STRATEGI NASIONAL PERLINDUGAN KONSUMEN

5 42% konsumen yang mengalami masalah lebih memilih untuk tidak melakukan pengaduan, dengan alasan yang bervariasi seperti resiko kerugian yang diteri...

0 downloads 2 Views 3MB Size
SNI

STRATEGI NASIONAL PERLINDUGAN KONSUMEN Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional

Disampaikan dalam Forum Sinkronisasi Kebijakan Bidang PKTN Jakarta, 18 September 2017

OUTLINE 1

Kondisi Perlindungan Konsumen di Indonesia Saat Ini

2

Strategi Nasional Perlindungan Konsumen

3

Tindak Lanjut

1

Kondisi perlindungan konsumen di Indonesia saat ini

KONDISI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA: 1. Tingkat keberdayaan konsumen Indonesia relatif rendah Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)

IKK Indonesia Tahun 2016 adalah 30,86. Konsumen Indonesia berada pada level paham, artinya konsumen Indonesia sudah mengenali dan memahami hak dan kewajibannya namun belum sepenuhnya mampu menggunakannya untuk menentukan pilihan konsumsinya serta belum mampu memperjuangkan haknya sebagai konsumen.

Sumber: Kementerian Perdagangan, 2017

4

KONDISI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA: 2. Perilaku pengaduan konsumen Indonesia rendah

42% konsumen yang mengalami masalah lebih memilih untuk tidak melakukan pengaduan, dengan alasan yang bervariasi seperti resiko kerugian yang diterima dinilai tidak besar (37%), tidak mengetahui tempat pengaduan (24%), menganggap proses dan prosedur pengaduan lama dan rumit (20%), serta sudah mengenal baik penjual (6%). Sumber: Kementerian Perdagangan, 2016

5

KONDISI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA : 3. Institusi perlindungan konsumen belum dimanfaatkan dan dikenal masyarakat Pengetahuan konsumen Indonesia terhadap lembaga perlindungan konsumen

Penyebabnya:

1

Lembaga perlindungan konsumen sedikit dan tidak merata, contoh kasus: BPSK Kab/Kota memiliki BPSK

BPSK belum operasional

33.3% 34.5%

66.7%

Kab/Kota tidak memiliki BPSK

Sumber: Kementerian Perdagangan, 2016

2

65.5%

BPSK sudah operasional

Kapasitas/kualitas lembaga perlindungan konsumen masih relatif rendah, contoh kasus: LPKSM. Dari 426 LPKSM yang ada di Indonesia, hanya 3 yang menjadi anggota organisasi konsumen Internasional (Consumer International) 6

KENDALA PENGEMBANGAN BPSK DI SELURUH KAB/KOTA UU PK (Pasal 49 ayat (1)), mengamanatkan agar BPSK dibentuk di setiap Kab/Kota. Sementara dalam UU No 23/2014, pelaksanaan sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen menjadi tugas Pemerintah Provinsi.

Amanat UU PK (Pasal 49 ayat (3)) adalah anggota BPSK harus terdiri atas unsur Pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Yang dimaksud dengan unsur konsumen adalah LPKSM atau sekelompok konsumen.

UU No 23 Tahun 2014 tidak sinkron dengan UU PK

LPKSM tidak merata

Jumlah SDM di daerah relatif terbatas

Dalam Permendag No 13/2010, salah satu syarat untuk menjadi anggota BPSK adalah memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen serta latar belakang hukum.

Tekanan sosial masyarakat rendah Keberpihakan Pemda dan DPRD rendah 7

KONDISI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA: 4. Tingkat kepatuhan pelaku usaha relatif rendah Persentase barang beredar sesuai ketentuan SNI Wajib

Persentase produk jajanan anak sekolah (PJAS) memenuhi syarat TM S 39.0%

Bahan tambahan pangan berlebih

Bahan berbahaya 1.1%

30.4%

61.0% 68.5%

Sumber: Kementerian Perdagangan, 2017

Memenuhi Syarat

Cemaran mikrobiologi Sumber: BPOM, 2017

Tingkat keamanan produk (product safety) yang beredar di Indonesia relatif rendah

dan dapat membahayakan jiwa masyarakat Indonesia. Sementara, masyarakat Indonesia merupakan aset bangsa yang harus dijaga tingkat kesehatan, keselamatan, dan kualitasnya, agar dapat menjadi agen pembangunan yang berkelanjutan

8

RINGKASAN KASUS PERLINDUNGAN KONSUMEN 2016-2017 Agustus 2017

Oktober 2016 April 2016

300 korban penipuan perumahan di Palu

Pemadaman listrik 48 jam di Kep. Nias Kematian 3 pasien di Lampung akibat penggunaan obat bius

Januari 2016

Februari 2017

Pelanggaran UU ITE (Kasus Acho)

Lion Air delay 10 jam Agustus 2016 Lion Air delay 25 jam

Pemadaman listrik 24 jam di Bengkulu

Januari 2017

Pembatalan sepihak Lazada

Kecelakaan KM Zahro Express Penipuan PT. Swissindo dan Pandawa Group

Mei 2016 Garuda delay 5 jam

Juli 2016 Vaksin palsu di Bekasi dan DKI Jakarta Sumber: Berbagai sumber berita

Maret 2017 Kecap dan saus mengandung bahan berbahaya di Tangerang Infus ilegal di Kuningan 9

2

Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (STRANAS PK)

Mengapa perlu Strategi Nasional Perlindungan Konsumen? 1

Konsumen Indonesia rentan dieksploitasi

2

Banyaknya kasus yang membahayakan dan merugikan konsumen saat ini

3

Perlindungan konsumen bersifat lintas sektor sehingga perlu wadah untuk menyelaraskan langkah pemerintah

11

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN APA ITU STRANAS PK Stranas PK memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, dan sektor prioritas penyelenggaraan perlindungan konsumen untuk periode 5 (lima) tahun[1].

Stranas PK dijabarkan oleh K/L dalam Aksi Nasional Perlindungan Konsumen (Aksi Nasional PK), yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden setiap 1 (satu) tahun sekali. K/L dan pemda melaksanakan Stranas PK dan Aksi Nasional PK sesuai dengan tugas dan kewenangannya. K/L dan pemda melakukan pemantauan pelaksanaan Aksi Nasional PK dan menyampaikannya kepada Kemendag. Selanjutnya, Bappenas melakukan evaluasi pelaksanaan Stranas PK, berdasarkan hasil pemantauan tersebut, dan melaporkan kepada Presiden minimal setiap 1 (satu) tahun sekali. FUNGSI STRANAS PK 1. Pedoman bagi K/L dan pemda dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan konsumen yang sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing; dan 2. Pedoman bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam mewujudkan peran aktif perlindungan konsumen. Keterangan: [1] Untuk periode pertama, Stranas PK berlaku 3 (tiga) tahun (2017-2019)

12

STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN ARAH KEBIJAKAN 2017-2019 Perkuatan fondasi dan percepatan penyelenggaraan perlindungan konsumen di sektor prioritas

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Penciptaan iklim usaha dan hubungan konsumen-pelaku usaha yang lebih berkeadilan

3 PILAR PERLINDUNGAN KONSUMEN Peran pemerintah: menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan ketersediaan informasi yang akurat. • Fasilitator : Menyediakan informasi & melakukan edukasi. • Regulator : Menyiapkan kerangka regulasi & kelembagaan. • Eksekutor : Melakukan pengawasan & penegakan hukum yang efektif. Peran konsumen dan pelaku usaha: aktor utama dalam pelaksanaan perlindungan konsumen • Konsumen didorong untuk cerdas dan berdaya. • Pelaku usaha didorong untuk memiliki tata nilai perlindungan konsumen. 13

9 SEKTOR PRIORITAS Penetapan sektor prioritas didasarkan pada jumlah pengaduan dan sengketa konsumen

14

PILAR 1 – PENINGKATAN EFEKTIVITAS PERAN PEMERINTAH Strategi Penguatan Kelembagaan PK

PILAR 1 Peningkatan Efektivitas Peran Pemerintah

1) Peningkatan kualitas LPKSM: LPKSM tidak hanya berperan memberikan bantuan hukum tetapi juga melakukan edukasi konsumen. 2) Peningkatan kapasitas SDM PK. 3) Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan PK. 4) Peningkatan koordinasi.

STRATEGI: Penguatan kelembagaan perlindungan konsumen di pusat dan daerah

Penyusunan regulasi perlindungan konsumen yang mendukung iklim usaha yang sehat

Strategi Penguatan Regulasi PK 1) Amandemen UU PK dan UU Metrologi Legal. 2) Pemetaan kesesuaian peraturan perundangan di sektor prioritas dengan UU PK.

3) Penyusunan SOP terkait mekanisme pengaduan konsumen di sektor prioritas.

15

PILAR 2 – PENINGKATAN KEBERDAYAAN KONSUMEN Strategi Edukasi dan Advokasi Konsumen

PILAR 2

1) Integrasi isu-isu perlindungan konsumen dalam pendidikan formal (pendidikan anak usia dini, pendidikan dasr dan menengah, serta pendidikan keluarga).

Peningkatan Keberdayaan Konsumen

2) Mendorong terbentuknya komunitas/kelompok konsumen cerdas di sekolah menengah dan atas.

STRATEGI: Penyelenggaraan edukasi dan advokasi konsumen yang efektif

Penyediaan sistem informasi konsumen yang terintegrasi, andal, dan terpercaya

Strategi Penyediaan Sistem Informasi Konsumen

1) Penyediaan sistem informasi terpadu perlindungan konsumen secara online. 2) Penyebaran informasi perlindungan konsumen secara merata di tingkat Pusat dan Daerah.

16

PILAR 3 – PENINGKATAN KEPATUHAN PELAKU USAHA

PILAR 3 Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha STRATEGI[2]: Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha

Penyediaan layanan pengaduan konsumen

Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif

Keterangan: [2] Penjabaran rinci strategi pilar 3 dapat dilihat pada masing-masing sektor (Lampiran Perpres No 50/2017)

17

TARGET PERLINDUNGAN KONSUMEN TAHUN 2019

18

3

Tindak Lanjut

TINDAK LANJUT 1

2

3

FINALISASI AKSI NASIONAL PK Koordinator: Kemendag

PENETAPAN AKSI NASIONAL PK DALAM BENTUK INPRES sebagai penjabaran dari Perpres Strategi Nasional Perlindungan Konsumen

PELAKSANAAN AKSI NASIONAL PK OLEH K/L/I/D dengan turut melibatkan peran aktif pelaku usaha dan masyarakat

PEMANTAUAN DAN EVALUASI STRANAS PK DAN AKSI NASIONAL PK 4

Pemantauan Aksi Nasional PK dilaksanakan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan evaluasi Stranas PK dilaksanakan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali 20

Terima Kasih

LAMPIRAN

PENJARINGAN PERMASALAHAN KONSUMEN DARI MEDIA SOSIAL Permasalahan yang paling banyak dikeluhkan konsumen di media sosial twitter (periode posting 1 Januari 2015-22 Maret 2016) adalah pemadaman listrik, keamanan makanan-minuman, on time performance jasa transportasi, dan jasa keuangan.

Sumber : Crimson Hexagon 2016, diolah

23

PENGADUAN KONSUMEN KE YLKI DAN BPKN Pengaduan konsumen didominasi sektor jasa keuangan, perumahan, telekomunikasi, listrik, dan e-commerce

Jumlah Pengaduan Konsumen di YLKI dan BPKN Kelompok Barang/Jasa

Sumber: BPKN dan YLKI, 2016

Jasa Keuangan Perumahan Telekomunikasi (termasuk TV Kabel) Pelayanan Publik Belanja Online Transportasi Elektronik Layanan Kesehatan Otomotif Pendidikan Iklan dan Undian Pos/Pengiriman Barang Wisata Makanan Supermarket Obat/Kosmetik Lainnya

YLKI 2015 286 160 102 90 77 51 47 46 36 21 21 18 15 12 12 6 29

Jumlah Pengaduan BPKN 2015 2014 292 288 4 9 4

2013 273 8 4

4

4

4

6

5 3 8

24

KASUS-KASUS SENGKETA KONSUMEN Sengketa konsumen yang ditangani Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) didominasi sektor keuangan, perumahan, listrik, elektronik, telekomunikasi, transportasi, dan makanan-minuman

JUMLAH KASUS SENGKETA KONSUMEN DI BPSK SEKTOR BARANG Makanan & Minuman 23 4 5 3 11 46

Tahun 2014 2013 2012 2011 2010 Total

Elektronik

Properti

Bahan Bakar

Obat-Obatan

Sandang

Lainnya

30 23 8 11 11 83

135 97 58 19 44 353

2 1 0 0 4 7

3 0 0 0 0 3

2 0 2 1 1 6

55 43 36 14 41 189

SEKTOR JASA Tahun

Listrik

Air

Keuangan

Telekomu nikasi

Trans portasi

Jasa Pengiriman

Layanan Kesehatan

Perparkira n

Lainnya

2014 2013 2012 2011 2010 Total

31 10 6 34 12 93

10 7 9 3 8 37

1644 1260 481 436 260 4081

11 12 8 18 6 55

14 18 10 7 7 56

9 15 1 2 2 29

8 4 2 1 2 17

10 8 6 4 5 33

57 69 33 26 25 210

Sumber: Kementerian Perdagangan, 2016

25