PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

peraturan daerah provinsi kalimantan selatan nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi kalimantan selatan...

0 downloads 66 Views 151KB Size
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang:

a.

b.

Mengingat:

1. 2.

3.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dipandang perlu melakukan penataan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi yang kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

-24.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjurtnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan rakyat Daerah dengan persetujuan Gubernur. 9. Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur. 10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 12. Inspektorat adalah inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

-313. Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 14. Badan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 15. Cabang Dinas adalah bagian dari organisasi perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu. 16. Unit Pelayanan Teknis Dinas/Badan adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis tertentu. 17. Staf ahli adalah staf ahli Gubernur Kalimantan Selatan. 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Selatan BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Pembentukan Perangkat Daerah Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah. Pasal 3 Dalam menetapkan besaran organisasi Perangkat Daerah, Gubernur harus memperhatikan asas: a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; b. efisiensi; c. efektivitas; d. pembagian habis tugas; e. rentang kendali; f. tata kerja yang jelas; dan g. fleksibilitas. Bagian Kedua Susunan Perangkat Daerah Pasal 4 (1)

(2) (3)

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat Daerah; d. Dinas Daerah; dan e. Badan Daerah. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.

-4(4) (5)

Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Inspektorat Tipe B. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan; b. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan; d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran. g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; i. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; j. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; k. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; m. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; n. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; q. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; s. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

-5t.

(6)

Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; u. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura; v. Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan; w. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; x. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; y. Dinas Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan z. Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari : a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan daerah; b. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan daerah; c. Badan Kepegawaian Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan bidang kepegawaian daerah; d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang Pengembangan Sumberdaya manusia Daerah; e. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan Daerah; f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penanggulangan bencana daerah; dan g. Badan Penghubung melaksanakan fungsi penunjang penghubung. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 5

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Gubernur. BAB IV PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Pasal 6 (1)

Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

-6(2)

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. (4) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas : a. Unit pelaksana teknis dinas kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar, dan b. Unit pelaksana teknis dinas kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. (5) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan dengan secara tertulis kepada Menteri. Pasal 7 (1)

(2)

(1)

(2)

Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan. Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal. Pasal 8 Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, juga terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. Bagian Kedua Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Pasal 9

(1) (2)

(3) (4)

Pada Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas : a. Unit pelaksana teknis badan kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar, dan b. Unit pelaksana teknis badan kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

-7(5)

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan dengan secara tertulis kepada Menteri. BAB V PEMBENTUKAN CABANG DINAS Pasal 10

(1)

(2) (3) (4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, kelautan dan perikanan, kehutanan, serta sumber daya mineral, dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota. Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) atau lebih kabupaten/kota. Cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. Klasifikasi cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. cabang dinas kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. cabang dinas kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri. Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik Urusan Pemerintahan, cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat pelimpahan wewenang dari gubernur yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Cabang dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas cabang dinas. Ketentuan lebih lanjut mengenai cabang dinas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11

Pada Perangkat Daerah yang sudah dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Perangkat Daerah dimaksud tidak mempunyai unit organisasi terendah (seksi), kecuali sekretariat. BAB VI STAF AHLI Pasal 12 (1) (2)

(3)

Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur dapat dibantu oleh staf ahli. Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

-8(4) (5)

Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan. Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur dan uraian tugas staf ahli diatur dengan Peraturan Gubernur. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN Pasal 13

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan pada Perangkat Daerah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 14 (1) (2)

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dibebankan pada APBD. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), kepada Perangkat Daerah dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15

(1)

(2)

Dalam hal tugas dan fungsi Perangkat Daerah telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh jabatan fungsional dihapus. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pengangkatan pertama, pemindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16

(1)

(2)

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang telah terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan

-9Pasal 17 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, unit pelaksana teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan gubernur tentang pembentukan unit pelaksana teknis yang baru. Pasal 18 Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh kabupaten/kota, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pasal 19 Penyesuaian organisasi Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengisian jabatan dilaksanakan melalui pengukuhan pejabat yang sudah menduduki jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi, dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan. Pasal 21 (1) (2)

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. Penetapan pejabat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2016 dan paling lambat pada minggu pertama bulan Januari 2017. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22

Penyesuaian jabatan Direktur rumah sakit sebagai pejabat fungsional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku. Pasal 23 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);

-10b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18); d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19); e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 20); f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 39); g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 45); h. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 62); dan i. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-11Pasal 24 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 1 November 2016 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. SAHBIRIN NOOR Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 14 November 2016 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd H. ABDUL HARIS LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 11 NOREG PERATURAN (11/283/2016)

DAERAH

PROVINSI

KALIMANTAN

SELATAN:

-12-

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN I.

UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah Kalimantan Selatan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pengelompokkan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (strategic eapex), Sekretaris Daerah (middle line), Dinas Daerah (operating core), Badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf inti (operating core) serta Sekterariat Daerah/fungsi fasilitatif (supporting staff) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melakanakan fungsi pengaturan dan pengurusan sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengurusan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalanm Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan Potensi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah dan unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur dan kepala satuan polisi pamong praja dan kebakaran bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah.

-13-

Fungsi sekretariat Daerah dalam pertanggung jawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administratif untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggung jawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD. Inspektur, dan kepala satuan polisi pamong praja kepada kepala Daerah. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud di atas, Pembentukan Perangkat Daerah harus sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah. Pembentukan Perangkat Daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD,dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan pembobotan sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 sampai dengan 1000. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pembentukan dan susunan Perangkat Daerah serta staf ahli gubernur. II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Huruf a Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan. Huruf b Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan

-14Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. Huruf c Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah Pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna paling yang dapat diperoleh. Huruf d Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah Pembentukan Perangkat daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Huruf e Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. Huruf f Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. Huruf g Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. Huruf h Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah menentukan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas.

-15-

Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH ROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 100