpinan tetap penting bagi pencapaian tujuan

perusahaan maupun bagi pemeliharaan rasa disiplin kerja karyawan dalam aktifitas sehari-hari. Kantor Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah telah menerapkan Peran Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kedisiplinan.

BAB V PENUTUP 5.1. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kedisiplinan pada Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai pada Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah telah terlaksana dengan baik. Hal ini telah sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. 2. Peran Pemimpin sangat berpengaruh dalam peningkatan kedisiplinan kerja pegawai Pada Penanaman Modal Daerah guna mencapai keberhasilan kerja sebagaimana dengan tujuan awal instansi. 3. Pemberian balas jasa dan sanksi dari pemimpin masih kurang memotivasi pegawai dalam memajukan kemajuan instansi.

5.2. Saran 1. Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah, diharapkan lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai terutama pada ketepatan waktu masuk kantor dengan cara lebih rutin memberi teguran secara langsung kepada pegawai yang tidak tepat waktu masuk kantor maupun tidak tepat waktu pulang kantor. 2. Pemimpin hendaknya memperhatikan perannya dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai Pada Penanaman Modal Daerah guna mencapai keberhasilan kerja sebagaimana tujuan awal instansi. 3. Pemimpin harus lebih intensif dalam mengajukan surat permohonan penambahan fasilitas pada pemerintah agar para pegawai lebih termotivasi dalam meningkatkan kedisiplinan kerja yang sebelumnya masih merasa belum difasilitasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Yogyakarta: Rineka Cipta. BKPM. 1983. Sejarah Singkat Badan Koordinasi Penanaman modal Daerrah. Semarang : Badan Koordinasi Penanaman Modal Gomes,Fustino C. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Andi Offset Heidjrachman dan Suad Husnan. 2002. Manajemen Personalia. Yogyakarta : BPFE Hani, Handoko T. 2001. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE Hasibuan, Malayu. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara Istianto, Bambang. 2009. Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik. Jakarta: Mitra Wacana Media Kartini Kartono. 2003. Pemimpin Dan Kepemimpinan. Jakarta : PT. Raja Grafindo. Persada Mathis, Robert L dan John H Jackson, 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Salemba Empat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63 Tahun 2003 Notoatmodjo, Soekijo. 2003. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Rineka Cipta R. Wiryana dan Susilo Supardo. 2005. Kepemimpinan Dasar-dasar dan Pengembangan. Yogyakarta : Penerbit Andi Sastrohadiwiryo. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara Siagian, Sondang P. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara Simamora, Henry. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara Sutrisno, Edy. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. STIE YKPNM Yogyakarta : Prenda Media Group

Pedoman Wawancara 1. Bagaimana Penerapan Kepemimpinan di Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah? 2. Bagaimana Penerapan Kedisiplinan di Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah? 3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan karyawan terbentuk sikap kedisiplinan? 4. Kendala-kendala apa yang dialami dalam penerapan kepemimpinan dalam meningkatkan kedisiplinan di Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah? 5. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut?

LAMPIRAN