PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KASUS …

RechtsVinding Online 3 sedangkan pihak rumah sakit tidak kalah besar tanggungjawabnya menyediakan sediaan farmasi yang aman dan sesuai...

0 downloads 14 Views 426KB Size
RechtsVinding Online

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KASUS VAKSIN PALSU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG Oleh: Ophi Khopiatuziadah* Naskah diterima: 8 Agustus 2016; disetujui: 14 Oktober 2016

Kejahatan yang dilakukan para tersangka

pelaku

pemalsuan

dan

konsumen dari sediaan farmasi palsu tersebut?

Betulkah dari sisi peraturan

pengedaran vaksin palsu yang belakangan

perundang-undangan terutama di tingkat

menimbulkan

dalam

undang-undang ada kekosongan hukum

masyarakat tidak hanya terkait dengan

terkait perlindungan terhadap masyarakat

tindakan

–korban- vaksin palsu ini?

kegaduhan

penipuan

dan

pemalsuan

terutama pemalsuan merek sebagaimana

Perlindungan

konsumen

diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8

Hukum Pidana), namun juga melanggar

Tahun 1999 adalah segala upaya yang

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009

menjamin adanya kepastian hukum untuk

tentang Kesehatan dan Undang-Undang

memberi perlindungan kepada konsumen

Nomor

(Pasal 1 angka 1). Adapun pengertian

8

Tahun

1999

tentang

Perlindungan Konsumen.

konsumen sendiri adalah setiap orang

Setelah temuan yang dilakukan

pemakai barang dan/atau jasa yang

oleh para penegak hukum dan kemudian

tersedia dalam masyarakat, baik bagi

ramai dibicangkan di level kebijakan, ada

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang

fakta yang masih membuat kita sebagai

lain maupun makhluk hidup lain dan tidak

masyarakat

untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2).

merasa

tak

diindahkan.

Masyarakat khususnya para orang tua dari

“Barang” yang dimaksudkan dalam

bayi dan anak yang diduga telah diberikan

ketentuan ini adalah setiap benda baik

vaksinasi

palsu

berwujud maupun tidak berwujud, baik

tersebut, tak menemui jalan solutif terkait

bergerak maupun tidak bergerak, dapat

kasus yang menimpa anak-anak mereka.

dihabiskan

maupun

dihabiskan,

yang

dengan

vaksin-vaksin

Bagaimana seharusnya pihak yang bertanggungjawab adanya

kerugian

menindaklanjuti masyarakat

sebagai

tidak dapat

dapat untuk

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen (Pasal 1

RechtsVinding Online

1 angka 4). Sedangkan “jasa” adalah setiap

dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

layanan yang berbentuk pekerjaan atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan

prestasi yang disediakan bagi masyarakat

standar mutu barang dan/atau jasa yang

untuk dimanfaatkan oleh konsumen (Pasal

berlaku; memberi kompensasi, ganti rugi

1 angka 5).

dan/atau penggantian atas kerugian akibat

Terkait

dengan

perlindungan

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan

konsumen dari produk palsu, secara tegas

barang

Pasal

diperdagangkan;

4

Undang-Undang

Perlindungan

Konsumen

tentang

menyebutkan

dan/atau

kompensasi,

jasa

dan

ganti

yang memberi

rugi

dan/atau

bahwa selaku konsumen kita berhak untuk

penggantian apabila barang dan/atau jasa

mendapatkan kenyamanan, keamanan,

yang diterima atau dimanfaatkan tidak

dan keselamatan dalam mengonsumsi

sesuai dengan perjanjian.

barang

dan/atau

mendapatkan

Dalam kasus vaksin palsu tentu

informasi yang benar, jelas, dan jujur

hubungan timbal balik ini tidak semata-

mengenai kondisi dan jaminan barang

mata terjadi antara konsumen dengan

dan/atau

penyedia produk farmasi atau pelaku

jasa;

kompensasi,

jasa;

dan

ganti

mendapatkan dan/atau

usaha tetapi juga melibatkan pihak rumah

penggantian, apabila barang dan/atau jasa

sakit yang menjadi kepanjangan tangan

yang

pelaku usaha sediaan farmasi tersebut.

diterima

perjanjian

rugi

tidak

atau

sesuai

tidak

dengan

sebagaimana

mestinya.

Lebih

lanjut

terkait

dengan

jasa

pengobatan dan vaksinasi juga melibatkan

Secara timbal balik dalam Undang-

para tenaga kesehatan yakni dokter dan

Undang ini juga disebutkan kewajiban

perawat yang memberikan jasa vaksinasi

pelaku usaha untuk melindungi konsumen

menggunakan

dari

7

farmasi tertentu. Ada profesionalitas dan

disebutkan bahwa pelaku usaha wajib

tanggung jawab pihak rumah sakit dan

memberikan informasi yang benar, jelas

para

dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

dipertaruhkan dalam kasus ini.

produk

palsu.

Dalam

Pasal

barang dan/atau jasa serta memberi

tenaga

Para

produk-produk

kesehatan

professional

sediaan

yang

tenaga

penjelasan penggunaan, perbaikan dan

kesehatan tentu juga terikat dengan code

pemeliharaan;

of conduct dalam lingkungan profesinya

menjamin mutu barang

2

RechtsVinding Online

sedangkan pihak rumah sakit tidak kalah

farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau

besar

menyediakan

bekas dan tercemar, dengan atau tanpa

sediaan farmasi yang aman dan sesuai

memberikan informasi secara lengkap dan

dengan standar. Secara khusus ada aturan

benar.

yang mengatur kedua hal tersebut dalam

melakukan

Undang-Undang

Tenaga

larangan

Kesehatan dan Undang-Undang tentang

dan/atau

Kedokteran. Kedua profesi ini tentu terikat

menariknya dari peredaran {ayat (4)}.

tanggungjawabnya

tentang

dengan standar pelayanan profesi dan standar

prosedur

Selain itu pelaku usaha yang pelanggaran

terhadap

memperdagangkan jasa

tersebut

barang

serta

wajib

Adapun ancaman pidana terhadap

operasional

pelanggaran dimaksud dipidana dengan

dilingkungan profesi masing-masing. Pihak

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

rumah sakit juga terikat aturan dalam

atau pidana denda paling banyak Rp

Undang-Undang tentang Rumah Sakit.

2.000.000.000,00

(dua

miliar

rupiah)

Bagi para pelaku usaha di bidang

sesuai ketentuan Pasal 62 Undang-Undang

sediaan farmasi, ketentuan pasal larangan

tentang Perlindungan Konsumen. Selain

dalam

tentang

itu pada ayat (3) Pasal 62 ditegaskan

Perlindungan Konsumen berlaku secara

bahwa jika pelanggaran yang dilakukan

lebih tegas dan dikenai sanksi apabila

tersebut mengakibatkan luka berat, sakit

terjadi pelanggaran terhadap ketentuan

berat,

tersebut. Larangan yang sangat erat

diberlakukan

kaitannya dengan kasus vaksin palsu

berlaku. Jadi Pelaku dapat dikenai juga

adalah larangan sebagaimana disebutkan

ketentuan dalam KUHP.

Undang-Undang

dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang

cacat

tetap

atau

ketentuan

Secara

lebih

kematian

pidana

khusus

yang

kasus

Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 8

pemalsuan dan pengedaran vaksin ini juga

ayat (2) dan ayat (3) lebih dipertegas

bisa dikenai pasal-pasal pidana dalam

bahwa

Undang-Undang

pelaku

usaha

dilarang

tentang

Kesehatan.

memperdagangkan barang yang rusak,

Pelaku atau tersangka bahkan dapat

cacat atau bekas, dan tercemar tanpa

dikenai beberapa pasal pidana secara

memberikan informasi secara lengkap dan

sekaligus

benar atas barang dimaksud, serta Pelaku

menyebutkan bahwa “Setiap orang yang

usaha dilarang memperdagangkan sediaan

dengan

yakni

sengaja

Pasal

196

memproduksi

yang

atau 3

RechtsVinding Online

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau

akibat barang dan/atau jasa dimaksud.

alat kesehatan yang tidak memenuhi

Pasal

standar dan/atau persyaratan keamanan,

Perlindungan

khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98

jawab

ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan

kerusakan,

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

kerugian konsumen akibat mengkonsumsi

tahun

barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau

dan

denda

paling

banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Selain

pelaku

Konsumen

pelaku

mengatur

usaha

memberikan

tentang

bertanggung

ganti

pencemaran,

rugi

atas

dan/atau

diperdagangkan. Ganti rugi dimaksud dapat berupa

tersangka melanggar ketentuan pasal 197

pengembalian uang atau penggantian

yakni: “Setiap orang yang dengan sengaja

barang dan/atau jasa yang sejenis atau

memproduksi atau mengedarkan sediaan

setara nilainya, atau perawatan kesehatan

farmasi dan/atau alat kesehatan yang

dan/atau pemberian santunan yang sesuai

tidak memiliki izin edar sebagaimana

dengan ketentuan peraturan perundang-

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)

undangan yang berlaku. Hanya saja

dipidana dengan pidana penjara paling

pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam

lama 15 (lima belas) tahun dan denda

tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah

paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu

tanggal transaksi. Tentu saja hal ini sulit

miliar lima ratus juta rupiah).” Dan Pasal

dilakukan dalam kasus vaksin palsu yang

198 “Setiap orang yang tidak memiliki

terungkap setelah sekian lama transaksi

keahlian

dilakukan, walapun pemberian ganti rugi

dan

juga

Undang-Undang

atau

melakukan

itu

19

kewenangan praktik

untuk

kefarmasian

sama

sekali

tidak

menghapuskan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108

kemungkinan adanya tuntutan pidana

dipidana dengan pidana denda paling

berdasarkan

banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta

mengenai adanya unsur kesalahan.

rupiah).”

pembuktian

lebih

Berdasarkan

Selain dari aspek pidana, masalah

sediaan

Terdapat

sudah

tanggung

jawab

pelaku usaha terkait ganti rugi yang timbul

pembahasan

sebelumnya, perlindungan konsumen dari

ini juga terkait dengan aspek perdata. ketentuan

lanjut

farmasi cukup

palsu

sesungguhnya

memadai

dari

sisi

kelengkapan penegakan hukum. Aturan 4

RechtsVinding Online

yang jelas memagari dan mengarahkan

Ketersediaan segala bentuk upaya

kepada terlindunginya konsumen dari

kesehatan

kejahatan para pelaku usaha yang nakal.

efisien,dan terjangkau menjadi tanggung

Ancaman pidana yang dikenakan juga

jawab Pemerintah termasuk ketersediaan

cukup besar dan setimpal.

Namun

vaksin bagi upaya peningkatan kesehatan

demikian dalam kasus vaksin palsu ini

anak dan balita Indonesia. Terkait dengan

tampaknya

pengawasan obat serta industri farmasi,

aspek

penegakan

hukum

yang

bermutu,

bukan satu-satunya persoalan. Masalah

kewenangan

yang juga sangat penting adalah peran dan

Pemerintah kepada satu badan khusus

tanggung

yakni BPOM (Badan Pengawas Obat dan

jawab

Pemerintah

dalam

konteks pengawasan.

Makanan).

Dalam Bab IV (Pasal 14 sd Pasal 20)

ini

telah

aman,

Tugas

diserahkan

utama

BPOM

berdasarkan Pasal 67 Keputusan Presiden

UU tentang Kesehatan diatur tentang

Nomor

Tanggung

dalam

melaksanakan tugas pemerintahan di

berbagai aspek kesehatan agar seluruh

bidang pengawasan obat dan makanan

masyarakat

sesuai

Jawab

kesehatan

Pemerintah

memperoleh yang

derajat

setinggi-tingginya.

Pemerintah antara lain memiliki tanggung jawab

atas

ketersediaan

103

Tahun

dengan

2001,

ketentuan

adalah

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dalam

melaksanakan

tugasnya,

lingkungan,

BPOM memiliki unit pelaksana teknis/UPT

tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik

yang berbentuk Balai Besar/Balai POM

maupun sosial, ketersediaan sumber daya

yang berdasarkan Pasal 2 Peraturan

di bidang kesehatan yang adil dan merata

Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit

bagi

terhadap

Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM

informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan

kesehatan,

dengan

dibidang pengawasan obat dan makanan,

mendorong peran aktif masyarakat dalam

yang meliputi pengawasan atas produk

segala bentuk upaya kesehatan,

dan

terapetik, narkotika, psikotropika, zat

upaya

adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk

ketersediaan

ketersediaan

akses

pemberdayaaan

segala

bentuk

kesehatan yang bermutu, aman, efisien,

komplemen

serta

pengawasan

atas

dan terjangkau.

keamanan pangan dan bahan berbahaya.

5

RechtsVinding Online

BPOM seperti disadarkan dengan

ternyata

menyimpang dari

peraturan

terungkapnya kasus vaksin palsu. Peran

perundang-undangan yang berlaku dan

dan fungsi BPOM sebagai lembaga yang

membahayakan konsumen, menteri di

berwenang dalam pengawasan obat dan

bidang perdagangan dan/atau menteri di

makanan

bidang kesehatan mengambil tindakan

sangatlah

signifikan

dalam

mengawasi peredaran sediaan farmasi

sesuai

termasuk vaksin. Tanggung jawab yang

undangan.

besar

ini

harus

peraturan

perundang-

dengan

Dalam hal kasus vaksin palsu,

mekanisme kerja yang efektif dan efisien

sebagai hasil dari pengawasan dimana

serta

terdapat temuan vaksin-vaksin palsu yang

sumber

didukung

dengan

daya

manusia

yang

memadai. Dalam Perlindungan bahwa

aspek

beredar dan telah digunakan dalam proses Undang-Undang Konsumen

tentang

vaksinasi

dalam

disebutkan

belakang

di

pengawasan

beberapa

beberapa

tahun

daerah

ke

maka

terhadap

menteri di bidang perdagangan dan/atau

penyelenggaraan perlindungan konsumen

menteri di bidang kesehatan, sesuai

serta penerapan ketentuan peraturan

dengan amanat Undang-Undang tentang

perundang-undangannya diselenggarakan

Perlindungan Konsumen wajib melakukan

oleh

tindakan nyata sebagai bentuk tanggung

Pemerintah,

masyarakat,

dan

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Bagaimanapun Pemerintah

jawab atas kejadian tersebut. Kebijakan yang impelentatif dan

menjadi aktor utama dalam konteks ini.

responsif

Pengawasan

oleh

Pemerintah

dilaksanakan mengingat peredaran vaksin

dilaksanakan

menteri

di

bidang

palsu ini telah berlangsung cukup lama

dan/atau menteri teknis

dan korbannya adalah generasi bangsa di

terkait yakni menteri di bidang kesehatan.

masa depan, anak-anak kita semua. Orang

Pengawasan

dan

tua dari anak-anak yang menjadi korban

lembaga perlindungan konsumen swadaya

dari peredaran vaksin palsu ini tentu

masyarakat dilakukan terhadap barang

memerlukan kepastian terhadap kasus

dan/atau jasa yang beredar di pasar.

anak-anak mereka. Kebijakan perlu segera

Apabila hasil pengawasan masayarakat

dilakukan, secara massif dan menyeluruh,

atau lembaga perlindungan konsumen

langsung menyentuh dan solutif terhadap

perdagangan

oleh

masyarakat

perlu

segera

disusun

dan

6

RechtsVinding Online

para korban. Hak utama para konsumen

rugi dan/atau penggantian atas vaksin

ayng perlu segera dipulihkan adalah hak

palsu yang telah digunakan.

untuk mendapatkan kompensasi, ganti

*

Penulis adalah Perancang Undang-Undang Madya pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, email: [email protected]

7