PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

Teori Perlindungan Hukum Teori Perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan…...

0 downloads 57 Views 469KB Size
Lex Administratum, Vol. III/No.2/April/2015 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK1 oleh: Astried Gabby Pinaria2 ABSTRAK Tahap Penyidikan merupakan penanganan pertama dalam proses peradilan, untuk itu sangat dibutuhkan perlindungan hukum dan upaya penegak hukum terhadap anak pada tahap penyidikan. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini bertujuan secara umum untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak dan mengkaji peran dan upaya penegak hukum dalam kerangka perlindungan hukum terhadap anak.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan metode yuridis empiris dengan menemukan kebenaran di lapangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan terkait dengan sistem peradilan pidana anak, bahan hukum sekunder berupa buku-buku terkait yang ditulis pakar hukum, dan bahan hukum tersier adalah bahan hukum dari kamus hukum. Teknik pengumpulan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Kata kunci : Perlindungan hukum, Anak, Penyidikan, sistem peradilan pidana anak PENDAHULUAN Latar Belakang Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak, yang sesungguhnya bersandar pada hari nurani orang tua/wali. Dalam kenyataannya banyak orang tua / wali yang 1

Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH 2 Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. NIM. 13203108009

tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan – tindakan negatif yang kemudian dikategorikan sebagai kenakalan anak. Anak melakukan kenakalan, dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan Negara. Atas dasar ini, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan Negara. Selain itu, Proses tumbuh kembangnya Anak dapat dipengaruhi oleh keadaan keluarga, lingkungan, pendidikan dan masyarakat yang dapat membawa Anak terlibat dalam perkara pidana. Anak yang terlibat dalam tindak pidana pada dasarnya tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang proses peradilan pidana, sehingga perlu penanganan khusus terhadap Anak dalam sistem peradilan pidana. Tahap Penyidikan merupakan penanganan pertama dalam proses peradilan, untuk itu sangat dibutuhkan perlindungan hukum dan upaya penegak hukum terhadap anak pada tahap penyidikan. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Namun pada prakteknya Anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan perlindungan hukum pada tahap penyidikan. TINJAUAN PUSTAKA Teori Perlindungan Hukum Teori Perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Ada dua bentuk perlindungan hukum yaitu Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan

87

Lex Administratum, Vol. III/No.2/April/2015 kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan Perlindungan hukum yang bersifat refresif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa social (law as a tool of social engineering)3

hukum pelaksanaan pidana. sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda, disatu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu, di pihak lain juga berfungsi untuk pencegahan sekunder yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana4.

Sistem Peradilan Pidana Anak Sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana substansial, hukum pidana formal maupun

Teori Kewenangan dan Kewenangan Diskresi Menurut Philipus M. Hadjon, “wewenang (bevoegdheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan dan F.P.C.L. Tonner dalam Ridwan HR berpendapat “Overheidsbevoegheid wordt in dit verband opgevad als het vermogen om positief recht vast te srellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen “ (Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara)5 Diskresi Polisi dapat pula diartikan sebagai wewenang Pejabat Polisi untuk memilih bertindak atau tidak bertindak secara legal atau ilegal dalam menjalankan tugasnya. Diskresi membolehkan seorang Polisi untuk memilih diantara berbagai peran (memelihara ketertiban, menegakkan hukum atau melindungi masyarakat) taktik (menegakkan Undang-Undang Lalu Lintas dengan berpatroli atau berjaga pada suatu tempat) ataupun tujuan (menilang pelanggar atau menasehatinya) dalam pelaksanaan tugasnya. Seorang pejabat Polisi dapat menerapkan diskresi dalam berbagai kejadian yang dihadapinya sehari-hari tetapi berbagai literatur tentang diskresi lebih difokuskan kepada penindakan selektif (Selective Enforcement) yaitu berkaitan dengan faktorfaktor yang mempengaruhi apakah seorang

3

4

Konsep Anak dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 (3) merumuskan, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan / atau dialaminya sendiri.

H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. hal.259-270

88

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal 22 5 Rusdianto, Makalah Teori Kewenangan, 2012, hal 15

Lex Administratum, Vol. III/No.2/April/2015 pelanggar hukum akan ditindak atau tidak. Diskresi pada umumnya dikaitkan kepada dua konsep yaitu penindakan selektif dan patroli terarah (Directed Patrol).6 METODE PENELITIAN Pendekatan dan Lokasi Penelitian Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Unit PPA Reserse Kriminal Kepolisian Resort Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara. Jenis dan Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (secondary data) dan data primer (primary data). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier Bahan hukum primer yaitu : 1. KUHP dan KUHAP 2. UU. No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara; 3. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 4. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ; 5. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan; 6. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahanbahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti:, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.

6

Pramadya, Beberapa Tugas dan Wewenang Polri,Jakarta:PTIK Press,1977 hal 91

Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus istilah hukum khususnya mengenai anak. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara : 1. Studi Kepustakaan yaitu Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji KUHP dan KUHAP, peraturan perundangundangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak.7 2. Studi Lapangan yaitu Terhadap bahan hukum yang ada Penulis melakukan penelitian langsung di Unit PPA Reserse Kriminal Kepolisian Resort Minahasa Utara guna mencari jawaban atas Praktek Perlindungan Hukum terhadap Anak pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak. Teknik Analisis Data Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.8 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 7

http://teorionline.wordpress.com/service/metodepengumpulan-data/, diakses pada tanggal 15 Agustus 2014 Jam 08.45. 8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normative, Rajawali, Jakarta.hal 14.1985

89

Lex Administratum, Vol. III/No.2/April/2015 1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Penggerakan dan perkembangan perlindungan anak tidak hanya terjadi di Indonesia akan tetapi juga terjadi di Negara-negara di dunia anata lain di Chicago. Penggerakan dan perkembangan perlindungan anak di Chicago berlangsung sejak perndirian peradilan anak di Illinois tahun 1899. Mulai saati itu pemikiran terfokus pada kesejahteraan anak. tujuan pemisahan proses peradilan anak dan orang dewasa bertujuan mellindungi anak dari penerapan hukum orang dewasa. 9 Prinsipprinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan secara nasional. Konvensi Internasional antara lain : Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), resolusi Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948,Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Plitik (International Convenan on Civil and Political Right) Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusiawi (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or grading Treatment or Punishment) resolusi 39/46 Tanggal 10 Desember 1984, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998. Beberapa pasal yang memberikan perlindungan orang yang berkonflik dengan hukum, Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child), resolusi No.109 Tahun 1990 dan Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, Peraturan-peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi Nomor 663 C (XXIV)Tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) Tanggal 13 Mei 1977), Peraturan-peraturan Minimum Standar PBB mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak 9

Anthony M.Platt. the child savers : The Invention of Deliquency. Chicago dan London : The University of Chicago Press.Second Edition.renglanrge,hal 54

90

(The Beijing Rules), Resolusi Nomr 40/33, 1985, Pedoman PBB dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana remaja Tahun 1990 (United Nation Guidelines for the Preventive of Juvenile Deliquency, “Riyadh Guidelines”), resolusi nomor 45/112.1990. Di Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap Anak pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak dapat terwujud melalui Kualifikasi Tenaga POLRI (Penyidik) dan Proses Penyidikan diuraikan sebagai berikut : Penyidik Anak : Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 26 Ayat (3) menetapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Penyidik adalah: 1. Telah berpengalaman sebagai penyidik; 2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; 3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak Proses Penyidikan Kekuasaan Penyidikan adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan maka secara otomatis, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan. Pada tahap penyidikan, penyidik wajib mengupayakan Diversi, yang bertujuan mencapai perdamaian antara korban dengan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari

Lex Administratum, Vol. III/No.2/April/2015 perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Proses penyidikan anak, wajib dirahasiakan, Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan, dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia dan Penyidik tidak menggunakan seragam dinas. 10 Secara garis besarnya tugas-tugas penyidikan terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Dalam menjalankan tugas tersebut Penyidik wajib mengutamakan kepentingan Anak yaitu pada saat Penangkapan dan Penahanan. Perbedaan antara penahanan terhadap anak dengan penahanan orang dewasa terletak di jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan apabila proses penyidikan belum selesai. Penahanan tahap pertama bagi orang dewasa 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari. Penangkapan terhadap anak harus memperhatikan hak- hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan Anak. Sedangkan penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak yakni lembaga penempatan anak sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) apabila belum terdapat LPAS. 11 2. Peran Dan Upaya Penegak Hukum (Penyidik Anak) Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penegak hukum sangat berperan dalam proses perlindungan terhadap Anak pada tahap penyidikan. Penegak hukum dalam hal ini POLRI wajib menyelenggarakan perlindungan terhadap Anak. Peran dan upaya POLRI terlihat melalui : 10

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak 11 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta : Refika Aditama.hal 11.2009

a. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Tindakan diskresi yang dapat dilakukan oleh lembaga Kepolisian harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a) Bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran yang nyata terhadap suatu kaidah hukum, sehingga tujuan dari diskresi bertentangan dengan kaidah hukum tertentu. Hal ini dapat diartikan bahwasanya diskresi hendaknya memiliki keserasian dengan hukum positif maupun hukum lainnya yang berlaku dimana diskresi oleh lembaga kepolisian tersebut diputuskan untuk diambil. Di Indonesia dikenal beberapa macam kaidah hukum yang diakui dan diperbolehkan untuk diterapkan, meliputi hukum yang dibentuk oleh negara atau biasa disebut dengan hukum positif yang diterapkan dan ditaati oleh masyarakat, selanjutnya Indonesia juga mengenal adanya hukum agama, dimana hal ini sesuai dengan dengan dasar negara kita yang mengatakan bahwasanya kehidupan negara hendaklah berjalan sesuai dengan prinsip pengakuan terhadap adanya Tuhan yang dalam Pancasila terdapat pada sila pertama. Kemudian Indonesia juga mengakui serta melindungi eksistensi penggunaan hukum adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat jika mereka menghadapi suatu persoalan. b) Sejalan, selaras, dan sesuai dengan adanya kewajiban hukum dimana menimbulkan keharusan tindakan tersebut dilakukan. Dengan kata lain, tindakan yang diambil yang mana termasuk dalam kategori diskresi, oleh kaidah lain ditentukan sebagai suatu kewajiban yang wajib ditegakkan. c) Diharuskan sesuai dengan asas kepatutan, dapat diterima oleh akal dan pikiran manusia yang sehat yang juga merupakan anggota dari lingkungan dimana tindakan tersebut diambil, serta tidak melebihi apa yang sudah dientukan sebagai kewenangannya sebagai akibat dari jabatan yang dipangkunya. d) Pemikiran dan pandangan yang layak atas dasar adanya suatu keadaan yang

91

Lex Administratum, Vol. III/No.2/April/2015 mendesak. Dapat diartikan bahwasanya terhadap penyampaian maupun penindakan dilakukan atas dasar kejadian yang hanya terdapat pada waktu-waktu tertentu tanpa dibarengi dengan penelaahan serta analisa yang mendalam mengenai apa yang akan/telah diputuskannya tersebut. e) Sesuai dengan ketentuan atau tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Terkait hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (j) KUHAPidana Indonesia, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Pasal 18 Undang-Undang No. 2 tahun 2002. Yang mengatakan bilamana tidak terdapat pembatasan yang jelas dan tegas, pelaksanaan diskresi dapat disalahgunakan menjadi diskresi yang dapat menjurus pada tindakan penyimpangan diskresi kepolisian itu sendiri.12 Diskresi Kepolisian itu dapat juga berwujud dari penerapan hukum itu sendiri (Applicating the Law ). Bahkan dapat berupa penciptaan hukum (Creating the law) meskipun lingkupnya terbatas dan sifatnnya temporer. Walaupun hal tersebut tidak diatur dalam Undang Undang namun sangat dicela oleh masyarakat oleh karena itu polisi dapat meminta kepada pelaku semen leven itu untuk segera menikah atupun memerintahkan kedua pelaku untuk pergi dari wilayah tersebut agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan sebagai kompensasi dari kekecewaan dalam masyarakat.13 Hasil penelitian pada unit PPA Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Minahasa Utara sejak diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 yaitu tanggal 31 Juli 2014, terdapat sejumlah laporan polisi yang masuk yang melibatkan Anak, antara lain : (1) Kasus Pencurian (jumlah 2 laporan polisi )14 ; (2) Kasus Penganiayaan (jumlah 5 laporan polisi)15 ; (3) Kasus Asusila (jumlah 16 laporan polisi).16

Berikut ini data Anak yang berhadapan dengan hukum : (1) Anak yang berkonflik dengan hukum : 7 (tujuh) kasus17 (2) Anak yang menjadi korban tindak pidana : 11 (sebelas) kasus18 (3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana : 4 (empat) kasus19

Dari Kasus Tindak Pidana sebagaimana tersebut di atas, ditemukan beberapa praktek Diskresi oleh Penyidik Anak (Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu) Kepolisian Resort Minahasa Utara yaitu Tidak dilakukannya penangkapan & penggeledahan terhadap Anak didepan umum, Tidak dilakukan penahanan terhadap Anak dan Pada saat Diversi ditolak, Penyidik menerapkan ketentuan dalam Undang-undang dengan ancaman pidana terendah. b. Pelasakanaan Diversi Substansi yang paling mendasar dalam Undangnomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan restorative merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. 20

12

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian ibid 14 Sumber data, unit PPA Sat Reskrim Polres minut, Februari 2015. 15 Ibid 16 ibid 13

92

17

Ibid ibid 19 Ibid 20 Penjelasan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 18

Lex Administratum, Vol. III/No.2/April/2015 Pelaksanaan Diversi yang dilakukan oleh Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Minahasa Utara dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Pada saat proses penyidikan, Penyidik/Penyidik Pembantu melakukan upaya Diversi dengan proses sebagai berikut : 1) Permintaan Penelitian Kemasyarakatan Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku), Pihak Penyidik/Penyidik Pembantu, melakukan permintaan Penelitian Kemasyarakatan dengan tujuan Pihak Pembimbing Kemasyarakatan dapat meneliti latar belakang, kondisi psikologi Anak, sehingga kepentingan Anak tetap diutamakan. 2) Proses Musyarawah Setelah menerima hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan Manado, Pihak Penyidik/Penyidik Pembantu dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan mediasi terhadap kedua belah Pihak dengan disaksikan oleh Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa / Kelurahan dan Pihak Sekolah. Apabila musyawarah mufakat diperoleh dan ada kesepakatan antara kedua belah pihak, Pihak Penyidik/Penyidik Pembantu membuat Berita Acara Kesepakatan Diversi dan ditandatangani oleh Kedua Pihak dan keluarga, Pembimbing Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa / Kelurahan dan Pihak Sekolah dengan terlebih dahulu Kedua belah pihak baik Anak sebagai Korban tindak pidana dan Anak yang berkonflik dengan hukum membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melanjutkan perkara tersebut. Penyidik/Penyidik Pembantu dalam proses Diversi (musyawarah) bersikap netral dengan tidak memihak ke salah satu pihak, namun berupaya mencari jalan keluar / solusi terbaik untuk Anak sehingga terjadi kesepakatan bersama tanpa merugikan salah satu pihak dan juga memberi pemahaman kepada kedua belah pihak bahwa proses Diversi ataupun musyawarah adalah cara terbaik yang

dapat ditempuh untuk penyelesaian perkara diluar proses peradilan. Penyidik/Penyidik Pembantu Apabila tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak atau musyawarah gagal, Pihak Penyidik/Penyidik Pembantu membuat Berita Acara Tidak ada Kesepakatan Diversi dan ditandatangani oleh Kedua Pihak dan keluarga, Pembimbing Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa / Kelurahan dan Pihak Sekolah. 3) Proses Penetapan Diversi Dalam hal Diversi diterima, Pihak Penyidik/Penyidik Pembantu melakukan permohonan Penetapan Diversi kepada Pengadilan Negeri Airmadidi dengan dilampirkan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Manado, Surat Perintah Penyidikan dan Berita Acara Kesepakatan Diversi dari Kepolisian Resort Minahasa Utara. Proses penetapan ini merupakan kewenangan dari Pihak Pengadilan Negeri. 4) Lanjut Perkara Dalam hal Diversi ditolak / tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, Pihak Penyidik/Penyidik Pembantu melanjutkan / menyerahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Airmadidi untuk diproses lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun tetap memperhatikan kepentingan Anak dalam menerapkan Pasal Sangkaan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Diskresi Kepolisian di atas (lihat Diskresi, point 3 Diversi gagal hal 95-96). Berkas perkara yang diserahkan oleh Pihak Penyidik/Penyidik Pembantu yaitu Administrasi Penyidikan dan Berita Acara Tidak Ada Kesepakatan Diversi dari Kepolisian Resort Minahasa Utara serta hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Manado. 3. Faktor Pendukung Dalam Proses Penyidikan Anak a. Infrastruktur (Sarana & Prasarana)

93

Lex Administratum, Vol. III/No.2/April/2015 Pada saat pemeriksaan, Anak yang berhadapan dengan hukum tidak berada di ruangan yang sama dengan orang dewasa, walaupun Ruangan pemeriksaan menggunakan ruangan yang sama. Apabila terdapat pemeriksaan terhadap Orang dewasa dan Anak di waktu yang sama, Penyidik/Penyidik pembantu memindahkan pemeriksaan terhadap Orang dewasa di ruangan yang berbeda. Tidak hanya perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa namun pembedaan tersebut juga terdapat dalam registrasi administrasi penyidikan, dimana registrasi berkas perkara Anak baik penahanan, penangkapan, surat panggilan memiliki nomor register yang berbeda dan memiliki pengarsipan tersendiri b. Kualifikasi Penyidik/Penyidik Pembantu Kualifikasi Tenaga Penyidik / Penyidik Pembantu yang ada di Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Minahasa Utara sebagai berikut : Penyidik Penuh : 2 (dua) Orang, terdiri dari : KAPOLRES & KASAT RESKRIM ; Penyidik Pembantu : 5 (lima) Orang, terdiri dari : 2 (dua) POLWAN dan 3 (tiga) POLKI. Penyidik / Penyidik Pembantu yang ada berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak melalui pelatihanpelatihan dan pendidikan pengembangan spesialis (DIKBANGSPES BRIGADIR POLWAN PPA) yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan POLRI. Upaya peningkatan yang dilakukan : 1. kerja sama dengan Pihak Pemerintah dalam rangka pencegahan tindak pidana yang dilakukan terhadap dan / atau oleh Anak yaitu sosialisasi rutin tentang Anak dengan instansi pemerintah yang berhubungan 94

langsung dengan Anak, Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat ; 2. sosialisasi dan pendekatan langsung ke sekolah-sekolah ; 3. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berdampak positif untuk tumbuh kembangnya Anak, seperti mengadakan “POCIL” atau polisi cilik, dimana anakanak dilatih dan diberi pengetahuan tentang Polisi dan melatih kedisiplinan anak ; 4. membagikan pamflet/brosur tentang Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di jalan-jalan, tempat-tempat umum dan sekolah-sekolah PENUTUP Kesimpulan Kesimpulan yang diambil peneliti berdasarkan hasil penelitian adalah : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur dengan jelas perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum pada tahap penyidikan, dimana terdapat pembedaan perlakuan dalam proses penyidikan Anak dengan orang dewasa untuk kepentingan tumbuh kembangnya Anak. Seperti halnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis di Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Minahasa Utara, Anak yang berhadapan dengan hukum telah mendapatkan perlakuan khusus dan pembedaan dengan orang dewasa oleh Pihak Penyidik . 2. Perlindungan hukum terhadap Anak pada tahap penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat terwujud melalui peran Penegak hukum dalam hal ini Pihak Kepolisian (Penyidik). Adapun Upaya yang dilakukan Penegak Hukum (Kepolisian) dalam kerangka perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan

Lex Administratum, Vol. III/No.2/April/2015 hukum yaitu melalui Diskresi Kepolisian, Pelaksanaan Diversi dan Faktor pendukung lainnya seperti Infrastruktur baik sarana maupun prasarana dalam proses penyidikan. Saran Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah : 1. Perlu ditingkatkan Koordinasi dan Kerjasama antara Pihak Kepolisian, Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pemerintah dalam penanganan kasus/perkara yang berhubungan dengan Anak pada tahap penyidikan sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mempercepat penyusunan Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 2. Pemerintah diharapkan dapat memperhatikan infrastruktur yang ada dengan menyediakan fasilitas yang memadai antara lain Ruang Pemeriksaan Khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Kepolisiaan Resort Minahasa Utara dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)/Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKS). Selain itu juga Kepolisian Republik Indonesia diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak bagi setiap Penyidik/Penyidik Pembantu yang berada di Unit PPA Reserse Kriminal Kepolisian Resort Minahasa Utara.

Rusdianto. 2012. Makalah Teori Kewenangan. Pramadya. 1977. Beberapa Tugas dan Wewenang Polri,Jakarta:PTIK Press. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.1985. Penelitian hukum normative, Rajawali, Jakarta. Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta : Refika Aditama. UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara http://teorionline.wordpress.com/service/met ode-pengumpulan-data/, diakses pada tanggal 15 Agustus 2014 Jam 08.45

DAFTAR PUSTAKA Anthony M.Platt. the child savers : The Invention of Deliquency. Chicago dan London : The University of Chicago Press.Second Edition.renglanrge. H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013 Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Muladi dan Barda Nawawi Arief.1998. Teoriteori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung

95