Sejarah Perumusan Pancasila dalam Hubungannya dengan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa ada tiga pengertian sejarah sebagai berikut: a) kesusasteraan lama, silsilah, asal usul; 2) kejadian da...

0 downloads 28 Views 193KB Size
Sejarah Perumusan Pancasila dalam Hubungannya dengan Proklamasi

Oleh Darsita Abstrak Pada zaman Majapahit bidang sastra mengalami perkembangan pesat. Karya sastra yang paling terkenal adalah kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 M, selain berisi tentang karya sastra, kitab ini merupakan sumber ajaran, falsafah dan berisi pula tentang sejarah Majapahit. Salah satu falsafah atau ajaran yang dipaparkan di dalam kitab itu adalah Pancasila. Kitab lain yang sama penting adalah Arjunawiwaha dan Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Kitab Sutasoma memuat kata-kata yang sekarang menjadi semboyan negara Indonesia, yakni Bhineka Tunggal Ika. Merujuk ajaran yang terdapat di dalam kitab Naegara Kertagama, kini Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi berdasarkan Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, demokrasi yang tepat untuk menjalankan pemerintahan adalah Demokrasi Pancasila. Paham demokrasi itu dianggap oleh rakyat Indonesia sebagai paham yang sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya Indonesia itu sendiri, yang sudah diwariskan sejak zaman Majapahit. Dasar negara Republik Indonesia termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV, yakni Pancasila. Dasar hukum itu tertera pula pada ketetapan MPR-RI No XVIII/MPR/1998. Pancasila merupakan landasan yuridis konstitusional dan dapat disebut juga sebagai ideologi negara atau filsafat negara. Pada saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dinyatakan bahwa bangsa Indonesia memperoleh landasan kehidupan bernegara yang dikenal dengan UndangUndang Dasar 1945 yang mengandung dasar negara Pancasila. Artinya rumusan Pancasila yang otentik adalah rumusan yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Kata Kunci: Majapahit, Negara Kertagama, Pancasila, UUD 1945

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Hal ihwal tulisan ini berangkat dari pengertian kata sejarah sebagai titik berangkat untuk memahami sejarah perumusan Pancasila yang dihubungkan dengan proklamasi. Pertanyaan yang dapat diajukan: Apa itu sejarah? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa ada tiga pengertian sejarah sebagai berikut: a) kesusasteraan lama, silsilah, asal usul; 2) kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau; c) ilmu pengetahuan, cerita pelajaran tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. 1 Sejarah sering dikatakan orang dengan peristiwa di masa lampau. Artinya segala sesuatu yang terjadi pada masa lampau adalah sejarah. Dalam bahasa Inggris, kata sejarah disebut history, kata itu bermakna ‘masa lampau umat manusia’ dalam bahasa Arab, kata sejarah disebut sajartaun atau syajaroh artinya ‘pohon dan keturunan’. Kata syajaroh yang berasal dari bahasa Arab terkandung adanya konsep pohon. Contoh: Perhatikan silsilah keluarga berikut: 1

Tim Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Gramedia, 2015). h. 1234

1

Skema 1 Silsilah Keluarga `

Keterangan:

: :

Simbol untuk jenis kelamin laki-laki Simbol untuk jenis kelamin perempuan

Sumber: Koentjaraningrat dalam Pengantar Ilmu Antropologi, (1999: 56)

Pada skema 1 di atas silsilah keluarga tampak seperti gambar pohon dari bentuk yang sederhana yaitu pernikahan ayah dan ibu, lalu berkembang besar ada tiga orang anak dan dua orang cucu. Ditinjau dari segi jumlah orang yang semula hanya dua orang saja, lama kelamaan bertambah menjadi ada sejumlah orang artinya ada perkembangan dari dua orang menjadi sembilan orang. Konsep silsilah keluarga itu mirip dengan konsep sejarah yang diperkenalkan oleh bahasa Arab. Jadi, kata sejarah dapat diartikan silsilah keturunan keluarga pada masa lampau. Uraian di atas menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang pada dasarnya tidak ingin hidup sendiri. Manusia selalu ingin bergaul dengan sesama manusia lainnya. Aristoteles (384-322M) sebagaimana dikutip oleh Budiyanto (2006) 2 mengemukakan: a. Status sebagai makhluk sosial, telah melekat pada setiap manusia yang sejak lahir hingga meninggal tidak akan mampu hidup sendirian dan akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. b. Adanya potensi dasar kemanusiaan (sifat kasih sayang, kerja sama, ingin dihormati) merupakan potensi dasar manusia dalam mengembangkan pergaulan sosial yang lebih luas, yakni keluarga, masyarakat, bangsa, negara dan dunia. Ilustrasi pergaulan manusia dapat digambarkan seperti segitiga sebagai berikut:

Skema 2 Pergaulan Sosial Manusia keluarga

2

masyarakat

Budiyanto. “Hakikat Bangsa dan Negara” dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta: bangsa Erlangga, 2014), h. 2-5. negara dunia

2

Sumber: Budiyanto (2006: 3) yang sudah dimodifikasi oleh penulis

Skema pergaulan sosial manusia sebagaimana tertera di atas mengindikasikan bahwa kelompok manusia membentuk semacam hierarki mulai dari kelompok paling kecil yaitu : 1) keluarga; 2) masyarakat; 3) bangsa; 4) negara; 5) dunia. Sekelompok manusia yang tinggal di Indonesia dapat disebut sebagai bangsa Indonesia. Pertanyaannya: Apa itu bangsa? Bangsa adalah suatu komunitas etnik yang ciri-cirinya adalah : memiliki nama, wilayah tertentu, mitos leluhur bersama, kenangan bersama, satu atau beberapa budaya yang sama dan solidaritas tertentu. 3 Selanjutnya, dijelaskan lebih lanjut oleh Budiyanto bahwa definisi bangsa yang dikemukakan para ahli dapat ditinjau dari dua faktor, yaitu faktor-faktor objektif yang mencakupi (agama, adat istiadat, wilayah dan institusi) dan faktor-faktor subjektif yang meliputi ( sikap, persepsi, dan sentimen), berikut uraiannya: a. Definisi bangsa yang menekankan faktor objektif disampaikan oleh Josep Stalin yang mengatakan bahwa: “Suatu bangsa yang terbentuk secara historis merupakan komunitas yang stabil yang terbentuk atas dasar kesamaan bahasa, wilayah, kehidupan ekonomi, serta perasaan psikologis yang terwujud dalam budaya bersama”. b. Definisi bangsa yang menekankan faktor subjektif disampaikan oleh Benedict Anderson yang mengatakan bahwa “Bangsa adalah suatu komunitas politik yang terbayang dalam wilayah yang batasnya berdaulat.” Sedangkan Anthony D. Smith mengutarakan bangsa adalah “Suatu komunitas manusia yang memiliki nama, menguasai suatu tanah air, memiliki mitos-mitos dan sejarah bersama, budaya, politik bersama, perekonomian tunggal dan hak serta kewajiban bersama bagi semua anggotanya”. 4 Uraian di atas menunjukkan bahwa setiap kumpulan manusia yang memiliki nama, wilayah tanah air untuk bertempat tinggal, mitos, sejarah bersama, budaya, politik, ekonomi, hak dan kewajiban bersama dapat disebut bangsa. Jadi, bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai kelompok manusia atau komunitas manusia yang memiliki wilayah kedaulatan, mitos, budaya, politik, ekonomi, bahasa,

3 4

Ibid. h. 3 Ibid. h. 4

3

keadaan psikologi, dan sejarah yang sama. Pertanyaan lanjutan yang muncul: Bagaimana bangsa Indonesia itu menjalankan hidup berbangsa? Pengertian bangsa sebagaimana terurai di atas dipakai untuk memahami bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai dasar hidup atau pedoman hidup dalam menjalankan hidup berbangsa dan bernegara. Apa itu negara? Untuk menjawab pertanyaan ini dikemukakan pengertian negara. 1) Pengertian negara Secara etimologis “negara” berasal dari bahasa Latin yaitu status atau statum yang berarti ‘menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri dan menempatkan’. Kata negara yang kerap digunakan di Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta nagari atau nagara, yang berarti ‘wilayah, kota atau penguasa’. Kata ini secara historis telah muncul pada masa Kerajaan Majapahit abad ke XIV, seperti tertulis dalam buku Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca yang ditulis pada tahun 1365. Dalam buku itu digambarkan tentang pemerintahan Majapahit yang menghormati beberapa aspek seperti: a) musyawarah; b) hubungan antardaerah; c) dan hubungan dengan negara-negara tetangga. 5 Menurut Mpu Prapanca tujuan sebuah negara, membentuk negara yang madani, makmur, aman sentosa, cerdas, damai mencakupi damai ilahiyah, taat pada hukum yang dianut sebuah negara. 2) Sifat Hakikat Negara Berdirinya suatu negara bertalian erat dengan adanya ‘keinginan manusia untuk membentuk suatu bangsa karena adanya berbagai kesamaan rasa, bahasa, adat istiadat. Hakikat berdirinya suatu negara sangat penting artinya bagi rakyat atau bangsa yang membutuhkan wadah yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Sifat hakikat negara mencakup beberapa aspek berikut: a) Sifat memaksa Negara memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai kekuatan fisik secara legal. Sarana untuk itu, adalah polisi, tentara, dan alat penjamin hukum. Dengan sifat memaksa ini diharapkan semua peraturan perundangan yang berlaku ditaati supaya keamanan dan ketertiban negara tercapai. Bentuk paksaan yang dapat dilihat dalam suatu negara adalah adanya UU Perpajakan yang memaksa setiap warga negara untuk membayar pajak dan bila melanggar akan dikenakan sanksi hukum tertentu. b) Sifat Monopoli Negara mempunyai sifat monopoli, yaitu menetapkan tujuan besama masyarakat. Misalnya negara dapat mengatakan bahwa aliran kepercayaan yang menamakan dirinya GAPATAR dilarang karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. c) Sifat mencakup semua (all-embracing)

5

45

M. Solly Lubis. Ketatanegaraan Republik Indonesia. (Bandung: Mandar Maju, 1993), h.

4

Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali. Hal itu perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan gagal. Uraian yang bersifat konsepsi seperti terpapar di atas digunakan untuk membahas topik tulisan ini. Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini hendak memaparkan sejarah perumusan Pancasila hubungannya dengan proklamasi mencakupi satuan bahasan unsur terbentuknya bangsa, negara, fungsi negara, tujuan negara yang diambil dari beberapa sumber yang relevan dengan pokok bahasan itu. 2. Rumusan Masalah Pokok bahasan ini diuraikan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan sebagai berikut: 1) Bagaimana terbentuknya bangsa dan negara Indonesia? 2) Bagaimana sejarah perumusan Pancasila yang digunakan sebagai dasar negara Indonesia? 3) Bagaimana hubungan sejarah perumusan Pancasila dengan proklamasi? 3. Tujuan Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa aspek berikut: 1) Menjelaskan terbentuknya negara Indonesia 2) Memaparkan sejarah perumusan Pancasila yang digunakan sebagai dasar negara Indonesia 3) Menjelaskan hubungan sejarah perumusan Pancasila dengan proklamasi. 4. Metode Penulisan Makalah ini Makalah ini ditulis dengan beberapa langkah yang teratur, sebagai berikut: 1) menelusuri dan mengumpulkan literature yang ada serta menelaahnya secara seksama; 2) membaca dan mencatat berbagai sumber kepustakaan yang terkait denga pokok bahasan terkait sejarah, unsur-unsur terbentuknya negara, pancasila dan proklamasi. Untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk penulisan topik ini; 3) mengutip informasi dari buku maupun jurnal, hasil bacaan digunakan untuk merancang kerangka berpikir berupa kerangka konseptual yang dijadikan dasar berpijak dalam membahas permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini. B. PEMBAHASAN Berbicara seputar sejarah perumusan Pancasila yang dikaitkan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, berarti membuka suatu persoalan yang mempunyai ranah yang demikian luas. Pembahasannya dapat dimulai dari penjelasan yang mencakup aspek: 1) unsur-unsur terbentuknya negara, 2) unsur terbentuknya negara (rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, pengakuan negara lain), 3) fungsi negara, 4) sikap semangat kebangsaan dalam kehidupan

5

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 5) dasar negara; 6) proklamasi. Enam aspek yang menjadi pokok bahasan sejarah perumusan Pancasila dalam hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan pokok bahasan yang sudah ada sejak dahulu, tetapi sekaligus menjadi pokok bahasan yang aktual yang selalu bersifat hangat dan menarik untuk terus diperbincangkan dari berbagai kalangan yang tertarik pada dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila beserta seluk beluknya. Terlebih lagi, sejarah perumusan Pancasila, proklamasi sebagai kegiatan pengajaran yang berlangsung mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, di mana pun dan kapan pun, pokok bahasan itu mempunyai kedudukan penting dalam kaitannya dengan berbagai dimensi kehidupan warga negara Indonesia. Uraian berikut ini dimulai dari pertanyaan pertama dari rumusan masalah dalam tulisan ini, yaitu: Bagaimana terbentuknya bangsa dan negara Indonesia? 1. Unsur-unsur Terbentuknya Bangsa Friedrich Hertz dalam bukunya Nationality in History and Politic sebagaimana diintisarikan oleh Budiyanto mengemukakan bahwa ada empat unsur yang berpengaruh bagi terbentuknya suatu bangsa, yaitu: 1) keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi dan solidaritas; 2) keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya; 3) keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian atau kekhasan, contoh menjunjung tinggi bahasa nasional yang mandiri; 4) keinginan untuk menonjol atau unggul di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh dan prestise. 6 Konsep yang dikemukakan oleh Friedrich itu: Terbentuknya bangsa Indonesia dengan kebhinekaan suku, agama, ras dan golongan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke telah teruji dalam kurun waktu lebih dari tiga abad. Pada masa penjajahan Belanda selama 350 tahun dan Jepang 3,5 tahun, meskipun dengan berbagai politik pecah belah dan adu domba (devide et impera), namun tidak mampu dipisahkan niat, tekad, jiwa dan semangat bangsa Indonesia dealam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia melalu Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sumber: Budiyanto (2014: 12)

Merujuk kepada konsep yang dikemukakan Friedrich itu, ide itu sejalan dengan pendapat Hans Kohn yang mengatakan bahwa warga masyarakat Indonesia sudah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia seperti adanya faktor-faktor objektif yaitu: ada kesamaan keturunan, wilayah, bahasa, adat istiadat, kesamaan politik, perasaan, agama, kemauan bersama (nasionalisme). Pertanyaan selanjutnya : Apa saja unsur-unsur terbentuknya sebuah negara? Suatu negara dapat terbentuk apabila memenuhi minimal unsur-unsur konstitutif. Unsur konstitutif merupakan syarat mutlak yang harus ada untuk 6

Op.cit., Budiyanto (2014)., h. 12.

6

mendirikan negara, yaitu ada: 1) rakyat, 2) wilayah, 3) pemerintahan, yang berdaulat, 4) pengakuan negara lain. Perhatikan skema 3 berikut ini: Skema 3 Syarat Terbentuknya Negara mutlak

konstitutif

rakyat

Unsur-unsur terbentuknya negara

Tidak mutlak

deklaratif

de facto

Pemerintah berdaulat

wilayah

Pengakuan negara lain

de jure

Sumber: Budiyanto (2014: 12)

Skema 3 dapat dijelaskan sebagai berikut: Suatu negara harus memenuhi syarat adanya rakyat bersatu, daerah atau wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan negara lain. Uraian setiap unsur disintesakan dari Budiyanto, 7sebagai berikut: a. Rakyat Rakyat merupakan unsur terpenting negara karena rakyatnya yang pertama kali berkehendak membentuk negara. Secara politis, rakyat adalah semua orang yang berada dan berdiam dalam suatu negara yang tunduk pada kekuasaan negara itu. Pembagian rakyat di dalam negara dapat dilihat pada skema berikut ini. Skema 4 Pembagian Rakyat warga rakyat

Penduduk Bukan warga negara

Bukan penduduk

Sumber: Budiyanto (2014: 13)

Skema 4 dibuat berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu di dalam suatu negara, maka rakyat dapat dibedakan atas dua yaitu penduduk dan bukan 7

Ibid. Budiyanto (2014)., h. 18-20

7

penduduk. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal di dalam suatu wilayah negara untuk jangka waktu yang sangat lama. Bukan penduduk adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu, contoh para turis manca negara. b. Wilayah Wilayah merupakan unsur mutlak suatu negara tempat berhuninya rakyat dan tempat berlangsungnya pemerintahan yang berdaulat. Wilayah suatu negara secara umum dapat dibedakan atas wilayah daratan, lautan, udara dan wilayah ekstrateritorial. c. Pemerintah yang berdaulat Suatu pemerintahan yang berkuasa atas seluruh wilayah dan segenap rakyatnya disebut kedaulatan (soverignty). Kedaulatan mempunyai sifat-sifat pokok sebagai berikut: 1) asli artinya kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi; 2) permanen artinya kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri sekalipun pemegang kekuasaan berganti-ganti; 3) tunggal artinya kekuasaan itu merupakan kekuasaan satu-satunya yang tertinggi; 4) tidak terbatas artinya kekuasaan itu tidak terbatas; 5) pengakuan negara lain sangat diperlukan untuk kepentingan hubungan internasional. 2. Fungsi Negara Negara sebagai sebuah organisasi dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, memiliki fungsi yaitu sebagai pengatur kehidupan dalam negara untuk menciptakan tujuan-tujuan negara. Montesquieu dalam Budiyanto (2014) menjelaskan fungsi negara menjalankan tiga tugas pokok, yaitu: 1) fungsi legislatif yaitu membuat undang-undang; 2) fungsi eksekutif yaitu melaksanakan undang-undang; 3) fungsi yudikatif, yaitu mengasai agar semua peraturan ditaati. 3. Tujuan Negara Tujuan negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan, ketertiban, dan ketenteraman semua rakyat yang menjadi bagiannya. Uraian di atas menunjukkan bahwa Indonesia layak untuk disebut sebagai sebuah negara yang memiliki sejarah. Berikut ini diuraikan sejarah perumusan Pancasila. 4. Sejarah Perumusan Pancasila Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang terletak di Asia Tenggara. Sebagai negara kesatuan Indonesia merupakan suatu negara yang merdeka dean berdaulat yang berkuasa hanya pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah sebagai bagian negara. Dengan demikian Indonesia hanya terdiri dari satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi, baik keluar maupun ke dalam dan kekauasaan pusat tidak dibatasi. Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi berdasarkan Pancasila

8

Bagi bangsa Indonesia paham demokrasi yang dianut adalah Demokrasi Pancasila. Mengapa demokrasi Pancasila itu diterapkan bukan model demokrasi yang lain? Paham demokrasi Pancasila dianggap oleh rakyat Indonesia sebagai paham yang sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Lalu apa yang dimaksud dengan Pancasila itu? a. Pengertian Pancasila Ditinjau secara etimologi, kata pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu panca ‘lima’; sila ‘ajaran, dasar’. Istilah pancasila pertama kali diperkenalkan oleh agama Budha pada jaman Majapahit. Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan pada kurun waktu 39 tahun saat pemerintahan kerajaan dipegang oleh Hayam Wuruk pada tahun 1350- 1389. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, bidang sastra mengalami kemajuan. Karya sastra yang paling terkenal paa zaman Majapahit adalah Kitab Negarakertagama. Kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 M. Di samping menunjukkan kemajuan di bidang sastra, Negarakertagama juga merupakan sumber sejarah Majapahit. Kitab lain yang penting adalah Sutasoma. Kitab ini disusun oleh Empu Tantular. Kitab Sutasoma memuat kata-kata yang sekarang menjadi semboyan negara Indonesia, yakni Bhineka Tunggal Ika. Selain itu, Empu Tantular juga menulis Kitab Arjunawiwaha.8 Ditinjau secara istilah Pancasila adalah dasar negara yang disebut falsafah atau dasar negara. Di dalam kitab Negarakertagama karya Empu Prapanca dijelaskan bahwa Pancasila berisi ajaran sebagai berikut: 1) Dilarang membunuh 2) Dilarang mencuri 3) Dilarang berjina 4) Dilarang berdusta 5) Dilarang meminum minuman keras. 9 b. Perumusan Pancasila Pada abad-abad selanjutnya, ajaran Pancasila tetap dirujuk oleh bangsa Indoensia. Salah satu bukti Pancasila tetap dirujuk sebagai sebuah ajaran adalah pada perumusan Pancasila terjadi pada tanggal 29 April 1945, ketika Pemerintah Jepang membentuk sebuah lembaga yang dalam bahasa Jepang disebut dokuritsu Jumbi choosakai ‘Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia’ (disingkat BPUPKI) yang beranggotakan 62 orang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Radjiman Wideodiningrat dan wakilnya R. Pandji Soeroso dan Ichibangase (asal Jepang). BPUPKI memiliki tugas membuat rancangan dasar negara dan membuat UUD. Sidang pertama BPUPKI terjadi pada tanggal 29-31 Mei 1945 dan 1 Juni 1945 dalam sidang itu dirumuskan berbagai gagasan tentang dasar negara Indonesia. Berikut ini beberapa usulan dari anggota BPUPKI yang menjadi rumusan dasar negara di antaranya sebagai berikut: 8

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejarah Indonesia. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014)., h. 138-139. 9 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan Pancasila dan Keewarganegaran. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014)., h. 138-139

9

1. Muhammad Yamin mengusulkan gagasan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. 10 Gagasan dasar negara yang dikemukakan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Ketuhanan yang Maha Esa Kebangsaan Persatuan Indonesia Rasa Kemanusiaan yang adil dan Beradab Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

1) 2) 3) 4) 5)

2. Soepomo mengusulkan gagasan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. 11 Gagasan dasar negara yang dikemukakan sebagai berikut: Persatuan Kekeluargaan Keseimbangan lahir dan batin Musyawarah Keadilan rakyat

1) 2) 3) 4) 5)

3. Soekarno mengusulkan gagasan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. 12 Gagasan dasar negara yang dikemukakan sebagai berikut: Kebangsaan Indonesia Internasionalisme atau Peri Kamanusiaan Mufakat atau demokrasi Kesejahteraan Sosial Ketuhanan yang Berkebudayaan

Sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada kurun waktu 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 belum menetapkan ketiga usulan rumusan dasar negara tersebut menjadi sebuah dasar dalam negara Indonesia. Pada saat itu pula dibentuk panitia yang beranggota sembilan orang yang dikenal dengan sebutan ‘Panitia Sembilan’ dengan anggotanya sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Ir. Soekarno H. Agus Salim Mr. Ahmad Soebardjo Mr. Muhammad Yamin Drs. Mohammad Hatta Mr. AA. Maramis Kyai. Haji Wachid Hasyim Abdul Kahar Muzakkir Abikusno Tjokrosujoso

Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Asal Jawa Asal Jawa Asal Jawa Asal Jawa Asal Sumatra Barat Asal Sulawesi Utara (Manado) Asal Jawa Asal Sulawesi Selatan Aswal Jawa

10

Op.cit. Matorji (2009)., hal 35 Op.cit. Matorji (2009)., hal 35 12 Op.cit. Matorji (2009)., hal 35 11

10

Sumber: Disintesakan dari berbagai sumber buku sejarah Indonesia

Panitia sembilan yang diketuai oleh Ir. Soekarno pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan naskah Rancangan Pembukaan UUD yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta (Djakarta Center) yang berisi, sebagai berikut: 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab 3) Persatuan Indonesia 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Selanjutnya, dengan berbagai pertimbangan yang mencakupi, keragaman suku bangsa, agama, budaya yang terdapat di Indonesia, dikeluarkan Peratuan Presiden atau PP No. 12 tahun 1968 tertanggal 13 April 1968 mengenai Rumusan Dasar Negara dalam negara Indonesia, dikemukakan Rumusan Pancasila yang benar dan sah adalah rumusan yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dengan rumusan sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia c. Tujuan Pancasila Dijadikan sebagai Dasar Negara Indonesia Alasan Pancasila dijadikan sebagai tujuan negara antara lain sebagai berikut: 1. Hasil berpikir /pemikiran para leluhur bangsa Indonesia 2. Dianggap sesuai dengan kepribadian bangsa Indone4sia 3. Dianggap sebagai norma-norma dan nilai-nilai yang paling benar dan sesuai bagi bangsa Indonesia

1. 2. 3.

d. Fungsi Utama Pancasila memiliki fungsi sebagai berikut: Pandangan hidup bangsa Dasar negara Republik Indonesia Cerminan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia

Dasar hukum yang menyatakan bahwa Pancasila dipilih sebagai dasar negara tertera di dalam beberapa dokumen dan tercantum di dalam perundangundangan negara Indonesia sebagai berikut :

11

3

Dokumen Dalam pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945 Naskah politik yang bersejarah, tanggal 22 Juni 1945 alinea IV -

4

-

5

-

1 2

Naskah Perundang-udangan negara RI Naskah rancangan Pembukaan UUD 1945 (Piagam Jakarta) Naskah Pembukaan UUD 1945, alinea IV Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia (RIS) tanggal 17 Desember 1945 Alinea IV Mukadimah UUD Sementara Konstitusi Republik Indonesia (UUDS RI) tanggal 17 Desember 1950 Alinea IV Pembukaan UUD 1945, alinea IV setelah dektrit Presiden RI tanggal 5 Junli 1959.

Uraian di atas menunjukkan bahwa setiap negara yang merdeka dan berdaulat tentu memiliki dasar negara. Untuk menentukan sebuah dasar negara ditentukan oleh bebarapa faktor antara lain: 1) nilai-nilai sosial budaya, 2) patriotisme; 3) nasionalisme yang telah terkristalisasi dalam perjuangan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang hendak dicapai. Bagi bangsa Indonesia, dasar negara yang dianut adalah Pancasila. Dalam tinjauan yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma objektif dan norma tertinggi dalam negara, serta sebagai sumber segala sumber hukum sebagaimana tertuang dalam: 1. TAP MPRS No XX/MPRS/1966, 2. jo TAP MPR/1973, 3. jo TAP MPR No IX /MPR/ 1978 4. TAP MPR no. XVIII/MPR/ 1998 berisi penegasan kembali Pancasila sebagai dasar negara. 13 Setelah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan bukti hukum yang jelas, maka bangsa Indonesia memiliki dorongan kuat untuk membentuk negara yang merdeka. Hal itu tertuang dalam peristiwa proklamasi yang diuraikan pada bagian berikut ini. 5. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Untuk menunjukkan apa bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan? Proklamasi kemerdekaan Indonesia menunjukkan keberanian bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Ketika bangsa Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaan, hal itu tidak berlangsung lancar begitu saja, proklamasi itu lahir dari perbedaan sikap yang jelas antara kalangan yang 13

Op.cit., Budiyanto (2014)., hal 96-97

12

menginginkan kemedekaan Indonesia sebagai hasil perjuangan sendiri dan kalangan yang tidak mempersoalkan kemerdekaan itu merupakan pemberian Jepang. Berikut ini rangkaian peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia: 1

2

3

4

Pada akhir bulan Juli 1945 komando balatentara Jepang di wilayah selatan mengadakan rapat di Singapura. Rapat itu menyetujui pemberian kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, panglima Asia Tenggara Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan dokuritsu junbi linkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Dua hari kemudian Soekarno Hatta bersama dengan Dr. Rajiman Wediodiningrat diundang ke Dalath (Ho Chi Minh), Vietnam, untuk dilantik sebagai ketua dan wakil ketua PPKI oleh Terauchi. Pada tanggal 6-9 Agustus bom atom dijatuhkan armada udara sekutu masing-masing di Hirosima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong Terauchi untuk mengubah tanggal pemberian kemerdekaan menjadi 24 Agustus 1945. Dengan kepastian tanggal tersebut, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wideodiningrat kembali ke Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Meskipun dirahasiakan, berita kekalahan itu dapat diketahui sejumlah tokoh gerakan bawah tanah dan para pemuda melalui siaran radio. Kekalahan Jepang itu menimbulkan keinginan kuat dan keberanian untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin.

Saat Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu itulah para kaun muda yang menamakan diri PETA mengadakan rapat pada tanggal 15 Agustus 1945. Rapat itu dipimpin oleh Chairul Saleh. Rapat itu memutuskan untuk mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. a. Perumusan Konsep Proklamasi Kemerdekaan Setelah bertemu somabuco, Soekarno Hatta bergegas pergi ke kediaman Laksamana Maeda di sana telah berkumpul anggota PPKI dan kalangan muda. Kemudian, terjadilah peristiwa sejarah berupa perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Teks itu dirumuskan di ruang makan oleh Soekarno, Hatta dan Ahmad Soebarjo. Peristiwa itu disaksikan oleh Soekarni, B.M Diah dan Sudiro. Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan pada secarik kertas, sementara Hatta dan Ahmad Soebarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Konsep proklamasi kenerdekaan itu terdiri atas dua kalimat: 1. Kalimat pertama merupakan pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri;

13

2. Kalimat kedua merupakan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. 14 b. Pengesahan Teks Proklamasi Untuk mengesahkan teks proklamasi yang sudah dibuat terjadi perdebatan mengenai siapa yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan itu. Soekarno mengusulkan agar teks itu ditandatangani oleh mereka yang hadir, seperti deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Usulan itu ditentang oleh kalangan pemuda. Menurut para pemuda itu proklamasi kemerdekaan Indoensia harus benar-benar bersih dari pengaruh Jepang. Sukarni mengusulkan teks itu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usulan Sukarni itu disetujui. Kemudian konsep proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno itu diketik oleh Sayuti Melik dengan perubahan kecil yang disetujui, misalnya: Kata tempoh wakil-wakil bangsa Indonesia Djakarta17-08-‘05

diganti menjadi kata tempo atas nama bangsa Indonesia Djakarta, hari 17 boelan 8 tahun 05

Selesai diketik, Soekarno dan Hatta membubuhkan tanda tangannya masingmasing. Selesailah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. 15 c. Pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan Sebelum dibacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi beberapa peristiwa penting: 1) Berkumpulnya para tokoh politik, pemua masyarakat dan para pemuda anggota PETA yang dipimpin oleh Latief Hendraningrat dan Arifin Abduraahman 2) Persiapan upacara dikoordinasi oleh Suwirjo walikota Jakarta 3) Dibuat tiang bendera dari bambu yang diberi tali dan ditanam di teras rumah Soekarno; 4) Bendera dijahit oleh Fatmawati Soekarno Upacara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan berlangsung di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta (Sekarang Gedung Perintis Kemerdekaan di Jalan Proklamasi) tanpa protokol, setelah Latief Hendranigrat menyiapkan baris, Soekarno Hatta berdiri di tempat yang telah ditentukan. Kemudia Soekarno maju mendekati mikrofon dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan kemudian Soekarno: Proklamasi Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l diselenggarakan dengan 14 15

Op.cit., Matroji., h. 7 Ibid.

14

tjara seksama dalam tempo jang sesingkat-singkatnja. Jakarta, hari 17 boela 8 tahoen ‘05 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno/Hatta

Setelah pembacaan teks promklamasi selesai, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih. Pengibaran bendera dilaksanakan oleh Suhud dan Latief Hendraningrat. Mengiringi naiknya bedera secara perlahan-lahan secara spontan hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selesai pengibaran bendera acara berlanjut dengan pidato dari Suwirjo dan dr Muwardi. 16 Upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia hanya berlangsung 1 jam. Meskipun singkat dan sederhana, peristiwa itu membawa perubahan luar biasa bagi bangsa dan negara Indonesia. Peristiwa itu menandai terbentuknya bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Kemerdekaan bangsa Indonesia itu disebarluaskan ke berbagai tempat dengan beberapa cara berikut: 1) siaran radio; 2) surat kabar, 3) pamphlet; 4) dari mulut ke mulut. Proklmasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan perwujudan nia dan tekad raykat Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Sebagai besar rakyat Indonesia dapat deengan cepat menanggapi makna proklamasi kemederdakaan itu, kecepatan tanggapan itu dapat dilihat antara lain dari timbulnya gerakan spontan rakyat yang memandang proklmasi kemerdekaan. Berikut ini tindakan heorik yang mendukung Proklamasi Kemerdekaan: 1) Tindakan Heroik dari Yogyakarta. Perebutan kekuasaan dimulai pada tanggal 26 September 1945 para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang mengadakan aksi pemogokan. Mereka memaksa pihak Jepang untuk menyerahkan semya kantor mereka kepada orang Indonesia. Tindakan itu diperkuat oleh pengumuman Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta yang menegaskan kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan pemerintah RI; 2) Tibdakan Heroik dari Semarang 3) Tindakan Heroik dari Makassar 4) Tindakan Heorik dari Pulau Sumbawa 5) Tindakan Heorik dari Bali 6) Tindakan Heorik dari Banda Aceh 7) Tindakan Heorik dari Pulau Palembang 8) Tindakan Heorik dari Kalimantan Tindakan heroik itu mendorong Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (selanjunta disingkat PPKI) untuk mengesahkan undang-undang dasar, memilih presiden serta wakil presiden dan membentuk lembaga kenegaraan. Sehari setelah proklamasi, tepatnya pada tangga 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapat pleno di Pejambon Jakarta (di gedung yang sekarang menjadi Kementrian Kehakiman). Rapat dihadiri 27 orang anggota yang dipimpin oleh Soekarno dan 16

Ibid.

15

Hatta. Rapat tersebut mengahsilkan 2 keputusan penting, yaitu: 1) pengesahan UUD 1945; 2) pemilihan presiden dan wakil.

d. Mengesahkan UUD 1945 Sebelum rapat pleno dimulai Soekarno dan Hatta meminta kesediaan Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Teuku Mohammad Hassal untuk membahas masalah rancangan pembukaan undangundang dasar. Masalah itu terutama mengenai kalimat “Ketuhanan dengan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa dengan tujuan agar tidak ada keberatan dari pemelukpemeluk agama lain. Selanjutnya, dilakukan rapat membahas rancangan pembukaan dan undang-undang dasar yang telah disiapkan BPUPKI. Di dalam rapat itu diputuskan bahwa rancangan UUD 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dengan pengesahan UUD 1945 itu, Indonesia memiliki landasan hidup bernegara. e. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung secara spontan setelah disahkannya UUD 1945. Ketika Soekarno meminta sidang untuk membahas pasal III dalam aturan peralihan, Otto Iskandardinata mengusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi. Otto Iskandardinata mengajukan Ir. Soekarno menjadi presiden dan Mohammad Hatta menjadi wakil presiden. Rapat langsung menyetujui kedua tokoh itu. Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden RI dan Hatta sebagai Wakil Presiden RI diiringi oleh lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh peserta rapat secara spontan. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara aklamasi dan cepat itu menunjukkan betapa para anggota PPKI menyadari kepentingan nasional dan persatuan bangsa. Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden itu, Indonesia memiliki lembaga pemerintahan sendiri. Dalam kata penutup rapat pada hari itu, Presiden Soekarno menyatakan bahwa sejak tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia memperoleh landasan kehidupan bernegara yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dasar negara Pancasila. Berarti, rumusan Pancasila yang otentik (asli dan resmi) adalah rumusan yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Sedangkan rumsuan dasar negara yang diajukan BPUPKI dan Panitia Sembilan (Piagam Jakarta) hanyalah merupakan konsep. 17 6. Simpulan Dasar negara yang dipilih bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila dijadikan pedoman pokok dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan negara yang mencakup bidang kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya serta pertahanan keamanan negara. Dasar negara Republik Indonesia termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV, yakni Pancasila. Hal 17

Matroji. Sejarah. (Jakarta: Erlangga, 2009), hal 22-25

16

ini ditegaskan kempali pada era reformasi ini, yaitu di dalam ketetapan MPR-RI No XVIII/MPR/1998. Pancasila merupakan landasan yuridis konstitsional dan dapat disebut juga sebagai ideologi negara atau filsafat negara. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi kemerdekaan dapat dilihat melalui cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu: 1) mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, tertuang dalam Alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Isi Alinea ke dua itu: “…Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur” 3) Hasil perjuangan kemerdekaan itu terjelma dalam wujud suatu negara Indonesia. Menyusun suatu negara atas kemampuan yang berasal dari kekuatan sendiri dan selanjutnya untuk menunju cita-cita bersama yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Hal itu tertuang pada sila ke V: “… Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan nasional Negara Republik Indonesia tertuang dalam Alinea ke empat disebutkan bahwa: “… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…” Berdasarkan alinea tersebut, tujuan nasional yang ingin dicapai negara Republik Indonesia adalah: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdsakan kehidupan bangsa; 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan falsafah negara Pancasila dan tujuan nasional beberapa upaya yang dapat dilakukan negara Indonesia di antaranya sebagai berikut: 1. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap semua warga negara tanpa diskriminatif; 2. Menyediakan fasilitas umum yang memadai yang berdampak pada kesejahteraan sosial; 3. Menyediakan sarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh tanah air; 4. Memberikan biaya pendidikan gratis terhadap seluruh jenjang pendidikan bagi seluruh warga negara; 5. Menyediakan infrastrukitur serta sarana transportasi; 6. Menyediakan lapangan kerja yang dapat menyerap jumlah angkatan kerja dalam rangka penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara;

17

7. Mengirimkan pasukan perdamaian dalam rangka ikut serta berpartisipasi aktif dalam menajaga dan memelihara perdamaian dunia. 18

PUSTAKA RUJUKAN Budiyanto. 2014. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Erlangga Erwin, Muhammad. 2012. Pendidikian Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bandung: Rafika Aditama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014 Sejarah Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014 Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Erlangga. Lubis, M. Solly. 1993. Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Matroji. 2009. Sejarah. Jakarta: Erlangga. Soemarsono. 2015. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Rineka Cipta Tim Penyusun. 2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Wiyono, Kanto. 2011. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Banteng

18

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan Pancasila Keewarganegaran. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014)., h. 50-51

dan

18