Tinjauan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap

suffer continuous fear, this matter is caused by violation victim besides suffers physically, also experience action consequence great mind pressure, ...

0 downloads 22 Views 225KB Size
Tinjauan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)

Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan diajukan untuk Melengkapi PErsyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh Vani Rahmawati NIM : E 1105023

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010 PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi) TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN PENCABULAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)

Disusun oleh : VANI RAHMAWATI NIM : E1105023

Disetujui untuk Dipertahankan Dosen Pembimbing

Edy Herdyanto, S.H.,M.H. NIP.195706291985031002

PENGESAHAN PENGUJI ii

Penulisan Hukum (Skripsi) TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN PENCABULAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)

Disusun oleh : VANI RAHMAWATI E1105023 Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada : Hari : Tanggal : TIM PENGUJI

1

: …………………………… Ketua

2.

: …………………………… Sekretaris

3.

: .......................................... Anggota

MENGETAHUI Dekan,

Mohammad Jamin, S.H.,M.Hum NIP.19610930 198601 1 001

Motto iii

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Q.S. Alm Nasyroh : 6)

“Salah satu yang diberi naungan Allah pada hari kiamat adalah pemuda yang terlatih sejak kecil dalam menyembah Allh” (HR. Abu Hurairah)

“Kenalilah Allh di waktu lapang, pasti Dia akan mengenalmu di waktu sempit, ketahuilah! Sesungguhnya apa yang di tetapkan tidak mengenaimu pasti tidak akan menimpamu, sebaliknya apa saja yang ditetapkan menimpamu kamu pasti tidak dapat menghindarinya. Sesungguhnya pertolongan itu datangnya bersama kesabaran, kesenangan bersama kesusahan dan sesungguhnya beserta kesulitan adalah kemudahan” (HR. Muttafaq’alaih)

PERSEMBAHAN

iv

Dengan rasa bersyukur kepada Allah, skripsi ini dipersembahkan kepada : Ayahanda dan Ibunda Sudaryanto tercinta Kakak Rahman, Adik Rian tersayang Mas Satyadi tercinta,calon suamiku Teman-temanku Mahasiswa Fakultas Hukum Nonreg UNS

ABSTRAK v

Vani Rahmawati, E 1105023. TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN PENCABULAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. Penulisan Hukum (Skripsi). 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Empiris dan bersifat diskriptif dengan lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari riset di Pengadilan Negeri Surakarta dan data sekundernya berupa putusan hakim dan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 terdiri dari dua sisi yaitu dari sisi terdakwa dan dari sisi korban tindak pidana pencabulan dengan memberikan upaya rehabilitasi, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Hambatan dan solusi di dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan antara lain hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan sehingga korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil. Penyelesaian hambatan ini adalah dengan memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana pencabulan yang masih anak-anak dengan berbagai upaya yang harus dilakukan oleh pihak pengadilan dengan keluarga korban. Korban pencabulan merupakan individu yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan, hal ini dikarenakan korban pencabulan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut, Penyelesaian dari adanya hambatan tersebut adalah bahwa korban tindak pidana pencabulan terus diberikan dukungan baik dari keluarga dan masyarakat sehingga dapat menghilangkan trauma atas kejahatan yang telah menimpanya. Sistem pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban pencabulan, upaya penyelesaian hambatan tersebut adalah perlunya korban memperoleh atau mendapatkan ganti rugi secara material untuk membiayai berbagai biaya yang telah dikeluarkan oleh korban. ABSTRACT

vi

Vani Rahmawati, E 1105023. OBSERVATION ABOUT LAW PROTECTION EXECUTION TOWARDS VIOLATION VIOLENCE VICTIM CHILD FOLLOWS NUMBER LAW 23 YEAR 2002 ABOUT CHILD PROTECTION (CASE STUDY AT DISTRICT COURT SURAKARTA). Faculty of law. Universitas Sebelas Maret. Law Writing (skripsi). 2010. This purpose of this research is to detect law protection execution towards violation violence victim child follows number law 23 year 2002 about child protection and detect obstacle and solution in law protection execution towards violation violence victim child follows number law 23 year 2002 about child protection. This watchfulness is empirical law watchfulness and has menykriptif with location at district court Surakarta. Data kind uses primary data and secondary data. primary data source comes from research at district court surakarta and the secondary data shaped judge decision and. Data collecting technique uses field study and literature study. data analysis that used qualitative analysis technique. Analysis result shows that law protection towards violation doing an injustice victim follows law no. 23 year 2002 consist of two sides that is from defendant side and from violation doing an injustice victim side with give rehabilitation efforts, protection from pemberitaan identity passes mass media, safety guarantee gift for victim witness and expert witness, physical good, way of thinking, also social and gift accesibility to get information hits case development. obstacle and solution in law protection execution towards violation violence victim child among others law too put forward suspect/defendant rights, temporary victim rights is ignored so that crime victim less get law protection, good protection in character. This obstacle completion with give protection to violation doing an injustice victim that still children with various efforts that must be done by court side with victim family. Violation victim is individual that suffer physically, way of thinking and social because crime action, even victim can suffer continuous fear, this matter is caused by violation victim besides suffers physically, also experience action consequence great mind pressure, completion from obstacle existence that violation doing an injustice victim then given support either from family and society so that can cause the loss of scare on crime that befall it. Law of system in Indonesia doesn't prepare criminal changes to lost for violation victim, obstacle completion efforts the importance of victim gets or get to change to lost according to materials to finance various cost that taked by victim.

KATA PENGANTAR

vii

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kemudahan, semangat, dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Tiada daya da upaya penulis tanpa kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulissab hukum ini sebagai syarat untuk meraih gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul : TINJAUAN TENTANG

PELAKSANAAN

PERLINDUNGAN

HUKUM

TERHADAP

ANAK KORBAN KEKERASAN PENCABULAN MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) Banyak hambatan dan permasalahan yang penulis alami, menyangkut penyelesaian penulisan hukum ini, baik yang langsug maupun yang tidak langsung. Namun berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak, serta kebersamaan orang-orang disekitar penulis, oleh karena itu pada kesempatan ini dengan perasaan yang setulus-tulusnya dari hati yang paling dalam, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya di dalam penyusunan penulisan hukum ini. Untuk itu dengan segenap kerendahan hati dan kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasi kepada : 1. Bapak Moh. Jamin, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak memberi kemudahan kepada penuli dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. 2. Ibu Erna Dyah K, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan nasehat kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian hukum Acara sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah sangat membantu, mendukung, membimbing, dan mengarahkan dengan penuh kesabara kepada penulis dalam

menyelesaikan

penulisan

hukum

ini.

Terima

bimbingannya selama penulisan skripsi hingga selesai.

viii

kasih

atas

4. Dosen Fakultas Hukum, yang selam ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 5. Staff di bagian kemahsiswaan, bagian Akademik, bagian Transit, dan bagian perpustakaan pusat maupun fakultas serta bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 6. Bapak Susanto Isnu Wahyudi, SH selaku Hakim Ketua Majelis yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan penulis. 7. Bapak Hendra Baju Broto Kuntjoro, SH yang telah memberikan ijin dan kemudahan untuk melakukan penelitian. 8. Seluruh staff Pengadilan Negeri Surakarta yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. 9. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan doa dan restu serta pengorbanan yang luar biasa untuk masa depan penulis. 10. Kakak Rahman Faraday dan adik Ahmad Arian yang selalu memberikan semangat dan doanya. 11. Keluarga besar Bapak Jaelani dan Ibu Tutik, Mb Ika_Mas Guntur, Ukin_Ike, Aan, dan Mas Adi yang InsayaAllah kelak menjadi Imamku. 12. Pakde Dar, bude Wur, Mas Iwa_Mb Santi, Ida, Rahma, Om ilham dan keluarga. Terimakasih atas perhatian, bantuan, dan semua kebaikkan selama penulis menimba ilmu di Solo. 13. Warga Salita Mew2_Maz Bro, Ratna, Yuni, Tina, Nita_, Siska, Ina, Mb Martha, Mila, Wahyu, Tisa, Una, Tiwi, dan buat Exs Salita Fany, Mb Tera, Mb Ami, Nila, Lizt.. 14. Temen-temen Mas Sony, Neri, chlara, Veni, Rena, Jiji, Nuke, Reza, Dwi, Anton, Angga, Dhoan dan Angkatan 05 yang tidak bisa disebutkan satu persatu… 15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu serta memperlancar penyusunan Penulisan Hukum Ini. Semoga

ix

yang telah diberikan akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu berbagai kritik dan daran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Hukum. Surakarta, Januari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

x

Halaman HALAMAN JUDUL........................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN.........................................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN..........................................................................

iii

HALAMAN MOTTO ......................................................................................

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................

vi

ABSTRAKSI ...................................................................................................

vii

ABSTRACT.....................................................................................................

viii

KATA PENGANTAR .....................................................................................

ix

DAFTAR ISI....................................................................................................

xi

BAB

I PENDAHULUAN.........................................................................

1

A. Latar Belakang .........................................................................

1

B. Perumusan Masalah .................................................................

4

C. Tujuan Penelitian .....................................................................

4

D. Manfaat Penelitian ...................................................................

5

E. Metode Penelitian ....................................................................

5

F. Sistematika Penulisan Hukum .................................................

9

TINJAUAN PUSTAKA.................................................................

11

A. Kerangka Teori ........................................................................

11

1. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum ...............................

11

2. Tinjauan Tentang Anak .......................................................

13

3. Tinjauan tentang Perlindungan Anak .................................

20

4. Tinjauan Tindak Pidana Pencabulan ...................................

23

BAB II

5. Tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ..............................................................

29

B. Kerangka Pemikiran ................................................................

34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .............................

38

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak............................................

38

B. Pembahasan .............................................................................

45

xi

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23

BAB

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Solusinya ...........

49

IV PENUTUP ....................................................................................

53

A. Simpulan ..................................................................................

53

B. Saran.........................................................................................

54

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah xii

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi anak berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Children) pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hakhak anak bagi semua anak tanpa kecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak-hak anak yang mengalami kekerasan seksual.

Pada tahun 1997 terjadi kasus yang menghebohkan, seorang laki-laki bernama Siswanto atau yang lebih dikenal dengan sebutan ‘Robot Gedek’ divonis hukuman mati karena terbukti telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak laki-laki di bawah 13 tahun dan kemudian membunuhnya. Kasus serupa di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja pada 2002, hukuman yang dijatuhkan kepada Mario Manara hanya 8 bulan penjara dalam kasus sodomi terhadap puluhan anak di Pantai Lovina, Singaraja. Kasus yang cukup menggemparkan berikutnya terjadi pada Brown William Stuart alias Tony, 52 tahun, terpidana kasus pedofilia (pelecehan seks terhadap anak-anak), pada waktu yang lalu yang kemudian tewas gantung diri kamar LP (Lembaga Pemasyarakatan) setelah divonis 13 tahun oleh majelis PN Amlapura pada tanggal 12 Mei 2004. Kasus Tony adalah kasus pertama pedofilia yang diputus menggunakan UU No 13/2002 tentang Perlindungan Anak. (http://www.freewebs.com/pencabulan_pada_anak/definisi.htm) Pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana. KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud daripada pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan perkosaan ataupun persetubuhan. Sedangkan dalam rencana KUHP yang baru xiii

ditambahkan kata ”persetubuhan” disamping pencabulan dan persetubuhan dibedakan. Perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan akan tetapi persetubuhan dapat menimbulkan kehamilan (Leden Marpaung, 1996 : 70).

Anak-anak harus mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan agar si pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya, oleh karena itu pemerintah berupaya memberikan perlindungan pada anak. Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskrimansi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah.

Pengadilan yang seharusnya menjadi cerminan dari suatu keadilan kadang-kadang tidak

menjadi

lembaga

yang berfungsi

sebagaimana

seharusnya. Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ternyata dalam mengambil putusan untuk menghukum terdakwa kurang memberikan pertimbangan hukum dengan tepat, sehingga dapat berakibat tidak tercapainya hukum yang dapat berfungsi semaksimal untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat maupun individu. xiv

Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untu menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat

adil.

Sebagai

seorang

hakim,

dalam

memberikan

putusan

kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada dirinya dan sekitarnya karena pengaruhi dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan keputusan (Oemar Seno Aji, 1997 : 12)

Suatu putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim khususnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan mencermati hal-hal yang mungkin timbul dari segala permasalahan di atas, maka dalam penelitian hukum

ini

penulis

memilih

judul

:

“TINJAUAN

TENTANG

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN

KEKERASAN

PENCABULAN

MENURUT

UNDANG-

UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”.

B. Perumusan Masalah

xv

Berdasarkan

uraian

latar

belakang

yang

ada,

maka

penulis

merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ? 2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undnag-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian Suatu penilitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penilitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penilitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif a) Mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. b) Mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 2. Tujuan Subyektif a) Menambah pemahaman penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Pidana b) Menambah wawasan dan memperluas pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap teori-teori mata kuliah yang telah diterima selama menempuh

kuliah

guna

melatih

kemampuan

penulis

dalam

menerapkan teori-teori tersebut dalam prakteknya di masyarakat. c) Sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. xvi

D. Manfaat Penelitian Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah : 1. Manfaat Teoritis a) Diharapkan

dapat

memberikan

sumbangan

pemikiran

bagi

pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya. b) Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya c) Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 2. Manfaat Praktis Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.

E. Metode Penelitian Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan suatu faktor yang penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode merupakan cara utama yang akan digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang dihadapi akan tetapi dengan mengadakan klarifikasi yang didasarkan pada pengalaman dapat ditentukan jenis metode penelitian (Winarno Surachmad, 1982 : 131). Pengertian metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud (Kamisa, 1997 : 254). Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir dengan baik sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : xvii

1. Jenis Penelitian Dalam usaha penulis memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun skrispsi, penulis menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian

hukum

sebagai

penelitian

sosiologis

(empiris)

dapat

direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum dalam hal ini adalah mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pencabulan yang terjadi pada anak. 2. Lokasi Penelitian Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas, maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta dengan alamat di JI. Brigjen Slamet Riyadi No. 290 Surakarta 57141 dengan pertimbangan bahwa pernah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dan pelakunya telah memperoleh putusan hakim yang tetap. 3. Jenis Data Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : a) Data Primer Yaitu

data

yang

diperoleh

dari

lokasi

penelitian,

dengan

mengumpulkan data-data yang berguna dan berhubungan dengan penelitian ini. Data-data tersebut diperoleh langsung di Pengadilan Negeri Surakarta. b) Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sejumlah keterangan dan fakta yang digunakan oleh seseorang dan secara tidak langsung xviii

diperoleh dari bahan-bahan dokumen, literatur, buku-buku, laporan desertasi serta hasil penelitian yang berupa laporan. 4. Sumber Data Mengenai sumber data diperoleh dari : a. Sumber data primer Sumber data primer yang dipergunakan berupa hasil penelitian atau riset di lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta b. Sumber data sekunder Yaitu data yang dipergunakan sebagai bahan penunjang data primer menurut Soerjono Soekanto. Dalam penelitian ini data sekundernya adalah putusan hakim tentang tindak pidana pencabulan dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 5. Teknik Pengumpulan Data Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang penulis teliti, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : a. Studi Lapangan Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan jalan terjun langsung ke tempat obyek penelitian untuk memperoleh data yang dikehendaki mengenai perilaku pada saat itu juga. (Soerjono Soekanto, 1986 : 66 – 67).

Hal tersebut dilakukan dengan wawancara (interview) yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Dalam wawancara (interview) ini penulis menggunakan wawancara terarah dengan mempergunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan secara garis besar. b. Studi Kepustakaan

xix

Pengumpulan data dengan mempelajari, mengkaji buku-buku ilmiah, literatur-literatur, dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya atau berhubungan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data Langkah yang dilakukan setelah mengadakan pengumpulan data adalah analisis data, yaitu merupakan faktor penting dalam hal turut menentukan kualitas dan hasil penelitian. Adapun metode yang dipergunakan dalam suatu analisis tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang dipergunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif pula.

Analisis data kualitiatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh tadi dususun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan, yang dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data. Apabila kesimpulan dirasakan kurang akurat, maka perlu diadakan verifikasi kembali dan peneliti kembali mengumpulkandata di lapangan. Model ini dinamakanm interactive model analisis (HB Sutopo, 2002 : 96)

Untuk lebih jelasnya teknik analisis data yang digunakan dapat digambarkan sebagai berikut : Pengumpulan data

Reduksi Data

Penyajian Data

xx

Penarikan

Skema Model Analisis interaktif

Dengan penggunaan data kualitatf ini maka akan didapat gambaran yang lengkap dan menyeluruh terhadap keadaan yang nyata sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

F. Sistematika Penulisan Hukum Agar penulisan skripsi ini dapat dipahami dan mudah dipahami oleh para pembaca, maka skripsi ini disusun secara sistematika. Adapun perincian sistematikanya akan penulis sajikan sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA Bab ini terdiri dari kerangka teori tentang perlindungan hukum, tinjauan tentang anak, tinjauan tindak pidana pencabulan dan tinjauan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta kerangka berpikir.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan.

BAB IV. PENUTUP Bab ini terdiri dari simpulan dan saran

xxi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

G. Kerangka Teori 1. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum xxii

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia diakses tanggal 26 Mei 2009)

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka menaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya menaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi didalamnya (imperatif : hak-hak warga yang asasi harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mempengaruhi jalannya proses pembuatan kebijakan publik.

Berlakunya seseorang manusia sebagai pembawa hak (subyek hukum) dimulai saat berada dalam kandungan ibunya dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, hal ini berlangsung selama dia hidup. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 KUH Perdata Indonesia “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya, mati

xxiii

sewaktu dilahirkannya dianggap ia tidak pernah telah ada”. (Subekti dan Tjitro Sudibyo, 1996 : 4)

Berlakunya seseorang manusia sebagai pembawa hak (subyek hukum) ialah dimulai saat berada dalam kandungan ibunya sudah dianggap telah dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, hal ini berlangsung

selama dia hidup. Setiap anak Indonesia adalah aset

bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Negara

berkewajiban

menciptakan

rasa

aman

dan

memberikan

perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.

Tujuan

perlindungan

hukum

itu

sendiri

untuk

menjamin

terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dalam Pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaki”. Jadi setiap orang dimungkinkan pula berhak sejak ia masih dalam kandungan dan lahirnya harus hidup. Dalam Hukum Perdata Indonesia perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dalam hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan kekejaman. Yang dinamakan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau xxiv

seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik/mental, ataupun anak yang terkena korban perlakuan salah dan penelantaran.

2. Tinjauan Tentang Anak Anak adalah merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anaklah sesungguhnya karakter dasar seseorang dibentuk baik yang bersumber dari fungsi otak maupun emosionalnya. Berkualitas atau tidaknya seseorang di masa dewasa sangat dipengaruhi oleh proses pengasuhan dan pendidikan yang diterima di masa kanak-kanaknya. Dengan kata lain, kondisi seseorang di masa dewasa adalah merupakan hasil dari proses pertumbuhan yang diterima di masa anak-anak. Adapun faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan anak adalah orang tua, sekolah dan lingkungan. Ketiga faktor tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam hal mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk mengenai bataan umur. Sampai saat ini ternyata masih banyak, terdapat perbedaan dan pendapat mengenai pengertian anak.

Di Indonesia sendiri pengertian anak beserta umurnya diatur menurut bidang hukum masing-masing dan juga terdapat dalam penggunaan berdasarkan kebutuhan. Dalam hal ini dapat dilihat pengertian anak beserta batasan umur menurut ketentuan hukum terdapat perbedaan tolok ukur. Batasan usia dewasa merupakan hal penting untuk menentukan ada tidaknya tanggung jawab seseorang. Dalam melakukan suatu perbuatan. Kenyataannya, dewasa ini batasan usia masih merupakan permasalahan yang belum mendapat pemecahan final. xxv

Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut : a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Menurut KUHPerdata batas kedewasaan anak diatur dalam Buku I bab kelima belas bagaian kesatu yang terdapat dalam Pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

Dari pernyataan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak menurut KUH Perdata yaitu seseorang yang usianya belum mencapai dua pulu satu tahun atau belum pernah kawin sebelum mencapai usia dua puluh satu tahun.Dari pernyataan selanjutnya dalam Pasal 330 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah kawin

sebelum

usia

dua

puluh

satu

tahun

dan

kemudian

perkawinannya itu bubar sebelum usianya mencapai satu tahun pula, maka ia tidak dapat kembali pada satu “anak”.

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Didalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa “dalam menuntut anak yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat memutuskan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dipidana apaupun ; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa dipidana apapun”. Memberikan batasan umur anak dalam Pasal 45, Pasal 283 angka 1, Pasal 287 angka 1 dan Pasal 290 angka 2 KUHP, yang isinya adalah sebagai berikut :

xxvi

1) Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun. 2) Memerintahkan supaya si pelaku pidana diserahkan kepada pemerintah. 3) Menghukum si pelaku pidana

Sedangkan di dalam pasal-pasal lain diterangkan sebagai berikut : 1) Pasal 283 angka 1 KUHP Diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, alat itu telah diketahuinya. 2) Pasal 287 angka 1 KUHP Barangsiapa

bersetubuh

dengan

seorang

wanita

diluar

perkawinannya, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sebilan tahun.

3) Pasal 290 angka 2 KUHP Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.

xxvii

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikatakan sebagai “anak” apabila ia belum berumur enam belas tahun, atau seseorang dikatakan melakukan tindak pidana anak apabila saat melakukan tindak pidana ia belum berumur enam belas tahun.

c. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Konvensi hak Anak Anak adalah dibatasi pada usia sebelum 18 tahun, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 berikut : “setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”[1] Begitu juga menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) pasal 1. Berdasarkan batasan tersebut, kewajiban orang tua mengasuh dan mendidik anak-anaknya sampai dengan mereka berusia 18 tahun. Setelah usia tersebut diasumsikan bahwa anak sudah menjadi dewasa, sehingga tidak lagi menjadi tanggungan orangtua, meskipun secara ekonomi dan psikis seringkali masih bergantung pada orangtuanya karena kedewasaaannya belum matang.

d. Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi yang tegas mengenai anak. Setidaknya terdapat dua pasal yang dapat kita analisis untuk mencari batasan mengenai anak yaitu Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1).

xxviii

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengemukakan : “Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua”. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengemukakan : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Dari kedua ketentuan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum seseorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun masih dikatakan sebagai anak karena masih membutuhkan izin orangtua ketika akan melaksanakan perkawinan (Pasal 6 ayat 2). Secara lebih khusus lagi terdapat perbedaan antara batasan anak antara pria dan wanita, yaitu untuk pria batasan anak adalah seseorang yang berumur kurang dari sembilan belas tahun sedangkan untuk. Wanita batasan anak adalah seseorang yang belum kurang dari enam belas tahun (Pasal 7 ayat (1)). Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan akhir bahwa menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat batasan yang berbeda mengenai anak untuk pria dan wanita. Batasan “anak” untuk pria yaitu seseorang yang berumur kurang dari sembilan belas tahun. Sedangkan batasan “anak” untuk wanita yaitu seseorang yang berumur kurang dari enam belas tahun. e. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

xxix

1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat

membahayakan

atau

menghambat

pertumbuhan

dan

perkembangan secara wajar. f. Deklarasi Hak-Hak Anak 20 November 1958 Pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB secara aklamasi mengesahkan Deklarasi Hak-Hak Anak Jiwa dokumen ini tercermin dalam mukadimah Deklarasi tersebut, yang menyatakan antara lain, umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Banyak di antara hak dan kemerdekaan yang dicantumkan dalam Deklarasi tersebut merupakan penegasan kembali dari bagianbagian Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan dokumen lain yang terdahulu. Akan tetapi masyarakat dunia berkeyakinan bahwa anak-anak mempunyai kebutuhan khusus yang begitu mendesak, sehingga perlu diadakan suatu pemisahan yang lebih khusus berupa deklarai tersendiri. Adapun pernyataan tentang hak-hak anak menurut Deklarasi Hak Anak-Anak 20 November 1958, (Mulyana, W, Kusumah, 1986 : 62 – 64) meliputi :

1) Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum didalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau

xxx

bidang lainnya, asal usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarga. 2) Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat. 3) Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan. 4) Anak-anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan. 5) Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus. 6) Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara optimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimana pun harus diusahakan agar mereka tetap berada dalam suasana penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima belas tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar. 7) Anak-anak berhak untuk mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan xxxi

umumnya,

dan

yang

memungkinkan

mereka,

atas

dasar

kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarkat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman

oleh

mereka

yang

bertanggung

jawab

terhadap

pendidikan dan pendidikan anak yang bersangkutan. Pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anakanak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi, yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan. Masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan hak ini. 8) Dalam keadaan apapun, anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan. 9) Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyia-nyiaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan apapun, mereka tidak boleh menjadi “Bagian Perdagangan”. 10) Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam

semangat

yang

penuh

pengertian,

toleransi

dan

persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabadikan kepada sesama manusia.

3. Tinjauan tentang Perlindungan Anak Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya (Arif Gosita, 1985 : 18). Perlindungan anak merupakan xxxii

perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat yang dengan demikian harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan bermasyarakat.

Perlindungan anak merupakan bidang pembangunan nasional. Melindungi anak berarti melindungi manusia, yaitu membangun manusia seutuhnya. Hakekat dalam pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dengan mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional, sehingga akibat dari tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang akan mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional, yang berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat dan bangsa merupakan tolak ukur peradaban masyarakat dan bangsa tertentu. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan beradab, maka kita wajib untuk mengusahakan perlindugan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa.

Dalam hal ini yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampunya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Menurut Arif Gosita (1985 : 19 – 21), Pelaksanaan perlindungan anak agar nantinya perlindungan terhadap anak dapat efektif, nasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat haruslah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut : a. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksanakannya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak agar dapat bersikap dan bertindak

xxxiii

secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalah yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak. b. Perlindungan anak “harus dilakukan bersama” antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama dan kepentingan nasional. c. “Kerjasama dan kordinasi” diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat antara para partisipan yang bersangkutan. d. Perlunya diusahakan inventarisasi faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak. e. Harus dicegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, mencari kesempatan yang menguntungkan dirinya sendiri dalam membuat ketentuan yang mengatur masalah perlindungan anak. f. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. g. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri dan kelak dikemudian hari dapat menjadi orang tua yang berperan aktif dalam kegiatan perlindungan anak. h. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada pihak yang bersangkutan dan oleh karena adanya penimbulkan penderitaan, kerugian pada para pertisipan tertentu. i. Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya.

Menurut Darwan Prinst (1997 : 99 – 100), ada beberapa macam cara yang dilakukan untuk melindungi anak menurut KUHP yaitu : a. Menjaga Kesopanan Anak Pasal 283 KUHP melarang orang tua untuk menawarkan, menyewakan untuk selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau mempertunjukkan sesuatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung xxxiv

perasaan atau kesopanan. Misalnya gambar porno, tulisan-tulisan porno atau alat-alat kontrasepsi.

b. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa Pasal 297 KUHP melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun, baik persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya ataupun tidak. Akan tetapi pasal ini tidak mengatur larangan bersetubuh dengan anak yang belum dewasa. Delik ini adalah delik aduan, dan karenanya penuntutan hanya akan dilakukan apabila ada perempuan yang disetubuhi itu belum genap berusia 12 (dua belas) tahun, maka delik ini menjadi delik biasa.

c. Larangan untuk Berbuat Cabul dengan Anak Hal ini diatur dalam Pasal 290, 294, 295, dan 297 KUHP. Pasal 290 KUHP yaitu tentang larangan untuk berbuat cabul dengan anak dibawah umur. Pasal 294 KUHP yaitu tentang larangan berbuat cabul dengan anaknya sendiri ataupun anak bukan anaknya sendiri yang di bawah pengawasannya. Pasal 295 KUHP yaitu tentang larangan untuk memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tiri, atau anak angkatnya yang belum dewasa atau orang belum dewasa di bawah pengawasannya Pasal 297 KUHP yaitu tentang larangan menyuruh anak perempuan atau laki-laki yang di bawah umur untuk berbuat cabul.

4. Tinjauan Tindak Pidana Pencabulan Pencabulan berasal dari kata cabul. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan di dalam kamus hukum berarti : ”Keji dan Kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”.

xxxv

Menurut Simon ”ontuchtige handelingen” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan (P.A.F. Lamintang, 1997 : 159).

Definisi pencabulan menurut The National Center on Child Abuse and Neglect US, ’sexual assault’ adalah “Kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban”. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan

seorang

anak

untuk

membuat

pornografi

atau

memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu persetubuhan di luar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Indonesia sendiri tidak memiliki pengertian kata ’pencabulan’ yang cukup jelas. Bila mengambil definisi dari buku Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Namun, tidak ada definisi hukum yang jelas yang menjelaskan arti kata pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP, UU Perlindungan Anak maupun UU anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). (http://www.freewebs.com diakses tanggal 26 Mei 2009).

KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud daripada pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan perkosaan ataupun persetubuhan. Sedangkan dalam rencana KUHP yang baru ditambahkan kata ”persetubuhan” disamping xxxvi

pencabulan

dan

persetubuhan

dibedakan.

Perbuatan

cabul

tidak

menimbulkan kehamilan akan tetapi persetubuhan dapat menimbulkan kehamilan (Leden Marpaung, 1996 : 70). 5. Tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindakan perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya (Sholeh Soeaidy, 2001 : 4). Permasalahan yang sangat penting kiranya untuk membahas tentang Hak Asasi manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Masalahnya perlindungan anak baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada kurun waktu tahun 1990an, setelah secara intensif berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia diangkat kepermukaan oleh berbagai kalangan.

xxxvii

Dewasa

ini

diperkirakan

jumlah

anak

yang

membutuhkan

perlindungan khusus makin besar. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak anak makin marak. Suatu permasalahan anak yang membutuhkan

perlindungan

khusus

yang

cukup

luas.

Indonesia

sebenarnya telah banyak pula memberikan perhatian terhadap hak-hak anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur tentang usaha kesejahteraan anak dan ikut serta Indonesia dal;am menandatangai konvensi tentang anak hak-hak anak (Convention On The Right of The Child) sebagai hasil Sidang Umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI No 36 Tahun 1990. Namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain peraturan pemerintah belum semuanya diwujudkan secara efektif, kesigapan aparat dalam penegakan hukum, dan kurangnya perhatian dan peran serta masyarakat dalam permasalahan anak. Perlindungan anak juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

anak

dan

hak-haknya

agar

dapat

hidup,

tumbuh,

berkembang,dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa penyelenggaraan

perlindungan

anak

berasaskan

Pancasila

dan

berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konveksi Hak-hak meliputi : a. non diskriminasi b. kepentingan yang terbaik bagi anak ; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan : dan xxxviii

d. penghargaan terhadap pendapat anak. Sedangkan dalam kasus tindak pidana kesusilaan yang korbannya anak-anak di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Dalam hal ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan anak sebagai korban maupun pelakuk tindak pidana kekerasan seksual mempunyai hak untuk dirahasiakan identitasnya agar tidak diketahui oleh masyarakat luas. Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak belum dipahami masyarakat luas. Hukum positif di Indonesia saat ini memang sudah mulai mengatur secara khusus bentuk perlindungan untuk mencegah dan penanggulangan kejahatan terhadap anak-anak yaitu tentang kejahatan yang berupa kekerasan terhadap anak-anak, khususnya dalam masalah kasusu pencabulan pada anak-anak. Ketentuan yang mengatur dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan kepada anak-anak terdapat pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam KUHP pengaturan tersebut terdapat pada Pasal 290, 292, 293, 294, 295. Adapun bunyi dari Pasal-pasal dalam KUHP tersebut di atas sebagai berikut : Pasal 290 KUHP ”Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : Ke-1

Barangsiapa melakukan cabul dengan seorang padahal

xxxix

diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Ke-2

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutunya diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu untuk dikawin.

Ke-3

Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya ternyata, belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain”.

Pasal 292 KUHP : ”Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan sama kelamin, yang diketahui dan sepatutunya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Pasal 293 ayat (1) KUHP ”Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal 294 ayat (1) KUHP ”Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau

xl

bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Pasal 295 ayat (1) KUHP Ke-1

Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa memudahkan

dengan

sengaja

dilakukannya

menghubungkan perbuatan

cabul

atau oleh

anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh

orang

yang

pemeliharaannya penjagannya

belum

cukup

pendidikannya,

diserahkan

umur

yang

pendidikan

atau

kepadanya,

ataupun

oleh

bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain. Ke-2

Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa

dengan

sengaja

menghubungkan

atau

memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain. Ketentuan tentang tindak pidana pencabulan juga terdapat pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun bunyi dari Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

Pasal 82 ”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima

xli

belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000, 00 (tiga ratus juga rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000, 00 (enam puluh juta rupiah)”.

H. Kerangka Pemikiran Untuk mempermudah pemahaman terhadap kerangka pemikiran dalam penulisan hukum ini, penulis menyajikan bagan sebgai berikut : Gambar 1 Kerangka Pemikiran Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

Perlindungan hukum pada anak UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan Pasal 64 Ayat 3 : a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara Faktor Penghambat Pelaksanaan Ada

Tidak ada

Solusi Keterangan : Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara xlii

mengembangkan

sistem

jaminan

sosial

bagi

seluruh

rakyat

dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan adanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat diartikan bahwa anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang dewasa, baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Asuhan anak, terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi demi kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu adanya campur tangan dari pemerintah, untuk itulah pemerintah menerbitkan UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,

secara

optimal

sesuai

dengan

harkat

dan

martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga khususnya kekerasan seksual masih saja terjadi meskipun di Indonesia sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual khususnya korban tindak pidana perbuatan cabul. Seperti yang tertuang di dalam pada UU No. 23 Tahun 2002 yang mengatur mengenai pencabulan terdapat pada pasal 82 dan 88. Pasal 82 menyatakan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan xliii

paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah sedangkan Pasal 88 menyatakan Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipindana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah.

Karena tindak pencabulan anak merupakan suatu kasus kejahatan yang sekarang masih sering terjadi, maka hakim dalam rangka menegakkan hukum untuk mengadili, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan pidana harus sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

xliv

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak.

Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauhmana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

Adanya kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab: 1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, 33

xlv

status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21); 2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22); 3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23); 4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat, upaya untuk menekan tindak pidana pencabulan merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Penegak hukum di pengadilan merupakan salah satu upaya untuk memiliki beban dalam upaya penegakan hukum di pengadilan adalah hakim. Peranan hakim dalam memberikan putusan yang tepat dan adil dalam perkara pencabulan diharapkan mampu menekan semakin meningkatnya tindak pidana pencabulan.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak salah satunya adalah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tersebut. Berikut ini akan disajikan mengenai putusan pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban pencabulan sebagaimana perkara di Pengadilan Negeri Solo Nomor : 418/Pid.B/2008/Pn.Ska a. Identitas Terdakwa Dalam perkara ini identitas dari terdakwa adalah sebagai berikut : Nama

: Taru Wiyono alias Maryono

Tempat Lahir

: Sukoharjo xlvi

Umur

: 51 tahun

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat Tinggal

: Pilang RT. 001 RW 001 Jatingarang, Weru, Sukoharjo, atau Kp. Diputruman Tipes, Serengan, Surakarta

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Swasta (dagang bakso)

b. Surat Dakwaan Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan seperti yang tersebut di bawah ini : Bahwa ia terdakwa TARU WIYONO ALS MARYONO pada hari Jumat tanggal 19 September 2008 sekitar 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada wakt lain pada bulan September 2008 di Kp. Tipes tepat di Jl. Cokro Baskoro Surakarta atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dengan sengaja melakukan kekerasan/ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa yang pekerjaan sehari-harinya sebagai penjual bakso keliling, pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, seperti biasanya berkeliling menjajakan bakso di sekitar Kp. Tipes tepat di Jl. Cokro Baskoro Surakarta, terdakwa berhenti sambil memukul-mukul lonceng untuk menarik perhatian pembeli, dimana tak jauh dari tempat terdakwa berhenti terdapat 3 orang anak yang sedang bermain diantaranya seorang anak laki-laki yang tidak diingat lagi, saksi korban CINTA WIDI HAPPY APRILIA (usia 5 tahun) dan DEA PUTRI ARDIAN sambil menunggu pembeli mata terdakwa tertuju pada ketiganya, terutama pada saksi korban CINTA WIDI HAPPY APRILIA karena anak tersebut sangat cantik dan atas kecantikan rupa anak tersebut, sehingga terdakwa timbul xlvii

ingin memegang alat kelamin korban, kemudian terdakwa memanggil anak tersebut, merasa dirinya dipanggil kemudian CINTA WIDI HAPPY APRILIA mendatangi terdakwa sedangkan DEA PUTRI ANDRIAN lari, saat mendekat saksi korban CINTA WIDI HAPPY APRILIA langsung dipangku kemudian tangan kanan terdakwa masukkan ke dalam celana saksi korban lalu jari telunjuk mengusap-usap kemaluan korban dan tidak lama

kemudian

jari

telunjuk

menekan-nekan

kemaluan

korban,

selanjutnya masuk ke kemaluan koprban sambil mengulek-ulek kurang lebih satu centi meter ke dalam kemaluan korban, akibatnya saksi korban merasa kesakitan bercampur rasa ketakutan dan atas dasar tersebut. Korban akhirnya lari pulang sedangkan terdakwa setelah kejadian merasa puas, akibat perbuatan terdakwa tersebut alat kelamin korban ditemukan luka memar bagian dalam dan luar warna kemerahan, sesuai Visum Et Repertum

dari

RS

Bhayangkari

Surakarta,

Nomor

:

R/VER-

256/XI/2008/Poliklinik tertanggal 22 September 2008 dengan kesimpulan akibat trauma benda tumpul. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 92 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di mana terdakwa telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak mengajukan keberatan mengenaik hal itu. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1) 1 (satu) buah kaos warna putih dan dibagian lengan berwarna merah 2) 1 (satu) buah celana pendek warna merah 3) 1 (satu) buah celana dalam anak warna putih

Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu pertama melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 1) Barang siapa;

xlviii

2) Melakukan kekerasan/ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Kedua melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : - Barang siapa - Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang - Sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka ternyata perbuatan

terdakwa telah

memenuhi

unsur-unsur dakwaan

yang

didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama.

c. Keterangan Saksi Saksi di dalam perkara ini antara lain adalah : 1. Cinta Widi Happy Aprilia, 2. Dwi Sri Nugraheni, 3. Andi Utomo, 4. Diah Sri Nugraheni, SH. yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya : sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap telah termaksud dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka didapatlah adanya fakta-fakta sebagai berikut : yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Penuntut Umum.

d. Tuntutan Hukum oleh Penuntut Umum Tuntutan hukum di dalam kasus pencabulan terhadap terdakwa Taru Wiyono alias Maryono didakwa oleh penuntut umum dengan pidana menurut ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang xlix

perlindungan anak karena melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum cukup 18 tahun, selain itu terdakwa juga didakwa oleh penuntut umum dengan pidana menurut ketentuan pasal 290 KUHP di mana segala unsur-unsurnya sudah dipenuhi.

e. Pertimbangan Hakim Apabila seluruh dakwaan telah terpenuhi maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada terdakwa dapat dijatuhkan pidana. Sebelum pelaksanaan amar putusan, maka hakim perlu mempertimbangkan berbagai hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa, adapun hal tersebut antara lain adalah 1) Hal-hal yang memberatkan terdakwa Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban CINTA WIDI HAPPY APRILIA mengalami sakit dan trauma 2) Hal-hal yang meringankan : a) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan b) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga c) Terdakwa belum pernah dihukum d) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap cukup setimpal dengan perbuatan terdakwa dan karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara. Bahwa karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, maka lamanya terdakwa dalam tahanan sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan l

hukum tetap haruslah dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan. Bahwa barang bukti berupa : selembar kaos lengan pendek putih dibagian lengan warna merah, selembar celana pendek warna merah dan celana dalam warna putih dikembalikan ke saksi korban CINTA WIDI HAPPY APRILIA.

f. Amar Putusan Mengingat akan pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan, maka amar putusan dari Majelis Hakim adalah sebagai berikut : 1) Menyatakan bahwa terdakwa TARU WIYONO ALS MARYONO tersebut di atas terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana”

DENGAN

SENGAJA

MEMBUJUK

ANAK

UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL” 2) Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 3) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) 4) Menentapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dikurangkan seluruhnya dengan hukuman yang dijatuhkan 5) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan 6) Menyatakan barang bukti berupa : a) 1 (satu) buah kaos pendek warna putih dan bagian lengan warna merah b) 1 (satu) buah celana pendek warna merah c) 1 (satu) buah celana dalam anak warna putih Dikembalikan ke saksi korban CINTA WIDI HAPPY APRILIA d) Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) li

B. Pembahasan Dari amar putusan yang telah dilakukan hakim tersebut dapat diketahui bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban pencabulan maka Hakim memutuskan untuk memberikan pidana yang cukup berat kepada terdakwa yaitu 5 tahun penjara. Berdasarkan kasus tersebut maka hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 yang mengatur mengenai pencabulan terutama pada pasal 82 dan 88. Pasal 82 menyatakan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan

tipu

muslihat,

serangkaian

kebohongan,

atau

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah sedangkan Pasal 88 menyatakan Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipindana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah.

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B (2) menyatakan bahwa - “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” kemudian Undang-undang Hak Asasi Manusia pasal 33 (1) menyatakan bahwa – “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusian”, - sedangkan pasal 29 (1) menyatakan bahwa – “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”. Undang-undang Perlindungan Anak pasal 13 (1) menyatakan – “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun lii

seksual,

penelantaran,

kekejaman,

kekerasan,

dan

penganiayaan,

ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya”. Pasal 59 menyatakan bahwa – “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Namun kenyataannya, cita-cita ideal tersebut masih jauh dari harapan, berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering terjadi yang tercermin pada masih adanya anak-anak yang mengalami abuse, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, seperti tergambar pada analisis situasi dan kondisi anak Indonesia di bawah ini.

Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Anak memang merupakan manusia paling lemah. Pada umumnya anak sangat bergantung kepada orang dewasa, sangat rentan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan orang dewasa, dan secara psikologis masih labil. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana. Sebagiama diatur dalam pasal 59 bagian perlindungan khusus, UU Perlindungan anak adalah "Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang liii

diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan psikis. Pemerintah memeberikan perlindungan melalui upaya, sebagaiman diatur dalam pasal 69 UU perlindungan anak: penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan, pemantauan, pelaporan, dan pemberian saksi.

Dari hasil wawancara dengan hakim Susanto Isnu Wahyudi, SH untuk mengetahui berbagai tindak perlindungan hukum terhadap korban pencabulan bahwa dengan adanya UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka berbagai bentuk perlindungan hukum Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan diatur di dalam Pasal 64 Ayat 3 yang antara lain adalah upaya rehabilitasi, upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Hukum Internasional melalui pembentukan Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Children) telah memposisikan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yangdimilikinya. Negara-negara peserta konvensi (contracting parties) memiliki kewajiban untuk menyepakati isi konvensi tersebut dan melaksanakannya, terutama dalam hal jaminan terhadap kepentingan hak-hak anak. Penerapan UU No. 23 liv

Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah sesuai dengan Konvensi Hak Anak, di mana di dalam Konvensi Hak Anak tersebut terdapat 31 (tiga puluh satu) hak anak yang disebutkan Konvensi Hak Anak untuk diberikan perlindungan, diantaranya: Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami konflik dengan hukum, Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak, Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan, Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak-anak di mana di dalam Undangundang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, mengingat setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan segenap anggota masyarakat lainnya, perlu bahu membahu memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, agar anak sebagai generasi pewaris bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras di masa-masa yang akan datang. lv

C. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undnag-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan solusinya Pentingnya perlindungan korban kejahatan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (victims of crime ), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakkan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menujukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan.

Di dalam penanganan tindak pidana pencabulan, maka terdapat hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan, seperti yang dijabarkan sebagai berikut :

lvi

1.

Korban pencabulan merupakan individu yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan jika ia melaporkan perbuatan pelaku dan memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku di pengadilan. Korban (saksi) tidak berani untuk memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh masyarakat banyak, hal ini dikarenakan korban pencabulan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut, seperti perasaan kotor, berdosa dan tidak punya masa depan, serta terkadang mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat akibat budaya tabu terhadap hubungan seks di luar nikah. Korban pencabulan seringkali menjadi korban ganda, ketika harus ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya, membiayai sendiri biaya transportasi dan perawatan rumah sakit

2.

Sistem pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban perkosaan, sehingga posisi wanita tetap berada di posisi yang tidak diuntungkan sebagai korban kejahatan.

Dari berbagai hambatan tersebut maka dapat dirumuskan mengenai solusi atau penyelesaian dari hambatan tersebut yaitu sebagai berikut : 1.

Korban pencabulan merupakan individu yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan, hal ini dikarenakan korban pencabulan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut, Penyelesaian dari adanya hambatan tersebut adalah bahwa korban tindak pidana pencabulan terus diberikan dukungan

baik

dari

keluarga

dan

masyarakat

sehingga

dapat

menghilangkan trauma atas kejahatan yang telah menimpanya. Sistem pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban pencabulan, sehingga posisi wanita tetap berada di posisi yang tidak diuntungkan sebagai korban kejahatan. Korban pencabulan lvii

seringkali menjadi korban ganda, ketika harus ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya, membiayai sendiri biaya transportasi dan perawatan rumah sakit. Penyelesaian hambatan tersebut adalah perlunya korban memperoleh atau mendapatkan ganti rugi secara material untuk membiayai berbagai biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.

BAB IV PENUTUP

lviii

D. Simpulan Dari

hasil

analisis

dan

pembahasan

mengenai

pelaksanaan

perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan yang telah dilakukan dapat diperoleh simpulan sebagai berikut : 1.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 terdiri dari dua sisi yaitu dari sisi terdakwa dan dari sisi korban tindak pidana pencabulan itu sendiri. Dari sisi terdakwa maka bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencabulan adalah dengan memberikan hukuman terhadap terdakwa Taru Wiyono Als Maryono dengan menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Sedangkan dari sisi perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pencabulan maka bentuknya adalah sesuai dengan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 64 Ayat 3 yang antara lain adalah upaya rehabilitasi, upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

2.

Hambatan dan solusi di dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan antara lain adalah : 2. Korban pencabulan merupakan individu yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan, hal ini dikarenakan korban pencabulan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut, Penyelesaian dari adanya hambatan tersebut adalah bahwa korban tindak pidana pencabulan

lix

terus diberikan dukungan baik dari keluarga dan masyarakat sehingga dapat menghilangkan trauma atas kejahatan yang telah menimpanya. 3. Sistem pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban pencabulan, sehingga posisi wanita tetap berada di posisi yang tidak diuntungkan sebagai korban kejahatan. Korban pencabulan seringkali menjadi korban ganda, ketika harus ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya, membiayai sendiri biaya transportasi dan perawatan rumah sakit. Penyelesaian hambatan tersebut adalah perlunya korban memperoleh atau mendapatkan ganti rugi secara material untuk membiayai berbagai biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.

E. Saran Bertolak dari kesimpulan di atas maka penulis merumuskan saran-saran yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yaitu : 1.

Hakim dalam pengambilan keputusan terhadap tindak pidana pencabulan hendaknya dibuat secara kasuistik yaitu dengan lebih memperhatikan kekhususan yang ada dalam kasus pencabulan terhadap anak-anak yang sehingga hakim dapat mmeberikan putusan yang adil baik dari sisi terdakwa maupun bagi sisi korban.

2.

Kepada korban tindak pidana pencabulan hendaknya keluarga korban dan masyarakat tetap memberikan dukungan kepada korban untuk menghindari terjadinya trauma atas perbuatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA lx

Adami Chawazi. 1994. Azas-azas Hukum Pidana Bagian I. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Andi Hamzah. 1994. azas-azas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta Arif Gosita, 1985, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta : Akademika Pressindo Darwan Prinst, 1987, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung : Citra Aditya HB. Sutopo. 2002. Metedeologi Penilitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam penilitian. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press. Kamisa, 1997, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya : Kartika Leden Marpaung, 1996, Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Jakarta : Sinar Grafika Martiman Prodjohamidjojo, 1997, Komentar Atas KUHAP : Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, Jakarta : Pradnya Paramita Mulyana W. Kusumah, 1986, Hukum dan Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis, Bandung : Alumni Ninik Waskita dan Yulius Waskita, 1989, Kejahatan Dalam Masyarakat, Bandung : Citra Aditya Oemar Seno Adji, 1997, Hukum Hakim Pidana. Jakarta: Erlangga P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Citra Aditya Sholeh Soeaidy dan Zulkahair. 2001. Dasar Hukum Perlindungan Anak. Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri. Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penilitian Hukum. Jakarta : UI Press. Winarno Surachmad, 1982, Metode Penelitian Survei, Jakarta, LP3ES

Peraturan perundang-undangan lxi

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia

Internet : http:/www.freewebs.com

lxii