TINJAUAN MASHLAHAH TERHADAP SISA

PONOROGO 2016 . 2 ABSTRAK Tinjauan Mashlahah Terhadap Sisa Pengembalian Pembelanjaan Di Swalayan Kebutuhan Keluarga (KK) Wotgaleh Kecamatan Widodaren ...

0 downloads 8 Views 617KB Size
TINJAUAN MASHLAHAH TERHADAP SISA PENGEMBALIAN PEMBELANJAAN DI SWALAYAN KEBUTUHAN KELUARGA (KK) WOTGALEH KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI SKRIPSI

Oleh: Lailatul Fatimah 210212138

Pembimbing: Khusniati Rofi’ah, M. S.I 197401102000032001

PROGRAM STUDI MU’AMALAH JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PONOROGO 2016 1

2

ABSTRAK Tinjauan Mashlahah Terhadap Sisa Pengembalian Pembelanjaan Di Swalayan Kebutuhan Keluarga (KK) Wotgaleh Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. Kata Kunci: Mashlahah, Sisa Pengembalian

Lazimnya di masyarakat, kegiatan jual beli merupakan penukaran antara uang dengan barang. Dimana pembeli akan memberikan sejumlah uang kepada penjual dan penjual akan menyerahkan beberapa barang yang dibutuhkan pembeli. Apabila ada sisa dari pembayaran maka akan dikembalikan dalam bentuk uang. Namun, di Swalayan KK Wotgaleh mempunyai kebijakan yang sedikit berbeda, yaitu akan menyalurkan sisa pengembalian yang tidak bisa diuangkan sebagai infak. Pengembalian yang tidak bisa diuangkan menurut pihak Swalayan KK Wotgaleh adalah pengembalian lebih kecil sama dengan seratus rupiah . Kebijakan yang cukup positif tersebut masih dipandang sebagai bentuk kebijakan sepihak dari Swalayan KK Wotgaleh semata, sebab pembeli akan mengetahui hal tersebut setelah terjadinya transaksi jual beli atau setelah menyelesaikan pembayaran belanja. Berdasarkan fenomena tersebut penulis bermaksud meninjau peristiwa ini dari sudut pandang hukum Islam. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana tinjauan mas}lah}ah terhadap akad pengalihan sisa pengembalian sebagai dana sosial di Swalayan KK Wotgaleh dan bagaimana tinjauan mas}lah}ah terhadap pengelolaan sisa kembalian yang tidak bisa diuangkan dan pendistribusiaannya di Swalayan KK Wotgaleh. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, sehingga penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu mengamati (observasi) kegiatan transaksinya, menggali informasi (interview) mengenai akad pengalihan sisa pengembalian, pengolahan serta pendistribusian dana infak. Kemudian penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu diawali dengan mengungkapkan fenomena yang bersifat khusus dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan teori-teori hukum Islam yang bersifat general atau umum. Berdasarkan hasil penelitian, akad pengalihan sisa pengembalian yang tidak bisa diuangkan baik dengan penjelasan secara lisan dan tulisan maupun hanya dengan tulisan ketika dilihat dari sisi mas}lah}ah tidak bertentangan dengan shariat. Karena kebijakan ini bagian dari kegiatan mu‟amalah yang dibuat untuk menghilangkan kesulitan demi mendapatkan kemaslahatan. Pengelolaan dan pendistribusian dana infak oleh pihak Swalayan KK Wotgaleh telah mempertimbangkan konsep mas}lahah dalam Tashri>’ Isla>m serta tidak bertentangan dengan nash yang sudah ada. Karena, Swalayan KK Wotgaleh sebagai lembaga yang memfasilitasi terkumpulnya dana infak sudah amanah, transparan dan tepat sasaran dalam mengelola dan mendistribusikan dana infak tersebut.

3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perdagangan atau bisnis adalah sesuatu kegiatan yang terhormat dalam ajaran Islam, karena cukup banyak ayat al-Qur‟an dan h}ādith yang menjelaskan dan menyebutkan tentang norma-norma perdagangan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang antar negara yang handal.1 Adapun ayat al-Quran yang berkaitan dengan perniagaan adalah surat alBaqarah: 275

        Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.2

Berangkat dari dalil tersebut di atas, jumhur ulama‟ mengatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah boleh, selama tidak melanggar shariah.3 Tidak melanggar shariah maksudnya ialah sesuai dengan ketetapan hukum, yaitu terpenuhinya semua persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sehingga apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sesuai dengan kehendak shara‟.4

1

Veithzal Rivai, Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Marketing Rasulullah (Jakarta: Gramedia, 2013), 78. 2 Departeman Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya (Surabaya: Al Hidayah, 2002), 58. 3 Rivai, Islamic Marketing , 63. 4 Hendi Suhendi, Fiqh Mu‟amalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 69.

4

Prinsip dasar yang sebaiknya diketahui oleh setiap pengusaha atau calon pengusaha adalah pembagian akad dan konsekuensi hukumnya. Sebab dengan menguasai pembagian akad serta konsekuensi hukumnya maka akan lebih mudah untuk memahami berbagai hukum shariah yang akan muncul.5 Akad pada dasarnya ditekankan pada kesepakatan dua belah pihak, yang ditandai dengan adanya ijāb qabūl.6 Karena melalui akad inilah dapat diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad atau transaksi, maka lafaz dalam ijāb qabūl harus jelas dan mudah dipahami oleh para pihak yang melakukan akad. ijāb qabūl dalam hal ini dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan.7 Dengan demikian, keabsahan suatu akad mu‟amalah bergantung pada pelaku akad, dalam hal ini penjual dan pembeli yang baligh dan berakal, objek akad yang jelas, di bawah penguasaan penjual dan tidak dilarang oleh shara‟ serta shighat akad yang jelas tujuannya. Akad dalam perdagangan atau jual beli merupakan akad yang berorientasi untuk mencari keuntungan materi. Akan tetapi menurut persepektif Islam keberhasilan seseorang dalam usahanya tersebut bukan mutlak hasil kerjanya.8 Karena harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah milik Allah Swt. Manusia hanya sebagai wakil atau pemegang amanah dari harta tersebut.9 Dengan demikian, di samping berusaha memperoleh harta manusia juga memiliki hak untuk mengelola harta yang diperolehnya. Di 5

Rivai, Islamic Marketing , 66. Qomarul Huda, Fiqih Mu‟amalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 26. 7 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat) (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 104. 8 Lantip Susilawati, Bisnis Kewirausahaan (Yogyakarta: Teras, 2013), 135. 9 Yusuf al Qardhawi, Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam, terj. Didin Hafiduddin, dkk (Jakarta: Robbani Pers, 2001), 39. 6

5

antara hak manusia untuk mengelola harta adalah infak.10 Oleh sebab itu, Islam menekankan kepada umatnya untuk mendistribusikan harta yang dimilikinya melalui zakat, infak dan sedekah.11 Seperti firman dalam surat alBaqarah: 195

                 Artinya: dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.12

Dalam terminologi al-Qur‟an infak termasuk dalam shadaqah nafilah yaitu bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrument distribusi pendapatan berbasis amalan sunnah.13 Berdasarkan pengertian tersebut, maka infak termasuk dalam kategori sedekah, yang pada dasarnya dibolehkan selama benda yang disedekahkan miliknya sendiri.14 Dalam kehidupan bermasyarakat, zakat, infak dan sedekah memiliki dampak sosial cukup besar, yakni mampu menumbuhkan daya beli masyarakat

sehingga

mengarahkan

pada

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat.15 Karena dana infak dan sedekah mampu membantu menutupi

10

Taqyuddin an-Nabani, Membangun Sistem Ekonomi Perspektif Islam, terj. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 215. 11 Susilawati, Bisnis Kewirausahaan , 136. 12 Departeman Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya, 37. 13 Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 137. 14 Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, 89. 15 Imam Nawawi, Fikih Mu‟amalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 263.

6

sebagian kebutuhan hidup fakir miskin.16 Sedangkan dari sisi agama harta yang diinfakkan tidak akan hilang atau habis, namun akan dilipatgandakan kelak oleh Allah SWT.17 sebagaimana janji Allah dalam al-Qur‟an surat alBaqarah: 261

                           Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.18

Berdasarkan firman Allah di atas, telah jelas kiranya jika mengulurkan tangan untuk meringankan beban orang lain adalah tindakan yang mulia dan sangat dianjurkan dalam Islam. Namun, kepedulian sosial yang tumbuh di masyarakat belum mencapai titik kesempurnaan. Sebab rasa tamak akan harta kini masih mendominasi dalam diri setiap insan. Inilah jihad terbesar yang harus diperangi oleh umat Islam itu sendiri. Meskipun demikian, masih ada perusahaan yang memiliki kepedulian sosial, seperti halnya Swalayan Kebutuhan Keluarga (KK) Wotgaleh.

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Tafsir al-Qur‟an Majid al- Nur (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 485. 17 Susilawati, Bisnis Kewirausahaan , 136. 18 Departeman Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya, 55. 16

7

Swalayan KK Wotgaleh merupakan satu di antara usaha perdagangan yang memiliki kepedulian sosial. Melalui kebijakan dalam perdagangannya, Swalayan KK Wotgaleh telah berusaha menyebarluaskan pentingnya peduli terhadap sesama. Apabila kita amati Swalayan KK Wotgaleh ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari kebanyakan swalayan yang telah ada. Dimana penjual menyediakan barang dagangannya dalam rak-rak yang telah disertai dengan nominal harganya. Dan pembeli akan memilih sendiri barang yang mereka butuhkan, kemudian mereka akan menyelesaikan transaksinya di meja kasir. Praktik jual beli seperti ini telah lazim terjadi di era globalisasi ini, dimana

ijāb qabūl tidak lagi diucapkan, secara langsung antara penjual dan pembeli tetapi dilakukan dengan tindakan, sehingga dalam jual beli ini tidak ada tawar menawar harga sebab harga telah tertera dalam rak. Kegiatan jual beli pada umumnya merupakan penukaran antara uang dengan barang. Dimana pembeli akan memberikan sejumlah uang kepada penjual dan penjual akan menyerahkan beberapa barang yang dibutuhkan pembeli. Dan jika ada sisa dari pembayaran maka akan dikembalikan dalam bentuk uang. Saat ini banyak terjadi kendala pengembalian uang dalam bentuk pecahan rupiah yang cukup kecil nilai nominalnya, sebab ada keterbatasan ketersediaan uang receh di masyarakat saat ini. Fenomena ini akhirnya membuat banyak swalayan atau toko-toko mempunyai inisiatif untuk mengembalikan sisa dari pembayaran yang tidak bisa dikembalikan dalam bentuk uang tersebut dengan permen. Akan tetapi di

8

Swalayan KK Wotgaleh ini mempunyai kebijakan yang sedikit berbeda, yaitu akan menyalurkan sisa pengembalian yang tidak bisa diuangkan tersebut sebagai infak. Jadi, apabila ada konsumen yang belanja kemudian setelah menyelesaikan transaksinya ternyata ada sisa pengembalian yang nilai nominalnya tidak bisa dikembalikan dalam bentuk uang maka kasir akan secara otomatis memasukkan sisa pengembalian tersebut sebagai dana infak. Kebijakan Swalayan KK Wotgaleh ini cukup positif, sebab dalam hal ini Swalayan KK tidak hanya mencari keuntungan besar-besaran secara pribadi tetapi juga memperhatikan kondisi sosial masyarakatnya. Akan tetapi pihak Swalayan KK Wotgaleh belum mensosialisasikan kebijakan tersebut secara maksimal. Karena media sosialisasi yang mereka tempuh dalam kebijakan pengalihan sisa pengembalian pembelanjaan sebagai infak baru secara tertulis. Yaitu melalui struk pembayaran belanja, dimana pada struk tersebut tertuliskan “pengembalian yang tidak bisa diuangkan akan disalurkan sebagai infak”.19 Namun, kesepakatan yang cukup positif tersebut masih dipandang sebagai bentuk kebijakan sepihak dari Swalayan KK Wotgaleh semata, sebab pembeli akan mengetahui hal tersebut setelah terjadinya transaksi jual beli atau setelah menyelesaikan pembayaran belanja. Padahal setiap kegiatan mu‟amalah baik itu akad tijarah ataupun akad tabarru‟ senantiasa berdasarkan kesepakatan dan keridhoan para pihak. Dan kesepakatan tertulis tersebut juga tidak menuntut kemungkinan akan terlepas dari perhatian konsumen. Sebab 19

Pengembalian yang tidak bisa diuangkan menurut pihak Swalayan KK Wotgaleh adalah pengembalian lebih kecil sama dengan seratus rupiah.

9

terkadang konsumen tidak memperhatikan point-point apa saja yang tertulis dalam struk pembayaran belanja selain spesifikasi harga dan barang belanjaan. Sehingga mereka belum dapat dipastikan mengetahui bahwa ada rupiah yang mereka salurkan untuk dana sosial. Dengan demikian pengambalilan sebagian dari hak konsumen oleh pihak Swalayan KK Wotgaleh belum mencapai pada tahap kesepakatan para pihak, sebab konsumen terkadang ada yang belum mengetahui secara jelas perihal pengalihan sisa pengembalian sebagai infak. Meskipun upaya yang dilakukan oleh Swalayan KK Wotgaleh ini memberikan dampak sosial yang cukup baik di masyarakat. Sehingga kegiatan ini masih dipandang sebagai bentuk kebijakan dari pihak Swalayan KK Wotgaleh semata. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan di masyarakat terkait status hukum tentang pengalihan sisa pengembalian sebagai dana sosial. Oleh karena itu penulis mengangkat skripsi tentang TINJAUAN MASHLAHAH TERHADAP SISA PENGEMBALIAN PEMBELANJAAN DI SWALAYAN KEBUTUHAN KELUARGA

(KK)

WOTGALEH

KECAMATAN

WIDODAREN

KABUPATEN NGAWI.

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana

tinjauan

mas}lah}ah

terhadap

akad

pengalihan

sisa

pengembalian pembelanjaan sebagai infak di Swalayan KK Wotgaleh? 2. Bagaimana tinjauan mas}lah}ah terhadap pengelolaan dan pendistribusiaan sisa pengembalian pembelanjaan sebagai infak di Swalayan KK Wotgaleh?

10

C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui tinjauan mas}lah}ah terhadap akad pengalihan sisa pengembalian sebagai infak. 2. Untuk

mengetahui

tinjauan

mas}lah}ah terhadap pengelolaan dan

pendistribusian pengembalian sisa pembelanjaan sebagai infak di Swalayan KK Wotgaleh.

D. Kegunaan Penelitian 1. Secara teoritik, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang syariah khususnya mu‟amalah yang terfokus pada keabsahan setiap akad mu‟amalah baik akad tijarah maupun akad tabarru‟ dan hasil dari setiap usaha manusia melalui akad tersebut. 2. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat berguna khususnya bagi penulis dan umumnya untuk seluruh lapisan masyarakat yang tidak terlepas dari kegiatan mu‟amalah dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga kita semua dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas bermu‟amalah.

E. Kajian Terdahulu Berdasarkan pengetahuan penulis penelitian yang akan disusun ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini penulis akan mengungkap tentang akad pengalihan sisa pengembalian sebagai dana sosial

11

dan status hukum dana sosial yang didapat dari sisa pengembalian yang tidak bisa diuangkan. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi atau sumber rujukan antara lain Analisis Fiqh Terhadap Pengembalian Sisa Pengembalian (Studi kasus di Swalayan Surya Ponorogo) karya Rizki Triana. Hasil penelitian Rizki Triana ini menyatakan bahwa penggenapan sisa pengembalian oleh Swalayan Surya tersebut dibolehkan oleh fiqh sebab ada kesulitan dalam tingkat ghairu

muţa’adah. Dan penggantian pengembalian dengan permen pun menurut fiqh juga diperbolehkan berdasarkan qoulnya jumhur ulama‟ yang membolehkan adanya jual beli mu’aţah.20 Selanjutnya adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi dan Kepemilikan Sisa Uang Penelepon oleh Pengelola (Studi kasus di Wartel Zam-zam Cekok Ponorogo) karya Suwandi. Pada skripsi ini dituliskan bahwa, akad yang digunakan antara pengelola dan penelepon adalah akad ijārah dan praktik ijārah dalam transaksi ini telah sesuai dengan shariah. Kemudian penelitian tentang hukum kepemilikan sisa uang penelepon oleh pengelola, dimana menurut Suwandi diperbolehkan dalam Islam sebab telah menjadi ‘urf di masyarakat tersebut.21 Karya ilmiah selanjutnya yang dijadikan sumber rujukan adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli di SPBU Kadipaten Kec. Babadan Kab. Ponorogo karya Fahrul Ulum. Dalam skripsinya Fahrul Ulum Rizki Triana, “Analisis Fiqh Terhadap Pengembalian Sisa Pengembalian (Studi kasus di Swalayan Surya Ponorogo)” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2008). 21 Suwandi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi dan Kepemilikan Sisa Uang Penelepon oleh Pengelola (Studi kasus di Wartel Zam-zam Cekok Ponorogo)” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2006). 20

12

mengatakan bahwa akad jual beli antara pengelola SPBU dan pembeli tidak sesuai dengan shariah sebab ada pembulatan harga yang tidak sesuai dengan takaran. Dan praktik pembulatan harganya juga tidak sesuai dengan shariah sebab terdapat penyelewengan dari tarif yang telah ditentukan.22 Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu membahas tentang akad jual beli antara kedua belah pihak yang diikuti dengan pembulatan harga, maka penelitian ini, membahas mengenai akad pengalihan sisa pengembalian sebagai dana sosial yang akan dianalisis dengan menggunakan konsep

mas}lah}ah. Apabila pada penelitian terdahulu ada pembahasan tentang tinjauan fiqh terhadap penggantian sisa pengembalian yang dikategorikan sebagai jual beli mu’aţah serta kepemilikan uang sisa penelepon yang dianggap sebagai „urf di masyarakat setempat, maka pada penelitian ini akan menuliskan tentang tinjauan mas}lahah terhadap pengelolaan hasil pengalihan sisa pengembalian pembelanjaan sebagai infak serta pendistribusiaannya.

F. Metode Penelitian 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis penelitian dalam penelitan ini adalah jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan

Fahrul Ulum, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli di SPBU Kadipaten Kec. Babadan Kab. Ponorogo” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2008). 22

13

sebenarnya.23 Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data mengenai akad pengembalian sisa pembelanjaan sebagai infak, pengolahan dan pendistribusian dana yang diperoleh dari sisa pengembalian yang tidak bisa diuangkan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan bersifat interpretatif (menafsirkan penelitian) untuk menelaah masalah penelitian.24 Jadi, dalam hal ini peneliti akan menjelaskan dengan detail seluruh fenomena yang didapat dari informan. 2. Data dan Sumber Data Data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.25 Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data mengenai akad pengembalian sisa pembelanjaan sebagai infak, pengolahan dan pendistribusian dana yang diperoleh dari sisa pengembalian yang tidak bisa diuangkan. Dan semua data tersebut akan diperoleh dengan beberapa teknik pengumpulan data yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Sementara itu, yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh.26 Sumber data pada penelitian ini diambil

23

Aji Damanhuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),

6. 24

M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 26. 25 Afifuddin, Metodologi PenelitianKualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 117. 26 Suharsiwi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), 129.

14

secara purposif melalui pihak responden dalam hal ini adalah pimpinan dan karyawan Swalayan KK serta konsumennya. 3. Lokasi Penelitian Penulis memilih lokasi untuk melaksanakan penelitian di Swalayan KK Wotgaleh. Sebab di Swalayan KK Wotgaleh memiliki letak geografis yang cukup strategis dan termasuk salah satu swalayan yang cukup diminati masyarakat, serta memiliki suatu kebijakan yang cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang penerapannya di lapangan. Kebijakan tersebut adalah pengalihan sisa pengembalian sebagai dana sosial. 4. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi (pengamatan) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung tanpa melalui alat bantu.27 Jadi, peneliti akan mengamati kegiatan transaksi di Swalayan KK Wotgaleh yang berkaitan dengan akad pengembalian sisa pembelanjaan sebagai infak, pengelolaan serta pendistribusiannya. b. Interview (wawancara) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung dengan lisan (bertatap muka) secara langsung untuk mendapat informasi.28 Dalam hal ini peneliti akan ke lapangan untuk menggali informasi dari beberapa pihak terkait menyampaikan

data

yang

dibutuhkan,

yaitu

yang dapat

mengenai

akad

pengembalian sisa pembelanjaan sebagai infak dan pengolahan serta

27

M. Subana dan M. Sudrajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah (Bandung: Pustaka Setia,

2005), 43. 28

2009), 83.

Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara,

15

pendistribusian dana infak yang diperoleh dari sisa pengembalian yang tidak bisa diuangkan melalui beberapa pihak antara lain, pihak responden dalam hal ini pimpinan dan karyawan Swalayan KK serta konsumen. c. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu.29 Maka, peneliti akan mengumpulkan data atau mendokumentasikan struk pembayaran

pembelanjaan

yang

memuat

kesepakatan

tertulis

mengenai pengembalian sisa pembelanjaan sebagai infak dan publikasi laporan keuangannya. 5. Teknik Pengolahan Data a. Editing adalah kegiatan memeriksa daftar yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada dalam daftar pertanyaan yang telah diselesaikan.30 Pada tahap ini penulis akan meneliti seluruh penulisan dan tata bahasa yang digunakan dalam penyusunan hasil penelitian. b. Organizing adalah mengurutkan dan mengorganisasikan keyakinannya hingga menjadi sesuatu yang konsisten dan harmonis.31 Pada bagian ini penulis akan menyusun seluruh data dan teori yang didapatkan secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh para pembacanya. c. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 29

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabet,

2008), 240. 30 31

Narbuka, dkk, Metodologi Penelitian , 153. Suharsiwi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 240.

16

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis.32 Setelah melalui pengolahan data-data sebelumnya, maka seluruh data yang diperoleh tersebut akan dianalisis dengan teori yang telah dipilih oleh penulis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. 6. Teknik Analisis Data Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, aktivitas dalam analisis data yaitu: a. Reduksi Data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. 33 Maka pada tahap ini peneliti mengklasifikasikan seluruh data tentang akad pengembalian sisa pembelanjaan sebagai infak dan pengelolaan dana infak serta distribusinya di lapangan sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menyusun hasil penelitiannya. b. Data Display adalah penyajian data setelah tahap reduksi, yang biasanya disajikan dalam bentuk teks naratif.34 Pada tahap ini peneliti akan memberikan gambaran umum tentang praktik pengembalian sisa pembelanjaan sebagai dana infak dan pengelolaan dana infak serta distribusinya di lapangan dalam bentuk narasi. c. Conclusion Drawing (Verification) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Langkah ketiga ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian

32

Lexy Maelong, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Bandung: Rosda, 2012), 280. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 247. 34 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 249.

33

17

tentang akad pengembalian sisa pembelanjaan sebagai infak, pengelolaan dana infak serta distribusinya di lapangan yang didukung dengan data yang falid, sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel.35 Dengan demikian penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu diawali dengan mengungkapkan fenomena yang bersifat khusus, yakni mengenai akad pengembalian sisa pembelanjaan sebagai infak, hasil dari pengalihannya serta distribusinya. Kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil yang bersifat general atau umum.

G. Sistematika Pembahasan Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang merupakan satu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah dari penelitian yang akan dilakukan, rumusan masalah yang akan di angkat, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian yang mendukung tersusunnya penelitian ini serta sistematika pembahasan. Bab I ini hanya sebagai pengantar materi yang akan dibahas pada bab berikutnya. Bab II Gambaran Umum Mas}lah}ah, pada bab ini berisi seluruh teori yang menjadi dasar pada proses analisis bab selanjutnya. Teori yang akan

35

Ibid., 252-253.

18

diambil sebagai pendukung pada penelitian ini adalah penguraian mengenai teori mas}lah}ah, teori infak dan akad jual beli. Bab III Gambaran Umum tentang Praktik Pengembalian Sisa Pembelanjaan di Swalayan KK Wotgaleh. Pada bab ini penulis akan memaparkan data lapangan mengenai profil Swalayan KK Wotgaleh, akad pengembalian

sisa

pembelanjaan

sebagai

infak,

pengelolaan

serta

pendistribusian dana infak di Swalayan KK Wotgaleh. Bab IV Analisis Mas}lah}ah terhadap Pengalihan Sisa Pengembalian Pembelanjaan. Bab ini akan berisi hasil analisis mas}lah}ah terhadap akad pengembalian sisa pembelanjaan sebagai dana sosial dan pengelolaan hasil pengalihan

sisa

pengembalian

yang

tidak

bisa

diuangkan

beserta

pendistribusiaannya. Bab V Kesimpulan dan Saran, bab ini merupakan bab penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan yang menjelaskan tentang analisis mas}lah}ah terhadap akad pengembalian sisa pembelanjaan dan pengelolaan sisa pengembalian yang tidak bisa diuangkan dan pendistribusiannya serta saransaran yang bermanfaat untuk para pihak.

19

BAB II KONSEP MAS}LAH}AH

A. MAS}LAH}AH 1. Pengertian Mas}lah}ah

Mas}lah}ah berasal dari kata َ َ َ dengan penambahan alif diawalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Mas}lah}ah adalah mas}dar dengan arti kata ‫ اح‬yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian mas}lah}ah dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.36 Sedangkan menurut Ibn Mandhur mas}lah}ah adalah searti dengan kata s}ala>h, bentuk tunggal dari mas}alih. Dengan demikian setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang bersifat menguntungkan dan yang mengenakkan atau dengan menolak atau menghindari seperti menolak atau menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan adalah layak disebut mas}lah}ah.37 Secara terminologi shariah mas}lah}ah dapat diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki Allah SWT untuk para hambaNya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dengan tingkat signifikasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam substansi manfaat para ahli filsafat dan etika serta Ulama>’ Us}ul fiqh berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut dikarenakan para ahli filsafat dan etika melihat manfaat hanya terbatas kepada manfaat yang bersifat duniawi, sedangkan Ulama>’ Us}ul fiqh melihat manfaat tidak hanya sebatas manfaat duniawi belaka tetapi sekaligus manfaat ukhrawi, bahkan menurut mereka manfaat duniawi hanyalah dalam kerangka mewujudkan manfaat ukhrawi. Bagi para ahli filsafat dan etika, realitas kehidupan ini terdiri dari kenikmatan-kenikmatan dan penderitaan-penderitaan. Setiap orang dalam kehidupan ini selalu berjuang untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dan melepaskan diri dari segala bentuk penderitaan. Ukuran baik buruknya

36

Totok Jumantoro, dkk, Kamus Us}ul Fikih (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 200. A. Maltuf Siroj, Paradigma Us}ul Fiqh Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 11. 37

20

perbuatan manusia tergantung kepada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan dan kenikmatan hidup atau tidak.38 Sedangkan bagi Ulama>’ Us}ul fiqh terdapat tiga pokok pikiran tentang mas}lah}ah atau manfaat, yaitu: a. Manfaat tidak hanya bersifat duniawi saja tetapi juga bersifat ukhrawi, sebab manusia mempunyai dua alam kehidupan yaitu kehidupan jangkan pendek di dunia dan kehidupan jangka panjang di akhirat kelak. b. Manfaat itu tidak hanya terbatas kepada yang bersifat fisik saja sebagaimana pandangan para ahli filsafat dan etika, tetapi meliputi fisik dan jiwa manusia, karena menurut Ulama>’ Us}ul fiqh manusia memiliki dua unsur penting tersebut. c. Bahwa kemaslahatan agama adalah menjadi prinsip bagi kemaslahatan ukhrawi. Untuk itu para Ulama>’ Us}ul

fiqh mengklasifikasikan

kebutuhan manusia menjadi lima tingkatan yang biasa disebut dengan

al-d}aruriyat al-khasah.39 2. Dimensi Mas}lah}ah dalam Nash Pada dasarnya semua ajaran yang terdapat dalam nash-nash alQur’a>n dan al-Sunnah dapat dipastikan mengandung mas}lah}ah bagi umat manusia, baik ajaran-ajaran mengenai mu‟amalah maupun mengenai aqidah dan ibadah. Semua kategori ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam konteks perwujudan kemaslahatan duniawi maupun ukhrawi.40 Selanjutnya, untuk mengenai pola ekspresi nash dalam memperhatikan dimensi mas}lah}ah, khususnya di bidang mu‟amalah dapat dilihat dalam point-point pemikiran sebagai berikut: 38

Ibid., 12. Ibid., 13-14. 40 Ibid., 41.

39

21

a. Al-Qur’a>n menggariskan ketentuan-ketentuan hukum mu‟amalah secara global, sebab yang digariskan oleh al-Qur’a>n hanyalah prinsipprinsip umum yang rincian operasionalnya disesuaikan dengan tuntunan zaman dan lingkungan. Dalam pola ekspresi al-Qur’a>n seperti ini maka peluang pertimbangan mas}lah}ah akan sangat besar dan hal ini merupakan sisi elastisitas hukum Islam dalam bidang mu‟amalah. Dalam konteks ini al-Sunnah juga mempunyai pola ekspresi yang sama, sebab dalam hubungannya dengan al-Qur’a>n, al-Sunnah berfungsi untuk memperkuat dan penjelas al-Qur’a>n, di samping dalam kasus-kasus tertentu ia mandiri dalam menetapkan hukum. Dalam fungsinya sebagai penjelas al-Sunnah tidak lantas membuat hukum Islam kaku dan kehilangan dinamikanya, sebab penjelasan yang diberikan oleh al-Sunnah lebih menerangkan pada bagaimana ayatayat yang membutuhkan penjelasan dapat dipahami secara utuh. Dan kalaupun penjelasan al-Sunnah bersifat detail, maka lazimnya penjelasan itu dalam bidang ibadah bukan bidang mu‟amalah. b. Allah menjelaskan hukum-hukum mu‟amalah dalam kebanyakan ayat al-Qur’a>n disertai dengan ‘illat dan hikmahnya, baik secara eksplisit maupun implisit. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam penetapan hukum-hukum tersebut terkandung dimensi mas}lah}ah yang hendak diwujudkan bagi umat manusia.41

41

Ibid., 42-43.

22

c. Dalam al-Qur’a>n maupun al-Sunnah terdapat beberapa teks yang menetapkan dasar-dasar atau kaidah-kaidah umum yang berdimensi

mas}lah}ah, seperti: 1) al-Nisa>’: 28

  

      

Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah”.42 Berdasarkan ayat tersebut di atas mencerminkan adanya mas}lah}ah yang sangat kental, sebab Allah membuat ketentuan semacam ini semata-mata demi kepentingan manusia yang menuntut pembebasan dari segala macam kesulitan dalam kondisi tertentu. 2) Ayat al-Qur’a>n yang menerangkan dalam kondisi terpaksa dapat membolehkan sesuatu yang diharamkan. 3) Segala sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan, diambil dari h}adi>th Nabi Muhammad Saw. 4) Dalam al-Qur’a>n maupun al-Sunnah terdapat teks yang membuat pengecualian hukum dari ketentuan umum bila peristiwa hukum itu terjadi karena ada dalam kondisi tertentu, seperti keliru, lupa atau terpaksa, sebagaimana disyaratkan dalam al-Qur’a>n surat alMaidah:343

 

   

42 43

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, . Siroj, Paradigma Us}ul Fiqh, 44-45.

23

    







 

   

     



  

   

  

  

  

    

  

   

  

   

  

 

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.

24

pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.44

5) Pelaksanaan taklif yang dibebankan Allah kepada manusia diukur dengan kapasitas manusia untuk melaksanakannya. Berdasarkan pemaparan beberapa dimensi mas}lah}ah dalam nash, maka dapat dipahami bahwa mas}lah}ah merupakan sebuah makna substantif nash, yakni suatu yang menjiwai eksistensi nash secara keseluruhan baik dalam bidang aqidah, ibadah maupun mu‟amalah walaupun dengan penekanan yang berbeda.45 3. Kedudukan Mas}lah}ah, Kriteria dan Klasifikasinya a. Kedudukan Mas}lah}ah Dalam Tashri>’ Isla>m, mas}lah}ah memiliki kedudukan yang sangat penting. Hampir telah menjadi kesepakatan di kalangan Ulama>’ Us}ul Fiqh, bahwa tujuan utama shariat Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan dari hal-hal yang merugikan bagi mereka. Selain sebagai tujuan Tashri>’ Isla>m, mas}lah}ah juga dipandang sebagai salah satu landasan Tashri>’ Isla>m, sebab sistem hukum dalam Islam ditegakkan atas prinsip-prinsip meniadakan kesulitan, menjamin kemaslahatan manusia secara umum, dan mewujudkan keadilan yang menyeluruh.46 Prinsip-prinsip ini mendasari semua ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur’a>n dan al-Sunnah, dalam arti semua ketentuan hukum di dalam kedua sumber pokok ini memperhatikan dan mempertimbangkan sepenuhnya prinsip-prinsip di atas. Bahkan dari pertimbangan mas}lah}ah itulah hukum-hukum akan diistinbat}kan. Konsep mas}lah}ah sebagai sumber hukum dikembangkan secara interaktif dalam tradisi pemikiran madzab Maliki yang lebih popular 44 45 46

Departemen Agama RI, Al- Qur‟an dan Terjemahannya, Siroj, Paradigma Us}ul Fiqh, 45-46. Ibid., 15-16.

25

dengan sebutan mas}lah}ah mursalah atau istislah.47 Namun, menurut madzab Maliki penerapan mas}lah}ah tidak bersifat mutlak tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: a. Mas}lah}ah harus sejalan dengan tujuan pokok shariat Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. b. Mas}lah}ah secara substantif harus logis (dapat diterima oleh akal sehat). c. Penerapan mas}lah}ah sebagai sumber huku harus menjamin kepentingan manusia yang bersifat primer atau mencegah timbulnya kerugian dan kesulitan.48 Sedangkan Abu Hanifah tidak mencantumkan mas}lah}ah pada deretan sumber hukum di dalam madzabnya. Namun, secara implisit beliau juga mengakui mas}lah}ah sebagai sumber hukum, sebab ia adalah tokoh penting aliran rasionalisme dalam hukum Islam. Di antara sumber hukum terpenting dalam madzab Abu Hanifah adalah istih}san dan ‘urf. Mas}lah}ah sudah termasuk dalam kedua pengertian tersebut meskipun secara terminologi tidak disebut mas}lah}ah.49 Sementara itu, al-Sha>fi’i dalam kedua kitabnya tidak menyinggung kedudukan mas}lah}ah sebagai sumber hukum, karena sepintas kita melihat Sha>fi’i menentang keras penetapan hukum yang berdasarkan kepada ra’y semata. Bahkan, pendirian Sha>fi’i yang menentang keras istih}san dapat diasumsikan bahwa Ia juga menentang keras mas}lah}ah. Karena antara mas}lah}ah dan istih}san terdapat kesamaan substantif. Meskipun demikian, di sisi lain al-Sha>fi’i memberlakukan qiya>s sebagai sumber hukum maka dapat dipastikan bahwa mau tidak mau Ia harus menerima mas}lah}ah. Sebab komponen penting di dalam mas}lah}ah adalah ‘illat, dan ‘illat itu bermacam-macam, di antaranya adalah al-muna>sib al-mursal, yaitu ‘illat‘illat yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan manfaat dan mas}lah}ah.50

47

Ibid., 16. Ibid., 18. 49 Ibid., 20. 50 Ibid., 21. 48

26

Terlepas dari pro-kontra yang terjadi di atas, pada dasarnya menetapkan hukum dengan menggunakan pertimbangan mas}lah}ah memiliki akar historis dan yuridis yang sangat kuat, karena Nabi Muhammad dan para sahabat dalam menetapkan hukum selalu mengacu kepada pertimbangan mas}lah}ah.51 Dengan demikian keberadaan mas}lah}ah sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum tidak perlu lagi diragukan validitasnya.52 b. Kriteria Mas}lah}ah Pada dasarnya pro-kontra mengenai mas}lah}ah bukan menyangkut tentang keberadaaan mas}lah}ah sebagai tujuan atau dasa penetapan hukum tetapi lebih kepada esensinya. Sebagian Ulama>’ mengkhawatirkan terjadinya penetapan hukum yang didasarkan pada kemauan atau kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan mas}lah}ah, sebab menurut mereka ukuran mas}lah}ah bersifat subyektif dan relatif rentan terhadap perubahan. Maka untuk mengatasi kemungkinan tersebut Ulama>’ Us}ul Fiqh membuat kriteria-kriteria dalam mengaplikasikan mas}lah}ah, antara lain: 1) Mas}lah}ah harus dalam bidang mu‟amalah sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan ibadah. 2) Mas}lah}ah harus sejalan dengan jiwa shariah dan bertentangan dengan salah satu sumber-sumber hukum. 3) Mas}lah}ah itu harus dalam kepentingan d}aruriyah dan hajiyah, bukan tah}si>niyah.53 Lebih dari itu, masih terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: 1) Mas}lah}ah harus bersifat hakiki bukan bersifat wahmi. 2)

51

Mas}lah}ah harus bersifat umum bukan bersifat khusus.

Ibid., 23. Ibid., 26. 53 Ibid., 27-28.

52

27

3)

Mas}lah}ah bukanlah mas}lah}ah yang tidak diperhitungkan yang

jelas ditolak oleh nash.54 c. Klasifikasi Mas}lah}ah

Mas}lah}ah ditinjau dengan dari segi urgensinya diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu: 1) Al-D}aruriyyah adalah mas}lah}ah yang harus diwujudkan demi tegaknnya kehidupan di dunia maupun di akhirat. Apabila tidak diwujudkan maka konsekuansi yang akan ditimbulkan adalah rusak dan hancurnya tata kehidupan di dunia dan hilangnya kebahagiaan di akhirat. 2)

Al-Hajiyyah adalah mas}lah}ah yang dibutuhkan untuk tercapainya kebutuhan-kebutuhan dan terhindarnya segala bentuk kepicikan dan kesulitan hidup. Apabila mas}lah}ah ini tidak terpenuhi maka konsekuensi yang akan timbul adalah hanya berupa kesulitankesulitan hidup.

3)

Al-Tah}si>niyyah adalah mas}lah}ah yang berintikan penerimaan terhadap segala sesuatu yang baik dan menghindari segala sesuatu yang jelek yang ditolak oleh akal sehat. Apabila mas}lah}ah ini tidak terpenuhi maka tidak akan menimbulkan akibat fatal yang sangat merugikan, karena mas}lah}ah ini tidak lebih dari hanya bersifat dekoratif belaka.55

B. INFAK

54 55

Ibid., 28. Ibid., 30-31.

28

1. Pengertian Infak Infak dalam kamus bahasa arab diartikan sebagai “hal menafkahkan, membelanjakan”.56 Secara kebahasaan infak bermakna mad}a wa nafida, yaitu berlalu dan menghabiskan.57 Kata infak sendiri berasal dari kata anfaqa yang berakar dari nafaqa yang berarti telah lewat dan habis.58 Sedangkan menurut istilah infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk kepentingan karena menuruti perintah ajaran Islam.59 Sementara itu dalam konteks terminologi al-Qur‟an infak termasuk ke dalam shadaqah nafilah, yaitu berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrument distribusi pendapatan yang berbasis amalan sunnah.60 Atau dengan kata lain infak adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan kompensasi apapun. Dengan demikian setiap pemberian yang disertai dengan kompensasi bukan termasuk infak. 61 Prinsip infak adalah menerima hak pemilikan secara pribadi dan menganjurkan untuk menafkahkannya. Islam tidak meminta seseorang untuk melupakan hak milik pribadinya, tetapi sekedar mengingatkan seseorang untuk menafkahkan hartanya setelah terpenui kebutuhannya. Dengan demikian, infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kemaslahatan umum.62 2. Syarat dan Rukun Infak Infak merupakan ketentuan untuk mengeluarkan sebagian harta demi kemaslahatan umat, yang berarti suatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia. Infak itu tidak hanya berpihak kepada kaum d}u’afa’ atau kaum yang lemah saja tetapi infak berpihak kepada kedua belah pihak yaitu pemberi dan penerima infak.63 Berdasarkan uraian ini dapat diketahui bahwa dalam infak minimal terdapat; 56

Muhammad Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran al-Qur‟an, 1989), 463. 57 M. Nur Rianto Al- Arif, Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 227. 58 Waryono Abdul Ghofur, Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks (Yogyakarta: eLSQ Press, 2005), 240-241. 59 Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer (Bandung: Alfabeta, 2010), 84. 60 Rozalinda, Ekonomi Islam, 137. 61 An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi, 215. 62 Ilfi Nur Diana, Hadits-Hadits Ekonomi (Malang: UIN Malang Press, 2008), 98. 63 Multifiah, ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat (Malang: UB Press, 2011), 46.

29

a. pemberi infak b. penerima infak c. harta yang diinfakkan. Islam menentukan beberapa kriteria atau syarat pada setiap rukun infak di atas untuk menyempurnakan amalan sunnahnya. Antara lain, bagi pemberi infak dianjurkan seorang muslim, berakal, atas kemauannya sendiri dan yang paling penting pemberi infak harus orang yang memiliki kelebihan harta dari biaya untuk dirinya sendiri dan biaya orang-orang yang harus dinafkahinya.64 Apabila seseorang yang menginfakkan hartanya itu mengakibatkan orang-orang yang dinafkahinya menjadi kekurangan maka ia akan berdosa,65 berdasarkan sabda Nabi SAW

ٍ ِ ِ‫اْرِمي حدثََا عب ُد الر ْْ ِن بن عب ِد الْم‬ ‫ك بْ ِن أ َََْْر الْ ِكَ ِاِ َع ْن أَبِي ِ َع ْن طَْ َحةَ بْ ِن‬ ُ ِ‫َحدثََا َسع‬ َْ َ َْْ ‫يد بْ ُن َُُمد‬ َ َْ ُ ْ َ ٍ ‫مصِر‬ ‫ت‬ َ ‫وسا َم َع َعْب ِد ال ِ بْ ِن َع ْم ٍرو إِ ْذ َجاءَ ُ قَ ْهَرَما ٌن لَ ُ فَ َد َخ َل فَ َق‬ َ َ‫ف َع ْن َخْيثَ َمةَ ق‬ َ ‫ال أ َْعطَْي‬ َُ ً ُ‫ال ُك ا ُج‬ ِ ‫ول ال ِ َ ى ال ُ َعَْي ِ َو َس َم َك َفى بِالْ َم ْرِء إًِْْا أَ ْن‬ ُ ‫ال َر ُس‬ َ َ‫ال ق‬ َ َ‫ال فَانْطَِ ْق فَأ َْع ِط ِه ْم ق‬ َ َ‫ال ََ ق‬ َ َ‫يق قُوتَ ُه ْم ق‬ َ ‫الرق‬ ِ ُ َْ ‫َْبِ َ َعم ْن‬ ُ َ‫ك قُوت‬ Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Muhammad Al Jarmi Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abdul Malik bin Abjar Al Kinani dari bapaknya dari Thalhah bin Musharrif dari Khaitsamah ia berkata; Ketika kami sedang duduk (belajar) bersama Abdullah bin Amr, tiba-tiba datang bendaharanya, lalu masuk dan Abdullah pun bertanya padanya, "Apakah kamu telah memberikan makan para hamba sahaya?" Sang bendahara menjawab, "Belum tuanku." Abdullah berkata, "Pergi, dan berilah makan mereka segera." Kemudian Ibnu Umar berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa orang-orang yang menahan makan (upah dan sebagainya) orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Muslim)66

Sementara itu, bagi penerima infak dianjurkan orang-orang yang membutuhkan dan tidak harus orang Islam. Jadi, seorang muslim

64

El-Madani, Fiqih Zakat Lengkap (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), 206. Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul Maram, terj. Thahirin Saputra, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 417-418. 66 Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim Jilid I (Libanon: Darul Fikri, 1993), 442. 65

30

dibolehkan menginfakkan hartanya kepada nonmuslim selama ia merasa yakin bahwa harta tersebut tidak digunakan untuk menghancurkan Islam.67 Kategori obyek infak (shadaqah) adalah harta yang baik, halal dan yang paling disukai beradasarkan firman Allah dalam al-Qu‟an surat Ali „Imran: 92

  

  

   

    

 

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.68 Selain harta yang paling dicintai, objek yang diinfak maupun dishadaqahkan harus milik sendiri bukan milik orang lain atau milik bersama. Bahkan seorang istri tidak dibenarkan menafkahkan harta suaminya tanpa izin dari suaminya terlebih dahulu.69 Seperti hadith Rasulullah berikut ini:

ِ ِ ‫ول ََ تُْ ِفق امرأَةٌ َشيئًا ِمن ب ي‬ ‫ت‬ ُ ‫ول ال ِ َ ى ال ُ َعَْي ِ َو َس َم ِِ ُخطْبَتِ ِ َع َام َحج ِة الْ َوَد ِاع يَ ُق‬ َ ‫ت َر ُس‬ ُ ‫ََ ْع‬ َْ ْ ْ َ ْ ُ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ‫ض ُل أ َْم َوالَِا‬ َ َ‫ول ال ِ َوََ الط َع ُام ق‬ َ ‫يل يَا َر ُس‬ َ ْ‫ال ذَ َاك أَف‬ َ ‫َزْوج َها إَ بإ ْذن َزْوج َها ق‬

Artinya: Sayyidina Abu Umamah Bahiliy berkata, saya mendengar Rasulullah SAW dalam kutbahnya pada saat haji wada‟, beliau berkata, “sorang perempuan tidak diperbolehkan menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali atas izinnya”. Lalu ada yang berkata, “wahai Rasulullah tidak juga makanan?” Rasulullah menjawab, “itu adalah harta kita yang paling utama”. (HR. At Tirmidzi)70 Namun, seorang istri boleh menyedekahkan makanan yang ada di dalam rumah suaminya kepada orang lain tanpa seizin suaminya dengan syarat tidak mengakibatkan kerusakan atau kekurangan dalam rumah tangganya, seperti tertera dalam hadith berikut ini:71

67

Madani, Fiqih Zakat, 207. Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahnya, 69 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi, 88. 70 Abi Isa Muhammad bin Isa, Sunan at-Tirmidzi (Libanon: Darul Fikri, 1994), 149. 71 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi, 89. 68

31

ٍ ‫حدثََا َ َ بن َ َ أَخب رنَا ج ِرير عن مْصوٍر عن َش ِق ٍيق عن مسر‬ ‫وق َع ْن َعائِ َشةَ َر ِض َي ال ُ َعْ َها َع ْن‬ َ ْ َ ُ َ ْ َ ٌ َ ََ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُْ َ ْ َ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ‫َجُرَ ا َول زْو ِج َِا‬ َ َ‫ِ َ ى ال ُ َعَْي َو َس َم ق‬ ْ ‫ال إِ َذا أَنْ َف َق‬ ِ ِ ‫ال‬ ْ ‫ت الْ َم ْرأَةُ م ْن طَ َعام بَْيت َها َغْي َر ُم ْفس َدة فَ َ َها أ‬ ِ ِ ‫ك‬ َ ‫ا ْكتَ َس َ َول ْ َ ا ِزِن ِمثْ ُل َذل‬ Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yanya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Manshur dari Saqiq dari Masruq dari 'Aisyah radliallahu 'anha dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam berkata,: "Jika seorang wanita (isteri) berinfaq dari makanan rumahnya dan bukan bermaksud menimbulkan kerusakan maka baginya pahala dan bagi suaminya (pahala) dari yang diusahakannya dan juga bagi seorang penjaga harta/bendahara akan mendapatkan pahala seperti itu".72 Para Ulama>’ fiqih juga telah mufakat bahwa harta yang haram dari segi zatnya atau dari segi mendapatkannya, haram pula untuk diinfakkan atau disedekahkan. Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk memakan makanan yang baik-baik. Dengan demikian, harta yang disedekahkan atau diinfakkan pun juga harus berasal dari sesuatu yang baik pula. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

 

     

    

Artinya: Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Sehubung dengan hal ini, maka harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan shara‟ apabila diinfakkan maupun dishadaqahkan hukumnya menjadi tidak sah. Oleh karena itu, jangan beranggapan harta yang diperoleh dengan cara tidak sah dapat menghapus dosa bila harta tersebut diinfakkan maupun dishadaqahkan.73 Selanjutnya berkaitan dengan proses pelaksanaan, baik infak maupun sedekah keduanya tidak memiliki perbedaan. Yakni dilakukan atas kemauan sendiri dan berporos pada keikhlasan serta kerelaan dari 72

Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail, Shahih Bukhari Jilid I (Libanon: Darul Fikri, t.th), 138-139. 73 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi, 90-91.

32

pihak yang berinfak maupun bershadaqah. Bahkan Ulama>’ Fiqih sepakat bahwa dalam infak maupun sedekah diwajibkan adanya akad. Meskipun pelaksanaan akad ini tidak perlu adanya qabūl sebab akad ini sifatnya tidak mengikat salah satu pihak.74 3. Pengeloaan dan Pendistribusian Infak Sesungguhnya Allah telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab untuk menciptakan berbagai kemaslahatan manusia di dunia. Manusia sebagai Khalifah di muka bumi ini memiliki wewenang untuk mengelola harta tersebut.75 Seseorang dapat mengelola hartanya dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada orang lain tanpa kompensasi apapun. Pemindahan tersebut bisa dengan memberikan kepada orang lain atau dirinya sendiri ataupun kepada orang yang nafkahnya menjadi kewajibannya. Di antara pengelolaan harta tersebut adalah infak. Dan infak sendiri dapat dilakukan ketika masih hidup, seperti hibah, hadiah, sedekah serta nafkah, dan bisa juga dilaksanakan ketika sudah meningal dunia seperti wasiat.76 Dilihat dari posisi hukumnya infak terdiri dari dua macam, yaitu infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib berupa zakat sedangkan infak sunnah adalah memberikan sebagian dari perolehan seseorang di jalan Allah selain zakat. Infak sunnah dalam shariah tidak ditentukan batasanbatasannya sebagaimana zakat, namun Islam menganjurkan agar seseorang menginfakkan hartanya sesuai dengan kemampuannya. Sebab dalam Islam keberadaan infak adalah untuk meniadakan sifat bakhil terhadap harta, sehingga menciptakan kemaslahatan bagi umat.77 Dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan, pengaktifan sistem ekonomi Islam melalui instrument zakat, infak dan sedekah (ZIS) dengan pengelolaan yang professional merupakan alternatif terbaik dan solutif karena instrument ini langsung produk dari Allah Swt. yang tertulis dalam wahyunya. Bahkan telah tergambar dalam sejarah kejayaan Umar bin Khatab dalam mobilisasi ZIS dan mendirikan baitul maal merupakan bukti konkret. Pendirian baitul maal sebagai perbendaharaan Negara tersebut diletakkan dalam rangka makrostruktural karena kemudian membawa implikasi positif terhadap pembangunan ekonomi Negara masa itu. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan 74

Ibid., 120. Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, terj. Redaksi Al-Azhar Press (Bogor: AlAzhar Press, 2009), 270. 76 Ibid., 215. 77 Al- Arif, Dasar-Dasar Ekonomi, 228. 75

33

bahwa pada zaman Rasul hingga pertengahan pertama masa pemerintahan Khalifah Utsman, ZIS (zakat) dipungut oleh Negara dan dikelola oleh baitul maal.78 Dewasa ini telah banyak berdiri lembaga pengelola ZIS yang menjadi sebuah solusi dalam metode penyaluaran ZIS. Dalam al-Qur‟an dan h}adi>th telah dijelaskan mengenai adanya petugas zakat (amil) yang mengambil zakat dari muzakki kemudian disalurkan kepada para mustahik. Oleh karena itu, keberadaan lembaga ZIS sangat diperlukan dalam penghimpunan dan pengelolaan dana ZIS. Secara konsep, tugastugas amil zakat dalam lembaga ZIS yaitu pertama, melakukan pendataan muzakki dan mustahik, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat, mendoakan muzakki saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzakki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusi/pendayagunaannya, serta melakukan pembinaan berlanjut untuk yang menerima zakat.79

78

Ulfah, Kapita Selekta Ekonomi, 85-86. Garry Nugraha Winoto, “Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus Baz Kota Semarang)” (Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2011) 78-80. 79

34

Apabila dana ZIS mampu dikelola dengan baik maka ia harus didistribusikan sesuai dengan surat al-Taubah: 60 dengan melihat aspek sosial dan ekonominya.80 Di samping itu infak sebaiknya diberikan kepada orang-orang yang memiliki kriteria sebagai berikut: a. Orang-orang yang kehilangan mata pencaharian yang menjadi tumpuan hidupnya. b. Orang-orang yang bertugas mengayomi kaum Muslimin, seperti para Ulama>’ dimana mereka mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi kaum Muslimin. c. Orang-orang yang sedang menghadapi ujian, baik yang menjaga kaum Muslimin dari segala hal yang membahayakan, seperti para mujtahid. d. Orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan.81 Selain kriteria orang-orang di atas, infak juga diprioritaskan atau diutamakan kepada keluarga, karib kerabat yang membutuhkan, tetangga (orang yang rumahnya terdekat dengan kita), dan orang-orang shalih yang dapat menjaga etika.82 Sebagaimana terdapat dalam al Qur‟an surat al Baqarah: 215

 

   

  

 



    

80

Ulfah, Kapita Selekta Ekonomi, 87. Muhammad bin Ahmad As Shalih, Manajemen Islam Harta Kekayaan , terj. Muhil Dhofir Asror (Solo: Era Intermedia, 2001), 60. 82 El-Madani, Fiqih Zakat Lengkap , 204-206. 81

35

       

Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya”. C. JUAL BELI 1. Pengertian Jual Beli Jual beli (‫ )البيع‬berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata ‫ البيع‬dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata َ‫( ال ِش َراﺀ‬beli). Dengan demikian ‫ البيع‬berarti kata “jual” sekaligus juga berarti kata “beli”. Menurut istilah (terminologi) terdapat beberapa pengertian jual beli, di antaranya: a. Menurut Ulama>’ H}anafiyah

ٍ ٍ ٍِ ٍ ‫ص ْو‬ ُ َُْ ‫ُمبَ َادلَةُ َمال َِال َعَى َو ْج‬ “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”.83 b. Menururt Sayid Sabiq, jual beli adalah

ِ ‫مبادلَةُم ٍال َِِ ٍال عَى سبِي ِل التَ ر‬ ‫اضى‬ َ َ َُ َ َْ َ “Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”. c. Menurut Imam al-Nawawi, jual beli adalah

‫ُمبَ َادلَةُ َم ٍال َِِ ٍال ََِْ ًكا‬ “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda yang mempunyai 83

Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi, 113-114.

36

nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan shara‟.84 Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Di antara dasar hukum jual beli adalah: a. al-Qur‟an al-Baqarah: 275

   

  



Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.85 b. al-Sunnah

‫ َع َم ُل الر ُج ِل بِيَ ِد ِ َوُكل‬:‫ أَ ال َك ْس ِ أَطْيَ ُ فَ َق َل‬:‫ﷲ َعَْي ِ َو َس َم‬ ُ ‫ُسئِ َل ال ِِ َ ى‬ ‫بَْي ٍع َمْب ُرْوٍر‬ Artinya: “Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang baik. Beliau menjawab, seorang laki-laki yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.”86 2. Rukun Dan Syarat Jual Beli Rukun dapat diartikan sebagai perkara yang dijadikan sebagai landasan atas wujudnya sesuatu dan merupakan bagian inhern atas hakikat sesuatu itu.87 Dalam menetapkan rukun jual beli para Ulama>’ berbeda pendapat. Menurut Ulama>’ H}anafiyah rukun jual beli adalah ijāb dan qabūl.88 Sedangkan menurut Jumhur Ulama>’ rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijāb qabūl), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan objek akad (ma’qūd’alaih).89 Demi sahnya jual beli ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagian berkenaan dengan penjual dan pembeli serta sebagian lagi

84

Suhendi, Fiqih Muamalah , 68-69. Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya, 58. 86 Rahmat Syafe‟I, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 77 87 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

85

50. 88 89

Syafe‟I, Fiqih Muamalah , 77. Suhendi, Fiqih Muamalah , 70.

37

berkenaan dengan barang yang diperdagangkan.90 Di antara syarat jual beli adalah sebagai berikut: a. Syarat yang berkaitan dengan muta’āqidain adalah merdeka, mukallaf, pandai serta dalam kondisi berkemauan sendiri untuk melakukan transaksi.91 a. Syarat yang berkenaan dengan ma’qūd ‘alaih adalah ada saat transaksi, bermanfaat, hak milik penjual,92 dapat diserahterimakan pada saat transaksi,93 diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Dan Malikiyah serta Sha>fi’iyah menambahkan syarat ma’qūd ‘alaih yaitu substansi zat harus suci.94 b. Syarat yang terkait dengan akad Akad adalah suatu perikatan antara ijāb dan qabūl dengan cara yang dibenarkan oleh shara‟ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.95 Ulama>’ fiqih menyatakan bahwa dalam ijāb dan qabūl itu harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Orang yang mengucapkannya telah „aqil baligh dan berakal. 2) Qabūl sesuai dengan ijāb. 3) Ijāb dan qabūl dilakukan dalam satu majelis.96

90

Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap , terj. Asmuni (Jakarta: Darul Falah, 2005), 489. 91 Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab , terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 11. 92 Ibid., 6-7. 93 Syaikh Muhammad bin Ibrahim at Tuwaijri, Ringkasan Fiqih Islam, terj. Team Indonesia Islamhouse. com (t.tp: IslamHouse, 2012), 6. 94 Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedia Fiqih Muamalah, 9-10. 95 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata) (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65. 96 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi, 120.

38

Ulama>’ fiqih juga telah sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan dua belah pihak.97 Akan tetapi para Ulama>’ madzab berbeda pendapat mengenai jeda waktu antara ijāb dan qabūl. Menurut kesepakatan Ulama>’ fiqih jual beli tidak sah apabila ijāb tidak dijawab langsung dengan qabūl. Namun, Madzab H}anafi dan Madzab Maliki mempunyai pandangan lain, yaitu pengucapan ijāb dan qabūl diperbolehkan adanya jeda waktu, guna memberi kesempatan pembeli untuk berfikir. Sedangkan Ulama>’ Madzab Sha>fi’i dan Madzab H}ambali berpendapat bahwa jarak antara ijāb dan qabūl jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan obyek pembicaraan jual beli telah berubah. Pada saat ini, ijāb dan qabūl

tidak lagi diucapkan tetapi

dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah disepakati. Dalam istilah fiqih jual beli seperti ini disebut jual beli

mu’at}ah.98 Dalam persoalan ini, Ulama>’ fiqih berbeda pendapat. Jumhur Ulama>’ berpendapat bahwa jual beli semacam ini dibolehkan, jika sudah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Sedangkan Ulama>’ Madzab Sha>fi’i mempunyai pendirian lain, yaitu ijāb qabūl harus dilaksanakan secara jelas dengan menggunakan kalimat ijāb dan qabūl. Oleh sebab itu jual beli mu’at}ah hukumnya tidak sah. Karena unsur utama jual beli adalah kerelaan yang tersembunyi dalam hati masing97 98

Ibid. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi, 121.

39

masing pihak yang bertransaksi, maka harus diungkapkan melalui ijāb

qabūl .99

99

Ibid., 122.

40

BAB III PRAKTIK PENGEMBALIAN SISA PEMBELANJAAN DI SWALAYAN KEBUTUHAN KELUARGA WOTGALEH KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI

A. Profil Swalayan Kebutuhan Keluarga (KK) Wotgaleh Masyarakat di zaman modern seperti sekarang ini cenderung menyukai hal-hal yang instan, mudah dan senantiasa tidak ingin repot. Hal ini menuntut para pengusaha untuk jeli dan teliti membaca peluang bisnis, terutama peluang bisnis di bidang perniagaan. Karena sebagaimana diketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah, sistem perniagaan saat ini telah mengalami banyak perkembangan. Pada mulanya setiap masyarakat yang ingin berbelanja, mereka akan pergi ke pasar-pasar tradisional. Namun, saat ini masyarakat madani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak harus menjalankan transaksi di pasarpasar tradisional sebagaimana dahulu. Karena, saat ini sudah banyak dijumpai toko-toko besar atau swalayan-swalayan yang menyediakan kebutuhan seharihari dengan proses transaksi yang lebih mudah. Sehingga, mereka dapat dengan mudah mendatangi toko-toko besar atau swalayan-swalayan yang telah menyediakan berbagai macam kebutuhan yang mereka perlukan. Fenomena inilah kiranya yang membuat mbak Tapik mendirikan Swalayan Kebutuhan Keluarga (KK) di Wotgaleh. Swalayan KK Wotgaleh secara geografis memiliki lokasi yang cukup strategis yaitu berada di Jalan Raya Walikukun-Ngrambe Km. 2 kecamatan Widodaren kabupaten Ngawi, tepatnya di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Wotgaleh. Sehingga mudah untuk dijangkau oleh para konsumennya.100 Selain dari letaknya yang strategis, Swalayan KK Wotgaleh dibangun di atas prinsip Islami dan kekeluargaan. Prinsip Islami dipilihnya sebagai dasar pembangunan usahanya, dikarenakan beliau dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya semata-mata ingin mencari keuntungan materi yang sebesar-besarnya, tetapi juga tetap menjaga hubungan vertikal seluruh anggotanya kepada Sang Khaliq. Agar rizki yang diperolehnya mendapat keberkahan dari Allah SWT, seperti kutipan dalam wawancara beliau di bawah ini: 100

Observasi di Swalayan KK Wotgaleh Kabupaten Ngawi, 20 Januari 2016.

41

“Saya mendirikan swalayan ini dengan prinsip Islami dan kekeluargaan mbak, karena saya ingin harta yang saya peroleh dari keuntungan swalayan ini berkah. Dan menurut saya yang dikatakan berkah bukan mendapat penghasilan yang banyak tetapi mendapatkan banyak manfaat dari apa yang saya peroleh. Karena sejak kecil orang tua saya telah membekali saya dengan pendidikan agama yang cukup maka saya berusaha untuk mengamalkan apa yang telah saya dapatkan selama ini.”101 Prinsip dasar yang beliau terapkan selanjutnya adalah prinsip kekeluargaan. Dalam prinsip kekeluargaan ini, pemilik Swalayan berusaha menghilangkan jarak antara atasan dan bawahan, sehingga mereka mampu menjaga ukhuwah islamiyah antar anggotanya. Dan prinsip ini juga dapat melahirkan keterbukaan di antara anggotanya dalam hal apapun. Sebagaimana pernyataan beliau yang disampaikan ketika wawancara, yaitu: “Saya menerapkan prinsip kekeluargaan karena saya tidak ingin adanya jarak antar sesama. Sehingga mereka semua saling terbuka dalam segala masalah, baik masalah di lingkungan swalayan misalnya ada kesalahan input data yang berakibat pada masalah keuangan. Ataupun masalah pribadi mereka masing-masing, ya siapa tahu dengan sharing tersebut saya bisa membantu memberikan solusinya.”102 Pada umumnya, Swalayan menjadi pusat perbelanjaan yang menyediakan seluruh kebutuhan rumah tangga, mulai dari kebutuhan pokok sehari-hari sampai dengan kebutuhan anak-anak sekolah. Hal ini pula yang melekat dalam diri Swalayan KK Wotgaleh, sebagaimana slogan mereka “sahabat untuk keluarga anda”. Swalayan KK Wotgaleh memiliki dua ruang, yaitu satu ruang di pintu utama masuk swalayan dan satu ruang di samping kantor swalayan. Setiap ruang di swalayan ini akan dilengkapi dengan satu petugas kasir atau karyawan. Sehingga dapat mempermudah pembeli dalam melakukan transaksi jual beli barang yang dibutuhkan. Pada pintu utama swalayan para pembeli akan disuguhkan dengan segala macam produk kebutuhan dapur, seperti minyak goreng, bumbu dapur siap saji dan lainnya. Kemudian ada beberapa produk keperluan mandi baik untuk balita, anak-anak atau dewasa. Bahkan juga dilengkapi dengan snack dan minuman. Sementara itu, satu ruang di samping kantor swalayan akan menyediakan perlengkapan bayi, seperti pakaian bayi, bak mandi untuk bayi dan lain sebagainya. Pada tempat yang sama juga disediakan perlengkapan 101 102

Lihat Transkip wawancara No. 01/01/W/03-02/2016. Lihat Transkip wawancara No. 01/01/W /03-02/2016.

42

sekolah dan pakaian. Dan bagian terdepan dari ruangan ini diisi dengan mainan anak-anak mulai dari robot-robotan sampai mobil-mobilan mini maupun mobil-mobilan dalam ukuran jumbo. Seluruh produk di Swalayan KK Wotgaleh akan diletakkan di atas rak yang telah ada berdasarkan klasifikasinya masing-masing. Pada rak atau area produk-produk tertentu akan disertai dengan pencantuman lebel harga. Agar pembeli lebih mudah untuk mendapatkan informasi tentang harga barang yang akan dibelinya. Demi terjaganya keamanan pada setiap produk yang diperdagangkan maka, para karyawannya selalu mengecek tanggal kadaluwarsa seluruh produk yang tersedia. Selain keamanan produk, Swalayan KK Wotgaleh juga mengedepankan kenyamanan para konsumennya. Di antaranya Swalayan KK Wotgaleh menyediakan arena parkir kendaraan yang cukup luas. Sehingga para pengunjung dapat dengan aman dan nyaman memarkirkan kendaraannya.103 Waktu beroperasi Swalayan KK Wotgaleh dimulai dari pukul 09.00 hingga 21.00, yang terbagi menjadi dua shift yaitu shift pagi dengan jam kerja antara jam 09.00 sampai jam 15.00. dan shift sore yang dimulai dari jam 15.00 sampai dengan jam 21.00. Meskipun demikian, pemilik Swalayan KK Wotgaleh selalu menghimbau kepada seluruh karyawannya untuk tetap menjalankan ibadah wajib, yaitu sholat lima waktu. Seperti hasil kutipan wawancara yang diperoleh penulis berikut ini, “Saya selalu meminta kepada seluruh karyawan saya untuk tetap menjalankan sholat lima waktu. Walaupun saya tidak pernah mengetahui apakah mereka mengerjakan sholat atau tidak ketika mereka berada di rumah. Tetapi kalau di lingkungan swalayan mereka wajib mengerjakan sholat. Karena dari awal saya mendirikan swalayan ini atas dasar Islami maka saya harus tetap menjaga ibadah wajib karyawan saya.”104 Kesungguhan pemilik Swalayan KK Wotgaleh dalam memasukkan nilai-nilai Islam juga terlihat pada kegiatan-kegiatan lain yang dimilikinya. Misalnya beliau memberikan kesempatan kepada karyawannya yang memiliki pengetahuan lebih di bidang agama untuk mengabdi di salah satu TPQ (Taman Pendidikan Al Qur‟an) yang dikelolanya. TPQ tersebut berada di daerah Kukun kecamatan Widodaren kabupaten Ngawi. Dalam hal ini, suami beliau yang akan membuat jadwal mengajar secara bergilir kepada karyawannya. Pembuatan jadwal mengajar ini dengan cara musyawarah, dimana beliau akan meminta kesepakatan dan kerelaan dari 103 104

Observasi di Swalayan KK Wotgaleh Kabupaten Ngawi, 20 Januari 2016. Lihat Transkip wawancara No. 01/01/W/03-02/2016.

43

para karyawannya untuk memperpanjang jam kerja selama satu jam. Karena mengajar TPQ dimulai dari pukul 15.00 sampai dengan pukul 16.00. Dengan demikian, karyawan bagian shift pagi akan bekerja lebih lama satu jam dan karyawan bagian shift sore akan mendapat dispensasi satu jam untuk mengajar. Untuk mengajar di TPQ ini, bagi mereka yang bertugas juga akan mendapatkan bisarah tersendiri dari pemilik Swalayan KK Wotgaleh. Hal ini beliau jelaskan pada saat interview sebagai berikut: “Selain mereka bekerja di swalayan KK Wotgaleh, karyawan saya, juga saya minta keikhlasannya untuk menganjar di TPQ mbak. Terutama mereka-mereka yang memiliki pengetahuan agama lebih. Karena kebetulan saya mengelola salah satu TPQ di daerah Kukun. Dimana di daerah tersebut pengetahuan agamanya masih minus. Dengan ini mereka akan mengamalkan kemampuan yang mereka punya juga. Untuk jadwal mereka mengajar nanti bapaknya yang akan membuatnya. Dikarenakan TPQ dimulai dari jam 15.00 sampai jam 16.00, maka saya minta kerelaan karyawan saya yang bagian shift pagi untuk molor satu jam kerjanya. Soalnya harus nunggu TPQnya selesai dahulu. Dan saya juga akan memberikan bisarah dari uang saya sendiri.”105 Peran serta Swalayan KK Wotgaleh dalam menjunjung nilai keislaman tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Sebab Swalayan KK Wotgaleh juga memiliki agenda bakti sosial (baksos) setiap menjelang hari raya idul fitri di daerah-daerah tertentu yang telah mereka pilih. Menurut beliau, “Agenda ini akan dilaksanakan oleh Swalayan KK rutin di setiap tahunnya. Dan untuk barang-barang yang kita sumbangkan biasanya berupa pakaian. Karena selain Swalayan KK Wotgaleh, saya juga memiliki sebuah lapak pakaian di pasar Walikukun. Biasanya saya akan mengumpulkan pakaian-pakaian yang sudah lama tidak terjual yang kemudian akan kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan.”106 Apabila umumnya toko atau swlayan membuat diskon besar-besaran di moment tertentu untuk menghabiskan barang dagangan mereka yang sudah lama (stok lama), maka Swalayan KK ini tidak melakukan hal yang serupa. Akan tetapi Swalayan KK Wotgaleh lebih memilih untuk memberikan stok lama mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. B. Kebijakan Swalayan Kk Mengenai Sisa Kembalian Yang Tidak Bisa Diuangkan 105 106

Lihat Transkip wawancara No. 01/02/W/03-02/2016. Lihat Transkip wawancara No. 01/02/W/03-02/2016.

44

1. Kebijakan Pengembalian Sisa kembalian yang Diganti dengan Permen Swalayan KK Wotgaleh sebagai suatu bisnis yang bergerak di bidang perniagaan sepertinya juga mengalami problem yang sama dengan kebanyakan toko atau swalayan lainnya. Problem tersebut adalah kesukaran untuk mendapatkan uang receh sebagai kembalian. Fenomena inilah yang membuat Swalayan KK Wotgaleh menerapkan kebijakan mengganti sisa kembalian yang tidak bisa diuangkan dengan permen. Penggantian sisa kembalian dengan permen di sini adalah sisa kembalian tertentu yang membuat swalayan atau toko tersebut pada kondisi tertentu belum mampu mengembalikan dalam bentuk uang, maka pihak swalayan atau toko akan berinisiatif menggantinya dengan permen sebesar nominal uang kembalian yang tidak bisa dikembalikan dengan uang. Namun, kebijakan ini tidak menjadi prioritas utama di Swalayan KK Wotgaleh. Sehingga fenomena ini tidak lantas membuat Swalayan KK Wotgaleh berhenti berusaha untuk menyediakan uang receh sebagai kembalian. Bahkan berdasarkan pemaparan beliau ketika wawancara, yaitu “Swalayan KK Wotgaleh akan selalu berusaha menyediakan uang receh untuk kembalian, mulai dari seratus rupiah sampai dengan lima ratus rupiah. Dan kembalian diganti dengan permen ketika persediaan uang receh telah habis pada kisaran di bawah lima ratus rupiah.”107 Dengan demikian, Swalayan KK Wotgaleh akan menerapkan kebijakan ini ketika benar-benar persediaan uang receh telah habis atau sudah tidak ada lagi. Dan untuk kembalian yang diganti dengan permen pada umumnya kisaran di bawah Rp 500,00. Apabila berada pada kondisi tersebut petugas kasir akan secara langsung mengganti sisa kembalian dengan permen. Dan berdasarkan wawancara saya dengan salah satu konsumennya, beliau berkata bahwa “Sisa kembalian yang diganti dengan permen tidak diikuti dengan pemberitahuan berapa rupiah uang yang akan diganti dengan permen. Tetapi saya maklumkan, mungkin ini terjadi karena pembelinya banyak, jadi petugas kasir tidak sempat kasih tahu.”108 Padahal harga setiap permen yang digunakan untuk mengganti sisa kembalian memiliki nilai tukar yang berbeda-beda. Sehingga satu permen tidak selalu mewakili nilai nominal seratus rupiah. Tetapi kadang satu permen mewakili Rp 125,00. Sebagaimana yang diuangkapkan oleh mbak

107 108

Lihat Transkip wawancara No. 02/03/W/F-01/27-02/2016. Lihat Transkip wawancara No. 05/07/W/F-01/15-02/2016.

45

Riska, “Nilai tukar satu permen itu bergantung pada harga satu biji permen itu sendiri, jadi satu permen belum tentu mewakili seratus rupiah.”109

2. Kebijakan Pengembalian Sisa kembalian yang Disalurkan sebagai Infak Kebijakan pengalihan sisa kembalian sebagai infak adalah ketentuan yang menyatakan bahwa pada kondisi tertentu, ada sisa kembalian yang tidak bisa diuangkan yang akan disalurkan sebagai infak. Ketentuan mengenai kembalian yang tidak bisa diuangkan di sini dalam setiap toko atau swalayan akan memiliki standar masing-masing. Dan standar yang digunakan oleh swalayan KK Wotgaleh adalah sisa kembalian kurang dari seratus rupiah. Kebijakan ini dipilih dan diterapkan pada kondisi atau keadaan yang sama dengan kebijakan sebelumnya. Namun, ia memiliki batas penerapan yang berbeda dengan sisa kembalian yang diganti dengan permen. Pada kondisi ini, Swalayan KK menerapkan batas pengalihan sisa kembalian lebih kecil dari seratus rupiah atau maksimal seratus rupiah yang akan disalurkan sebagai infak. Seperti yang ungkapan Mbak Eny bahwa, “Sisa kembalian yang tidak bisa diuangkan biasanya sisa kembalian di bawah seratus rupiah atau maksimal seratus rupiah.”110 Penerapan kebijakan ini memiliki kaitan erat dengan prinsip dasar pendirian Swalayan KK Wotgaleh sendiri, sebagaimana yang diungkapkan Mbak Tapik bahwa “Saya mendirikan swalayan KK ini dengan prinsip Islami mbak, maka dari pada uang pembeli masuk dalam penghasilan saya akan lebih baik jika saya salurkan sebagai infak. Dan saya juga tidak ingin harta saya tercampur dengan harta yang subhat.”111 Dengan demikian, pada kebijakan ini pihak swalayan akan meminta uang yang seharusnya menjadi hak pembeli untuk dimasukkan sebagai infak. Namun, pembeli tidak merasa keberatan dengan adanya kebijakan tersebut sebagaimana pemaparan mbak Muthmainah salah satu pembeli di Swalayan KK Wotgaleh, “apabila apa yang tertulis dalam struk mengenai penyaluran sisa kembalian yang tidak bisa diuangkan sebagai infak benar adanya saya juga tidak keberatan mbak, ya itung-itung amal mbak.”112 Bahkan konsumen lain juga mengatakan bahwa,

109

Lihat Transkip wawancara No. 02/03/W/F-01/27-02/2016. Lihat Transkip wawancara No. 02/03/W/F-01/27-02/2016. 111 Lihat Transkip wawancara No. 01/03/W/F-01/03-02/2016. 112 Lihat Transkip wawancara No. 04/08/W/F-01/28-11/2015. 110

46

“Saya suka adanya kebijakan tersebut, karena kebijakan itu hal yang baik dan positif. Dan keberadaan kebijakan ini mampu memberikan sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita sebagai pembeli juga akan mendapat pahala dari Allah SWT. saya pribadi berharap semua swalayan dapat mengikuti jejak Swalayan KK Wotgaleh.”113 C. Akad Pengembalian Sisa Pembelanjaan Sebagai Infak Di Swalayan Kebutuhan Keluarga Wotgaleh Semua kebijakan yang ada di atas dilakukan untuk menanggulangi adanya harta subhat yang masuk ke dalam pendapatan Swalayan KK Wotgaleh. Jadi, apabila ada konsumen yang belanja kemudian setelah menyelesaikan transaksinya ternyata ada sisa pengembalian yang nilai nominalnya tidak bisa dikembalikan dalam bentuk uang maka kasir akan secara otomatis memasukkan sisa pengembalian tersebut sebagai dana infak. Dalam mensosialisasikan kebijakan pengalihan sisa kebalian yang tidak bisa diuangkan, pemilik Swalayan KK Wotgaleh telah menghimbau seluruh karyawannya untuk menjelaskan kepada konsumennya. Seperti kutipan wawancara berikut ini: “Untuk memberi tahu kepada konsumen mengenai infak ini pada awalnya saya menghimbau kepada seluruh karyawan saya untuk menjelaskan kepada para konsumen mbak. Tetapi seiring berjalannya waktu karyawan saya tidak lagi menjelaskan perihal itu kepada para konsumen mbak, karena menurut saya Swalayan KK ini sudah cukup lama berdiri dan lama kelamaan saya pikir konsumen juga sudah tahu kalau ada penyaluran infak dari sisa kembalian yang tidak bisa diuangkan dan juga menghemat waktu biar tidak terjadi antrian panjang di kasir ketika pembelinya banyak.”114 Dengan demikian, sebenarnya karyawan Swalayan KK Wotgaleh telah memberitahukan secara langsung kepada konsumen di samping pemberitahuan secara tertulis yang berada di dalam struk pembelanjaan. Namun, hal itu hanya dilakukan ketika masa promo. Agar dapat mengurangi ketidaknyamanan pembeli ketika terjadi antrian panjang. Oleh karena itu, pada tahap selanjutnya mereka hanya menitikberatkan media penyampaian informasinya secara tertulis, yaitu melalui struk pembayaran belanja, dimana pada struk tersebut tertuliskan “sisa kembalian yang tidak bisa diuangkan akan disalurkan sebagai infak”. 113 114

Lihat Transkip wawancara No. 07/11/W/F-01/16-04/2016 Lihat Transkip wawancara No. 01/03/W/F-01/03-02/2016.

47

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa batas maksimal pengalihan sisa pengembalian sabagai infak adalah seratus rupiah. Namun, kejadian di lapangan tidak selalu demikian. Bahkan terdapat beberapa versi kesepakatan pengalihan sisa pengembalian pembelanjaan sebagai infak antara petugas kasir dengan pembeli. Pertama, ketika persediaan pecahan seratus rupiah hingga lima ratus rupiah masih ada, maka petugas kasir akan selalu memberikan kembalian dalam bentuk uang kecuali kembalian di bawah Rp 100,00. Jadi, setiap pembeli yang belanja dan memiliki sisa pengembalian kisaran antara seratus rupiah sampai lima ratus rupiah akan tetap mendapat kembalian dalam bentuk uang. Dengan demikian, pada saat ini sisa kembalian yang dimasukkan sebagai infak telah sesuai dengan ketetapan yang dibuat oleh Swalayan KK Wotgaleh. Kedua, petugas kasir di Swalayan KK Wotgaleh akan mengganti sisa pengembalian dengan permen tanpa menghilangkan kebijakan pengalihan sisa pengembalian sebagai infak, apabila sudah tidak ada persediaan pecahan seratus rupiah hingga lima ratus rupiah. Jadi, apabila persediaan pecahan seratus rupiah hingga lima ratus rupiah sudah tidak ada, setiap pembeli yang memiliki sisa pengembalian antara seratus rupiah hingga lima ratus rupiah akan diganti dengan permen. Dan apabila ada sisa pengembalian yang tidak bisa diganti dengan permen maka petugas kasir akan menyalurkanya sebagai infak, misalnya apabila pembeli memiliki sisa pengmbalian sebesar Rp 250,00, maka pembeli akan menerima pengembalian Rp 200,00 dalam bentuk permen dan yang Rp 50,00 disalurkan sebagai infak. Ketiga, proses pengalihan sisa pengembalian yang terjadi karena adanya kesepakatan antara petugas kasir dan konsumen yang telah mengetahui keberadaan kebijakan tersebut. Maka pada kondisi ini ada beberapa pembeli yang memilih untuk memberikan rupiah mereka sebagai dana infak dari pada dikembalikan dengan permen. Jadi, apabila seseorang belanja di Swalayan KK Wotgaleh dan setelah menyelesaikan transaksinya ia seharusnya menerima kembalian Rp 9.300,00, namun karena pihak kasir tidak bisa menyediakan pecahan Rp 300,00 maka uang Rp 300,00 akan dikembalikan dalam bentuk lain. Namun, ketika pembeli tidak menghendaki dikembalikan dengan benda lain dan memilih untuk menginfakkan maka uang tersebut akan dimasukkan sebagai dana infak. Sebagaimana ungkapan beliau berikut ini: “Pada saat karyawan saya tidak bisa mengembalikan sisa kembalian kepada pembeli karena memang benar-benar sudah tidak ada uang receh, maka mereka akan menggantinya dengan permen mbak. Tetapi tidak semua pembeli mau kembaliaannya diganti dengan permen. Jadi,

48

terkadang ada pembeli yang lebih memilih memberikan sisa kembaliannya untuk dimasukkan sebagai infak.”115 Dengan demikian, pihak Swalayan tidak menolak ketika ada konsumen yang ingin mendermakan rupiahnya meskipun lebih dari ketentuan yang mereka buat. D. Pengelolaan Dan Pendistribusian Sisa Pengembalian Yang Tidak Bisa Diuangkan Swalayan KK Wotgaleh yang beroperasi sejak pertengahan Agustus tahun 2008 dikenal memiliki motif sosial dalam bisnismya. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Swalayan KK Wotgaleh memiliki suatu kebijakan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dan support terhadap kegiatan keagamaan. Untuk menjalankannya, Swalayan KK Wotgaleh melakukan pengimpunan dana infak setiap hari melalui pengalihan sisa pengembalian yang tidak bisa diuangkan. Dengan demikian, para petugas kasir dari Swalayan KK Wotgaleh setiap harinya akan mengumpulkan dana infak dari sisa kembalian tersebut. Penghimpunan ini di dukung dengan adanya laporan berkala setiap harinya mengenai pendapatan Swalayan sekaligus dana infak yang masuk. Seperti penjelasan Mbak Tapik berikut ini, “Jadi, di Swalayan KK ini petugas kasir setiap shiftnya akan menulis pendapatan omset untuk hari ini sekaligus memilah antara pendapatan swalayan dengan uang yang akan dimasukkan sebagai dana infak mbak. Dan hal ini sekaligus melatih karyawan saya untuk bekerja jujur, karena kejujuran karyawan itu bagi saya penting. Bahkan ketika saya cek dan menurut saya laporan keuangan yang disampaikan itu meragukan maka saya akan meminta mereka mengecek kembali, ada atau tidak kesalahan dalam penghitungannya.”116 Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui juga bahwa, penyampaian informasi tersebut akan dilakukan secara tertulis di dalam buku yang telah disediakan. Dan dilakukan oleh seluruh petugas kasir, baik shift pagi maupun shift sore. Kinerja mereka tersebut juga akan diperiksa oleh pemilik Swalayan setiap harinya. Sehingga apabila ada kesalahan dalam kinerjanya pemilik swalayan dapat langsung meminta karyawannya untuk memeriksa lebih awal dan memperbaiki semuanya. Agar tidak menimbulkan

115

Lihat Transkip wawancara No. 01/05/W/F-01/03-02/2016. 116

Lihat Transkip wawancara No. 01/07/W/F-02/03-02/2016.

49

kesalahpahaman dikemudian hari sekaligus meringankan beban pekerjaannya dipelaporan akhir bulan nanti. Setelah satu bulan penghasilan swalayan dan dana infak yang diperoleh akan diakumulasikan. Kemudian hasil akumulasi dana infak tersebut akan dikelola oleh karyawan Swalayan KK Wotgaleh sendiri yang memiliki tugas dan wewenang tersebut, sedangkan labanya akan diserahkan kepada pemilik Swalayan. Jadi, pemilik toko tidak mengelola dana infak tersebut secara mandiri, namun beliau melibatkan karyawannya. Seperti pernyataan beliau berikut ini, “Setiap bulan karyawan saya akan menyampaikan laporan keuangan tetapi saya tidak memegang dana infak tersebut mbak. Saya hanya menerima pendapatan Swalayan KK saja dan dana infak tersebut saya serahkan kepada karyawan saya, jadi mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaannya mbak”.117 Dana infak ini kemudian akan dimanfaatkan atau didistribusikan oleh pihak managemet Swalayan KK Wotgaleh untuk kegiatan keagamaan dan kemaslahatan umat. Biasanya dana infak ini akan dikeluarkan atau dialokasikan oleh pihak swalayan ketika ada proposal masuk ke lingkungan swalayan untuk meminta bantuan dana, seperti proposal bantuan dana untuk pelaksanaan pengajian, yayasan yatim piatu atau pembangunan masjid. Menurut informasi dari beliau (Mbak Tapik) pada tahun 2015 Swalayan KK Wotgaleh telah mendistribusikan dana infak ke beberapa kegiatan keagamaan, seperti yang disampaikan berikut: “ Swalayan KK akan menyalurkan dana infak ketika ada proposal masuk ke swalayan. Pada tahun 2015 ini dana infak yang dikelola oleh Swalayan KK Wotgaleh telah dialokasikan ke beberapa kegiatan keagamaan, antara lain pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bersama KH. Anwar Zaid di desa Widodaen kecamatan Widodaren kabupaten Ngawi dan peringatan Hari Santri Nasional oleh keluarga besar SMPI dan MTs Ma‟hadul Muta‟alimin Katerban desa Sekaralas kecamatan Widodaren kabupaten Ngawi. Dan ada juga yang diguakan untuk pembangunan masjid. Khusus untuk pembangunan masjid, saya tidak memberikan sumbangan dalam bentuk uang tetapi saya berikan dalam bentuk material, misalnya semen.”118 Dengan demikian, pendistribusian dana infak yang dikelola oleh Swalayan KK Wotgaleh tidak selalu disalurkan dalam bentuk uang. Misalnya, untuk proposal bantuan dana pembangunan masjid, mereka akan memilih untuk menyalurkan bantuannya dalam bentuk bahan bangunan. Agar panitia pembangunan dapat lebih mudah dan cepat untuk memanfaatkan dan 117 118

Lihat Transkip wawancara No. 01/07/W/F-02/03-02/2016. Lihat Transkip wawancara No. 01/06/W/F-02/03-02/2016.

50

meminimalisir terjadinya penyelewengan terhadap bantuan yang mereka berikan. Wilayah cakupan alokasi dana infak yang dikelola oleh Swalayan KK Wotgaleh masih seputar kecamatan Widodaren. Hal ini mereka pilih untuk mempermudah melakukan pemeriksaan kebenaran proposal bantuan dana yang sampai ke mereka.119 Berhubungan dengan proposal permohonan bantuan dana beliau juga menyampaikan bahwa, “Permohonan bantuan dana tidak selalu untuk kegiatan keagamaan. Tetapi ada juga proposal mengenai kegiatan kepemudaan di bidang olahraga, misalnya balap sepeda atau yang lainnya. Dan untuk proposal yang seperti ini saya tidak akan mengambil dana infak mbak, tetapi saya ambilkan dari pendapatan Swalayan KK, karena menurut saya itu bukan termasuk untuk kemaslahatan umat.”120 Dalam hal ini, berarti pihak Swalayan KK Wotgaleh juga akan selektif dalam menilai setiap proposal yang masuk ke lingkungan Swalayan KK Wotgaleh. Apabila proposal tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan keagamaan mereka juga tidak akan menolak. Tetapi mereka akan memberikan sumbangan dana yang berasal dari laba Swalayan KK Wotgaleh sendiri bukan dari dana infak yang selama ini mereka kelola. Pendistribusian dari dana infak yang dikelola oleh Swalayan KK Wotgaleh akan diakhiri dengan pelaporan, sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga ZIS. Bahkan pelaporan yang dilakukan oleh pihak management Swalayan KK Wotgaleh tidak hanya pelaporan sepihak yaitu kepada pemilik Swalayan KK Wotgaleh selaku pembuat kebijakan. Tetapi juga dipublikasikan kepada para konsumennya. Karena para konsumen Swalayan KK Wotgaleh juga memiliki kontribusi di dalamnya. Pelaporan kepada pimpinan Swalayan KK Wotgaleh akan dilakukan karyawannya setiap bulan, tetapi untuk pelaporan kepada konsumen akan dilakukan setiap tahun sekali. Sebagaimana yang disampaikan oleh pemilik swalayan ketika saya temui, “Biasanya di akhir tahun Swalayan KK akan menempelkan informasi tentang dana infak di papan informasi dana infak mbak. Tetapi saat ini kelihatannya belum ditempelkan. Hal ini sebagai bukti bahwa Swalayan KK amanah dan tidak menyelewengkan dana infak yang kami himpun.”121 Laporan sederhana dari pihak Swalayan KK Wotgaleh ini berisi pendapatan infak dalam satu tahun, saldo infak tahun sebelumnya dan daftar 119

Observasi di Swalayan KK Wotgaleh Kabupaten Ngawi 29 Februari 2016. Lihat Transkip wawancara No. 01/06/W/F-02/03-02/2016. 121 Lihat Transkip Wawancara No. 01/07/W/F-02/03-02/2016

120

51

alokasi dana infak. Kemudian laporan tersebut akan ditempelkan di papan informasi dana infak Swalayan KK Wotgaleh.122 Hal demikian mereka lakukan untuk menjaga kepercayaan konsumen atas amanah yang mereka berikan kepada pihak Swalayan KK Wotgaleh. Di samping itu, hal ini juga merupakan salah satu media pemberitahuan kepada pembeli mengenai kebijakan pengalihan sisa kembalian yang tidak bisa diuangkan sebagai infak.

122

Observasi di Swalayan KK Wotgaleh Kabupaten Ngawi, 29 Februari 2016.

52

BAB IV TINJAUAN MAS}LAH}AH TERHADAP SISA PENGEMBALIAN PEMBELANJAAN DI SWALAYAN KK WOTGALEH KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI

A. Tinjauan Mas}lah}ah terhadap Akad Pengembalian Sisa Pembelanjaan sebagai Infak di Swalayan KK Wotgaleh. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan shara‟. Menurut hukum Islam setiap perdagangan harus diikuti dengan kesepakatan yang jelas di awal transaksinya, baik berkaitan dengan objek jual belinya maupun harga barangnya. Ulama‟ fiqih juga telah sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan dua belah pihak yang dapat dilihat pada saat akad berlangsung, yaitu dengan mengucapkan ijāb qabūl. Ijāb qabūl dalam transaksi harus diungkapkan secara jelas karena bersifat mengikat kedua belah pihak. Setelah shighat akad atau ijāb dan qabūl diucapkan, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Akan tetapi para ulama madzab berbeda pendapat mengenai jeda waktu antara ijāb dan qabūl. Menurut Madzab Hanafi dan Madzab Maliki pengucapan ijāb dan qabūl diperbolehkan adanya jeda waktu. Sedangkan Ulama‟ Madzab Sha>fi’i dan Madzab H}ambali berpendapat bahwa jarak antara ijāb dan qabūl jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan jual beli telah berubah. Pada zaman sekarang ini, ijāb dan qabūl tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah disepakati, seperti yang berlaku di swalayan dan toko-toko pada umumnya. Dalam istilah fiqih jual beli seperti ini disebut jual beli mu’at}ah. Proses jual beli di Swalayan KK Wotgaleh, ijāb dan qabūl juga tidak dilakukan dengan lisan tetapi dilakukan dengan tindakan. Dimana penjual akan mengambil sendiri barang yang dibutuhkan kemudian menyerahkannya kepada petugas kasir lalu petugas kasir akan memberikan struk pembayaran beserta barang belanjaannya. Kemudian pembeli akan membayarnya atau

53

menyerahkan sejumlah uang kepada petugs kasirnya. Dengan demikian akad jual beli di Swalayan KK Wotgaleh termasuk kategori jual beli mu’at}ah yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Namun, transaksi jual beli di Swalayan KK Wotgaleh tersebut diikuti dengan pengalihan sisa pengembalian yang tidak bisa diuangkan sebagai infak. Dan proses pengalihan sisa pengembalian ini berbeda-beda di setiap waktunya. Antara lain, pertama ketika masa promo, Swalayan KK Wotgaleh akan menjelaskan secara lisan kemudian disertai dengan kesepakatan tertulis yang tertera dalam struk pembayaran belanja. Kedua, pihak swalayan hanya memberitahukan secara tertulis saja yaitu melalui struk pembayaran belanja. Sehingga kesepakatan tersebut akan diketahui oleh pembeli setelah terjadinya serah terima atau pemindahan kepemilikan. Ketiga, penerapan dua kebijakan dalam satu transaksi jual beli, yaitu kebijakan tentang pengalihan sisa pengembalian sebagai infak dan mengganti sisa pengembalian dengan permen tanpa dijelaskan kadarnya. Dan yang keempat, pengalihan sisa pengembalian yang melebihi standar maksimum yang telah ditetapkan oleh Swalayan KK Wotgaleh karena pembeli tidak bersedia menerima kembalian dalam bentuk benda atau barang. Peristiwa tersebut merupakan hal baru dalam transaksi jual beli, sebab pada zaman Rasul maupun sahabat belum pernah terjadi fenomena seperti ini. Akan tetapi hukum Islam bukanlah hukum yang kaku atau statis. Sebab dalam menetapkan hukum para ulama>’ atau mujtahid telah memiliki beberapa metode, antara lain metode penetapan hukum dengan pertimbangan atau tolak ukur mas}lah}ah. Mas}lah}ah menurut Ibn Mandhur adalah sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik sesuatu yang menguntungkan dan menolak sesuatu yang merugikan atau menyakitkan. Bagi ulama‟ ushul fiqh, mas}lah}ah tidak hanya memberikan kebaikan secara duniawi belaka tetapi sekaligus manfaat ukhrawi, bahkan menurut mereka manfaat duniawi hanyalah dalam kerangka mewujudkan manfaat ukhrawi. Dalam Tashri>’ Isla>m, mas}lahah memiliki kedudukan yang sangat penting. Hampir telah menjadi kesepakatan di kalangan Ulama>’ Us}ul Fiqh, bahwa tujuan utama shariat Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan dari hal-hal yang merugikan bagi mereka. Selain sebagai tujuan Tashri>’ Isla>m, mas}lah}ah juga dipandang sebagai salah satu landasan Tashri>’ Isla>m, sebab sistem hukum dalam Islam ditegakkan atas prinsip-prinsip meniadakan kesulitan, menjamin kemaslahatan manusia secara umum, dan mewujudkan keadilan yang menyeluruh. Akan tetapi Ulama>’ Us}ul Fiqh membuat kriteria-kriteria dalam mengaplikasikan mas}lah}ah, antara lain:

54

1. Mas}lah}ah harus dalam bidang mu‟amalah sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan ibadah. 2. Mas}lah}ah harus sejalan dengan jiwa shariah dan bertentangan dengan salah satu sumber-sumber hukum. 3. Mas}lah}ah itu harus dalam kepentingan d}aruriyah dan hajiyah, bukan

tah}si>niyah. Lebih dari itu, masih terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Mas}lah}ah harus bersifat hakiki bukan bersifat wahmi. 2. Mas}lah}ah harus bersifat umum bukan bersifat khusus. 3. Mas}lah}ah bukanlah mas}lah}ah yang tidak diperhitungkan yang jelas ditolak oleh nash. Dengan demikian, hukum mengenai akad pengalihan sisa kembalian yang tidak bisa diuangkan di Swalayan KK Wotgaleh baik dengan penjelasan secara lisan dan tulisan maupun hanya dengan tulisan ketika dilihat dari sisi mas}lah}ah diperbolehkan dalam Islam. Karena kebijakan ini bagian dari kegiatan mu‟amalah yang dibuat untuk menghilangkan kesulitan pihak Swalayan dalam menyediakan uang receh dengan nominal kurang dari Rp 100,00 demi mendapatkan kemaslahatan d}a ruriyah. Apabila kemaslahatan tersebut tidak diambil maka hak pembeli akan dimiliki oleh penjual dan hal tersebut dapat dikategorikan riba. Sehingga dapat mengakibatkan kehilangan kebahagiaan di akhirat. Sebab, riba sendiri secara jelas dan tegas telah dinyatakan haram oleh nash. B. Tinjauan Mas}lah}ah terhadap Pengelolaan Dan Pendistribusian Sisa Pengembalian yang tidak dapat Diuangkan. Menurut pandangan Islam, infak adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan kompensasi apapun. Dilihat dari posisi hukumnya infak terdiri dari dua macam, yaitu infak wajib dan infak sunnah.

55

Infak sunnah dalam shariah tidak ditentukan batasan-batasannya sebagaimana zakat, namun Islam menganjurkan agar seseorang menginfakkan hartanya sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana Islam menentukan beberapa kriteria atau syarat untuk pemberi infak dianjurkan seorang muslim, berakal, atas kemauannya sendiri dan yang paling penting pemberi infak harus orang yang memiliki kelebihan harta dari biaya untuk dirinya sendiri dan biaya orang-orang yang harus dinafkahinya. Selain itu, harta yang akan diinfak maupun dishadaqahkan harus milik sendiri bukan milik orang lain atau milik bersama. Dalam Islam keberadaan infak dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan, pengaktifan sistem ekonomi Islam melalui instrument zakat, infak dan sedekah (ZIS) dengan pengelolaan yang professional merupakan alternatif terbaik dan solutif karena instrument ini langsung produk dari Allah Swt. yang tertulis dalam wahyunya. Bahkan sejak zaman Rasul hingga pertengahan pertama masa pemerintahan Khalifah Utsman, ZIS (zakat) dipungut oleh Negara dan dikelola oleh baitul maal. Dewasa ini telah banyak berdiri lembaga pengelola ZIS yang menjadi sebuah solusi dalam metode penyaluaran ZIS. Dalam al-Qur‟an dan ha}di>th telah dijelaskan mengenai adanya petugas zakat (amil) yang mengambil zakat dari muzakki kemudian disalurkan kepada para mustahik. Oleh karena itu, keberadaan lembaga ZIS sangat diperlukan dalam penghimpunan dan pengelolaan dana ZIS. Secara konsep, tugas-tugas amil zakat dalam lembaga ZIS adalah: Pertama, melakukan pendataan muzakki dan mustahik, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat, mendoakan muzakki saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzakki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusi atau/ pendayagunaannya, serta melakukan pembinaan berlanjut untuk yang menerima zakat. Apabila dana ZIS mampu dikelola dengan baik maka ia harus didistribusikan sesuai dengan surat al-Taubah: 60 dengan melihat aspek sosial dan ekonominya. Dana infak sebaiknya diberikan kepada orang-orang yang memiliki kriteria sebagai berikut: a. Orang-orang yang kehilangan mata pencaharian yang menjadi tumpuan hidupnya.

56

b. Orang-orang yang bertugas mengayomi kaum Muslimin, seperti para ulama‟ dimana mereka mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi kaum Muslimin. c. Orang-orang yang sedang menghadapi ujian, baik yang menjaga kaum Muslimin dari segala hal yang membahayakan, seperti para mujtahid. d. Orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Selain kriteria orang-orang di atas, infak juga diprioritskan atau diutamakan kepada keluarga, karib kerabat yang membutuhkan, tetangga (orang yang rumahnya terdekat dengan kita), dan orang-orang shalih yang dapat menjaga etika. Sebagaimana terdapat dalam al Qur‟an surat al Baqarah: 215

                        

Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibubapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya”.

Swalayan KK Wotgaleh dalam mewujudkan misi sosialnya berusaha untuk menjalankan kegiatan penghimpunan dana infak setiap hari melalui pengalihan sisa pengembalian pembelanjaan yang tidak bisa diuangkan. Petugas kasir Swalayan KK Wotgaleh setiap hari secara otomatis akan menyalurkan sisa pengembalian tersebut sebagai infak apabila ada pembeli yang dalam penyelesaian transaksinya ternyata ada kembalian yang tidak bisa dikembalikan dengan uang. Dalam hal ini petugas kasir Swalayan KK Wotgaleh setiap hari wajib memberikan laporan mengenai pendapatan Swalayan sekaligus dana infak

57

yang masuk. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengelolaan dana infak yang didapatkan oleh Swalayan KK Wotgaleh. Pengelola dana infak ini dilakukan secara mandiri oleh karyawan Swalayan KK Wotgaleh. Dana infak yang dikelola oleh Swalayan KK Wotgaleh tersebut akan dialokasikan ketika ada proposal bantuan dana yang masuk ke lingkungan Swalayan KK Wotgaleh. Proposal bantuan dana yang akan mendapat alokasi dan dari penghimpunan infak di swalayan adalah proposal bantuan dana untuk kepentingan keagamaan dan kemaslahatan umat, seperti pembangunan masjid. Dan setiap tahun pihak swalayan akan mempublikasikan laporan keuangan dana infak. Jadi, pada dasarnya sisa kembalian yang akan dimasukkan sebagai dana infak tersebut tetap milik pembeli. Sehingga, harta atau dana yang terkumpul tersebut telah memenuhi kriteria harta yang dapat diinfakkan yaitu miliknya sendiri bukan milik bersama atau milik orang lain. Sebab Rasulullah pernah sabda bahwa:

ِ ِ ‫ول ََ تُْ ِفق امرأَةٌ َشيئًا ِمن ب ي‬ ‫ت َزْوِج َها‬ ُ ‫ول ال ِ َ ى ال ُ َعَْي ِ َو َس َم ِِ ُخطْبَتِ ِ َع َام َحج ِة الْ َوَد ِاع يَ ُق‬ َ ‫ت َر ُس‬ ُ ‫ََ ْع‬ َْ ْ ْ َ ْ ُ ِ ِ ِ ِِ ِ ‫ض ُل أ َْم َوالَِا‬ َ َ‫ول ال ِ َوََ الط َع ُام ق‬ َ ‫يل يَا َر ُس‬ َ ْ‫ال َذ َاك أَف‬ َ ‫إَ بإ ْذن َزْوج َها ق‬ Artinya: Sayyidina Abu Umamah Bahiliy berkata, saya mendengar Rasulullah SAW dalam kutbahnya pada saat haji wada‟, beliau berkata, “seorang perempuan tidak diperbolehkan menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali atas izinnya”. Lalu ada yang berkata, “wahai Rasulullah tidak juga makanan?” Rasulullah menjawab, “itu adalah harta kita yang paling utama”.

Dengan demikian, pihak Swalayan KK Wotgaleh sebagai lembaga bisnis yang menitikberatkan kegiatan oprasionalnya untuk mencari keuntungan berkedudukan sebagai perantara untuk mengelola dan mendistribusikan dana infak tersebut sesuai dengan fungsinya. Hal ini bertolak belakang dengan sejarah di masa lalu, dimana ZIS dikelola oleh baitu maal yang merupakan lembaga khusus menangani masalah ZIS. Bahkan saat ini di Indonesia sendiri telah banya berdiri lembaga pengelola ZIS. Namun, keberadaan Swalayan KK Wotgaleh yang memilih untuk mengelola secara mandiri dana infak yang mereka himpun bukanlah keputusan yang menyalahi shariat, karena nash tidak secara jelas menerangkan bahwa lembaga pengelola ZIS harus baitul maal atau LAZIS dan BAZ. Sebagaimana pola ekspresi nash dalam memperhatikan dimensi mas}lahah, khususnya di bidang mu‟amalah dalam point pemikiran berikut ini, Al-Qur’a>n menggariskan ketentuan-ketentuan hukum mu‟amalah secara global, sebab

58

yang digariskan oleh al-Qur’a>n hanyalah prinsip-prinsip umum yang rincian operasionalnya disesuaikan dengan tuntunan zaman dan lingkungan. Sehingga dengan pertimbangan kemaslahatan (mas}lah}ah) keputusan Swalayan KK Wotgaleh untuk mengelola secara mandiri dana infak yang ada diperbolehkan dalam Islam. Sebab pada dasarnya hal ini mereka lakukan untuk menghindari memakan harta yang masih subhat dengan dialihkan untuk kegiatan sosial agar lebih bermanfaat. Bahkan Swalayan KK Wotgaleh sebagai lembaga pengelola infak telah amanah dalam mengemban misi sosial ini. Mereka tidak hanya mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan tetapi mereka juga membuat laporan yang dipublikasikan. Sehingga para pembeli yang turut andil di dalamnya dapat mengetahui pendapatan dan pengalokasian dana infak tersebut. Pada tahap pendistribusian dana infak pihak Swalayan KK Wotgaleh hanya menunggu adanya proposal bantuan dana yang masuk. Akan tetapi pihak swalayan juga akan melakukan seleksi kelayakan proposal tersebut untuk dibantu dengan dana infak. Sehingga pendistribusian dana infak di Swalayan KK Wotgaleh sudah tepat sasaran, sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam dalam surat al-Taubah yaitu digunakan untuk kemaslahatan umat dan mengutamakan orang-orang terdekat yang membutuhkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pendistribusian dana infak oleh Swalayan KK Wotgaleh telah mempertimbangkan konsep mas}lah}ah dalam Tashri>’ Isla>m serta tidak bertentangan dengan nash yang sudah ada.

59

BAB V KESIMPULAN

A. KESIMPULAN 1. Akad jual beli yang terjadi di Swalayan KK merupakan akad jual beli mu’at}ah. Mengenai akad pengalihan sisa kembalian yang tidak bisa diuangkan di Swalayan KK Wotgaleh baik dengan penjelasan secara lisan dan tulisan maupun hanya dengan tulisan ketika dilihat dari sisi mas}lah}ah diperbolehkan dalam Islam. Karena kebijakan ini dibuat untuk menghilangkan kesulitan pihak Swalayan dalam menyediakan uang receh dengan nominal kurang dari Rp 100,00 demi mendapatkan kemaslahatan d}aruriyah. Apabila kemaslahatan tersebut tidak diambil maka dapat mengakibatkan kehilangan kebahagiaan di akhirat. 2. Pengelolaan dan pendistribusian dana infak oleh pihak Swalayan KK Wotgaleh telah mempertimbangkan konsep mas}lah}ah dalam Tashri>’ Isla>m serta tidak bertentangan dengan nash yang sudah ada. Karena, Swalayan KK Wotgaleh sebagai lembaga yang memfasilitasi terkumpulnya dana infak sudah amanah, transparan dan tepat sasaran dalam mengelola dan mendistribusikan dana infak tersebut.

B. SARAN 1. Alangkah

lebih

baiknya

jika

pihak

Swalayan

KK

Wotgaleh

tetap

mempertahankan media sosialisasi sebagaimana masa promo atau mencari media pendukung lain yang kiranya lebih dapat memastikan bahwa pembeli akan mengetahui kebijakan yang diterapkan tersebut, misalnya membuat

60

pemberitahuan tertulis yang ditempelkan disekitar lingkungan Swalayan sebagai mana warning agar tidak membawa tas ke dalam Swalayan atau bentuk yang lainnya. 2. Bagi para pembisnis muslim atau bagi umat muslim pada umumnya hendaknya dapat menselaraskan kepentingan ekonomi dan sosial sehingga lebih banyak pengusaha muslim yang menjalankan bisnisnya seperti pemilik Swayalan KK Wotgaleh. 3. Sebagai umat Islam sebaiknya tidak mempermudah sesuatu yang sudah diberi kemudahan. Karena sesungguhnya Islam itu agama yang mudah dan toleransi terhadap umatnya. 4. Sebaiknya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tetap sejalan dengan shariah.

61

DAFTAR PUSTAKA Afifuddin, Metodologi PenelitianKualitatif . Bandung: Pustaka Setia. 2009. Al- Arif, M. Nur Rianto. Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Solo: Era Adicitra Intermedia. 2011. Al Qardhawi, Yusuf. Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam. terj. Didin Hafiduddin, dkk. Jakarta: Robbani Pers. 2001. Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. Syarah Bulughul Maram. terj. Thahirin Saputra, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006. Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah. Ringkasan Fikih Lengkap. terj. Asmuni. Jakarta: Darul Falah. 2005. An-Nabani, Taqyuddin. Membangun Sistem Ekonomi Perspektif Islam. terj. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti. 2009. An-Nabhani, Taqiyuddin. Sistem Ekonomi Islam. terj. Redaksi Al-Azhar Press. Bogor: Al-Azhar Press. 2009. Arikunto, Suharsiwi. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 2003. Arikunto, Suharsiwi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Asdi Mahasatya. 2006. As Shalih, Muhammad bin Ahmad. Manajemen Islam Harta Kekayaan. terj. Muhil Dhofir Asror. Solo: Era Intermedia. 2001. Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. Tafsir al-Qur‟an Majid al- Nur . Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2000. At Tuwaijri, Syaikh Muhammad bin Ibrahim. Ringkasan Fiqih Islam. terj. Team Indonesia Islamhouse. Com. t.tp: IslamHouse. 2012. Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk. Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab . terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2014. Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfah. Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer . Bandung: Alfabeta. 2010. Basyir, Ahmad Azhar. Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata). Yogyakarta: UII Press. 2000.

62

Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010. Departeman Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya. Surabaya: Al Hidayah. 2002. Diana, Ilfi Nur. Hadits-Hadits Ekonomi. Malang: UIN Malang Press. 2009. Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008. El-Madani. Fiqih Zakat Lengkap. Jogjakarta: DIVA Press. 2013. Ghofur, Waryono Abdul. Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks . Yogyakarta: eLSQ Press. 2005. Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012. Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat). Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004. Huda, Qomarul. Fiqih Mu‟amalah. Yogyakarta: Teras. 2011. Jumantoro, Totok, dkk. Kamus Ushul Fikih. Jakarta: Bumi Aksara. 2005. Maelong, Lexy. Metodologi Penelitian Kuantitatif . Bandung: Rosda. 2012. Muhammad bin Isa, Abi Isa. Sunan at-Tirmidzi. Libanon: Darul Fikri. 1994. Muhammad Ibn Ismail, Imam Abi Abdillah. Shahih Bukhari Jilid I. Libanon: Darul Fikri. t.th. Multifiah. ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat. Malang: UB Press. 2011. Muslim bin Hajjaj, Imam Abi Husain. Shahih Muslim Jilid I. Libanon: Darul Fikri. 1993. Narbuka, Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara. 2009. Nawawi, Imam. Fikih Mu‟amalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012. Observasi di Swalayan KK Wotgaleh Kabupaten Ngawi, 20 Januari 2016.

63

Rivai, Veithzal. Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Marketing Rasulullah. Jakarta: Gramedia. 2013. Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi . Jakarta: Rajawali Pers. 2014. Siroj, A. Maltuf. Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2013. Subana, M. dan M. Sudrajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: Pustaka Setia. 2005. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabet. 2008. Suhendi, Hendi. Fiqh Mu‟amalah. Jakarta: Rajawali Pers. 2013. Susilawati, Lantip. Bisnis Kewirausahaan. Yogyakarta: Teras. 2013. Suwandi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi dan Kepemilikan Sisa Uang Penelepon oleh Pengelola (Studi kasus di Wartel Zam-zam Cekok Ponorogo)” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2006). Syafe‟I, Rahmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia. 2001. Triana, Rizki. “Analisis Fiqh Terhadap Pengembalian Sisa Pengembalian (Studi kasus di Swalayan Surya Ponorogo)” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2008). Ulum, Fahrul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli di SPBU Kadipaten Kec. Babadan Kab. Ponorogo” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2008). Wawancara, Ani Murtafi‟atun, Swalayan KK Wotgaleh Kabupaten Ngawi, 3 Februari 2016. Winoto, Garry Nugraha. “Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus Baz Kota Semarang)” (Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2011). Yunus, Muhammad. Kamus Arab-Indonesia . Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran al-Qur‟an. 1989.