Registrasi & Sertifikasi Tenaga Kesehatan

UU NO.36/2014 TTG TENAGA KESEHATAN Pasal 9 : (1)Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a hrs memiliki kualifikasi minimum Diploma ti...

0 downloads 68 Views 2MB Size
Registrasi & Sertifikasi Tenaga Kesehatan

MTKP DIY

ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN Agenda: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PENINGKATAN KUALITAS SDM

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang Berkualitas

PENGATURAN TENAGA KESEHATAN Jumlah

Jenis

Distribusi

4

REGULASI YANG PERLU DICERMATI UU RI No. 29/2004 ttg Praktik Kedokteran  UU RI No. 36/2009 ttg Kesehatan  UU RI No.36/2014 ttg Tenaga Kesehatan  UU RI No. 44/2009 ttg Rumah Sakit  UU RI No. 12/2012 ttg Pendidikan Tinggi  PP No. 51/2009 ttg Pekerjaan Kefarmasian  Perpres No. 72/2012 ttg SKN 



Registrasi adalah: Pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya

Surat Tanda Registrasi 

Surat Tanda Registrasi disingkat STR adalah: Bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

Manfaat Registrasi Tenaga Kesehatan

Uji Kompetensi

suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan*, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.

10

Tujuan Uji Kompetensi Legal Aspek: UU Sisdiknas UU Dikti Permenkes

Pendidikan Profesi Berkelanjutan (CPD)

Standar Kompetensi

KBK

Standar Pelayanan

UJI KOMPETENSI Kognitif

Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Afektif

Psikomotorik

Alur Registrasi Nakes melalui Uji Kompetensi

SERTIFIKASI Uji Kompetensi (exit exam)

REGISTRASI

LISENSI

STR

SIP

MTKI

Pemerintah Daerah

Serkom

Perguruan Tinggi *

Alur Registrasi Tenaga Kesehatan Melalui Portofolio

RESERTIFIKASI (Portofolio) CPD

REGISTRASI

LISENSI

OP MTKPMTKI*

STR

SIP

Serkom

MTKI

Pemerintah Daerah

Alur Regulasi/registrasi melalui Evaluasi Kemampuan RESERTIFIKASI Evaluasi Kemampuan

REGISTRASI

LISENSI

Serkom

STR

SIP

MTKI

Pemerintah Daerah

OP dan MTKI

UNDANG UNDANG RI NO.36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN

UU NO.36/2014 TTGTENAGA KESEHATAN Pasal 8 : Tenaga dibidang kesehatan terdiri dari:  A.Tenaga Kesehatan ; dan  B.Asisten Tenaga Kesehatan

UU NO.36/2014 TTG TENAGA KESEHATAN Pasal 9 : (1)Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a hrs memiliki kualifikasi minimum Diploma tiga, kecuali tenaga medis (2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi minimum Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dg Peraturan Menteri

UU NO.36/2014 TTG TENAGA KESEHATAN Pasal 10 : (1)AsistenTenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf b hrs memiliki kualifikasi minimal pendidikan menengah di bidang kesehatan (2)Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat bekerja di bawah supervisi Tenaga Kesehatan (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi AsistenTenaga Kesehatan diatur dg Peraturan Menteri

UU no 36 Th 2014 ttg Tenaga Kesehatan pasal 11 Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas : -tenaga medis -tenaga psikologi klinis -tenaga keperawatan -tenaga kebidanan -tenaga kefarmasian -tenaga kesehatan masyarakat 19

lanjutan -tenaga kesehatan lingkungan -tenaga gizi -tenaga keterapian fisik -tenaga keteknisian medis -tenaga teknik biomedik -tenaga kesehatan tradisional -tenaga kesehatan lain (ditetapkan oleh Menteri) 20

Tenaga kesehatan masyarakat : Epidemiolog kesehatan  Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku  Pembimbing kesehatan kerja  Tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan  Tenaga biostatistik dan kependudukan  Tenaga kese4hatan reproduksi dan keluarga 

UU NO.36/2014 TTG TENAGA KESEHATAN Pasal 21 : (1)Mhs bidang kes pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi hrs mengikuti uji kompetensi secara nasional (2)Ukom sbgmn dimaksud ayat 1 diselenggarakan oleh PT bekerja sama dg OP , lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yg terakreditasi (5)Mhs pendidikan vokasi sebgmn dimaksud ayat 1 yg lulus uji kompetensi memperoleh Serkom yg diterbitkan oleh PT (7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Ukom diatur dg PerMen di bid pendidikan

UU NO.36/2014 TTGTENAGA KESEHATAN Pasal 27: (1)Tenaga kesehatan yg diangkat oleh Pemerintah atau Pemda dapat dipindahtugaskan antar provinsi,antar kabupaten, atau antar kota krn alasan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau promosi

UU NO.36/2014 TTG TENAGA KESEHATAN Pasal 44 : (1)Setiap Nakes yg menjalankan praktik wajib memiliki STR (2)STR sbgmn dimaksud pd ayat 1 diberikan oleh konsil masing masing Nakes setelah memenuhi persyaratan (3)Persyaratan sbgmn dimaksud pd ayat 2 : a. memiliki ijazah pendidikan bid kes b.memiliki Serkom atau SerProf c.memiliki surat ket sehat fisik dan mental d.memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah e.membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan etika profesi

UU NO.36/2014 TTG TENAGA KESEHATAN Pasal 46: (1)Setiap Nakes yg menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin (2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk SIP (3)SIP diberikan oleh Pemda Kab/kota (4)Untuk mendapatkan SIP hrs memiliki: a.STR yg masih berlaku b. Rekomendasi dari OP c. Tempat praktik (5) SIP hanya berlaku untuk 1 tempat

UU NO.36/2014 TTG TENAGA KESEHATAN Pasal 88: (1)Tenaga kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma 3 yg telah melakukan praktik sblm ditetapkan UU ini, tetap diberikan kewenangan unt menjalankan praktik sbg Nakes unt jangka waktu 6 tahun stlh UU ini diundangkan (2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dpt diperoleh dg mengajukan permohonan mendapatkan STR Tenaga Kesehatan

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU TENAGA KESEHATAN INDONESIA

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI) KOMITE FARMASI NASIONAL (KFN) MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA (MTKI)

Terima Kasih