Sosialisasi PBI Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran

pembayaran antar bank baik dalam rupiah dan/atau valas (Pasal 18 Undang-undang Bank Indonesia) •Melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/ atau pencabuta...

0 downloads 11 Views 950KB Size
Sosialisasi PBI Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran Bank Indonesia

Jakarta, 21 Februari 2014

Bank Indonesia

Agenda

I

Pendahuluan

II

Perlindungan Konsumen SP

III

Statistika

IV

Mekanisme dan Cakupan Perlindungan Konsumen SP

I. Pendahuluan

1. Landasan Hukum BI sebagai Otoritas SP

UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank

• Pasal 8 huruf b: mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran • Pasal 15 huruf c: menetapkan penggunaan alat pembayaran

Indonesia*)

• Pasal 69: pemberian izin penyelenggara transfer dana

UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

• Pasal 72: pemantauan penyelenggaraan transfer dana

• Pasal 11 angka 2: perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan dilakukan BI berkoordinasi dgn pemerintah

UU No. 7 Tahun 2011

• Pasal 11 huruf (3): melakukan pengeluaran, pengedaran dan/atau pencabutan, dan penarikan Rupiah”

tentang Mata Uang *) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2009

I. Pendahuluan

2. Kewenangan BI sebagai Otoritas SP Kebijakan • Menetapkan penggunaan alat pembayaran (Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-undang Bank Indonesia) • Mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valas (Pasal 16 Undang-undang Bank Indonesia) • Mengatur dan mengembangkan kegiatan Sistem Pembayaran (Pasal 15 – 18 Undang-undang Bank Indonesia) • Melakukan pengeluaran, pengedaran dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah (Pasal 11 Undang-undang Mata Uang) • Berkoordinasi dengan pemerintah melakukan perencanaan, pencetakan & pemusnahan Rupiah (Pasal 11 UU Mata Uang)

• Mewajibkan penyelenggara jasa Sistem Pembayaran menyampaikan laporan kegiatannya (Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-undang Bank Indonesia) • BI berwenang & bertanggungjawab melakukan pengawasan jasa Sistem Pembayaran (Penjelasan Umum Undang-undang Bank Indonesia)

Pengawasan

Perizinan • Memberikan persetujuan dan izin penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran (Pasal 15 ayat (1) huruf a UUBI)

• Menyelenggarakan kegiatan kliring antarbank dlm mata uang rupiah dan/atau valas (Pasal 17 ayat (1) Undangundang Bank Indonesia) • Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank baik dalam rupiah dan/atau valas (Pasal 18 Undang-undang Bank Indonesia) • Melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/ atau pencabutan dan penarikan Rupiah (Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Mata Uang.

Penyelenggaraan

I. Pendahuluan

3. Tugas Departemen di Bidang SP

Sistem Pembayaran

Departemen Kebijakan dan Pengawasan SP •

Pengembangan



Kebijakan



Pengaturan



Perizinan



Pengawasan



Perlindungan Konsumen

Departemen Penyelenggaraan SP • Penyelenggaraan Sistem: Real Time Gross Settlement (RTGS) Scripless Securities Settlement System (SSSS) Sistem Kliring Nasional (SKN)

• Penatausahaan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

KPwDN

Departemen Pengelolaan Uang • Perencanaan • Pencetakan • Pengeluaran • Pengedaran • Pencabutan & Penarikan • Pemusnahan

II. Perlindungan Konsumen SP

1. Perlindungan Konsumen Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas PBI No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa SP telah diterbitkan

Pembentukan Divisi Perlindungan Konsumen SP

1 Agustus 2013

II. Perlindungan Konsumen SP

2. Latar Belakang Perlindungan Konsumen 1. Amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2009. 2. Amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 3. Mewujudkan hubungan penyelenggara konsumen.

keseimbangan antara dengan

4. Memperkuat mengenai konsumen mencerminkan

ketentuan perlindungan agar lebih prinsip-prinsip

7

II. Perlindungan Konsumen SP

3. Ruang Lingkup Pengaturan  Pengertian SP adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, mekanisme, alat pembayaran, dan infrastruktur, yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana, termasuk penyediaan dan/atau penyetoran uang tunai.  Ruang Lingkup PBI Perlindungan Konsumen didasari pada komponen SP dan perizinan yang dilakukan BI terkait dengan SP. Seluruh kegiatan SP yang perizinannya diberikan oleh BI, baik tunai dan non tunai.

Seluruh kebijakan yang mengatur penyelenggaraan kegiatan SP.

Aturan

Segala hal atau kegiatan yang terkait dengan sarana dan prasarana untuk pemindahan dana seperti EDC, mesin ATM, internet, mobile phone, & delivery channel lainnya.

Infrastruktur

Perizinan

Tunai & Nontunai

Lembaga

Bank dan Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin BI sbg penyelenggara jasa SP.

Alat Mekanisme Pembayaran

Mekanisme penyelesaian Transfer Dana (misalnya: leg waktu settlement)

AMPK, E-Money, Instrumen dalam kegiatan Transfer Dana ( via BIRTGS, SKNIBI), Uang Tunai.

8

II. Perlindungan Konsumen SP

4. Subjek Pengaturan Jangkauan perlindungan konsumen adalah hingga ke konsumen terakhir

APMK

Acquirer

Merchant

Pemegang Kartu

Penerbit

Prinsipal

Acquirer

Merchant

Pemegang E-Money

Trans fer Dana

Prinsipal

Penyelenggara

Pengirim asal/Penerima

Uang Tunai

Penerbit

Emone y

End User

Bank

Pemegang

II. Perlindungan Konsumen SP

5. Fungsi Perlindungan Konsumen SP

Perlindungan Konsumen SP

Edukasi

Konsultasi

• Edukasi dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang produk SP melalui berbagai media • Edukasi kepada akademisi, pelajar, ibu rumah tangga, dan masyarakat umum serta penyelenggara jasa SP.

Konsultasi dilakukan terkait dengan permasalahan penggunaan produk SP dari masyarakat, penyelenggara SP melalui telepon, e-mail, surat menyurat maupun datang secara langsung

Fasilitasi

Fasilitasi dilakukan thp sengketa antara konsumen dgn penyelenggara jasa SP yg berindikasi adanya kerugian financial bagi konsumen. Fasilitasi dilakukan dgn cara memanggil, mempertemukan, mendengar,memotivasi

Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan PK seluruh industri SP (APMK, Uang Elektrnik Transfer Dana, penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah) oleh penyelenggara SP (comply terhadap ketentuan yg ada)

III. Statistika

1. Permintaan Informasi & Pengaduan Permintaan Informasi & Pengaduan Konsumen SP 269 222

3 Ag-13

10 Sep-13

18

Okt-13

29

Nov-13

Des-13

Jan-14

 Permintaan Informasi terbesar adalah Penyediaan & penyetoran uang diikuti oleh PVA dan Transfer Dana  Pengaduan terbesar adalah kartu kredit disusul kartu ATM/Debet dan Transfer Dana

D. Description of the contents

III. Statistika

2. Status Penyelesaian Pengaduan SP

12

IV. Mekanisme & Cakupan Perlindungan Konsumen

1. Mekanisme Perlindungan Konsumen

Bank Indonesia menerima pengaduan

Pengaduan melalui telepon, surat, datang langsung

Pengaduan Konsumen

Bank Indonesia melakukan edukasi, konsultasi dan fasilitasi

Bank Indonesia menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan

Para pihak sepakat/ tidak sepakat

BPSK, PMN, Arbitrase, Pengadilan atau lainnya

IV. Mekanisme & Cakupan Perlindungan Konsumen

2. Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen PBI Perlindungan Konsumen terdiri atas 9 Bab dan 32 Pasal Ruang Lingkup

 Penerbitan instrumen pemindahan dana dan/atau penarikan dana  Kegiatan transfer dana 

Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu



Kegiatan uang elektronik

 Kegiatan penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah  Penyelenggaraan SP lainnya yang akan ditetapkan dalam ketentuan BI

IV. Mekanisme & Cakupan Perlindungan Konsumen

3. Hak, Kewajiban & Larangan Penyelenggara Kewajiban Penyelenggara      

Memberikan kesetaraan akses Memperoleh persetujuan tertulis dari konsumen terhadap pengenaan biaya Menetapkan biaya secara wajar Memberikan informasi mengenai manfaat, risiko& konsekuensi atas penggunaan jasa SP Menyediakan sarana yang memudahkan konsumen untuk memperoleh informasi Add your titlemenatausahakan in here Mengelola dan dokumen konsumen yang memuat data dan/atau informasi yang akurat dan terkini dan jelas  Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen  Memiliki unit kerja atau fungsi yang menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan

Larangan Bagi Penyelenggara  Mencantumkan klausula baku yg bersifat seperti pengalihan tanggung jawab, konsumen tunduk pada aturan baru/tambahan yg dibuat sepihak  Memberikan data dan/atau informasi konsumen kepada pihak lain  Mengenakan biaya atas pengajuan pengaduan yang diajukan

Hak Penyelenggara Memastikan itikad baik konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai konsumen yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan

IV. Mekanisme & Cakupan Perlindungan Konsumen

4. Persyaratan Pengaduan Kepada BI

• Konsumen telah menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara dan telah ditindaklanjuti Persyaratan pengaduan kepada Bank Indonesia

• Tidak terdapat kesepakatan antara konsumen dengan penyelenggara • Merupakan masalah perdata yang tidak sedang dalam proses atau belum diputus oleh lembaga mediasi, arbitrase atau peradilan • Konsumen finansial

mengalami

kerugian

[email protected] Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Bank Indonesia Jl. MH Thamrin No. 1, Gd. D Lt. 5, Jakarta