Studi Eksploratif tentang Faktor Faktor Kegagalan

Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015 1 Studi Eksploratif tentang Faktor – Faktor Kegagalan Implemen...

0 downloads 38 Views 558KB Size
Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 341X

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

Studi Eksploratif tentang Faktor – Faktor Kegagalan Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Raisa Karina Hadi Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga Abstract This study aims to answer research is failure factors on implementation of the relocation policy of Waru market traders, Sidoarjo. The results of this research study is that there are several failure factors implementation of relocation policy on Waru market traders because of some reasons; (1). Communication between the implementing agency with the target group is not running optimally. (2). The existence of the implementing agency Kedungrejo village chief who tend not to give permission policy favoring traders to trade around Waru Market. (3). The existence of external conditions that hamper policy, traders are still comfortable with the old location because it is close to where they live; the existence of a greater income when trading in the old location; the support of local authorities such as village heads and RW are giving permission for traders to be able to trade in the old location. (4). The lack of support for the target group which is seen from the low participation in the implementation of market traders Waru relocation policy. Keywords: failure factors, policy implementation, relocation market traders

Pendahuluan Peran pasar tidak dapat dilepaskan pada kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu fasilitas yang menyediakan segala kebutuhan sehari – hari. Secara sederhana, pasar didefinisikan sebagai sebuah tempat terjadinya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, definisi pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut dengan pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Secara umum, pasar bisa dikatakan merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, baik masyarakat yang berada dikalangan kelas bawah ataupun masyarakat yang berada di kalangan kelas atas. Disamping itu, pasar juga salah satu lembaga perekonomian terbuka, dalam arti setiap orang bisa masuk didalamnya mengambil peran dalam kehidupan pasar karena tidak adanya persyaratan dan keahlian khusus sehingga bisa dengan berdagang, memberikan jasa layanan, dan sebagainya. Pasar tradisional merupakan pilar penyangga ekonomi masyarakat kecil dan tempat yang relatif lebih bisa dimasuki oleh pelaku ekonomi lemah (Fahmina, 2004). Selain itu, pasar tradisional tidak hanya sebagai tempat pertukaran barang dan jasa ekonomi, dengan bertemunya penjual dan pembeli memungkinkan terjadinya interaksi antar individu, sehingga bisa dikatakan sebagai arena sosial rutin bagi masyarakat yang berada disekitarnya, baik interaksi kelompok atau golongan. Dalam pasar tradisional bisa terbentuk kebudayaan yang lain dari kebudayaan di sekitar pasar tradisional tersebut, dimana kebudayaan itu sendiri mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat dan kemampuan – kemampuan

(Effendi,dkk. 1994:3). Keberadaan pasar tradisional juga memiliki potensi terpendam untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber keuangan bagi pengingkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), dengan kapasitasnya yang besar untuk menyerap pedagang, dan mewadahi lalu lintas uang yang terus bergerak dinamis dari hari kehari maka keberadaan pasar tradisional menjadi strategis untuk terus dikembangkan sekaligus memanfaatkan pasar untuk mendukung proses pembiayaan pembangunan di daerah melalui retribusi pasar (Suyanto,dkk, 2002:8-11). Maka pasar tradisional perlu dikembangkan mengingat bahwa penguatan ekonomi kerakyatan diperlukan untuk melaksanakan amanat konstitusi yang tercantum di pasal 33 ayat 1, mengenai perwujudan tata ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan yang menjamin keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat 2, mengenai perwujudan cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai negara. Dan pasal 27 ayat 2, mengenai perwujudan amanat bahwa tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, mendorong pemerataan pendapatan rakyat dan meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional. Sidoarjo dikenal sebagai salah satu kota perdagangan dan industri di Jawa Timur. Sebagai penyangga (hinterland) utama kota Surabaya, menjadi daerah penopang tempat tinggal bagi jutaan masyarakat dan populasi penduduk Sidoarjo menempati 4 besar se Jawa Timur. Kondisi seperti ini membutuhkan kelancaran distribusi bahan pokok hingga kebutuhan tersier sehingga merangsang tumbuhnya kelompok – kelompok yang mempertemukan penjual dan pembeli.

1

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 341X

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

Sehingga Sidoarjo menjadi kawasan yang menjanjikan dalam perkembangan usaha. Maka hal yang wajar apabila pemerintah Sidoarjo memberikan tempat yang nyaman pada pasar. Namun, pasar modern di Sidoarjo lebih banyak daripada pasar tradisional yang dikelola pemerintah. Tabel 1 Jumlah Pasar di Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 Jenis Pasar

Jumlah Pasar

Prosen tase Jumlah Pasar 9,52%

Pasar Tradisional 22 - Dinas Pasar 18 - Pasar Desa 4 Pasar Modern 209 90,47% - Minimarket 192 - Supermarket/Hypermark 7 et 6 - Department Store 2 - Pusat Perbelanjaan Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, diolah. Pasar modern di Sidoarjo lebih banyak hingga mencapai 90,47%, sedangkan pasar tradisional yang dikelola pemerintah hanya 9,52%. Maka pemerintah melakukan perbaikan pada pasar tradisional untuk menjaga eksistensinya agar tidak kalah bersaing dengan pasar modern. Salah satunya melalui relokasi Pasar Waru. Pasar Waru merupakan salah satu diantara 18 unit pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Tabel 2 Jumlah Pasar Tradisional yang Dikelola Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Melalui Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Nama Pasar Pasar Larangan Pasar Unggas Pasar Buduran Pasar Sayur Pasar Wadung Asri Pasar Gedangan Pasar Kedungrejo Pasar Krian Pasar Prambon Pasar Wonoayu Pasar Watutulis Pasar Tarik Pasar Porong Pasar Tulangan Pasar Krembung Pasar Bulang Pasar Taman

Unit Pelaksana Teknis UPT Sidoarjo

UPT Wadung Asri

UPT Krian

UPT Porong

UPT Taman

18. Pasar Sukodono Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo, diolah Dari 18 unit pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pasar, terbagi menjadi lima unit pelaksana teknis. Dimana Pasar Waru yang sudah berubah menjadi Pasar Kedungrejo dibawahi oleh unit pelaksana teknis Wadung Asri. Kasus ini bermula dari adanya keberadaan pedagang Pasar Waru yang belum tertata dengan baik. Pasar Waru terbentuk dengan adanya sekumpulan pedagang, letaknya didalam perkampungan warga, namun banyak pedagang kagetan seperti PKL (pedagang Kaki Lima) yang menumpang berjualan disekitar Pasar Waru tersebut, karena tempatnya yang penuh akhirnya pedagang meluber hingga ke ruas jalan dan menggelar dagangannya di bawah jalan layang Waru dan sekitar rel kereta api, hal itu sangat mengganggu lingkungan sekitar, badan jalan tidak bisa dilewati kendaraan dengan lancar, pemandangan tidak teratur, sampah menumpuk menimbulkan kesan kumuh dan bau tak sedap, selain itu kurangnya kesadaran pedagang pasar terhadap kebersihan lingkungan membuat lingkungan sekitar pasar menjadi kotor dan merusak estetika kota, hal ini melanggar Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2007 tentang Penertiban dan Keindahan Tata Kota. Didalam pasal 4 telah ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan/usaha apapun di jalan, di atas atau di bawah jembatan, jalan layang, pinggir rel kereta api, tepi saluran dan tempat – tempat umum lainnya. Untuk itu pemerintah dituntut untuk dapat mengubah pandangan masyarakat mengenai pasar yang terkesan kotor, kumuh dan tidak teratur menjadi pasar yang nyaman, aman , rapi, dan bersih. Berkaitan dengan masalah tersebut, pemerintah kabupaten Sidoarjo sebagaimana dalam undang – undang Nomor 32 tahun 2004 berkaitan dengan otonomi daerah, mengeluarkan suatu kebijakan untuk merelokasi Pasar Waru beserta pedagang – pedagangnya ke pasar yang baru yang disebut dengan Pasar Kedungrejo. Upaya relokasi Pasar Waru dan pedagang – pedagangnya ke Pasar Kedungrejo telah dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo sejak akhir tahun 2011 lalu, diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati nomor 27 tahun 2011 tentang Penataan Stand dan Penempatan pedagang Pasar Waru, target kebijakan relokasi tersebut tidak hanya untuk pedagang pasar, namun juga PKL disekitar pasar. Sebab pembiaran PKL dapat menyebabkan gangguan terhadap pasar tradisional dan para pedagang didalamnya, sehingga para PKL juga perlu ditata dan dibina seperti halnya dengan pasar dan para pedagangnya. Penempatan Pasar Kedungrejo berlokasi di Jl Brigjen Katamso, tepatnya sebelah utara pabrik paku, Waru Sidoarjo. Relokasi pemindahan pedagang Pasar Waru ke Pasar Kedungrejo dilakukan pada November 2011. Kenyamanan Pasar Kedungrejo didukung dengan fasilitas pendukung seperti parkir mobil, motor,

2

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 341X

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

sepeda, dan lain – lain. Selain itu para pedagang dikelompokkan berdasarkan komoditas yang hendak dijual, mulai dari lapak prancangan, konveksi, ikan basah, hingga tahu dan tempe. Sangat jauh berbeda dengan keadaan pasar lama yang bentuk fisik kurang baik dan kurang menarik. Infrastruktur dan sanitasinya yang tidak memadai dan juga tidak adanya lahan parkir karena letak Pasar Waru berada di pinggir jalan sehingga membuat lalu lintas macet. Namun terelokasinya Pasar Waru menjadi Pasar Kedungrejo tidak diiringi dengan berhasilnya relokasi pedagang – pedagang Pasar Waru ke Pasar Kedungrejo. Hal itu terlihat dari masih sepinya Pasar Kedungrejo hingga saat ini dan masih ramainya pedagang di sekitar eks Pasar Waru, yang jumlah pedagangnya terlihat pada tabel berikut ini. Tabel 3 Jumlah Pedagang di eks Pasar Waru dan Pasar Kedungrejo Keterangan Jumlah Pedagang eks Pasar Waru yang 278 pedagang* tidak memiliki stand di Pasar Kedungrejo Pedagang eks Pasar Waru yang 514 pedagang** memiliki stand di Pasar Kedungrejo Total Keseluruhan Pedagang 792 pedagang eks Pasar Waru Sumber:* Paguyuban pedagang “Maju Bersama”, diolah. **Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo, diolah. Tabel 3 menunjukkan bahwa sebanyak 278 pedagang eks Pasar Waru tidak memiliki stand di Pasar Kedungrejo, sedangkan sebanyak 514 pedagang eks Pasar Waru sudah memiliki stand di Pasar Kedungrejo. Meskipun sekitar 60% pedagang eks Pasar Waru dari total keseluruhan pedagang eks Pasar Waru sudah memiliki stand di Pasar Kedungrejo, tidak menjamin pedagang tersebut berhasil terelokasi, sebab mereka kembali menggelar dagangannya di kawasan eks Pasar Waru dan memilih meninggalkan stand mereka di Pasar Kedungrejo (http://portalsidoarjo.com diakses pada 22 Januari 2015). Disamping itu, diduga adanya kecemburuan sosial pada pedagang yang berdagang di Pasar Kedungrejo terhadap pedagang yang masih berdagang di eks Pasar Waru. Sebab, banyak pelanggan memilih membeli kebutuhan mereka di eks Pasar Waru. Umumnya para pelanggan memilih lokasi yang paling dekat, sebab untuk menuju Pasar Kedungrejo lokasinya berjarak sekitar 1 kilometer dari eks Pasar Waru. Hingga hal itu membuat beberapa pedagang kembali lagi ke tempat yang lama. Keadaan seperti ini menyebabkan Pasar Kedungrejo menjadi sepi dan kemeriahan pedagang ala pasar tradisional sama sekali tidak terasa, sebab hanya sekitar 10% – 20% pedagang saja yang berdagang di Pasar Kedungrejo dan itupun tidak semua stand buka setiap hari (http://dprd-sidoarjokab.go.id diakses pada

22 Januari 2015). Menurut Mashudi selaku koordinator Pasar Kedungrejo, mengungkapkan bahwa selama masih terdapat pedagang yang berdagang di sekitar eks Pasar Waru, maka keberhasilan untuk meramaikan Pasar Kedungrejo adalah hal yang tidak mungkin sebab beberapa pemilik stand di Pasar Kedungrejo lebih memilih berdagang di sekitar eks Pasar Waru dan stand di Pasar Kedungrejo hanya digunakan sebagai gudang (http://www.realita.co diakses pada 22 Januari 2015). Disisi lain, sebanyak 276 pedagang eks Pasar Waru yang tidak memiliki stand di Pasar Kedungrejo membentuk sebuah paguyuban pedagang yang disebut dengan Paguyuban Pedagang “Maju Bersama”. Daftar pedagang yang masuk dalam Paguyuban Pedagang “Maju Bersama” adalah seperti tabel berikut. Tabel 4 Jumlah Pedagang berdasarkan Jenis Dagangannya di Paguyuban Pedagang “Maju Bersama: No Jenis Dagangan Jumlah Anggota 1. Bumbu 29 2. Ayam 29 3. Pentol 1 4. Tahu Tempe 22 5. Kue 19 6. Minyak 1 7. Buah 19 8. Gorengan 3 9. Kelapa 9 10. Bunga 1 11. Sayur 49 12. Ikan 37 13. Peralatan rumah tangga 25 14. Daging 11 15. Kopi 2 16. Cecek 6 17. Makanan 14 276 pedagang Jumlah Pedagang Sumber: Paguyuban Pedagang “Maju Bersama” Paguyuban pedagang yang berjumlah anggota 276 pedagang ini mengklaim bahwa mereka semua tidak mendapatkan stand di Pasar Kedungrejo sebab seluruh stand sudah habis terjual, sehingga mereka tetap berjualan di sekitar eks Pasar Waru dan menjadi pedagang kaki lima. Pembangunan Pasar Kedungrejo menelan anggaran dari APBD tahun 2007 hingga tahun 2010, dengan total alokasi anggaran yang diperuntukkan pembangunan pasar tersebut sekitar Rp 10.404.081.629 (http://dprd-sidoarjokab.go.id/sulit-relokasi-pasarkedungrejo.html diakses pada 3 April 2013). Jika pedagang menolak untuk direlokasi, maka biaya pembangunan relokasi pasar yang di ambil dari dana APBD akan dinilai “sia-sia”, selain itu akibat sepinya pasar Kedungrejo akan berakibat pada menurunnya hasil retribusi pasar, imbasnya hingga tidak mendatangkan PAD ke Sidoarjo.

3

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 341X

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik, sementara itu suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, dapat mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Maka dari itu, melihat adanya beberapa permasalahan dalam kebijakan relokasi pedagang pasar Kedungrejo di atas, membuat peneliti ingin mengetahui lebih dalam faktor apa saja yang membuat implementasi kebijakan relokasi pedagang eks Pasar Waru mengalami kegagalan. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian eksploratif. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive dengan key informan. Sementara pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber data. Hasil dan Pembahasan

3. Kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, seperti kamar mandi, toilet, musholla dan tempat sampah. 4. Dan lain sebagainya. Untuk itulah pemerintah Kabupaten Sidoarjo dituntut untuk mengubah pandangan masyarakat mengenai pasar tradisional yang terkesan kotor, kumuh dan tidak teratur menjadi pasar yang nyaman dan bersih disertai dengan sarana dan prasarana yang lebih baik. Dan tujuan kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru pada nomor 2 adalah berkenaan dengan upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 5 tahun 2007 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Pada pasal 4 tercantum penjelasan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan/usaha apapun di jalan, di atas atau di bawah jembatan, jalan layang, pinggir rel kereta api, tepi saluran dan tempat – tempat umum lainnya. Pada tujuan pertama yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang layak kepada pedagang telah terealisasi, dengan disediakannya Pasar Kedungrejo sebagai pengganti Pasar Waru dengan fasilitas yang nyaman dan lebih baik. Namun pada tujuan kedua yaitu mengurangi kemacetan lalu lintas dan menjaga ketertiban umum masih belum terealisasi dengan baik, sebab masih banyak pedagang eks Pasar Waru yang berdagang di eks Pasar Waru dan mengganggu lalu lintas disekitarnya. Padahal menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno, 2012:159), indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran – ukuran dasar dan tujuan – tujuan kebijakan telah direalisasikan. Jadi, karena tujuan – tujuan kebijakan relokasi pedagang eks Pasar Waru belum terealisasi maka implementasi kebijakan relokasi pedagang eks Pasar Waru bisa dikatakan mengalami kegagalan.

Faktor Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan Variabel ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan faktor yang menentukan dalam kinerja kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn, dimana ukuran dasar dan tujuan kebijakan berguna dalam menguraikan tujuan – tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Dari informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo, ditemukan gambaran bahwa tujuan dari kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru adalah: 1. Menyediakan sarana dan prasarana yang layak kepada pedagang 2. Mengurangi kemacetan lalu lintas dan menjaga ketertiban umum. Ukuran dasar yang menjelaskan pencapaian tujuan kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru menurut pihak Dinas Pasar adalah terelokasinya atau masuknya seluruh pedagang eks Pasar Waru ke Pasar Kedungrejo. Dalam menentukan ukuran – ukuran dasar dan sasaran – sasaran kebijakan, dapat menggunakan pernyataan – pernyataan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan pada banyak dokumen seperti regulasi – regulasi (Van Metter dan Van Horn dalam Winarno, 2012:161). Pada penelitian ini, tujuan kebijakan relokasi pedagang pasar Waru pada nomor 1 merujuk pada peraturan daerah provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2008 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di Provinsi Jawa Timur. Pada pasal 6 telah dijelaskan mengenaiketentuan penyelenggaraan pasar tradisional, yaitu: 1. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman tertib dan ruang publik yang nyaman. 2. Kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan.

Faktor Sumberdaya Berdasarkan informasi yang didapat dari lapangan, tidak ada hambatan yang berarti dari faktor sumber daya pada implementasi kebijakan relokasi pedagang eks Pasar Waru, yang selanjutnya diuraikan di bawah ini. a. Sumberdaya Manusia Van Metter dan Van Horn memberikan perhatian pada kecukupan sumberdaya manusia atau staff sebagai salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari beberapa informan di pihak Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo, sumberdaya manusia pada pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang eks Pasar Waru tidak menjadi hambatan. Sebab, staff yang dikerahkan pada pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang eks Pasar Waru ini terbilang banyak, yaitu dari pihak Dinas Pasar sendiri dibantu dengan satuan polisi pamong praja (satpol pp), dan kepolisian setempat. b. Sumberdaya Finansial Anggaran yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional pada implementasi kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru ini berasal dari Anggaran Pemerintah Daerah (APBD). Pihak Dinas Pasar menilai sumberdaya anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan operasional pelaksanaan relokasi pedagang eks Pasar Waru bukan merupakan salah satu penghambat implementasi kebijakan ini. c. Sumberdaya Waktu Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:142) berpendapat bahwa salah satu penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan bisa jadi dari persoalan waktu yang ketat, namun pada kebijakan relokasi pedagang eks Pasar Waru persoalan waktu bukanlah salah satu faktor penyebab

4

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 341X

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015 ketidakberhasilan kebijakan ini. Sebab, menurut beberapa informan menjelaskan bahwa tidak ada batas waktu tertentu yang mengharuskan kebijakan relokasi pedagang eks Pasar Waru ini selesai. Faktor Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana Komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Tidak sedikit para ahli yang berpendapat bahwa proses komunikasi dalam implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Menurut Nugroho (2012:693), komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Komunikasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga buruknya proses komunikasi akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan. Pada kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru, komunikasi berkenaan dengan bagaimana menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan dari Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo kepada kelompok sasaran kebijakan, yaitu pedagang eks Pasar Waru. Proses penyebarluasan informasi mengenai kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru dari pemerintah kepada pedagang eks Pasar Waru dapat dikatakan tidak efektif. Menurut informan yang berhasil diwawancarai di lapangan diperoleh gambaran bahwa sebagian besar menyatakan tidak mengetahui kapan sosialisasi kebijakan relokasi pedagang eks Pasar Waru dilakukan, kecuali informasi tentang kebijakan relokasi pedagang eks Pasar Waru didapat dari mulut ke mulut. Diperoleh gambaran bahwa sejak awal pedagang Pasar Waru tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Supi’in selaku koordinator pedagang “Maju Bersama”, yang saat itu mengetahui informasi dengan bertanya kepada pihak Dinas Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yang saat itu tidak lagi mengambil sampah di Pasar Waru. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Arien Suwito yang mengungkapkan bahwa pedagang tidak pernah diajak untuk musyawarah terkait relokasi pedagang Pasar Waru oleh pemerintah. Kejelasan informasi dalam mengkomunikasikan kebijakan merupakan salah satu indikator yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Edward III (dalam Widodo, 2008:97) sebagai berikut. “faktor ini menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang berkepentingan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat menerima dengan jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut” Sebuah kejelasan dibutuhkan agar informasi jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, target group ataupun pihak terkait dalam implementasi kebijakan. Pada kebijakan relokasi pedagang pasar Waru, pedagang sebagai kelompok sasaran dari kebijakan dibingungkan dengan proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut informan yang berhasil diwawancarai dilapangan diperoleh gambaran bahwa pedagang tidak mengetahui apa tujuan dari pendataan yang dilakukan oleh pemerintah.

Ketidakefektifan proses penyebarluasan informasi dari pemerintah kepada pedagang Pasar Waru juga terlihat pada adanya ketidaktepatan dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru. Berdasarkan data dan informasi yang peneliti dapatkan di lapangan, tergambar proses komunikasi antara pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan secara umum tidak berjalan secara optimal dilihat dari informasi tentang kebijakan yang mereka terima, masih belum lengkap dan belum tepat. Hal ini terlihat dari perbedaan informasi, seperti pada tabel berikut. Tabel 5 Perbedaan Informasi terkait Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Waru Keterangan

Kepemilikan stand

Aktor yang terlibat Pedagang eks Dinas Pasar Pasar Waru Seluruh eks Masih ada pedagang pasar 256 stand Waru tidak yang masih mendapatkan kosong, 70 stand di Pasar diantaranya Kedungrejo berupa loss. karena seluruh stand di pasar Kedungrejo sudah dimiliki oleh pedagang lain yang bukan merupakan pedagang eks Pasar Waru.

Tabel diatas memberikan gambaran bahwa terjadi ketidakefektifan komunikasi, terlihat dari adanya perbedaan informasi dari pemerintah dan pedagang mengenai kepemilikan stand. Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo, jumlah stand di Pasar Kedungrejo berjumlah 770 stand. Jumlah ini dianggap mampu memuat seluruh kebutuhan pedagang, sebab masih terdapat 256 stand yang belum memliki pemilik. Sedangkan data dari paguyuban pedagang “Maju Bersama”menunjukkan bahwa jumlah pedagang Pasar Waru yang belum tertampung di Pasar Kedungrejo adalah 278 pedagang Tabel 6 Perbandingan Jumlah Pedagang dan Jumlah stand Keterangan Pedagang yang tidak memiliki stand di Pasar Kedungrejo Jumlah Total Stand di Pasar Kedungrejo Pedagang yang memiliki stand di Pasar Kedungrejo Stand kosong

Jumlah 278 pedagang*

770 stand** 514 pedagang** 256 stand

Sumber: * Paguyuban pedagang “Maju Bersama”, diolah ** Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo, diolah Tabel diatas menunjukkan jumlah pedagang yang memiliki stand di pasar Kedungrejo adalah 514 pedagang, Maka terlihat bahwa Pasar Kedungrejo masih bisa memuat

5

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 341X

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015 256 pedagang yang belum memiliki stand di Pasar Kedungrejo. Di sisi lain, pihak Paguyuban pedagang “Maju Bersama” yang merupakan perkumpulan pedagang eks Pasar Waru beranggapan bahwa pedagang tidak pindah disebabkan tidak tersedianya tempat untuk pedagang di Pasar Kedungrejo. Sehingga disini lain dapat terlihat bahwa terdapat pertentangan pendapat antara pedagang eks Pasar Waru dengan dinas pasar mengenai informasi jumlah stand dan kepemilikan stand. Hal ini menggambarkan seperti yang dijelaskan oleh Winarno (2008:176) bahwa adanya pertentangan pendapat akan menimbulkan hambatan – hambatan hingga mendistorsi komunikasi kebijakan.

Faktor Disposisi Disposisi berkaitan dengan sikap dan perilaku para implementor terhadap kebijakan yang harus dilaksanakan, berkaitan dengan kesediaan dari para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Faktor disposisi merupakan salah satu faktor dalam implementasi kebijakan yang di teliti oleh beberapa ahli. Salah satu indikator disposisi adalah adanya tanggapan pelaksana terhadap kebijakan berkaitan dengan penerimaan, netralitas dan penolakan. Sebagaimana pihak Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo menganggap bahwa untuk mencapai tujuan kebijakan diperlukan beberapa upaya, yaitu dengan menghilangkan lahan parkir di sekitar eks Pasar Waru, berjaga selama 10 hari, memberikan pot – pot bunga di pinggir jalan dan menyediakan lampu penerangan di Pasar Kedungrejo supaya pedagang dapat berjualan hingga malam. Upaya ini dilakukan sebagai komitmen Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo untuk mencapai tujuan kebijakan, yaitu merelokasi seluruh pedagang eks Pasar Waru ke Pasar Kedungrejo. Hal ini memberikan gambaran bahwa pihak Dinas Pasar sepenuhnya menerima tujuan kebijakan, sehingga melakukan berbagai upaya demi mencapai tujuan kebijakan yaitu memindahkan pedagang eks Pasar Waru, seperti yang dijelaskan oleh Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno 2007:165) bahwa salah satu unsur disposisi dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah adanya tanggapan pelaksana terhadap kebijakan berkaitan dengan penerimaan. Tetapi di sisi lain adanya kecenderungan tanggapan pelaksana untuk menolak kebijakan, hal itu terlihat dari tanggapan dari Lurah Desa Kedungrejo dan Rukun Warga setempat yang mengijinkan pedagang eks Pasar Waru untuk berdagang di Jalan Kedungrejo Timur (Jalan di sekitar eks Pasar Waru). Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:143) bahwa sikap penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Faktor Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik Kondisi – kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan salah satu variabel yang diidentifikasi oleh Van Metter dan Van Horn. Variabel kondisi ekonomi, sosial dan politik ingin menilai sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Seperti yang diungkapkan oleh Agustino (2008:144) bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Menurut informan yang berhasil diwawancarai dilapangan diperoleh gambaran mengenai kondisi, yaitu: 1. Segi Sosial:

a. Data yang diketahui pada penelitian mengungkapkan bahwa mayoritas para pedagang eks Pasar Waru adalah penduduk Rukun Warga 01 Desa Kedungrejo. Sehingga pedagang merasa nyaman di pasar yang lama karena dekat dengan tempat tinggal mereka. b. Adanya kecemburuan sosial antara pedagang yang sudah terelokasi dengan pedagang yang belum terelokasi. Sehingga membuat pedagang yang sudah terelokasi kembali lagi ke sekitar eks Pasar Waru. 2. Segi Ekonomi: a. Omset pedagang dengan berdagang di Pasar Kedungrejo lebih sedikit dibandingkan jika berjualan di sekitar eks Pasar Waru. Hal ini disebabkan lokasi Pasar Kedungrejo yang dianggap memiliki mobilitas yang rendah, sehingga menyebabkan pedagang kehilangan pelanggan. 3. Segi Politik: a. Ketidakmampuan pemerintah untuk menampung aspirasi pedagang yang menginginkan untuk tetap berjualan di sekitar eks Pasar Waru dengan alasan mencari nafkah. b. Adanya dukungan dari warga sekitar eks Pasar Waru dan Kepala Desa Kedungrejo yang mengijinkan pedagang untuk tetap berjualan di sekitar eks Pasar Waru. Faktor Karakteristik Badan – Badan Pelaksana Perhatian pada faktor karakteristik badan – badan pelaksana ditujukan kepada ikatan – ikatan badan pelaksana dengan pemeran – pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan. Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno, 2012:166) mengetengahkan beberapa unsur yang berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu: 1. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan – keputusan sub unit dan proses – proses dalam badan – badan pelaksana (Van Metter dan Van Horn dalam Winarno, 2012:166). Berdasarkan hasil wawancara, keputusan – keputusan sub unit dan proses – proses dalam badan – badan pelaksana kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru mendapatkan pengawasan dari Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo. 2. Sumber – sumber politik suatu organisasi seperti dukungan legislative (Van Metter dan Van Horn dalam Winarno, 2012:166). Menurut informan yang berhasil diwawancarai dilapangan diperoleh hasil bahwa pihak legislatif sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru, hal ini dibuktikan dengan tersedianya anggaran yang ditujukan untuk pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru dan pihak legislatif juga mendukung agar kebijakan ini segera tuntas. 3. Adanya komunikasi secara bebas dalam komunikasi dengan individu – individu di luar organisasi (Van Metter dan Van Horn dalam Winarno, 2012:166). Pihak Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo membuka komunikasi secara bebas pada individu di luar organisasi seperti dari paguyuban pedagang eks Pasar Waru dan Himpunan Pedagang Pasar dalam menerima masukan. Faktor Dukungan Target Group Target group merupakan kelompok sasaran dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Pada kebijakan

6

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 341X

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015 relokasi pedagang Pasar Waru, target group yang dimaksud adalah pedagang eks Pasar Waru. Tachjan (2006:26) berpendapat bahwa seberapa jauh kelompok sasaran dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan, tergantung pada keseuaian isi kebijakan dengan harapan mereka. Pada informasi yang didapatkan dari informan, pedagang eks Pasar Waru tidak mematuhi isi kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru karena menurut pedagang, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan harapan mereka seperti: 1. Lokasi pasar baru (Pasar Kedungrejo) yang tidak strategis hingga menimbulkan menurunnya omset pedagang. 2. Keinginan untuk mendapatkan stand dengan ukuran yang sesuai dengan keinginan mereka Maka dari itulah partisipasi dari pedagang pada kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru ini sangat minim, padahal menurut Soenarko (2000:186) dukungan dari publik merupakan salah satu keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat untuk menciptakan implementasi kebijakan yang efektif.

Simpulan dan Saran Berdasarkan hasil analisa dan interpreasi data yang diperoleh dari lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru adalah tidak berhasil karena tujuan kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru, yaitu memindahkan pedagang Pasar Waru ke Pasar Kedungrejo gagal terealisasi. Ini dibuktikan dengan masih banyaknya pedagang eks Pasar Waru yang masih berdagang di sekitar eks Pasar Waru dan mengganggu lalu lintas disekitarnya. Faktor – faktor penyebab kegagalan implementasi kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru tersebut adalah: 1. Komunikasi antara Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dan pedagang eks Pasar Waru terkait masalah pemindahan pedagang eks Pasar Waru ke Pasar Kedungrejo tidak berjalan dengan baik hal itu disebabkan karena: a. Sosialisasi Berdasarkan informan dari pedagang eks Pasar Waru yang berhasil diwawancarai dilapangan diperoleh gambaran bahwa sebagian besar menyatakan tidak adanya sosialisasi kepada pedagang terkait rencana pemindahan pasar. b. Kecukupan Informasi Dalam hal kecukupan informasi yang disampaikan oleh Dinas Pasar kepada pedagang eks Pasar Waru, hampir semua informan dari pedagang eks Pasar Waru berpendapat bahwa informasi yang diberikan oleh petugas Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo kepada pedagang eks Pasar Waru terkait pendataan pedagang terbilang tidak jelas. Sebab pedagang tidak mengetahui tujuan Dinas Pasar melakukan pendataan tersebut. c. Ketepatan dalam menyampaikan informasi mengenai jumlah stand di Pasar Kedungrejo. Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan, tergambar proses komunikasi antara Dinas Pasar dan pedagang eks Pasar Waru belum berjalan secara optimal dilihat dari adanya perbedaan informasi antara pedagang dan Dinas Pasar terkait jumlah stand. Dimana berdasarkan data masih terdapat 256 stand di Pasar Kedungrejo yang kosong. Tetapi pedagang mengatakan bahwa seluruh stand sudah laku terjual. Pada akhirnya komunikasi yang tidak berjalan dengan baik ini menyebabkan proses kerjasama antara Dinas Pasar dan pedagang menjadi terganggu sehingga

implementasi kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru tidak berjalan sesuai yang diharapkan. 2. Sikap pelaksana baik ditingkat instansi utama maupun pendukung sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru. Pihak Dinas Pasar telah memberikan respon yang baik dengan melakukan segala upaya untuk merelokasi seluruh pedagang eks Pasar Waru. Namun pejabat setempat (Kepala Desa dan Rukun Warga) memberikan ijin kepada pedagang eks Pasar Waru untuk berdagang disekitar Jalan Kedungrejo (lingkungan sekitar eks Pasar Waru), dan sikap dari pejabat setempat ini membuat pedagang semakin susah untuk direlokasi. Hal ini menjadi hambatan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru. 3. Kondisi eksternal dari segi sosial, ekonomi dan politik juga menjadi salah satu hambatan pada pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru: a. Dari segi sosial, didapatkan informasi bahwa mayoritas pedagang eks Pasar Waru merupakan penduduk sekitar eks Pasar Waru, sehingga mereka merasa lebih nyaman berada di dekat tempat tinggal mereka. b. Dari segi ekonomi, adanya perbedaan omset pedagang dimana jika berdagang di sekitar eks Pasar Waru omset mereka lebih besar dibandingkan dengan jika berdagang di Pasar Kedungrejo. c. Dari segi politik, adanya dukungan pejabat setempat yang memberikan ijin kepada pedagang untuk dapat berdagang di sekitar eks Pasar Waru. 4. Salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah adanya dukungan target group. Target group dalam kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru adalah pedagang eks Pasar Waru. Informasi yang didapatkan adalah pedagang tidak sepenuhnya mendukung kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru ini, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya partisipasi pedagang eks Pasar Waru untuk pindah ke Pasar Kedungrejo. Di sisi lain, kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru tersebut tidak sesuai dengan harapan pedagang dimana menurut mereka lokasi Pasar Kedungrejo yang tidak strategis dan ukuran stand yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dari beberapa uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa secara umum implementasi kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru di Kabupaten Sidoarjo tidak berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan, sehingga hasil yang diharapkan seperti mengurangi gangguan lalu lintas di jalan sekitar eks Pasar Waru, melindungi pedagang eks Pasar Waru dari bahaya kereta api, serta menyediakan fasilitas pasar yang baik untuk pedagang belum bisa tercapai. IV.2 Saran Setelah melakukan interpretasi dan analisa data atas temuan data yang telah didapatkan kesimpulan di muka serta telah diketahui pula faktor – faktor kegagalan yang muncul dalam proses implementasi kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo, maka pada bagian akhir dari karya tulis laporan penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran pokok yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik bagi para akademisi dan pemerhati mengenai kebijakan relokasi pasar. Dan ditujukan pula untuk perbaikan implementasi kebijakan relokasi pedagang Pasar

7

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 341X

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015 Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ini. Saran – saran tersebut meliputi: 1. Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo sebagai instansi yang memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru hendaknya sejak awal memberikan informasi terkait rencana relokasi pedagang Pasar Waru, selain itu juga hendaknya memberikan informasi terkait kejelasan kelanjutan proses pendataan pedagang eks Pasar Waru. Informasi tersebut bisa disampaikan melalui upaya kegiatan sosialisasi yang rutin dan berkesinambungan pada seluruh pedagang eks Pasar Waru. Sosialisasi tersebut menjelaskan mengenai informasi terkait Peraturan Bupati nomor 27 tahun 2011 dan prosedur untuk memiliki stand di Pasar Kedungrejo. 2. Diperlukan sebuah tindakan tegas terhadap pejabat yang mengeluarkan keputusan yang cenderung menghambat kebijakan relokasi pedagang eks Pasar Waru. Maka hendaknya Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo memberikan surat peringatan kepada pejabat setempat seperti pihak Desa Kedungrejo agar tidak memberikan ijin kepada pedagang eks Pasar Waru untuk berjualan di sekitar eks Pasar Waru. Sebab untuk melaksanakan kebijakan relokasi pedagang eks Pasar Waru secara optimal, dibutuhkan komitmen dari seluruh stakeholder untuk membantu mencapai tujuan kebijakan. 3. Hendaknya Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Dinas PU (Dinas Pekerjaan Umum) Kabupaten Sidoarjo untuk menyediakan akses jalan alternatif ke arah Pasar Kedungrejo supaya pelanggan mudah datang ke Pasar Kedungrejo, dengan pertimbangan agar pedagang tidak kehilangan pelanggannya karena alasan susahnya akses menuju Pasar Kedungrejo. 4. Hendaknya Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo melakukan pendekatan – pendekatan dengan pedagang eks Pasar Waru melalui forum musyawarah, yang bertujuan memberikan pemahaman kepada pedagang eks Pasar Waru mengenai kebijakan relokasi pedagang Pasar Waru. Selain itu juga memberikan peluang kepada pedagang untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, hingga mencapai sebuah konsensus diantara masing – masing pihak dan mencapai sebuah mufakat dimana kedua pihak sama – sama merasa tidak dirugikan. Hasil dari musyawarah tersebut bisa diikuti dengan dikeluarkannya MoU. Dengan begitu dari kedua belah pihak bisa mencapai win – win solution. 5. Sebaiknya Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo lebih mengutamakan pedagang eks Pasar Waru daripada pedagang kaki lima untuk menempati Pasar Kedungrejo. Hal ini untuk menghindari terjadinya kekurangan stand untuk pedagang eks Pasar Waru.

Daftar Pustaka Agustino, Leo. 2006. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. ___________. 2008. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Azwar, Saifuddin.1998.Metod Penelitian.Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Bungin, Dr. Burhan.2001.Metodologi Penelitian Sosial, Format - Format Kuantitatif dan Kualitatif.Surabaya:Airlangga University Press.

Effendi, Suratman. Dkk. 1994. Dampak Pembangunan Ekonomi (Pasar) terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Daerah Jambi. Jambi: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kasiram. 2008.Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif. Malang: UIN Malang Press. Nugroho, Riant. 2012. Public Policy. Jakarta: Media Elex Computindo Malano, Herman. 2011.Selamatkan Pasar Tradisional. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama. Moleong, Lexy. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi. Bandung: Rosda. Morisan, dkk. 2012. Metode Penelitian Survei. Jakarta: Kencana. Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Jakarta. Graha Ilmu. Soenarko. 2000. Public Policy, Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah. Surabaya: Airlangga University Press. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suyanto, dkk. 2002. Pasar di Era Otonomi Daerah. Surabaya: Lutfansah Mediatama. Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung. Widodo, Joko. 2008. Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik.. Malang: Bayumedia Publishing. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo. __________.2008.Kebijakan Publik Proses.Jakarta: Media Pressindo.

Teori

dan

__________.2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: Buku Seru. Wirartha, Made. 2005. Metodologi Penelitian Ekonomi. Denpasar:Penerbit Andi.

Sosial

Internet bappenas.go.id/index.php/download_file/view/7716/1326/ diakses pada 11 Maret 2014 http://dprd-sidoarjokab.go.id/pasar-baru-kedungrejomangkrak.html http://dprd-sidoarjokab.go.id/sulit-relokasi-pasarkedungrejo.html diakses pada 3 April 2013 http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/program/trainingworkshop/ diakses pada 27 November 2013 http://penataanruang.pu.go.id/bulletin/index.asp?mod=_fullar t&idart=266 Diakses pada 22 Desember 2013

8

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 341X

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015 http://portalsidoarjo.com/2014/12/dinas-pasar-gagalhidupkan-pasar-kedungrejo-baru.htm diakses pada 22 Januari 2015 http://suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/01/29/18 9066 diakses tanggal 10 Maret 2013 http://www.imq21.com/news/read/207214/20140204/173603/ IKAPPI-RUU-Perdagangan-Kikis-Profesi-PedagangTradisional.html.diakses pada 11 maret 2014 http://www.realita.co/index.php?news=Pedagang-Hengkangdari-PasarKedungrejo~3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829622 3493af6555603bc3af93e78f7dcf761 diakses pada 22 Januari 2015 id.wikipedia.org/wiki/Pasar diakses pada 04 Januari 2015 www.zakapedia.com diakses pada 9 Juni 2014

Jurnal Akib dan Tarigan. 2008. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. Fahmina. 2004. Pasar Tradisional: Problema dan Solusinya dalam Perspektif Multipelaku. Institute Cirebon

9