PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA

perlindungan hukum yang ideal terhadap harta ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan yang dijadikan pailit oleh putusan pengadilan niaga. ...

0 downloads 7 Views 308KB Size
Jurnal Bina Mulia Hukum

Volume 2, Nomor 1, September 2017 P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034 DOI: 10.23920/jbmh.v2n1.8 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA AHLI WARIS DARI PEWARIS PENJAMIN AKTA PERSONAL GUARANTEE DI PERUSAHAAN PAILIT Lenny Nadriana* ABSTRAK Putusan Pengadilan Niaga yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi MA telah memutuskan bahwa ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya meskipun Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 Tahun 2016 mengabulkan permohonan pemohon PK Ahli Waris AS dan GS namun terhadap harta kekayaan ahli waris yang sudah dieksekusi oleh kurator tidak dapat dimintakan kembali. Permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan konsep perlindungan hukum yang ideal terhadap harta ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan yang dijadikan pailit oleh putusan pengadilan niaga. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan yang sumbernya menggunakan data sekunder. Akibat dipailitkanya ahli waris, maka segala harta kekayaanya baik pribadi maupun boedel waris dijadikan boedel pailit, namun melihat ketentuan Pasal 209 UU Kepailitan dan PKPU dan Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta hukum adat justru memisahkan harta pribadi ahli waris dengan harta pewaris, sebagai perbandingan pengaturan hukum di singapura jika tidak terdapat peralihan penjaminan sesuai dengan permohonan pewaris yang meninggal dunia tanpa persetujuan dari ahli waris tersebut, maka ahli waris tidak dapat bertanggung jawab terhadap utang kreditor. Perlu dilakukan revisi UU Kepailitan dan PKPU untuk memisahkan harta kekayaan orang yang meninggal dengan harta ahli waris pribadinya. Kata Kunci: ahli waris, debitor , jaminan perorangan, pailit, perlindungan hukum. ABSTRACT The Commercial Court ruling corroborated by the Decision of the Supreme Court cassation has ruled that the heirs of the individual heirs holders are declared bankrupt with all the legal consequences even though the Supreme Court Judicial Review Judgment Verdict Number 125 PK/ Pdt.Sus-Bankrupt/ 2015 granted the appeal of the US heirs AS and GS but against the assets of the heirs executed by the curator can not be requested again.The problem of this article should be the concept of ideal legal protection of the heirs of the individual heirs of individual holder guards made bankrupt by a commercial court ruling? Methods this study uses normative legal research is a library research that the source uses secondary data. As a result of his heirs go bankrupt all his wealth both personal and boedel heritage become boedel bankruptcy but see the provisions of Article 209 of the Bankruptcy and PKPU Law and Article 175 paragraph (2) Compilation of Islamic * Konsultan Hukum di Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI) Jakarta dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Jalan Dr. Supomo, SH No.84 Tebet, Jakarta Selatan, email: [email protected]

Lenny Nadriana Perlindungan Hukum Terhadap Harta Ahli Waris Dari Pewaris Penjamin Akta Personal Guarantee

94

Law and customary law actually separates the personal property of the heirs with the property of heir, law in singapore if there is no transitory swap in accordance with the application of the deceased heir without the consent of the heir, the heirs can not be held liable to the creditor’s debt. It is necessary to revise the Bankruptcy and PKPU Law to separate the property of the deceased person with his personal heirs. Keyword: bankrupty, debitor, heirs, legal protection, personal guarante. PENDAHULUAN Pelunasan kredit yang macet yang disebabkan debitor dalam keadaan wanprestasi atau pailit, maka dalam perjanjian kredit biasanya pihak kreditor meminta kepada debitor agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaan yang ditujukan sebagai jaminan kredit, yang akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak kreditor (perbankan) bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi benda jaminan kredit. Praktiknya Jaminan yang diberikan kepada kreditor terhadap debitor dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Mengenai jaminan perorangan menurut R. Tjipto adinugroho merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, yang hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu. Dengan kata lain, jaminan perorangan dapat dimaknai juga sebagai jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Dengan kata lain, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor.1

Hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditor dengan pihak ketiga. Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terkait dalam perjanjian. Pada perjanjian jaminan perorangan, pihak ketiga bertindak sebagai penjamin dalam pemenuhan kewajiban debitor, berarti perjanjian jaminan perorangan merupakan janji untuk memenuhi kewajiban debitor, apabila debitor ingkar janji.2 Penjamin yang telah meninggal dunia namun masih meninggalkan utang yang tercantum di dalam akta jaminan perorangan, maka pada saat itu kewajiban jatuh terhadap ahli warisnya, sehingga statusnya berubah menjadi penjamin menggantikan pewarisnya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1826 Burgerlijk Wetboek atau selanjutnya disebut “BW”, adapun bunyinya sebagai berikut: Perikatan-perikatan penanggung beralih kepada para ahli warisnya. Kewajiban utang beralih atau turun kepada ahli waris penanggung apabila penanggung adalah penanggung perseroan yang meninggal dunia pada masa penanggungan. Penanggung yang telah melepaskan hak istimewanya telah menyatakan diri bertanggung jawab renteng dengan debitor terhadap utang debitor, apabila debitor maupun penanggung tidak mampu

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta: 2014, hlm. 74. Niken Prasetyawati dan Tony Hanoraga, “Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang”, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 8, Juni 2015, hlm. 129.

1 2

95 memenuhi kewajibanya, maka kreditor dapat memohonkan pailit debitor dan ahli waris penanggungan perseorangan secara bersamasama.3 Kewajiban ahli waris terhadap perikatanperikatan penjamin dapat dijadikan debitor utama, kreditor dapat juga mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap ahli waris. Dengan dinyatakanya pailitnya ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan maka ahli waris sebagai penjamin bertanggung jawab atas segala harta kekayaanya baik yang ada maupun akan ada dikemudian hari menjadi pelunasan utang bagi para kreditor. Pengertian kepailitan tercantum di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau selanjutnya disingkat “UU Kepailitan dan PKPU”. Adapun bunyi pasalnya yakni sebagai berikut: “Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.” Man Sastrawidjaja memberikan pendapatnya akibat diputusnya pailit terhadap debitor pailit, menurut Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU meliputi seluruh kekayaan debitor pada kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepailitan itu mengenai harta debitor dan bukan meliputi diri debitor. Ketentuan tersebut dapat dihubungkan dengan Pasal 24 UU Kepailitan dan

Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2, Nomor 1, September 2017

PKPU yang menyebutkan bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan.4 Beberapa kasus mengenai tanggung jawab ahli waris dari pewaris pemegang PG yakni dalam kasus kepailitan Putusan Pengadilan Niaga Makasar Nomor: 02/Pdt.Sus. Pailit/2014/PN Niaga Mks (judex facti) juncto Putusan Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 (judex juris) Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2015 Tahun 2016 dimana dalam kasus ini PT. HI dan penjamin utang ahli waris AS dan GS bertindak sebagai debitor terhadap dua kreditornya, yaitu GPF dan VIH Ltd. Pada kasus tersebut debitor dinyatakan pailit dan tidak dapat melunasi Utangnya, sehingga berdasarkan akta Jaminan personal guarantee kreditor menuntut penjaminya untuk melunasi segala utang debitor. Ternyata penanggung telah meninggal dunia dan yang ada adalah ahli warisnya. Ahli waris penanggung menolak untuk bertangggung jawab. Majelis hakim Pengadilan Niaga yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi telah memutuskan bahwa ahli waris dari pewaris pemegang Personal guarantee dapat dipailitkan dengan segala akibat hukumnya dan bertanggung jawab terhadap utangutang debitor pailit, dengan pertimbangan hukum bahwa ahli waris dari almarhum AS dan GS sebagai pemegang personal guarantee telah melepaskan hak istimewanya sebagai penjamin sehingga mengganti posisi debitor pailit untuk melunasi utang dari kreditor yang

Yudha Pradana, “Kedudukan Ahli Waris Penanggung Perseroan Pada Perseroan Terbatas Yang Dipailitkan Secara Bersama-sama”, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, Juli 2016, hlm. 3. 4 Man Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT. Alumni, Bandung: 2010, hlm. 108. 3

Lenny Nadriana Perlindungan Hukum Terhadap Harta Ahli Waris Dari Pewaris Penjamin Akta Personal Guarantee

telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun kendatinya di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 Tahun 2016, tidak sependapat dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung adapun amar putusanya mengabulkan seluruh permohon ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan, meskipun dengan dikabulkanya Pemohon PK yakni ahli waris tidak dapat meminta hakhaknya kembali yang sudah dieksekusi oleh kurator. Akibat ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan yang dijadikan pailit, menimbulkan beban tanggung jawab bagi ahli waris yang cukup besar bagi ahli waris untuk melunasi seluruh utang-utang pewaris, berbagai pengaturan mengenai tanggung jawab ahli waris dapat ditinjau dari tiga sudut pandang yang berbeda yaitu bagi orang yang tunduk menggunakan hukum waris barat (BW), Hukum waris Islam, maupun hukum waris Adat, sedangkan di negara Singapura membatasi tanggung jawab bagi ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan pada perusahaan pailit, sehingga pada keadaan seperti ini bagaimanakah seharusnya konsep perlindungan hukum yang ideal terhadap harta ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan yang dijadikan pailit oleh putusan pengadilan niaga. METODE PENELITIAN Penulisan ini berbasis pada penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang mengacu

96

pada norma hukum dengan menggunakan data sekunder. Amiruddin dan Zainal Asikin mengatakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif5 dimana pengolahan dan analisis datanya hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pada metode penelitian ini penulis menggunakan inventarisasi hukum positif guna menyeleksi setiap norma-norma pengaturan di dalam UU Kepailitan dan PKPU dan BW sehingga menemukan suatu pembaharuan pengaturan hukum untuk melindungi harta ahli waris dari pewaris pemegang personal guarantee di perusahaan yang pailit. Sementara kajian perbandingan hukum (comparative law) merupakan penelaah yang menggunakan dua atau lebih sistem hukum untuk dibandingkan apakah mengenai perbedaannya atau 6 persamaannya. Jenis data Sekunder dalam penelitian ini yakni Bahan hukum primer yang yang terdiri dari bahan-bahan yang mengikat berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW), Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 125 PK/Pdt. Sus/Pailit/2015, Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, Putusan Pengadilan Niaga Makassar Pada Pengadilan Negeri Makassar No. 02/ Pailit/2014/ PN. Niaga.Mks. Bahan hukum sekunder yaitu

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 163. Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, http://download.portalgaruda.org/article. php?article=391089&val=8576&title=Jenis,%20Metode%20dan%20Pendekatan%20Dalam%20Penelitian%20Hukum, diakes pada tanggal 8 September 2017, pada pukul 11.52 Wib.

5 6

97

Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2, Nomor 1, September 2017

bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa publikasi hukum yang tidak berupa dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku Hukum Kepailitan, Hukum Jaminan, Hukum Waris, Jurnal Ilmu Hukum Indonesia dan Singapura. Sedangkan Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini sebagai bahan pelengkap menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor, bahkan perjanjian-perjanjian tersebut dapat diadakan di luar (tanpa) sepengetahuan debitor (utama). Sementara itu, jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajibankewajiban debitor.

Metode pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dilakukan melalui studi kepustakaan dan bahan hukum lainya seperti peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan Niaga, Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

Adanya Perjanjian jaminan perorangan antara kreditor dengan penjamin utang, maka lahirlah akibat hukum hukum berupa hak dan kewajiban antara penjamin dan kreditor, kewajiban dari penjamin adalah untuk memenuhi presetasi atau melunasi utang yang ditanggungkanya demi kepentingan kreditor, namun dalam hubungan hukum tersebut ada hak- hak penanggung yakni: a. Hak untuk menutup terlebih dahulu harta debitor disita (pasal 1831 BW) b. Hak untuk membagi utang (pasal 1836 BW) c. Hak untuk mengajukan tangkisan gugatan (pasal 1849, 1850 BW) d. Hak untuk diberhentikan dari penanggung (pasal 1848 BW),7 namun dalam Praktek perbankan umumnya hak istimewa yang dimiliki seorang penjamin sebagaimana tercantum pada Pasal 1831, Pasal 1837, Pasal 1848 dan Pasal 1849 BW tersebut biasanya dilepaskan sehingga dengan pelepasan hak istimewanya maka penjamin tidak berhak untuk menuntut supaya dilakukan sita dan lelang lebih dahulu harta kekayaan debitor. Melepaskan hak-hak istimewa penjamin harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian pemberian garansi/penjaminan. Dengan melepaskan hak-hak istimewa tersebut membawa akibat hukum, yaitu: Kreditor dapat menuntut atau menggugat langsung kepada penjamin sendiri atau bersama-sama

Teknik Analisis data yang digunakan mengggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif untuk mencari jawaban dan mendapatkan kesimpulan dengan cara menganalisa semua bahan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian, serta dapat menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti mengenai perlindungan hukum ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan yang dipailitkan oleh putusan pengadilan. PEMBAHASAN Penerapan tanggung jawab Ahli Waris dari Pewaris Pemegang Personal Guarantee di Perusahaan Pailit Dalam hukum dikenal macam-macam jaminan, yaitu jaminan perorangan (termasuk di dalam corporate guarantee) dan jaminan kebendaan (persoonlijke en zakelijke zekerheid). Jaminan perorangan adalah selalu suatu

7

Nurman Hidayat, “Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, Juli 2014, hlm. 5.

Lenny Nadriana Perlindungan Hukum Terhadap Harta Ahli Waris Dari Pewaris Penjamin Akta Personal Guarantee

dengan debitor agar penjamin sendiri atau bersama-sama debitor, tanggung renteng untuk membayar utang debitor kepada kreditor. Hak istimewa penjamin menjadi hapus. Seorang penjamin/guarantor melepaskan hak istimewa yang dimiliki olehnya berdasarkan Pasal 1831 KUHPerdata, juga membawa akibat hukum yaitu dapat saja dimintakan kepailitannya, tanpa harus dimintakan terlebih dahulu kepailitan dari debitornya. Sebab, dengan melepaskan hak-hak istimewanya yang dimiliki oleh penjamin/guarantor itu sebenarnya sama saja kedudukannya dengan seorang debitor, sekalipun secara formal ia tetap dinamakan sebagai penjamin/guarantor.8 Ketentuan penjamin dapat diajukan permohonan pailit ketika penjamin telah melepaskan hak-hak istimewanya, terutama untuk penjamin yang telah menyatakan dirinya bertanggung jawab renteng dengan debitor utama terhadap utang kepada kreditor, maka kreditor dapat langsung mengajukan permohonan pailit dengan pengajuan sebagai berikut: a. surat perjanjian kredit b. surat perjanjian penanggungan guarantor telah melepaskan hak istemewa dan menyatakan bertanggung jawab renteng dengan debitor utama c. guarantor termohon pailit mempunyai utang pada kreditor lain d. salah utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.9 Putusan Pengadilan Niaga Makassar No. 2/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks, dalam putusanya majelis hakim memutuskan Ahli Waris AS dan GS beserta perusahaan secara

98

tanggung renteng dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya sehingga segala harta debitor pailit menjadi pelunasan utang debitor sejak diputuskanya permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit, berdasarkan pertimbangan Hakim pengadilan niaga menggunakan pasal 1826 BW dengan meninggalnya AS dan GS, maka ahli warisnnya bertanggung jawab atas perikatan penanggung yang telah melepaskan hak istimewannya dan bertanggung jawab terhadap utang PT. HI. Akibat hukum dari Putusan Pengadilan No. 02/Pdt.Sus Pailit/2014/PN Niaga Mks, maka status a quo beralih dari ahli waris menjadi debitor pailit dan ahli waris alm. AS dan alm. GS, serta Debitor PT. HI bertanggung jawab renteng terhadap segala piutang kreditor pemohon pailit dan kreditor-kreditor lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU berbunyi “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Selanjutnnya di pasal 24 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan: 1) “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. 2) Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. “ Sebelum pernyataan pailit hak–hak debitor untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaan harus

Sunarmi, Hukum Kepailitan, PT. Sofmedia; Jakarta: 2010, hlm. 197. Luky Pangastuti, “Pertanggungjawaban Pihak Personal Guarantee Yang Dinyatakan Pailit”, Jurnal Repertorium, Vol. II, Juli-Desember 2015, hlm. 152.

8 9

99 dihormati tentunya dengan memperhatikan hak kontraktual serta kewajiban debitor menurut perundang–undangan, Titik Tejaningsih 10 menyatakan bahwa: a. Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitor, maka hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya. b. Kepailitan semata–mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit; c. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayannya yang termasuk harta pailit, sejak hari tanggal putusan pailit diucapkan; d. Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit; e. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditor dan debitor dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalanya kepailitan.” Pendapat di atas tersebut juga menegaskan terhadap upaya hukum yang diajukan oleh Ahli Waris Alm. AS melalui permohonan Kasasi No. 19 K/Pdt. Sus-Pailit/2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga No. 02/Pdt.Sus Pailit/2014/Pn Niaga Mks, serta Putusan MA No. 125 PK/Pdt.Sus/Pailit/2015 yang mengabulkan permohonan ahli waris AS dan GS tidak membatalkan segala tindakan kurator dalam

Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2, Nomor 1, September 2017

melaksanakan pengurusan dan pemberesan pailit terhada segala harta kekayaan ahli waris, dan eksekusi itu tetap berlaku kepada debitor pailit Ketentuan ini dipertegas dalam pasal 16 UU Kepailitan dan PKPU yang menjelaskan sebagai berikut: 1) “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. 2) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor.” Mengenai pertanggung jawaban terhadap kewajiban ahli waris merupakan asas yang tercantum di dalam BW yakni Asas Saisine. Asas saisine yaitu beralihnya segala hak dan kewajiban pewaris secara sendiri atau otomatis, tanpa dibutuhkan tindakan tertentu dari ahli waris tersebut.11 Namun, dalam hal ini para waris bukan berarti tidak memiliki opsi mengenai sikapnya terhadap warisan tersebut. Menurut BW, seorang waris atau ahli waris dapat membuat pilihan terhadap warisan yang terbuka. Pertama, ia dapat menerima atau juga dinamakan menerima penuh warisan tersebut. Kedua, ia dapat menolak warisan dan ketiga ia dapat menerima secara benificiar (menerima dengan syarat), namun dalam praktik kasus

Titik Tejaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, FH UII Press, Yogyakarta: 2016, hlm. 65-66. 11 Oemar Moechthar, “Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek”, Yuridika, Vol. 32, Mei 2017, hlm. 291. 10

Lenny Nadriana Perlindungan Hukum Terhadap Harta Ahli Waris Dari Pewaris Penjamin Akta Personal Guarantee

pailit Putusan 02/Pdt.Sus Pailit/2014/PN. Niaga Mks juncto Putusan 19 Kasasi Mahkamah Agung K/Pdt. Sus- Pailit/2015, juncto Putusan MA No. 125 PK/Pdt.Sus/Pailit/2015 , ahli waris telah menerima secara murni boedel warisan dari pewaris dengan dibuktikan melalui akta keterangan ahli waris yang dibuat dihadapan Notaris. Penerapan Pasal 1826 BW juncto Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU dalam kasus kepailitan yang melibatkan ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan (personal guarantee) secara serta merta tanpa mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan aspek keadilan ternyata menimbulkan persoalan hukum baru. Persoalan hukum baru yang timbul dari penerapan Pasal 1826 BW juncto pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU terhadap kasus kepailitan adalah timbulnya beban yang memberatkan bagi ahli waris, sebab jika harta warisan tidak mencukupi untuk untuk melunasi utang pewaris, maka harta pribadi ahli waris akan ikut dilakukan sitaan umum. Kendatinya ketentuan Pasal 1826 BW juncto Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU justru tidak sinkron dengan apa yang diatur di dalam Pasal 209 UU Kepailitan dan PKPU terhadap kepailitan harta peninggalan, yang memisahkan harta kekayaan pribadi dengan harta peninggalan waris adapun ketentuan sebagai berikut: “Putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya.” Tidak sinkronya Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU dengan Pasal 209 UU Kepailitan dan PKPU sehingga timbul ketidakpastian hukum serta keadilan yang diatur di dalam UU Kepailitan dan PKPU, UU Kepailitan dan PKPU justru belum menjamin perlindungan hukum bagi debitor ahli waris yang dipailitkan sehingga dapat

100

dipersepsikan bertentangan dengan asas-asas kepailitan salah satunya asas keseimbangan dan asas keadilan, dalam melakukan eksekusi terhadap boedel pailit bukan berarti merugikan salah satu pihak, ada hak- hak bagi debitor maupun kreditor terutama aset yang tidak harus dieksekusi oleh kurator dalam hal ini harta pribadi ahli waris tersebut. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Ahli Waris dari Pewaris Penjamin Personal Guarantee Yang Dipailitkan Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni

101 Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan, atau karena melanggar hak-hak subyek hukum lain. Subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapat perlindungan hukum. Jhon Rawls menempatkan prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan agar dapat terpenuhinnya suatu keadilan sehingga memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu khususnya di pihak yang kurang menguntungkan. Prinsip Jhon Rawls terkait dengan kebebasan yang sama sebesar besarnya (principle of greatest equal liberty) yakni salah satunya hak untuk mempertahankan milik pribadi. Ketentuan Hukum di Indonesia juga tertuang dalam Hukum Konstitusi di Indonesia sebagaimana pasal 28H ayat (4) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melindungi setiap individu terhadap kepemilikan pribadi adapun bunyinya sebagai berikut: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Lihat Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam. Lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3574 K/Pdt./2000.

12 13

Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2, Nomor 1, September 2017

Berdasarkan pasal 28H ayat (4) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak bagi setiap individu untuk mendapatkan perlindungan terhadap harta pribadinya yang diperolehnya secara pribadi, dan harta tersebut tidak dapat diambil oleh pihak siapapun, demikian juga bagi ahli waris yang dijadikan debitor pailit. Konstitusi memberikan perlindungan bagi individu dalam hal ini ahli waris untuk mempertahankan harta pribadinya untuk tidak dijadikan sitaan umum oleh kurator sebagai pelunasan utang terhadap kreditornya. Ketentuan Pasal 1826 BW juncto Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU juncto Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU terhadap ahli waris dari pewaris jaminan perorangan yang dijadikan debitor pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga bertentangan dengan hak konstitusional warga negara Indonesia yang telah dilindungi di dalam Pasal 28H ayat (4) UUD1945. Pengaturan mengenai adanya pemisahan harta pribadi ahli waris dengan boedel waris juga telah diatur dan Pemerintah bagi orang yang tunduk menggunakan Hukum Waris Islam adapun ketentuanya Pasal 175 ayat (2) Kompilasi hukum islam yang berbunyi sebagai berikut:12 “Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.” Penerapan pada ketentuan Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum islam, juga telah diterapkan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 3574 K/Pdt./2000,13 Putusan Hakim ini awalnya merupakan gugatan wanprestasi yang diajukan di Pengadilan Negeri dengan menggunakan dasar ketentuan hukum yang berkiblat pada hukum barat sebagaimana

Lenny Nadriana Perlindungan Hukum Terhadap Harta Ahli Waris Dari Pewaris Penjamin Akta Personal Guarantee

102

Pasal 1243 BW, dan pemohon meminta untuk melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) yang tercantum dalam Pasal 227 (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) terhadap istri pewaris namun majelis Hakim perkara Kasasi No. 3574 K/ Pdt./2000 memberikan pertimbangan dengan menggunakan Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum islam yang berkiblat menggunakan hukum islam. Adapun pertimbangan Majelis hakim kasasi menyatakan bahwa mengenai “Tanggung jawab ahli waris terhadap utang si pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan.”

isteri atau suami berdasarkan perjanjian kawin. Terkait dengan perjanjian kawin menurut Isis Ikhwansyah berpendapat:

Sementara itu bagi orang yang tunduk di dalam hukum adat ketentuan warisan dalam hukum adat yakni pembagian warisan tidak selalu ditangguhkan sampai semua utang pewaris dibayar. Setelah para ahli waris menerima bagiannya mereka dapat ditegur oleh para kreditur untuk membayar utang si peninggal warisan. Putusan Landraad Purworejo Tanggal 23 Maret 1938 Di T.148 Halaman 320 berbunyi: “bahwa ahli waris bertanggung jawab atas utang pewaris sekedar harta warisan mencukupinya”.14

Ketentuan mengenai jaminan di dalam hukum Singapura yang menganut sistem common law adalah usaha untuk menjawab kesalahan orang lain dengan cara melakukan komitmen pribadi atau dengan memberikan keamanan nyata atau keduanya. Jaminan biasanya merupakan kontrak sepihak dimana penjamin berjanji untuk memberikan jaminan jika bank memberikan kredit tapi di mana bank tidak berjanji untuk melakukannya. Jaminan harus dibuktikan secara tertulis.

Lemahnya perlindungan hukum bagi ahli waris dari pewaris pemegang Jaminan Perorangan di dalam UU Kepailitan dan PKPU juga dapat dilihat ketika disitanya harta suami atau isteri yang statusnya juga sebagai ahli waris namun sebelumnya telah melakukan pengikatan perjanjian kawin Sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 juncto pasal 35 juncto Pasal 36 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tujuanya untuk memisahkan harta bawaan

“Perlu dibuktikan menurut UUKPKPU adalah ada atau tidaknya perjanjian perkawinan masuk ke dalam boedel pailit. Perlu diperhatikan perjanjian perkawinan yang dapat dibuat oleh calon pasangan suami dan isteri tersebut sebatas penguasaan saja atas harta bawaan dan harta benda yang diperolehnya masing– masing sebagai hadiah perkawinan atau warisan saja.”

Pengaturan hukum Singapura menyatakan Guarantor hanya dapat digugat, jika debitor utama gagal bayar dan kewajiban penjamin hanya dapat dilaksanakan sebanding dengan debitor. Penjaminan akan diberikan setelah debitor utama menyelesaikan kewajiban utangnya. Dengan tidak adanya kata-kata yang jelas sebaliknya, penjamin akan bertanggung jawab atas kegagalan debitor utama membayar utang.15

Karlinda Yunita, (et.al.), “Hukum Waris Adat II Proses Penerusan Harta Peninggalan Atau Warisan, Hutang Si-Waris, dan Biaya Penguburan”, http://www.kammiuinsuka.or.id/2015/03/hukum-waris-adat-ii-proses-penerusan.html, diakses pada tanggal 8 Oktober 2017, pada pukul 15.00 WIB. 15 Yong Pung How CJ, (et.al.), “America Home Assurance Vs Hong Lam Marine Pte Ltd 1999 SGCA 55”, http://www.singaporelaw.sg/ sglaw/images/ArbitrationCases/[1999]_2_SLR(R)_0992.pdf, diakses pada tanggal 8 september 2017 pada pukul 16.00 WIB. 14

103 Pada hukum Singapura proses pembuatan akta jaminan, penjamin bersifat individual memiliki akibat hukum hanya kepada diri sendiri dan harta yang dimilikinya. Hal ini menandakan bahwa jika terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pokok, guarantor sebagai penjamin diwajibkan membayar utang debitor kepada kreditor sebatas harta pribadi yang dimilikinya.16 Penjaminan tidak dapat diwariskan, jika penjamin meninggal dunia. Jika penjamin meninggal dunia, maka para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus melakukan penyesuaian terhadap perjanjian tersebut. Perjanjian yang melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin, ketika penjamin meninggal dunia dan para pihak tidak melakukan penyesuaian akan berakibat penjaminan yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak berlaku.17 Berdasarkan kajian hukum kepailitan dari Singapura mengenai penjamin debitor yang dipailitkan penulis menganalisis bahwa penjamin debitor yang dipailitkan tidak dapat diwariskan kepada ahli waris penjamin tanpa adanya persetujuan dari ahli waris. Selain itu juga ahli waris tidak memiliki kewajiban membayar utang pewaris, akibat dari adanya penjaminan yang dilakukan oleh pewaris jika ahli waris tidak mengetahui dan menyetujui perjanjian utang tersebut. Ahli waris dapat bertanggung jawab jika ahli waris dari pewaris penjamin debitor yang dipailitkan. Jadi, pihak kreditor tidak dapat menuntut ahli waris untuk bertanggung jawab atas pembayaran utang penjaminan yang dibuat oleh pewaris penjamin sewaktu hidupnya. Berdasarkan kedua perbandingan hukum kepailitan Indonesia dan Singapura, adapun tabel dapat dilihat sebagai berikut:

Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2, Nomor 1, September 2017

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap harta ahli waris dari pewaris pemegang jaminan personal guarantee yang dipailitkan maka perlu adanya revisi di dalam UU Kepailitan dan PKPU mengenai harta ahli waris yang dibebankan untuk pelunasan utang kreditor, dibatasi atau dipisahkan antara harta boedel waris dan harta pribadi. Rumusan pasal ataupun penjelasan pasal 1 angka (1) UU Kepailitan juncto pasal 21 UU Kepailitan dikecualikan terhadap harta ahli waris yang dijadikan debitor pailit sesuai dan relevan dengan pasal 209 UU Kepailitan dan PKPU yang memisahkan harta kekayaan orang meninggal dengan harta ahli warisnya, selain itu terhadap harta ahli waris suami atau isteri yang telah diikat dalam perjanjian kawin maka segala hartanya tidak dapat dijadikan boedel pailit. PENUTUP Pengaturan dan penerapan hukum terhadap ahli waris dari pewaris pemegang jaminan personal guarantee pada putusan Pengadilan Niaga memberikan dampak kewajiban ahli waris untuk menanggung segala harta kekayaan baik harta pribadi maupun boedel waris dijadikan boedel pailit oleh kurator sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 angka (1) UU Kepailitan dan PKPU dan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU, namun melihat ketentuannya tidak sinkron dengan Pasal 209 UU Kepailitan dan PKPU yang memisahkan harta pribadi ahli waris dengan harta pewaris. Pasal 209 UU Kepailitan dan PKPU jika ditinjau dari pengaturan hukum waris islam dan hukum waris Adat mempunyai kesamaan yakni ahli waris hanya bertanggung jawab hanya sebatas

Bertrand Marianne and Antoinette Schoar, “The Role of Family in Family Firms”, Journal of Economics Perspectives, No. 20, 2006, hlm. 73-96. 17 Claessens, S., S. Djankov, and L.H.P. Lang, “The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations”, Journal of Financial Economics, No.58, 2000, hlm. 81-112. 16

Lenny Nadriana Perlindungan Hukum Terhadap Harta Ahli Waris Dari Pewaris Penjamin Akta Personal Guarantee

104

nilai utang dari pewaris sehingga berdampak ahli waris kurangnya jaminan perlindungan hukum bagi ahli waris, konsep keadilan memberikan perlindungan bagi individu terhadap hak milik harta pribadi agar tidak diambil secara sewenang-wenang dan ini sudah tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 28 huruf (H) UUD1945.

Sunarmi, Hukum Kepailitan, PT. Sofmedia; Jakarta: 2010.

Mengenai pengaturan hukum di Singapura menjelaskan jika tidak terdapat peralihan penjaminan sesuai dengan permohonan pewaris yang meninggal dunia tanpa persetujuan dari ahli waris tersebut, maka ahli waris tidak dapat bertanggung jawab terhadap utang kreditor. Perlu dilakukan revisi Pengaturan UU Kepailitan dan PKPU terhadap rumusan pasal ataupun penjelasan pasal 1 angka (1) UU Kepailitan dan PKPU juncto pasal 21 UU Kepailitan dikecualikan terhadap harta ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan yang dijadikan debitor pailit sesuai dan relevan dengan pasal 209 UU Kepailitan dan PKPU yang memisahkan harta kekayaan orang meninggal dengan harta ahli waris pribadi.

Jurnal

DAFTAR PUSTAKA Buku Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012. Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta: 2014. Isis Ikhwansyah, (et.al.), Hukum Kepailitan: Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan, CV Keni Media, Bandung: 2012. Man Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT. Alumni, Bandung: 2010.

Titik Tejaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, FH UII Press, Yogyakarta: 2016.

Bertrand Marianne and Antoinette Schoar, “The Role of Family in Family Firms”, Journal of Economics Perspective, No.20, 2006. Claessens, S. Djankov and L.H.P. Lang, “The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations”, Journal of Financial Economics, no. 58, 2000. Luky Pangastuti, “Pertanggungjawaban Pihak Personal Guarantee Yang Dinyatakan Pailit”, Jurnal Repertorium, Vol. II, JuliDesember 2015. Niken Prasetyawati dan Tony Hanoraga, “Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang”, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 8, Juni 2015. Nurman Hidayat. “Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, Juli 2014. Oemar Moechthar, “Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek”, Yuridika, Vol. 32, Mei 2017. Yudha Pradana, “Kedudukan Ahli Waris Penanggung Perseroan Pada Perseroan Terbatas Yang Dipailitkan Secara Bersamasama”, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, Juli 2016.

105 Peraturan Perundang-undangan Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Hukum Undang- Undang Perdata). Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Sumber Lain Karlinda Yunita, et.al., “Hukum Waris Adat II Proses Penerusan Harta Peninggalan Atau Warisan, Hutang Si-Waris, dan Biaya Penguburan”, http://www.kammiuinsuka. or.id/2015/03/hukum-waris-adat-iiproses-penerusan.html, diakses pada tanggal 8 Oktober 2017. Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, http://download.portalgaruda.org / rticle=391089&val=8576&title=Jenis,%20 Metode%20dan%20Pendekatan%20 Dalam%20Penelitian%20Hukum, [diakes pada 8/9/2017].

Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2, Nomor 1, September 2017

Yong Pung How CJ, et.al., “America Home Assurance Vs Hong Lam Marine Pte Ltd 1999 SGCA 55”, http://www.singaporelaw.sg/sglaw/images/ ArbitrationCases/[1999]_2_SLR(R)_0992. pdf, diakses pada tanggal 8 september 2017. rticle=391089&val=8576&title=Jenis,%20 Metode%20dan%20Pendekatan%20 Dalam%20Penelitian%20Hukum, [diakes pada 8/9/2017]. Putusan Pengadilan Niaga Makasar Nomor: 02/ Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 19 K/ Pdt.Sus-Pailit/2015. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 125 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2015 Tahun 2016.