PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan...

0 downloads 80 Views 118KB Size
BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PALANG MERAH INDONESIA DI KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa kegiatan kemanusiaan berupaya untuk mendukung tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk menciptakan ketertiban dunia dan keadilan sosial b. bahwa untuk melaksanakan kegiaan kemanusiaan negara membentuk perhimpunan nasional yang bernama Palang Merah Indonesia; c. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas Palang Merah Indonesia di Kabupaten Batola perlu pengaturan tentang Palang Merah Indonesia; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Palang Merah Indonesia Kabupaten Barito Kuala; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1

2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Keikutsertaan Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949 (Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 1958); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA dan BUPATI BARITO KUALA MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PALANG MERAH INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM 3

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala. 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupate Barito Kuala. 6. Palang Merah Indonesia adalah organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Palang Merah Indonesia Kabupaten Batola adalah Perhimpunan daerah yang bersifat independen dan nirlaba yang dibentuk oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini dan menjadi anggota Gerakan Kemanusiaan Internasional dan Nasional. 8. Kepalangmerahan adalah seluruh bentuk kegiatan gerakan kemanusiaan. 9. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. 10. Unit Transfusi Darah, yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonoran darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah. 11. Pendonor Darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. 12. Lambang Palang Merah Indonesia adalah simbol yang berbentuk palang merah pada suatu dasar putih dengan atau tanpa kata-kata palang merah. 13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. BAB II LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Palang Merah Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Kegiatan Palang Merah Indonesia : 4

a. b. c. d. e. f. g. h.

Kemanusiaan Kesamaan Kenetralan Kemandirian Kesukarelaan Kesatuan Kesemestaan

Pasal 4 Tujuan Palang Merah Indonesia Kabupaten Barito Kuala untuk mencegah dan meringkankan penderitaan sesama yang disebabkan oleh Bencana dan atau musibah atau akibat ulah manusia dan kerentanan lainnya dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan politik. BAB III MANDAT DAN TUGAS POKOK Pasal 5 Mandat PMI adalah menjalankan pekerjaan di bidang kepalangmerahan Ayat; (1) Tugas Pokok PMI adalah : a. Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dalam pelaksanaan hubungan luar negeri di bidang kepalangmerahan menurut Konvensi-Konvensi Jenewa Tahun 1949; b. Mempersiapkan dan melaksanakan tugas-tugas penanggulangan bencana, baik di dalam maupun di luar negeri; c. Melaksnaakan tugas-tugas lain di bidang kepalangmerahan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan d. Menjalankan semua kegiatan PMI dengan berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. (2) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PMI juga melaksanakan tugas sebagaimana yang dimandatkan oleh Statuta Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

5

BAB IV KEGIATAN POKOK Pasal 6 Kegiatan Pokok PMI adalah : a. Pembinaan dan pengembangan organisasi; b. Penanggulangan bencana termasuk pemulihan hubungan keluarga; c. Pelayanan sosial dan kesehatan; d. Pelayanan Darah; e. Penyebarluasan dan pengembangan aplikasi nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, serta hukum kemanusiaan internasional; f. Pembinaan generasi muda dan relawan BAB V PELAYANAN DARAH Pasal 7 UTD hanya diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau PMI Pasal 8 (1) UTD Tingkat Kabupaten memiliki kemampuan pelayanan paling rendah kelas pratama. (2) UTD Tingkat Kabupaten memiliki tugas : a. Menyusun perencanaan kebutuhan darah; b. Melakukan pengerahan dan pelestarian pendonor darah; c. Melakukan pendistribusian darah; d. Melakukan pelacakan penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat transfusi darah; dan e. Melakukan pemusnahan darah yang tidak layak pakai (3) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pembiayaan penyelenggaraan Pelayanan Darah pada UTD tingkat Kabupaten. Pasal 9 UTD Tingkat Kabupaten paling sedikit memiliki kemampuan pelayanan : a. Melakukan uji saring darah dengan metode rapid test dan slide test malaria untuk daerah endermis; b. Melakukan uji golongan darah ABO dan Rhesus, serta uji silang serasi dengan metode slide/ tabung/ gel; 6

c. Mengolah Whole Blood menjadi komponen darah atas permintaan klinisi; dan d. Memproduksi jenis komponen darah Whole Blood dan Packed Red Cell.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 10 Struktur organisasi UTD paling sedikit terdiri atas : a. Kepala UTD; b. Penanggung jawab teknis pelayanan; c. Penanggung jawab administrasi; dan d. Penanggung jawab mutu Kepala UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mepunyai tugas dan tanggung jawab : a. Menetapkan kebijak teknis dan rencana kerja UTD; b. Menentukan pola dan tata cara kerja; c. Memimpin pelaksanaan kegiatan teknis UD; d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan UTD, dan; e. Melakukan koordinasi teknis dengan lintas sektor. Penanggung jawab teknis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas dan tanggung jawab : a. Melaksanakan kebijakan teknis dan rencana kerja UTD; b. Melaksanakan pola dan tata cara kerja pelayanan darah; c. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pelayanan darah; dan d. Melakukan koordinasi teknis pelayanan. Penanggung jawab administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas dan tanggung jawab : a. Melaksanakan kegiatan teknis administrasi; b. Melaksanakan fungsi koordinasi; dan c. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi administrasi. penanggung jawab mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki tugas dan tanggung jawab : a. Melaksanakan kebijakan teknis dan rencana kerja pengendalian mutu; b. Melaksanakan pola dan tata cara kerja; c. Melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian mutu dan evaluas kegiatan mutu; dan d. Melakukan koordinasi teknis pengendalian mutu. Persyaratan dan Kualifikasi Kepala UTD, Penanggung jawab teknis pelayanan, penanggung jawab administrasi, dan penanggung jawab mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 7

Pasal 11 UTD harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, sarana dan prasarana, peralatan,serta ketenagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) (2)

(3) (4)

Pasal 12 Setiap penyelenggaraan UTD harus memiliki izin. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. Izin diberikan oleh Bupati. Tata cara proses pengajuan, penerimaan, penerbitan, penolakan atas permohonan perpanjangan dan perubahan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13 Setiap UTD wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 14 (1) Dalam rangka kesinambungan Pelayanan Darah serta untuk menghasilkan darah transfusi dan/ atau komponen darah yang berkualitas, UTD dapat memungut biaya pengganti pengolahan darah. (2) Biaya pengganti pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah transfusi dan/ atau komponen darah yang aman sesuai standar, dalam jumlah cukup, dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba, harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarat setempat. Pasal 15 (1) Biaya penggantian pengolahan darah di UTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi komponen biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah dan komponen biaya operasional. (2) Komponen biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang dterima oleh UTD atas biaya bahan non medis dan bahan/ alat kesehata habis pakai yang digunakan langsung dala rangka kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Transfusi Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (3) Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh UTD atas biaya utilities, biaya 8

sumber daya manusia, transportasi, makan minum pendonor, penghargaan pendonor, bahan cetak, dan biaya investasi. (4) Penetapan besaran biaya penyelenggaraan pengolaha darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan subsidi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan kemampuan masyarakat setempat. (5) Biaya pengganti pengolahan darah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Dinas Kesehatan.

BAB VI LAMBANG DAN LAGU Pasal 16 Lambang PMI sebagai tanda pengenal organisasi di Indonesia yang telah ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan palang merah sesuai konvensi Jenewa 1949 adalah palang merah di atas dasar warna putih dilingkari garis merah yang berbentuk bunga berkelopak lima sebagai pengejewantahan dari dasar negara, yakni Pancasila dengan tulisan Palang Merah Indonesia atau PMI. Pasal 17 Lagu PMI terdiri dari Hymne PMI dan Mars PMI. BAB VII KEANGGOTAAN Pasal 18 (1) Anggota PMI adalah individu yang memenuhi syarat sebagai anggota PMI. (2) Keanggotaan PMI terbuka bagi setiap orang tanpa membedakan agama, suku bangsa, golongan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa dan pandangan politik. Pasal 19 Anggota PMI terdiri dari : a. Anggota Biasa; b. Anggota Luar Biasa; c. Anggota Kehormatan

9

Pasal 20 Ketentuan tentang persyaratan keanggotaan dan penerimaan anggota diatur didalam Peraturan Organisasi. BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 21 Anggota PMI mempunyai hak dan kewajiban yang mengikat dalam organisasi PMI. BAB IX SUSUNAN DAN KEDUDUKAN Pasal 22 Susunan dan Kedudukan organisasi PMI terdiri dari : a. Pelindung; b. Dewan Kehormatan dan, c. Pengurus. Pasal 23 Pelindung PMI terdiri dari a. tingkat Kabupaten yaitu : Bupati b. tingkat Kecamatan yaitu : Camat BAB X STRUKTUR DAN KOMPONEN ORGANISASI Pasal 24 Struktur Organisasi PMI Kabupaten Batola terdiri atas PMI Kabupaten dan PMI Kecamatan. Pasal 25 Komponen PMI terdiri atas : a. Pengurus; b. Anggota; c. Relawan; d. Karyawan.

10

BAB XI KEPENGURUSAN Pasal 26 Pengurus adalah orang perseorangan yang dipilih dan ditetapkan oleh formatur berdasarkan hasil Musyawarah atau Musyawarah Luar Biasa PMI pada setiap tingkatan untuk menjalankan roda organisasi secara kolektif. Pasal 27 Pengurus PMI dipilih untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Tugas dan Kewajiban Pengurus Kabupaten Pasal 28 Pengurus PMI Kabupaten mempunyai tugas : a. Membangun dan mengembangkan organisasi PMI agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan mandat dan penugasan yang diberikan; b. Menegakkan dan mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah; c. Membuat dan menetapkan kebijakan yang mengacu pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga, hasil-hasil musyawarah nasional, musyawarah provinsi, musyawarah kabupaten, musyawarah kerja nasional, musyawarah kerja provinsi dan musyawarah kerja kabupaten; d. Mewakili PMI ke dalam dan ke luar organisasi di wilayah kerjanya; e. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Markas PMI Kabupaten; f. Mengawasi dan mengevaluasi secara berkala kinerja Kepala Markas PMI Kabupaten; g. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan rencana program pokok serta pelaksanaan tugas lainnya selama masa baktinya pada Musyawarah Kabupaten; h. Melantik Pengurus Kecamatan. Pasal 29 Pengurus Kabupaten berkewajiban : a. Menjalankan segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Kerja Nasioal, Musyawarah Provinsi, Musyawarah Kerja Kabupaten, Keputusan-keputusan/ peraturan organisasi tingkat Pusat, Provinsi Kabupaten serta memperhatikan saran-saran dari Pelindung. b. Melaksanakan Musyawarah Kabupaten; 11

c. Memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Kabupaten; d. Menetapkan dan mengesahkan susunan Pengurus Kecamatan; e. Mengambil kebijakan organisasi PMI di Kecamatan, sehubungan dengan Pengurus PMI Kecamatan tidak dapat mengambil keputusan dengan mempertimbangkan saran dari Camat. Pasal 30 Pengurus PMI tingkat Kecamatan merupakan Pengurus yang bersifat kolektif di Kecamatan dan bertugas dan berkewajiban : a. Menjalankan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Kerja Nasional; b. Melaksanakan keputusan-keputusan/ Peraturan organisasi Tingkat Pusat, Keputusan Musyawarah Provinsi, Musyawarah Kabupaten dan Musyawarah Kerja Provinsi, Musyawarah Kerja Kabupaten serta memperhatikan saran-saran dari Camat; c. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengurus Kabupaten dan pelindung secara berkala; d. Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya kepada Pengurus Kabupaten. BAB XII PERSYARATAN PENGURUS PMI Pasal 31 Syarat-syarat bagi Pengurus PMI Kabupaten dan Kecamatan adalah : a. Bertaqwa kepada Tuhan YME; b. Warga Negara Indoensia yang setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Tidak pernah dihukum atau tidak terlibat dalam organisasi terlarang; d. Bersedia menerima Anggaran Dasar dan Anggara Rumah Tangga dan Garis-Garis Kebijakan PMI; e. Berpengalaman dalam berorganisasi; f. Bersedia mengabd untuk memajukan PMI; g. Bersedia menyediakan waktu dan tenaga untuk organisasi; h. Tidak dibenarkan merangkap menjadi pengurus pada tingkat kepengurusan PMI dan/ atau unit organisasi PMI lainnya; dan i. Bersedia menandatangani pernyataan sanggup dicalonkan menjadi pengurus dan memenuhi ketentuan organisasi; j. Memegang teguh prinsip-prinsip dasar gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional. 12

BAB XIII TATA CARA PEMILIHAN Pasal 32 (1) Pemilihan Ketua PMI dilakukan dengan cara sebagai berikut : a. Musyawarah mufakat; b. Pemilihan Langsung; (2) Penetapan calon ketua dilakukan dengan tahapan : a. Penjaringan bakal calon; b. Penetapan bakal calon; c. Pemilihan; d.penetapan hasil. Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan penetapan calon ketua dan ketentuan lain dari musyawarah diatur lebih lanjut dalam Musyawarah Kabupaten. Pasal 34 Pemilihan Pengurus Kabupaten dan Pengurus Kecamatan dilakukan oleh formatur. Pasal 35 (1) Formatur adalah representasi dari peserta musyawarah yang dipilih dalam Musyawarah Kabupaten yang bertugas membentuk susunan lengkap pengurus PMI. (2) Formatur berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang termasuk Ketua terpilih. (3) Formatur mendapatkan mandat Musyawarah Nasional untuk menyusun kepengurusan lengkap dalam waktu 1 bulan. Pasal 36 (1) Hasil Kerja Formatur Musyawarah Kabupaten disampaikan paling lama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan pengesahan dari pengurus PMI setingkat di atasnya. (2) Rapat pengurus PMI disetiap tingkatan dilakukan sekurangkurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yang disesuaikan menurut kebutuhan organisasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat Pengurus PMI ditetapkan dalam peraturan organisasi.

13

BAB XIV QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 37 (1) Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah utusan yang berhak hadir. (2) Pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Pasal 38 (1) Hak suara dalam musyarawah/ musyarah luar biasa PMI adalah Pengurus Kabupaten dan kecamatan masing-masing 1 (satu) suara. (2) Musyawarah Kabupaten yang belum ada kepengurusan PMI Kecamatan hak suaranya diwakili oleh sukarelawan utusan anggota PMI di wilayah kecamatan yang bersangkutan BAB XV SUKARELAWAN Pasal 39 (1) Sukarelawan PMI adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan kepalangmerahan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dengan sukarela. (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak mendapatkan orientasi/ pelatihan/ atribut serta fasilitas pendukung lainnya. Pasal 40 Sukarelawan PMI diwadahi dalam : a. Sukarelawan Remaja (Palang Merah Remaja); b. Sukarelawan Korps Sukarela (KSR Perguruan Tingi dan KSR PMI Kabupaten); c. Sukarelawan Tenaga Sukarela (TSR, berbasis masyarakat, komunitas); d. Donor Darah Sukarela (DDS). Pasal 41 Hak dan Kewajiban Sukarelawan (1) Hak Sukarelawan PMI : a. Mendapat pembinaan dan keterampilan;

pengembangan

kemampuan

dan 14

b. Mendapat kesejahteraan selama penugasan; c. Menyampaika pendapat dalam forum-forum pertemuan sukarelawan PMI; d. Memiliki hak bicara dan hak suara dalam setiap musyawarah dan rapat di tingkat Kabupaten melalui forum relawan; e. Dapat dilipih sebagai pengurus PMI; f. Jaminan keselamatan dan asuransi. (2) Kewajiban Sukarelawan PMI adalah : a. Menjalankan dan menyebarluaskan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional palang merah dan bulan sabit merah; b. Mematuhi AD-ART dan peraturan organisasi PMI; c. Mempromosikan kegiatan PMI; d. Melasanakan tugas-tugas kepalangmerahan yang diberikan oleh pengurus; e. Menjaga nama baik PMI. Pasal 42 Pertemuan Sukarelawan terdiri dari : a. Forum Palang Merah Remaja Indonesia disebut Forpis; b. Forum Tenaga Sukarela; c. Forum Korps Sukarela BAB XVI KARYAWAN/ STAF Pasal 43 (1) Karyawan/ Staf PMI adalah individu yang bekerja di lingkungan Palang Merah Indonesia Kabupaten Barito Kuala, dan memperoleh imbalan berupa gaji atau honor sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan yang berlaku; (2) Karyawan/ staf PMI diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus berdasarkan peraturan Kepegawaian PMI; (3) Hal-hal yang menyangkut kepegawaian di lingkungan PMI diatur di dalam Peraturan Organisasi. BAB XVII MARKAS DAN KEPALA MARKAS Pasal 44 (1) Markas PMI adalah pusat kegiatan dalam kelengapan organisasi yang berfungsi sebagai sarana pengurus untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. 15

(2) Markas terdiri dari Markas Kabupaten dan Markas Kecamatan. Pasal 45 Markas PMI dipimpin oleh Kepala Markas Kabupaten di tingkat Kabupaten dan Kepala Markas Kecamatan di tingkat Kecamatan. Pasal 46 Kepala Markas diangkat dan diberhentikan : (1) kepala Markas Kabupaten oleh Pengurus Kabupaten. (2) Kepala Markas Kecamatan oleh Pengurus Kecamatan. Pasal 47 Kepala Markas di tingkat Kabupaten dapat dirangkap oleh Pengurus Kabupaten. Pasal 48 (1) Kepala Markas Kabupaten berkewajiban melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Pengurus Kabupaten; (2) Kepala Markas Kecamatan berkewajiban melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Pengurus Kecamatan; (3) Kepala Markas PMI diangkat dan diberhentikan oleh pengurus pada setiap tingkatannya untuk masa kerja paling lama 5 (lima) tahun. BAB XVIII PEMBINAAN, PEMBERHENTIAN, PEMBEKUAN KEPENGURUSAN Pasal 49 Pengurus PMI melakukan Pembinaan dan Pengawasan secara berjenjang ke bawah sesuai tingkatan organisasi: a. Pengurus dapat diberhentikan jika melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga; b. Pengaturan lebih lanjut tentang pemberhentian pengurus diatur di dalam AD-ART; Pasal 50 (1) Pengurus Kabupaten atau Kecamatan dapat dibekukan apabila tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (2) Pengurus PMI Provinsi menetapkan pelaksana tugas di Kabupaten setelah berkonsultasi dengan Pelindung sesuai dengan jenjang organisasi; 16

(3) Pengurus PMI Kabupaten menetapkan pelaksana tugas di Kecamatan setelah berkonsultasi dengan Pelindung sesuai dengan jenjang organisasi. Pasal 51 Pembekuan pengurus hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Pengurus setingkat di atasnya. BAB XIX PENDANAAN Pasal 52 Pendanaan PMI diperoleh dari : a. APBD; b. Bantuan dan hibah dari Pemerintah ; c. Bantuan dari Gerakan Palang Merah dan Organisasi Internasional Lainnya; d. Iuran Anggota; e. sumbangan masyarakat dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang waktu melalui berbagai usaha; f. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 53 Menjelang Musyawarah Kabupaten, pengurus membentuk Tim Verifikasi yang bertugas melakukan pemeriksaan atas kebenaran data perbendaharaan. Pasal 54 Pengelolaan pendanaan PMI dilaksanakan secara transparan, tertib dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XVII PERBENDAHARAAN Pasal 55 Perbendaharaan PMI adalah seluruh harta kekayaan yang berupa uang, barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak, termasuk surat-surat berharga milik atau yang dikuasai PMI termasuk yang berada di unit-unit kerja PMI.

17

Pasal 56 Perbendaharaan PMI terdiri dari : a. Dana Tunai; b. Barang bergerak; c. Barang tidak bergerak; d. Surat Berharga. Pasal 57 (1) Seluruh harta kekayaan PMI harus disertifikatkan atas nama PMI sesuai tingkatan organisasi; (2) Aset PMI dan kekayaan PMI lainnya yang tidak bergerak dapat dialihkan atau dihapuskan seijin atau dengan sepersetujuan Pengurus; Pasal 58 (1) Pengurus PMI secara berjenjang mempertanggungjawabkan perbendaharaan yang diperoleh, pengelolaan dan penggunaannya kepada Musyawarah Kabupaten dan Kecamatan; (2) Pengurus Kabupaten dan Kecamatan melaporkan perbendaharaannya kepada Pengurus PMI satu tingkat diatasnya; Pasal 59 (1) Perbendaharaan PMI diaudit untuk transparansi organisasi. (2) Audit sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh : a. Akuntan publik. b. Internal audit PMI. Pasal 60 Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan dan perbendaharaan PMI diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB XVIII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

(1) (2)

(3) (4)

Pasal 61 PMI dapat membeuk unit pengembangan sumberdaya yang dapat mendatangkan dana untuk membiayaikelangsungan kegiatan PMI ; Pengembangan sumber daya dapat berupa : Rumah Sakit, poliklinik, Pendidikan, Pendidikan Tinggi dan Pelatihan, serta berbagai kegaitan usaha lainnya yang sah; Pengembangan sumber daya dikelola secara profesional dan transparan; Pengembangan sumberdaya bertanggung jawab kepada Pengurus PMI pada setiap tingkatannya; 18

(5) Pengembangan sumberdaya dapat dibentuk secara kerjasama antara tingkatan organisasi. BAB XIX HUBUNGAN DAN KERJASAMA Pasal 62 (1) PMI dalam melaksanakan kegiatannya wajib melakukan kerjasama dan hubungan antar sesama komponen gerakan; (2) Untuk mendukung kegiatan kepalangmerahan PMI dapat bekerjsama dengan komponen pemerintah dan organisasi non pemerintah; (3) Setiap perjanjian kerjasama harus dibuat secara tertulis. BAB XX PENGHARGAAN Pasal 63 Palang Merah Indonesia memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang telah berjasa membantu tumbuh dan berkembangnya Palang Merah Indonesia. BAB XXI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 64 Peran serta masyarakat dalam kegiatan kepalangmerahan dapat dilakukan melalui : a. Pemberian bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam kegiatan kepalangmerahan; b. Partisipasi dalam kegiatan kepalangmerahan; dan c. Pengawasan terhadap kegiatan kepalangmerahan BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 65 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

19

Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 6 Januari 2016 BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD Diundangkan di Marabahan pada tanggal 6 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

H. SUPRIYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 22

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 4 /2016)

20

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PALANG MERAH INDONESIA

I. PENJELASAN UMUM Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Palang Merah Indonesia adalah gerakan bersama yang mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bidang sosial kemanusiaan yang berstatus badan hukum, disyahkan dengan Keputusan Presiden RIS Nomor 25 Tahun 1950 dan Keputusan Presiden RI Nomor 246 Tahun 1963, untuk menjalankan kegiatan kepalangmerahan sesuai Konvensi Jenewa Tahun 1949. Kegiatan Pokok Palang Merah Indonesia adalah : 1). Pembinaan dan pengembangan organisasi; 2). Penanggulangan necana termasuk pemulihan hubungan keluarga/ korban; 3). Pelayanan sosial dan kesehatan, termasuk upaya kesehatan Donor Darah; 4). Penyebarluasan dan pengembangan aplikasi nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, serta hukum kemanusiaan internasional; 5).Pembinaan generasi muda dan relawan. Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas Palang Merah Indonesia di Kabupaten Barito Kuala perlu pengaturan tentang Palang Merah Indonesia Materi muatan Peraturan Daerah ini berisikan ketentuan-ketentuan mengenai keorganisasian PMI yang meliputi landasan, asas dan tujuan PMI, Mandat, tugas Pokok dan Kegiatan Pokok PMI; Lambang dan Lagu, keanggotaan Kepengurusan, Pendanaan, Pelayanan Donor Darah, Hubungan dan Kerja sama serta Peran Serta Masyarakat.

II. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 21

Cukup jelas Pasal 3 Huruf a Yang dimaksud dengan Prinsip “Kemanusiaan” adalah Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah didirikan berdasarkan keinginan memberi pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka di dalam pertempuran, mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia yang terjadi dimanapun. Tujuan gerakan adalah melndungi hidup dan kesehatan serta menjamin penghargaan kepada umat manusia. Gerakan menumbuhkan saling pengertian, persahabatan, kerja sama dan perdamaian abadi bagi sesama manusia. Huruf b Yang dimaksud dengan Prinsip “Kesamaan” adalah gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, ras, agama, jenis kelamin atau pandangan politik. Tujuannya semata-mata mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan yang paling parah. Huruf c Yang dimaksud dengan Prinsip “Kenetralan” adalah agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, ras, agama, atau ideologi. Huruf d Yang dimaksud dengan Prinsip “Kemandirian” adalah gerakan selain membantu pemerintahnya dalam bidang kemanusiaan, juga harus selalu menaati peraturan negaranya dan selau menjaga otonominya. Huruf e Yang dimaksud dengan Prinsip “Kesukarelaan” adalah pemberian bantuan secara sukarela dan tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun Huruf f Yang dimaksud dengan Prinsip “Kesatuan” adalah di dalam satu negara hanya ada satu perhimpunan Palang Merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah. Huruf g

22

Yang dimaksud dengan Prinsip “Kesemestaan” adalah setiap perhimpunan nasional dan daerah mempunyai status yang sederajat serta berbagi hak dan tanggung jawab dalam menolong seama manusia. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Berdasarkan tingkatannya, UTD terdiri atas UTD Tingkat Nasional yang memiliki kemampuan pelayanan Kelas Utama, UTD Tingkat Provinsi yang memiliki kemampuan pelayanan Kelas Madya dan UTD Tingkat Kabupaten yang memiliki kemampuan pelayanan Kelas Pratama. Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Anggota biasa PMI adalah warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah dan telah memenuhi persyaratan sesuai aturan organisasi. 23

Ayat (2) Anggota luar biasa PMI adalah anggota warga negara asing yang berpartisipasi dalam kegiatan perhimpunan nasional sebagai sukarelawan sesuai aturan organisasi. Ayat (3) Anggota Kehormatan PMI adalah Pejabat yang selama masa jabatannya dan atau tokoh masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 24

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

Cukup 36 Cukup 37 Cukup 38 Cukup 39 Cukup 40 Cukup 41 Cukup 42 Cukup 43 Cukup 44 Cukup 45 Cukup 46 Cukup 47 Cukup 48 Cukup 49 Cukup 50 Cukup 51 Cukup 52 Cukup 53 Cukup 54 Cukup 55 Cukup 56

jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas 25

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

Cukup 57 Cukup 58 Cukup 59 Cukup 60 Cukup 61 Cukup 62 Cukup 63 Cukup 64 Cukup 65 Cukup

jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 22

26