PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN …

untuk memilih jenis dan kualitas ... Kesalahan Pembacaan kWh Meter, konsumen berhak atas kompensasi (ganti rugi) sebesar 10% (sepuluh persen) dari...

0 downloads 51 Views 397KB Size
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PT. PLN (PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA) (PERSERO) DALAM PEMADAMAN LISTRIK BERGILIR Studi Kasus pada PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi Daniwiharya Idris1, Elyana Novira1, Yoviza Media1 1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email : [email protected] ABSTRAK Electricity production is a sector that controls the lives of multitudes. Electricity supply crisis which resulted a rolling blackouts is such a heavy disadvantage to the users consumers of PT. PLN (Persero) services. The researched problems are 1) What is the causes of the inability of PT. PLN (Persero) in delivering electricity to customers on rolling blackouts. 2) What kind of responsibility is PT. PLN (Persero) as electricity enterprise had on rolling blackouts. 3) What kind legal actions that can be taken by electricity consumers public for losses wich caused by rolling blackouts. The research conducted at PT. PLN (Persero) Bukittinggi Branch, with sociological juridical research methods. The results showed that the rolling blackouts due to electricity shortage caused by the elevation of water debit and a damage to the generating plant which caused by climates, weathers and an increase of supply demand due to the growth of electricity consumption. The rolling blackouts execution and the copensations provision by PT. PLN (Persero) has applied the principles of consumer protection which has regulated in UUPK, based on the Standard Operating Procedure (SOP) and the Service Quality Grades (TMP). Consumers can take legal action through a direct peaceful settlement of the parties, through BPSK, or through the courts under the provisions of general judiciary. Keywords: Protection, Consumer, Power Outages jenis barang dan/atau jasa yang dapat Pendahuluan Dalam kehidupan, manusia

dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh

dalam memenuhi kebutuhannya tak

masyarakat. Keadaan tersebut di satu

mungkin

hakikatnya

sisi dapat memberikan manfaat bagi

sebagai konsumen, baik atas barang

konsumen karena kebutuhan akan

maupun

ini,

barang dan/atau jasa yang diinginkan

kebutuhan masyarakat yang semakin

dapat terpenuhi, dan juga kebebasan

beragam, dan juga perkembangan

untuk memilih jenis dan kualitas

perekonomian yang semakin pesat,

barang dan/atau jasa yang sesuai

sehingga

dengan keinginan dan kemampuan

lepas

jasa.

dari

Pada

memunculkan

saat

beragam

1

2

konsumen tersebut. Namun

ekses keadaan

dan

negatif

pemakaian

barang dan/atau jasa;

fenomena tersebut, pada sisi lainnya

c. meningkatkan pemberdayaan

dapat mengakibatkan kesenjangan

konsumen dalam memilih,

kedudukan

pelaku

usaha

menentukan dan menuntut

yang

mana

hak-haknya

kedudukan konsumen pada dasarnya

konsumen;

dengan

antara

konsumen,

berada pada kedudukan yang lebih

sistem

per-

lemah, sementara barang dan/atau

lindungan konsumen

yang

jasa tersebut dapat berupa barang

mengandung unsur kepastian

dan/atau jasa kebutuhan primer yang

hukum

menyangkut

informasi serta akses untuk

hajat

hidup

orang

banyak.

d. menciptakan

sebagai

dan

keterbukaan

mendapatkan informasi;

Untuk

rangka

e. menumbuhkan kesadaran pe-

terhadap

laku usaha mengenai penting-

konsumen, pemerintah telah menge-

ya perlindungan konsumen

luarkan sebuah peraturan perundang-

sehingga tumbuh sikap yang

undangan mengenai

jujur dan bertanggung jawab

pemberian

itu

dalam

perlindungan

perlindungan

konsumen dalam bentuk UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan

dalam berusaha; f. meningkatkan kualitas barang

Konsumen,

dan/atau jasa yang menjamin

yang untuk selanjutnya disingkat

kelangsungan usaha produksi

dengan UUPK.

barang dan/atau jasa, ke-

Dalam

Pasal

3

UUPK,

Perlindungan konsumen ber-tujuan: a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian

sehatan,kenyamanan, amanan,

dan

ke-

keselamatan

konsumen. Pelaku usaha sebagaimana

konsumen untuk melindungi

yang dinyatakan dalam Pasal 7

diri;

UUPK juga harus bertanggung jawab

b. mengangkat

harkat

dan

dalam menjalankan kegiatan usaha

martabat konsumen dengan

dan atas barang dan/atau jasa yang

cara menghindarkannya dari

dihasilkannya.

3

Topik yang sedang menarik

Pemadaman bergilir tersebut

pada saat ini adalah permasalahan

berdampak luas pada kehidupan

pe-madaman

di-

masyarakat, baik secara langsung

lakukan Perusahaan Listrik Negara

maupun tidak langsung, yang mana

(PLN) terutama di wilayah Sumatra

menimbulkan kerugian tidak saja

akibat krisis pasokan listrik.

pada kenyamanan konsumen peng-

bergilir

yang

Listrik merupakan salah satu

guna jasa kelistrikan, tetapi juga

sektor produksi yang penguasaannya

berpengaruh terhadap perekonomian

berada pada negara, sebagaimana

masyarakat.

diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945

pasal

33

ayat

(2)

yang

Hal-hal di atas tidak sesuai dengan tujuan pembangunan ke-

berbunyi: “Cabang-cabang produksi

tenagalistrikan

yang penting bagi Negara dan yang

Undang Ketenagalistrikan.

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Undang-

Dari latar belakang yang diuraikan di atas maka perumusan

Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Ketenagalistrikan menyata-

masalah yang penulis kemukakan adalah :

ketenaga-

1. Apakah penyebab ketidak-

listrikan bertujuan untuk menjamin

mampuan PT. PLN (Persero)

ketersediaan tenaga listrik dalam

untuk menyalurkan tenaga

jumlah yang cukup, kualitas yang

listrik

baik, dan harga yang wajar dalam

dalam pemadaman bergilir?

kan:

“Pembangunan

dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan

kepada

pelanggan

2. Bagaimanakah

bentuk

dan kemakmuran rakyat secara adil

tanggung jawab PT. PLN

dan

(Persero)

merata

serta

mewujudkan

pembangunan yang berkelanjutan”. Pemadaman bergilir adalah

Cabang

tinggi sebagai pelaku usaha ketenagalistrikan sehubung-

pemadaman listrik yang dilakukan

an

sengaja sebagai upaya terakhir dari

listrik bergilir?

perusahaan penyedia listrik untuk

Bukit-

dengan

pemadaman

3. Apa sajakah upaya hukum

menghindari mati listrik total pada

yang

dapat

ditempuh

suatu sistem jaringan listrik.

masyarakat konsumen listrik

4

atas kerugian yang timbul

melalui

akibat

yaitu, dari wawancara dengan

pemadaman listrik

penelitian

bergilir yang dilakukan oleh

pihak

PT.

PT. PLN (Persero) Cabang

Cabang

Bukittinggi?

Pelayanan

lapangan

PLN

(Persero)

Bukittinggi

bagian

sebagai

pelaku

usaha, masyarakat pengguna Metodologi

jasa PT. PLN (Persero) Cabang

Untuk menjawab permasalah-

Bukittinggi

sebanyak

25

an-permasalahan yang ada penulis

sampel sebagai konsumen, dan

melakukan

informan lain yang memiliki

pendekatan

masalah

secara yuridis sosiologis (socio-legal

kaitan

research), yaitu pendekatan masalah

skripsi ini.

melalui penelitian hukum dengan

b.

menghubungkannya

dengan

penyusunan

Data Sekunder

melihat norma hukum yang berlaku dan

dalam

Data

sekunder

adalah

data penunjang, data sekunder

fakta yang ada di tengah masyarakat.

diperoleh

Penelitian hukum sosiologis adalah

kepustakaan untuk memberi-

sebuah metode penelitian hukum

kan

yang menitikberatkan pada data di

primer.

lapangan untuk memperoleh data primer, dan di samping

itu juga

dilakukan penelitian terhadap bahan-

dari

penjelasan

Bahan

1. Sumber Data

mempelajari

dua sumber data, yaitu: a.

diperoleh

memperhatikan

dan

perundang-

undangan yang berlaku dan

pembahasan yaitu :

Data primer atau data adalah

diperoleh

yang

berkaitan erat dengan pokok

Data Primer

dasar

sekunder

1) Bahan Hukum Primer

dengan menggunakan

data

tersebut terdiri dari :

kan data sekunder.

ini

atas

Adapun data

bahan kepustakaan untuk mendapat-

Penelitian

bahan-bahan

a)

Kitab

Undang-Undang

data

yang

Hukum Perdata (KUH Per-

langsung

oleh

data).

penulis dari sumber pertama

5

b) Undang-Undang Nomor 8

c)

LPE-DSM)

Nomor 16 –12/43/600.3/

lindungan Konsumen.

2003 Tentang Tata Cara

Undang-Undang Nomor

Pengurangan

30 Tahun 2009 tentang

Listrik Akibat Tidak Ter-

Ketenagalistrikan.

penuhinya Standar Mutu

Menteri

tambangan

dan

PerEnergi

Nomor 02 P/451/M.PE/ 1991 Tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha

Tagihan

Pelayanan

Pada

Per-

usahaan Perseroan (Persero) PT. PLN 2) Bahan Hukum Sekunder Bahan

yang

erat

Ketenagalistrikan dan Pe-

kaitannya dengan bahan hukum

megang Izin Usaha Pe-

primer yang dapat membantu

nyediaan Tenaga Listrik

menganalisa

Untuk Kepentingan Umum

primer. Adapun yang menjadi

dan Masyarakat.

bahan hukum sekunder itu

Keputusan PLN

Direksi

(Persero)

PT.

Nomor

antara

lain

bahan

:

perpustakaan,

hukum

buku-buku dan

hasil

338.K/010/DIR/2003

penelitian.

tentang Reduksi atas Peng-

3) Bahan Hukum Tertier

hentian

f)

(SK

Tahun 1999 tentang Per-

d) Peraturan

e)

Energi

Sementara

Pe-

Bahan

hukum

yang

nyaluran Tenaga Listrik

memberikan petunjuk ataupun

oleh PT. PLN (Persero).

penjelasan

Surat Keputusan Dirjen

hukum

Listrik dan Pemanfaatan

sekunder seperti kamus hukum,

Energi

ensiklopedi, dsb.

(SK

Nomor 2002

LPE-DSM)

114-12/39/600.2/ Tentang

Tingkat

Mutu Pelayanan (TMP) PT. PLN g) Surat Keputusan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan

terhadap primer

bahan dan/atau

2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, data yang akan dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Dengan

demikian

ada

dua

6

kegiatan utama yang dilakukan

dan

dalam melaksanakan penelitian

pejabat PT. PLN (Persero).

ini, yaitu studi dokumen dan wawancara.

keputusan

atau

4) Analisis Data Data-data

a) Wawancara

badan

primer

skunder yang telah

dan

berhasil

Wawancara adalah proses

dikumpulkan dari penelitian

memperoleh keterangan untuk

dianalisis dengan cara kualitatif

menjawab

permasalahan

yaitu dengan menghubungkan

penelitian dengan cara tanya

data-data yang ada dengan

jawab

masalah untuk mendapatkan

menggunakan

wawancara

semi

teknik

terstruktur

dengan responden yaitu pihak

kesimpulan,

yang

diuraikan

dalam bentuk kalimat-kalimat.

PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi

sebagai

pelaku

usaha, yaitu dengan Bapak Amri Satu, SPV Humas PT. PLN

Rayon

(Persero)

Cabang

Bukittinggi sebagai konsumen, dan

informan

memiliki

lain

kaitan

yang dalam

penyusunan skripsi ini.

teknik

dokumen adalah data

dengan cara mempelajari bahan atau

literatur-

literatur yang ada terdiri dari peraturan

1. Penyebab ketidakmampuan PT. PLN (Persero) untuk menyalurkan tenaga listrik kepada pelanggan dalam pemadaman bergilir disebabkan oleh beberapa faktor :

pada PLTA merupakan faktor

pengumpulan

kepustakaan

kemukakan adalah :

a) Faktor elevasi debit air danau

b) Studi Dokumen Studi

Hasil penelitian yang penulis

Bukittinggi,

masyarakat pengguna jasa PT. PLN

Hasil Penelitian dan Pembahasan

perundang-

undangan, dokumen-dokumen

ekstern, secara umum faktor yang disebabkan keadaan iklim dan cuaca. b) Faktor kerusakan sebabkan

oleh

yang dipeningkatan

beban yang terjadi karena pertumbuhan jumlah konsumen. c) Bentuk sistem interkoneksi

7

yang saling terhubung dan

a) Pelaksanaan pemadaman ber-

saling mendukung, menyebab

gilir yang dilaksanakan ber-

kan kekurangan pasokan di

dasarkan Standar Operasional

satu subsistem akan ditutupi

Prosedur

oleh subsitem lain, sehingga

pemadaman listrik PT. PLN.

menjadikan

Pemberitahuan

krisis

pasokan

listrik semakin meluas.

(SOP)

perencanan

diberikan

dalam 7 sampai 3 hari sebelum pemadaman.

Kewajiban PT. PLN dalam memberikan pelayanan yang baik dan menyediakan listrik secara

berkesinambungan

dengan mutu dan keandalan yang

baik

meliputi

penyediaan

dan

usaha

penunjang

tenaga listrik yang di dalamnya termasuk kegiatan pembangunan ketenagalistrikan. Karena itu PT. PLN seharusnya telah memperhitungkan pertumbuhan kebutuhan listrik dan dapat memenuhi tidak hanya peningkatan

beban

pemakaian

dan permintaan baru yang terus meningkat setiap tahunnya tapi juga perkembangan dan perubahan

dalam

pemanfaatan

b) Pemberian

ganti

rugi

atau

kompensasi berdasarkan Pasal 3

SK

Dirjen

Listrik

dan

Pemanfaatan Energi (SK LPEDSM) Nomor 16 –12/43/600.3/ 2003

Tentang

Tata

Cara

Pengurangan Tagihan Listrik Akibat

Tidak

Terpenuhinya

Standar Mutu Pelayanan Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PLN Untuk Lama Gangguan, Jumlah Gangguan, dan/atau Kesalahan

Pembacaan

kWh

Meter, konsumen berhak atas kompensasi (ganti rugi) sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya beban apabila terjadi kelebihan atas besaran maksimal gangguan perbulannya.

sumber energi. 3. Upaya 2. Bentuk tanggung jawab PT. PLN (Persero)

dalam

bergilir berupa :

pemadaman

hukum

yang

dapat

ditempuh masyarakat konsumen listrik atas kerugian yang timbul akibat pemadaman listrik bergilir adalah :

8

a) Melalui

musyawarah

nyelesaian

damai

pesecara

ada

yang

mengajukan

gugatan

secara langsung.

langsung oleh para pihak yang Alasan

bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melibatkan pengadilan maupun pihak ketiga yang netral. Penyelesaian

yang dialami akibat pemadaman listrik bergilir, antara lain : 1. Ketidaktahuan

KUHPerdata. sengketa melaui

sebagai konsumen listrik.

BPSK

2. Kurang atau tidak jelasnya

melalui: mediasi, arbitrase, dan

informasi

konsiliasi.

mengetahui

tentang peradilan umum yang

atau tidak.

ngadilan hanya dapat ditempuh upaya

3. Konsumen merasa direpot-

penyelesaian

kan

diluar pengadilan yang telah

4. Krisis

yang

dan

hanya

sebatas

aparatur

hukum

di

Simpulan

dalam pemadaman listrik bergilir

ini

kepercayaan

Indonesia.

Sengketa antara pelanggan

dalam pe-madaman listrik bergilir

dan

konsumen atas penegakan

bersengketa.

belum pernah terjadi. Pelanggan

waktu

gugatan.

hasil oleh salah satu pihak atau

dengan PT. PLN Rayon Bukittinggi

dengan

prosedur apabila melakukan

dipilih dinyatakan tidak ber-

pihak

apakah

konsumen telah dirugikan

berlaku. Gugatan melalui pe-

selama

penyebab

sehingga konsumen tidak

an mengacu pada ketentuan

para

atas

pemadaman listrik bergilir,

c) Penyelesaian melalui pengadil-

oleh

konsumen

atas hak dan kewajibannya

b) Penyelesaian

apabila

tidak

melakukan gugatan atas kerugian

mengacu pada ketentuan dalam

konsumen

konsumen

Berdasarkan hasil penelitian yang

telah

sebelumnya,

diuraikan dapat

pada

bab

diambil

ke-

simpulan sebagai berikut :

mengajukan keluhan saja, belum 1. Penyebab Ketidakmampuan

9

PT. PLN (Persero) Untuk

lama

Menyalurkan Tenaga Listrik

gangguan,

Kepada Pelanggan Dalam

alahan

Pemadaman

Meter.

karenakan

Bergilir oleh

di-

beberapa

gangguan,

jumlah

dan/atau

pembacaan

kekWh

3. Upaya hukum yang dapat

faktor, yaitu : peningkatan

ditempuh

beban

akibat pemadaman bergilir

dan

pertumbuhan

atas

konsumen yang berakibat

antara

kerusakan pada pembangkit

penyelesaian damai secara

listrik, faktor berkurangnya

langsung oleh para pihak

debit air di beberapa PLTA

yang bersengketa (pelaku

yang mengakibatkan ber-

usaha

kurangnya jumlah produksi,

mengacu

dan sistem kelistrikan yang

KUHPerdata, penyelesaian

berbentuk

di

sistem

inter-

koneksi.

lain

kerugian

adalah

dan

konsumen)

pada

melalui

:

ketentuan

BPSK,

dan

penyelesaian melalui pengadilan yang mengacu pada

2. Bentuk tanggung jawab PT. PLN

(Persero)

ketentuan tentang peradilan

dalam

umum yang berlaku.

pemadaman bergilir dapat dilihat dalam pelaksanaan

Ucapan terima kasih

pemadaman listrik bergilir

Pada kesempatan ini penulis

dan pemberian kompensasi

mengucapkan terima kasih banyak

(ganti rugi).

Berdasarkan

kepada

Standar

Operasional

membantu penulis selama penulisan

Prosedur (SOP) yang harus

skripsi ini, yaitu : (1) Ibu Elyana

dipenuhi, dan harus diikuti

Novira, S.H., M.H, selaku Pem-

pemberitahuan kepada pe-

bimbing I, (2) Ibu Yofiza Media,

langgan sebelum pelaksana-

S.H, M.H, selaku Pembimbing II, (3)

an pemadaman listrik ber-

Bapak Suamperi, S.H., M.H, sebagai

gilir

Mutu

Penguji I, (4) Bapak Syafril, S.H.,

Pelayanan (TMP) apabila

M.H., sebagai Penguji II, (5) Bapak

melebihi

Adri S.H., M.H, selaku Penguji III,

dan

Tingkat

batas

maksimal

pihak-pihak

yang

sudah

10

(6) Keluarga tercinta yang selalu

R. Setiawan, 1977, Pokok-Pokok

memberi dukungan moril maupun

Hukum Perikatan, Bina Cipta,

materi.

Bandung. Riduan Syahrani, 2004, Seluk Beluk

Daftar Pustaka

Dan Asas-Asas Hukum Perdata,

Buku-Buku

Alumni, Bandung.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2005,

Hukum

Perlindungan

Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Bambang Sunggono, 2001, Metodelogi Hukum,

PT.

Raja

Gunawan Widjaja dan Achad Yani, Hukum

Konsumen,

Perlindungan

PT.

Gramedia,

Syawali

Imaniyati,

dan

Neni

2000,

Perlindungan

Sri

Hukum Konsumen,

J. Satrio, 1995, Hukum Perikatan, yang

Lahir

dari

Perjanjian, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung. Mariam Darus Badrulzaman, 1981, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahnnya, Alumni, Jakarta.

an Konsumen, Grasindo, Jakarta. Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, PT.Intermasa, Jakarta . Peraturan Perundang-Undangan Kitab

Undang-Undang

Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang

Perlindungan

Konsumen.

2009 tentang Ketenagalistrikan. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi

Noor

02

P/451/

M.PE/1991 Tentang Hubungan

Mandar Maju, Bandung.

Perikatan

Jakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun

Jakarta. Husni

UI-PRES,

Perdata.

Grafindo Persada, Jakarta.

2001,

Penelitian Hukum,

Shirdata, 2000, Hukum Perlindung-

AZ. Nasution, 1995, Konsumen dan

Penelitian

Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar

Pemegang

Kuasa

Usaha

Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Penyedaian Tenaga Listrik

Untuk

Kepentingan

Umum dan Masyarakat. Keputusan (Persero)

Direksi Nomor

PT.

PLN

338.K/010/

DIR/2003 Tentang Reduksi atas

11

Penghentian

Sementara

Pe-

nyaluran Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero).

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PLN Sumber Lain

Surat Keputusan Dirjen Listrik dan

Atribusi-Berbagi

Serupa

Creative

Pemanfaatan Energi (SK LPE-

Commons,

DSM) Nomor 114-12/ 39/600.2/

Bergilir,

2002 Tentang Tingkat Mutu

org/wiki/Pemadaman_bergilir

Pelayanan (TMP) PT. PLN

diakses pada tanggal 15 Oktober

Surat Keputusan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (SK LPEDSM) Nomor 16 –12/43/600.3/ 2003

Tentang

Pengurangan Akibat

Tata

Tagihan

Tidak

Cara Listrik

Terpenuhinya

Standar Mutu Pelayanan Pada

2013.

Pemadaman http://id.wikipedia.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PT. PLN (PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA) (PERSERO) DALAM PEMADAMAN LISTRIK BERGILIR Studi Kasus pada PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi

ARTIKEL Ditulis Kepada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DANIWIHARYA IDRIS NPM : 0910012111023

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2014