SISTEM PENILAIAN KINERJA ANGGOTA POLRI

smk online versi android dpt di download di ... terintegrasi dgn aplikasi sipp & hasil ... dgn aplikasi sdm polri dan aplikasi lainnya, sbb: e- budget...

1 downloads 53 Views 3MB Size
SISTEM PENILAIAN KINERJA ANGGOTA POLRI PEMBEKALAN KEPADA PESERTA SOSIALISASI DAN PELATIHAN SMK ONLINE

JAKARTA, NOPEMBER 2017

MATERI I.

DASAR

II.

MANAJEMEN KINERJA ANGGOTA POLRI

III.

PERMASALAHAN IMPLEMENTASI PERKAP NO 16 TH 2011 TTG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI PADA POLRI DGN SMK

IV.

PERUBAHAN STRATEGIS SMK SAAT INI

V.

MIMPI KE DEPAN

VI.

PENUTUP

I.

1

DASAR UU NO 2 TH 2002 TTG POLRI

2

PERKAP NO 16 TH 2011 TTG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI PADA POLRI DGN SMK

3

SPRIN KAPOLRI NOMOR: SPRIN/1376/VII/2016 TGL 1 JULI 2016 TTG TIM PENGGIAT P2K

II.

M A N A J E M E N K I N E R JA A NG G O TA P O L R I

1. MANAJEMEN KINERJA (PERFORMANCE MANAGEMENT)

• Manajemen Kinerja merupakan aktivitas utk memastikan bahwa tujuan organisasi secara konsisten dpt dicapai secara efektif & efisien. • Kelangsungan hidup sebuah organisasi ditentukan oleh keberhasilannya dlm mencapai tujuan organisasi. • Manajemen kinerja merupakan kebutuhan setiap organisasi utk menjalankannya. Manajemen kinerja berorientasi pada pengelolaan proses pelaksanaan kerja & hasil atau prestasi kerja. • Apabila manajemen kinerja baik, maka seluruh sumber daya dlm organisasi dapat dikelola sedemikian rupa, sehingga selaras dapat mencapai visi & misi organisasi.

2. ELEMEN KUNCI DALAM SIKLUS MANAJEMEN KINERJA

3. SIKLUS SISTEM MANAJEMEN KINERJA (SMK POLRI)

TAHAP I

TAHAP II

PERENCANAAN

PEMANTAUAN

KINERJA

KINERJA

TAHAP IV EVALUASI KINERJA

TAHAP III PENILAIAN

KINERJA

4. PERKEMBANGAN SMK ANGGOTA POLRI

• Awalnya

penilaian kinerja anggota Polri menggunakan “Daftar Penilaian (Dapen)”

dilakukan

dgn

• Sejalan dgn

program RBP, daftar penilaian (Dapen) tdk relevan & tdk sesuai lagi dgn perkembangan & arah RBP, maka penilaian kinerja anggota Polri dilakukan melalui Peraturan Deputi SDM No. 1 tahun 2010 tentang Sistem Manajemen Kinerja

• Kemudian disahkan melalui Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2011 ttg

Penilaian Kinerja Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dgn Sistem Manajemen Kinerja (SMK)

• Hasil evaluasi & kajian terhadap implementasi Peraturan Kapolri Nomor

16 Tahun 2011 ttg Penilaian Kinerja Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Sistem Manajemen Kinerja, yg telah diimplementasikan selama 6 (enam) thn, SMK msh blm dpt dijadikan sbg tolak ukur dlm pola Bin SDM Polri.

III.

PERMASAL AHA N I M P L E M E N TA S I P E R K A P N O 16 TH 2 011 TTG PENIL AIAN K I N E R JA P E G AWA I NEGERI PA D A P O L R I D G N S M K

A. BELUM DAPAT MENJAMIN OBYEKTIVITAS DLM:

1

2

3

PEMBINAAN KARIER



PENDIDIKAN PENGEMBANGAN



KENAIKAN PANGKAT & PEMBERIAN TUNKIN



B . P E R M A S A L A H A N T E K N I S I M P L E M E N TA S I S M K :

1. SERING DIMANIPULASI IJIN NDHAN… SMK NYA BERKENAN DIKASIH 50, KEBETULAN TAHUN INI SAYA MAU UKP HEHEHEHE....

2. CENDERUNG SUBJEKTIF

Kalo ini sih ga usah tinggi-tinggi… dikasi nilai aja udah sukur…

LANJUTAN…

3

Mekanisme penilaian sulit dipahami dan kurang familiar (Nilai maks FG=28, FS=26, nilai total maks=54)

4

Tugas tambahan, penghargaan & hukuman belum menjadi bagian penilaian kinerja

5

Pengukuran kinerja individu masih bersifat kegiatan dan belum dikaitkan dengan kinerja organisasi dalam bentuk sistem

6

Manfaat masih belum jelas dan evaluasi capaian kinerja belum diatur

7

Belum berbasis teknologi informatika

8

Belum dilaksanakan secara konsisten

9

Kurang komitmen dari unsur pimpinan

10

Pengukuran Kinerja Individu Masih B e r s i fa t K e g i a t a n , B e l u m D i k a i t k a n d e n g a n Kinerja Organisasi dalam bentuk sistem

11

Fa k t o r k i n e r j a ya n g b e l u m m e n c e r m i n k a n t u g a s p o ko k d a n fungsi

12

Mismatch periode dengan perk ap tunjangan kiner ja

13

Mek anisme sistem menajemen kinerja ya n g b e l u m k o n s i s t e n

I V . P E R U B A H A N S T R AT E G I S S M K

1. KONTRAK KERJA INDIVIDU ANGGOTA POLRI DIBUAT PADA TAHAP PERENCANAAN KINERJA: PENYUSUNAN KONTRAK KERJA BERDASARKAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TEMPAT ANGGOTA POLRI BERTUGAS AGAR TUJUAN ORGANISASI POLRI SECARA KONSISTEN DPT DICAPAI SECARA EFEKTIF & EFISIEN

KONTRAK KERJA ANGGOTA POLRI BERISI 5 URAIAN PEKERJAAN SESUAI TUPOKSI, PADA SETIAP URAIAN PEKERJAAN DIBUAT INDIKATOR PEKERJAAN & TARGET PEKERJAAN DLM KURUNG WAKTU 1 SEMESTER YG BERSIFAT NYATA & DPT DIUKUR, MELIPUTI TARGET: KUANTITAS & MUTU

CAPAIAN KONTRAK KERJA ANGGOTA POLRI MENGGAMBARKAN PROSES MEMBANGUN PEMAHAMAN BERSAMA TTG: A. APA YG HARUS DICAPAI BERORIENTASI PADA PRODUK/HASIL B. BAGAIMANA UTK MENCAPAINYA DIPERLUKAN KOMPETENSI C. PENDEKATAN UTK MENGELOLA ORG SEHINGGA MENINGKATKAN KEMUNGKINAN UTK MENCAPAI SUKSES KINERJA LUAR BIASA OLEH ANGGOTA POLRI

LANJUTAN… KEWAJIBAN BAGI PIMPINAN POLRI PD SETIAP LEVEL AGR MERENCANAKAN KINERJA UNGGUL ANGGOTA POLRI MELALUI PEMBUATAN KONTRAK KERJA:

1

Mempedomani rencana kinerja organisasi menjadi rencana kinerja individual

2

Mengkomunikasikan kpd anggota tim

3

Mengkonsep & meneliti kontrak kerja

4

Memfinalkan pembuatan kontrak kerja

“KINERJA YG LUAR BIASA HARUSLAH DIRENCANAKAN, DIDISKUSIKAN & DIPERDAYAKAN… ITU ADALAH PROSES YG SULIT, MEMBUTUHKAN WAKTU, & MELIBATKAN ANALISIS YG MENDALAM, KINERJA YG LUAR BIASA HARUSLAH DIKALKULASI, DIPERSUASI DAN DISEMANGATI”

(ROLLIN GLASER)

LANJUTAN…

LANJUTAN…

2. MENGIMPLEMENTASIKAN ASAS KEADILAN BERDASARKAN FAKTA-FAKTA CAPAIAN KINERJA INDIVIDU ANGGOTA POLRI:

TUGAS TAMBAHAN MENJADI BAGIAN PENILAIAN KINERJA PD FAKTOR SPESIFIK (SETIAP MELAKSANAKAN TUGAS TAMBAHAN DIBERI POINT NILAI 4, DLM KURUN WAKTU 1 SEMESTER TUGAS TAMBAHAN YG DIBERI NILAI SEBANYAK 5) PENGHARGAAN YG DITERIMA ANGGOTA POLRI MENJADI BAGIAN PENILAIAN KINERJA PD FAKTOR GENERIK (PENGHARGAAN DARI PRESIDEN 15 POINT, KAPOLRI/MENTERI 12 POINT, PEJABAT UTAMA MABES POLRI GOL PATI 9 POINT, KAPOLDA/GUBERNUR/FKPD PROVINSI 6 POINT & PEJABAT UTAMA POLDA/KAPOLRES/BUPATI/WALIKOTA/FKPD KABKOTA 3 POINT) HUKUMAN YG DITERIMA ANGGOTA POLRI MENJADI BAGIAN PENGURANGAN PENILAIAN KINERJA PD FAKTOR GENERIK (PENGURANGAN NILAI KRN TINDAK PIDANA 15 POINT, KODE ETIK PROFESI POLRI 12 POINT, HUKUMAN DISIPLIN 9 POINT & TINDAKAN DISIPLIN 6 POINT)

3. PENYELENGGARAAN PENILAIAN KINERJA DILAKSANAKAN SECARA ONLINE: SMK ONLINE VERSI WEB ALAMAT WEBSITE : smk.polri.go.id

LANJUTAN… SMK ONLINE VERSI ANDROID DPT DI DOWNLOAD DI PLAYSTORE : SMK-Online

APLIKASI SMK ONLINE (APLIKASI SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA) TERINTEGRASI DGN APLIKASI SIPP & HASIL PENILAIAN KINERJA PD APLIKASI SMK ONLINE DISAJIKAN SECARA ONLINE DLM APLIKASI REKAM JEJAK

V.

M impi k e depan

INTERGRASI APLIKASI SMK ONLINE DGN APLIKASI SDM POLRI DAN APLIKASI LAINNYA, SBB:

E- KAKERDA E- BUDGETING E- ABK E- OPSNAL POLRI E- PERWABKEU

E- TUNKIN