PERSPEKTIF HUKUM

NKRI 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 3. Undang-Undang Nomor 23 …...

0 downloads 17 Views 901KB Size
PERSPEKTIF HUKUM

KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA

DIALOG PUBLIK DENGAN TEMA “KEBIJAKAN REKLAMASI, MENILIK TUJUAN, MANFAAT, DAN EFEKNYA” DI KPK, SELASA, 04 OKTOBER 2016

Dr. IMA MAYASARI, S.H., M.H

Nama

Dr. Ima Mayasari, SH, MH

Pekerjaan

Dosen pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

Pendidikan

Program Doktor (Dr), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Program Magister (MH), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Program Sarjana (SH), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Kontak

08128211213 [email protected]

GARIS BESAR

1. Judicial Control PTUN 2. Pengabaian Regulasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 3. Dugaan Suap Raperda RZWP-3-K 4. Illegalitas Keputusan Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi 5. Tindakan Hukum (Rechtshandelingen) penting diperhatikan 6. Prinsip Good Governance 7. Simpulan dan Saran.

KEPUTUSAN PEMERINTAHAN

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Syarat sah Keputusan (Pasal 52 ayat 1)

Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang Dibuat sesuai prosedur Substansi yang sesuai dengan Objek Keputusan Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB (Pasal 52 ayat 2)

◦ Pasal 55 ayat (1): “setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan” ◦ Pasal 56: 1. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah. 2. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

PERMASALAHAN IZIN REKLAMASI di PENGADILAN TATA USAHA NEGARA • PT TUN

• PTUN

• PTUN

Pulau G

Pulau F

Pulau I

Pulau K • PTUN

IZIN PRINSIP REKLAMASI Izin Prinsip (tanggal 21 September 2012) SK Gubernur No. 1290/-1.794/2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo; SK Gubernur No. 1291/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT Muara Wisesa Samudra SK Gubernur No. 1292/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau I kepada PT Jaladri Kartika Pakci SK Gubernur No. 1295/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Izin Prinsip Diperpanjang Tahun 2014

IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI Pulau G

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra terbit pada tanggal 23 Desember 2014

Pulau F

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertindo, terbit pada tanggal 22 Oktober 2015

Pulau I

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I kepada PT Jaladri Kartika Pakci, terbit pada tanggal 22 Oktober 2015

Pulau K

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, terbit pada tanggal 17 November 2015

Dasar Hukum Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F, I dan K 1.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

2.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Laut

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

8.

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta

9.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, cianjur

10.

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

11.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai

12.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL

13.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta

14.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

15.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

16.

Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta

17.

Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta

18.

Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta

19.

Keputusan Gubernur Nomor 1901/2009 tentang Pembentukan Tim Sementara Care Taker Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Dasar Hukum Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G 1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

4.

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta

5.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, cianjur

6.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

7.

Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta

8.

Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta

9.

Keputusan Gubernur Nomor 1901/2009 tentang Pembentukan Tim Sementara Care Taker Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Laut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta

BEDA DASAR HUKUM Izin Pulau F, I dan K dengan Pulau G

UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TIDAK DIJADIKAN DASAR HUKUM DALAM PERIZINAN REKLAMASI PULAU F, G, I dan K

◦ Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase ◦ Pasal 1 angka 23

◦ Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir. ◦ Pasal 1 angka 30

◦ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mewajibkan persyaratan Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan dalam pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  Izin Prinsip Reklamasi Nomor: 129/-1.794.2 tanggal 21 September 2012  Perpanjangan Persetujuan Izin Prinsip Reklamasi Nomor: 542/-1.749.2 tanggal 10 Juni 2014 SUDAH TIDAK RELEVAN UNTUK DIPERGUNAKAN KARENA DALAM BAGIAN MEMPERHATIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR: 2238 TAHUN 2014 TIDAK MENCANTUMKAN UU NOMOR 27 TAHUN 2007 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NOMOR 1 TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR HUKUM

SUBSTANSI? Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan

◦ Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) merupakan mandat dari Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 mewajibkan setiap Pemerintah Daerah menyusun Rencana Zonasi serta menetapkannya dengan Perda

SUBSTANSI? Perda RZWP-3-K

◦ Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) merupakan mandat dari Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mewajibkan setiap Pemerintah Daerah menyusun Rencana Zonasi serta menetapkannya dengan Perda. ◦ Rencana Zonasi menjadi alat kontrol untuk keseimbangan pemanfaatan, perlindungan, pelestarian, dan kesejahteraan masyarakat sekaligus berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan perairan pesisir. ◦ Rencana Zonasi memungkinkan untuk menata perairan wilayah pesisir agar tidak terjadi konflik dalam penggunaannya, dmana semua ruang dialokasikan pemanfaatannya secara transparan dan ilmiah sesuai dengan kelayakan dan kompatibilitas. ◦ Rencana zonasi juga memastikan adanya perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, perbaikan dan pengkayaan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya secara berkelanjutan. ◦ Pemprov DKI Jakarta tidak dapat membuktikan tentang adanya Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP-3-K) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil ◦ Dengan demikian Perizinan Pulau G bertentangan dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan dan melanggar Asas Kecermatan, Ketelitian, Kepastian Hukum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

◦ Bahwa dalam hal reklamasi banyak sekali dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup yang perlu dikaji dampaknya—dapat bersifat fisik, biotik, sosial ekonomi dan terhadap infrastruktur—dampak ini yang kemudian menjadi instrumen AMDAL yang sudah terstruktur dicoba untuk dikaji dan dicarikan jalan keluarnya untuk dikaji dampaknya, tetapi yang cukup menonjol di Teluk Jakarta adalah dampak terhadap proses-proses fisik di perairan laut terkait arus, batri metri, kualitas air laut, biota-biota yang hidup di dalamnya dan juga masalah lain, oleh karena itu di darat terdapat area yang dilindungi yaitu hutan lindung, cagar alam dan lain sebagainya terhadap obyek vital yang terdapat di pesisir Jakarta. ◦ Bahwa reklamasi akan menimbulkan pencemaran terhadap perairan laut karena apapun yang sifatnya konstruksi maka akan merubah lingkungan sekitarnya, untuk reklamasi karena kegiatan ini merupakan kegiatan konstruksi berupa mengurug di perairan laut, maka potensinya menimbulkan butiran yang tersebar ke perairan disekitarnya—total suspenden solid atau kepadatan tersuspensi yang mengganggu biota disekitarnya, hal ini akan berpotensi terjadi terutama dengan material-material halus. ◦ Bahwa kegiatan reklamasi akan menimbulkan dampak yaitu potensi sebaran-sebaran kepadatan dari material urug, saat ini telah melampaui baku mutu dan terkait dengan akses perikanan, dimana terletak pelabuhan umum guna lalu lintas kapal nelayan dan terdapat pipa gas di sebelah timur—sehingga teknik reklamasinya perlu diperhatikan tidak mengganggu pipapipa pasokan gas ke PLTU Muara Karang, berdasarkan kajian bahwa Pulau G apabila dibangun maka permukaan akan naik sekitar kurang lebih 10 cm dari paling ujung pulau reklamasi, dan dampak tersebut akan bisa ditanggulangi jika rencana pengelolaan dilaksanakan dengan cara sebaik-baiknya. Keterangan Ahli Hesti D.W.N

◦ Pada tanggal 23 Mei 2016, dibacakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 193/G/LG/2015/PTUN-JKT yang isinya: MENGADILI: I.

II.

DALAM PENUNDAAN 1.

Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V;

2.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 dengan segala tindak administrasi selanjutnya selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari.

DALAM POKOK PERKARA 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014;

3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014.

SIMPULAN DAN SARAN ◦ Pertama, kasus dugaan suap Raperda RZWP-3-K dan Gugatan Hukum berkaitan dengan Perizinan Reklamasi menjadi cermin diabaikannya Prinsip Good Governance, disamping berbagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. ◦ Kedua, dalam kaitan dengan penegakan hukum, dibutuhkan adanya koordinasi yang lebih baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah, baik dalam melaksanakan tugas pengaturan (peraturan perundang-undangan) maupun penetapan (Keputusan/Beschikking). ◦ Ketiga, terhadap Izin Pelaksanaan Reklamasi seyogyanya Gubernur DKI Jakarta melakukan penarikan kembali Izin tersebut. Penarikan kembali Keputusan (Ketetapan) tidak lain adalah suatu keputusan (ketetapan) baru yang menarik kembali (dan menyatakan tidak berlaku lagi) keputusan (ketetapan) terdahulu. Dua hal yang menyebabkan keputusan ditarik kembali sebagai sanksi: (a) Tidak mematuhi syarat, atau ketentuan peraturan perundangundangan yang dikaitkan pada perizinan; dan/atau (b) pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin telah memberikan data yang tidak benar atau tidak lengkap, hingga apabila dapat tersebut diberikan secara benar atau lengkap maka keputusan akan berlainan. 


TERIMAKASIH Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H ([email protected])